Executive Research Summary
Pemilih Menggunakan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb2) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015 A. Dasar Pemikiran Sejak bergulirnya pemilihan kepala daerah (pilkada), terbukalah lembaran baru dialam demokrasi di tanah air. Pilkada pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni 2005. Sejarah pilkada di Indonesia ini juga merupakan sebuah bukti dari bentuk aktualisasi dan agregasi kepentingan masyarakat yang dilembagakan melalui berbagai proses dan instrumen demokrasi tersebut. Entitas masyarakat yang turut berafilasi dengan kekuatan membentuk sebuah wadah kepentingan bersama untuk memenangkan berbagai pemilihan di event politik pilkada. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam momentum pilkada kali ini akan sangat berpengaruh pada hasil dari pilkada itu sendiri. Legitimasi pada pemimpin yang terpilih akan semakin baik apabila diiringi tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi pada proses pilkada ini. Pemimpin yang terpilih juga akan dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan tingkat kepercayaan diri yang baik, jika diiringi dukungan yang tinggi oleh masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dapat dijadikan sebagai parameter keberhasilan suatu daerah dalam proses penerapan demokrasi. Menurut Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Sciences, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukkan kebijakan umum. Partisipasi politik masyarakat merupakan perangkat penting karena teori demokrasi yang menyebutkan bahwa perlunya partisipasi politik masyarakat pada dasarnya disebabkan bahwa masyarakat tersebutlah yang paling mengetahui apa yang mereka kehendaki. Azas dasar sebuah negara yang demokratis, yakni kedaulatan rakyat yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pilkada akan menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah demokrasi di tingkat lokal, karena pilkada ini merupakan momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah kesejahteraan masyarakat dengan memilih calon pemimpin yang tepat. Untuk itu, momentum pilkada kali juga perlu maksimalisasi peran dan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan masyarakat, maka pilkada hanya akan
menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaran pilkada harus terus ditingkatkan. Sebagai upaya peningkatan partisipasi politik, KPU telah menjamin hak politik masyrakat untuk bias memilih secara langsung. Dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1), serta dalam rangka mengoptimalkan pelayanan hak konstitusional warga untuk memilih, apabila masih terdapat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdapat dalam DPT dan DPTb-1, pemilih tersebut dapat didaftarkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) di hari dan tanggal pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya pada 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara di TPS. Pemilih DPTb-2 dilakukan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS. KTP yang dimiliki oleh pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 adalah KTP yang masih berlaku tanpa dibatasi waktu penerbitannya sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yang dipergunakan untuk menggunakan hak pilih di TPS. Dengan adanya DPTb-2 ini akan meningkatkan kualitas kesadaran politik masyarakat di dalamnya terdapat pula kualitas partisipasi masyarakat sebab masyarakat dengan kesadarannya akan dihadapkan pada penggunaan hak pilih untuk ikut menentukan siapakah pemimpin yang layak untuk memimpin kaltara lima tahun ke depan. Pada titik akhirnya partisipasi politik masyarakat ini akan menjadi ujung tombak kualitas demokrasi di pilkada. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb2) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015? 2. Apa faktor-faktor pemilih menggunakan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb2) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan dan kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan pemilih menggunakan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb2) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015 b. Terumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pemilu berikutnya
D. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Penelitian ini metode penelitian deskriptif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang pemilih DPTb2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara 2015. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pertama Kualitatif yang menggunakan metode penelitian terhadap dokumen pilkada kaltara 2015 untuk mengumpulkan data-data DPTb2. Kedua Kuantitatif, kita akan turun lapangan untuk mencari informasi, mewawancarai pemilih dan mantan penyelenggara baik ditingkat kabupaten, kecamatan sampai petugas TPS. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 265 responden yang terdiri dari 138 responden pemilih DPTb2 laki-laki dan 127 responden pemilih DPTb2 perempuan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pertama data lapangan dengan metode observasi, Interview (wawancara), angket, dan dokumentasi. Kedua data kepustakaan E. Kerangka Teoritik Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, pemilih tersebut dapat didaftarkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) di hari dan tanggal pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya pada 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara di TPS yaitu jam 12.00 – 13.00. Pemilih sebagaimana dimaksud dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS. KTP yang dimiliki oleh pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 adalah KTP yang masih berlaku tanpa dibatasi waktu penerbitannya sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yang dipergunakan untuk menggunakan hak pilih di TPS. Penggunaan hak pilih hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW, desa/ kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP, KK, Paspor atau identitas lainnya. Identitas lainnya adalah dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kependudukan No 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No 24 Tahun 2013, bagian kedua Tentang Dokumen Kependudukan, pada Pasal 59 ayat (1) dikemukakan bahwa dokumen kependudukan terdiri dari :
a. b. c. d. e.
Biodata Penduduk; KK; KTP; Surat Keterangan Kependudukan; dan Akta Pencatatan Sipil.
Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d salah satunya adalah Surat Keterangan Tempat Tinggal. Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan dalam pemungutan suara bagi warga/pemilih yang tinggal sementara karena pekerjaan atau keperluan lainnya dan warga/pemilih tersebut telah memiliki identitas kependudukan dari daerah lainnya. Surat Keterangan Tempat Tinggal dikeluarkan oleh kepala desa/lurah diberikan kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal di desa/ kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan surat keterangan tersebut tidak diberikan secara kolektif, untuk lebih dari satu warga/ pemilih. Selain itu, Surat Keterangan Domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran DPTb-2. F. Gambaran Umum Pilkada Kalimantan Utara 2015 I. Profil Singkat Berdirinya Kalimantan Utara a. Sejarah Berdirinya Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara) melalui proses panjang yang diwacanakan sejak tahun 2000. Provinsi Kaltara secara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini sebelumnya telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 untuk disahkan menjadi undangundang (UU). Sejak terbit UU No. 20 Tahun 2012 maka resmi terbentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke 34 di Indonesia. Pada tanggal 22 April 2013 Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yaitu Irianto Lambrie dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta. Pada saat dibentuknya, wilayah Kaltara terbagi 5 wilayah administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Seluruh wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan bunyi Pasal 7
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Kaltara beribukota Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan.
Sumber : perkemi.or.id
b. Letak Geografis Kalimantan Utara Letak geografis Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut: Batas Utara : Negara Malaysia Bagian Sabah Batas Selatan : Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kertanegara Kab. Berau Prov Kaltim BatasTimur : Laut Sulawesi Batas Barat : Negara Malaysia Bagian Serawak II. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara 2015 1. Gambaran umum pilkada Kaltara 2015 Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012, merupakan satu dari sembilan provinsi yang akan melaksanakan pilkada secara langsung pada hari sabt tanggal 9 Desember 2015. Provinsi ke-34 hasil pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Timur ini selain melaksanakan hajatan politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltara juga melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan. Dalam proses pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara 2015, berdasarkan hasil Penelitian Administrasi dan Faktual oleh KPU Kalimantan Utara, bahwa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 024/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 menetapkan dua pasangan calon sebagai berikut : a. Pasangan Calon Gubernur dr. H. Jusuf Serang Kasim dan Wakil Gubernur Dr. Drs. Marthin Billa, MM diusung oleh gabungan partai politik yaitu NasDem, PKB, Hanura dan PKPI dengan jumlah kursi sebanyak 9 kursi. b. Pasangan Calon Gubernur Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM dan Wakil Gubernur H. Udin Hianggio diusung oleh gabungan partai politik yaitu PKS, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN dan PBB dengan jumlah kursi sebanyak 16 kursi.
2. Daftar Pemilih Dalam Pilkada Kalimantan Utara Tahun 2015 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, KPU Kalimantan Utara telah menetapkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri per tanggal 17 April 2015 berjumlah 588.791 jiwa, Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 430.631 jiwa, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb1) berjumlah 2,992 Jiwa. Pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 5 Oktober 2015 KPU Kalimantan Utara melakukan perbaikan DPT dan DPTb 1 berdasarkan surat edaran KPU R.I Nomor 729/KPU/X/2015 tentang pencermatan ulang DPT setelah melakukan pencermatan, verifikasi dan koordinasi bersama Bawaslu Kalimantan Utara.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) perbaikan sebanyak 432,196 jiwa dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Perbaikan sebanyak 1,427 jiwa. Berikut merupakan table rincian daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut: N o 1. 2.
Kabupaten/ Kota Bulungan Malinau
3. 4. 5.
DPTb1
PERBAIKAN DPT DPTb-1 85,874 271 51,033 130
DAK2
DPT
125.870 71.912
85.874 143.635
271 589
Nunukan Tana Tidung Kota Tarakan
168.532 20.842 201.635
137.012 50.574 13.536
1,181 175 776
137,704 13,536 144,049
489 175 362
JUMLAH
588.791
430.631
2,992
432,196
1,427
Tabel 1. Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 3. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb2) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb2) merupakan pemilih yang tidak terdaftar pada DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilih di TPS dengan menunjukkan KTP atau identitas kependudukan lainnya. Adapun jumlah DPTb2 sebanyak 12,036 jiwa. Selanjutnya berikut ini merupakan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-2 (DPTb-2) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015. Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah
902
2,485
929
1,710
Tana Tidung 333
780
2,230
815
1,579
273
5,677
1,682
4,715
1,744
3,289
606
12,036
Bulungan
Tarakan Malinau Nunukan
Jumlah 6,359
Tabel 2. Daftar DPTb-2 Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015
G. Hasil Penelitian Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapanagan, memberikan gambaran bahwa daerah perkotaan memiliki persentase yang paling besar dalam penguna DPTb2 dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Utara, yaitu kota Tarakan sebanyak 39 %. Selain itu, pemilih DPTb2 dilihat dari jenis kelamin, laki-laki lebih domininan yaitu sebanyak 53 % dan pada perempuan sebanyak 47 %. Data tersebut dapat dilihat dari gambar diagram dibawah ini: Gambar 1 Presentase Pemilih DPTb2 Pilkada Kaltara 2015 berdasarkan sebaran Kabupaten/Kota
Bulungan Tarakan Malinau
27% 15%
5% 14%
Gambar 2 Presentase Pemilih DPTb2 Pilkada Kaltara 2015 berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki 39%
47%
Perempuan
53%
Nunukan Tana Tidung
Untuk memastikan peran penyelenggara pemilu dalam proses pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di lapangan dan memastikan masyarakat sudah didaftar dalam daftar pemilih. Dalam penelitian ini mengajukan pertanyaan bagi pemilih DPTb2, apakah Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) sudah mendata dan memasukkan dalam DPT maupun DPTb1 saat coklit daftar pemilih di kepada pemilih DPTb2. Jawaban yang diberikan oleh 265 responden beragam, diantaranya adalah 90 responden memberikan jawaban ya melakukan dan bertemu, 71 reponden menyatakan nya melakukan dan tidak bertemu, 12 respoinden menyatakan tidak melakukan dan bertemu, kemudian 84 responden menyatakan tidak melakukan dan tidak bertemu, sedangkan yang tidak memberikan jawaban 8 responden. Secara terinci sebagaimana tergambar dalam diagram berikut: 90
84
71
12 Ya melakukan dan bertemu
Ya melakukan dan tidak bertemu
Tidak Tidak melakukan dan melakukan dan bertemu tidak bertemu
8 Tidak menjawab
Kemudian terhadap responden juga dipertanyakan apakah mengetahui waktu pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam pendataan daftar pemilih. Jawaban yang diberikan oleh 265 responden, 81 respondenmenyatakan ya, tahu dari sosialisasi oleh penyelenggara, 20 responden memberikan jawaban ya, tahu dari tim sukses kandidat, 24 responden memberikan jawaban ya, tahu dari media, 137 responden menyatakan tidak tahu, dan 3 responden tidak memberikan jawaban. Secara lebih jelas jawaban responden sebagaimana tergambar pada data tabel berikut: 137 81 24
20 Ya, tahu dari sosialissasi penyelenggara
Ya, tahu dari tim sukses kandidat
3
Ya, tahu dari media
Tidak Tahu
Tidak menjawab
Selanjutnya, pemilih DPTb2 sudahkah berperan aktif dan memastikan masuk atau tidak ia dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau DPTb1 kepada penyelenggara pemilu. Hal ini tentunya menjadi penting dalam rangka mengetahu kesadaran politik masyarakat dalam memastikan sudah terdaftar sebagai pemilih. Dari seluruh 265 responden DPTb2 memberi jawaban, 8 responden tidak menjawab, 45 responden menyatakan belum dan penyelenggara tidak berperan aktif, 69 responden belum dan penyelenggara berperan aktif, 20 responden menyatakan sudah dan penyelenggara tidak berperan aktif, sedangkan 132 responden menyatakan sudah dn penyelenggara berperan aktif, secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tidak menjawab Belum dan penyelenggara tidak berperan aktif Belum dan penyelenggara berperan aktif Sudah dan penyelenggara tidak berperan aktif Sudah dan penyelenggara berperan aktif
8 45 60 20 132
Sesuai dengan prosedur pengguna DPTb2, bahwa pemilih dengan KTP atau identitas lainnya untuk memastikan dulu apakah sudah terdaftar dalam DPT atau DPTb1. Dan, daftar ini sudah ada di papan pengumuman setiap TPS. Dari responden yang diteliti apakah sebelum responden menggunakan KTP atau identitas lainnya saat mencoblos sudah melakukan cek DPT atau DPTb1 di papan pengumuman TPS? Berikut adalah hasil jawabannya, 4 responden tidak menjawab, 65 responden menyatakan belum dan tidak terdaftar, 16 responden menyatakan belum dan terdaftar, 104 responden memberikan jawaban sudah dan tidak terdaftar, dan 74 responden menyatakan sudah dan terdaftar dalam DPT dan/atau DPTb1. Secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tidak menjawab Belum dan tidak terdaftar Belum dan terdaftar Sudah dan tidak terdaftar Sudah dan terdaftar
6 65
16 104 74
Selanjutnya data tersebut di atas menunjukkan bahwa 74 responden yang menyatakan sudah terdaftar dalam DPT atau DPTb1 di papan pengumuman di TPS, yang berarti bahwa 74 responden ini tetap dimasukkan dalam daftar DPTb2 menunjukkan bahwa dalam proses administrasi di TPS kurang tertib sesuai bimbingan teknis yang diberikan oleh KPU. Dengan adanya pemilih DPTb2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015. Peniliti juga mencari akar penyebab atau yang menjadi faktor pemilih menggunakan KTP atau identitas lainnya di TPS. Dari responden terkait apa yang mena jadi faktor pemilih DPTb2 menggunakan KTP atau identitas lain untuk mencoblos di TPS dapat dilihat pada tabel berikut : Tidak menjawab/alasan lain
8
Ada yang mengarahkan menggunakan DPTb2
11
Lupa membawa C6 dan tidak mau repot
11
Tidak mendapatkan C6 Tidak terdaftar di DPT dan DPTb1
106 129
Dari daftar yang diberikan responden, menunjukkan bahwa salah satu penyebab terbesar pemilih menggunakan DPTb2 adalah memang benar tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb1 sebanyak 129 responden dan alasan menggunakan DPTb2 karena tidak mendapat formulir C6 sebanyak 106 responden, lupa membawa C6 dan tidak mmau repot sebanyak 11 responden da nada yang mengarahkan menggunakan DPTb2 sebanyak 11 responden serta 8 orang tidak menjawab atau alasan lain H. Penutup I. Kesimpulan Berdasarkan deskripsi hasil penelitian ini dapat disimpulkan mengenai tingkat partisipasi masyarakat menggunakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) dalam Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, yang meliputi:
1. Dari hasil penelitian daerah perkotaan memiliki persentase yang paling besar dalam penguna DPTb2 dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Utara, yaitu kota Tarakan sebanyak 39 %. 2. Pemilih DPTb2 dilihat dari jenis kelamin, laki-laki lebih domininan yaitu sebanyak 53 % dan pada perempuan sebanyak 47 %. 3. Dari penelitian, menunjukkan bahwa terdapat 74 responden yang sudah sudah terdaftar dalam DPT atau DPTb1 di papan pengumuman di TPS. Dalam hal 74 responden ini tetap dimasukkan dalam daftar DPTb2 menunjukkan bahwa dalam proses administrasi di TPS kurang tertib sesuai bimbingan teknis yang diberikan oleh KPU. 4. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pemilih menggunkan KTP atau identitas lain dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Utara adalah pemilih benar tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb1 sebanyak 129 responden dan alasan menggunakan DPTb2 karena tidak mendapat formulir C6 sebanyak 106 responden, lupa membawa C6 dan tidak mmau repot sebanyak 11 responden dan ada yang mengarahkan menggunakan DPTb2 sebanyak 11 responden serta 8 orang tidak menjawab atau alasan lain II. Saran Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 1. Kepada KPU Kalimantan Utara, tentunya perlu melakukan peningkatan kinerja dalam melakukan pendatan pemilih mulai dari tingkat penyelenggara adhock petugas PPDB sampai di tingkat KPU provinsi Kalimantan Utara, melakukan pemutahitran data pemilih berkesinambungan melalui isstem SIDALIH, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan inovasi program yang langsung kepada masyarakat. 2. Kepadsa masyarakat, diharapkan masyarakat harus lebih proaktif untuk melihat DPT di kelurahan-kelurah tempat mereka tinggal jangan sampai apatis terhadap momentump politik pemilu, karena baik buruknya suatu daerah salah satunya adalah terkait peran politik masyarakat dan memilih calon pemimpin yang akan membawa perubahan daerah tersebut.
DOKUMENTASI FOTO SAAT PENELITIAN
