Implementasi Kebijakan E-government Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
Willia Satiawati Patar Rumapea Jericho D. Pombengi ABSTRACK: The Iimplementation policy of e-government in management public service is one of the government programs by making use of information and technology in management public services more effective and efficient. But in reality the service performed has not gone up, therefore, the research is intended to answer questions about How The Implementation policy of e-government in management of public service in the Department of Population and Civil Registration Regency of Mamuju, West Sulawesi province. In this study, researchers used a model of implementation of the George C. Edward III, where the implementation level visits from four aspects which have great impact in policy implementation. Communication is an aspect for the government to inform policy to the public as target group. Adequate resources both human resources and financial resources will be influence the success rate policy. Disposition is the attitude held by implementing policies such as ethics, and commitment to make this policy succeed. The bureaucratic structure is mechanism service operations and the structure of society together implementing agency policies. In this research using descriptive method qualitative research is conducted to 9 informant interviews, direct observations, and search any documents that relate to the policy, even in research aided by interview, a tape recorder, and stationery. The results of research in general explained that the implementation of e-government policies in public service in the Department of Population and Civil Registration Mamuju, West Sulawesi province has not gone up. Keywords: Policy Implementation, Management of Public Service
PENDAHULUAN Sistem pemerintahan yang sentralistik
kepada masyarakat sehingga dapat dihasilkan
menjadi desentralstik saat ini, pada hakekatnya
birokrasi yang kuat, handal dan professional,
merupakan
efisien, produktif serta memberikan pelayanan
penyelenggaranotonomi
daerah
untuk memberikan kewenangan yang luas,
yang prima kepada publik.
nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara
professional
Pelayanan merupakan tugas utama
dan
yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi
berkeadilan.penyelanggaraan otonomi daerah bertujuan
untuk
negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah
menyelenggarakan
jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945
pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab
alinea keempat dan diperjelas lagi dalam 1
keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur
rangka
Negara No 63 tahun 2003 yang menguraikan
publik.
meningkatkan
kualitas
pelayanan
pedoman umum penyelenggaraan pelayanan Untuk
publik. Pelayanan sebagai proses pemenuhan
menghadapi
tantangan
era
globalisasi pemerintah Republik Indonesia
kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara
telah berinisiatif membuat kebijakan untuk
langsung, merupakan konsep yang senantiasa
memanfaatkan
aktual dalam berbagai kelembagaan. Bukan
teknologi
informasi
untuk
membangun electronic government for e good
hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah
governance yang terintegrasi mulai dari tingkat
berkembang lebih luas pada tatanan organisasi
pemerintahan
pemerintah (Sinambela 2006:42-43)
daerah
hingga
ke
pusat
tujuannya adalah infrastruktur ITC yang akan E-government (e-gov) intinya adalah proses
dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama
pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk
untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi, baik
membantu menjalankan system pemerintahan
pusat maupun daerah.
secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal Sesuai
utama dalam pengertian e-government di atas;
sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintah
pemerintah
dalam
adalah
antara
pihaklain. adalahupaya
pemerintah
Simpulannya untuk
tentang eletronik
Nomor pedoman
internet
di
Keterbukaan
Informasi
Publik,
seperti Jakarta, Yogyakatra, Bandung, dan Malang
penggunaan
dan
Negara
Indonesia bahkan beberapa daerah (pemda)
atau
memperlihatkan
kemajuan
cukup
berarti. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa
teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan
perkantoran
tentang
mengirim surat. Jadi e-government sesuai fungsinya,
Aparatur
Elektronik, serta UU NO 14 tahun 2008
pelayanan, berbicara melalui telfon untuk
dengan
Pendayagunaan
menteri
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
masih bisa berhubungan dengan pos-pos
pelayananpemerintah,
keputusan
lingkungan industri Pemerintah dan UU No 11
dengan
masyarakat.Dalam konsep e-gov masyarakat
mendapatkan
dan
umum
pengganti
berhubungan
e-government
13/Kep/M,PAN/1/2003
dapat berjalan lebih efisien. Kendati demikian berarti
Presiden
kebijakan dan strategi Nasional pengembangan
informasi (salah satunya adalah internet)
bukan
Intruksi
Republik Indonesia No 03 tahun 2003 tentang
yang pertama adalah penggunaan teknologi
e-government
dengan
penerapan
pihak-
e-government
di
Indonesia
hinggasaat ini masih ditemukan hambatan dan
e-government
tantangan.Menurut
menyelanggarakan
beberapa
pemerintahan yang berbasis elektronik dalam
2
faktor
Sosiawan yang
(2011)
ada
menghambat
berkembangnya
E-Government
dalam
berada pada garis golongan menengah ke bawah.
pemerintahan Indonesia, antara lain: 1) Belum adanya standarisasi yang jelas
Terlepas dari Indonesia dan kota-kota besar
tentang implementasi e-government dan
yang memanfaatkan e-government, Kabupaten
sosialisasi
bagaimana
Mamuju adalah kabupaten yang terletak di
penyelenggaraan situs pemerintah daerah
provinsi Sulawesi barat dimana provinsi ini
yang riil dan ideal. Artinya walapun
hasil dari pemekaran dari provinsi Sulawesi
undang-undang, peraturan pemerintah dan
Selatan pada 5 oktober 2004, yang memiliki
petunjuk pedoman sudah ada namun
luas daerah 6.787,18 Km2. Untuk mewujudkan
masing-masing
masih
pemerintahan yang bertanggungjawab, efisien,
menerjemahkannya secara sendiri-sendiri
dan efektif, maka pemerintah Kabupaten
karena persoalan petunjuk teknis dan
mamuju
operasionalnya yang tidak jelas dan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“ngambang’.
Pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya
tentang
pemda
2) Belum tersedianya sumber daya manusia
mulai
menerapkan
e-government
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(SDM) yang memadai atau minim dari
mulai
segi
pelaksanaan e-KTP, akte kelahiran, kartu
skill
dan
manajerial
dalam
menerapkan
keluarga,
banyak pemkab dan pemkot yang ragu
pelaksanaannya ternyata banyak mengalami
menerapkan e-government.
kendala-kendala
penerapan
daerah, sehingga bukan hanya masalah
memadai.
dan
di
Dinas
Pencatatan
Sipil
Kabupaten Mamuju diantaranya adalah ;
kurang
1. Sumber
diperparah dengan masih mahalnya sarana
sumber
dan prasarana teknologi ICT.
khususnya bagi pegawai yang bekerja di
belum
tersebut
proses
juga
4) Masih
Masalah
sehingga
e-government
Kependudukan
dalam suprastrukturnya saja tetapi dalam masih
dalm
Kendala – kendala yang terjadi dalam
informasi belum merata hingga daerah-
juga
Namun
implementasinya tidak masimal.
layanan jasa teknologi komunikasi dan
infrastrukturnya
nikah.
seperti
pengelolaan situs pemda sehinga masih
3) Penetrasi pasar hardware dan provider
akte
e-government
meratanya
Literacy
daya,
diantaranya
daya
manusia
langkanya
yang
handal
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan
Daerah
e-government karena mayoritas penduduk
Sulawesi Barat, sehingga membuat e-
kabupaten
government 3
Mamuju,
sendiri
Provinsi
belum
terimplementasi dengan baik. Kemuadian
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
sarana dan prasarana belum memadai
Daerah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi
dikeranakan
Barat.
sebagian
alat
seperti:
computer, alat rekam, dan kamera dalam keadaan rusak serta jumlah staf pegawai METODE PENELITIAN
yang masih kurang 2. Disposisi (sikap), sebagian pegawai yang
Penelitian
ini
menggunakan
jenis
bekerja di Dinas Kependudukan Dan
penelitian dengan Metode Kualitatif yaitu
Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju,
penelitian
Provinsi Sulawesi Barat belum melakukan
menelitikondisi objek yang alamiah dimana
pelayanan yang merata bagi masyarakat,
peneliti adalah sebagai instrument kunci,
melakukan pelayanan dengan melihat
bersifat deskriptif dan menekankan pada proses
status, kedudukan dan suku
analisis data bersifat induktif dan hasil
3. Struktur Birokrasi, masih ada masyarakat
yang
digunakan
untuk
penelitianKualitatif lebih menekankan makna
yang tidak mengikuti SOP yang telah
daripada
ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan
Kualitatif, data dituangkan secara deskriptif
Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju
dalam bentuk laporan dan uraian (Sugiono,
Dalam
penelitian
2006)
Berdasarkan masalah yang ada, dilihat dari 4 aspek dari teori
generalisasi.
Edward III yaitu
Penelitian ini juga didesain untuk
Kominikasi, Sumber daya, Disposisi, dan
memperolehinformasi yang objektif.Penelitian
Struktur Birokrasi. Namun yang menjadi
ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan e-
masalah dalam penelitian ini adalah Sumber
government dalam Penyelenggaraan Pelayanan
daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi
Publik, Khususnya di Dinas Kependudukan
sedangkan Komunikasi tidak di kategorikan
dan
menjadi masalah karena Komunikasi yang
Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
Pencatatan
Sipil
daerah
kabupaten
ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Dalam penelitian Kualitatif, sampel
Sipil Kabupaten Mamuju sudah berjalan dan
dengan baik.
instrument
dipilih
secara
purposive
sampling dimana pengambilan sampel, sumber Sesuai dengan latar belakang diatas
data dengan pertimbangan tertentu, seperti
maka penulis perlu untuk mengkaji dan
orang tersebut dianggap paling tau tentang apa
mencoba
yang
menganalisa
bagaimana
kita
harapkan.
(Sugiyono
2006)
Implementasi Kebijakan E – Government
Pemilihan sampel diambil dari Kepala Dinas
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan 4
dan Pencatatan Sipil, Masyarakat selaku pihak
Data yang diperoleh secara langsung
yang menerima pelayanan publik.
dari
Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kepala
Dinas
kependudukan
penelitian
dan
membutuhkan
pengelolaan
lebih
lanjut,
seperti
dengan
pihak
hasil
wawancara
pemerintah
atau
masyarakat.
dan b.
Pencatatan sipil kabupaten Mamuju 1
Data Sekunder Data yang diperoleh dalam bentuk
orang
jadi, seperti laporan kinerja instansi
2) Sekretaris Dinas kependudukan dan
pemerintah.
Pencatatan sipil 1 orang 3) Staf
objek
dinas
pengelolaan
data
dan
2.
Teknik Pengumpulan Data
informasi administrasi 1 orang 4) Mayarakat pengguna E-Government 6
Teknik pengumpulan data yang digunakan
orang
dalam penelitian ini adalah:
1. Sumber Data
a. Teknik
Berdasarkan
sumbernya
data
mengadakan
dibagi
b. Teknik
yang diperoleh secara langsung dari atau
pihak
pertama.Sedangkan
data
merupakan
data
sumber
pemerintah
dan
buku yang memiliki hubungan dengan e – government dan pelayanan publik untuk digunakan
laporan historis yang tersusun dalam
sebagai
teori
dalam
melengkapi penyusunan skripsi
arsip, baik yang dipublikasikan maupun (Lubis,
Metode yang digunakan adalah metode
2010:175).
deskripsif penelitian
Sumber data yang penulis gunakan
dan ini
metode
induktif.
bermaksud
Dimana membuat
“penyenderaan” secara sistematis, factual, dan
dalam penelitian ini adalah: a.
meneliti
c. Mengumpulkan informasi melalui buku-
umumnya berupa bukti, catatan, atau
dipublikasikan
tulisan
yaitu
dengan penelitian.
yang
melalui media perantara.Data sekunder
tidak
langsung
dokument pemerintah yang berhubungan
sekunder
diperoleh peneliti secara tidak langsung
yang
jawab
Dokumentasi,
bahan-bahan
yang
riset
tanya
dengan
pengguna layanan web pemerintah.
sekunder.Data primer merupakan data
asli
yaitu
dengan pihak pemerintah dan masyarakat
menjadi 2, yaitu data primer dan data
sember
wawancara,
akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.
Data primer 5
Metode deskriptif yaitu memberikan
finansial seperti gedung kantor, mobil
gambaran yang jelas mengenai keadaan yang
pelayanan, komputer, kamera, alat rekam,
diteliti.Dimulai dengan mengumpulkan data,
pengeras suara dan kelengkapan lainnya
diklasifikasikan,
belum memadai dikarenakan anggraran
dianalisis
kemudian
diinterpretasikan.
daerah yang sangat sedikit diperuntuhkan untuk
Pendekatan
kualitatif
mengikuti
Dinas
Pencatatan
metode induktif dimulai dengan data empiris,
Kependudukan
dan
Masyarakat
tidak
Sipil.
dibebankan biaya dalam mengurus e-KTP,
diikuti dengan berbagai ide absrak, dilanjutkan
akte nikah, akte kelahiran, dan kartu
dengan menghubungkan ide dengan data, dan
keluarga (KK) karena biaya pelaksanaan
diakhiri dengan menggabungkan, ide dengan
kebijakan ini diambil dari APBN/APBD.
data sehingga lebih interaktif.
C. Disposisi: Sesuai dengan hasil wawancara 9 informan dapat menjelaskan bahwa sikap
PEMBAHASAN Hasil wawancara yaang telah dilakukan
para implementor belum baik karena masih
kepada 9 orang informan telah duraikan dan
ditemukan adanya masyarakat yang tidak
dideskrripsikan, maka dapat dibuat rangkuman
puas karena pegawai memberikan pelayan
sesuai dengan fokus penelitian, yaitu sebagai
tidak merata kepada masyarakat yaitu
berikut:
mendahulukan keluarga atau orang yang mereka
A. Komunikasi: Semua informan yang telah diwawancarai kamunikasi
menyatakan antara
pemimpin
sepenuhnya
keluarga
mendukung
terhadap
kebijakan
e-
kelahiran, dan kartu keluarga (KK). D. Struktur
(KK)
Birokrasi:
Semua
informan
mengatakan bahwa struktur birokrasi di
dimengerti dan dipahami dengan baik.
Kantor
B. Sumber Daya: Dari hasil wawancara
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju sudah
informan menjelaskan bahwa kebijakan e-
tertata dengan jelas dan mudah untuk
government seperti e-KTP, akte nikah, akte
dilakukan, prosedur untuk pembuatan e-
kelahirandan kartu keluarga (KK), sumber daya
baik
government seperti e-KTP, akte nikah, akte
government seperti e-KTP, akte nikah, akte kartu
pemerintah
pemimpin/pegawai
dengan
sangat baik dimana informasi kebijakan e-
dan
untuk dilayani, semua
unsur/komponen
bahwa
pegawai serta pegawai dengan masyarakat
kelahiran,
kenal
KTP, akte nikah, akte kelahiran dan kartu
pelaksana kebijakan sudah sangat
keluarga yaitu pemohon memasukkan
memadai dilihat dari beban kerja yang ada
berkas ke loket penerimaan, kemudian
serta jumlah pegawai, namun sumber daya
berkas diverifikasi oleh petugas loket, jika 6
tidak lengkap akan dikembalikan ke
Kabupaten Mamuju tidak sesuai dengan
pemohon namun jika lengkap dilanjutkan
kebutuhan kantor Dinas Kependudukan dan
dengan permintaan blangko cetak KK dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Dalam
KTP, kemudian pencetakan dokumen oleh
penelitian ini hasil kebijakan dilihat dari empat
operator, hasil cetakan diserahkan ke loket
aspek, yaitu: aspek komunikasi, sumber daya,
penyerahan berkas dan dilanjutkan dengan
disposisi, dan struktur birokrasi., 4 aspek
penyerahan dokumen KK/KTP tercetak ke
tersebut
pemohon.. Standar operasional prosedur
implementasi kebijakan e-government dalam
(SOP) dalam pelaksanaan ini telah tersedia
penyelenggaraan pelayan publik di Dinas
dan
Kependudukan
dapat
dipahami
oleh
pihak
implementor, seperti yang telah dilakukan
akan
menjelaskan
dan
Pencatatan
tentang
Sipil
Kabupaten Mamuju.
setiap hari, namun dalam pelaksanaannya a. Aspek
seringkali tidak maksimal di karenakan masih
ada
masyarakat
yang
pernyataan
tidak
informan
mengikuti prosedur yang sudah di tetapkan yaitu berkas
yang dimasukkan
Komunikasi: yang
Sesuai
disampaikan
bahwa
informasi
dengan oleh tentang
kebijakan e-government seperti e-KTP,
tidak
akte nikah, akte kelahiran, dan kartu
lengkap sehingga membuat pelayanan
keluarga
tidak bisa dilanjutkan.
(KK)
sosialisasikan
kepada
masyarakat melalui surat edaran dan Implementasi
Kebijakan
e-government
pegawai turun langsung ke lokasi/lapngan
seperti pelayanan e-KTP, akte nikah, akte
melakukan sosialisasi dan sebagian besar
kelahiran, dan kartu keluarga (KK) yang
masyarakat sudah memahami.Kominikasi
dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan
antara pemimpin dengan pegawai juga
Pencatatan
cukup baik sehingga pegawai dapat
Sipil
berdasarkan
hasil
Kabupaten penelitian
Mamuju melalui
malakukan
wawancara, observasi, dan studi kepustakaan
kebijakan
sesuai
dengan
instruksi dari pemimpin.
menunjukkan bahwa kebijakan tidak berjalan
b. Aspek sumber daya: Penelitian yang telah
dengan maksimal disebabkan karena sumber
dilakukan bahwa dalam implementasi
daya finansial seperti gedung kantor, mobil
kebijakan e-government seperti e-KTP,
pelayanan, komputer, kamera, alat rekam,
akte nikah, akte kelahiran, dan kartu
pengeras suara dan kelengkapan lainnya belum
keluarga (KK) sumber daya manusia
memadai, hal itu terjadi karena pasokan
sebagai
anggaran Pemerintah Daerah kepada Dinas
memadai dilihat dari beban kerja yang
Kependudukan
ada, sumber daya manusia salah satu
dan
Pencatatan
Sipil
7
pelaksana
kebijakan
sudah
faktor penentu berhasil tidaknya sebuah
dengan prosedur yang ada serta kurang
kebijakan
memperhatikan
diimplemantasikan.
Namun
keseimbangan
daerah,
sumber daya finansial seperti gedung
agama, dan suku, hal tersebut sangat
kantor, mobil pelayanan, komputer, alat
sesuai dengan teori dari Edward III yang
rekam, kaamera dan kelengkapan lainnya
mengungkapkan bahwa kecakapan dalam
belum memadai sehingga pagawai kurang
melaksanakan kebijakan itu belum cukup
maksimal memberikan pelayanan kepada
tanpa adanya komitmen yang dimiliki
masyarakat
oleh
dan
masyarrakat
yang
pelaksana
program
untuk
menerima pelayanan juga tidak merasa
melaksanakan program ini dengan baik,
nyaman
oleh
berada
kantor
Dinas
Pencatatan
Sipil
komitmen lagi dan tidak memandang
Kabupaten Mamuju, itu artinya proses
suku, agama dalam melakukan pelayanan
implementasi
kepada
Kependudukan
di
dan
kebijakan
mengalami
karena
itu
masyarakat.
kendala dalam hal ketersediaan sumber
unsur/komponen
daya finansial sehingga masyarakat tidak
pemimpin/pegawai
mendapat pelayanan yang maksimal dan
sepenuhnya
pegawai
implementasi
tidak
pelayanan
yang
dapan
memberikan
maksimal
kepada
pemerintah
lebih
Semua
pemerintah
baik
mendukung
terhadap kebijakan
program e-government
seperti e-KTP, akte nikah, akte kelahiran,
masyarakat. Masyarakat tidak dibebankan
dan kartu keluarga (KK).
biaya administrasi untuk memperoleh e-
d. Aspek struktur birokrasi: Semua informan
Ktp, akte nikah, akte kelahiran, dan kartu
mengatakan bahwa struktur birokrasi di
keluarga (KK) karena pemerintah telah
Kantor
memberikan secara gratis, karena biaya
Pencatatan
pelaksana kebijakan ini diambil dari
sudah tertata dengan jelas dan mudah
APBD/APBN.
untuk
c. Aspek Disposisi atau sikap: Penelitian
Dinas
Kependudukan
Sipil
Kabupaten
dilakukan,
pembuatan
Mamuju
prosedur
e-KTP, akte nikah,
para implementor belum terlalu baik
pemohon memasukkan berkas ke loket
dikarenakan
sebagian
penerimaan, kemudian berkas diverifikasi
masyarakat yang tidak mendapatakan
oleh petugas loket, jika tidak lengkap akan
perlakuan baik seperti sebagian pegawai
dikembalikan ke pemohon namun jika
masih melihat status, suku, dan hubungan
lengkap dilanjutkan dengan permintaan
keluarga dalam melakukan pelayanan
blangko cetak KK dan KTP, kemudian
yang artinya pemerintah kurang komitmen
pencetakan dokumen oleh operator, hasil 8
keluarga
akte
kelahiran
ada
kartu
untuk
yang dilakukan menjelaskan bahwa sikap
masih
dan
dan
yaitu
cetakan diserahkan ke loket penyerahan
yang dilihat dari proses implementasi dan hasil
berkas
dari kebijakan sebagai berikut:
dan
dilanjutkan
dengan
penyerahan dokumen KK/KTP tercetak ke Proses implementasi yang dilakukan di
pemohon.. Standar operasional prosedur
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
(SOP dalam pelaksanaan ini telah tersedia dan
dapat
dipahami
oleh
Sipil Kabupaten Mamuju dilihat dari empat
pihak
aspek yaitu:
implementor, seperti yang telah dilakukan setiap hari, namun dalam pelaksanaannya
1) Komunikasi antara implementor dengan
seringkali tidak maksimal di karenakan masih
ada
mengikuti
masyarakat prosedur
yang
yang
masyarakat cukup baik..
tidak
sudah
2) Sumber
di
pelaksanaan
daya
manusia
kebijakan
dalam
ini
sudah
tetapkan yaitu berkas yang dimasukkan
memadai, namun sumber daya finansial
tidak
sangat tidak memadai.
lengkap
sehingga
membuat
pelayanan tidak bisa dilanjutkan.
3) Disposis atau sikapimplementor dalam memberikan
Empat aspek tersebut saling berkaitan
hasil
menggambarkan
penelitian bahwa
secara
dilihat dari keramahan dan sopan santun
umum
kebijakan
kepada
masyarakat belum terlalu baik, jika
satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, sehingga
pelayanan
sudah baik, namun disisi lain masih
e-
terdapat pegawai yang melihat suku,
government seperti pelayanan e-KTP, akte
status dan agama dalam memberikan
nikah, akte kelahiran, dan kartu keluarga di
pelayanan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4) Struktur birokrasi dalam pelaksanaan
Kabupaten Mamuju belum berjalan dengan
kebijakan sudah jelas, namun masih ada
maksimal, dilihat dari hasil dari implementasi
masyarakat
kebijakan tersebut.
yang
tidak
mengikuti
prosedur yang sudah ditetapkan. Dari keempat aspek tersebut menyatakan
KESIMPULAN
bahwa yang dilakukan pemerintah dalam Berdasarkan hasil dari penelitian yang
pelayanan e-government seperti e-KTP, akte
telah dideskripsikan didalam bab 4 tentang
nikah, akte kelahiran, kartu keluarga (KK)
implementasi kebijakan e-government dalam
kepada masyarakat belum efektif dan efisien
penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan Kabupaten
dan
Mamuju,
Pencatatan maka
dapat
dilihat dari sumber daya finansial yang tidak
Sipil
memadai, masyarakat yang belum mengikuti
ditarik
prosedur dengan baik, pegawai yang masih
kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian
9
melayani dengan melihat suku, agama, dan
Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. Reformasi
hubungan keluarga.
pelayanan publik. Jakarta: Bumi Aksara
SARAN
Tangkilisan, Hessel Nogi. S. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset
Berdasarkan kesimpulan dari hasil
2003
penelitian, maka saran yang penulis dapat sampaikan
kepada
Kependudukan
Pemerintah
dan
Dinas
Pencatatan
Tangkilisan, Hessel Nogi. S. Kebijakan Yang
Sipil
Membumi. Jakarta: Lukman Offset.2003
Kabupaten Mamuju, yaitu: 1)
Sosiawan, Edwi Arief. 2012. “Tantangan dan
Komunikasi antara implementor kebijakan
Hambatan dalam Implementasi E-Government
dengan kelompok penerima kebijakan
di Indonesia”.
(masyarakat) dipertahankan dan kalau bisa di tingkatkan lagi 2)
Sumber
daya
Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif. finansial
harus
ada
Kualitati R dan D: Bandung
pengadaan gedung kantor yang lebih Sumber Lain:
memadai dengan melihat jumlah pegawai dan kenyamanan masyarakat penerima pelayanan,
dan
mobil
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003
pelayanan, UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 14 tahun
komputer, alat rekam, kamera yang masih
2008
belum memadai. 3)
Disposisi atau sikap pemerintah dalam memberikan
pelayanan
semakin
ditingkatkan lagi dan semakin memiliki komitmen yang basar untuk membuat kebijakan ini berhasil dengan baik 4)
Struktur birokrasi dalam pelaksanaan ini perlu ditingkatkan lagi, agar pemerintah dan masyarakat lebih konsisten untuk mengikuti SOP.
DAFTAR PUSTAKA Budiono,
B,
2003.
Pelayanan
prima
Perpajakan, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
10
