Tujuan direktorat Bina Program adalah sebagai berikut :

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. LATAR BELAKANG Direktorat Bina Program merupakan unit kerja eselon 2 dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Bina Program mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di bidang cipta karya.

B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan direktorat Bina Program adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).

Sasaran Direktorat Bina Program adalah sebagai berikut : Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman, dengan indikator:  Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman  Jumlah Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman

DIREKTORAT BINA PROGRAM DITJEN CIPTA KARYA

iii

C. RENCANA KEGIATAN TAHUNAN FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT BINA PROGRAM UNIT ORGANISASI ESELON II : DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN : 2012 PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SASARAN STRATEGIS (OUTCOME)

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

TARGET VOLUME SATUAN

1

2

3

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Jumlah Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman

76

Laporan

Terselenggaranya layanan perkantoran

Layanan Perkantoran

12

Bulan

Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Tersusunnya Program dan Anggaran Bidang Permukiman Tersusunnya Kerjasama Luar Negeri dan pola investasi bidang permukiman Tersusunnya Evaluasi dan Kinerja Bidang Permukiman Tersusunnya Data dan Informasi Bidang Permukiman Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Program dan Anggaran Bidang Permukiman Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Data dan Informasi Bidang Permukiman Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

6 13 8 9 7 33

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

Jumlah Anggaran Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja


iv

D. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM UNIT ORGANISASI ESELON II : DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN : 2012 PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

(x Rp 1000,-)

SASARAN STRATEGIS (OUTCOME)

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

1

2

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Jumlah Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman Terselenggaranya layanan perkantoran Layanan Perkantoran

VOLUME

TARGET SATUAN

PAGU EFISIENSI

REALISASI SATUAN TOTAL

VOLUME

TOTAL

3

165

%

4

Laporan

162

Laporan

12

Bulan

21,836,486

15,624,307

12

Bulan

14,799,689

94.72%

Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman

Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman

8

Laporan

11,951,000

10,496,000

Laporan

Tersusunnya Program dan Anggaran Bidang Permukiman

Program dan Anggaran Bidang Permukiman

53

Laporan

55,308,939

38,750,270

8 53

10,421,117 34,291,187

99.29% 88.49%

Tersusunnya Kerjasama Luar Negeri dan pola investasi bidang permukiman

Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral

11

Laporan

11,996,000

10,609,000

10,001,222

94.27%

Tersusunnya Evaluasi dan Kinerja Bidang Permukiman

Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman

10

Laporan

12,000,000

10,562,806

Tersusunnya Data dan Informasi Bidang Permukiman

Data dan Informasi Bidang Permukiman

10

Laporan

13,601,200

11,736,200

10 7

Laporan

10,505,644 11,659,978

99.46% 99.35%

Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

73

120,235,000

125,605,291

73

Laporan

117,727,052

93.73%

862,325 6,197,965 729,800 1,060,000

798,325 5,945,990 700,800 1,000,000

761,210 5,895,648 673,607 936,894

95.35% 99.15% 96.12% 93.69%

255,778,715

231,828,989

Output Tambahan Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan

9 266 45 1039

Laporan unit unit unit m²

Jumlah Anggaran Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja

Laporan Laporan

11

Laporan

9 266 45 1039

unit unit unit m² -

217,673,248


93.89%

v

E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN 2012 Pada dasarnya kegiatan Direktorat Bina Program Tahun Anggaran 2012 dinilai tidak ada hambatan. Hal tersebut dapat terlihat dari penyerapan rata-rata di Direktorat Bina Program mencapai lebih dari 90% (yaitu 93.89%). Namun demikian te.rdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi seiring demgan waktu berjalannya kegiatan di masing-masing Sub Direktorat di tahun 2012. Permasalahan tersebut antara lain :

A. PERENCANAAN 

Total usulan kegiatan RPIJM TA 2012 yang terakomodasi oleh APBN DJCK TA 2012 baru mencapai 77,6% (menurun dari pelaksanaan tahun 2011 yang sebesar 89,9 %)



Dokumen RPIJM dan Memorandum Program sebagai dasar perencanaan Bidang Cipta Karya di Kab/Kota belum menggambarkan sinkronisasi antar sektor (RISPAM, SSK, RTBL dan SPPIP/RPKPP) serta belum dilakukan updating secara berkala setiap tahunnya.



Adanya indikator kinerja output yang (menurut penilaian Itjen terhadap LAKIP 2011) masih bias dalam pengukurannya



Terdapat beberapa indikator kinerja di dalam dokumen RENSTRA 2010-2014 yang di luar kewenangan Ditjen Cipta Karya; kurang bisa terukur; tidak menjawab sasaran strategis; dan kurang spesifik.



Lamanya penyiapan readiness criteria dari Pemda (lahan, AMDAL, FS/DED, Kesepakatan Pengelola, Kesepakatan biaya O/M)



Usulan Kegiatan tidak sesuai dengan Dokumen RPIJM PUCK.



RPIJM dan Memorandum Program (MP) belum dijadikan sebagai pedoman pemrograman secara konsisten.



Belum konsistennya pemrograman mulai dari Konreg, Trilateral Meeting, Musrenbangnas, sampai dengan RKA-KL/DIPA



Kualitas RPIJM dan MP tidak seperti yang diharapkan, masih banyak yang perlu direvisi.


vi 

Readiness Criteria belum dijadikan saringan utama pada saat penyusunan program.



Keterlibatan sektor dalam proses penyusunan RPIJM dan MP di daerah masih belum optimal.



Kurang cermatnya penyusunan RKAKL sehingga terdapat banyak revisi terkait dengan realokasi dana, perubahan akun, dsb



Pengalokasian dana PHLN belum mengacu annual work plan mengakibatkan tidak optimalnya penyerapan anggaran

B. PELAKSANAAN 

Masih banyak pembangunan infrastruktur belum responsive gender yang ditandai dengan masih banyaknya kebijakan & kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan & permasalahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. (sebagai contoh belum semua mal atau gedung perkantoran menyediakan tempat untuk ibu menyusui dan perawatan anak.



Realisasi DDUB sebagai Matching Fund terhadap APBN Reguler 2012 masih sangat rendah. Rata-rata 18%, terdiri dari: [1] kategori rendah (0-5%) sekitar 0,41%; [2] kategori sedang (5-10%) sekitar 1,26 %; [3] kategori tinggi (10-15%) sekitar 1,66 %; dan [4] kategori sangat tinggi (15-20%) sekitar 15 %.



Proses Pelelangan dengan dana pinjaman membutuhkan waktu lama (Persetujuan Dokumen Lelang, Persetujuan Berita Acara Evaluasi, Persetujuan Pemenang Lelang, dll).



Terjadinya review/revisi terhadap DED yang telah disusun.



Revisi Blue Book PHLN Bappenas Tahun 2011-2014 baru disetujui pada akhir November 2012.



Keterlambatan

persetujuan

kerjasama

yang

menyebabkan

pelaksanaan pembangunan.


keterlambatan

vii

C. PENGENDALIAN 

Diperlukan standar monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal DJCK yang diakui bersama.



Belum dilaksanakannya monitoring secara berkala terhadap pencapaian dari Penetapan Kinerja



Kurang mantapnya estimasi kebutuhan alokasi dana pinjaman yang menyebabkan terjadinya permintaan realokasi antar kategori yang memakan waktu lama.



Lemahnya kemampuan dan pemahaman teknis personil Unit Pemantauan sehingga terjadi “consultant driven”.

Terlambatnya penyampaian laporan Fisik dan Keuangan kepada Unit Pemantauan

F. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA Berdasarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Bina Program maka dapat dilihat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan kinerja Direktorat Bina Program:

1. Perlu diupayakan pemantapan dan peningkatan usulan kegiatan yang telah disepakati dalam dokumen MP dan RPIJM sebagai basis penyusunan kegiatan yang diprioritaskan masuk dalam RKA-K/L 2. Perlunya konsistensi dalam pengajuan usulan kegiatan sejak dari Konreg sampai dengan penyusunan RKA-K/L 3. Readiness Criteria harus dijadikan kriteria utama dalam penyaringan program. 4. Sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah antar sektor dilakukan dilevel propinsi yang dikoordinasi satker Randal 5. Dit. Sektor dan Satker Sektoral Propinsi perlu memberikan perhatian dalam penyusunan/review RPIJM dan MP yang diselenggarakan oleh Randal Propinsi. 6. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap tata cara penyusunan RKA-K/L.Pengalokasian PHLN harus dilakukan dengan lebih cermat terutama untuk PHLN yang belum efektif pada saat penyusunan RKA-K/L. DIREKTORAT BINA PROGRAM DITJEN CIPTA KARYA

1

BAB 1 | PENDAHULUAN

Direktorat Bina Program merupakan unit kerja eselon 2 dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Bina Program mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Cipta Karya. Direktorat Bina Program menggodok berbagai Program yang digariskan untuk mendukung kebijakan pembangunan bidang keciptakaryaan.

1.1.

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Bina Program adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh Direktur Bina Program yang strukturnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya. Direktorat Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, menyusun rencana, program dan anggaran termasuk sumber pembiayaan, pengelolaan data, dokumentasi, publikasi, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program (Pasal 560). Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan, baik diperkotaan maupun di pedesaan 2. Penyusunan program dan anggaran penyediaan prasarana dan sarana 3. Pengembangan kerjsasama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri serta pengembangan program investasi 4. Evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan program 5. Pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dan 6. Pelaksanaan tata usaha Direktorat.

Adapun subdit dibawah Direktorat Bina Program adalah sebagai berikut : 1. SUBDIT KEBIJAKAN DAN STRATEGI Melakukan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan penyediaan. prasarana dan sarana bidang Cipta Karya 2. SUBDIT KERJASAMA LUAR NEGERI DAN POLA INVESTASI Melakukan pengembangan kejasama dan pola investasi luar negeri di bidang cipta karya.


2

SUBDIT PROGRAM DAN ANGGARAN Melakukan penyusunan program dan anggaran bidang cipta karya. 4. SUBDIT EVALUASI DAN KINERJA Melakukan evaluasi kinerja dan analisis pelaksanaan program pembangunan bidang Cipta Karya. 5. SUBDIT DATA DAN INFORMASI Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan kemajuan pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya. 6. SUBBAG TATA USAHA Melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, tata persuratan, dan kearsipan serta koordinasi administrasi teknik direktorat. 3.

1.2.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Bina Program terdiri atas 5 (lima) Sub Direktorat, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (sesuai dengan Pasal 562), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu didukung oleh 3 (tiga) Satuan Kerja, sebagaimana terlihat pada bagan berikut ini:

DIREKTORAT BINA PROGRAM

SATKER SUB BAGIAN TATA USAHA

- Randal Pusat & Prop - P3SD Perkotaan - P3SD Perdesaan

SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI

SEKSI RENCANA DAN KEBIJAKAN

SEKSI RENCANA

SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN ANGGARAN

SEKSI PROGRAM AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT SEKSI PROGRAM TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI

SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI

SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA

SEKSI MULTILATERAL

SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMENTASI

SEKSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

BINA PROGRAM DITJEN CIPTA KARYA SEKSI BILATERAL

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN

SEKSI TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

3

1.2.1

SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (pasal 563), Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang dan menengah. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut (Pasal 564): a. Analisis dan evaluasi kebijakan dan rencana pengembangan prasarana dan sarana permukiman. b. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana permukiman c. Penyusunan rencana jangka panjang dan menengah. d. Penyusunan pedoman dan manual rencana pengembangan investasi jangka menengah. Sub Direktorat Kebijakan & Strategi dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya terdiri atas dua seksi yaitu sebagai berikut: a. Seksi Rencana dan Kebijakan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi kebijakan dan rencana pengembangan, serta penyusunan rencana jangka panjang pengembangan prasarana dan sarana permukiman b. Seksi Rencana Jangka Menengah Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka menengah, serta penyusunan pedoman dan manual rencana pengembangan Investasi Jangka Menengah prasarana dan sarana permukiman

1.2.2

SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN ANGGARAN


4

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 567, Sub Direktorat Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran. Dalam melaksanakan tugas Pasal 567, Sub Direktorat Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi (pasal 568) sebagai berikut: a. Pengumpulan dan pengolahan data rencana dan program tahunan. b. Analisis dan evaluasi pemrograman, penganggaran serta data dan rencana tahunan. c. Penyusunan pedoman penyiapan program dan anggaran tahunan, dan d. Penyusunan program dan anggaran tahunan bidang air minum, air limbah, drainase, persampahan, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman. Sub Direktorat Program dan Anggaran dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya (Pasal 570) terdiri atas dua seksi (pasal 569) yaitu sebagai berikut: a. Seksi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data rencana, analisis dan evaluasi data dan rencana tahunan, penyusunan pedoman rencana program dan anggaran tahunan, serta penyusunan program dan anggaran bidang air minum, air limbah, persampahan dan drainase. b. Seksi Program Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data rencana, analisis, evaluasi data dan rencana tahunan dan anggaran, penyusunan pedoman rencana program dan anggaran tahunan, penyusunan program bidang penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman.

1.2.3

SUB DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (pasal 571), Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerjasama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri, serta pengembangan program investasi. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsinya (Pasal 572) sebagai berikut: a. Identifikasi sumber pendanaan luar negeri untuk pembiayaan pembangunan b. Pengembangan kerjasama luar negeri untu pembiayaan pembangunan. c. Penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri. d. Identifikasi sumber dana investasi lainnya dalam pembiayaan pembangunan, dan e. Penyusunan rencana dan program investasi. Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya (pasal 574) dibagi kepada dua seksi (pasal 573) yaitu: a. Seksi Multilateral


5

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi sumber pendanaan luar negeri, pengembangan kerjasama luar negeri, serta penyiapan administrasi pinjaman/ hibah luar negeri dengan sumber pendanaan dari lembaga multilateral. b. Seksi Bilateral Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi sumber pendanaan, pengembangan kerjasama luar negeri, administrasi pinjaman/ hibah luar negeri dengan sumber pendanaan dari lembaga bilateral, serta penyiapan program investasi dari sumber dana lainnya. 1.2.4

SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 575, Sub Direktorat Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan data dan informasi, pelaporan kemajuan pembangunan, dokumentasi serta komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsinya (pasal 576) sebagai berikut: a. Pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi. b. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan. c. Penyusunan dan pengelolaan dokumen dan informasi publik, dan d. Pengelolaan dan pelayanan komunikasi publik. Sub Direktorat Data dan Informasi dalam melaksanakan fungsinya terdiri atas dua seksi (pasal 577) dengan tugasnya (pasal 578) sebagai berikut: a. Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem data dan pengelolaan dokumen, serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan. b. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan informasi serta pelayanan komunikasi. 1.2.5

SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 579, Sub Direktorat Evaluasi dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Evaluasi dan Kinerja menyelenggarakan fungsinya (pasal 580) sebagai berikut: a. Penyiapan pedoman dan kriteria evaluasi. b. Pengumpulan dan pengolahan data kinerja tahunan. c. Monitoring dan evaluasi kinerja serta fungsi dan manfaat program.


6

d. Evaluasi kinerja program pinjaman/hibah luar negeri, dan e. Pelaporan kinerja pelaksanaan program. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja dalam melaksanakan fungsinya terdiri atas dua seksi (pasal 581) dan tugasnya (pasal 582) yaitu: a. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan termasuk evaluasi kinerja pinjaman/hibah luar negeri bidang air minum dan penyehatan lingkungan permukiman. b. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan termasuk evaluasi kinerja pinjaman/hibah luar negeri bidang penataan bangunan dan lingkungan serta pengembangan permukiman.

1.2.6

SUB BAGIAN TATA USAHA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 583, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi baranga milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

1.2.7

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 680, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya (pasal 681 ayat 1) dimana masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Jumlah tenaga fungsional pada kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional yang dibutuhkan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.8

HUBUNGAN KERJA ANTAR SUB DIREKTORAT


7

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tiap Sub Direktorat pada Direktorat Bina Program memiliki hubungan kerja dan keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu tiap Sub Direktorat memiliki peran yang penting untuk saling mendukung dalam melaksanakan kegiatan di Sub Direktorat lain di lingkungan Direktorat Bina Program. Untuk selanjutnya Hubungan Kerja antar Sub Direktorat dilingkungan Direktorat Bina Program dapat dilihat pada diagram dibawah ini: Konsolidasi Kebijakan -Strategi, dan Kerjasama Investasi  Kebijakan dan Strategi  Penetapan target dan sasaran kinerja  Rencana Jangka Panjang dan Menengah  Rencana Program Inventasi Jangka Menengah  Kerjasama Investasi Swasta  Kerjasama Luar Negeri

HUBUNGAN ANTAR UNIT KERJA Subdit Kebijakan dan Strategi Subdit KLN dan Investasi

• •

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kerjasama dan Investasi Swasta

Siklus Penetapan Kebijakan dan Strategi

Penetapan Kebijakan dan Strategi  Analisis lingkungan strategis  Analisis Pencapaian Kinerja

• Tantangan yang dihadapi  Peluang yang ada

SD. Program dan Anggaran

• Penetapan Program dan Anggaran Penetapan Program dan Anggaran  Penetapan Program dan Anggaran  Rencana Pencapaian Tahunan

1.2.9

Siklus Implementasi Program dan Anggaran Subdit Evaluasi Kinerja Subdit Data dan Informasi

Konsolidasi Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran  Evaluasi Kinerja Pelaksanaan  Potensi Masalah Sumberdaya SATUAN (Dana, SDM)

• •

BAWAH DIREKTORAT BINA PROGRAM

Rencana Kerja Tahunan termasuk perubahannya

Evaluasi Kinerja

Review Pencapaian Tahunan

Konsolidasi Data dan Informasi

 Pelaporan  Informasi Data

Diagram 1.2 Hubungan Kerja Antar Direktorat Direktorat Sektor dan Satker

Output: DI KERJA Produk Pengaturan  Infrastruktur BINAAN Terbangun

Selain tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Program sesuai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum yang terdapat pada tiap sub direktorat di lingkungan Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya, sebagaimana diuraikan pada bagian Tugas & Fungsi, Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas khusus yang berfungsi dalam mendukung visi dan misi DJCK sesuai dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 22/KPTS/M/2012 tentang Pengangkatan atas atasan langsung Kepala Satuan Kerja tanggal 19 Januari 2012. Penjelasan rinci untuk Satuan Kerja dalam pembinaan oleh Direktorat Bina Program DJCK diuraikan dibawah ini, dalam sub bab persatuan kerja sebagai berikut:

1) SATUAN KERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM CIPTA KARYA


8

Satuan Kerja Direktorat Bina Program Cipta Karya merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin di Direktorat Bina Program. Dalam hal ini masing-masing kegiatan terdapat di tiap Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Bina Program. Uraian tugas dan tanggung jawab tiap unit dilingkungan Satker Direktorat Bina Program adalah: a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); antara lain bertugas menandatangani kontrak/SPK atas program atau kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaksana program dan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang disiimpulkan dari kontrak/SPK tersebut serta bertanggung jawab kepada Kepala Satker Pengguna Anggaran. b. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran; antara lain bertugas menguji keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta menandatangani dan menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM). c. Bendahara Pengeluaran; antara lain bertugas menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satker pada Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu, serta buku tambahan lainnya. d. Unit Akuntansi; terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). e. Pembantu Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Satker Direktorat Bina Program yang membantu menyiapkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) dan bertanggungjawab kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. f. Pembantu Bendahara I dan II membantu menyelenggarakan pembukuan, menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), melakukan pengamanan kas serta surat-surat berharga, menguji kebenaran penagihan pembayaran uang muka persediaan sesuai dengan MAK, DIPA dan peraturan yang berlaku, yang meliputi pembayaran atas belanja dan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. g. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA); bertugas menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyusun Neraca Satuan Kerja sesuai dengan SAI yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. h. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB); bertugas menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kendali Barang (LKB) Satker Direktorat Bina Program sesuai dengan SAI. i. Pelaksana Kegiatan bertugas membantu dan bertanggungjawab terhadap kelancaran persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan suatu program atau kegiatan. j. Asisten Perencanaan Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Kerja Kegiatan, menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), menyiapkan usulan kegiatan Satker berikutnya, menyiapkan dokumen Revisi/RKAKL, menyiapkan jadwal pelelangan, dst.


9

k. Asisten Pelaksana Kegiatan; bertugas melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kontraktual dan swakelola, melaksanakan evaluasi progres pelaksanaan, menyiapkam Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, dst. l. Kepala Urusan Umum Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Kerja Kegiatan penunjang seperti pengadaan barang, perjalanan dinas, menyiapkan dokumen yang diperlukan, memproses surat-menyurat, dst. m. Kepala Urusan Keuangan Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Operasional Kerja (ROK), SPP, menyiapkan Laporan Progres Keuangan, dst. Untuk selanjutnya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Program untuk Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya dapat dilihat pada Bab. IV (Rencana Kerja Dit. Bina Program), pada masing-masing Sub Direktorat.

2) SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PUSAT DAN PROPINSI Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan dan kewajiban yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengelola pembangunan di daerahnya, khususnya untuk bidang infrastruktur permukiman. Dengan kewenangan yang dimiliki diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Namun tidak jarang permasalahan yang dihadapi tersebut tidak dapat diatasi sendiri oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga memerlukan kerjasama dengan pemerintah pusat, propinsi, serta kabupaten/kota tetangga, maupun pihak swasta dan masyarakat. Perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Untuk mendorong kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan sarananya, khususnya bidang keciptakaryaan melalui proses yang terpadu/terintegrasi, partisipatif, dan terkendali, diperlukan adanya kerjasama pusat dan daerah. Dengan demikian, pembangunan prasarana dan sarana tidak dilaksanakan secara sepotong-sepotong, baik secara fisik maupun pendanaannya, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.


10

Pemerintah Pusat berkepentingan dalam melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas manajemen pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pemberdayaan perencanaan program investasi infrastruktur yang terstruktur dan terprogram. Selain itu juga diharapkan dapat mewujudkan pembagian sumberdaya bersama melalui kemitraan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. Pembentukan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program (Randal) di masing-masing Propinsi memegang peranan yang sangat vital dalam memperpendek jangkauan koordinasi Pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota demi terwujudnya pembangunan bidang Cipta Karya. Penguatan peran satker randal merupakan salah satu strategi peningkatan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, untuk memperkuat pusat dan daerah, pembagian tugas antara pemerintah dan pemda sebagai penanggung jawab komponen output tertentu akan disepakati secara lebih jelas, baik anggaran, waktu, maupun personil. Untuk mendukungnya, perancangan distribusi pegawai yang diperbantukan ke daerah akan diperbanyak, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja. Dengan demikian peran dan fungsi Pemerintah Propinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diwujudkan secara nyata. Untuk merealisasikan hal tersebut, Ditjen Cipta Karya mengalokasikan dana/kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Propinsi dan teralokasi pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Propinsi.

3) SATUAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERKOTAAN Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan merupakan salah satu kegiatan dari Dana Pembangunan Kabupaten/Kota yang dipusatkan yang bertujuan untuk mengendalikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program/kegiatan BPDP di daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan prasarana dasar permukiman di perkotaan. Penyediaan dana dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan awalnya dilaksanakan dengan anggaran BA 999 perkotaan melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja SNVT Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan pada program Pemberdayaan Masyarakat. Namun dalam perkembangannya penyediaan dana tersebut dialihkan menjadi Anggaran 33 Kementerian Pekerjaan Umum mulai tahun anggaran 2011, yaitu dalam rangka mendukung program/kegiatan percepatan pembangunan sanitasi permukiman.


11

Tujuan Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan adalah merupakan salah satu kegiatan dari Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Bidang Keciptakaryaan yang bertujuan untuk mengendalikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program/kegiatan khususnya program/kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi di daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat permukiman di perkotaan. Sasaran Penyediaan dana dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan di laksanakan dengan penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada program Pemberdayaan Masyarakat.

4) SATUAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERDESAAN Satuan Kerja Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam mengantisipasi akan kebutuhan sarana pengolahan air limbah, tetapi pola Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja, masyarakat juga dilibatkan dalam pembangunan tersebut, hal ini untuk menjaga kesinambungan dari Prasarana dan Sarana Sanitasi yang terbangun. Hingga saat ini pembangunan sarana air minum dan penyehatan lingkungan telah dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber pendanaan, baik pemerintah (APBN dan APBD), dana pinjaman atau hibah luar negeri, swasta atau dunia usaha, bahkan yang bersumber dari masyarakat sendiri. Namun demikian, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap upaya pembangunan tersebut. Salah satu pendanaan yang mendukung pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berbasis masyarakat adalah dana dari APBN yang semula dari Mata Anggaran 999, pada Tahun Anggaran 2012 direalisasikan ke Mata Anggaran 33 Kementerian Pekerjaan Umum. Dana tersebut diperuntukkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan sarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dan kegiatan yang bersifat interdepth, yang meliputi Direktorat Jenderal Cipta Karya Dit. Bina Program Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Bangda dan Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal PPPL Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


12

Untuk mendorong kegiatan pada Satuan Kerja P3SDP (Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan), ada 5 Kegiatan Penunjang, sebagai berikut: a. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Bidang Infrastruktur. b. Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan . c. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Bidang Kelembagaan. d. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Berbasis pada Masyarakat. e. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Bidang Penyehatan Lingkungan.

1.3.

KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Program dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal (lingkungan di luar Direktorat Bina Program) maupun internal (lingkungan di dalam Direktorat Bina Program), antara lain: 1. Mempertegas peran Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku pembina sektorsektor Bidang Cipta Karya sesuai dengan azas desentralisasi. 2. Meningkatkan peran pemerintah propinsi dalam pembinaan perencanaan dan pemrograman pembangunan perkotaan dan perdesaan khususnya Bidang Cipta Karya melalui proses pendampingan dalam penyusunan strategi pengembangan kabupaten/kota dan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota. 3. Pengembangan kebijakan dan strategi, menentukan prioritas strategi nasional, dan menghindari tumpang tindih penganggaran melalui pemrograman dan penganggaran yang SMART (systemic, manageable, accountable, realistic, and time bound). 4. Penguasaan teknologi, data dan informasi, peraturan perundangan, Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) untuk menjawab tantangan pembangunan ke-Cipta Karya-an baik secara sektoral maupun lintas sektoral secara mendalam dan menyeluruh (holistik), serta dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat. 5. Membangun network, aliansi strategis, dan meningkatkan hubungan dan kerjasama lintas sektoral, instansi, serta mengkomunikasikan program-program pembangunan Bidang Cipta Karya baik di lingkungan pusat/ daerah. 6. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2012 dan penyiapan dalam rangka pencapaian target Renstra 2010 - 2014.


13

1.4.

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT BINA PROGRAM

Rencana strategis Direktorat Bina Program disusun dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Bina Program. Secara rinci, rencana strategis Direktorat Bina Program dapat dilihat pada Lampiran-I, Formulir RS ( Lampiran yang terkait). 1.4.1 VISI DIREKTORAT BINA PROGRAM, MISI DIREKTORAT BINA PROGRAM TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT BINA PROGRAM Karena direktorat Bina Program memiliki peran supporting, maka rumusan visi dan misi Direktorat Bina Program mengacu pada visi Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan. Adapun misi direktorat jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut : 







 

Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya. Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air. Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance.

Direktorat Bina Program merupakan unit kerja eselon 2 dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Jenderal Cipta Karya pada TA 2012 memiliki 1 (satu) program, yaitu: Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Dalam mendukung program Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Bina Program menuangkannya 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing eselon 3. Kegiatan tersebut adalah merumuskan kebijakan dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di bidang cipta karya.


14

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Periode 20102014, yaitu : 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim). 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (cipta karya) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah: 1. Terpenuhinya pelayanan manajemen bidang permukiman. 2. Tersedianya Prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial. 3. Terlaksananya pengembangan NSPK bidang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 5. Terlaksananya pembinaan dan pendampingan dalam rangka pembiayaan. 6. Tersusunnya NSPK bidang pengembangan permukiman. 7. Tersusunnya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK) di daerah. 8. Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) di perkotaan dan perdesaan. 9. Terlaksananya pendampingan penyusunan rencana tindak penanganan kawasan kumuh di perkotaan. 10. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM) serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman. 11. Tersusunnya NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan . 12. Terlaksananya pendampingan penyusunan NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan oleh Pemda . 13. Terlaksananya pembinaan kelembagaan penataan bangunan dan lingkungan (sosialisasi dan diklat). 14. Tersusunnya NSPK dalam pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan. 15. Terlaksananya pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi lingkungan oleh Pemda. 16. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan sanitasi lingkungan. DIREKTORAT BINA PROGRAM DITJEN CIPTA KARYA

15

17. Tersusunnya NSPK dalam pengembangan pengelolaan persampahan. 18. Terlaksananya pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. 19. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan persampahan. 20. Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten/kota. 21. Terwujudnya adaptasi terhadap perubahan iklim. 22. Tersusunnya kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman. 23. Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan. 24. Terlaksananya pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru. 25. Terwujudnya penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan. 26. Terwujudnya penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau. 27. Terwujudnya pengembangan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B). 28. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera. 29. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah. 30. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase. 31. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur persampahan. 32. Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan. 33. Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap MBR Perdesaan. 34. Bertambahnya NSPK untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan dasar. 35. Terselenggaranya layanan teknis dalam untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan (dasar). 36. Terselenggaranya penanganan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana. 37. Terselenggaranya pengembangan kawasan-kawasan potensial di perdesaan. 38. Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulaupulau kecil terluar. Berdasarkan Tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, ditetapkan hasil/outcome jangka menengah yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode 2010-2014 adalah meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman yang berkelanjutan.


16

1.4.2 KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT BINA PROGRAM Kebijakan yang digunakan oleh Direktorat Bina Program dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum yaitu: 1. Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan daerah otonom dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman, 2. Meningkatnya pembiayaan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur permukiman, 3. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, 4. Percepatan pembangunan perdesaan, 5. Pengembangan kajian, strategi, dan kebijakan pengembangan kawasan, 6. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance. 7. Peningkatan publikasi dalam berbagai media informasi serta pengembangan teknologi informasi. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut di atas, Direktorat Bina Program pada TA 2012 mewujudkannya melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Pelaksanaan program tersebut dirinci dalam kegiatan-kegiatan untuk tahun 2012 sebagai berikut: 1. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja, dengan output: a. Layanan Perkantoran. b. Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman. c. Program dan Anggaran Bidang Permukiman. d. Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral. e. Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman. f. Data dan Informasi Bidang Permukiman. g. Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 112/PMK.02/2012 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/Lembaga, maka terdapat output tambahan sebagai berikut : 1. Kendaraan bermotor 2. Peralatan perkatoran 3. Perangkat data dan informasi 4. Bangunan/gedung


II - 1

BAB 2 | RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Bina Program untuk merumuskan visi dan misi secara rinci, dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan 2011.

2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN Rencana kinerja tahunan Direktorat Bina Program pada tahun 2012 dilaksanakan melalui 1 (satu) program pembangunan sesuai DIPA Tahun 2012 (secara rinci dapat dilihat pada Lampiran-II, Form RKT), yaitu masuk dalam 1 (satu) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

TARGET INDIKATOR KINERJA OUTPUT

VOLUME

SATUAN

76

Laporan

Layanan Perkantoran Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman

12 6

Bulan Laporan


13

Laporan


8

Laporan


9

Laporan


7

Laporan

Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

33

Laporan

2.1.1 KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN a. Tujuan Kegiatan Mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur bidang permukiman melalui peningkatan kualitas penyusunan kebijakan, program, dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman.


II - 2

b. Sasaran Kegiatan Tersusunnya kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman. c. Keluaran/Output Keluaran/output dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan dan strategi bidang permukiman 2. Program dan anggaran bidang permukiman 3. Kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral 4. Evaluasi kinerja bidang permukiman 5. Data dan informasi bidang permukiman 6. Laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman

Jika membandingkan anggaran 2010 dan 2011 tanpa kegiatan fisik (tabel 2.4), maka terlihat kenaikan sebesar 25%. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Bina Program 25% jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya.

2.1.2 INDIKATOR KINERJA A. INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator yang digunakan dalam

mengukur kinerja Direktorat Bina Program adalah : 1. Masukan (input) : Jumlah paket kegiatan dan dana yang direncanakan yang dialokasikan. 2. Keluaran (output) : Jumlah paket kegiatan dan dana yang terealisasi dinilai dalam bentuk persentase fisik kegiatan dan persentase keuangan.


II - 3

B. RINCIAN KELUARAN/OUTPUT 1) Rincian Keluaran/Output Layanan Perkantoran LAYANAN PERKANTORAN Pembayaran gaji/tunjangan dan operasional perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Operasional Perkantoran dan Pimpinan Perawatan gedung kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Langganan Daya dan Jasa Laporan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Laporan Pembinaan Dan Pengendalian Prasarana Dan Sarana Dasar Perdesaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Layanan perkantoran randal pusat layanan perkantoran randal propinsi

2) RINCIAN KELUARAN/OUTPUT KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PERMUKIMAN SUBDIT KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PERMUKIMAN Pembayaran gaji/tunjangan dan operasional perkantoran Administrasi Kegiatan Evaluasi Kebijakan dan Strategi Review Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) Permen PU No. 20/PRT/M/2005 Review Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) Permen PU No.21/PRT/M/ Mid Term Review Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya Tahun 2010-2014 Masukan Teknis Kebijakan dan Strategi Penyusunan Masukan Teknis Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Kelembagaan Infrastruktur Permukiman Dalam Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang


II - 4

Peny. Strategi Jangka Menengah dan Panjang Pemb. Infr. Permukiman Mdkg Renc. Induk Percepatan dan Perluasan Pemb. Ek. Ind. Penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Bidang Permukiman 2015-2019 Pedoman dan Manual RPIJM Sosialisasi Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Investasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Permukiman Pendampingan Strategi Perencanaan Jangka Menengah Pendampingan Penyusunan Rencana Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Dalam Rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3)

RINCIAN KELUARAN/OUTPUT PROGRAM DAN ANGGARAN BIDANG PERMUKIMAN SUBDIT PROGRAM DAN ANGGARAN BIDANG PERMUKIMAN

Adminstrasi Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Program dan Anggaran Sinkronisasi Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya Tahun 2012 Penyusunan Program dan Anggaran Ditjen Cipta Karya 2012 Analisis dan Evaluasi Data Program dan Anggaran Pemeliharaan Data Program dan Anggaran Petunjuk Teknis Penyusunan KPJM Bidang Cipta Karya Penyiapan Rencana Program dan Anggaran Tahunan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Implementasi Sistem Perencanaan & Pengendalian Program dan Anggaran DJCK Penyusunan Standar Biaya Pembangunan Bidang Cipta Karya Penyus.Prioritas Program dlm rangka Menduk.Issu2 Strat.Bidang CK (MP3EI,Gender,Pemberdayaan,Keg.Interdep) 2013-2014 Perencanaan Program dan Anggaran dalam rangka Pelaksanaan DAK Bidang Air Minum dan Sanitas Perencanaan Program dan Anggaran dlm rangka Pelaksanaan Percepatan MDGs Bidang Cipta Karya 2013 - 2014 Cadangan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA 2012 dan Penyusunan Rencana TA 2013 di Lingkungan Dit. Bina Program Penyusunan Laporan SMAK - BMN Di Lingkungan Direktortat Bina Program Peningkatan Kinerja Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Dit. Bina Program Laporan Monitoring Kegiatan di Lingkungan Dit.Bina Program


II - 5

Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sosialisasi Pembinaan Penataan Arsip/Dokumen di lingkungan Direktorat Bina Program Peningkatan Kinerja Aparat Bidang Cipta Karya Fasilitasi Peningkatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Bina Program Konsolidasi Staf Satker Direktorat Bina Program

4) RINCIAN KELUARAN/OUTPUT KERJASAMA LUAR NEGERI DAN MULTILATERAL SUBDIT KERJASAMA LUAR NEGERI DAN MULTILATERAL Administrasi Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Penyusunan Rencana dan Program Investasi Penyusunan Rencana Dan Program Investasi Bidang Air Minum Dan Sanitasi Dalam Memenuhi Renstra Ta 20102014 Penyusunan Rencana Dan Program Investasi Bidang PBL / Bidang Bangkim Dalam Memenuhi Renstra 2010-2014 Identifikasi Sumber Pendanaan Luar Negeri Monitoring Dan Evaluasi Penyiapan Kerjasama Luar Negeri Ta 2012 Rapat Koordinasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri 2012 Fasilitasi Penyiapan Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Ta 2012 Penyiapan Administrasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang PLP Tahun Anggaran 2012 Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2012 Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang PBL dan Sub Bidang Bangkim Tahun Anggaran 2012 Identifikasi Sumber Dana/Investasi Lainnya Fasilitasi Penyiapan Sumber Pendanaan Lain TA 2012 Penyusunan Strategi dan Inventarisasi Pembiayaan CSR untuk Kegiatan CK

5) RINCIAN KELUARAN/OUTPUT EVALUASI KINERJA BIDANG PERMUKIMAN SUBDIT EVALUASI KINERJA Administrasi Kegiatan Penyiapan Pedoman dan Kriteria Evaluasi Review Indikator Kinerja Bidang Cipta Karya


II - 6

Penyusunan Road Map Evaluasi Kinerja Bidang Cipta Karya Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Pembangunan Bidang Cipta Karya Evaluasi Tahunan Bidang Cipta Karya Tahun 2012 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Serta Fungsi dan Manfaat Program Pembangunan Bidang Cipta Karya Penyusunan Model Kegiatan Pola Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Cipta Karya Evaluasi Implementasi Kebijakan Sektor Air Minum Wilayah I Evaluasi Implementasi Kebijakan Sektor Air Minum Wilayah II Evaluasi Implementasi Kebijakan Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman Wil I Evaluasi Implementasi Kebijakan Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman Wil II Pendampingan dan Monitoring Kegiatan Evaluasi Kinerja Fasilitasi Penyusunan Kinerja (PK) dan LAKIP Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2011

6) RINCIAN KELUARAN/OUTPUT DATA DAN INFORMASI BIDANG PERMUKIMAN

a) Indikator Output Alat ukur pencapaian keluaran/output Data dan Informasi Bidang Permukiman adalah Jumlah Penyusunan laporan Data dan Informasi Bidang Permukiman. b) Keluaran dan Volume Output SUBDIT DATA DAN INFORMASI Administasi Kegiatan Peta Tematik dan GIS Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Ditjen Cipta Karya Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Melalui DAK Penyempurnaan Aliran Data dalam Menunjang Situation Room Direktorat Jenderal Cipta Karya Penyiapan dan Publikasi Buletin Cipta Karya Dokumentasi Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2011 Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cipta Karya Kampanye Komunikasi Publik Kegiatan Bidang Cipta Karya Penyiapan Bahan Penyelenggaraan Pameran dan Display Bidang Ditjen Cipta Karya Jasa Pendampingan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik Bidang Cipta Karya Tahun 2012


II - 7

2.2 PERJANJIAN KINERJA Layanan Perkantoran

12

Bulan

21,836,486

Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman

8

Laporan

11,951,000


53

Laporan

55,308,939


11

Laporan

11,996,000


10

Laporan

12,000,000


10

Laporan

13,601,200

Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman 73

Laporan

120,235,000

Output Tambahan Kendaraan Bermotor

9

unit

862,325

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

266

unit

6,197,965

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

45

unit

729,800

Gedung/Bangunan

1039

m²

1,060,000

Seluruh target output pada dokumen perjanjian kinerja telah memenuhi target pada dokumen rencana kinerja tahunan.


III - 1

BAB 3 |

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Berdasarkan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Program Tahun 2012, pengukuran kinerja kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran-III, Form PKK. Dalam mendukung program tersebut, Direktorat Bina Program melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan kebijakan, Program dan Anggaran, kerjasama luar negeri, data Informasi dan evaluasi kinerja. Adapun Selanjutnya akan dijabarkan secara detail, output Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Direktorat Bina Program. 3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN

Layanan perkantoran merupakan unit eselon 4 (empat) yang dikepalai oleh seorang kasubbag. Unit ini terdapat di setiap eselon 2 (dua) di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Unit ini, khususnya di Direktorat Bina Program, bertanggung jawab atas tersedianya sarana dan prasarana perkatoran, penggajian pegawai dan administrasi kepegawaian untuk mendukung lancarnya kegiatan di Direktorat Bina Program. PAGU PAGU PENGHEMATAN REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN PENYERAPAN PENCAPAIAN FISIK REALISASI PK

: : : : : : :

Rp 16.222.776.000,Rp 15.624.307.000,12 bulan layanan (100%) Rp 14.799.689.000,94.72% 100% 91,23%

Dengan penyerapan keuangan sebesar 94.72%, kegiatan layanan perkantoran tetap dapat mencapai realisasi fisik sebesar 100%. Adapun dana yang tidak terserap disebabkan karena pada penyelenggaraan langganan daya dan jasa, tagihan listrik sudah dibayarkan oleh dana dari setditjen.


III - 2

3.1.2. CAPAIAN OUTPUT KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PERMUKIMAN

Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi merupakan unit eselon 3 (tiga) yang dipimpin oleh seorang Kasubdit. Unit ini mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya. Untuk merumuskan sebuah kebijakan dan strategi bidang Cipta Karya, Subdit Kebijakan dan Strategi (Jakstra) ini melakukan perencanaan jangka menengah dan perencanaan kebijakan. PAGU PAGU PENGHEMATAN REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN REALISASI REALISASI PK PENCAPAIAN FISIK

: Rp 11.951.000.000,: Rp 10.496.000.000,: 8 Laporan (100%) : Rp 10.421.117,000,: 99.29% : 87.20% : 100%

Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi dapat menyelesaikan tugasnya selama tahun 2012 tepat sesuai rencana. Sehingga didapat penyerapan keuangan sebesar 99.29% seimbang dengan pencapaian output (fisik) sebesar 100%. Dapat dikatakan bahwa Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi memiliki kinerja yang sangat optimal selama tahun 2012. Jika disandingkan dengan dokumen Penetapan Kinerja ada sedikit gap pada pagunya. Pagu awal (yang tertera di dalam dokumen Penetapan Kinerja) mengalami perubahan yang disebabkan karena penghematan yang dilakukan oleh PPK yang bersangkutan. Sehingga meskipun realisasi keuangan berdasarkan dokumen Penetapan KInerja hanya sebesar 87,20% tetapi realisasi output tetap 100%.

3.1.3. CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN ANGGARAN PERMUKIMAN

Sub Direktorat Program Dan Anggaran merupakan unit eselon 3 (tiga) yang dipimpin oleh seorang Kasubdit. Unit ini mempunyai tugas utama yaitu penyusunan program dan anggaran tahunan bidang air minum, air limbah, drainase, persampahan, tata bangunan dan lingkungan, serta permukiman, serta penyusunan pedoman rencana program dan anggaran tahunan bidang cipta karya.


III - 3

PAGU PAGU PENGHEMATAN REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN PENYERAPAN REALISASI PK

: Rp 27.554.662.000,: Rp 15.849.631.000,: 9 Laporan : Rp 12.573.158.000,: 79,33% : 45,63%

PENCAPAIAN FISIK

: 85.10%

Penyerapan subdit Program dan anggaran hanya sebesar 79,33%, hal tersebut disebabkan

karena

3.060.427.000,-

terdapat

dana

cadangan

yang

terblokir

sebesar

Rp

(pagu penghematan). Dana tersebut hendak dialihkan kepada

sektor lain (PBL dan Bangkim) untuk menutup kekurangan gaji, tetapi tidak bisa dilakukan. Sehingga menyebabkan dana tersebut tidak terserap hingga akhir tahun. Sedangkan realisasi dokumen PK yang sangat rendah (45%) disebabkan karena dana cadangan pada awalnya dianggarkan sebesar Rp 12.672.951.000,- tetapi pada pertengahan tahun dana tersebut termasuk pos yang dipotong untuk menutupi kekurangan subsidi BBM oleh Kemenkeu. A.

B.

P3SDP PERKOTAAN PAGU PAGU PENGHEMATAN REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN PENYERAPAN PENCAPAIAN OUTPUT REALISASI PK

: Rp 15.250.000.000,: Rp 13.967.659.000,: 15 Laporan : Rp 13.592.372.000,: 97,31% : 100% : 89,13%

PENCAPAIAN FISIK

: 85.10%

PAGU PAGU PENGHEMATAN REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN PENYERAPAN PENCAPAIAN OUTPUT REALISASI PK

: Rp 10.000.000.000,: Rp 8.932.980.000,: 23 Laporan : Rp 8.125.657.000,: 90,96% : 100% : 81,26%

P3SDP PEDESAAN

PENCAPAIAN FISIK : 85.10%


III - 4

Di dalam kegiatan P3SDP perdesaan dan perkotaan terdapat kerjasama dengan instansi di luar Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenkes, Bappenas, dan Kemendagri). Jika disandingkan dengan dokumen Penetapan Kinerja ada sedikit gap pada pagunya. Pagu awal (yang tertera di dalam dokumen Penetapan Kinerja) mengalami perubahan yang disebabkan karena penghematan yang dilakukan oleh PPK yang bersangkutan. Sehingga meskipun realisasi keuangan berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja hanya sebesar 89,13% (perkotaan) dan 81,26% (pedesaan) tetapi realisasi output tetap 100%.

3.1.4. CAPAIAN OUTPUT KERJASAMA LUAR NEGERI DAN MULTILATERAL

Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri dan Multilateral merupakan unit eselon 3 (tiga) yang dipimpin oleh seorang Kasubdit. Unit ini mempunyai tugas utama yaitu memfasilitasi kegiatan Kerjasama Luar Negeri Bidang Cipta Karya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dunia usaha dan CSR, khususnya bidang keciptakaryaan baik untuk tahun berjalan maupun tahun selanjutnya.

PAGU PAGU PENGHEMATAN REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN PENYERAPAN PENCAPAIAN OUTPUT REALISASI PK

: Rp 11.966.000.000,: Rp 10.609.000.000,: 10 Laporan : Rp 10.001.222.000,: 94.27% : 100% : 83,37%

Selama tahun 2012 tingkat penyerapan keuangan Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri dan Multilateral adalah sebesar 94.27% dengan pencapaian output yaitu 100%. Jika disandingkan dengan dokumen Penetapan Kinerja ada sedikit gap pada pagunya. Pagu awal (yang tertera di dalam dokumen Penetapan Kinerja) mengalami perubahan yang disebabkan karena penghematan yang dilakukan oleh PPK yang bersangkutan. Sehingga meskipun realisasi keuangan berdasarkan dokumen Penetapan KInerja hanya sebesar 83,37% tetapi realisasi output tetap 100%.


III - 5

3.1.5. CAPAIAN OUTPUT EVALUASI KINERJA BIDANG PERMUKIMAN

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja bidang Permukiman merupakan unit eselon 3 (tiga) yang dipimpin oleh seorang Kasubdit. Unit ini mempunyai tugas utama yaitu mengevaluasi dan memberikan masukan (berdasarkan hasil evaluasi) terhadap kinerja seluruh Direktorat Teknis di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. PAGU PAGU PENGHEMATAN REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN PENYERAPAN PENCAPAIAN FISIK REALISASI PK

: Rp 12.000.000.000,: Rp 10.562.806.000,: 10 Laporan : Rp 10.505.644,000,: 99.46% : 100% : 87,55%

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja dapat menyelesaikan tugasnya selama tahun 2012 tepat sesuai rencana. Sehingga didapat penyerapan keuangan sebesar 99.46% seimbang dengan pencapaian output (fisik) sebesar 100%. Dapat dikatakan bahwa Sub Direktorat Evaluasi Kinerja memiliki kinerja yang sangat optimal selama tahun 2012. Jika disandingkan dengan dokumen Penetapan Kinerja ada sedikit gap pada pagunya. Pagu awal (yang tertera di dalam dokumen Penetapan Kinerja) mengalami perubahan yang disebabkan karena penghematan yang dilakukan oleh PPK yang bersangkutan. Sehingga meskipun realisasi keuangan berdasarkan dokumen Penetapan KInerja hanya sebesar 87,55% tetapi realisasi output tetap 100%.

3.1.6. CAPAIAN OUTPUT DATA DAN INFORMASI BIDANG PERMUKIMAN

Sub Direktorat Data dan Informasi bidang Permukiman merupakan unit eselon 3 (tiga) yang dipimpin oleh seorang Kasubdit. Unit ini mempunyai tugas utama yaitu mengumpulkan data dan informasi seputar kegiatan keciptakaryaan. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan pengembangan teknologi informasi baik jaringan internet maupun jaringan internal Direktorat Jenderal Cipta Karya.


III - 6

PAGU PAGU PENGHEMATAN REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN PENYERAPAN PENCAPAIAN FISIK REALISASI PK

: Rp 13.601.200.000,: Rp 11.736.200.000,: 7 Laporan : Rp 11.717.909.000,: 99.84% : 100% : 86,15%

Sub Direktorat Data dan Informasi dapat menyelesaikan tugasnya selama tahun 2012 tepat sesuai rencana. Sehingga didapat penyerapan keuangan sebesar 99,84% seimbang dengan pencapaian output (fisik) sebesar 100%. Dapat dikatakan bahwa Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi memiliki kinerja yang sangat optimal selama tahun 2012. Jika disandingkan dengan dokumen Penetapan Kinerja ada sedikit gap pada pagunya. Pagu awal (yang tertera di dalam dokumen Penetapan Kinerja) mengalami perubahan yang disebabkan karena penghematan yang dilakukan oleh PPK yang bersangkutan. Sehingga meskipun realisasi keuangan berdasarkan dokumen Penetapan KInerja hanya sebesar 86,15% tetapi realisasi output tetap 100%. 3.1.7. CAPAIAN SATKER PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya merupakan kepanjangan tangan Ditjen Cipta Karya untuk memperpendek jangkauan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam perjalanan tahun anggaran 2012, satker Randal Pusat memiliki 9 (sembilan) output laporan yaitu laporan perencanaan dan pengendalian. PAGU PAGU PENGHEMATAN REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN PENYERAPAN PENCAPAIAN FISIK REALISASI PK

: Rp 46.192.090.000,: Rp 43.039.499.000,: 9 Laporan : Rp 37.756.558.000,: 88,96% : 100% : 82,60%

Selama tahun 2012 tingkat penyerapan keuangan Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya adalah sebesar 87.73% dengan tingkat


III - 7

pencapaian fisik 100%. Kegiatan Satker Randal Pusat banyak berkaitan dengan instansi lain, sehingga penyerapan anggaran tidak bisa maksimal. Satker Randal propinsi yang merupakan perpanjangan tangan satker Randal Pusat, memiliki beberapa kegiatan yang menggunakan dana APBN.

a. Randal Propinsi PAGU PAGU PENGHEMATAN REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN PENYERAPAN PENCAPAIAN FISIK REALISASI PK

: Rp 82.631.897.000,: Rp 82.565.792.000,: 64 Laporan : Rp 79.970.494.000,: 96.86% : 100% : 96,78%

Output laporan pada satker Randal propinsi adalah 1 (satu) buah laporan rencanaan dan 1 (satu) buah laporan pengendalian, di 32 (tiga puluh dua) propinsi.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN 3.2.1 DIAGRAM REALISASI ANGGARAN Pagu anggaran tahun 2012 naik sebesar 10% dibandingkan pagu anggaran pada tahun sebelumnya (2011). Sedangkan pada pagu penghematan, tahun 2012 naik sebesar 9% terhadap pagu tahun sebelumnya (tahun 2011). Penyerapan anggaran pasa tahun 2012 juga mengalami kenaikan dari 91,68% pada tahun 2011 menjadi 93,89% pada tahun 2012. (diagram 3.1)


III - 8

Diagram 3.1 Perbandingan penyerapan 2010 hingga 2012 (x Rp 1.000,-)

Diagram 3.2 Perbandingan penyerapan 2008 hingga 2012 dalam %


III - 9

Jika dibandingkan realisasi dengan pagu awal yang ada di dokumen Penetapan Kinerja adalah :

Diagram 3.3 Perbandingan pagu dana di dalam PK, pagu penghematan, dan realisasi.

Diagram 3.4 Perbandingan pagu dana di dalam PK, pagu penghematan, dan realisasi. DIREKTORAT BINA PROGRAM DITJEN CIPTA KARYA

III - 10

Dengan pagu yang meningkat di tahun 2012 ini dibanding tahun sebelumnya, Direktorat Bina Program masih mampu meningkatkan tingkat penyerapan anggaran di tahun 2012. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Direktorat Bina Program telah mengoptimalkan kinerja organisasinya sehingga dapat berprestasi. Adapun prestasi tersebut diukur dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat penyerapan yang tinggi dan meningkat dari tahun sebelumnya.

3.2.2

DIAGRAM PENCAPAIAN TARGET OUTCOME Selain mengukur outcome dengan indikator sesuai yang tercantum di dalam dokumen Renstra, diukur pula sebuah outcome dengan indikator berbeda. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mempertajam analisis terhadap hasil kinerja Direktorat Bina Program. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur adalah ‘kesesuaian program dan kegiatan

Cipta Karya dari RKAK/L terhadap RPIJM

kab/kota’. Adapun nilai kesesuaian per sektor secara nasional bisa dilihat dari diagram 3.1. SEKTOR BANGKIM

SEKTOR PLP

SEKTOR PBL

SEKTOR AIR MINUM

Diagram 3.5 Diagram Kesesuaian Program/Kegiatan Ditjen Cipta Karya DIREKTORAT BINA PROGRAM DITJEN CIPTA KARYA

III - 11

Diagram di atas menunjukkan tingkat kesesuaian program/kegiatan di RKAK/L dengan dokumen RPIJM relatif tinggi (dengan kisaran 60% - 85%) walaupun belum dapat dikatakan maksimal. Dokumen RPIJM adalah dokumen usulan kebutuhan kab/kota yang bersangkutan terhadap program/kegiatan keciptakaryaan. Jika tingkat kesesuaian dokumen RPIJM dengan RKAK/L tinggi, dapat dikatakan bahwa program/kegiatan keciptakaryaan yang dilakukan dalam tahun berjalan sebagian besar sudah sesuai dengan kebutuhan kab/kota yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kesesuaiannya berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan/keberlanjutan sebuah program/kegiatan. Dengan demikian secara tidak langsung, Direktorat Bina Program telah mendukung sasaran Direktorat Jenderal Cipta Karya.

3.2.3 DIAGRAM PENCAPAIAN TARGET OUTPUT

Diagram 3.6 Perbandingan Pencapaian Output 2010 dengan 2012


III - 12

Diagram diatas menggambarkan bahwa capaian output pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (2011). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Direktorat Bina Program pada tahun 2012 meningkat dengan cukup signifikan. Sedangkan dengan TU dan Program Anggaran sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan demikian target RENSTRA 2010-2014 akan dengan optimis terlampaui pada tahun 2014 nanti.

3.2.1

PENYERAPAN ANGGARAN (P)

Direktorat

Akumulasi realisasi anggaran (RA)

Akumulasi pagu anggaran penghematan (PA)

Penyerapan Anggaran (P)

Bina Program

218,129,095

231,678,995

94.15

P = 94,15% 3.2.2

KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI (K)

BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

TINGKAT PENYERAPAN TIAP BULAN 0.00 0.00 38.64 66.67 71.19 70.08 72.67 74.38 74.63 75.24 75.39 77.21


KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI (K) 58.01

III - 13

Berdasarkan perhitungan di atas, Direktorat Bina Program selama tahun 2012 mencapai total penyerapan 93.89%. Sedangkan angka yang diperoleh dalam penghitungan konsistensi penyerapan yaitu sebesar 58,01%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat Bina Program memiliki tingkat konsistensi yang cukup tinggi meskipun masih terdapat gap yang cukup besar antara rencana penarikan dana dengan realisasi penarikan dana tiap bulan.

3.2.3 PENCAPAIAN KELUARAN (PK) indikator kinerja keluaran (output) target output Realisasi IKK (TKK) output (RKK) 1. Layanan Perkantoran 2. Jakstra 3. PA 4. KLN 5. EK 6. DI 7. Randal

12 8 47 11 10 7 2

RKK / TKK

12 8 47 11 10 7 2

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Pencapaian keluaran 100.00

3.2.4 EFISIENSI

Keluaran

1. Layanan Perkantoran 2. Jakstra 3. PA 4. KLN 5. EK 6. DI 7. Randal

Volume target realisasi (TVK) (RVK) 12 8 47 11 10 7 95

12 8 47 11 10 7 104

Anggaran EFISIENSI (%) Pagu per Realisasi per Output (PAK) Output (RAK) 16,222,776 11,951,000 52,804,662 11,996,000 12,000,000 13,601,200 128,823,987

14,799,689 10,421,117 34,291,187 10,001,222 10,505,644 11,659,978 118,422,572


16.57

NILAI EFISIENSI 91.43

III - 14

Eo1 = = 8,07%

Dari perhitungan di atas dapat kami sampaikan bahwa untuk output layanan perkantoran memiliki tingkat efisiensi (tingkat penghematan) sebesar 16,57%. Nilai efisiensi tersebut dapat diartikan bahwa Direktorat Bina Program memiliki perencanaan yang kuat, dan dapat melakukan penghematan sebesar 16,57%.

3.2.5

ASPEK MANFAAT (CH)

Direktorat

Outcome

Bina Program

Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman

target outcome

realisasi outcome

realisasi / target

1

1.00

1

capaian hasil

100.00

Aspek manfaat ini diperhitungkan dengan mengukur tingkat ketercapaian outcome Direktorat Bina Program. Selama tahun 2012, Direktorat Bina Program telah mencapai outcome maksimal yaitu 100%.


III - 15

3.2.6

PENILAIAN ASPEK EVALUASI

Direktorat

Bina Program

ASPEK IMPLEMENTASI P 94.15

K PK 58.01 100.00

NE 91.43

ASPEK NILAI ASPEK MANFAAT IMPLEMENTASI CH (I) 100.00 89.34

NILAI ASPEK EVALUASI ( NK ) 96.45

Nilai Aspek Implementasi : I = (P X WP) + (K X WK) + (PK X WPK) + (NE X WE) = 89,34 % Dan diperoleh nilai kinerja sebagai berikut : NK = (I X WI) + (CH X WCH) = 96,45 %

Berdasarkan perhitungan di atas, Nilai Kinerja yang dihasilkan sebesar 93.75 %. Nilai Kinerja tersebut didapat dengan memperhitungkan tingkat penyerapan dana, tingkat pencapaian output, efisiensi, dan aspek manfaat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kinerja Direktorat Bina Program termasuk dalam kategori SANGAT BAIK.

3.3.1

KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN 2012 Pada dasarnya kegiatan Direktorat Bina Program Tahun Anggaran 2012 dinilai tidak ada hambatan. Hal tersebut dapat terlihat dari penyerapan rata-rata di Direktorat Bina Program mencapai 94,15%.


III - 16

Namun demikian te.rdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi seiring demgan waktu berjalannya kegiatan di masing-masing Sub Direktorat di tahun 2012. Permasalahan tersebut antara lain :

A. PERENCANAAN 

Total usulan kegiatan RPIJM TA 2012 yang terakomodasi oleh APBN DJCK TA 2012 baru mencapai 77,6% (menurun dari pelaksanaan tahun 2011 yang sebesar 89,9 %)



Dokumen RPIJM dan Memorandum Program sebagai dasar perencanaan Bidang Cipta Karya di Kab/Kota belum menggambarkan sinkronisasi antar sektor (RISPAM, SSK, RTBL dan SPPIP/RPKPP) serta belum dilakukan updating secara berkala setiap tahunnya.



Adanya indikator kinerja output yang menurut penilaian Itjen terhadap LAKIP 2011 masih bias dalam pengukurannya.



Terdapat beberapa indikator kinerja di dalam dokumen RENSTRA 2010-2014 yang di luar kewenangan Ditjen Cipta Karya; kurang bisa terukur; tidak menjawab sasaran strategis; dan kurang spesifik.



Lamanya penyiapan readiness criteria dari Pemda (lahan, AMDAL, FS/DED, Kesepakatan Pengelola, Kesepakatan biaya O/M)



Usulan Kegiatan tidak sesuai dengan Dokumen RPIJM PUCK.



RPIJM dan Memorandum Program (MP) belum dijadikan sebagai pedoman pemrograman secara konsisten.



Belum konsistennya pemrograman mulai dari Konreg, Trilateral Meeting, Musrenbangnas, sampai dengan RKA-KL/DIPA



Kualitas RPIJM dan MP tidak seperti yang diharapkan, masih banyak yang perlu direvisi.



Readiness Criteria belum dijadikan saringan utama pada saat penyusunan program.



Keterlibatan sektor dalam proses penyusunan RPIJM dan MP di daerah masih belum optimal.


III - 17 

Kurang cermatnya penyusunan RKAKL sehingga terdapat banyak revisi terkait dengan realokasi dana, perubahan akun, dsb

B. PELAKSANAAN 

Masih banyak pembangunan infrastruktur belum responsive gender yang ditandai dengan masih banyaknya kebijakan & kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan & permasalahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. (sebagai contoh belum semua mal atau gedung perkantoran menyediakan tempat untuk ibu menyusui dan perawatan anak.



Realisasi DDUB sebagai Matching Fund terhadap APBN Reguler 2012 masih sangat rendah. Rata-rata 18%, terdiri dari: [1] kategori rendah (0-5%) sekitar 0,41%; [2] kategori sedang (5-10%) sekitar 1,26 %; [3] kategori tinggi (10-15%) sekitar 1,66 %; dan [4] kategori sangat tinggi (15-20%) sekitar 15 %.



Proses Pelelangan dengan dana pinjaman membutuhkan waktu lama (Persetujuan Dokumen Lelang, Persetujuan Berita Acara Evaluasi, Persetujuan Pemenang Lelang, dll).



Terjadinya review/revisi terhadap DED yang telah disusun.



Revisi Blue Book PHLN Bappenas Tahun 2011-2014 baru disetujui pada akhir November 2012.



Keterlambatan

persetujuan

kerjasama

yang

menyebabkan

keterlambatan

pelaksanaan pembangunan.

C. PENGENDALIAN 

Diperlukan standar monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal DJCK yang diakui bersama.



Belum dilaksanakannya monitoring secara berkala terhadap pencapaian dari Penetapan Kinerja



Kurang mantapnya estimasi kebutuhan alokasi dana pinjaman yang menyebabkan terjadinya permintaan realokasi antar kategori yang memakan waktu lama.


III - 18 

Lemahnya kemampuan dan pemahaman teknis personil Unit Pemantauan sehingga terjadi “consultant driven”.

 3.3.2

Terlambatnya penyampaian laporan Fisik dan Keuangan kepada Unit Pemantauan. FOTO KEGIATAN


III - 19

SATKER RANDAL EVALUASI AKHIR TAHUN PELAKSANAAN SATKER RANDAL PIP

Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Satker Randal) di setiap provinsi merupakan tumpuan dalam hal perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan bidang Cipta Karya. Hal tersebut disampaikan Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Antonius Budiono, saat membuka evaluasi akhir tahun 2012 Pelaksanaan Satker Randal PIP Direktorat Bina Program di Batam, Rabu (5/12). Dalam kesempatan tersebut Antonius juga mengevaluasi dokumen Rencana Program dan Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota. Masih terdapat 24 dokumen RPIJM Kabupaten/Kota yang hanya tersedia matriks program. Selain itu, masih terdapat 3 Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen RPIJM 2012-2016 yaitu; Kabupaten Simalungun, Nias Barat dan Sabu Raijua. “RPIJM harus menjadi acuan agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman dapat berjalan efektif dan efisien,” tambah Antonius. Untuk persiapan pelaksanaan 2013, saat ini kesesuaian RKAKL 2013 dengan RPIJM cukup tinggi sebesar 77% yang tidak sesuai 24%. Dimana provinsi dengan tingkat kesesuain rendah yaitu SUMUT, JAMBI, KALTIM, SULTENG, PABAR dan PAPUA. Selain itu, untuk diperlukan juga penguatan satgas randal 2013. Diantaranya, penguatan satgas randal pusat dengan penguatan sekretariat randal pusat. Kedua, penguatan satgas randal provinsi yaitu dengan pembentukan satgas berdasarkan SK Gubernur dan pelibatan satker sektor dalam perencanaan dan pengendalian bidang CK. Penguatan satgas randal Kabupaten/Kota juga penting dengan pembentukan satgas randal berdasarkan SK Kabupaten/Kota dan penguatan peran satgas dalam perencanaan dan pengendalian bidang Cipta Karya.


III - 20

SUBDIT KERJASAMA LUAR NEGERI SOSIALISASI PROGRAM HIBAH sAIIG

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum masih terus mensosialisasikan program hibah sanitasi bantuan Australia (sAIIG) yang sementara ini baru berhasil menjaring 24 kabupaten/kota yang berminat. Total hibah sebesar 40 juta dolar Australia dan mentargetkan 40 kabupaten/kota dengan lingkup kegiatan pembangunan prasarana air limbah dan persampahan. Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono dalam arahannya mendorong partisipasi kabupaten/kota dalam pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015 bidang sanitasi sebesar 62,4% yang saat ini baru dicapai 55,6%. Untuk meningkatkan 6,8% telah dilakukan peningkatan anggaran APBN bidang sanitasi, namun masih banyak membutuhkan sumber-sumber pendanaan lain, salah satunya hibah. Sosialisasi ini dibuka oleh Walikota Banjarmasin, H. Muhidin, dan dihadiri oleh Ketua Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang juga Walikota Jambi, Bambang Priyanto, Walikota Tanjung Pinang Suryatati, serta ketua DPRD dan perwakilan dinas terkait. Walikota Banjarmasin, H. Muhidin, dalam pembukaannya mengharapkan penambahan komponen drainase dalam ruang lingkup program hibah sAIIG karena menjadi masalah perkotaan yang cukup serius.“Kami sangat mendukung program hibah semacam ini, sebagai contoh pada program hibah air minum dan air limbah dari AusAID tahun ini Pemkot sudah menyertakan modal sebanyak RP 40 miliar, Rp 30 miliar bidang air minum, dan Rp 10 miliar untuk air limbah,” kata Muhidin. “Untuk saat ini baru ada sembilan kabupaten/kota yang usulan programnya sudah memenuhi persyaratan teknis, dan mereka akan ditindaklanjuti ke proses selanjutnya. Paling lambat November ini akan dilakukan penandatangan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH, red),” pungkas Anton. (bcr)


III - 21

SUBDIT EVALUASI KINERJA SOSIALISASI LAKIP DAN PK

Direktorat Bina Program melalui Sub direktorat Evaluasi Kinerja menggelar kegiatan Sosialisasi Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Di Lingkungan Ditjen Cipta Karya Tahun 2012 di Yogyakarta pada tanggal 22 – 23 Mei 2012. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Satker di Lingkungan Direktorat Cipta Karya tersebut (baik satker Pusat maupun satker propinsi) merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Pekerjaan Umum No 01/IN/M/2012 tentang Penyusunan, Pelaporan, dan Evaluasi LAKIP Tahun 2011 serta Penetapan Kinerja Tahun 2012. Dalam sambutannya, Direktur Bina Program Antonius Budiono mengatakan, dokumen LAKIP dan PK merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana SAKIP tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada publik. Sistem tersebut telah mengenalkan suatu siklus perencanaan publik dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja melalui sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Lebih lanjut menurutnya, untuk menunjang terjaganya kualitas penyusunan LAKIP, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan beberapa peraturan diantaranya Peraturan Menteri PAN No PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah dan yang terbaru Permen PAN dan RB No PER/29/M.PAN/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, dimulai pada awal tahun 2012, penyusunan LAKIP dan PK di lingkungan Ditjen Cipta Karya akan dimulai dari Satuan Kerja terkecil secara berjenjang sesuai muatan Renstra masing-masing.Instansi yang berkewajiban menyusun PK dan LAKIP adalah Unit Kerja Mandiri, Satminkal Eselon II, dan Unit Organisasi Eselon I d lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. (rth)


III - 22

SUBDIT JAKSTRA KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN KUALITAS RPIJM

Berdasarkan review Ditjen Cipta Karya tahun 2011, sebanyak 228 dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota dari total 480 Kabupaten/Kota perlu dilakukan revisi. Sebanyak 34 dokumen memerlukan revisi besar sementara 194 revisi kecil. Revisi ini dilakukan terkait dengan adanya dinamika kebijakan di bidang keciptakaryaan yang menuntut diperlukannya pemutakhiran terhadap RPIJM Kab/Kota agar dapat terakomodasi. Demikian disampaikan Direktur Bina Program Antonius Budiono saat membuka acara Workshop Peningkatan Kualitas RPIJM di Bogor, Selasa (1/5). Menurut Antonius, dinamika derah cukup tinggi, seperti wacana transfer beberapa kegiatan Cipta Karya langsung ke daerah, percepatan pencapaian MDG’S (Air Minum dan Sanitasi), pemenuhan Direktif Presiden serta masukan dari para stakeholder seperti DPR dan masyarakat. Hal ini menuntut adanya review terhadap RPIJM dan juga sinkronisasi program. “Untuk itu kualitas RPIJM perlu ditingkatkan. Salah satunya diukur dari keterpaduan dengan dokumen perencanaan program CK lainnya seperti SPPIP, RTBL, RISPAM, dan SSK. RPIJM ini bermanfaat bagi kita semua dan merupakan sistem bagus untuk keciptakaryaan,” tambahnya. Workshop Peningkatan Kualitas RPIJM Acara Workshop ini diikuti oleh para Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi di seluruh Indonesia. Acara selama dua hari ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas/kelayakan RPIJM Kab/Kota dan memastikan bahwa seluruh usulan program bidang Cipta Karya sudah berbasiskan RPIJM Kab/Kota. Adapun sasaran yang diharapkan adalah mengidentifikasi kesesuaian usulan program bidang Cipta Karya terhadap RPIJM Kabupaten/Kota serta mengintegrasikan dan mensikronisasikan seluruh usulan program/kegiatan Cipta Karya TA 2013 berbasiskan pada RPIJM Kab/Kota


III - 23

SUBDIT DATA DAN INFORMASI WORKSHOP E-MONITORING DAK Untuk mendukung kelancaran pemantauan dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya, Dit. Bina Program melalui Subdit Data dan Informasi menyelenggarakan Workshop E-Monitoring DAK untuk di Bali 8-10 Mei 2012. Workshop ini diselenggarakan mengingat selama ini pelaporan DAK lebih banyak dilakukan secara manual dan belum secara efektif menggunakan sistem e-Monitoring. Para peserta adalah koordinator pelaporan Satker Randal Provinsi, petugas pelaporan DAK Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, dan Petugas Pelaporan DAK Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dari Provinsi Seluruh Indonesia. Dalam arahannya Direktur Bina Program Antonius Budiono mengatakan, selama ini pelaporan DAK sangat minim diterima oleh pusat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti, wewenang daerah yang belum dipahami, kendala koordinasi di tingkat provinsi serta belum adanya sistem yang tersruktur. Untuk mengatasi hal tersebut, KemenPU telah membuat aplikasi e-Monitoring DAK untuk membantu pemantauan dan pelaksanaan DAK, dimana untuk tahun 2012 aplikasi ini menjadi semakin berkembang. Ia menghimbau bagi para peserta agar aplikasi e-Monitoring DAK dapat segera disosialisasikan dan diimplementasikan ke Kabupaten/Kota. Dengan adanya aplikasi e-monitoring ini maka pelaporan DAK akan berjalan lancar. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah pusat namun juga para pelaksana DAK di daerah. “Bagi daerah penerima DAK, hasil dari aplikasi e-monitoring ini dapat digunakan sebagai bahan pelaporan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota,” kata Antonius. (dvt) DIREKTORAT BINA PROGRAM DITJEN CIPTA KARYA

III - 24

SUBDIT PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN PRA KONSULTASI DAK 2013

Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang air minum dan sanitasi diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Penyaluran DAK untuk dua bidang infrasturktur Cipta Karya tersebut untuk mendorong percepatan prioritas pembangunan di daerah dan mendukung pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015. "Pemerintah daerah sampai saat ini masih terus berharap kepada pemerintah pusat. Belum dilakukan upaya untuk berkontribusi dalam mendanai pembangunan bidang Cipta Karya di daerahnya", kata Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Antonius Budiono, saat membuka Pra Konsultasi Program Penggunaan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun 2013 Wilayah Timur, di Makassar (5/12) Antonius menyampaikan keprihatinannya terkait masih belum patuhnya pemerintah daerah dalam penyampaian laporan pelaksanaan DAK ke pemerintah pusat, selain rendahnya akurasi data teknis untuk perencanaan, serta pengawasan yang lemah. Sementara itu, Direktur Pengembangan Air Minum, Danny Sutjiono, terus menghimbau dan menegaskan sasaran DAK diutamakan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pra Konsultasi Program Penggunaan DAK Tahun 2013 di Wilayah Timur diikuti seluruh Satker PKP Air Minum, Satker PLP dan Satker/PPK Perencanaan Pengendalian dari Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sedangkan unsur pusat antara lain dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian PU, Direktorat Bina Program, Direktorat Pengembangan Air Minum dan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya. (hsn/bcr)


III - 25

3.3 HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA Berdasarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Bina Program maka dapat dilihat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan kinerja Direktorat Bina Program:

1. Perlu diupayakan pemantapan dan peningkatan usulan kegiatan yang telah disepakati dalam dokumen MP dan RPIJM sebagai basis penyusunan kegiatan yang diprioritaskan masuk dalam RKA-K/L 2. Perlunya konsistensi dalam pengajuan usulan kegiatan sejak dari Konreg sampai dengan penyusunan RKA-K/L 3. Readiness Criteria harus dijadikan kriteria utama dalam penyaringan program. 4. Sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah antar sektor dilakukan dilevel propinsi yang dikoordinasi satker Randal 5. Dit. Sektor dan Satker Sektoral Propinsi perlu memberikan perhatian dalam penyusunan/review RPIJM dan MP yang diselenggarakan oleh Randal Propinsi. 6. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap tata cara penyusunan RKA-K/L. 7. Pengalokasian PHLN harus dilakukan dengan lebih cermat terutama untuk PHLN yang belum efektif pada saat penyusunan RKA-K/L.


Tujuan direktorat Bina Program adalah sebagai berikut :

Recommend Documents