KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH UNIT LAYANAN PENGADAAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH UNIT LAYANAN PENGADAAN Jalan Tgk. Abu Lam U No.9, Telp. 0651-22442, 22510, 22412 Fax. 0651-22510 Banda Aceh 23242 Website: http://aceh.kemenag.go.id; e-mail: [email protected]

Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

B-04ist/KW.01.1/KS.01.7/11/2016 Banda Aceh, 15 November 2016 Penting 1 (satu) berkas Pemberitahuan Mekanisme Pengadaan Buku K13 Satuan Kerja secara e-Purchasing/e-Catalogue.

Yth. Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh u.p. Bapak Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi di tempat

Assalamualaikum wr.wb. Menyikapi pelaksanaan percepatan Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab melalui proses e-purchasing/e-katalog LKPP sesuai yang diamanahkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunan Perubahannya, dan menindak lanjuti Surat Direktur Jenderal Pendidikan Madrasah Nomor 1499/Dj/Dt.I.I.I/KS.01.7/11/2016 tanggal 10 November 2016 perihal Pembelian Buku K13 melalui e-katalog, dan menginisiasi Kontrak Payung LKPP bersama beberapa Penyedia Buku K13 PAI dan Bahasa Arab, yang modul penayangan produk pengadaan Katalog Buku tersebut baru muncul sejak tanggal 14 November 2016 lalu untuk Kab/Kota dalam Provinsi Aceh, dan hasil koordinasi intensif dengan Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Bidang Pendidikan Madrasah dengan mempedomani Petunjuk Teknis Pengadaan Buku Kurikulum 2013, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh memberikan masukan mengenai mekanisme langkah-langkah awal proses pengadaan e-katalog Buku K13 PAI dan Bahasa Arab yang dapat diakses melalui http://e-katalog.lkpp.go.id, yaitu sebagai berikut: a. Perekaman RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP. 1. Langkah awal semua proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari APBN yang di interpretasikan dalam DIPA Satuan Kerja harus dilakukan perekaman dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) satuan kerja seharusnya telah diwajibkan sejak bulan Januari setiap awal tahun anggaran. 2. Akun SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh untuk 611 Satuan Kerja Madrasah dan 103 Satuan Kerja DIPA Kantor Kab/Kota telah terdaftar user admin dan password Petugas Pengelola SIRUP satuan kerja oleh admin agency PPE LPSE Kanwil sejak bulan Februari 2016. 3. Petugas Pengelola SIRUP Satker yang telah memperoleh akses user admin dan password SIRUP satuan kerja supaya proaktif merekam RUP DIPA Satker, khusus pada perekaman RUP anggaran Pengadaan Buku K13, sebagai suatu kewajiban interkoneksi RUP dengan Perekaman Paket Pengadaan dalam e-katalog LKPP LPSE. 4. Apabila RUP DIPA satuan kerja yang telah direkam, sangat diapresiatifkan, dan jika ada yang belum melakukan perekaman supaya segera melaksanakan. 5. Hal-hal yang belum jelas mengenai RUP, dapat dikonsultasikan dengan ULP Kab/Kota setempat/ULP Kanwil dan/atau petugas pengelola yang telah memperoleh pelatihan dan user admin dan password SIRUP. Dan dihimbau sangat untuk mengasistensikan melalui alih pengetahuan kepada satuan kerja binaan. b. Pelaksana Anggaran dan Pengadaan (KPA, PPK, PP/Pokja ULP dan PPHP). 1. Secara umum perangkat pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain KPA, PPK, PP/Pokja ULP dan PPHP. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1

2.

3.

4.

5.

6.

mengangkat/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui suatu Keputusan. Secara pelaksanaan anggaran biasanya dilakukan pada awal tahun anggaran namun dapat bersifat ex-officio (tidak terikat tahun anggaran) sesuai ketentuan perundangan. Dalam pelaksanaan pengadaan e-katalog secara e-purchasing, perangkat pengadaan terdiri dari PP sebagai mediator pembeli untuk kepentingan PPK yang mengikat perjanjian pembelian/kontrak/surat pesanan dengan Penyedia yang telah terdaftar pada e-katalog LKPP. Kapasitas pelaksanaan tersebut khusus kepada PP dan PPK wajib memiliki user admin dan password LPSE yang telah terdaftar pada admin agency PPE Kanwil untuk dapat melakukan proses Pengadaan e-purchasing dalam e-katalog LKPP. Untuk PP dan PPK yang telah terdaftar, sudah dapat melaksanakan proses epurchasing sesuai mekanisme dalam ketentuan perundangan. Namun mengingat masih terdapat PP dan PPK untuk pengadaan Pembelian Buku K13 yang belum terdaftar pada admin agency PPE Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, supaya segera mengirimkan permohonan dan menginput data informasi umum perolehan user admin dan password dari admin agency PPE Kanwil. (data file excel informasi satuan kerja masing-masing Kab/Kota, terlampir). Data informasi PP dan PPK Pengguna LPSE dikirimkan secara Rekapitulasi yang didukung oleh Surat Permohonan Permintaan user admin dan password serta Surat Keputusan Pengangkatan/Penunjukan sebagai PP dan PPK maupun PPHP. Penyegeraan proses pendataan dan pendaftaran pada admin agency PPE Kanwil dapat mendukung penyegaraan proses Pembelian Buku K13 melalui e-katalog.

c. Mekanisme umum Pembelian Buku K13 secara e-purchasing melalui e-katalog LKPP. 1. Pejabat Pengadaan (wajib bersertifikat Pengadaan barang/Jasa) dalam rangka membuat paket komoditas e-katalog melakukan Login Non Penyedia dalam LPSE sesuai user admin dan password namun tidak sebagai Kelompok Kerja (Pokja) ULP. Contoh ilustrasi 1:

2. Pejabat Pengadaan dan atau Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Login Non Penyedia dalam LPSE dengan menginput userid dan password dan mebekan tombol login.

2

Contoh ilustrasi 2:

3. Setelah login, Pejabat Pengadaan menekan tombol menu Contoh ilustrasi 3:

4. Kemudian muncul Jendela INAPROC aplikasi e-purchasing V.4. Selanjutnya Pejabat Pengadaan menekan tombol menu Contoh ilustrasi 4:

3

5. Ketika Masuk Versi Production jendela e-katalog LKPP muncul. Tekan menu Contoh ilustrasi 5:

6. Menu Katalog menampilkan berapa produk e-katalog LKPP, untuk Buku K13 maka Pejabat Pengadaan memilih produk Contoh ilustrasi 6:

4

7. Ketika katalog produk Buku Pelajaran Sekolah muncul, harus dipastikan terlebih dahulu kategori Buku K13 untuk Buku Guru atau Buku Siswa dengan jenjang kelas Buku yang telah ditetapkan secara nasional dalam e-katalog. Contoh ilustrasi 7:

Contoh ilutrasi pemilihan pembelian Buku Guru:

5

Contoh ilutrasi pemilihan pembelian Buku Siswa:

8. Dalam pembuatan paket Pembelian Buku K13 ini, Pejabat Pengadaan harus sangat selektif terhadap 2 (dua) jenis katalog pembelian karena terbagi kepada Buku Guru dan Buku Siswa, dengan pelaksanaan pembelian secara tersendiri masing-masing jenis Buku K13 tersebut. Setelah dipastikan jenis buku seperti dalam contoh ilustrasi 7 di atas, langkah berikut memilih modul Provinsi pada menu Contoh ilustrasi 8:

9. Selanjutnya PP memilih modul menu yang telah mengikat Kontrak Payung dengan LKPP dalam pengadaan e-Purchasing e-Katalog.

6

Contoh ilustrasi 9:

10. Langkah berikutnya menekan tombol menu Contoh ilustrasi 10:

11. Setelah melakukan proses akan muncul Daftar Katalog Buku K13 dari salah satu penyedia e-katalog LKPP yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan dengan uraian masing-masing informasi tentang paket buku mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk Paket Buku Guru atau Buku Siswa setiap Kelas yang ditetapkan.

7

Contoh ilustrasi 11.

12. Spesifikasi Teknis, keterangan tambahan dan riwayat harga katalog Buku akan muncul bila di tekan nama penyedia pada katalog buku yang ditawarkan oleh penyedia. Contoh ilustrasi 12:

13. Apabila proses persiapan awal telah dilakukan dengan cermat dan semua informasi telah dipastikan, langkah yang sangat menentukan dalam pembelian diawali dari proses persiapan pembelian. Pejabat Pengadaan (PP) menekan tombol yang merupakan awal mula terjadinya transaksi pembelian e-katalog dan akan direkam sebagai bentuk modul

8

Contoh ilustrasi 13:

14. Persiapan pembelian selanjutnya dengan tombol menu akan muncul jendela katalog form paket pembelian. Contoh ilustrasi 14:

Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan form paket pembelian, maka form pembelian tersebut dapay dihapus dengan mencentang kotak dialog dalam contoh ilustrasi berikut:

9

15. Tahapan berikut proses Pembelian e-kataog tekan menu Dan mengisi keseluruhan item indikator pada formulir pembuatan paket. Supaya lebih memudahkan sangat dianjurkan terlebih dahulu form isian pada data file excel yang kami lampirkan secara menyeluruh, sehingga meminimalisir kesalahan dalam penginputan informasi masing-masing paket form pembelian. Contoh ilustrasi 15:

16. Perekaman data form nama Pejabat Pengadaan secara otomatis akan diberikan oleh sistem e-katalog, apabila Pejabat Pengadaan tersebut telah pernah bertransaksi dalam paket pembelian e-katalog. Sedangkan nama identitas PPK akan muncul secara otomatis dan terekam dalam memudahkan pilihan pencarian id PPK, bila PPK tersebut telah pernah masuk login non penyedia pada LPSE. 17. Tahapan terakhir dari perekaman satu paket Pembelian e-purchasing e-Katalog adalah menyimpan naskah formulir yang telah diisi dengan menekan tombol setelah dipastikan data form tersebut telah akurat dan benar. Mekanisme berikut setelah form disimpan, maka ikuti prosedur dan tahapan selanjutnya termasuk jumlah kuantitas dan perkalian harga katalog dengan kebutuhan Buku K13. Tahapan berikut tersebut tidak lah dapat kami uraikan lagi dalam penjelasan Surat Pemberitahuan ini mengingat sudah menjadi privasi user admin dan Pejabat Pengadaan dan PPK serta Penyedia yang memiliki kewenangan absolut. 18. Hasil penyimpanan dapat ditinjau pada menu dalam bentuk formdaftar paket yang merupakan rekaman periwayatan transaksi secara menyeluruh. Contoh:

10

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB DI MADRASAH

DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 2016

Juknis Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2016

1

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah. Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di madrasah, agar pelaksanaan program pendampingan berjalan efektif dan efisien. Implementasi kurikulum di madrasah sesuai dengan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah, Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum Pada Madrasah. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pemetaan dan penetapan madrasah untuk melanjutkan implementasi Kurikulum 2013. Sedangkan madrasah lain kembali menerapkan kurikulum 2006, dengan substansi PAI dan Bahasa Arab tetap menggunakan kurikulum 2013 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 165 tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum Madrasah. Implementasi Kurikulum 2013 di madrasah diterapkan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2014-2015 diawali dengan dilaksanakannya pada kelas 1 dan 4 MI, kelas 7 MTs, dan kelas 10 MA. Untuk tahun 2016 ini adalah kelas III dan VI Madrasah Ibtidaiyah (MI), Kelas IX Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan kelas XII Madrasah Aliyah (MA). Implementasi Kurikulum 2013 menuntut kesiapan semua pihak, terutama dalam mencermati kebutuhan madrasah untuk berubah sehingga lebih terbuka terhadap usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran yang lebih adaptif terhadap pembaharuan. Kepala madrasah, pendidik dan pengawas madrasah merupakan garda terdepan penentu kemajuan madrasah, oleh karena itu peranannya dalam implementasi kurikulum menjadi sangat penting. Menjadi pendidik profesional memerlukan daya adaptasi terhadap perubahan agar kurikulum yang dikembangkan di madrasahnya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan kehidupan yang terus berubah. Dengan terpenuhinya buku ajar Kurikulum 2013 di madrasah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam implementasi Kurikulum 2013 di madrasah. Jakarta, September 2016 a.n. Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Madrasah, ttd M. Nur Kholis Setiawan


2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Pengertian Umum C. Tujuan D. Sasaran E. Sumber Dana F. Dasar Hukum

2 3 3 3 4 5 5 5 5

BAB II KETENTUAN MADRASAH PENERIMA A. Penerima Buku B. Ketentuan bagi Madrasah Penerima

7 7

BAB III MEKANISME PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN A. Mekanisme Penetapan Alokasi Buku B. Mekanisme Alokasi Anggaran dan Laporan Keuangan C. Mekanisme Penyaluran D. Mekanisme Pengadaan dan Pengiriman Buku teks Kurikulum 2013 E. Teknis Pemesanan Buku melalui e-Katalog F. Mekanisme Pengadaan Buku oleh Madrasah melalui Dana BOS G. Serah Terima Buku Yang Dibeli Melalui Dana BOS

8 8 8 9 10 12 12

BAB IV MONITORING, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN SANKSI A. Monitoring B. Pengawasan C. Pelaporan D. Sanksi

15 15 15 15

BAB V PENUTUP

16

LAMPIRAN-LAMPIRAN


3

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kurikulum menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Keberhasilan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan sarana prasarana terutama buku. Faktor ini penting karena jika kurikulum mengalami perbaikan, maka buku juga harus mengalami perbaikan. Oleh karena itu, Kurikulum 2013 meniscayakan adanya buku teks Kurikulum 2013 bagi siswa dan guru. Implementasi Kurikulum 2013 yang dilakukan secara bertahap juga berimplikasi pula pada Pengadaan buku teks Kurikulum 2013 yang bertahap pula. Pada Tahun Anggaran 2016, Kementerian Agama RI mengadakan buku pegangan siswa dan buku pedoman guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk kelas III dan VI Madrasah Ibtidaiyah (MI), kelas IX Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan kelas XII Madrasah Aliyah (MA). Kebutuhan buku yang berkualitas, dan murah bagi madrasah sangatlah diperlukan dalam upaya peningkatan sarana pembelajaran. Sehingga Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah mengalokasikan bagi madrasah untuk pembelian buku pegangan guru dan buku ajar siswa. Dalam upaya mewujudkan buku yang murah, maka mekanisme pembelian buku dilakukan dengan mencetak buku, dan mekanisme pembelian melalui e-purchasing. B. Pengertian Umum Dalam mekanisme mekanisme pengadaan barang secara elektronik, beberapa hal perlu diketahui adalah : 1) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang; 2) Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut PP adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan e-purchasing; 3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah panitia yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 4) Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang; 5) Penyedia adalah Penyedia dalam Katalog Elektronik; 6) Pembeli adalah satuan kerja pada Kementerian/madrasah yang melakukan transaksi pembelian atas barang yang ditawarkan oleh penyedia melalui e-Purchasing; 7) Barang adalah buku yang ditawarkan oleh penyedia barang melalui Katalog Elektronik; 8) Admin Agency adalah pejabat yang berwenang sebagai admin dalam sistem SPSELKPP yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang. Pada kementerian Agama, pada tingkat provinsi hanya ada 1 (satu) orang yang diberi kewenangan untuk membuatkan User-ID khususnya bagi PPK dan PP; 9) E-purchasing adalah tatacara pembelian barang melalui sistem katalog elektronik. 10) Tanggal Pemesanan adalah tanggal PP/PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh instansi menyetujui pemesanan barang; 11) Tanggal transaksi adalah tanggal PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh instansi menyetujui pemesanan bPPKarang; Juknis Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2016

4

12) Tanggal Penerimaan Barang adalah tanggal pihak pembeli menerima barang pesanan; 13) Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi adalah Pejabat pada Instansi/Institusi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai PP atau PPK; 14) User-ID adalah nama atau pengenal uniksebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi didalam aplikasi SPSE. 15) Password sekumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memferifikasi User-ID kepada aplikasi SPSE. 16) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggara tugas dan fungsi organisasi. C. Tujuan Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 bagi siswa dan guru ini bertujuan untuk: 1. Tersedianya buku teks kurikulum 2013 yang akan digunakan pada Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk pegangan siswa dan pedoman guru; 2. Tercapainya tujuan Kurikulum 2013, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. D. Sasaran Sasaran Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 bagi siswa dan guru Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah MI, MTs, dan MA baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Khusus madrasah swasta, madrasah sasaran adalah madrasah yang sudah memiliki izin operasional. E. Sumber Dana Sumber dana untuk pengadaan buku teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk buku pegangan siswa dan buku pedoman guru dari: 1. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, DIPA Kementerian Agama Kab/Kota dan DIPA Madrasah Negeri; 2. Dana BOS yang diterima oleh madrasah pada tahun anggaran 2016. F. Dasar Hukum Landasan hukum dalam pelaksanaan program Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 8. Peraturan Presiden No.106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan


5

Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP); 9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Agama. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2008 tentang Buku; 12. Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain; 13. Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga; 14. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E- Purchasing;


6

BAB II KETENTUAN MADRASAH PENERIMA A. Penerima Buku Madrasah yang berhak menerima Buku Teks Kurikulum 2013 adalah: 1. Seluruh MI/MTs/MA swasta yang sudah memiliki izin operasional. 2. Seluruh MI/MTs/MA negeri yang telah mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan buku. B. Ketentuan Bagi Madrasah Penerima 1. Buku pegangan siswa dan buku pedoman guru diberikan kepada madrasah, dan dicatat sebagai inventaris madrasah, untuk dipinjamkan kepada siswa dan guru, selanjutnya dikembalikan pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran; 2. Buku Teks Kurikulum 2013 bagi siswa dan guru sebagai acuan wajib dalam proses pembelajaran selama 5 (lima) tahun, kecuali ada ketentuan baru dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Madrasah dilarang memungut biaya kepada orang tua siswa dalam rangka pengadaan/perawatan Buku Teks Kurikulum 2013.


7

BAB III MEKANISME PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN A. Mekanisme Penetapan Alokasi Buku Alokasi dana Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 ditetapkan untuk: 1. kelas I dan IV MI, kelas VII MTs, dan kelas X MA Tahun Pelajaran 2014/2015 pada Tahun Anggaran 2014. 2. kelas II dan V MI, kelas VIII MTs, dan kelas XI MA Tahun Pelajaran 2015/2016 pada Tahun Anggaran 2015. 3. kelas III dan VI MI, kelas IX MTs, dan kelas XII MA Tahun Pelajaran 2016/2017 pada Tahun Anggaran 2016. Buku teks tersebut terdiri atas buku pegangan siswa dan buku pedoman guru, yaitu Al Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. B. Mekanisme Alokasi Anggaran dan Laporan Keuangan 1. Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 untuk madrasah swasta dialokasikan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi pada Program Pendidikan Islam dengan Kode Akun 526311 (pengadaan barang yang dideliver kepada masyarakat), sesuai dengan kuota madrasah sasaran pada wilayahnya. Pengadaan tersebut dilaporkan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sebagai barang persediaan secara in out; 2. Alokasi anggaran dalam RKA-KL diperinci berdasarkan jenis dan harga buku masingmasing sesuai dengan kuota dan total anggaran yang tersedia. Apabila alokasi anggaran yang telah tersedia dalam RKA-KL/DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 masih tersisa setelah memenuhi kuota pengadaan, maka anggaran tersebut dapat dioptimalkan untuk pengadaan Buku Teks umum, pelaksanaan monev pengadaan dan pengiriman buku dimaksud; 3. Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 untuk madrasah negeri ditempatkan pada Satuan Kerja Madrasah Negeri sesuai dengan kuota masing-masing dengan Kode Akun 536111 (Belanja Modal fisik lainnya) dan menjadi inventaris madrasah dan dilaporkan dalam SAI sebagai aset tetap lainnya pada satuan kerja tersebut; 4. Pengiriman buku teks oleh penyedia sampai di Kabupaten/Kota; 5. Seluruh Satuan kerja yang bertanggungjawab pengadaan buku, yang alokasi anggarannya belum dapat memenuhi ketentuan di atas dapat segera melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. C. Mekanisme Penyaluran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan madrasah penerima Buku teks Kurikulum 2013 melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan daftar nama madrasah dan dokumen pendukungnya, sebagaimana terlampir format 01.


8

D. Mekanisme Pengadaan dan Pengiriman Buku teks Kurikulum 2013 1. Mekanisme pengadaan dilakukan secara e-purchasing. 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. Menghitung jumlah kebutuhan buku teks di setiap mata pelajaran bagi siswa sesuai dengan data kebutuhan siswa dan buku pedoman bagi guru sesuai dengan data jumlah lembaga. b. Memastikan seluruh dokumen anggaran sesuai dengan mekanisme Pengadaan melalui kontrak payung LKPP. c. Menunjuk petugas pemesan buku, yang bertugas meneruskan pemesanan buku di wilayahnya ke penyedia buku yang telah ditetapkan oleh LKPP. d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian pembayaran pengadaan buku teks dari satuan kerja madrasah di wilayahnya kepada penyedia buku. 3. Ketentuan mengenai Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 bagi siswa dan guru sebagai berikut: a. Pengadaan buku oleh penyedia yang telah ditetapkan LKPP dalam e-katalog dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Madrasah Negeri sesuai dengan ketersediaan anggaran. b. Pembelian buku kepada penyedia dilakukan melalui aplikasi e-purchasing di laman https://e-katalog.lkpp.go.id/

c. Pengajuan pencairan anggaran pengadaan buku dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. d. Pengadaan buku tersebut dibebaskan dari pajak sesuai dengan: 1) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, atas pembelian buku teks pelajaran dan buku pegangan guru (yang termasuk dalam kelompok buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama), PPN yang terutang dibebaskan. 2) Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, pembelian Buku Teks dan buku pegangan guru (yang termasuk dalam kelompok buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama) dikecualikan dari kewajiban pemungutan PPh Pasal 22. e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Madrasah Negeri (sesuai dengan ketersediaan anggaran) berkoordinasi dengan penyedia mengenai jadwal pengiriman buku, untuk kemudian menyampaikan informasi kepada madrasah sasaran penerima buku. f. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Madrasah Negeri (sesuai dengan ketersediaan anggaran) yang menerima pengiriman buku, wajib melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian jumlah, jenis dan kualitas buku yang diterima. Serah terima buku dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) buku (format 02) yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). g. Berita Acara Serah Terima (BAST) buku dibuat rangkap 3 (tiga): 1 (satu) rangkap untuk pihak pembeli, 1 (satu) rangkap untuk panitia pengadaan buku di Kanwil Kemenag Provinsi, dan 1 (satu) rangkap untuk Direktorat Pendidikan Madrasah. h. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Wilayah Kementerian


9

i.

j.

Agama Kabupaten/Kota atau Madrasah Negeri (sesuai dengan ketersediaan anggaran) melakukan pembayaran secara langsung kepada penyedia buku setelah menerima bukti pesanan buku dalam bentuk BAST yang disediakan oleh penyedia, sesuai dengan jumlah dan harga pemesanan. Pembayaran dilakukan dengan menandatangani dokumen pencairan antara Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Madrasah Negeri dengan penyedia buku. Untuk menjamin kualitas buku teks Kurikulum 2013 sampai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi dan jadwal, dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 1) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan membentuk Tim Pengendali pengadaan dan pengiriman buku teks Kurikulum 2013 yang mempunyai tugas sebagai berikut: a) Menyiapkan master buku untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di semua jenjang satuan pendidikan madrasah. b) Melakukan monitoring pengiriman buku sesuai jadwal dan spesifikasi yang ditetapkan. c) Menjadi pusat help-desk nasional pengadaan dan pengiriman buku teks Kurikulum 2013. d) Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk memantau kemajuan pelaksanaan pengadaan dan pengiriman buku teks Kurikulum 2013, sekaligus menyelesaikan persoalan persoalan yang muncul dalam proses tersebut. 2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat membentuk Tim Pengendali pengadaan dan pengiriman buku teks Kurikulum 2013, untuk membantu tugas tim pengendali pusat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi segera menyampaikan laporan tentang kemajuan dan permasalahan yang timbul kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Up. Subdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat Pendidikan Madrasah.

E. Teknis Pemesanan Buku melalui e-Katalog Secara umum, alur kerja melalui e-Katalog adalah sebagai berikut: (a) Pra-Epurchasing 1) Pada satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Madrasah Negeri yang memiliki anggaran buku, PPK dan PP mulai mempelajari pelaksanaan purchasing dengan mekanisme e-katalog; 2) PPK mempersiapkan rencana pembelian buku sesuai dengan kebutuhan; 3) PPK dan Pejabat Pengadaan pada satker yang memiliki anggaran buku, mengajukan permintaan sebagai Pengguna SPSE kepada pengelola LPSE suatu paket pekerjaan tertentu, dengan melengkapi data dasar (Nama lengkap, NIP, Jabatan, email, satuan kerja, alamat satuan kerja dan nomor telepon/HP dan lainnya yang diperlukan); 4) Admin Agency selaku pengelola LPSE yang berada di Kanwil Kemenag Provinsi, atas permintaan poin 3 tersebut, membuatkan ID-User kepada PPK dan PP. 5) Setelah mendapatkan ID-User dari Admin Agency, PP melakukan Login kedalam sistem SPSE, yakni memasukan paket pekerjaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), karena mekanisme e-katalog ini paket pekerjaan buku harus masuk terlebih dahulu kedalam SIRUP. Sebelumnya, PP harus memperhatikan secara cermat rincian anggaran yang ada di dalam DIPA satker.


10

(b) Proses e-Purchasing 1) Perlu ditekankan kembali, bahwa PPK dan PP pada satuan kerja yang memiliki anggaran buku harus memiliki User ID dan password, sebagai langkah awal untuk masuk kedalam sistem e-katalog LKPP; 2) Rincian pembelian buku yang telah dibuat oleh PPK menjadi dasar bagi PP untuk melakukan pemesanan. PP membuat paket pemesanan buku dalam e-Purchasing. PP memasukkan data yang diminta dalam e-Purchasing untuk pembuatan paket pemesanan buku. Satu paket pemesanan buku dapat terdiri dari beberapa jenis buku untuk komoditas yang sama. Artinya, satu satker bisa satu kali pesan, namun tidak bisa pemesanan digabung untuk beberapa satker; 3) Setelah Paket dibuat, PP mengirimkan data paket tersebut ke Penyedia; 4) Selambat-lambatnya 3 hari sejak pengiriman paket pemesanan buku, Penyedia memberikan konfirmasi kepada PP mengenai pemesanan paket tersebut; 5) PP menerima konfirmasi dari penyedia dan meneruskan paket pemesanan tersebut kepada PPK; 6) PPK menerima konfirmasi paket pemesanan dan menunggu konfirmasi pengiriman dari penyedia; 7) Penyedia memberikan konfirmasi pengiriman paket kepada PPK. Penyedia dapat memperbaharui status pengiriman paket pemesanan; 8) PPK menerima konfirmasi pengiriman paket pemesanan dari penyedia. 9) Dalam hal pengiriman paket, buku yang dikirim harus sampai pada tujuan pengiriman, dengan spesifikasi teknis dan jumlah yang sama dengan paket pemesanan. Penyedia bertanggungjawab atas keamanan, kualitas dan kuantitas barang yang telah disepakati berdasarkan transaksi e-Purchasing. (c) Kontrak Setelah data-data yang akan dibeli lengkap, PPK mengunduh format Kontrak dan melakukan kontrak dengan Penyedia yang telah ditunjuk. Kesepakatan yang sudah ada dalam contoh format kontrak (lampiran format 06) dapat ditambah maupun dikurangi sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara PPK dengan Penyedia tersebut. Tanda bukti kontrak meliputi : (1) surat pesanan; (2) Kuitansi; dan (3) Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian. (d) Cetak Surat Pesanan PP mengunduh format Surat Pesanan pada aplikasi e-Purchasing. Format Surat Pesanan dapat ditambah maupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Setelah Surat Pesanan dicetak, PP dapat memberikan Surat Pesanan tersebut kepada Penyedia untuk ditandatangani oleh PPK dan Penyedia. (e) Pemeriksa Pekerjaan oleh Panitia Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi/Kepala Kemenag Kabupaten/kota/Kepala Madrasah. Panitia minimal terdiri dari 3 orang, yang bertugas memeriksa buku yang dikirim telah sesuai dengan jumlah spesifikasi yang dipesan, serta dalam keadaan baik/tidak rusak/cacat. (f) Ketentuan dan Proses Pembayaran serta Serah Terima Setelah Surat Pesanan disampaikan kepada penyedia, Penyedia akan mengirimkan tagihan pembayaran dan memasukkan status pengiriman paket dalam e-Purchasing. PPK memasukkan tanggal tagihan, tanggal pembayaran, dan tanggal buku diterima di dalam e-Purchasing Pemerintah. Pada prinsipnya, proses pembayaran dilakukan setelah PPHP menerima barang dan barang telah sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan. Mekanisme pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku.


11

F. Mekanisme Pengadaan Buku oleh Madrasah melalui Dana BOS 1. Kanwil Kemenag Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau Madrasah Negeri menghitung kekurangan buku yang tidak dapat dipenuhi oleh DIPA. 2. Madrasah Negeri mengalokasikan anggaran pembelian buku yang tidak dapat dipenuhi oleh DIPA Satker. 3. Madrasah Swasta mengalokasikan anggaran pembelian buku yang tidak dapat dipenuhi oleh DIPA Kanwil Kemenag Provinsi atau Kemenag Kabupaten/Kota. G. Serah Terima Buku Yang Dibeli Melalui Dana BOS 1. Madrasah yang menerima pengiriman buku, wajib melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian jumlah, jenis dan kualitas buku yang diterima. Serah terima buku dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) buku (format 02) yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) buku dibuat rangkap 3 (tiga): 1 (satu) rangkap untuk pihak pembeli, 1 (satu) rangkap untuk panitia pengadaan buku di Kanwil Kemenag Provinsi, dan 1 (satu) rangkap untuk Direktorat Pendidikan Madrasah.


12

Ilustrasi Skema Alur Kerja melalui e-Katalog PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

PEJABAT PENGADAAN

PENYEDIA

Lihat e-Katalog Lihat Notifikasi email Permintaan Pembelian

Membuat Rencana Pemesanan (offline)

LOGIN pada LPSE dimana PPK tsb terdaftar

LOGIN pada Website LKPP

Pilih Aplikasi e-Procurement Lainnya

LOGIN pada e-Katalog sebagai Penyedia

Lihat Permintaan Pembelian Buat Paket

Pilih Aplikasi eProcurement Lainnya LOGIN pada LPSE dimana PPK tsb terdaftar

Input dan Kirim Data Pembelian

Persetujuan Permintaan Pembelian

Persetujuan Permintaan Pembelian

PERSETUJUAN Permintaan Pembelian Lihat Notifikasi email Permintaan Pembelian

DOWNLOAD Perjanjian Pembelian

DOWNLOAD/CETAK Surat Pesanan LOGIN pada e-Katalog

INPUT & Kirim Status Penerimaan

Lihat Permintaan Pembelian INPUT Data Rwayat Pembayaran

INPUT & Kirim Status Pengiriman

SELESAI


13

Ilustrasi Bagan Kerja Pemesanan buku melalui e-Katalog

Kanwil Provinsi

PENYEDIA

e-KATALOG

MADRASAH (MIN, MTsN, MAN)

Kankemenag Kab/Kota

Keterangan :

Alur Koordinasi Pemesanan e-purchasing Tindak Lanjut Penyedia ke Pemesan Pengiriman Buku oleh Penyedia

Untuk mempermudah dalam tataran teknis, berikut beberapa feferensi dari LKPP yang bisa didownload dan dijadikan sebagai bahan pengetahuan dalam hal purchasing Buku K13. Berikut alamat website dari LKPP dalam Mekanisme Pembelian dengan Sistem e-Katalog: 1. Syarat dan Ketentuan Penggunaan e-purchasing Alamat : https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/konten_statis/view/7 2. Petunjuk Penggunaan e-Katalog dari Website LKPP untuk PP Alamat : https://e-katalog.lkpp.go.id/files/upload/konten/Panduan/USER%20GUIDE%20ePurchasing%20Pejabat%20Pengadaan.pdf 3. Petunjuk Penggunaan e-Katalog dari Website LKPP untuk PPK Alamat : https://e-katalog.lkpp.go.id/files/upload/konten/Panduan/USER%20GUIDE%20ePurchasing%20pejabat%20pembuat%20komitmen.pdf


14

BAB IV MONITORING, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN SANKSI A. Monitoring Kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 dilaksanakan secara terpadu oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan lembaga lain yang terkait. Monitoring dan supervisi dimaksud, dilakukan dalam rangka Penyedia melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak katalog; B. Pengawasan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggara tugas dan fungsi organisasi meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. C. Pelaporan Pelaporan untuk pelaksanaan Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 adalah bagian dari pelaporan pelaksanaan Program Implementasi Kurikulum 2013 dengan perincian sebagai berikut: 1. Format 03A, Format 03B, dan Format 03 C, dibuat oleh madrasah yang berisi daftar buku yang didistribusi dan dibeli oleh madrasah; 2. Format 04A, Format 04B dan Format 04C, dibuat oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berisi rekapitulasi buku yang didistribusikan dan dibeli oleh madrasah; 3. Format 05A, Format 05B, dan Format 05C, dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang berisi rekapitulasi buku yang dibeli dan didistribusikan ke madrasah di masing-masing kabupaten/kota. D. Sanksi Penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian negara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


15

BAB V PENUTUP Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya, Petunjuk Teknis Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah Tahun 2016 pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah selesai disusun. Petunjuk Teknis ini disusun dalam rangka memberikan arah dan pedoman dalam melakukan proses, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan buku. Apabila madrasah menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait pelaksanaan Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 dapat menghubungi, helpdesk katalog buku yakni email [email protected] dan telepon 021-3520951 serta Helpdesk LKPP Direktorat Pengembangan SPSE LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940 Call Center (021) 50205577 atau [email protected]. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini, diharapkan menjadi guide bagi pelaksana di pusat dan daerah. Hanya kepada Allah kita berserah diri dan hanya kepada-Nya pula kita bertawakkal. Semoga Bermanfaat. Amin.


16

LAMPIRAN-LAMPIRAN


17

Format 01 A

Daftar Madrasah Penerima Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran2016/2017 Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru MI Kabupaten/Kota Provinsi

No

Dibuat oleh Kanwil/ Kankemenag/Madrasah Negeri

: :

Nama Madrasah

Desa/ Kecamatan

NPSN

Nama Kamad

Telepon

No. Rekening

Bank

Jumlah Siswa Kelas III Kelas VI

........................................, .....................20....

(............................................................) Nama Jelas dan Tanda Tangan

Format 01 B

Daftar Madrasah Penerima Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran2016/2017 Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru MTs Kabupaten/Kota Provinsi

No

Dibuat oleh Kanwil/ Kankemenag/Madrasah Negeri

: :

Nama Madrasah

Desa/ Kecamatan

NPSN

Nama Kamad

Telepon

No. Rekening

Bank

Jumlah Siswa Kelas IX

........................................, .....................20....


Daftar Madrasah Penerima Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017 Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru Tingkat MA Kabupaten/Kota Provinsi

No

Format 01 C Dibuat oleh Kanwil/ Kankemenag/Madrasah Negeri

: :

Nama Madrasah

Desa/ Kecamatan

NPSN

Nama Kamad

Telepon

No. Rekening

Bank

Jumlah Siswa Kelas XII

........................................, .....................20....


Berita Acara Serah Terima Buku teks Kurikulum 2013 MI/MTs/MA Nomor : ………………………… ___________________________________________________________________________ Pada hari ini, ……………. tanggal ………………. bulan ……………….. tahun dua ribu ..................., yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Perusahaan Alamat

: : : :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ---------------------------; 2. Nama NIP Jabatan Kanwil/ Kankemenag/ Madrasah : Alamat

: : :

:

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ---------------------------; Selanjutnya berdasarkan Surat Pesanan Buku teks Kurikulum 2013 MI/MTs/MA Nomor …………………………………………. tanggal …………………………, PIHAK PERTAMA menyerahkan Buku teks Kurikulum 2013 MI/MTs/MA kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima buku dimaksud sebagai berikut:

No

Judul Buku

Oplah yang harus diterima

Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Baik Rusak Kurang

Harga

Total

Jumlah Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam 5 (lima) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya. PIHAK KEDUA,

.................................................

PIHAK PERTAMA,

............................................


21

Format 03 A

Dibuat oleh Madrasah Diserahkan ke Kankemenag

Rekapitulasi Pembelian Buku teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017 di Madrasah Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru MI Madrasah Status Kab/Kota Desa/Kecamatan Kab/Kota Provinsi No

: : Negeri/Swasta : : : : Tema

Jumlah Buku Siswa Kelas III Kelas VI

Jumlah Dana

Buku Pedoman Guru

Jumlah dana

Total

Total ..................................., ........................20... Kepala Madrasah, ................................................... (Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Format 03B Dibuat oleh Madrasah Diserahkan ke Kankemenag

Rekapitulasi Pembelian Buku teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017 di Madrasah Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru MTs Madrasah Status Kab/Kota Desa/Kecamatan Kab/Kota Provinsi

: : Negeri/Swasta : : : :

No

Tema

Buku Pegangan Siswa Kelas IX

Jumlah Dana

Buku Pedoman Guru

Jumlah dana

Total

Total ..................................., ........................20... Kepala Madrasah, ................................................... (Nama Jelas dan tanda tangan

Format 03C Dibuat oleh Madrasah Diserahkan ke Kankemenag Rekapitulasi Pembelian Buku teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017 di Madrasah Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru MA Madrasah Status Kab/Kota Desa/Kecamatan Kab/Kota Provinsi

: : Negeri/Swasta : : : :

No

Tema

Buku Pegangan Siswa Kelas XII

Jumlah Dana

Buku Pedoman Guru

Jumlah dana

Total

Total ..................................., ........................20... Kepala Madrasah, ................................................... (Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Format 04 A ) oleh Kankemenag Dibuat Diserahkan ke Kanwil Provinsi Rekapitulasi Pembelian Buku teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017 di Madrasah Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru MI Madrasah : Status : Negeri/Swasta Kab/Kota : Desa/Kecamatan : Kab/Kota : Provinsi : No Tema Jumlah Buku Jumlah Dana Kelas III Kelas VI

Buku Pedoman Guru

Jumlah dana

Total .................................., ........................20... Kepala Kankemenag, ................................................... (Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Total

Format 04B

Rekapitulasi Pembelian Buku teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017 di Madrasah Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru MTs Madrasah : Status : Negeri/Swasta Kab/Kota : Desa/Kecamatan : Kab/Kota : Provinsi : No Tema Buku Pegangan Jumlah Dana Buku Pedoman Siswa Kelas VIII Guru

Dibuat oleh Kankemenag Diserahkan ke Kanwil Provinsi

Jumlah dana

Total

Total ................................, .....................20... Kepala Kankemenag, ................................................... (Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Format 04C

Rekapitulasi Pembelian Buku teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017 di Madrasah Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru MA Madrasah : Status : Negeri/Swasta Kab/Kota : Desa/Kecamatan : Kab/Kota : Provinsi : No Tema Buku Pegangan Jumlah Dana Buku Pedoman Siswa Kelas XI Guru

Dibuat oleh Kankemenag diserahkan ke Kanwil Provinsi

Jumlah dana

Total

Total

..............................., .....................20... Kepala Kankemenag, ................................................... (Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Rekapitulasi Pembelian Buku teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017 di Madrasah Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru MI Madrasah : Status : Negeri/Swasta Kab/Kota : Desa/Kecamatan : Kab/Kota : Provinsi : No Tema Jumlah Buku Jumlah Dana Kelas III Kelas VI

Format 05A Dibuat oleh Kanwil provinsi Diserahkan ke Kemenag Pusat

Buku Pedoman Guru

Jumlah dana

Total

Total

.........................................., ..........................20... Kepala Kanwil Kemenag,

............................................... (Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Format 05B

Rekapitulasi Pembelian Buku teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017 di Madrasah Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru MTs Madrasah : Status : Negeri/Swasta Kab/Kota : Desa/Kecamatan : Kab/Kota : Provinsi : No Tema Buku Pegangan Jumlah Dana Buku Pedoman Siswa Kelas IX Guru

Dibuat oleh Kanwil provinsi Diserahkan ke Kemenag Pusat

Jumlah dana

Total

Total ...................................., ......................20... Kepala Kanwil Kemenag,

............................................................ (Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Format 05C Dibuat oleh Kanwil provinsi Diserahkan ke Kemenag Pusat

Rekapitulasi Pembelian Buku teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017 di Madrasah Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru MA : Status : Negeri/Swasta Kab/Kota : Desa/Kecamatan : Kab/Kota : Provinsi : No Tema Buku Pegangan Jumlah Dana Buku Pedoman Siswa Kelas XII Guru

Jumlah dana

Total

Total ..................................., ......................20... Kepala Kanwil Kemenag, ............................................................ (Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Lampiran format 06

[kop surat K/L/D/I]

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: ________________ SURAT PESANAN (SP)

NOMOR DAN TANGGAL SP _____________

Yang bertanda tangan di bawah ini: __________[nama Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian*)] __________[jabatan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ] __________[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; __________[nama Penyedia] __________[alamat Penyedia] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: RincianBarang No.

Jenis Barang

Kuantitas

Satuan Ukuran

Harga satuan (Rp.)

Total (Rp.)

Jumlah PPN Nilai TERBILANG : ______________________________________________________ SYARAT DAN KETENTUAN: 1. Hak dan Kewajiban a. Penyedia 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini. 2) Penyedia memiliki kewajiban: a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik; b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada


31

(tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia; d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa: d.1 barang rusak akibat cacat produksi; d.2

barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

d.3

barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada); g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masingmasing barang. b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak: a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini. b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal: d.1 barang rusak akibat cacat produksi; d.2


d.3


d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada); e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masingmasing barang. 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban: a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang; f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada). 2. Waktu Pengiriman Barang Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun)sejak SP ini diterima oleh Penyedia. 3. Alamat Pengiriman Barang Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: __________________________________________________________________________


32

4. Tanggal Barang Diterima Barang diterima pada (tanggal/bulan/tahun)____________________________________ 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini. b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa: d.1 barang rusak akibat cacat produksi; d.2


d.3


Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut. c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima. d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan. e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (....) hari kerja. 6. Harga a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini. b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual. c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. 7. Perpajakan Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP. 8. Pengalihan dan/atau subkontrak a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan. b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan


33

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya. 9. Perubahan SP a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP. b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. 10. Peristiwa Kompensasi a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia. b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak]. 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia. 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini. c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual. d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia. Juknis Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2016

34

13. Pembayaran a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan; 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; dan 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak. b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan. c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (........) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah. 14. Sanksi a. Penyedia dikenakan sanksi apabila: 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (.....) hari kerja; 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama. b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; dan 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan: a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik ( e-Catalogue). c.

Tata Cara Pengenaan Sanksi Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila: a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP; b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak


35

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambatlambatnya (.....) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia. c. Pemutusan SP oleh Penyedia 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut: a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP; b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP. 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambatlambatnya (.....) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan. 17. Keadaan Kahar a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi. b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP. 18. Penyelesaian Perselisihan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.


36

19. Larangan Pemberian Komisi Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama. Untuk dan atas nama __________ Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan (KSO) ________

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap] [jabatan]

[nama lengkap] [jabatan]


37

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH UNIT LAYANAN PENGADAAN

Recommend Documents