Manajemen Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
Rouldy. R. Mangkuto Joyce. J. Rares Salmin Dengo
Abstract: the Hajj is mandatory practice for Muslims who are able to do once in a lifetime. Implementation of the Hajj in Makkah Al Mukarramah housed (Saudi Arabia)on the 10th Dzulhijjah every year. Organize and restructure the Organization of theHajj is indeed not an easy job and once so it can satisfy all parties. Methodology the study used qualitative method and become objects in this research is the Managerof Hajj in the Regional Office of the Ministry of religion of North Sulawesi province and pilgrims period 2013 – 2015 and other Islamic organizations. Data collection is carried out by means of interviews to 15 informants consist of four staff in the Officeof Kemenag Prov. Flammable (SISKOHAT), 2 representatives of BPS-BPIH, 6 peoplepilgrims by 2013 – 2015, 3 people from religious figures/community. As for the goalin this research that the management of the Organization of the Hajj in North Sulawesi province were still low so that the role of management in organizing the Hajj should be further enhanced, as well as the understanding of the people about the management and service of pilgrimage in some things to be fixed. From this research it can be concluded that pull in the management of the Organization of the pilgrimage in North Sulawesi was still low. Recommended socialisation, improved infrastructure and increasing the professionalism of the officers work.
Keywords: Management Of Organizing The Pilgrimage.
yang
PENDAHULUAN Kebebasan untuk memeluk agama dan
harus
bolak
balik
antara
Kelurahan, Kementerian Agama, Bank
menjalankan ibadah menurut agama dan
Penerima
Setor
Biaya
kepercayaan masing-masing merupakan hak
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS
asasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap
BPIH) dan instansi terkait lainnya.
individu memiliki hak yang sama dalam
b. Pada saat pemulangan selalu over
pelaksanaan ibadah. Hal tersebut telah di atur
bagasi sehingga terjadi keterlambatan
dalam Undng-Undang Dasar 1945 (Pasal 29
barang bawaan
Ayat 2) yaitu “Negara menjamin kemerdekaan
c. Permasalahan Sistem Komputerisasi
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
Haji Terpadu (SISKOHAT) yang tidak
masing-masing dan untuk beribadat menurut
seragam, jaringan yang tidak merata
agama dan kepercayaanya itu”. Keberadaan
sehingga terjadi dibeberapa daerah
hukum tersebut dimaksudkan untuk mengatur
mengakibatkan tidak adanya Online.
pelaksanaan ibadah tiap-tiap individu agar
Jalan
tercipta keteraturan dan ketertiban dalam
SISKOHAT Kab/Kota yang terdekat.
masyarakat. Mengingat setiap agama memiliki ketentuan
yang
berbeda
dalam
hal
peribadahan.
keluarnya
yaitu
mencari
d. Daftar tunggu terlalu lama akibat pembagian kuota
Sulut 1/mill dari
jumlah umat muslim sehingga porsi
Menurut Undang – Undang No. 13
menjadi 700 orang / tahun dan adanya
Tahun 2008 tentang Penyelenggraan Ibadah
potongan
Haji
bahwa,
Masjidil Haram menjadi 556 orang /
penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk
tahun sehngga daftar tunggu menjadi +
memberikan
dan
10 tahun dan mengakibatkan calon
bagi
jamaah haji sebagian besar lanjut usia.
jamaah haji sehingga jamaah haji dapat
e. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (
(Pasal
3)
menerangkan
pembinaan,
pelayanan,
perlindungan yang sebaik – baiknya
menunaikan
ibadahnya
sesuai
dengan
ketentuan ajaran Agama Islam. Berdasarkan sejumlah
indikasi
BPIH
20
)
yang
pengamatan
terdapat
masalah
dalam
kembali
ke
sebagai berikut :
Embarkasi persiapan,
renovasi
ditetapkan
oleh
dari Embarkasi ke Arab Saudi dan
untuk
saat
akibat
pemerintah pusat merupakan biaya
penyelenggaraan haji di Sulawesi Utara yaitu
a. Pada
%
Debarkasi. Akibatnya
perjalanan
dari
Sulut
ke
Balikpapan (PP) harus
manajemen
ditetapkan dengan biaya lokal diluar
pelayanan haji belum semaksimal
tanggungan BPIH. Berkaitan dengan
mungkin diterapkan. Hal ini nampak
persiapan, biaya lokal yang harus di
sejak pendaftaran calon jemaah haji
tetapkan diluar tanggungan BPIH juga
harus
f.
calon
penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu,
jemaah haji sehingga memakan waktu
sehingga dalam penelitian ini diperlukan
dalam pembahasannya.
kemampuan untuk menggali informasi yang
Sering masuknya jamaah yang berasal
sedalam-dalamnya namun tetap dalam konteks
dari luar provinsi karena daftar tunggu
permasalahan yang diteliti (Iskandar, 2008).
di
dibebankan
Sulawesi
Utara
kepada
cukup
cepat
Dalam penelitian ini, yang menjadi
dibandingkan dengan daerah lain di
objek dalam penelitian ini adalah para
indonesia
pengelola haji yang berada pada Kantor
g. Apabila calon jamaah haji tidak dapat
Wilayah
Kementerian
Agama
Provinsi
berangkat akibat sesuatu hal ( sakit,
Sulawesi Utara dan jamaah haji periode 2013
meninggal)
– 2015.
pembatalan, pengembalian
dapat
dilakukan
namun terlalu
lama
proses
Penelitian ini mengambil lokasi di
akibat
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
birokrasi yang panjang ke pusat. h. Penentuan
porsi
Provinsi Sulawesi Utara. Merupakan lokasi
keberangkatan
yang secara langsung berhubungan dengan
merupakan kebijakan dari pusat yang
objek penelitian, yang digunakan sebagai
tidak dapat di ubah oleh daerah,
sumber untuk memperoleh data
sehingga calon jemaah yang mendaftar
Secara keseluruhan, informan yang
di daerah belum mengetahui apakah
akan
yang bersangkutan pasti atau tidak
berjumlah 15 orang yang terdiri dari : Kepala
dapat menunaikan ibadah haji pada
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulut (1
tahun yang di kehendakinya. Hal ini
Orang), Pengelola Haji / SISKOHAT Kanwil
disebabkan
telah
Kemenag Prov. Sulut (3 Orang), Pengurus
ditentukan pada saat pelunasan belum
IPHI (2 Orang), Perwakilan BPS-BPIH (2
tentu terpenuhi semuanya akibat dari
Orang), Tokoh Agama / Masyarakat Muslim (
kesanggupan dan halangan dari calon
2 Orang), dan Jamaah Haji Periode 2013-2015
jamaah haji.
(5 Orang).
kuota
yang
diwawancarai dalam penelitian ini
Data
penelitian
diperoleh
melalui
serangkaian kegiatan observasi, wawancara,
METODE PENELITIAN Dalam
yang
ini
peneliti
dan penyebaran kuesioner. Dalam hal ini, yang
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
menjadi sumber data primer dalam penelitian
Pendekatan penelitian kualitatif merupakan
ini adalah hasil observasi dan wawancara
pendekatan yang memerlukan pemahaman
kepada pegawai-pegawai Kementerian Agama
yang mendalam dan menyeluruh berhubungan
Provinsi Provinsi Sulawesi Utara, terutama
dengan objek yang diteliti bagi menjawab
yang
permasalahan untuk mendapatkan data-data
penyelenggaraan ibadah haji dan jama’ah haji
kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan
Sulawesi Utara.
langsung
menjadi
pelaksana
Data
melalui
haji, Peran manajemen dalam Pelayanan
pengumpulan atau pengolahan data yang
penyelenggaraan ibadah haji dan tentang
bersifat studi dokumentasi berupa penelaah
pelayanan haji di Provinsi Sulawesi Utara.
terhadap
yang
diperoleh
dokumen
resmi
Semua data yang telah di ambil
kelembagaan, tulisan dan lain-lain yang
berkaitan dengan kegiatan pelayanan dan
memiliki relevansi terhadap fokus penelitian.
penyelenggaraan ibadah haji dikatagorikan
Dalam hal ini, yang menjadi data sekunder
dan di uraikan dalam bentuk uraian singkat,
dalam penelitian ini adalah arsip-arsip dan
bagan, hubungan antar kategori, dsb.
laporan-laporan
pribadi,
dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji Sulawesi Utara. Teknik digunakan
pengumpulan
peneliti
data
yang
dalam penelitian
ini,
Setelah semua data dikategorikan, sudah ada uraian singkatnya, sudah ada table, bagan, selanjutnya berdasarkan hasil tersebut maka dapat di simpulkan.
sebagai berikut:
Dengan langkah tersebut diharapkan
Teknik wawancara adalah cara yang
dapat memberikan suatu kesimpulan yang
dipakai untuk memperoleh informasi melalui
benar benar didukung oleh data yang akurat
kegiatan interaksi sosial antara peneliti dan
yang diberikan oleh informan dalam penelitian
yang diteliti (Yunius, 2006).
ini.
Pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap objek penelitian untuk
PEMBAHASAN
menguatkan dan membulatkan kebenaran hasil wawancara.
Berdasarkan
hasil
wawancara
dari
15
Teknik pengumpulan data dengan
responden / informan terhadap 20 pertanyaan
dokumentasi adalah pengambilan data yang
seputar manajemen penyelenggaraan ibadah
diperoleh
haji yang ditinjau dari segi POAC, dapat
melalui
dokumen-dokumen
(Susanto, 2006).
disimpulkan sebagai berikut :
Alur analisis mengikuti model analisis
1.
Dalam
hal
perencanaan
interktif sebagaimana di ungkapkan Miles dan
penyelenggaraan ibadah haji
Huberman (1984). Prosedur atau langkah-
a. Masyarakaat sebagai calon jamaah
langkah dalam analisis interaktif yaitu, Mengumpulkan
semua
wawancara
maupun
melalui
haji
data
berkaitan dengan implementasi
tersebut diperlukan
kemudian berkaitan
observasi
haji dari tahun ke tahun selalu
kebijakan
berubah.
Data
langsung
bahwa
perencanaan penyelenggaraan ibadah
pengumpulan dipilah.
memahami
baik
penyelenggaraan ibadah haji di Sulawesi Utara Berdasarkan
kurang
Hal
ini
disebabkan
perjalanan ibadah haji ini melibatkan
data
dua Negara yaitu Indonesia dan Arab
yang
Saudi sehingga segala kebijakan
dengan
masyarakat tentang penyelenggaraan ibadah
dapat berubah – ubah.
b. Manajemen penyelenggaraan ibadah haji
kurang
dipublikasikan
oleh
validasi
tersebut
tersebut
Kementerian Agama melalui media
jamaah
haji
mendaftar
massa dll, sehingga kebanyakan
Kementerian
calon
mendapatkan
jamaah
haji
hanya
calon
Agama nomor
di untuk
porsi
dan
mendapatkan informasi dari orang
menunggu tahun pelunasan. Di tahun
yang
sehingga
pelunasan, calon jamaah haji selain
informasi yang diberikan belum
ke bank, harus ke Dinas Kesehatan
tentu relevan pada masa kini
beberapa kali untuk pemeriksaan
pernah
c. Tatacara
berhaji
pendaftaran
haji
yang
kesehatan dan terakhir ke kantor
mengacu satu pintu ( terpusat di
imigrasi untuk pencetakkan paspor
Kementerian Agama Jakarta dengan
c. Dalam pelaksanaan ibaadah haji ini
system online antara BPS BPIH ke
merupakan
pusat kurang dipahami dengan jelas
dilaksanakan oleh beberapa instansi
oleh masyarakat muslim sehingga
terkait
masih
Daerah,
banyak
membingungkan
jamaah 2.
nomor validasi. Atas bukti nomor
Dalam
tugas
antara
nasional
lain
hal
pengorganisasian
penyelenggaraan ibadah haji a. Belum
optimalnya
Kesehatan, Perhubungan,
Kementerian
Hukum
dan
HAM
(Imigrasi), Kementerian Luar Negeri penggunaan
Sistem Informasi danKomputerisasi Terpadu
Pemerintah
Kementerian
Kementerian
dan
(SISKOHAT)
sebagai
serta Perbankan dan koordinatornya adalah Kementerian Agama d. Pembentukkan
PPIH
hendaknya
pusat pengolah data haji sudah
melibatkankan semua pihak agar
terpasang
Kab/Kota,
dalam pelaksanaan pemberangkatan
beberapa
dan pemulangan haji tidak terdapat
namun
sampai
masih
di
terdapat
daerah yang tidak dapat difungsikan
kekeliruan.
akibat gangguan jaringan sehingga
mengetahui tupoksinya masing –
harus mencari Kab/Kota terdekat
masing.
untuk menginput data calon jamaah haji.
Semua
petugas
e. Pada dasarnya pelayanan haji itu belum maksimal walupun proses
b. Terdapat birokrasi dalam sistem
persiapan,
pemberangkatan,
dan
pendaftaran haji yang terlalu panjang
pemulangan sudah terlaksana. Hal
dan
ini dibuktikan bahwa masih banyak
memakan
melelahkan
waktu
haji.
keluhan yang disampaikan jamaah
ke
kepada mitra kerja Kementerian
rekening Menteri Agama melalui
Agama dibidang perhajian yaitu
Pertama
calon
sehingga
memindah
jamaah bukukan
BPS BPIH sehingga mendapatkan
3.
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
Balikpapan menuju Manado berbeda
(IPHI).
dengan pesawat King Abdul Aziz –
Dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan
Balikpapan sehingga jamaah yanag
ibadah haji
datang tidak bersama dengan barang
a. Pengumuman
Besarnya
Penyelenggaraan
Biaya
Ibadah
bawaan.
Haji
e. Dokumen
SPMA
dan
bukti
(BPIH) kepada calon jamaah haji
pelunasan lembar biru yang biasanya
tidak
dipegang
disertai
dengan
penggunaannya,
rincian
sehingga
oleh
panitia
untuk
calon
mempermudah proses penyelesaian
jamaah haji mengira bahwa BPIH
dokumen di embarksi harus di
tersebut sudah mencakup semua
informasikan kepada calon jamaah
biaya yang timbul selama musim
haji
haji.
pemeriksaan dokumen tersebut calon
b. Terdapat beberapa tambahan biaya
dan
perjalanan
supaya
pada
saat
jamaah haji tidak menjadi bingung.
yang mencakup biaya penyelesaian dokumen
agar
f. Pelayanan jamaah haji di Arab Saudi
dari
sangat mengecewakan jamaah dalam
embarkasi – Arab Saudi – debarkasi,
hal :
sehingga pada masa pemberangkatan
- Pemondokkan yang jauh dari
calon jamaah haji diwajibkan lagi
lokasi tempat ibadah dan terdapat
menambah
beberapak pemondokan kurang
biaya
lokal
antara
Manado – Balikpapan – Manado.
layak
Kurangnya informasi ini membuat
- Ketering hanya diberikan diwaktu
praduga jelek dimata masyarakat
tertebtu saja, dan tidak setip saat
tentang ibadah haji sekarang. c. Pemberian
manasik
- System transportasi darat antara
haji
oleh
lokasi pemondokkan ke tempat
Kementerian Agama masih kurang
ibadah
dan harus lebih ditingkatkan baik
pemerintah
kualitas maupun kuantitasnya. Hal
perhatian serius.
ini agar supaya dapat membantu petugas yang mendampingi jamaah haji pada saat pemberangkatn dan jamaah bersikap mandiri.
4.
Pengawasan
yang
dijanjika
kurang
dalam
oleh
mendapat
penyelenggaraan
ibadah haji a. Sebagian
besar
jamaah
tidak
mengetahui bahwa proses perhajian
d. Proses pemberangkatan haji sudah
diawasi oleh lembaga pengawas haji
baik, namun permasalahan timbul
yang bernama Komisi Pengawas
pada
Haji Indonesia (KPHI).
saat
pemulangan.
Dimana
kelebihan barang akibat trasportasi pesawat
dari
bandara
debarkasi
b. Pemerintah mengikutsertakan pula anggota
DPR
dan
Lembaga
Pengawas
Inspektorat
Jenderal
validasi tersebut, jamaah ke Kantor
Agama
untuk
Kementerian Agama Kab/Kota dengan
Kementerian
memonitor pelaksanaan ibadah haji
membawa
persyaratan
yang
telah
baik di dalam negeri maupun di Arab
ditetapkan untuk mendapatkan nomor
Saudi.
porsi dan meunggu tahun keberangkatan.
Dilihat dari aspek manajemen dalam hal ini
Karena tingkat sosialisasi yang sangat
akan dikaji berdasarkan fungsi – fungsi
kurang, calon jamaah haji masih banyak
manajemen dari George. R. Terry (1968)
berprinsip bahwa pergi menunaikan haji
1.
cukup melunasi ke BPS-BPIH saja dan
Perencanaan (Planning). Perencanaan merupakan sebagai
setelah itu siap diberangkatkan. Pada hal
suatu dasar pemikiran dari tujuan dan
jumlah peminat haji dari tahun ketahun
penyusunan langkah-langkah yang akan
semakin
dipakai
tujuan.
jamaah haji jika mendaftar sekarang
mempersiapkan
kemungkinan akan diberangkatkan + 10
memperhitungkan
tahun kedepan sesuai kuota yang tersedia.
matang-matang apa saja yang menjadi
Manajemen penyelenggaraan ibadah haji
kendala,
kurang
untuk
Merencanakan segala
mencapai berarti
kebutuhan,
dan
merumuskan
bentuk
meningkat
sehingga
dipublikasikan
calon
sehingga
pelaksanaan kegiatan yang bermaksuud
kebanyakan
untuk mencapai tujuan. Namun dari
mengetahui
perencanaan yang begitu baik dibuat oleh
menunaikan haji. Terakhir kebijakan
pemerintah
ini
perencanaan penyelesaian dokumen haji
institusi
selalu berubah – ubah akibat dari
penyelenggara ibadah haji masih kurang
keterlibatan antar dua Negara yaitu
diterapkan
sampai
Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab
kedaerah sehingga nampak setiap musim
Saudi yang mempunyai kebijakan masing
haji permasalahan pasti akan timbul hal
– masing, belum lagi kebijakan internal
ini disebabkan perencanaan tingkat pusat
dalam
yang begitu baik namun kurang didukung
penyelenggara haji lainnya dalam hal ini
oleh
Kemenkes, Kemenhum dan Ham dan
pusat
Kementerian
hal
selaku
pelaksanaannya
tingkat
sehingga
Agama
dalam
sosialisasi
penerapan
ke
kebijakan
daerah pusat
hanya
orang
telah
dari
negeri
Kementerian
selalu terkendala oleh daerah. Sebagai contoh dengan adanya PMA No. 14
masyarakat yang
seperti
organisasi
Perhubungan
yang
mempunyai kebijakan tersendiri pula. 2.
Pengorganisasian (Organizing)
Tahun 2012 dimana telah direncanakan
Pengorganisasian yaitu sebagai
untuk pendaftaran haji menjadi dua tahap
cara untuk mengumpulkan orang – orang
yaitu jamaah langsung ke bank untuk
dan
menyetor BPIH dan mendapatkan nomor
kemampuan
validasi dan kemudian atas dasar nomor
pekerjaan
menempatkan dan yang
mereka keahliannya
sudah
menurut dalam
direncanakan.
Pengelompokkan kegiatan, pelimpahan
daerahkan karna menjaga hal – hal yang
wewenang,
negative
terhadap
pertanggungjawaban, hubungan informal
Agama
itu
baik horizontal maupun vertikal, serta
organisasi dalama musim haji, organisasi
job description ( uraian tugas ) dari
Kementerian Agama digerakkan secara
masing – masing nampak jelas. Namun
bersamaan dari pusat sampai daerah.
dalam pelaksanaan pengorganisasian ini
Namun akibat dari pada penggerakkan
masih terdapat tumpang tindih pekerjaan
secara terstruktur dari pusat sampai
dan penempatan personil yang masih
daerah terdapat beberapak kendala dalam
kurang tepat sesuai job description yang
masyarakat antara lain, untuk besarnya
ada. Begitu pula masih kurangnya tingkat
biaya penyelenggara ibadah haji bagi
koordinasi antara instansi terkait sebagai
setiap calon jamaah haji ditentukan
pendukung sarana perhajian. Sebagai
dengan peraturan presiden ( Perpres )
contoh di Kantor Wilayah Kementerian
yang telah dibahas bersama dengan DPR-
Agama Prov.Sulut, khususnya Bidang
RI akibatnya besaran bpih ini bervariasi
Penyelenggaraa
antar embakasi sedangkan dari daerah
penugasan
Haji
dan
dan
Umrah
(
sendiri.
untuk Kab/Kota hanya terdapat satu seksi
ditetapkan sehingga untuk menunjang
/ penyelenggara dan kemungkinan 1 – 2
proses pemberangkatan dari provinsi ke
staff yang ada. Pada hal Kab/Kota adalah
embarkasi harus ditambah dengan biaya
ujung tombak dan langsung berhadapan
local dimana setiap utusan Kab/Kota dan
dengan jamaah sehingga kekurangan
instansi
peawai
penerbangan
harus
mendapatkan
ke
Penggerakkan
asal
tersebut
provinsi
Kementerian
terdapat 5 seksi dan + 10 staff ) namun
terkait
embarkasi
seperti
dan
tidak
maskapai
perwakilan
calon
perhatian khusus dari pemerintah, belum
jamaah haji duduk bersama dalam rapat
lagi sarana dan prasarana yang ada
teknis penetuan besarnya biaya local.
didaerah begitu minim dan bahkan khusus
Berikutnya siskohat yang terpasang di
untuk siskohat tenaga terampil / operator
daerah dan provinsi hanya berfungsi
masih kurang dan sering terjadi gangguan
sebagai monitoring dan pengimputa data
jaringan
semata, sedangkan kebijakan teknis selalu
sehingga
hal ini perlu di
koordinasikan dengan PT. Telkom. 3.
citra
Penggerakkan (Actuating) Pada fungsi ini penggerakkan
di pandu dari siskohat pusat. 4.
Pengawasan (Controlling) Pengawasan apakah
berguna
fungsi organisasi dilaksanakan secara
mengawasi
terstuktur baik dari pusat sampai ke
organisasi
daerah dan bahkan manajemen yang
rencana atau belum. Serta mengawasi
adapun terbuka dalam satu pintu melalui
penggunaan
Kementerian Agama RI hal ini tidak di
organisasi agar bisa terpakai secara
ini
sudah
sumber
gerakan
untuk
sesuai
daya
dari dengan
dalam
efektif dan efisien tanpa ada yang
beberapa kendala. Untuk besarnya
melenceng dari rencana. Kegiatan ini
biaya penyelenggara ibadah haji bagi
dilakukan merupakan tindakan korektif
setiap calon jamaah haji ditentukan
terhadap kegiatan masa lampau dan
dengan peraturan presiden ( Perpres )
merupakan acuan terhadap kegiatan yang
yang telah dibahas bersama dengan
akan dating. Dikaitak dengan masalah
DPR-RI sehingga besaran BPIH ini
yang ada, maka pada fungsi ini kurang
bervariasi antar embakasi sedangkan
berfungsi dengn baik. Hal ini disebabkan
dari
manajemen yang ada bersifat satu pintu
embarkasi tidak ditetapkan. Dalam
dan
pelayanan ibadah haji di Arab Saudi
pelaksanaan
fungsi
ini
diatur
daerah
sepenuhnya oleh pusat padahal tumpuan
sangat
jamaah haji berada di daerah.
terutama
asal
provinsi
mengecewakan masalah
ke
jamaah
pemondokan,
ketering dan transportasi darat. 4. Pengawasan haji yang dilakukan oleh
Kesimpulan 1. Perencanaan penyelenggaraan ibadah
KPHI belum di sosialisasikan secara
haji masih belum mencapai target; manajemen
perencanaan
penyelenggaraan ibadah haji kurang di
luas dan merata.
publikasikan
pendaftaran
;
haji
dan
tatacara
terpusat
di
Saran 1. Lebih meningkatkan manajemen di tingkat daerah serta pempublikasian
Kementerian Agama Jakarta dengan
informasi
mempergunakan
serta
ditingkatkan agar para calon jamaah
penyelesaian dokumen dari daerah ke
haji bisa mengetahui tahapan dan alur
tingkat provinsi selalu mengalami
dalam pendaftaran ibdah haji.
siskohat
;
keterbelakangan.
pendaftaran
haji
lebih
2. Agar pendaftaran ibadah haji menjadi
2. Pengorganisasian
dalam
lebih cepat dan efisien maka perlu
penyelenggaraan ibadah haji yang
memperpendek jalur birokrasi yang
tertumpu
sering
ada agar supaya masyarakat yang
mengalami gangguan jaringan di
ingin mendaftar haji tidak bingung
daerah ; dan terdapat birokrasi yang
dan
terlalu panjang dalam pendaftaran
siskohat yang ada di setiap daerah
haji ; serta belum maksimalnya
Kab/Kota harus lebih di tingkatkan
koordinasi
lagi agar bisa berfungsi dengan baik
pada
lintas
siskohat
sektoral
antara
Kementerian Agama dengan instansi lainnya serta mitra kerja IPHI. 3. Penggerakkan secara terstruktur dari pusat
sampai
daerah
terdapat
melelahkan.
Serta
system
3. Penggerakan jamaah haji harus lebih terstruktur dari pusat ke daerah dan sebaliknya, kemudian untuk besarnya biaya
haji
harus
di
diskusikan
kembali antara presiden dan DPR RI dengan
mengikutsertakan
ormas
islam yang relevan agar di dapat besaran dana haji yang lebih relevan bagi
masyarakat, juga
pelayanan
teknis di tempat ibadah haji harus lebih
di
tingkatkan
mulai
dari
pemodokan, catering dan transportasi darat. 4. DPR
dan
Inspektorat
Jenderal
Agama
selalu
Kementerian memonitor
perkembangan
pelaksanaan ibadah haji serta rapat evaluasi haji perlu ditingkatkan.
DAFTAR PUSTAKA Iskandar.
2008.
Metodologi
Penelitian
Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif).
Gaung
Persada
Press:
Jakarta. Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. Qualitative
Data
Analysis.
Sage
Publication : London Susanto. 2006. Metode Penelitan Sosial. UNS Press : Surakarta Terry,
George.
R.
Management.
1968. Lilinois
Princlipe :
of
Homwood
Lilinois Richard D Irwin. Inc. Yulius. Slamet. 2006. Metode Penelitian Sosial. UNS Press : Surakarta Sumber lain : Kementerian Agama R.I. Dir. Jendral PHU. 2015.
Buku
Undangan
Himpunan PerundangTentang
Penyelenggara
Ibadah Haji & Umrah. Undang – Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
