KINERJA BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN LIKUPANG SELATAN
Reinaldi Gisberd Sasundame Patar Rumapea Joyce Jacinta Rares Abstract : This research aims to know the performance of The Village Council Deliberations in the Organization of the Government on the District Southern Likupang. The Village Council Deliberations is a legislative institution of the village stand on behalf of the community. The Village Council Deliberations is an institution which has the task to set the rules of the village, accommodating and channelling the aspirations of the community. But in fact came the gap between reality and expectations, which in the exercise of duty Village Council Deliberations is not maximum The methods used in this research is qualitative, descriptive with the techniques of primary and secondary data collection is done with the interview, observation and documentation study. As for being informants among other things: 1 the head of district, 7 the village chief, 7 head of The Village Council Deliberations and 14 people total informants is 29 people in 7 villages in district South Likupang. The research results showed that the performance of The Village Council Deliberations in district South Likupang seen from the implementation of functions which in size with performance measurement indicators (Productivity, Responsiveness, quality of service, corporate responsibility and accountability) is still not optimal. For example in carrying out the task of supervision in all lines is still insufficient, additionally in the hold and disburse the aspirations of society also have yet to pan out. His stuff is so in conducting the election of the members Village Council Deliberations there are often government intervention from the village, it does have an impact on the performance of the membership many inactive in the Organization's work does work. Views of the administrative management are still very bad. So is the case with transparent from The Village Council Deliberations to society that votes haven't been fullest. Referring to the conclusions above, shall recommend in a good cooperation between Government, communities, villages, with The Village Council Deliberations, then County Government shall facilitate the work of The Village Council Deliberations by holding trainings, the main thing in this case is also the awareness and responsibility of each Member of The Village Council Deliberations in their job they are already on the community entrust to them. Keys Words: Performance, The Village Council Deliberations
masing, sehingga betapa penting posisi desa
PENDAHULUAN Dalam amanat Undang Undang Dasar
dalam suatu daerah, karena dari desa sendiri
1945 indonesia, adalah negara kesatuan yang
pembangunan itu di mulai. untuk itu mekanisme
terdiri dari provinsi, kabupaten/kota sampai ke
penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat
titik terkecil dari Negara tersebut yaitu Desa.
didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa
Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sistem pemerintahan daerah akan berhubungan
sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur
dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
kelembagaan dan mekanisme kerja di semua
Karena dalam hal ini sistem yang di anut oleh
tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan
Indonesia adalah sistem desentralisasi yang
desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan
dalam hal ini pemerintah pusat memberikan
pemerintahan
keluasan untuk mengurus daerahnya masing– 1
yang
peka
terhadap
perkembangan dan perubahan yang terjadi
membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”
dalam masyarakat.
Konsepsi
Pada masa awal reformasi dan jatuhnya
memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada
otonomi daerah, maka sesudah reformasi di
Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan
keluarkanlah Undang – Undang nomor 22 tahun pemerintahan
daerah
Desa
Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk
dari akfivis dan mahasiswa pro reformasi adalah
tentang
Perwakilan
sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-
rezim orde baru dimana yang menjadi tuntutan
1999
Badan
Perwakilan Desa adalah untuk memperkenalkan
yang
adanya lembaga legislatif, dan mempunyai
menjadi cikal bakal otonomi daerah yang
kewenangan-kewenangan
kemudian sekarang sudah di refisi dan menjadi
legislasi
pada
umumnya di Desa.
Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 ,yang
Hal ini berbeda dengan Undang-undang
di sertai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72
Nomor 32 Tahun 2004. Badan Perwakilan Desa
tahun 2005 yang merupakan turunan dari
yang semula diharapkan dapat menjalankan
Undang - Undang no 34 tahun 2004 dan
fungsi check and balance di desa, telah
kemudian undang undang yang terahir adalah
dikurangi perannya. Di desa, berdasarkan
Undang – Undang no 6 tahun 2014 dan
undang-undang
Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 tentang
ini,
tidak
mengenal
lagi
lembaga perwakilan. Yang ada adalah lembaga
desa yang baru saja akan di implementasikan
permusyawaratan desa yang disebut dengan
pada tahun 2015 nanti yang lebih menguatkan
Badan Permusyawaratan Desa. Pada pasal 209
posisi desa dengan otonomi desa itu sendiri.
undang-undang tersebut dijelaskan bahwa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan
“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”
merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis
Dari sini kemudian berlanjut pada
yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD yang
hubungan antara Kepala Desa dan Badan
direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD)
Permusyawaratan
yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Desa.
Jika
sebelumnya
Undang-undang nomor 22 tahun 1999 telah
2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan
memberikan legitimasi kepada BPD untuk
Desa (BPD). Pembahasan mengenai Badan
melakukan pengawasan yang penuh terhadap
Perwakilan Desa dan Kepala Desa dalam
pelaksanaan
undang-undang yang lama (UU No. 22 Tahun
pemerintahan
seorang
Kepala
Desa. Kepala Desa, berdasarkan undang-undang
1999) pasal 104 dinyatakan bahwa
nomor 22 tahun 1999 bertanggung jawab
“Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, serta
kepada rakyat melalui BPD (Badan Perwakilan
2
Desa) dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Produktivitas,
tugasnya pada Bupati. Sedangkan Undang-
Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabililas
undang nomor 32 tahun 2004 sama sekali tidak memberikan
legitimasi
untuk
Kualitas
pelayanan,
Banyak masalah yang sering timbul
itu.
dalam kinerja dari BPD itu sendiri, berdasarkan
Pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada
hasil
peraturan pemerintah.
menemukan masalah masalah central yang
BPD adalah organisasi yang absolute yang
dalam
hal
ini
survai
dari
peneliti,
peneliti
timbul dilokasi penelitian antara lain : dimana
suatu
BPD tidak mewadahi aspirasi dari masyarakat,
perwujudan aspirasi dari masyarakat. Kinerja
pengetahuan dari anggota BPD masih kurang
dari BPD saat ini patut kita kaji bersama
dalam hal undang – undang yang mengatur
berhubungan
Menurut
tugas, pokok dan fungsi dari BPD itu sendiri,
Prawirosentono (l999:l9) “Performance atau
kemudian BPD hanya alat pembenaran dari
kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai
pemerintah desa, dalam hal ini masalah
dengan
merupakan
pra
kinerja
oleh seseorang atau sekelompok orang dalam
Masalah di atas berdasarkan pra survai
suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan
peneliti tidak hanya muncul di Kecamatan
tanggung jawab masing-masing, dalam rangka
Likupang Selatan tapi banyak muncul juga
upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan
dalam desa–desa tertentu di Propinsi Sulawesi
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai
utara. Berhubungan dengan pembenaran tentang
dengan moral maupun etika". Menurut Lawler
pra survai dari peneliti yang pertama ketika
dkk
(Performance)
BPD tidak mewadahi aspirasi dari masyarakat,
merupakan suatu struktur yang kompleks van
menurut penelusuran dari peneliti dimana BPD
mencerminkan kriteria dan standar – standar
sebagai organisasi legislatif desa yang berfungsi
yang digunakan oleh pengambil keputusan
mewadahi aspirasi masyarakat tidak berjalan
dalam menilai berfungsinya suatu organisasi.
dengan baik , karena dalam hal ini BPD tidak
Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan
pernah
suatu metode untuk menilai kemajuan yang
menjaring aspirasi masyarakat untuk di tindak
telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang
lanjuti,
ditetapkan.
berperan
berhubungan dengan organisasi BPD itu sendiri
sebagai alat komunikasi dan alat manajemen
Misalnya rapat pembentukan panitia pemilihan
untuk memperbaiki kinerja organisasi (LAN
kepala desa dan lain – lainnya BPD dalam hal
2002).
ini tidak menyadari posisinya begitu sangat
(LAN
2002)
kinerja
Pengukuran
kinerja
Dwiyanto (1995: 9) mengemukakan
mengadakan
BPD
rapat
hanya
dalam
rangka
mengadakan
rapat
penting dalam kehidupan masyarakat desa,
beberapa indikator yang dapat digunakan dalam
masyarakat
mengukur
berhubungan langsung dengan kepala desa
kinerja
birokrasi
public
yaitu: 3
desa
kebanyakan
langsung
untuk menyampaikan aspirasinya dan tak
unsur yang terkait dalam masalah yang di teliti,
melalui BPD, Kurangnya pemahaman dari
yaitu Camat 1 orang, Ketua BPD 7 orang,
anggota BPD tentang aturan yang berlaku, serta
Kepala Desa 7 orang, Masyarakat 2 orang / desa
BPD hanya di gunakan sebagai alat pembenaran
jumlah 14 orang total responden 29 orang/ 7
kepala desa . Dari masalah masalah yang
desa
peneliti temukan tersebut sehingga peneliti
D. Fokus Penelitian
menilai bahwa kinerja dari BPD itu sendiri
Fokus dalam penelitian Adalah Kinerja
masih sangat rendah. Berdasarkan uraian-uraian
(Badan
di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan
penyelenggaraan
Desa pemerintahan
dikemukakan oleh Dwiyanto ( 1995) yaitu
Di
Produktivitas
kecamatan Likupang Selatan.
efisiensi),
A. Jenis Penelitian ini
E. menggunakan
(mengukur
efektivitas
responbilitas,
dan
akuntabilitas,
responsivitas, dan kualitas pelayanan.
METODE PENELITIAN
Penelitian
Dalam
ukur dengan indikator indikator kinerja yang
Dalam Desa
Desa
penyelenggaraan pemerintahan Desa, yaitu di
penelitian dengan judul "kinerja BPD (Badan Permusyawarahan
Permusyawaratan
Teknik Pengumpulan Data
metode
Dalam dalam penulisan ini penulis
kualitatif. Yang dimaksudkan dengan metode
menggunakan beberapa cara pengumpulan data
kualitatif menggambarkan dan mendeskripsikan
yaitu:
atau menjelaskan peristiwa yang sebernarnya
1. Pengumpulan data primer
pada masa sekarang. Menurut (Sanafia 1999)
Surachman Winarto (1980:163) data primer
tujuan penelitian kualitatif untuk membuat
adalah data langsung dan segera di peroleh
pencandraan secara sistematis , faktual dan
dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan
akurat mengenai fakta fakta dan sifat sifat
kasus data ini di peroleh melalui wawancara
populasi atau daerah tertentu.
atau interview 2. Pengumpulan data sekunder
B. Lokasi Penelitian Lokasi yang di pilih dalam penelitian
Surachman
Winarto
(1980:163)
data
adalah Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten
sekunder adalah data yang lebih dulu di
Minahasa Utara, dengan desa masing-masing
kumpulkan oleh orang lain di luar penyidik
yaitu ( Paslaten, Kokoleh I, Kokoleh II, Werot,
sendiri
Batu, Kaweruan, dan Wangurer ).
Data yang di maksud dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:
C. Informan Penelitian
a. Wawancara/interview:
Adapun yang menjadi sumber data
teknik
ini
digunakan untuk menjaring data primer
(informan) dalam penelitian ini di ambil dari 4
yaitu dengan melakukan Tanya jawab
1.
Reduksi data, mereduksi data berarti
langsung dengan responden / informan
merangkum, memilih hak-hak pokok yang
dengan
penting, dicari tema dan polanya. Dengan
berpedoman
dengan
daftar
pertanyaan yang di sampaikan lebih dulu.
demikian data data yang telah direduksi
b. Observasi : yaitu dengan melakukan
akan memberikan gambaran yang lebih
pengamatan
secara
langsung
terhadap
jelas dan mempermudah peneliti untuk
gejala atau fenomena yang di teliti. Teknik
melakukan pengumpulan data selanjutnya,
ini digunakan untuk memperdalam data
dan mencari bila diperlukan.
yang diperoleh melalui wawancara.
2.
c. Studi dokumentasi : yang digunakan untuk memperoleh
data
sekunder
data.
Penyajian
data
ini
dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
yang
bagan, hubungan antara kategori, flowchart
berhubungan dengan objek yang di teliti
dan sejenisnya, atau dilakukan penyajian
dengan
data dengan teks yang bersifat naratif.
cara
mengumpulkan,
mengklasifikasi dan mempelajari data –
F.
Penyajian
3.
Penarikan
kesimpulan
dan
verifikasi,
data yang telah tersedia pada unsur terkait.
kesimpulan dalam penelitian kualitatif
Teknik Analisa Data
adalah merupakan temuan baru yang
Penelitian ini merupakan penelitian
sebelumnya belum pernah ada. Temuan
kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini
dapat berupa deskripsi data gambaran suatu
teknik analisis data ialah analisis deskriptif
objek yang sebelumnya masih remang–
kualitatif.
remang atau gelap sehingga setelah diteliti
Menurut Ardhanal (Dalam Moleong 2002:
103)
merupakan
menjelaskan
proses
mengorganisasikan
mengatur ke
dalam
analisis
data
urutan
data,
suatu
pola,
menjadi jelas, dapat berupa hubungan causal atau interaktif, hipotesis atau teori. PEMBAHASAN a. Produktivitas
kategori dan satuan uraian dasar. Penelitian
Produktivitas
analisis data deskriptif kualitatif berdasarkan
direduksi.
Istilah
reduksi
erat
dengan
efektivitas pencapaian hasil dan efisiensi
pada tabel frekuensi yaitu hasil pengumpulan data
berhubungan
pengelolaan
menurut
atau
penggunaan
sumber.
Menurut The Liang Gie (1962:7) efisien
(Moleong : 1989), dalam penelitian kualitatif
adalah pengertian yang menggambarkan
ialah sebagai merangkum data, memilih hal-hal
adanya perbandingan terbalik antara suatu
pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.
usaha dengan hasil yang di capai dalam
Langkah-langkah dalam analisis data yaitu
usaha tersebut. Perbandingannya di lihat dari
sebagai berikut:
dua segi:
5
1. Di lihat dari segi hasil, suatu usaha dikatakan efisien kalau usaha itu memberikan hasil yang terbaik, baik mutu maupun jumlah. 2. Dari segi usaha, suatu usaha di katakan efisien kalau suatu hasil yang di kehendaki dapat di capai dengan usaha yang ringan.
berjalan secara efisien karena dalam hal ini. Menurut beberapa informan di desa ini BPD belum
menyikapi kinerja dari BPD di dua desa ini. Menyikapi masalah pada poin ini dimana desa Werot dan Kokoleh Satu yang belum
dalam suatu perbuatan. Setiap perbuatan
menjalankan
yang efisien, tentu saja juga berarti efektif,
kerja
Dilihat dari penjelasan dan rangkuman
yang
baik
antara
BPD,
melibatkan ketiga unsur di atas, jika satu
antara definisi mengenai produktivitas di
unsur di atas tidak di libatkan maka pasti
atas dengan tugas pokok dan wewenang dari
produk perdes tersebut tidak akan selesai dan
BPD, Poin pertama yang di bahas adalah
akan memiliki banyak hambatan.
fungsi dari BPD dalam membahas peraturan
Poin kedua adalah pengawasan peraturan
desa,
desa, peraturan kepala desa dan kinerja
berdasarkan, hasil observasi dan wawancara,
kepala desa, menurut hasil penelitian, dalam
yang di temui di lapangan untuk lima desa Kokoleh
sama
dalam merancang peraturan desa harus
ini peneliti mencoba mengkombinasikan
Batu,
baik,
Pemerintah desa dan Masyarakat. Karena
wawancara maka dalam poin produktivitas
yaitu
dengan
dengan baik, dalam hal ini perlu adanya
telah di capai.
ada
ini
desa yang sudah menjalankan poin ini
yang di kehendaki dengan perbuatan itu
yang
fungsi
seharusnya kedua desa ini mengikuti kelima
karena di lihat dari hasil, tujuan, atau akibat
kepala
yang
masyarakat pun masih kurang puas dalam
suatu efek atau akibat yang di kehendaki
dengan
Perdes
kedua desa tersebut. Dari segi kepuasan
Yogyakarta, ( 2000 : 109 ) efektivitas adalah
bersama
membuat
berhubungan langsung dengan masyarakat
Sedangkan menurut Staf Dosen BPA UGM
desa
pernah
hal ini kinerja dari BPD di kecamatan
Dua,
Likupang Selatan belum efisien. Karena dari
Kaweruan, Wangurer, dan Paslaten sudah
tujuh desa di kecamatan Likupang Selatan
berjalan efisien, karena dilihat dari hasil
hanya dua desa saja yang dari segi
BPD di lima desa ini sangat aktif dalam
pengawasan
mengeluarkan Perdes dan merevisi Perdes
sudah
efisien
yaitu
desa
Kaweruan dan Desa Wangurer. Tapi lima
yang di nilai tidak sesuai lagi dengan kondisi
desa yang tersisa, dalam pengawasan masih
masyarakat yang ada. Masyarakat juga
belum maksimal, karena banyak di temukan
merasa puas dengan kinerja dari BPD.
pelanggaran-pelanggaran perdes, kemudian
Sementara dua desa terakhir yaitu desa
ada juga yang dalam pengawasan pada
Werot dan desa Kokoleh Satu, belum
pemerintah 6
desa
masih belum efisien.
Sehingga efek kinerja dari BPD pada poin
tersisa, yaitu desa Kokoleh Satu dan Werot
kedua ini belum dirasakan penuh oleh
dalam menjalankan fungsinya mereka belum
masyarakat. Seharusnya BPD di lima
desa
efisien karena, menyangkut hal ini mereka
ini haruslah proaktif dalam melakukan
tidak menyediakan forum untuk masyarakat
pengawasan secara keseluruhan baik itu
menyampaikan aspirasi mereka untuk di
pengawasan
desa,
tindak lanjuti. Untuk desa Kokoleh Satu
pengawasan Perdes, maupun pengawasan
sendiri BPD dalam mengambil keputusan
pembangunan desa. BPD seharusnya setiap
hanya dilakukan berdasarkan pemikiran
bulannya harus melaporkan ke masyarakat
sendiri,
hasil dari pengawasan tersebut, apalagi yang
Kepuasan masyarakat kedua desa ini masih
berhubungan erat dengan anggaran, karena
sangat rendah dalam menanggapi fungsi
dalam hal ini BPD merupakan Badan yang
BPD yang satu ini.
independent dan merupakan representatif
b. Kualitas Pelayanan
kinerja
pemerintah
tanpa
melibatkan
masyarakat.
dari masyarakat. Dalam pengawasan perdes
Kualitas pelayanan adalah sarana untuk
pun harus di laksanakan dengan baik dan
mencapai kepuasan dan ikatan. Tujuan
tegas sesui dengan amanat Undang –
keseluruhan
bisnis
bukanlah
Undang, itu di lakukan agar masyarakat
menghasilkan
produk
dan
menjadi disiplin dan tidak melanggar Perdes
bermutu, melainkan pelayanan yang prima.
yang telah di buat bersama tersebut.
Oleh karena itu, memberikan mutu yang
Poin terahir adalah fungsi BPD dalam
tinggi dan pelayanan yang prima adalah
menggali, menampung, merumuskan dan
suatu keharusan apabila ingin mencapai
menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Untuk
loyalitas konsumen. Gerson ( 2001:4)
poin ini di kecamatan Likupang Selatan
Berdasarkan
barulah desa Kaweruan, Palaten, Batu,
simpulkan
Wangurer, dan Kokoleh Dua yang sudah
berhubung dengan produk yang di ciptakan
menjalankan itu dengan efisien dan efektif,
oleh BPD, apakah dia sudah sesuai dengan
mereka menggunakan fasilitas rapat dan
permintaan masyarakat atau tidak, sehingga
arisan jaga yang dilangsungkan di setiap
mencapai kepuasan dari masyarakat sendiri
minggunya di masing-masing jaga, dalam
sebagai
rapat itu BPD yang ada di jaga tersebut
wawancara dan hasil observasi yang bicara
wajib
mendengarkan
soal kualitas pelayanan BPD di kecamatan
aspirasi dari masyarakat. Ada juga yang
Likupang Selatan ini, BPD yang ada di lima
membuka rumah sebagai rumah aspirasi bagi
desa
masyarakat. Sementara untuk dua desa yang
Kokoleh Dua, Batu dan Wangurer di katakan
untuk
hadir
dan
7
konsep bahwa
konsumen.
yakni
desa
untuk
jasa
diatas kualitas
dapat
di
pelayanan
Berdasarkan
Kaweruan,
yang
hasil
Paslaten,
sudah
baik
pembangunan
organisasi publik dalam menjalankan misi
infrastruktur desa, maupun peraturan desa
dan tujuannya, terutama untuk memenuhi
yang sudah dibuat. Kepuasan masyarakat
kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang
dengan hasil yang di buat oleh BPD sudah di
rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan
katakan baik. Segala program yang di
antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
tetapkan sudah berpihak pada masyarakat.
Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa
Sementara dua desa yang tersisa yaitu desa
Responsivitas adalah kemampuan dari BPD
Werot dan Kokoleh Satu dari segi pelayanan
menjawab kebutukan masyarakat sebagai
belum
penyebabnya
pengguna jasa. Berdasar hasil wawancara
menurut beberapa informan di desa tersebut,
dan hasil observasi yang telah di lakukan di
BPD didesanya dalam mengambil kebijakan
sinkronkan dengan kedua teori yang ada di
untuk pembangunan dan lain sebagainya
atas
belum melibatkan masyarakat, mereka hanya
masyarakat, dalam hal ini BPD di kecamatan
menggunakan pikiran pikiran mereka sendiri
Likupang Selatan untuk lima desa yaitu Desa
tanpa melibatkan masyarakat desa.
Batu, Kaweruan, Wangurer, Kokoleh Dua,
di
.Baik
katakan
dari
baik.
c. Responsivitas
dalam
menjawab
permintaan
dan Paslaten sesuai dengan hasil Observasi
Menurut Agus Dwiyanto dkk,(2006:62).
dan wawancara sudah sudah dikatakan
Responsivitas adalah kemampuan birokrasi
menjawab kebutuhan dan tuntutan dari
untuk mengenali kebutuhan masyarakat,
masyarakat dengan baik, dalam pengambilan
menyusun agenda dan prioritas pelayanan
keputusan untuk masyarakat, BPD selalu
serta mengembangkan program – program
melibatkan pemerintah desa dan masyarakat
pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan
desa. sehingga menurut beberapa informan
aspirasi
masyarakat.
Secara
singkat
yang di ambil dari unsur masyarakat sangat
dikatakan
sebagai
puas dengan apa yang BPD buat saat ini.
pengukuran daya tanggap birokrasi terhadap
Sementara untuk desa Woret dan Kokoleh
harapan,
dan
Satu menurut beberapa informan dari unsur
tuntutan pengguna jasa. Menurut Hassel
masyarakat di desa ini, menyampaikan
Nogi
177)
bahwa mereka belum puas dengan kinerja
Responsivitas menunjuk pada keselarasan
BPD di desa mereka, karena BPD di desa
antara program dan kegiatan pelayanan
mereka di nilai tidak peka dengan persoalan
dengan
persoalan
responsivitas
S.
dapat
keinginan,
serta
Tangkilisan
aspirasi
(2005
kebutuhan
:
masyarakat.
Responsivitas dimasukkan dalam salah satu
menggambarkan
kebutuhan
masyarakat pada umumnya.
indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung
dan
d. Responsibilitas
kemampuan 8
kebutuhan
Responsibilitas
menjelaskan
apakah
pemahaman mereka tentang tugas mereka
pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu
masih sangat kurang, selain itu pelatihan –
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
pelatihan dan studi banding masih jarang di
administrasi yang benar atau sesuai dengan
lakukan untuk organisasi BPD.
kebijakan organisasi (Lenvine, 1990) Oleh
e. Akuntabilitas
sebab itu, Responsibilitas bisa saja pada
Menurut Mardiasmo ( 2004 ) akuntabilitas
suatu
adalah kewajiban pihak pemegang amanah,
ketika
berbenturan
dengan
Responsivitas.
untuk memberikan pertanggungan jawaban,
Sesuai dengan hasil observasi dan hasil
menyajikan, melaporkan dan mengungkap
wawancara yang telah dilakukan peneliti
segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi
mengenai indikator Responsibilitas untuk
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi
kinerja dari BPD di seluruh kecamatan
amanah yang memiliki hak dan wewenang
Likupang Selatan, masih
meminta pertanggung-jawaban tersebut.
kurang baik,
karena dalam kinerjanya belum sesuai
Melihat definisi di atas BPD dalam hal ini
dengan prinsip-prinsip administrasi yang
merupakan
baik dan benar. Dilihat dari pengolalaan
haruslah
administrasi surat menyurat, buku agenda
masyarakat sebagai pemberi amanah, karena
raapat dan lain lain, untuk enam desa yaitu
BPD adalah wakil dari masyarakat desa,
Batu, Wangurer, Kokoleh Satu, Kokoleh
yang
Dua, Paslaten, dan Werot belum dilakukan
masyarakat
desa
tersebut.
sebagaimana mestinya. Untuk pengelolaan
seharusnya
aktif
dalam
administrasi yang sudah cukup baik adalah
kinerjanya setiap tahun kepada masyarakat,
desa Kaweruan, tetapi yang menjadi masalah
BPD dalam hal ini bukan alat pembenaran
utama disini adalah sarana dan prasarana
dari kepala desa, BPD harus bertanggung
yang menunjang kinerja dari BPD ini yang
jawab
masih
pemerintah desa.
minim,
seperti
sekretariat,
dan
pihak
pemegang
bertanggung
dipilih
pada
secara
amanah
jawab
langsung
masyarakat,
Jadi
pada
oleh BPD
melaporkan
bukan
pada
computer yang belum tersedia. Kinerja dari
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara,
BPD pun menurut hasil observasi dan hasil
yang menurut peneliti sudah memberikan
wawancara belum sesuai dengan perundang-
pertanggung-jawaban
undangan yang berlaku yang mengatur
masyarakat adalah BPD diempat desa yaitu
tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban
Batu, Kaweruan, Palasten, dan Kokoleh Dua.
dari
beberapa
Ke empat desa tersebut sangat aktif dalam
informan baik masyarakat, kepala desa,
memberikan laporan kinerja mereka di setiap
camat
rapat -
BPD
dan
tersebut.
ketua
Menurut
BPD
itu
sendiri, 9
baik
kepada
rapat, misalnya ada yang selalu
melaporkan kinerjanya di setiap minggu
masyarakat desa untuk memberikan laporan
pada rapat jaga, ada yang di lakukan di tiap
secara detail kepada masyarakat, supaya
tiga bulan sekali, ada juga yang melakukan
tidak terjadi kecurigaan dan indikasi Korupsi
laporan pertanggung jawaban di setiap enam
dari BPD dan Pemerintah desa. di setiap
bulan sekali, bersama sama dengan laporan
tahunpun mereka harus melakukan laporan
kinerja pemerintah desa. Sementara itu untuk
pertanggung-jawaban
desa Wangurer menurut peneliti belum di
desa
katakan
masyarakat, yang di fasilitasi oleh BPD itu
akuntabilitas
karena
dalam
pelaporan menurut ketua BPD hanya di lakukan
dari
seharusnya
mulut
kemulut.
mengundang
rapat
maupun
kinerja
BPD
dan
pemerintah mengundang
sendiri.
BPD KESIMPULAN DAN SARAN
seluruh
A. Kesimpulan
masyarakat kemudian melaksanakan laporan
Berdasarkan
pertanggung-jawaban, bukan hanya lewat
hasil-hasil
rangkuman
mulut ke mulut. Kemudian untuk desa Werot
wawancara dan pembahasan sebagaimana yang
dan
segi
telah di kemukakan pada bagian sebelumnya,
akuntabilitas masih sangat kurang, kedua
maka dapat di simpulkan hasil penelitian ini
desa ini menurut beberapa informan BPD di
sebagai berikut :
desa ini belum pernah melakukan laporan
1. Di ukur dengan indikator Produktivitas,
pertanggung-jawaban kepada masyarakat.
untuk BPD desa – desa yang ada Kecamatan
Informan menilai bahwa keterbukaan antara
Likupang Selatan dalam implementasinya
BPD, pemerintah desa dengan masyarakat
masih belum berjalan dengan baik, apalagi
desa itu sendiri masih sangat kurang. Jadi
dalam menjalankan fungsi BPD dalam
dapat di simpulkan untuk tiga desa yaitu
pengawasan dari Perdes, pembangunan desa,
Wangurer, Werot dan Kokoleh Satu di ukur
kinerja aparat desa yang belum optimal.
desa
Kokoleh
Satu
dari
dari indikator Akuntabilitas masih sangat
2. Di ukur dari indikator Kualitas pelayanan
kurang. Menanggapi masalah di atas untuk
untuk BPD desa – desa di kecamatan
BPD desa Werot, Wungurer, dan desa
Likupang Selatan baru lima desa yang bisa
Kokoleh Satu haruslah memberikan laporan
di katakan cukup maksimal, yaitu desa
pertanggung-jawaban
Kaweruan,
pada
masyarakat
Wangurer,
Kokoleh
Dua,
apalagi mereka merupakan representatif dari
Paslaten, dan Batu, sementara dua desa yang
masyarakat,
selesai
tersisa yaitu Kokoleh Satu dan Werot, belum
pembuatan proyek jalan entah itu PNPM
maksimal, hal ini terjadi karena kesadaran
Mandiri
mengenai tugas dan tanggung jawab dari
dalam
maupun
setiap
PPIP
kali
BPD
harus
BPD ini yang masih sangat kurang.
mengundang pemerintah desa dan seluruh 10
3. Di ukur dengan indikator Responsivitas
5. Di ukur dari indikator Akuntabilitas untuk
untuk BPD desa- desa yang ada di
BPD di desa- desa di kecamatan Likupang
kecamatan Likupang Selatan baru lima desa
Selatan,
yang dikatakan optimal, menurut informan
melaksanakan itu secara maksimal, antara
di desa desa diatas mereka sudah menjawab
lain desa Kaweruan, Batu, Kokoleh Dua, dan
kepentingan atau kebutuhan masyarakat
Paslaten. Karena mereka rajin melaporkan
pada umumnya lewat kerja-kerja nyata yang
kepada masyarakat segala pembangunan,
mereka perlihatkan, sementara untuk dua
dan kinerja baik itu kinerja BPD sendiri,
desa yang tersisa yakni Kokoleh Satu dan
maupun kinerja dari pemerintah desa di rapat
Werot dalam penerapannya belum maksimal,
umum dengan masyarakat. Sementara untuk
menurut informan dari unsur masyarakat
tiga desa yang tersisa belum masksimal
desa di kedua desa ini, BPD di desa mereka
karena untuk desa Wangurer laporannya
belum berbuat sesuatu yang berarti bagi
hanya di lakukan secara lisan lewat mulut
masyarakat desa. BPD juga tidak peka dalam
kemulut, sementara untuk desa Kokoleh Satu
menanggapi
dan desa Werot belum pernah melakukan hal
persoalan
persoalan
pada
masyarakat., menyikapi masalah ini dapat di
barulah
empat
desa
yang
tersebut.
simpulkan bahwa bicara soal kesadaran,
B.
Saran
kemauan, dan tanggung jawab dari BPD di
Mengacu pada hasil temuan dalam
dua desa ini yang masih kurang bagi
penelitian ini maka dapat diberikan beberapa
masyarakat.
saran untuk di tindak lanjuti pihak terkait, guna
4. Di lihat dari indikator Responsibilitas untuk
mengoptimalkan kinerja dari BPD di kecamatan
BPD yang ada di desa- desa di kecamatan
Likupang Selatan saat ini :
Likupang
melaksanakan
1. Untuk meningkatkan kinerja dari BPD
secara optimal, karena dalam pengelolaan
kecamatan Likupang Selatan, maka di
administrasi, dalam hal ini surat menyurat,
perlukan keterlibatan dari semua unsur
dan lain sebagainya masih belum baik, selain
masyarakat, terutama kepala desa, dan tokoh
itu juga pelaporan kepada kecamatan hanya
– tokoh masyarakat yang berpengalaman
dilakukan secara lisan melalui rapat rapat di
untuk saling memberikan nasehat, petunjuk,
kecamatan. Menurut beberapa informan hal
dan motivasi bagi BPD di desanya supaya
ini terjadi di sebabkan oleh pemahaman
mereka dapat bekerja lebih baik lagi.
Selatan
belum
mengenai tugas pokok, fungsi, hak, dan
2. Pemerintah kabupaten dan kecamatan harus
kewajiban dari BPD tersebut yang di atur
lebih meningkatkan lagi pelatihan, diklat dan
dalam perundang-undangan yang masih
studi banding bagi anggota BPD. Mengingat
belum baik.
dalam 11
kinerjanya
BPD
masih
kurang
pemahaman mengenai tugas pokok, fungsi,
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
hak, dan kewajiban BPD itu sendiri yang di
2000.
atur dalam undang – undang.
Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja
3. Dalam setiap mengambil keputusan BPD
Badan Pengawasan Keuangan dan
Instansi
Pemerintah:
harus selalu melibatkan masyarakat, BPD
Sistem
Akuntabilitas
adalah representative dari masyarakat itu
Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara
sendiri, jangan dalam hal ini BPD hanya
(LAN) RI.
menjadi alat pembenaran bagi pemerintah
LAN-RI,
desa. selain itu juga BPD dan pemerintah
Kinerja
akuntabilitas
dan
Istitut
Good
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik.
penggunaan anggaran pada masyarakat.
Penerbit Andi. Yogyakarta
4. Pemerintah kabupaten juga harus proaktif
Prawirosentono,
dalam memenuhi fasilitas kerja yang di
Suyadi.
1999.
Kebijakan
Kinerja Karyawan. : BPFE. Yogyakarta
gunakan oleh BPD seperti, computer, dan
Sanafia
alat tulis menulis. Selain itu juga insentif
Faisal,
1999.
Format–Format
Penelitian Sosial. Brawiijawa,Malang
untuk BPD itu juga yang harus di tingkatkan,
Staf
karena dalam hal ini masih sangat kecil. Itu
BPA
UGM,
2000.
Ensiklopedi
administrasi, Gunung Langit.Jakarta
dilakukan untuk membangkitkan motivasi
Surachman Winarto,1980, pengantar penelitian
kerja dari BPD itu sendiri.
ilmiah, Jemmars.Bandung Maleong Lexy,Dr. 1986, Metodelogi Penelitian
DAFTAR PUSTAKA Agus dwiyanto. (2006). Mewujudkan Good
Kualitatif, Rosdakarya. Bandung
Governance Melalui Pelayanan Publik. :
The Liang Gie, 1962. cara bekerja efisien,
Gadjah Mada University Press. Yogyakarta 1995.
Sosialisasi
Governance, Modul Sosialisasi
desa dituntun untuk transparan mengenai
-------------------.
2000,
Modul
“Penilaian
Kabag Umum Balai pembinaan administrasi
Kinerja
UGM. Yogyakarta
Organisasi Pelayanan Publik”. Makalah
Tangkilisan Nogi Hassel. 2005. Manajemen
Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik
Publik. PT Gramedia widiasarana indonesia.
Kebijakan dan Persiapannya. Jurusan Ilmu
Jakarta
Administrasi
Negara
FISIPOL
Sumber Undang – Undang
UGM,
Yogyakarta
-
Undang undang No 32 Tahun 2004
-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Charles Lenvine. 1990. Public Administration : Challenges, Choice, Consequences Gerson, Richard F. 2001. Mengukur kepuasan pelanggan. Seri panduan Praktis no 17.PPM,
No 72 Tahun 2005
Jakarta 12
