ANALISIS REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

ANALISIS REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS Oleh: NURJANNAH NIM. E42012014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan Skripsi ini didasarkan pada permasalahan belum dilaksanakannya penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2013 berdasarkan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 20132017. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam penetapan Standar SOP AP. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyusunan SOP AP yakni hambatan organisasional yang berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia, hambatan organisasional berkaitan dengan keterikatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan hambatan personal yang berkaitan dengan tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki motivasi. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain pelaksanaan forum fasilitasi penyusunan SOP AP, dorongan tegas dari pimpinan yang langsung menyentuh pelaksanaan tugas penyusunan SOP AP, dan melaksanakan rapat evaluasi penyusunan SOP AP untuk mengukur pencapaian dari keseluruhan SOP AP yang harus disusun. Kata-kata Kunci: Analisis, Reformasi Birokrasi dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

ABSTRACT This research is written based on the problem that have not implemented the determination of Government Administration Standard Operating Procedures (SOP AP) that should be implemented in 2013 by the Action Plan and Activity Program Reforms in Sambas Regency Year 2013-2017. This is also intended to analyze and identify the factors that hinder the establishment of SOP Standard AP. The conclusion of this study is many factors that impediments to the development of SOP AP obstacles the organizational relating to the quality of human resources, barriers to the organizational relating to the attachment of Legislation and barriers personal associated with not having the ability and motivation. Therefore, the recommendations given, amongst others, facilitating the development of SOP AP forum, decisive impetus of leadership that directly touch the implementation of tasks SOP AP development, and carry out an evaluation meeting preparation of SOP AP to measure the achievement of the overall SOP AP should be prepared. Keywords: Analysis, Bureaucracy Reformation and Standard Operating Procedure Administration.

1 NURJANNAH, NIM. E42012014 Prodi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


7) pelaporan

A. PENDAHULUAN

Pencapaian

Standar

Pelayanan Minimal (SPM), 1.

8) pelaksanaan

Latar Belakang Penelitian Pada tahun 2013 melalui Keputusan

Kementerian

Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM).

Aparatur

Dari 8 program reformasi

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96

birokrasi yang dilaksanakan oleh

Tahun

2013

Project

Pendayagunaan

Survei

tentang

Reformasi

Penetapan

Pilot

pemerintah

Birokrasi

pada

percepatan

Kabupaten

Sambas,

penyusunan

Pemerintah Daerah maka ditetapkan 33

dianggap

pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai

menentukan arah kerja birokrasi. Hal

pilot project reformasi birokrasi yang salah

ini

satunya

Kabupaten

Koordinasi Reformasi Birokrasi yang

Sambas. Sebagai tindak lanjut, pelaksanaan

dilaksanakan di ruang Reformasi

reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten

Birokrasi Kantor Bupati Sambas.

Sambas diatur dalam Peraturan Bupati

Dalam

Sambas Nomor 35 Tahun 2013 tentang

Daerah

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

memerintahkan kepada Satuan Kerja

Kabupaten Sambas 2013-2017.

Perangkat

adalah

pemerintah

Road Map Reformasi Birokrasi

sangat

SOP

dapat

dilihat

rapat

penting

guna

melalui

tersebut

Sekretaris

Kabupaten

Daerah

Rapat

Sambas

(SKPD)

secepatnya

agar

menyelesaikan

merupakan tahapan reformasi birokrasi

penyusunan

yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten

Pelayanan dan Standar Pelayanan

Sambas yang terdiri dari:

Publik. Menurut beliau hal ini sangat

1) penyusuan Standar Operational Prosedur (SOP),

Beban Kerja,

Kabupaten

Pernyataan di atas merupakan fakta penting

4) penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP),

yang menunjukkan

urgensi penyusunan SOP AP pada setiap instansi pemerintah. Adanya

Indikator

Kinerja

Utama (IKU), 6) penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP),

pemerintah

Sambas (Zulpian, 2015).

3) analisis Jabatan dan Analisis

5) penyusunan

Operasional

penting guna menentukan arah kerja birokrasi

2) penerapan E-Goverment,

Standar

limitasi waktu dalam penyusunan dan penandatanganan SOP AP menjadi sebuah keharusan agar SOP AP segera

diterapkan

secara

efektif, 2

NURJANNAH, NIM. E42012014 Prodi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


sehingga

standarisasi

pelaksanaan

belum ditetapkan. Berdasarkan fakta

kegiatan administrasi pada birokrasi

dan

dapat tercapai.

merasa perlu mengkaji lebih dalam

Hasil

pra

penelitian

fenomena

Sekretariat

pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Sambas.

telah

terlaksana,

peneliti

mengenai penetapan SOP AP di

menunjukkan kegiatan administrasi

Sambas

tersebut,

Daerah

Kabupaten

namun

belum memiliki prosedur sebagai

2. Rumusan Permasalahan

acuan baku yang konsisten. Prosedur ini berkaitan dengan standarisasi dan konsistensi yang mengatur tentang waktu kegiatan, alur kegiatan, di mana dilaksanakan dan siapa saja yang berwenang dalam melakukan suatu kegiatan administrasi. Hal ini menjadikan

kegiatan

berjalan tanpa

administrasi

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan

permasalahan

pada

penelitian ini adalah “Mengapa 50 Standar

Operasional

Prosedur

Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sambas belum ditetapkan?

standarisasi yang 3. Tujuan Penelitian

baku.

Berdasarkan rumusan permasalahan, Penyusunan

pada

peneliti menentukan tujuan penelitian

Kabupaten

ini adalah untuk menganalisis dan

Sambas dimulai sejak bulan kelima

mengidentifikasi faktor-faktor yang

dan ditargetkan selesai pada bulan

menghambat

keduabelas

Standar

Sekretariat

SOP

Daerah

pada

tahun

2013

sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi pada

dalam

Operasional

penetapan Prosedur

Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sambas.

Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2013-2017.

Namun

berdasarkan

Laporan Reformasi Birokrasi yang telah dievaluasi per Maret 2015 masih terdapat 50 SOP Daerah

Kabupaten

pada Sekretariat Sambas

yang

4. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan

kontribusi

bagi ilmu 3



pengetahuan

dalam

bidang

manajemen pemerintahan.

Sedarmayanti

(2009:67-72)

menyatakan

reformasi

2) Penelitian ini dapat menjadi

merupakan

proses

bahan referensi bagi penelitian-

sistematis,

terpadu

penelitian

komprehensif, ditujukan untuk

berikutnya

yang

berkaitan dengan kajian tentang

merealisasikan

penetapan SOP AP.

kepemerintahan

2. Manfaat Praktis

adalah

usaha

meningkatkan

tata yang

baik.

membentuk pemerintahan yang

peneliti

ideal menunjukkan reformasi

kemampuan

birokrasi yang kemudian juga

berpikir dan menulis dalam

diartikan

bentuk

membangun birokrasi.

karya

bertujuan

dan

Proses yang diciptakan untuk

1) Bagi peneliti sendiri, penelitian ini

upaya

ilmiah

untuk

yang

menambah

sebagai

2) Standar Operasional Prosedur

ilmu pengetahuan khususnya

Administrasi

bidang

(SOP AP)

manajemen

upaya

Pemerintahan

pemerintahan yang berkaitan

Menurut Widodo (2011: 154)

dengan penetapan SOP AP.

prosedur merupakan rangkaian

2) Bagi

instansi

yang

diteliti,

tata kerja yang berurutan, tahap

penelitian ini dapat memberikan

demi

informasi,

menunjukkan jalan atau arus

masukan

menambah pengetahuan

serta

wawasan bagi

tahap,

pekerjaan

serta

dimulai,

jelas

kemana

pegawai

pekerjaan diteruskan, dan kapan

khususnya Sekretariat Daerah

atau dimana selesainya, dalam

Kabupaten

rangka

Sambas

sebagai

instansi yang diteliti.

penyelesaian

pekerjaan tertentu. Penelitian ini

menggunakan

hambatan B. TEORI DAN METODOLOGI

bidang

penyusunan

teori SOP

menurut Tambunan (2013:255292) sebagai berikut:

1.

Teori 1) Konsep Reformasi Birokrasi

1. Hambatan Organisasional. Hambatan adalah

organisasional hambatan

yang 4



disebabkan

oleh

masalah

a. tidak memiliki

organisasional, antara lain:

kemampuan,

a. gaya manajemen,

b. tidak memiliki motivasi,

b. struktur organisasi,

c. memiliki kepentingan

c. pola komunikasi di dalam

peribadi.

organisasi, d. kualitas sumber daya manusia,

2.

Metode Penelitian

e. budaya organisasi.

Penelitian

2. Hambatan Operasional. Hambatan adalah muncul

dari

judul

Analisis Reformasi Birokrasi pada

operasional hambatan

dengan

Sekretariat

yang

Daerah

Kabupaten

Sambas ini dilaksanakan dengan

masalah

menggunakan

jenis

operasional, antara lain:

eksploratif

a. karakteristik operasional,

secara kualitatif yang bertujuan

b. kemapanan operasional,

untuk

c. keterikatan terhadap

mengidentifikasi faktor-faktor yang

Peraturan Pemerintah,

dengan

penelitian analisa

menganalisis

data

dan

menghambat penetapan SOP AP

d. ukuran operasional.

pada Sekretariat Daerah Kabupaten

3. Hambatan Manajerial.

Sambas.

Hambatan manajerial adalah hambatan yang terjadi karena masalah manajerial

C. HASIL

organisasi, antara lain:

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

a. visi, misi, dan strategi organisasi.

Penelitian

b. dukungan manajerial,

menganalisis

c. kontrol manajerial.

hambatan

4. Hambatan Personal.

ini dan

penetapan

bertujuan

untuk

mengidentifikasi SOP

AP

pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas

Hambatan personal adalah

yang

kemudian

akan

peneliti

bahas

hambatan yang berasal dari

dengan menggunakan teori hambatan

anggota organisasi, antara

penyusunan SOP oleh Tambunan (2013).

lain: 5 NURJANNAH, NIM. E42012014 Prodi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


sehingga tidak menjadi hambatan

1. Hambatan Organisasional a. Gaya manajemen pimpinan dapat menjadi hambatan pada saat gaya

penetapan SOP AP. c. Pola

komunikasi

formal

dan

manajemen yang diterapkan untuk

informal

semua kegiatan harus memiliki

keakuratan

lebih banyak proses validasi yang

ketepatwaktuan

secara

sehingga dapat menjadi hambatan.

praktis

sesungguhnya

mempengaruhi informasi

dan

informasi,

tidaklah diperlukan. Kenyataannya

Di

gaya manajemen yang diterapkan

komunikasi informal sangat efektif

pada

dan

Sekretariat

Daerah

lokasi

penelitian,

pola

melengkapi

komunikasi

Adanya

komunikasi

Kabupaten

Sambas

memang

formal.

birokratis,

namun

tidaklah

informal

mempermudah

berlebihan, karena penerapannya

penyusunan SOP AP karena pihak

lebih kepada penyesuaian terhadap

penyusun tidak perlu menunggu

aturan yang berlaku.

saat rapat untuk membahas dan

b. Struktur

organisasi

berpotensi

sebagai hambatan karena dalam struktur

organisasi

fleksibilitas

terdapat

organisasi,

jumlah

berkonsultasi

berkaitan

dengan

kesulitan menyusun SOP AP. d. Kualitas Sumber Daya Manusia Beberapa

Bagian

mengaku

lapisan jabatan dan rentang kendali

kesulitan dalam penyusunan SOP

jabatan yang berkaitan erat dengan

AP karena kualitas teknis dan

SOP

pengetahuan yang belum memadai.

AP.

Struktur

organisasi,

lapisan jabatan dan rentang kendali

Pada

yang ada telah ditetapkan dan

memiliki

kualitas

diatur

yang

memadai

dengan

jelas

dalam

Bagian

lain

mengaku pengetahuan namun

Peraturan Bupati Nomor 34 tahun

menganggap penyusunan SOP AP

2008 tentang Struktur Organisasi,

hanya

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

dilaksanakan oganisasi, sedangkan

Kerja

tugas yang sesekali tidak perlu

Kabupaten

Sekretariat Sambas.

Daerah Hal

ini

untuk

tugas

rutin

disusun SOP AP nya. Fakta ini

mendukung pelaksanakan tugas

menunjukkan

bahwa

kualitas

dan fungsi masing-masing Bagian

sumber daya manusia menjadi hambatan penetapan SOP AP. 6



e. Budaya

organisasi

sangat

menentukan model yang tepat

mendukung SOP AP. Sekretariat

untuk dijadikan acuan penyusunan

Daerah telah menanamkan pola

SOP.

pikir dan budaya kerja positif

menunjukkan

untuk

melaksanakan

mendorong

kesadaran

Hasil

penelitian kesadaran

pekerjaan

sesuai

pegawai dalam memahami dan

aturan, membuat pekerjaan yang

melaksanakan

dan

dilaksanakan teratur, ditambah lagi

fungsinya termasuk juga prosedur

pengalaman kerja yang sudah lama

kerja.

di Bagian masing-masing. Hal ini

kewajiban

dapat dilihat dari pencapaian yang diperoleh

2. Hambatan Operasional a. Karakteristik operasional adalah

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Sambas, bahkan dalam

ciri khusus organisasi di dalam

perumusan

melaksanakan kegiatan. Hal ini

berkaitan

dapat dilihat dari jenis kegiatan

penyusunan SOP pada seluruh

yang dilaksanakan oleh organisasi

Satuan Kerja Perangkat Daerah,

dan juga ciri-ciri produk yang

membuktikan

dihasilkan.

mampu

Kenyataannya

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sambas memiliki tugas-tugas yang

kebijakan dengan

yang

pelaksanaan

organisasi

memahami

telah karakter

operasinya secara benar. c. Keterikatan

terhadap

Peraturan

telah diatur dengan rinci dalam

Perundang-undangan

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun

hambatan penyusunan SOP AP

2008 tentang Struktur Organisasi,

terutama pada Bagian Keuangan.

Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata

Sampai saat ini, SOP AP tentang

Kerja

Penyusunan

Sekretariat

Daerah

Surat

menjadi

Perintah

Kabupaten Sambas, sehingga tidak

Pencairan Dana (SP2D) dan SOP

menjadi

AP tentang Penyusunan Anggaran

hambatan

dalam

penyusunan SOP AP.

Pendapatan dan Belanja Daerah

b. Kemapanan operasional berpotensi menghambat

penyusunan

SOP.

(APBD) yang telah disusun belum selesai disempurnakan. Artinya,

Organisasi yang tidak memiliki

hambatan

ini

mengakibatkan

kemapanan

operasional

pasti

jangka waktu dalam penyusunan

mengalami

kesulitan

untuk

SOP AP menjadi lebih lama dan 7



berdampak

pada

ditetapkannya Sekretariat

SOP

belum

ada dalam Rencana Aksi Program

pada

Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten

Kabupaten Sambas. Secara implisit

AP

Daerah

Sambas.

telah

d. Ukuran operasional tidak menjadi hambatan dalam penyusunan SOP AP

pada

Kabupaten

Sekretariat

Daerah

Sambas.

Dengan

dijelaskan

didalamnya

capaian yang akan diperoleh dari penyusunan SOP. b. Dukungan

manajerial

dalam

penyusunan SOP AP dapat dilihat

adanya Peraturan Bupati Sambas

dari

Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Bimbingan

Struktur Organisasi, Tugas Pokok,

SOP AP yang dilaksanakan pada

Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat

tahun 2014. Selain itu, Bagian

Daerah Kabupaten Sambas, ukuran

Organisasi dan Tatalaksana selalu

operasional

keseluruhan

melakukan fasilitasi dan konsultasi

maupun per Bagian telah diketahui

terhadap Bagian lain dalam hal

secara jelas berdasarkan tugas

teknis

pokok dan fungsi yang melekat

sehingga

pada masing-masing Bagian.

telah diperoleh tidak hanya dari

secara

kebijakan

melaksanakan

Teknis

Penyusunan

penyusunan

SOP

dukungan

AP,

manajerial

pimpinan paling atas namun juga pimpinan menengah dan bawah.

3. Hambatan Manajerial a. Visi, misi, dan strategi organisasi Sekretariat

manajerial

terhadap

Kabupaten

penyusunan SOP AP dilakukan

Sambas baik secara keseluruhan

dengan pelaksanaan rapat evaluasi

maupun per Bagian memang tidak

dan juga verifikasi penyusunan

dinyatakan secara eksplisit tentang

SOP AP.

Selain itu, Bagian

penyusunan SOP AP, namun hal

Organisasi

dan

ini

hambatan.

melaksanakan jemput bola untuk

Penyusunan SOP telah memiliki

mendorong percepatan penyusunan

dasar yang jelas sebagai program

SOP AP pada Bagian lainnya.

Reformasi

Hasil

tidak

Daerah

c. Kontrol

menjadi

Birokrasi,

tahapan

penelitian

Tatalaksana

menunjukkan

proses penyusunan SOP juga telah

kontrol manajerial tidak menjadi

tercantum

hambatan dalam penyusunan SOP

dalam

Road

Map

Reformasi Birokrasi dan juga telah

AP. 8



AP. Ketika penyusunan SOP AP dirasakan

4. Hambatan Personal

sulit

akibat

a. Tidak memiliki kemampuan dapat

ketidakpahaman dan kesibukan,

ditemukan hampir pada seluruh

motivasi dalam menyusun SOP AP

Bagian.

Hal ini diakui oleh

juga berkurang. Hasil penelitian ini

penyusun SOP AP khususnya pada

menemukan bahwa tidak memiliki

Bagian Keuangan dan Bagian

motivasi

Perlengkapan

personal dalam penyusunan SOP

sampai

yang

saat

memang

ini

belum

menyerahkan SOP AP setelah dilakukan

verifikasi,

bahkan

menjadi

hambatan

AP. c. Memiliki artinya

kepentingan ada

peribadi

persepsi

bahwa

hambatan ini juga diakui oleh

kehadiran SOP AP ini hanya akan

penyusun SOP AP pada Bagian

mempersulit

lain yang telah selesai menyusun

menimbulkan kerugian personal.

SOP AP nya, sehingga tidak

Hasil

memiliki

kemampuan

menjadi

bahwa tidak terjadi penolakan

hambatan

personal

dalam

penyusunan SOP AP oleh personal

penyusunan

SOP

pada

maupun Bagian, masing-masing

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

mengakui keberadaan SOP AP

AP

Sambas.

wawancara

sebagai

b. Tidak memiliki motivasi dipahami

pekerjaan,

acuan

pelaksanaan

tugas

atau

menunjukkan

terstandar memberikan

sebagai tidak adanya dorongan

banyak manfaat bagi kelancaran

yang

tugas,

membuat

kita

mau

pencegahan

agar

tidak

melakukan sesuatu. Kesulitan dan

terjadi kesalahan dan juga kontrol

ketidakpahaman dalam menyusun

pelaksanaan tuga.

SOP

AP

membuat

beberapa

personal memiliki kemauan yang kurang dalam menyusun SOP AP, ditambah lagi dengan tuntutan rutinitas

pekerjaan

membuatnya

larut

sehari-hari, dalam

kesibukan dan mengesampingkan tugasnya dalam menyusun SOP

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta uraian pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan dalam 9



penyusunan

Standar

Operasional

keterikatan

pada

Peraturan

Prosedur Administrasi Pemerintahan

Perundang-undangan ini menjadi

(SOP AP) adalah sebagai berikut:

hambatan

a. Kualitas

penyusunan SOP AP.

sumberdaya

manusia

dalam teknis dan pengetahuan

c. Tidak

operasional

memiliki

dalam

kemampuan

penyusunan SOP AP diakui masih

merupakan hambatan utama yang

belum

sehingga

dialami personal dalam menyusun

penyusunannya memakan waktu

SOP AP. Ketidakmampuan ini

yang cukup lama. Begitu juga

bukan hanya dalam menyusun

dengan

untuk

redaksi SOP AP, tetapi juga dalam

perbaikan

menentukan pihak pelaksana yang

Bagian

terlibat dalam alur proses. Selain

memadai

kualitas

berubah

mental

melalui

prosedur,

beberapa

mengaku hanya membuat prosedur

itu,

untuk tugas rutin saja, sedangkan

dialami dalam menentukan mutu

tugas yang tidak rutin dilaksanakan

baku

tidak perlu disusun SOP AP nya

ukuran waktu yang diperlukan

sehingga dapat disimpulkan bahwa

untuk menyelesaikan setiap tahap

kualitas

dalam

sumberdaya

manusia

ketidakmampuan

yang

berkaitan

alur

proses

ini

juga

dengan

sehingga

menjadi hambatan organisasional

berpengaruh pada kualitas SOP AP

dalam penyusunan SOP AP pada

dan jangka waktu yang diperlukan

Sekretariat

untuk menyelesaikan penyusunan

Daerah

Kabupaten

Sambas.

SOP AP pada Sekretariat Daerah

b. Terdapat dualisme peraturan yang

Kabupaten Sambas.

menjadi acuan dalam penyusunan

d. Tidak memiliki motivasi juga

SOP AP sehingga menjadi kendala

menjadi hambatan personal dalam

khususnya pada Bagian Keuangan.

penyusunan SOP AP. Kemauan

Kondisi ini semakin mempersulit

yang kurang dalam menyusun SOP

penyusunan SOP AP ketika tidak

AP ini disebabkan oleh kesibukan

ada penegasan ataupun jalan keluar

melaksanakan tugas dan fungsi

yang diberikan dan sampai saat ini

sehari-hari,

Bagian

Bagian

Keuangan

belum

sehingga

larut

dalam

beberapa rutinitas

merampungkan SOP AP yang

pekerjaannya.

Kesibukan

disusunnya.

menyebabkan

tugas menyusun

Dapat

disimpulkan

ini 10



SOP AP menjadi terbengkalai,

digunakan

Bagian

Keuangan,

ditambah lagi tidak ada pelatihan

hendaknya

maupun sosialisasi yang dapat

dikomunikasikan dengan Bagian

meningkatkan pengetahuan dan

Organisasi dan Tatalaksana agar

kemauan untuk menyusun SOP

memperoleh

AP.

penegasan untuk tidak diajukan

hal

ini

kejelasan

penyusunan

SOP

berdasarkan

acuan

dan

AP

nya

Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan

E. SARAN

Aparatur Negara dan Reformasi Berkenaan dengan kesimpulan diatas

maka

peneliti

akan

Birokrasi. c. Pelaksanaan

rapat

evaluasi

memberikan saran yang diharapkan

penyusunan Standar Operasional

dapat memberikan manfaat kepada

Prosedur

Sekretariat

Pemerintahan (SOP AP) untuk

Daerah

Kabupaten

Sambas selaku instansi yang diteliti,

mengukur

sebagai berikut:

penyusunan

a. Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sambas dapat mengadakan forum fasilitasi

penyusunan

Operasional

Administrasi

pencapaian SOP

AP

dari

keseluruhan SOP AP yang harus disusun.

Standar

d. Sekretaris

Prosedur

pimpinan

Daerah tertinggi

selaku hendaknya

Administrasi Pemerintahan (SOP

memberikan dorongan yang tegas

AP)

melalui kebijakan yang dapat

dengan

perwakilan

menyertakan

seluruh

Bagian.

langsung menyentuh pelaksanaan

Dianjurkan pada setiap Bagian

tugas

untuk

mengutus

dalam menyusun SOP AP.

yang

siap

kemampuan

orang-orang

dan

memiliki

untuk

mencerna

materi bimbingan teknis SOP

masing-masing

Bagian

F. KETERBATASAN PENELITIAN

AP. b. Berkenaan dengan acuan Bagan Alir

Siklus

Keuangan

Pengelolaan

Daerah

yang

Penelitian dengan penelitian

ini

dilakukan

menggunakan

metode

kualitatif

dan 11



menggunakan diperoleh

data

dari

primer

hasil

mendalam

kepada

Keterbatasan

pada

yang

wawancara informan.

penelitian

ini

meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti, sehingga sangat tergantung pada

interpretasi

Bungin, Burhan. 2003. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana Prenada Media.

peneliti

tentang

makna yang tersirat dalam hasil wawancara sehingga kecenderungan untuk terjadinya bias masih tetap ada. Dari aspek tujuan penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti,

------. 2010. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. Darmono. 2007. Pengembangan Standar Operating Procedures (SOP) untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi. Jurnal FKP2T. Tahun 2. No. 1. Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto. 2010. Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu.

maka tujuan tersebut telah menjadi lingkup

yang

dapat

membatasi

penelitian ini. Hal ini memungkinkan terdapat faktor lain yang belum menjadi perhatian peneliti, namun faktor

tersebut

diduga

dapat

memberikan pengaruh pada hasil penelitian ini.

G. REFERENSI 1.

Buku-buku:

Azhari. 2011. Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Azizy, A. Qodri. 2007. Change Management dalam Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Bagong, Suyanto.2005. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineke Cipta.

Rosalina Ginting dan Titik haryati. 2011. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Jurnal Ilmiah CIVIS. Volume I. No. 2. Ismail. 2009. Politisasi Birokrasi. Malang: ASH-Shiddiqy Press. Said, M. Mas’ud. 2007. Birokrasi Di Negara Birokratis. Malang: UMM Press. Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang baik). Bandung : PT. Refika Aditama. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta. ------. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Samin, Rumzi. 2011. Reformasi Birokrasi. Jurnal Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji Vol.2. Tambunan, M. Rudi. 2013. Pedoman Penyusunan Standard Operating 12



Procedures Publishing.

(SOP).

Jakarta:

Maiestas

Tanjung, Adrinal. 2013. Birokrat Move On (Catatan Harian Seoorang Birokrat). Yogyakarta: Meilfa Media dan Samudra Biru. Wicaksono, Kristian Widya. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Widodo, Joko. 2011. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Bayumedia Publishing. Bagian Organisasi dan Tatalaksana. (tt). Buku 1 Himpunan Peraturan dan Kebijakan Reformasi Birokrasi. Sambas: Pemerintah Kabupaten Sambas.

Prosedur di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 perihal Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.

------.(tt). Buku 2 Himpunan Peraturan dan Kebijakan Reformasi Birokrasi. Sambas: Pemerintah Kabupaten Sambas.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

------.(tt). Buku 3 Himpunan Peraturan dan Kebijakan Reformasi Birokrasi. Sambas: Pemerintah Kabupaten Sambas.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sambas 2013-2017.

2.

Laporan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sambas Tahun 2014.

Dokumen dan Perundang-undangan:

Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2014.

3.

Skripsi:

Prita Raska. 2012. Efektivitas Reformasi Birokrasi di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam Pencapaian Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Depok. Rizki Al Karim. 2013. Analisis Reformasi Birokrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada 13



Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan). Universitas Negeri. Surabaya. Ahmad Hidayah. 2014. Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Pada Suku Dinas Pendidikan di Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatillah. Jakarta. Zumrotul Islamiyah. 2014. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lembaga Pemerintah (Studi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur). Fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

4.

m/profil-3/visi-dan-misi-sekretariatdaerah/> (diunduh tanggal 21 Mei 2016. Pukul 09.45 WIB) Zulpian. 2015. Sambas Serius Reformasi Birokrasi. Melalui (diunduh tanggal 26 Januari 2016. Pukul 13.11 WIB) Zulpian. 2015. Sekda Minta SKPD Serius RB. Melalui (diunduh tanggal 2 Juni 2016. Pukul 14.25 WIB)

Rujukan Elektronik:

Admin, 2013. Reformasi Birokrasi. Melalui (diunduh tanggal 26 Januari 2016. Pukul 13.25 WIB) Arief. 2013. Sambas Termasuk kabupaten Percontohan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Melalui (diunduh tanggal 26 Januari 2016. Pukul 13.19 WIB) Erdi. 2013. Perjalanan 15 Tahun Reformasi Birokrasi Indonesia dan Posisi Provinsi Kalimantan Barat. Melalui (diunduh tanggal 13 April 2016. Pukul 20.35) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sambas. 2015. Visi dan Misi Sekretariat Daerah. Melalui
l

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LLMU POLITIK

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124 Homepage :http://jumalmahasiswa.fisip.untan.ac.id Email: [email protected] LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHlPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan Nama Lengkap

: Nurjannah

NIM / Periode Lulus

: E42012014 / 2016

Fakultas / Jurusan

: ISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address / HP

: [email protected]

di bawah ini, saya:

/ 085246448545

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (Sl), menyetujui untuk memberlkan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exlusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : ANALISIS REFORMASI

BIROKRASI

PADA SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATENSAMBAS

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal herhak menyimpan, mengalih-medialformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanlmempublikasikanya di internet atau media lain : : )'

fulltext content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang herlaku.

'

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dan saya selama tetap mencantumkan penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

nama, saya sebagai

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Mengetahuil disetujui Pengelola Jurnal IP

Dibuat di Pada Tanggal

(Nwjannah)

: Pontianak : 24 Agustus 2016

ANALISIS REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Recommend Documents