Zulhamidi 1, Ester Edwar 2. Jalan Bungo Pasang, Tabing, Padang Politeknik ATI Padang

Seminar Nasional Pengembangan Pendidikan Tinggi Padang, 25 Oktober 2016

Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Berbasiskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/SKKNI (Studi Kasus Program Studi di Politeknik ATI Padang) Zulhamidi1, Ester Edwar2 1

Politeknik ATI Padang Jalan Bungo Pasang, Tabing, Padang 25171 Email: [email protected] 2 Politeknik ATI Padang Jalan Bungo Pasang, Tabing, Padang 25171 Email: [email protected]

Abstrak Tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh pengelola pendidikan, terutama pendidikan tinggi vokasi adalah merancang kurikulum yang dapat menjawab kebutuhan pasar. Politeknik ATI Padang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi vokasi yang berada di bawah Kementerian Perindustrian juga menghadapi tantangan yang sama terutama adanya tuntutan yang sangat beragam dari seluruh stakeholders-nya. Tulisan ini mencoba menyajikan sebuah gambaran kurikulum yang mencoba meramu semua keinginan stakeholders dengan tetap berpedoman kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh DitJend DIKTI. Kata kunci: pendidikan vokasi, kurikulum, SKKNI

Pendahuluan Pendidikan vokasi atau yang biasa disebut oleh sebagian besar masyarakat sebagai pendidikan kejuruaan merupakan salah satu jenis program pendidikan tinggi yang diakui oleh negara sebagaimana tercantum pada Bagian Keempat tentang Pendidikan Tinggi dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan vokasi seiiring dengan perkembangan dunia pendidikan pernah mengalami perlakuan sebagai pendidikan yang bukan pilihan utama oleh masyarakat Indonesia, bahkan samapai dengan hari ini. Pendidikan vokasi lebih merupakan tempat pelarian apabila calon siswa/mahasiswa tidak diterima di perguruan tinggi program akademik. Perkembangan dunia pendidikan beberapa tahun belakangan menunjukkan perkembangan menggembirakan yang ditandai dengan adanya perhatian serius pemerintah untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja ke Eropa pada pertengahan bulan April 2016 menyatakan "Indonesia secara serius meniru pendidikan vokasi Jerman ini untuk memajukan industri Indonesia”. Saat menggelar konperensi pers di Berlin, Jerman, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi juga memaparkan soal pendidikan vokasi ini, dimana pemerintah fokus pada kerjasama pendidikan khusus ini untuk menjawab kebutuhan pasar. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan vokasi

17 ISBN: 978-602-60613-0-0


sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan untuk merancang sistem pendidikan yang akan menjawab kebutuhan pasar tersebut. Tahapan paling penting dalam membangun sebuah institusi pendidikan tinggi adalah perancangan kurikulum. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefenisikan kurikulum dengan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian yang lebih kompleks tentang kurikulum disampaikan oleh Taylor dan Richard (Wagiran, 2013) yang menyatakan bahwasanya kurikulum adalah isi pendidikan, pengalaman pendidikan, daftar mata pelajaran (mata kuliah) yang harus dipelajari, bidang studi, dan aktivitas belajar yang direncanakan. Definisi di atas menunjukkan bahwasanya kurikulum merupakan faktor utama (main factor) yang menentukan keberhasilan sistem pendidikan sebuah instutusi pendidikan, terutama sekali pendidikan tinggi. Politeknik ATI Padang merupakan lembaga Pendidikan Tinggi dibawah Kementerian Perindustrian yang menjalankan program pendidikan vokasi Diploma III (D III). Tantangan yang selama ini penulis hadapi dalam penyusunan kurikulum adalah stakeholders yang cukup beragam sehingga untuk mengakomodir semua masukan tersebut membutuhkan diskusi yang kompleks dan cukup alot. Makalah ini disusun sebagai gambaran proses perancangan kurikulum di Politeknik ATI Padang dengan tetap memperhatikan aturan main yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DitJend DIKTI). Pembahasan Secara umum, tahapan penyusunan kurikulum sebagaimana ditetapkan oleh DitJend DIKTI dapat dilihat seperti Gambar di bawah ini. Analisis SWOT

Tracer Study

(University Values) (Scientific Vision Prodi)

(Need Assessment) (Market Signal)

Asosiasi dan Stakeholders

Profil Lulusan

Deskripsi KKNI & Standar BSNP

Rumusan Capaian Pembelajaran

Kebijakan Perguruan

(Learning Outcome) Matriks bahan kajian dengan capaian

Pemilihan bahan kajian:  Tingkat keluasan,  Tingkat kedalaman,  Tingkat kemampuan

Peta Keilmuan

Konsep mata kuliah dan besarnya SKS

Konsep Kurikulum

Mata

Struktur Kurikulum & Rancangan

Konsep & Strategi Pembelajaran

Gambar 1 Tahapan penyusunan kurikulum (Sumber : DitJend DIKTI)

18 ISBN: 978-602-60613-0-0


Tahapan awal dari penyusunan kurikulum yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan semua informasi dan masukan dari semua stakeholders, berikut ini beberapa stakeholders yang kontribusinya cukup banyak dalam penyusunan kurikulum di Politeknik ATI Padang. a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Pusdiklat Industri Kemenperin RI). Pusdiklat Industri Kemenperin RI merupakan lembaga setingkat eselon II Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah membina dan menyiapkan tenaga kerja industri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 tentang Perindustrian pasal 16 dijelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, meliputi: (1) wirausaha industri, (2) tenaga kerja industri, (3) pembina industri, dan (4) konsultan industri. Pasal tersebut kemudian diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2015 tentang pembangunan tenaga kerja industri, bahwa pembangunan tenaga kerja industri dilakukan melalui : (1) pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, (2) pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi, dan (3) pemagangan industri. Berdasarkan peraturan tersebut maka Pusdiklat Industri Kemenperin RI merumuskan strategi dan mengeluarkan kebijakan bahwasanya semua perguruan tinggi di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia diharuskan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan kompetensi utama dalam menyusun kurikulum. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relavan denganpelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. SKNNI tersusun atas unit-unit kompetensi yang menggambarkan kemampuan yang harus dikuasai oleh seseorang dalam satu bidang pekerjaan. Penyusunan kurikulum yang mengacu kepada SKKNI pada dasarnya memberikan kemudahan kepada pengajar untuk menyusun modul pembelajaran, karena pada setiap unit kompetnsi nya telah diuraikan arah kemampuan dan keahlian yang harus dikuasi oleh peserta didik/mahasiswa, tidak hanya secara teknis, akan tetapi juga kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkannya bersamaan dengan kompetnsi lain yang telah dikuasai. Competency based learning starts with well-defined learning outcomes. The structure for competency based learning comes from creating, managing, and aligning sets of competencies to learning resources, assessments, and rubrics, with analytics to track performance (Everhart, 2014). Selain itu untuk menjamin kompetensi tenaga kerja industri yang dihasilkan, setiap institusi pendidikan vokasi yang berada dibawah Kementerian Perindustrian diwajibkan untuk memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang akan melaksanakan uji kompetensi dan mngeluarkan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya. Pelaksanaan uji kompetensi dan pemberian sertifikat kompetensi ini mengacu kepada skema kompetensi yang harus dikuasai. Hal ini sejalan dengan arahan perlunya setiap program studi untuk memiliki bangun kompetensi yang jelas, dimana

19 ISBN: 978-602-60613-0-0


setiap akhir semester/tahun, mahasiswa telah menguasai dan kompeten pada satu bidang tertentu. b. Dunia Industri dan Dunia Usaha (DUDI) Dunia Industri dan Dunia Usaha merupakan stakeholder yang selalu dilibatkan oleh semua perguruan tinggi dalam setiap perbaikan kurikulum yang dilakukan. Permasalahan yang sering terjadi antara DUDI dan perguruan tinggi adalah tertinggalnya perguruan tinggi dalam mengadopsi perkembangan teknologi sehingga ketika lulusan memasuki dunia kerja mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama ketika berinteraksi dengan teknologi baru. Pada proses penyusunan kurikulum yang penulis lakukan, aspek teknologi kembali muncul sebagai aspek utama yang harus dimasukkan ke dalam penyusunan kurikulum terutama sekali berkaitan dengan teknologi informasi. Masukan lain yang cukup mengemuka adalah adanya keinginan dari industri agar ketika mahasiswa melakukan magang/kerja praktek adalah agar waktu yang dialokasikan oleh perguruan tinggi cukup lama, minimal 2 (dua) bulan. Beberapa industri bahkan menginginkan agar magang/kerja praktek yang dilakukan selama satu semester penuh dimana mahasiswa dianggap sebagai karyawan perusahaan tersebut dan diberikan imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Dalam perancangan kurikulum ini penulis mengakomodir masukan ini dengan mengalokasi waktu satu semester khusus yaitu pada semester akhir perkuliahan. c. Alumni Pelibatan alumni dalam penyusunan kurikulum dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kurikulum yang disusun sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja. Pada proses penyusunan kurikulum yang telah penulis lakukan dua poin utama yang menjadi perhatian alumni adalah pentingnya kemampuan bahasa inggris dan kemampuan untuk berkomunikasi dan meyakinkan orang lain. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan beberapa masukan dari stakeholders sebagaimana diringkaskan di bawah ini: 1. Kurikulum mesti berdasarkan Standar Kompetensi baik itu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional ataupun Standar Khusus. 2. Evaluasi capaian pembelajaran dilakukan dengan mekanisme uji kompetensi yang dilakukan di Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP P1) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) 3. Perlunya memasukkan kemampuan di bidang teknologi informasi. 4. Magang/kerja praktek dilakukan lebih lama dari biasa yang dilakukan. 5. Peningkatan kemampuan bahasa inggris. 6. Soft skill kemampuan berkomunikasi dan meyakinkan orang lain. Berdasarkan Gambar 1 di atas, tahapan awal yang dilakukan dalam merancang kurikulum pendidikan tinggi adalah merumuskan capaian pembelajaran (learning outcome). Learning outcome program studi keteknikan program Diploma-III sudah diuraikan secara baik yang dapat diakses dari laman DitJend DIKTI.

20 ISBN: 978-602-60613-0-0


Dikarenakan keterbatasan halaman maka uraian learning outcome tersebut dapat diringkas seperti diringkas pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 1. Uraian learning outcome program Diploma-III keteknikan No 1 2 3 4

Uraian Learning Outcome Sikap Penguasaan Pengetahuan Keterampilan Umum Keterampilan Khusus

Jumlah Uraian 10 8 7 Sesuai program studi yang diambil dari judul unit SKKNI yang sesuai

Uraian learning outcome pada bagian keterampilan khusus disesuaikan dengan program studi dan bidang keilmuan yang menjadi ciri khas setiap program studi. Pada penyusunan kurikulum yang kami lakukan, uraian learning outcome pada bagian keterampilan khusus diambil dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pada penyusunan kurikulum ini penulis memilih salah satu SKKNI dengan jumlah unit kompetensi yang diadopsi menjadi bagian dari learning outcome sebanyak 50 unit kompetensi sehingga total uraiannya sebanyak 75 buah. Tahapan selanjutnya setelah merumuskan learning outcome adalah menyusun bahan kajian yang pada akhirnya memunculkan nama mata kuliah berikut dengan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) pada masing-masing kuliah. Penyusunan mata kuliah yang penulis lakukan adalah dengan terlebih dahulu membagi jenis mata kuliah menjadi 2 (dua) bagian yaitu Mata Kuliah Kompetensi dan Mata Kuliah Non Kompetensi (NK). Mata Kuliah Kompetensi adalah mata kuliah yang dirumuskan dari learning outcome keterampilan khusus yang pada penelitian ini terdiri dari 50 unit kompetensi. Semua unit kompetensi dirumuskan menjadi beberapa mata kuliah. Mata Kuliah Non Kompetensi adalah mata kuliah yang isinya selain dari learning outcome keterampilan khusus. Mata Kuliah Non Kompetensi ini antara lain terdiri dari mata kuliah dasar seperti Pancasila, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama. Selain itu mata kuliah science, engineering science, social science dan humaniora termasuk kedalam Mata Kuliah Non Kompetensi. Secara lebih jelasnya penyebaran mata kuliah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. Rancangan Susunan Mata Kuliah

NO 1 2

SEMESTER I MATA KULIAH Mata Kuliah Dasar Mata Kuliah Non Kompetensi TOTAL

SKS 9 11 20

NO 1 2

SEMESTER III MATA KULIAH Mata Kuliah Non Kompetensi Mata Kuliah Kompetensi TOTAL

SKS 12 10 22

NO 1 2

SEMESTER II MATA KULIAH Mata Kuliah Non Kompetensi Mata Kuliah Kompetensi TOTAL

SKS 14 6 20

NO 1 2

SEMESTER IV MATA KULIAH Mata Kuliah Non Kompetensi Mata Kuliah Kompetensi TOTAL

SKS 8 14 22

21 ISBN: 978-602-60613-0-0


NO 1

SEMESTER IV MATA KULIAH Magang Industri TOTAL

SKS 20 20

NO 1 2

SEMESTER IV MATA KULIAH Karya Tulis Akhir Seminar Karya Tulis Akhir TOTAL

SKS 5 1 6

Pada tahapan penyusunan mata kuliah, nama mata kuliah diturunkan langsung dari fungsi utama yang ada pada Standar Kompetensi yang menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum. Standar Kompetensi yang menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum ini adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Sistem Produksi Industri Agro (PerMenakerTrans No 123 Tahun 2016) dimana sebagai salah satu contoh penamaan mata kuliah diadopsi dari Fungsi Utama yaitu Merencanakan Poduksi dengan uraian unit kompetensi sebagai berikut: 1. Merencanakan produksi sesuai dengan jenis produk 2. Merencanakan kebutuhan bahan baku utama dan penolong 3. Menentukan tingkat persediaan 4. Menganalisis kebutuhan kapasitas produksi sesuai dengan jenis produk 5. Menyusun jadwal produksi per jenis produk 6. Melaksanakan aktivitas pengendalian sistem produksi Penentuan jumlah SKS didasarkan kepada beban yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan 6 (enam) unit kompetensi di atas. Dari hasil perhitungan kami maka didapatkan beban SKS nya adalah sebanyak 4 SKS dengan nama mata kuliah adalah Merencanakan Produksi. Analisa Tujuan utama dari penyusunan kurikulum yang dilakukan adalah menselaraskan antara kaidah penyusunan kurikulum dengan program yang diinginkan oleh Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian yaitu Kurikulum yang berdasarkan keada Standar Kompetensi. Uraian di atas sudah mengambarkan cukup jelas bagaimana sebuah kurikulum dapat menggunakan standar kompetensi yang sesuia dengan bidang keilmuan program studi. Selain itu kami juga mencoba mengakomodir keinginan dan harapan semua stakeholder antara lain: 1. Perlunya memasukkan kemampuan di bidang teknologi informasi Kemampuan ini dilakukan dengan cara memperkenalkan kepada mahasiswa penggunaan beberapa perangkat lunak (software) seperti dalam melakukan simulasi proses produksi, perancanaan produksi dan aplikasi Enterprise Resources Planning (ERP) 2. Magang/kerja praktek dilakukan lebih lama dari biasa yang dilakukan. Usulan ini kami akomodir dengan mengalokasikan secara khusus pada semester akhir (lima) untuk pelaksanaan praktek industri secara penuh selama satu semester. Teknik pelaksanaan dan pengelolaannya dapat disesuaikan dengan kondisi masingmasing program studi. 3. Peningkatan kemampuan bahasa inggris. Peningkatan kemampuan Bahasa Inggris dilakukan dengan menetapkan Mata Kuliah Bahasa Inggris sebanyak dua kali pada dua semester berutan di semester akhir. Pelaksanaan magang/kerja praktek dilakukan pada semester akhir selama satu semester penuh. 4. Soft skill kemampuan berkomunikasi dan meyakinkan orang lain. 22 ISBN: 978-602-60613-0-0


Kemampuan ini dapat terpenuhi dengan cara mengharuskan setiap mata kuliah praktek dilakukan secara berkelompok. Selain itu dalam SKKNI juga telah memasukkan secara khusus kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan pihak lain, baik itu teman sejawat, atasan ataupun bawahan. Penutup Demikianlah tulisan singkat ini kami susun dengan kesimpulan bahwasanya kurikulum berbasiskan kompetensi dapat dilakukan dengan mengadopsi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan program studi masing-masing, bahkan dengan melakukan adopsi tersebut akan dapat memberikan tahapan yang lebih jelas bagi penguasaan keterampilan yang harus diberikan kepada peserta didik. Daftar Pustaka ………, Alternatif Penyusunan Kurikulum mengacu kepada KKNI, diakses 20 Agustus 2016. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Kurikulum Pendidikan Tinggi Sesuai KKNI, diakses 20 Agustus 2016. DIKTI, 75 Capaian Pembelajaran/Kompetensi Lulusan Program Perguruan Tinggi, diakses 20 Agustus 2016. Everhart, Deb. 3 Characteristics of Competncy Based Learning. 2014 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 123 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Sistem Produksi Industri Agro. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tim BELMAWA DIKTI 2015, Panduan Praktis Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2016, diakses 20 Agustus 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. http://presidenri.go.id/pendidikan/ri-jerman-fokus-pada-kerja-sama-pendidikanvokasi.html. diakses 20 Agustus 2016. http://bisnis.liputan6.com/read/2489058/saatnya-ri-belajar-pendidikan-vokasi-jerman. diakses 20 Agustus 2016.

23 ISBN: 978-602-60613-0-0

Zulhamidi 1, Ester Edwar 2. Jalan Bungo Pasang, Tabing, Padang Politeknik ATI Padang

Recommend Documents