Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH

1. PENDAHULUAN 1.1.

TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan,

Tugas,

Fungsi,

Kementerian

Negara

Departemen

Pekerjaan

Susunan

Republik

Organisasi,

Indonesia,

Umum

adalah

dan

ditegaskan

membantu

Tata

Kerja

bahwa

tugas

Presiden

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Sesuai

dengan

Peraturan

Presiden

tersebut,

dalam

lingkup

departemen, Menteri Pekerjaan Umum telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 08/PRT/M/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas ”Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standard disasi teknis di bidang bina marga”. standar Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. perumusan

kebijakan

di

bidang

bina

marga

yang

meliputi

penyelenggaraan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa; b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan jalan akibat bencana alam; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina marga; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina marga meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

1


e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga.

1.2.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA MARGA Dalam

mewujudkan

pemerintahan

yang

baik

pada

sistem

pemerintahan Kabinet Bersatu ke I disusun Peraturan Presiden R.I. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Sebagai manifestasi dari Perpres tersebut maka disusun Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum telah ditetapkan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagai gambaran jumlah eselon di lingkungan Ditjen Bina Marga pada tahun 2011 sebagai berikut: a. Satminkal Eselon I

: 1 unit

b. Unit Kerja Eselon II

: 14 unit (6 Direktorat dan 8 BBPJN)

c. Unit Kerja Eselon III

: 71 unit (termasuk 3 BPJN)

d. Unit Kerja Eselon IV

: 150 unit

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga seperti disajikan pada Gambar 1.

LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

2


DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA

DIREKTORAT BINA PROGRAM

DIREKTORAT BINA TEKNIK

SUBBAG TU

BAGIAN KEUANGAN & UMUM

DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH I

SUBBAG TU

SUBBAG TU

BAGIAN HUKUM & PER-UU

BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II SUBBAG TU

JABATAN FUNGSIONAL

DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH III SUBBAG TU

SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN & STRATEGI

SUB DIREKTORAT TEKNIK JALAN

SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH I

SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH II

SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH III

SUB DIREKTORAT PROGRAM & ANGGARAN

SUB DIREKTORAT TEKNIK JEMBATAN

SUB DIREKTORAT WILAYAH IA

SUB DIREKTORAT WILAYAH IIA

SUB DIREKTORAT WILAYAH IIIA

SUB DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KERJASAMA LUAR NEGERI

SUB DIREKTORAT TEKNIK LINGKUNGAN & KESELAMATAN JALAN

SUB DIREKTORAT WILAYAH IB

SUB DIREKTORAT WILAYAH IIB

SUB DIREKTORAT WILAYAH IIIB

SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM & EVALUASI KINERJA

SUB DIREKTORAT TEKNIK JALAN BEBAS HAMBATAN & JALAN PERKOTAAN

SUB DIREKTORAT WILAYAH IC

SUB DIREKTORAT WILAYAH IIC

SUB DIREKTORAT WILAYAH IIIC

SUB DIREKTORAT INFORMASI & KOMUNIKASI

SUB DIREKTORAT PENGADAAN TANAH

SUB DIREKTORAT WILAYAH ID

SUB DIREKTORAT WILAYAH IID

SUB DIREKTORAT WILAYAH IIID

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

BALAI I S/D X

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga

Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga; 2. Direktorat Bina Program; 3. Direktorat Bina Teknik; 4. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I; 5. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II 6. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III; 7. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I s/d XI. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam melaksanakan tugas LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

3


tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi: 1. pengelolaan

pegawai

meliputi

perencanaan,

pembinaan,

dan

pengembangan, pembinaan jabatan fungsional bidang jalan dan, koordinasi perijinan keluar negeri, serta evaluasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana; 2. penyusunan

rencana

pengelolaan,

pelaporan

keuangan,

dan

pembinaan administrasi keuangan; 3. pengelolaan prasarana dan sarana perkantoran serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Bina Marga; 4. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum; dan 5. pengelolaan

administrasi dan

akuntansi barang

milik

negara

Direktorat Jenderal Bina Marga, dan leger jalan nasional. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas : 1. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana; 2. Bagian Keuangan dan Umum; 3. Bagian Hukum dan Perundang-undangan; 4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Bina Program Direktorat Bina Program mempunyai tugas menyusun kebijakan dan strategi, menyusun program dan anggaran, menyusun sistem pembiayaan dan pola investasi, melakukan pengembangan sistem dan melaksanakan evaluasi kinerja di bidang Bina Marga, serta melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan; LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

4


2. penyusunan rencana umum sistem penyelenggaraan jalan; 3. penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan; 4. penyusunan sistem pembiayaan jalan dan pola investasi serta pengelolaan kerjasama luar negeri; 5. pengembangan sistem, pengolahan data dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan; 6. pengelolaan informasi dan komunikasi; dan 7. pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Program 8. Kelompok Jabatan Fungsional Direktorat Bina Program terdiri atas : 1. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi; 2. Subdirektorat Program dan Anggaran; 3. Subdirektorat Pembiayaan dan Kerja Sama Luar Negeri; 4. Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja; 5. Subdirektorat Informasi dan Komunikasi Direktorat Bina Teknik Direktorat Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis jalan dan jembatan, teknis lingkungan serta perencanaan teknik dan pengadaan tanah jalan bebas hambatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Teknik menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria teknik jalan, dan jembatan; 2. pembinaan teknik jalan dan jembatan; 3. pembinaan pengelolaan dan analisis lingkungan jalan dan jembatan termasuk mitigasi bencana alam serta keselamatan jalan; 4. penyusunan

perencanaan

teknis

jalan

bebas

hambatan

dan

pembinaan teknis jalan perkotaan; 5. pengadaan tanah; dan LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

5


6. pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Teknik Direktorat Bina Teknik terdiri atas: 1. Subdirektorat Teknik Jalan; 2. Subdirektorat Teknik Jembatan; 3. Subdirektorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan; 4. Subdirektorat Teknik Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Perkotaan; 5. Subdirektorat Pengadaan Tanah; 6. Subbagian Tata Usaha; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I Direktorat

Bina

Pelaksanaan

Wilayah

I

mempunyai

tugas

melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di wilayah Pulau Sumatera. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan rencana kegiatan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik termasuk bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; 2. pembinaan pengadaan tanah jalan nasional; 3. penyiapan rekomendasi laik fungsi jalan nasional; 4. pembinaan penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan jalan akibat bencana alam; 5. pembinaan pelaksanaan konstruksi dan penggunaan bahan dan peralatan; 6. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional;


6


7. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya; 8. pembinaan

manajemen

kontrak

termasuk

fasilitasi

perubahan

dokumen anggaran; 9. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; 10. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk pengaturan, pembinaan, dan pengendalian fungsi dan manfaat jalan; dan 11. pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I terdiri atas : 1. Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah I; 2. Subdirektorat Wilayah I A (Provinsi Aceh dan Riau); 3. Subdirektorat Wilayah I B (Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau); 4. Subdirektorat Wilayah I C (Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung); 5. Subdirektorat Wilayah I D (Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung); 6. Subbagian Tata Usaha; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II Direktorat

Bina

pelaksanaan

Wilayah

II

mempunyai

tugas

melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di wilayah Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

7


1. penyiapan rencana kegiatan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik termasuk bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; 2. pembinaan pengadaan tanah jalan nasional; 3. penyiapan rekomendasi laik fungsi jalan nasional; 4. pembinaan penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan jalan akibat bencana alam; 5. pembinaan pelaksanaan konstruksi dan penggunaan bahan dan peralatan; 6. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional; 7. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya; 8. pembinaan

manajemen

kontrak

termasuk

fasilitasi

perubahan

dokumen anggaran; 9. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; 10. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk pengaturan, pembinaan, dan pengendalian fungsi dan manfaat jalan; dan 11. pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II terdiri atas : 1. Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah II; 2. Subdirektorat Wilayah II A (Provinsi: Banten, Jabodetabek); 3. Subdirektorat Wilayah II B (ProvinsiJawa Barat, Jawa Tengah, DIY); 4. Subdirektorat Wilayah II C (ProvinsiJawa Timur, Bali, NTB, NTT); 5. Subdirektorat Wilayah II D (ProvinsiKalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan) 6. Subbagian Tata Usaha; dan LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

8


7. Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Wilayah III Direktorat

Bina

pelaksanaan

Wilayah

III

mempunyai

tugas

melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan rencana kegiatan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik termasuk bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; 2. pembinaan pengadaan tanah jalan nasional; 3. penyiapan rekomendasi laik fungsi jalan nasional; 4. pembinaan penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan jalan akibat bencana alam; 5. pembinaan pelaksanaan konstruksi dan penggunaan bahan dan peralatan; 6. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional; 7. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya; 8. pembinaan

manajemen

kontrak

termasuk

fasilitasi

perubahan

dokumen anggaran; 9. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; 10. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk pengaturan, pembinaan, dan pengendalian fungsi dan manfaat jalan; dan 11. pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III. LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

9


Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III terdiri atas: 1. Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah III; 2. Subdirektorat Wilayah III A (Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah); 3. Subdirektorat Wilayah III B (Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara); 4. Subdirektorat Wilayah III C (Provinsi Maluku, Maluku Utara) 5. Subdirektorat Wilayah III D (Provinsi Papua, Papua Barat) 6. Subbagian Tata Usaha; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing–masing berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Jumlah tenaga fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Balai

Besar

Pelaksanaan

Jalan

Nasional

mempunyai

tugas

melaksanakan dan mengendalikan jalan nasional dalam penyusunan program, perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, pengendalian mutu, pelayanan dan

penyediaan bahan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan fungsi: LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

10


1. Penyiapan data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan program penanganan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan teknik jalan dan jembatan, persetujuan justifikasi/pertimbangan teknis; 2. Pelaksanaan audit keselamatan jalan; 3. Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan; 4. Pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan; 5. Pelaksanaan dan pengawasan konstruksi jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; 6. Pengendalian fungsi dan manfaat jalan nasional; 7. Pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional; 8. Pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan nasional; 9. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan; 10. Penyediaan saran teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; 11. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu pada kegiatan balai besar pelaksanaan jalan nasional; 12. Pengadaan,

pemanfaatan,

penyimpanan,

pemeliharaan

dan

pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi; 13. Penyusunan Laporan akuntansi keuangan dan akuntansi Barang Milik Negara sebagai Unit Akuntansi Wilayah; dan 14. Penatausahaan administrasi kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana kerja balai dan urusan rumah tangga serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional terdiri dari: 1. Bagian Tata Usaha; 2. Bidang Perencanaan; LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

11


3. Bidang Pelaksanaan; 4. Bidang Sistem Manajemen Mutu; 5. Bidang Pengujian dan Peralatan; dan 6. Kelompok Jabatan Fungsional;

1.3.

LINGKUNGAN STRATEGIS Secara umum lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap

program penyelenggaraan jalan terbagi menjadi 2 yaitu : ISU STRATEGIS GLOBAL DAN REGIONAL

A. •

Untuk meningkatkan daya tarik suatu negara, diperlukan usahausaha konkrit untuk meningkatkan competitiveness negara. Salah satu tingkat competitiveness yang menjadi referensi para investor untuk

menanamkan uangnya di wilayah

adalah,

keberadaan

infrastruktur dan kualitas infrastruktur, dan hal ini disebutkan dalam studi Asian Development Bank (2010: Country Diagnostics Studies:

Indonesia: Critical Development Constraints). Studi ADB ini melihat peluang dan tantangan/masalah yang dihadapi Indonesia apabila ingin menjadi negara mandiri, High level income country pada 2025. Ada beberapa rekomendasi yang dipersyaratkan ADB, dengan membandingkan pattern dari negara-negara maju, serta kondisi serta

progress penyelenggaraan infrastruktur secara keseluruhan dan infrastruktur jalan secara khusus. Temuan studi ADB (2010) paling

Tanggapan Investor tentang Hambatan terkait Infrastruktur (% responden)

tidak dapat dikategorikan jadi 3 golongan, yakni sebagai berikut: 1. Infrastruktur yang tidak memadai dan berkualitas rendah, terutama pada

jaringan

transportasi


dan

12


penyediaan listrik, serta penyediaan irigasi di beberapa provinsi; 2. Kelemahan pada tata kelola pemerintahan (governance) dan institusi terutama

kontrol

terhadap

korupsi,

peningkatan

efektivitas

pemerintahan, dan pencegahan terhadap aksi terorisme dan kekerasan; 3.

Akses pendidikan yang tidak merata dan kualitas pendidikan yang rendah terutama pada sekolah menengah dan kejuruan.1

Dalam temuan studi terutama dikaitkan dengan infrastruktur jalan adalah sebagai berikut: Kualitas Infrastruktur Utama (Peringkat dari 133 Negara)

Cakupan Jaringan Jalan

Temuan-temuan tersebut merupakan hal-hal yang penting yang perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah untuk meningkatkan peran sektor jalan sebagai bagian dari pengembangan wilayah.

• Logistic Performance Index (LPI) Indeks ini merupakan temuan dari studi Bank Dunia pada tahun 2010, studi ini pertama dilakukan pada 2007 dengan melihat sekitar 155 negara dan hampir 1000 badan swasta yang bergerak pada logistik. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan 6 elemen, yakni:


13


a.

Tingkat Efisiensi dari proses bea cukai

b.

Kualitas

dari

infrastruktur

yang

berhubungan

dengan

perdagangan dan infrastruktur c.

Tingkat kemudahan untuk menetapkan harga pengiriman via kapal yang kompetitif

d.

Tingkat kompetensi dan kualitas dari pelayanan logistik

e.

Kemampuan untuk melakukan perkiraan serta prediksi tentang jadwal pengapalan dari perusahaan

f.

Frekuensi kedatangan kapal dibandingkan dengan jadwal dan perkiraan waktu yang ada.

Cara penilaian LPI adalah dengan membuat rating 1 s/d 5, semakin tinggi angka semakin baik ratingnya. Indonesia yang secara global memiliki angka 2.76 tidak didukung oleh aspek infrastruktur, karena angka infrastruktur lebih rendah dari peringkat LPI Indonesia..

•

Global Global Competitiveness Index (GCI) Sejak 2005, World Economic Forum telah melakukan analisis daya saing

terhadap

negara-negara

di

dunia

berdasarkan

Global

Competitiveness Index (GCI)—indeks yang sangat komprehensif dan mencakup dasar-dasar mikroekonomi serta makroekonomi daya saing nasional--. GCI menunjukkan sejauh mana daya saing nasional sebagai fenomena yang kompleks, yang dapat ditingkatkan hanya melalui serangkaian reformasi dalam bidang yang beragam yang LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

14


mempengaruhi produktivitas jangka panjang suatu negara. Reformasi ini

mulai

dari

tata

pemerintahan

yang

baik

dan

stabilitas

makroekonomi dengan efisiensi pasar faktor produksi, adopsi teknologi,

dan

inovasi

potensi

(faktor-faktor

tersebut

dapat

dikelompokkan menjadi 12 Pilar Daya Saing). GCI telah digunakan oleh sejumlah negara-negara dan lembagalembaga sebagai tolak ukur daya saing nasional yang jelas dan intuitif. Struktur kerangka GCI berguna bagi reformasi kebijakan prioritas karena memungkinkan suatu negara untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari lingkungan dan daya saing nasional untuk

mengidentifikasi

faktor-faktor

yang

paling

menghambat

pembangunan ekonomi masing-masing negara. Lebih spesifik lagi, GCI menyediakan kerangka untuk berwacana antara pemerintah, bisnis, dengan masyarakat sipil, yang dapat berfungsi sebagai alat ukur dalam reformasi peningkatan produktivitas, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup warga negara di dunia. Dari simulasi data World Economic Forum 2009, 2010, dan 2011 ditemukan bahwa infrastruktur jalan masih belum mendukung tingkat kompetitif Indonesia. Akan tetapi, infrastruktur tersebut masih merupakan hambatan karena nilai yang diperoleh oleh infrastruktur jalan (seluruh infrastruktur jalan, tidak hanya jalan nasional saja) adalah lebih buruk daripada rating competitiveness index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Tingkat kompetitif Indonesia dibandingkan NegaraNegara-negara tetangga 2009 2009


15


Tingkat kompetitif Indonesia dibandingkan NegaraNegara-negara tetangga 2010 2010

Tingkat kompetitif Indonesia dibandingkan NegaraNegara-negara negara tetangga 2011 2011 Faktor penilai Global Competitiveness Index Kualitas infrastruktur keseluruhan Kualitas jalan Kualitas jalan kereta Kualitas stasiun Kualitas infrastruktur udara

China 26

Indonesia 46

Malaysia 21

Filipina 75

Singapura 2

69

82

23

113

2

54 21 56 72

83 52 103 80

18 18 15 20

100 101 123 115

2 7 1 1

Tabel-tabel Tingkat Kompetitif 2009-2011 diatas menggambarkan beberapa hal : 1. Simulasi ketiga tabel hanya terbatas pada kualitas infrastruktur saja dibandingkan dengan total Global Competitiveness index. Semakin kecil angka yang diperoleh semakin baik negara tersebut dalam kualitas penyelenggaraannya. 2. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia pada Global Competitiveness

index mengalami fluktuasi peringkat kompetisi dari peringkat 54 pada 2009, naik menjadi tingkat 44 pada

2010 lalu turun lagi

menjadi 46 pada tahun 2011. 3. Tetapi dilihat dari kualitas infrastruktur jalan di Indonesia, terjadi peningkatan dari tingkat 94 pada 2009, meningkat pada tahun 2010 menjadi 84, dan semakin membaik di 2011 menjadi tingkat 82. 4. Walaupun ada peningkatan ataupun penyempurnaan, secara umum infrastruktur jalan masih bukan sebagai pendukung rating LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

16


kompetisi hal ini dibuktikan dengan angka peringkat masih jauh dibawah peringkat Global Competitiveness Index. Ketika 2009 GCI 54, akan tetapi pada tahun yang sama kualitas infrastruktur jalan 94. Pada 2010 GCI 44, kualitas infrastruktur jalan 84, sedangkan tahun 2010 GCI 46 dan kualitas infrastruktur jalan 82. Ini berarti jalan masih merupakan hambatan terhadap tingkat kompetisi bukan sebagai pendorong. Yang menarik dalam elemen penilaian adalah kualitas infrastruktur dalam kaitannya dengan transportasi. Apabila berasumsi pada tingkat penggunaan jalan diantara transportasi, yang mencapai kurang lebih 90% (untuk penumpang 84% dan barang 90,4%) dari total transportasi, maka kualitas infrastruktur yang dimaksud adalah transportasi jalan, baik sebagai sarana transportasi maupun pintu menuju pelabuhan-pelabuhan ISU STRATEGIS LOKAL

B. •

Dukungan Ditjen Bina Marga terhadap MP3EI − Koridor Sumatera


17


KORIDOR

KEGIATAN

KETERANGAN

SUMATERA

Sketsa dan Penanganan Jalan Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM)

Perbaikan/Pelapisan Sp. Inalum – Lima Puluh: 1. Pelebaran Jl. Tanjung Kasau - Indrapura / 6,2 Km (24,29 Milyar) 2. Pelebaran Jalan Indrapura – Lima Puluh / 17,6 Km (63,46 Milyar), termasuk penanganan 1 Km Ruas Jalan Kabupaten Sp. Mayang

Jalan Datuk Laksamana (Akses Pelabuhan Dumai)

Kebutuhan konstruksi rigid pavement selebar 7 meter di Sp. Kulim- Batas Kota Dumai rusak sepanjang 21 km dari total panjang 42 km. (tahun selesai 2013)

High Grade Highway Lintas Sumatera

• Koridor Bakauheni – Banda Aceh, Sepanjang lintas timur sumatera dengan panjang ± 2.014 KM •Feeder dengan panjang ± 720 M •Menghubungkan 8 PKN, 6 Pelabuhan Udara, 7 pelabuhan utama. •Terkoneksi dengan JSS dan Tol Trans Jawa

Tol Bakaheuni-Terbangi Besar : Rp. 4 M untuk FS/ROW Plan/Basic Design Tol Pekanbaru Kandis : Rp. 10 M untuk DED dan penjadwalan pengadaan tanah Tol Tebing Tinggi-Kualanamu-Medan : Rp. 185,66 M untuk pembebasan lahan (telah ttd kontrak konstruksi)

− Koridor Jawa

Tj.Priok

Jakarta Bandung

Cirebon

Tj.Emas

Semarang

Surabaya Tj.Perak

Industri Utama

Strategi Ekonomi

Arahan Pengembangan Infrastruktur PU

Industri Tekstil

Membatasi import ilegal dan meningkatkan efisiensi produksi, serta mengembangkan desain dan peningkatan peralatan industri.

Meningkatkan konektivitas dengan jaringan jalan handal (tol/jalan raya) antara pelabuhan ekspor, kawasan industri, dan pusat-pusat ekonomi (hubs/mega hubs).

Industri Makanan dan Minuman

Memperbaiki distribusi dan logistik, memperluas pengetahuan /teknologi dan SDM.

Meningkatkan ketersediaan air baku bagi industri dan air minum permukiman di pusat-pusat ekonomi dari sumber air yang ada. Menyediakan pengelolaan air limbah di kawasan industri dan pusat-pusat ekonomi.

Industri Manufaktur (Peralatan Transportasi dan Perkapalan)

Memperluas jaringan ekspor serta meningkatkan nilai tambah produk.

Memperkuat keandalan sistem pengendalian banjir di pusat-pusat ekonomi dan kawasan industri.


18


KORIDOR JAWA

KEGIATAN 24 Ruas Tol: 9 Tol Trans Jawa 10 Tol JABODETABEK 5 Tol Non Trans Jawa

KETERANGAN • Hingga 2011 PPJT untuk 22 Ruas tol telah ditandatangani. Tahun 2012 akan dilakukan penandatangan PPJT tol Batang-Semarang dan Semarang-Solo. Tindak lanjut untuk 2 ruas tersebut adalah Surat ke BUJT dengan batas waktu Tanda tangan Amandemen PPJT ( Batang – Semarang) dan Kepastian Dukungan Pemerintah untuk sebagian Konstruksi (Semarang – Solo).

No

1 2

3

4

5

6 7 8

9

KORIDOR

Tanda Tangan PPJT dan Amandemen

Ruas/Investor

Cikampek-Palimanan (PT Lintas Marga Sedaya) Pejagan-Pemalang (PT Pejagan Pemalang Toll Road)

O: 21 Juli 2006 A: 27 Okt 2011 O: 21 Juli 2006 A: 7 Juli 2011

Pemalang-Batang (PT Pemalang Batang Toll Road)

O: 21 Juli 2006 A: 7 Juli 2011

Batang-Semarang (PT Marga Setiapuritama)

O: 21 Juli 2006 A: -

Semarang-Solo (PT Trans Marga Jateng)

O: 15 Des 2006 A: -

Solo-Ngawi (PT Solo Ngawi Jaya) Ngawi-Kertosono (PT Ngawi Kertosono Jaya) Kertosono-Mojokerto (PT Marga Hanurata Intrinsic)

28 Juni 2011

Surabaya-Mojokerto (PT Marga Nujyasumo Agung)

O: 6 April 2006 A: 7 Juni 2011

Dana Jaminan Pengadaan Pelaksanaan Tanah (5%)

─

28 Juni 2011 O: 30 Jun 2006 A: 28 Juni 2011

─

LC

Progress Konstruksi (%)

394

-

-

2014

106

36

-

-

-

-

-

Desember 2012 (S-I dan S-II), Desember 2014 (S-III dan S-IV) Desember 2014

548

22

17

5

BLU

Total (94,52) I (87,05), II (95,34), Total (29,77)

LC

BLU

525

-

246

425

I (3,17) Total (1,67)

91

I (49,42), IV (0,03). Total (3,33)

Rencana Operasi

√

√

√

√

↔

↔

276

367

173

26,16

↔

I (100), II (74,91). Total (26,4)

368

↔ √ √

APBN

Total (58,48)

-

-

-

-

-

September 2012 (S-I dan S-II), Agustus 2014 (S-III - S-V) Oktober 2014

APBN

Total (36,71)

-

-

-

-

-

Oktober 2014

220

87

150

22

24.07

√

√

I (100), II (62,72), IV (96,57). Total (73,21)

Des 2012 (S-I), Feb 2013 (S-II) , Juli 2012 (S-III), April 2014 (S-IV)

598

274

127

15.03

√

IA (95,23), IB (14,43), II (27,71), III (40,14), IV (54,30) Total (46,19)

368

√

Agst 2011 (S-IA), Feb 2013 (S-IB), Des 2012 (S-II), Des-2012 (S-III), Mei 2013 (S-IV)

KEGIATAN No

Pengadaan Tanah Alokasi (Rp miliar) Realisasi (Rp miliar) Progress (%)

September 2014 (S-I danS-II), Juni 2014 (S-III dan S-IV) , Maret 2014 (S-V)

KETERANGAN Ruas/Investor

Tanda Tangan PPJT Jaminan Dana dan Amandemen Pelaksanaan Pengadaan Progress (%) Tanah (5%)

Pengadaan Tanah Alokasi (Rp miliar)

Progress Rencana Operasi Realisasi (Rp miliar) Konstruksi (%) BLU LC

BLU

LC

610

240

451

-

-

Agustus 2013

-

-

-

-

-

Februari 2014

-

-

-

-

-

-

Desember 2013

√ √

-

-

-

-

-

-

Januari 2015

627

452

389

117

22,8

√ √ √

-

-

-

-

-

-

Agustus 2014

O: 29 Januari 2007 A: 15 Agustus 2011 O: 29 Mei 2006 A: 7 Juni 2011

√ √ √

-

-

-

-

-

-

Januari 2014

I (0,37) Total (0,04)

-

-

-

-

-

Juni 2014

18 Bekasi-Cawang-Kp Melayu (PT Kresna Kusuma Dyandra Marga)

O: 22 Februari 2007 A: 16 Desmbr 2011

↔

↔

I (1,83) Total (1,08)

-

-

-

-

-

Januari 2014 (S-I) , Agustus 2016 (S-II)

19 Bogor Ring Road (PT Marga Sarana Jabar)

O: 29 Mei 2006 A: 8 Agustus 2011

√

√

I (95,24) Total (87,32)

57

63

57

0,5

10 JORR W2 Utara (PT Marga Lingkar Jakarta)

O: 7 Juli 2006 A: 7 Juni 2011

√

√

11 Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (PT Marga Kunciran Cengkareng) 12 Kunciran-Serpong (PT Marga Trans Nusantara)

O: 2 Maret 2009 A: 7 Juni 2011 O: 22 September 2008 A: 7 Juni 2011

√ √

√ √

13 Serpong-Cinere (PT Cinere Serpong Jaya) 14 Cinere-Jagorawi (PT Trans Lingkar Kita Jaya)

O: 28 Juni 2011 A: 7 Juni 2011 O: 29 Mei 2006 A: 8 Agustus 2011

√ √

15 Cimanggis-Cibitung (PT Cimanggis Cibitung Tollways) 16 Cibitung-Cilincing (PT MTD CTP Expressway) 17 Depok-Antasari (PT Citra Waspphutowa)

7 Juli 2011


I (90,00) II (59,48) III(89,39) IV (81,22) Total (82,86) -

I (95,03) II (34,79) Total (38,53)

Oktober 2011 (S-I) Agustus 2012 (S-II) Mei 2013 (S-III)

100 (IA-I) 23 Nov 2009 (S-I) Januari 2013 (S-II)

19


KORIDOR

KEGIATAN

KETERANGAN

No

Dana Tanda Tangan PPJT dan Jaminan Pengadaan Amandemen Pelaksanaan Progress (%) Tanah (5%)

Ruas/Investor

Ciawi-Sukabumi 20 (PT Trans Jabar Tol)

KORIDOR

─

420

28

80

-

-

September 2013 (S-I) Maret 2015 (S-II) September 2016 (S-III dan S-IV)

√

√

Total (98,87)

90

-

89

-

-

Januari 2013

─

O: 19 Desember 2006 A: 7 Juni 2011

21

Gempol-Pandaan (PT Margabumi Adhikaraya)

22

Gempol-Pasuruan O: 6 April 2006 (PT Transmarga Jatim Pasuruan) A: 7 Juni 2011

√

√

I (59,25) Total (24,13)

256

60

77

-

-

23

Pasuruan-Probolinggo O: 25 Juni 2007 (PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol) A: 16 Desember 2011

─

─

-

-

-

-

-

-

24

Waru-Wonokromo-Tj Perak (PT Margaraya Jawa Tol)

─

─

-

-

O: 19 Juli 2007 A: 16 Desember 2011

Seksi

-

No.

Seksi

No Loan JICA

Panjang (Km)

Periode Konstruksi (Bulan)

Rencana Pelaksanaan Konstruksi

1

E-1

IP-529

3.4

18

PHO 5 Juli 2010 FHO 5 Juli 2011

-

Rp. 662.547.086.966,Konstruksi 100%, Pemanfaatan sementara tanpa tarif

2

E-2

IP-529

2.74

28

Juli 2011- Des 2013 SPMK : 11 Okt 2011

-

Rp. 1.040.085.195.395,Tandatangan Kontrak 29 April 2011, saat ini sudah pembayaran uang muka

3

E2A

IP-531

1.92

31

4

NS Link

IP-531

2.24

18

5

NS Direct Ramp

-

1.1

18

Nilai Kontrak (Rp) & Progress (%)

Des 2011–Juli 2014 SPMK : Belum Mar 2011–Sep 2012 SPMK : 1 Mar 2011 -

Rp. 1.042.461.000.000,Tandatangan Kontrak 29 Juli 2011 Rp. 564.000.000.000,PHO 22 September 2012 Konstruksi sudah dimulai, Progres fisik per 24 Desember 2011 ± 29.781%

Sep 2012 -Mar 2014

Proses Persetujuan JICA untuk tender

6

W1

-

2.36

30

Juli 2012 - Jan 2015

Proses Usulan Loan sesuai Re-Scoping

7

W2

-

2.91

27

Okt 2012 - Jan 2015

Proses Usulan Loan sesuai Re-Scoping

KEGIATAN

No.

-

KETERANGAN •

Pembangunan Jalan Tol sepanjang 7 km oleh investor PT. Marga Lingkar Jakarta

•

Telah dilakukan Groundbreaking pada tanggal 21 Oktober 2011 dan direncanakan beroperasi pada pertengahan 2013

STA.

Est im asi Kebut uhan Panjang Luas UGR (Km ) Bidang (Ha) (Rp. M)

Progr ess Pe m bayar an Bidang

Luas (Ha)

Sisa Pem bayar an

Bobot (% )

UGR (Rp. M)

Bidang

Bidang Luas

UGR

Luas (Ha)

UGR (Rp. M)

1 Seksi I

008+ 330 010+ 283

1,953

125

21,43

137,00

101

19,29

94,63

80,80

90,00

69,08

24

2,14

42,36

2 Seksi II

010+ 283 011+ 784

1,501

65

9,98

233,65

61

5,94

159,30

93,85

59,48

68,18

4

4,04

74,35

3 Seksi III

011+ 784 014+ 061

2,277

391

14,99

364,51

352

13,40

334,87

90,03

89,39

91,87

39

1,59

29,64

4 Seksi IV

014+ 061 016+ 200

2,139

456

10,58

262,66

383

8,59

191,52

83,98

81,22

72,92

73

1,99

71,14

7,870

1.03 7

56,98

997 ,8 1

897

4 7,2 1

780,33

8 6,5 0

82,86

7 8,2 0

140

9,76

217,49

Jum lah

Agustus 2013 (S-I) Juni 2014 (S-II) November 2014 (S-III) Maret 2015 (S-I) Maret 2017 (S-II) Maret 2028 (S-III) Agustus 2014 (S-I) 2022 (S-II) 2024 (S-III)

KETERANGAN

Akses Tanjung Priok

Jalan Tol JORR W-2 Utara

Rencana Operasi

I (17,06) Total (4,83)

O: 27 Juli 2007 A: 16 Desember 2011

KEGIATAN

KORIDOR

Pengadaan Tanah Progress Alokasi (Rp miliar) Realisasi (Rp miliar) Konstruksi (%) BLU LC BLU LC

Cat at an : Jika Tanah Ex BPP Tom ang (0,84 Ha) & PT. Int ercon (4,12 Ha) b ebas, m aka Pr ogress m enjadi 52,17 Ha (91,56%)


20

Ket er angan


− Koridor Kalimantan Arahan Pengembangan Komoditi Utama Minyak dan Gas Meningkatkan kemampuan pengembangan cadangan minyak dan gas serta memperkuat pengaturan yang kondusif bagi investor migas

Pontianak

Bontang Samarinda

S.Barito

Palangka Raya

Kelapa Sawit Fokus pada industri hulu dan hilir melalui peningkatan produksi panen dan konversi tanaman dewasa

Balikpapan

Banjarmasin

Batu Bara Fokus pada tahapan produksi batu bara melalui akses infrastruktur kereta api.


Tidak memerlukan dukungan mendesak infrastruktur PU.

• Fokus pada konektivitas antara jaringan jalan di pusat industri hulu dan hilir serta Pusat Kegiatan (outlet). • Ketersediaan infrastruktur PU pendukung di Pusat dan Klaster Ekonomi (air baku, air minum, air limbah dan infrastruktur permukiman) Fokus pada konektivitas antar moda (jalur KA, jalan dan pelabuhan) terutama di titik simpul (nodes)

Pada Koridor Kalimantan Ditjen Bina Marga mendukung program MP3EI antara lain mencakup penangan di ruas-ruas sebagai berikut : Penanganan jalan Samarinda-Bontang, Sangatta-Maloy Kaltim) (304.5 Km) Penanganan Jalan Sekadau – Sanggau Tayan – Pontianak (Kalbar) Pembangunan Jembatan Tayan – Selesai 2013 (Kalbar) Penanganan Jalan Pontianak – Sei Pinyuh – Sei Duri (Kalbar) (82,773 Km) Penanganan Jalan dari Sampit – Sp.Runtu – Pangkalan Bun – Kumai – Sp.Runtu – Runtu (Jalan Nasional) (277,6 Km) Pk.Bun-Kumai Runtu – Sp.Runtu


21


Koridor Bali dan Nusa Tenggara

Industri Utama

Strategi Ekonomi


Pariwisata

Meningkatkan jumlah kunjungan dan kualitas wisatawan melalui penyiapan obyek wisata yang lebih banyak dan lebih baik

• Meningkatkan konektivitas antara pusat-pusat ekonomi dengan obyek-obyek pariwisata serta hubungannya dengan outlet (bandara, pelabuhan, dan pelabuhan laut antar pulau). • Memperluas kapasitas jalan dan tingkat kenyamanan jalan menuju obyek utama pariwisata

Industri Makanan

Meningkatkan hasil produksi pertanian serta efisiensi pengolahan hasil pertanian.

Memperbaiki kualitas jaringan irigasi dan jalan akses dari perkebunan/persawahan ke pusat-pusat ekonomi

Pada Koridor Bali dan Nusa Tenggara Ditjen Bina Marga mendukung program MP3EI antara lain mencakup penangan di ruas-ruas sebagai berikut : Penanganan Jalan Tohpati – Kosamba (11,8 km) Pembangunan dan Pemeliharaan Underpass Dewa Ruci Penanganan Underpass Dewa Ruci Penanganan Jalan dari Benete – Simpang Negara mendukung perikanan & rumput laut Akses Bandara Internasional Lombok (selesai 2011) Penanganan Jalan dari Banggo – Dompu – Raba – Lb. Bajo mendukung industri rumput laut (159,2 km) Jalan Ende ke Mbay terdiri dari Jalan Nasional. Jalan nasional yg mendukung akses ke Bandara Mbay adalah Bajawa-Ende


22


Penanganan Jalan Ende – Maumere – Magepanda (172,6 km) Penanganan Jalan Bolok – Tenau – Kupang – Oesapa – Oesau •

Koridor Sulawesi

Arahan Pengembangan Komoditi Utama


Manado

2

Gorontalo

Palu

1

Kendari 3

Makassar

Nikel Meningkatkan efisiensi proses penambangan nikel, meningkatkan koordinasi perizinan penambangan serta menciptakan iklim investasi pertambangan yang kondusif. Perikanan Meningkatkan pengawasan overvisi dan mengembangkan proses aktivitas di sektor industri perikanan (industri hilir).

Meningkatkan kapasitas dan daya dukung jalan dari pusat pertambangan menuju pelabuhan terutama Konawe – Kendari dan Luwu - Kolaka

Tidak ada kebutuhan mendesak infrastruktur PU

Padi dan Jagung Meningkatkan tingkat produktivitas dan penyediaan prasarana penyimpanan

Memperbaiki kualitas jaringan irigasi dan jalan akses dari perkebunan/persawahan ke pusat-pusat ekonomi

Kakao dan Kelapa Memperbaiki teknologi pada aktivitas hilir dan meningkatkan dukungan teknologi di industri hulu

Meningkatkan kualitas jaringan jalan dari perkebunan utama menuju pusat-pusat ekonomi.

Pada Koridor Sulawesi Ditjen Bina Marga mendukung program MP3EI antara lain mencakup penangan di ruas-ruas sebagai berikut : Penanganan Batas Sultra - Malili - Masamba - Palopo Siwa (317,873 Km) Penanganan Jalan Siwa - Pare-pare - Barru - Maros Makassar (325,424 Km) Penanganan Jalan Maros - Watampone - Pelabuhan Bajo E. (158,57 Km) LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

23


Penanganan Jalan mendukung kegiatan tambang / industri nikel di Kolaka Utara menuju ke Pelabuhan Lasususa - Batas Sulsel (186,761 Km) Penanganan Jalan Parigi - Poso - Tentena - Tidantana (293,199 Km) Penanganan Jalan Masohi - Haya - Laimu (136,313 KM)

•

Koridor Papua

Pada Koridor Papua Ditjen Bina Marga mendukung program MP3EI antara lain mencakup penangan di ruas-ruas sebagai berikut : Merauke – Okaba-(Buraka)-Wanam-Bian-Wogikel (152 km) (Pelabuhan Ekspor) Jalan Propinsi (Mendukung MIFEE) Merauke – Oksibyl – Jayapura Depapre-Bonggrang dan ring road Jayapura Jayapura – Mamberamo – Wamena Wamena – Habema – Yaguru Timika – Enarotali – Nabire Nabire - Wasior – Manokwari Manokwari – Maybrat – Sorong Maruni– Bintuni Fakfak – Kaimana Fak-Fak - Kokas – Bomberai Jembatan Inari (Penghubung Fakfak – Kaimana) Sorong – Pelabuhan Arar •

Pembentukan Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan Pembentukan Unit pengelola Dana Preservasi Jalan merupakan terobosan baru yang meninggalkan bentuk lama seperti kekakuan anggaran tahunan pemerintah yang biasanya terlambat turun dan harus dikembalikan pada akhir tahun anggaran. Unit ini juga


24


mengenalkan model stakeholder sebagai bagian atau elemen yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan jalan. Demikian pula dalam model ini diperkenalkan adanya kontribusi pengguna jalan dalam membiayai preservasi jalan karena pengguna jalan ikut dalam membiayai preservasi jalan. Oleh sebab itu, pengguna jalan berhak penuh untuk dapat mengetahui pengelolaan jalan melalui keterlibatan langsung

dalam

manajemen

unit

pengelola.

Secara

empiris

internasional, pelaksanaan pembiayaan preservasi yang terdiri dari kegaitan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan merupakan hal yang baru. Hal ini disebabkan dari negara-negara yang sudah melakukan Road Fund memulai dari program pemeliharaan rutin, baru kemudian berkala dan dilaksanakan pada jalan-jalan yang biasanya menjadi tanggung jawab pemerrintah pusat yang memiliki kepentingan nasional artinya jalan nasional. Saat ini, sedang disiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Dana Preservasi jalan diatur dalam UU No.22 tahun 2009, sedangkan untuk substansi pendanaan masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang sistem Jaringan lalu lintas. Memang sulit melakukan hal tersebut secara sekaligus karena peraturan mengenai pendanaan yang ada, belum mendukung adanya sumber dana diluar dari pajak yang dikenal dengan retribusi preservasi yang diambil dari Retribusi Bahan Bakar Minyak (on top dari harga minyak setelah pajak). Pendanaan lain dari Unit Pengelola Dana preservasi Jalan juga berasal dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dimana di dalam salah satu pasal disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor nantinya dipergunakan untuk membiayai preservasi jalan daerah (Provinsi + Kabupaten/kota) walaupun tidak cukup akan tetapi sudah ada sumber dana yang mengakomodasi preservasi Jalan Daerah. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama adalah uji coba dan LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

25


dilanjutkan dengan evaluasi sebelum ditutup dengan implementasi secara penuh di seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah juga mengenalkan model manajer ruas yang bertanggung jawab terhadap ruas dalam program preservasi jalan. Sebenarnya, manager ruas juga harus dilengkapi dengan pemberitaan informasi kepada masyarakat; siapa bertanggung jawab terhadap ruasnya dan nomor telepon dari penanggung jawab tersebut, agar pengguna jalan dapat langsung berinteraksi dengan mereka dalam kaitannya dengan perbaikan kondisi jalan. Pengenalan model Performance Based Contract sebagai bagian dari penyelenggaraan jalan merupakan bentuk reformasi kelembagaan di bidang jalan. Momentum penyelenggaraan jalan ini dinilai tepat karena bersamaan dengan pengenalan model dana preservasi jalan. Empiris internasional di negara-negara Sub Sahara dan Latin Amerika serta Karibia terbukti bahwa bahwa negara-negara yang memperkenalkan performance based maintenance adalah negara yang menyelenggarakan model dana preservasi atau Road Fund.

•

Keterbatasan Pendanaan Keterbatasan pendanaan memberikan konsekuensi : 1. Adanya jalan dengan kemampuan struktur yang marginal meskipun sudah dapat fungsional. 2. Penyelenggaraan jalan tidak dapat memenuhi Indikator Kinerja Utama dan dapat menganggu aksesibilitas, mobilitas dan tingkat keselamatan. 3. Dukungan (intermoda)

prasaran

jalan

belum

maksimal

terhadap terutama

transportasi dalam

terpadu

mendukung

pelabuhan-pelabuhan utama/outlet. 4. Minimnya pembangunan jalan pada kawasan strategis LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

26


5. Sebagian besar usulan kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan baru belum dapat dipenuhi. 6. Usulan penambahan status jalan belum terakomodasi untuk penanganan pemeliharaannya 7. Dukungan Pemerintah terhadap Jalan Tol sangat minim sehingga komitmen pembangunan tidak dapat dipenuhi.

•

Kualitas SDM yang Kurang Memadai dan Organisasi Organisasi yang Kurang Efektif dan Optimal Dari total 6.801 pegawai yang dimiliki Ditjen. Bina Marga, pegawai dengan pendidikan SLTA ke bawah (60%) sangat mendominasi. Proporsi pegawai yang berpendidikan S1 ke atas adalah 34 %, sedangkan

sisanya

kelompok

menengah

dengan

pendidikan

setingkat D3 sebanyak 6 %. Oleh karena itu keberadaan perangkat dan sumber daya aparatur tersebut, tidak sepenuhnya mampu mendorong pelaksanaan penyelenggaraan jalan secara efektif dan efisien. Dari aspek sumberdaya aparatur masih banyak pekerjaan rumah yang

harus

diselesaikan

agar

pelaksanaan

organisasi

dapat

diselenggarakan secara lebih optimal, antara lain menyangkut penyamaan dan penyempurnaan pola pikir serta budaya kerja yang lebih berorientasi pada hasil dengan tingkat pengeluaran yang dapat ditekan seefisien mungkin, sesuai dengan peraturan perundangundangan. Masih banyak pegawai yang belum bekerja secara profesional sebagaimana dituntut oleh para pemangku kepentingan. Walaupun secara kuantitas jumlah pegawai sudah relatif banyak namun bila ditinjau dari aspek kualitas dan pemerataan distribusi LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

27


sesuai beban kerja masing-masing unit kerja, masih terjadi ketimpangan yang sangat besar. Hal ini bermuara dari bentuk dan struktur serta susunan organisasi yang belum dapat menjawab semua fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga. •

Sistem Jaringan Transportasi yang Belum Terpadu Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan, namun moda transportasi yang dipergunakan masih dikuasai oleh moda transportasi yang menggunakan prasarana jalan. Bappenas mencatat moda transportasi melalui jalan melayani 84% penumpang, sedangkan kereta api baru 7,3%, udara 1,5%, laut 1,8%, dan sungai hanya 5,3%. Untuk angkutan barang, moda jalan masih mendominasi dengan menguasai 90,4%, sisanya dibagi ke moda lainnya yakni laut dan kereta api masing-masing 7% dan 0,6%, padahal moda ini memiliki potensi angkutan barang berskala besar. (Bappenas, 2006) 100

60

Proporsi Penggunaan Moda Transportasi (%)

90.4

80 84

40 20

0.6

0

7.3

0 Jalan

Penumpang

7

5.3 1.8

KA

Sungai Barang

0 1.5

Laut Udara

Belum berkembangnya konsep transportasi intermoda yang dapat menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia secara menerus dengan biaya transportasi yang ekonomis maupun untuk mendukung Sistem Logistik Nasional.


28


Sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan parasarana jalan antara Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada beberapa koridor lintas belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan. Harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan Jalan Sub-Nasional dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam Undang-Undang No.38/2004 tentang Jalan yang berdasarkan pemikiran desentralisasi bidang jalan. Padahal, pada kenyataan di lapangan, seluruh jalan tanpa terkecuali merupakan bagian dari sektor transportasi, jika Jalan Nasional saja yang mantap sementara jalan daerah (Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi karena ada bagian dari jalan yang rusak kondisinya. Kondisi/Permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penyelenggaraan jalan, adalah: 1. Pengaruh Ekonomi Global Terhadap Fluktuasi Harga 2. Keadaan Alam dan Lingkungan yang Unik 3. Perubahan Iklim 4. Tingkat Pembangunan dan Kepadatan Penduduk yang Tidak Merata 5. Sistem Jaringan Transportasi yang Belum Terpadu 6. Pertumbuhan Kebutuhan Layanan Transportasi 7. Keselamatan Jalan dan Wawasan Lingkungan yang Belum Memadai 8. Keterbatasan Pendanaan 9. Kualitas SDM yang Kurang Memadai dan Organisasi yang Kurang Efektif dan Optimal 10. Hambatan dalam Proses Pengadaan Tanah 11. Permasalahan Eksternal Lainnya LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

29

Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Recommend Documents