KEMENTERIAN AGAMA KANTOR W

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) POKJA JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN KUA KEC. MUARA BULIAN

JL. A. Yani 13 Telanaipura 36122 BERITA SANGGAH Nomor : Kd.05.4/Pokja-PML/PEMB-KUA/17/2015 Satuan Kerja Pekerjaan Kode Lelang Lokasi HPS

: Kantor Kementerian Agama Kab. Muara Bulian : Pembangunan KUA Kecamatan (Lelang-Ulang) : 7139170 : Kec. Muara Bulian – Kab. Muara Bulian : Rp. 811.600.000,-

Pada hari ini Jum’at tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Pembangunan KUA Kecamatan Muara Bulian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Bulian Nomor : Kd.05.4/1/KU.00.2/125/2015, Setelah menayangkan Pengumuman Pemenang Pemilihan langsung paket tersebut di atas dengan Nomor : Kd.05.4/Pokja-PML/PEMB-KUA/16/2015 tanggal 05 September 2015, selanjutnya dilakukan tahapan proses Sanggah secara elektronik untuk paket pekerjaan tersebut di atas, sebagai berikut : 1. Pekerjaan tersebut diatas diumumkan melalui Aplikasi SPSE secara online pada portal LPSE Kementerian Agama RI http:/lpse.kemenag.go.id/eproc/ dimulai Tanggal 25 Agustus 2015 Pukul 06.00 Waktu Server s/d Tanggal 29 Agustus 2015 Pukul 06.00 Waktu Server; 2. Pelaksanaan Masa sanggah lelang dilaksanakan melalui Aplikasi SPSE secara online pada portal LPSE Kementerian Agama RI http:/lpse.kemenag.go.id/eproc/ dimulai pada tanggal 06 September 2015 pukul 00.00 Waktu Server s/d tanggal 08 September 2015 pukul 23.59 Waktu Server; 3. Pada saat masa sanggah ternyata ada penyedia yang mengajukan sanggahan pada pukul 23.42 Waktu Server tanggal 08 September 2015, sebagaimana surat sanggahan yang disampaikan kepada POKJA dengan Nomor: 10/SGH-TB/2015 tanggal 2015; 4. Selanjutnya Pokja akan menberikan jawaban atas sanggah penyedia tersebut sebagai berikut : 1) Maksud Pokja menggugurkan Saudara pada Evaluasi Teknis terkait dengan Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang diyakini tidak menggambarkan pengendalian terhadap resiko K3 secara tuntas sesuai dengan format yang ada dalam dokumen pengadaan, karena dalam Evaluasi Metode Pelaksanaan Pekerjaan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, sehingga bisa diputuskan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat untuk LULUS/GUGUR sebagaimana Tabel di bawah ini :

dari gambaran tabel di atas, maka kami sarankan kepada saudara untuk meneliti kembali dokumen penawaran saudara, dan kemudian membandingkan dengan Dokumen Pengadaan yang telah Pokja sampaikan, Khusus dengan permasalah di atas kami telah menyampaikan contoh bentuk format R3K3 beserta tabel-tabel yang harus digunakan oleh penyedia yang akan menyampaikan penawaran, dimulai dari halaman 59 s.d 72 pada Dokumen pengadaan(berikut ini pokja sampaikan perbadingannya). terimaksih;

[Dokumen Pemilihan Langsung Pascakualifikasi] 59

G. BENTUK RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K) I. BENTUK RK3K USULAN PENAWARAN ………………….

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K)

[Logo & Nama Perusahaan]

[digunakan untuk usulan penawaran]

DAFTAR ISI A. Kebijakan K3 B. Perencanaan K3 B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3 B.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya C. Pengendalian Operasional K3 A. KEBIJAKAN K3 ........................................................................................................................... .. [diisi oleh penyedia jasa berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundangundangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten]

A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. A.2. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3; 2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3; 3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3. B. PERENCANAAN K3 Di dalam membuat rencana K3, PPK memberikan identifikasi awal dan penyedia jasa harus menyampaikan pengendalian risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut. B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, Dan Biaya Penyusunan Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3 sesuai dengan format pada Tabel 1.

59


B.2 Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut: 1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3; 3. ............. [diisi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU]

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) ......................... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[Dokumen Pemilihan Langsung Pascakualifikasi] 62 BENTUK RK3K PELAKSANAAN PEKERJAAN Dibuat oleh penyedia jasa pada saat pelaksanaan kontrak, dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan.

.................

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K)

[Logo & Nama Perusahaan]

[digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan]

DAFTAR ISI A. Kebijakan K3 B. Organisasi K3 C. Perencanaan K3 C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, Penanggung Jawab C.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya C.3. Sasaran dan Program K3 D. Pengendalian Operasional K3 E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 F. Tinjauan Ulang Kinerja K3

A. KEBIJAKAN K3 [Berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh manajer proyek/kepala proyek] A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. A.2. kepala proyek/project manager harus mengesahkan Kebijakan K3 A.3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3; 2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3; 3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.


Contoh:

Penganggung Jawab K3

Emergency / Kedaruratan

P3K

Kebakaran

Penyedia jasa wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/Pre Construction Meeting (PCM) sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab sesuai dengan format pada Tabel 1.

[Dokumen Pemilihan Langsung Pascakualifikasi] 67 Ketentuan Pengisian Tabel 1: Kolom (1) : Nomor urut uraian pekerjaan. Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pelelangan. Kolom (3) : Diisi dengan identifikasi bahaya yang akan timbul dari seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3. Kolom (4) Kolom (5) Kolom (6) Kolom (7)

Kolom (8)

Diisi dengan nilai (angka) kekerapan terjadinya kecelakaan. Diisi dengan nilai (angka) keparahan. Perhitungan tingkat risiko K3 adalah nilai kekerapan x keparahan. Penetapan skala prioritas ditetapkan berdasarkan item pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko K3 tinggi, sedang dan kecil, dengan penjelasan: prioritas 1 (risiko tinggi), prioritas 2 (risiko sedang), dan prioritas 3 (risiko kecil). Apabila tingkat risiko dinyatakan tinggi, maka item pekerjaan tersebut menjadi prioritas utama (peringkat 1) dalam upaya pengendalian. : Diisi bentuk pengendalian risiko K3. Bentuk pengendalian risiko menggunakan hirarki pengendalian risiko (Eliminasi, Substitusi, Rekayasa, Administrasi, APD), diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran (belum memperhitungkan penilaian risiko dan skala prioritas. Keterangan : 1. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material/ bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi. Contoh: seorang pekerja harus menghindari bekerja di ketinggian namun pekerjaan tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu. 2. Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/ atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah. Contoh: penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik kecil untuk bekerja di ketinggian. 3. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Contoh: menggunakan perlengkapan kerja atau peralatan lainnya untuk menghindari terjatuh pada saat bekerja di ketinggian . 4. Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Contoh: pengaturan waktu kerja (rotasi tempat kerja) untuk mengurangi terpaparnya/ tereksposnya pekerja terhadap sumber bahaya, larangan menggunakan : : : :


telepon seluler di tempat tertentu, pemasangan rambu-rambu keselamatan . 5. APD adalah alat pelindung diri yang memenuhi standard dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Contoh: Pemakaian kacamata las dan sarung tangan kulit pada pekerjaan pengelasan. Kolom (9)

: Diisi penanggung jawab (nama petugas) pengendali risiko K3.

Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut : 1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3; 3. ............. [ ]

C.3.1.

Sasaran 1. Sasaran Umum: Nihil Kecelakaan Kerja yang fatal (Zero Fatal Accidents) pada pekerjaan konstruksi. 2. Sasaran Khusus: Sasaran khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian risiko yang disusun guna tercapainya Sasaran Umum, contoh sebagaimana Tabel 2. Penyusunan Sasaran dan Program K3.

C.3.2.

Program K3 Program K3 meliputi sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring, dan penanggung jawab, contoh sebagaimana Tabel 2. Penyusunan Sasaran dan Program K3.

[Dokumen Pemilihan Langsung Pascakualifikasi] 71 Ketentuan Pengisian Tabel 2.: Kolom (1) : Nomor urut kegiatan. Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pelelangan. Kolom (3) : Diisi pengendalian risiko merujuk pada Tabel 1. kolom (8). Kolom (4) : Diisi uraian dari sasaran khusus yang ingin dicapai terhadap pengendalian risiko pada kolom (3). Kolom (5) : Tolok ukur merupakan ukuran yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif terhadap pencapaian sasaran pada kolom (4) Kolom (6) : Diisi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran yang hendak dicapai dari kolom (5) Kolom (7) : Diisi jangka waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran khusus yang hendak dicapai. Kolom (8) : Indikator pencapaian adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program. Kolom (9) : Diisi bentuk-bentuk monitoring yang dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa pencapaian sasaran dipenuhi sepanjang waktu pelaksanaan Kolom (10) : Penanggung jawab pelaksana program Kolom (11) : Diisi biaya kebutuhan pelaksanaan program

Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian pada Tabel 2., diantaranya : 1.Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas. 2.Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada contoh Tabel 2.; 3.Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja; 4.Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko pada contoh Tabel 2.; 5.Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan; 6.Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada contoh Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab.

Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D. (Pengendalian Operasional) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian C (Perencanaan K3) sesuai dengan uraian Tabel 2. (sasaran dan program K3).


Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E. diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana ditetapkan pada tabel 2. Sasaran dan Program K3. Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

Dibuat oleh, [Penanggung Jawab Lapangan/Team Leader]

(…………………………) Penyedia Jasa

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK ( RK3K ) A. KEBIJAKAN K3 Pada prinsipnya, kami sebagai kontraktor pelaksana berusaha meminimalisir kecelakaan yang mungkin terjadi dalam setiap pekerjaan konstruksi. Langkah awal penerapan K3 adalah : 1. Mengikuti Porgram Jamsostek, setelah kontrak ditandatangani; 2. Menyediakan Kotak P3K; 3. Menggunakan tenaga kerja yang sudah terlatih dan profesional.

B. PERENCANAAN K3 1.

Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Resiko K3, Program K3 dan Biaya Identifikasi Bahaya & Pengendalian Resiko Bahaya hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai resiko kecelakaannya cukup besar, yaitu :

No.

Uraian Pekerjaan

Identifikasi Bahaya

Sasaran K3 Proyek

Pengendalian Resiko K3

Program Sumber Daya

Estimasi Biaya ( Rp. )

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pek. Sipil

Tertimpa Terjatuh

Nihil Kecelakaan Fatal

a. Pastikan alat kerja dalam keadaan baik dan siap

Sosialisasi 5 kali SDM : 1 Istruktur,

pakai b. Pastikan Pekerja

2 asst Instruktur 2 asst Instruktur

Rp. 0,5 jt - 1 jt

sudah terlatih c. Pastikan Pemasangan Bekisting sudah benar d. Pastikan alat bantu untuk mengangkut beton dlm keadaan baik e. Menyusun Instruksi kerja

SDM : 1 Istruktur, 2 asst Instruktur

Rp. 0,5 jt - 1 jt

Sosialisasi 5 kali f. Menggunakan rambu, peringatan dan Berikade

Pengadaan rambu, spanduk, poster dan berikade

Rp. 0,5 jt - 1 jt

g. Melakukan Pelatihan kepada pekerja

Instruktur Materi/modul

Rp. 0,5 jt - 1 jt

No.

Uraian Pekerjaan

Identifikasi Bahaya

Sasaran K3 Proyek

Pengendalian Resiko K3

Program Sumber Daya

Estimasi Biaya ( Rp. )

1

2

3

4

5

6

7

2.

Pek. Konstruksi

Tertimpa

Nihil Kecelakaan

a. Pastikan Pekerja

Sosialisasi 3 kali

Fatal

sudah terlatih b. Pastikan alat bantu seperti steger dalam keadaan baik


c. Menyusun Instruksi kerja


Rp. 0,5 jt - 1 jt

Rp. 0,5 jt - 1 jt

Sosialisasi 3 kali

2.

3.

d. Menggunakan rambu, peringatan dan Berikade

Pengadaan rambu, spanduk, poster dan berikade

Rp. 0,5 jt - 1 jt

e. Melakukan Pelatihan kepada pekerja

Instruktur Materi/modul

Rp. 0,5 jt - 1 jt

Pemenuhan Perundang-undangan & Persyaratan Lainnya a.

UU No. 18 Th 1999 Tentang Jasa Konstruksi;

b.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3:

c. d

UU No. 1 Th 1970 Tentang Keselamatan Kerja; Permen PU No. 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU.

Organisasi K3

Penanggung Jawab K3

Emergency

P3K

Kebakaran

Jambi, 29 Agustus 2015 CV. TALENTA BROTHERS

ACHMAD JALALEN, ST Direktur

2) Terkait dengan Pokja Sengaja merubah bentuk Dokumen Pengadaan menjadi lebih Rumit dari lelang semula, pokja meminta penyedia untuk menyampaikan daftar riwayat hidup & surat referensi dari pengguna jasa itu diminta oleh pokja bertujuan menilai seberapa akurat penawaran teknis dari penyedia, salah satu pertimbanganya berdasarkan PERMEN PU NO. 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Dan Jasa Konsultasi (Point Evaluasi Adminitrasi huruf f) Nomor (5) daftar personil inti yang ditetapkan secara penuh. Ini diberlakukan untuk seluruh calon penyedia yang akan memasukan penawaran, kemudian terkait dengan perubahan BQ dari lelang awal ke lelang ulang, pertimbangan Pokja bahwa IMB pada Pemerintah Kabupaten Batanghari khususnya gedung pemerintahan tidak dikenakan biaya, oleh sebab itu anggaran pada pengurusan IMB dialihkan pada pekerjaan lain yaitu Pekerjaan. Pas. Grill Got Saluran Air Hujan Rabat Depan sesuai dengan BQ yang ada pada saat lelang ulang ini, terimaksih; 3) Untuk melihat Kemampuan Paket Penyedia, Pokja menilai dari Dokumen Penawaran (Table Kualiikasi) yang dimasukan oleh calon penyedia dalam Aplikasi SPSE Kementerian Agama RI, terimakasih; 4) SKA Desain Interior dipersyaratkan dalam LDK Dokumen Pengadaan, karena terdapat Item Pekerjaan yang membutuhkan Tenaga Ahli Interior, maka Pokja memasukkan pekerjaan tersebut dalam Pekerjaan Mayor, dan hal tersebut sesuai dengan BQ yang ada pada Dokumen Pengadaan, terimakasih. Demikian Berita Acara Sanggah ini dibuat pada hari dan tanggal di atas, agar yang berkepentingan menjadi maklum.

POKJA. JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN KUA KECAMATAN MUARA BULIAN ULP. KANWIL KEMENAG. PROVINSI JAMBI

1.

Eko Dian Iing Solihin, SE., MM

Ketua

2.

Setiyono, SE., MM

Sekretaris

3.

Delfion Hultabarat, S.Th

Anggota

4.

Beni Yusdiansyah, SE

Anggota

5.

Muhammad Said, S.Pd.I

Anggota

1. dtt

2. dtt

3. dtt

4. dtt

5. dtt

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR W

Recommend Documents