Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 1

Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu

Page 1

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELU 1. Kondisi Obyektif Kabupaten Belu a) Letak Geografis : Kabupaten Belu merupakan salah satu Kabupaten dari 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di daratan Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu di daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dibagian paling timur dan berbatasan langsung dengan Negara Republic Demokratic Timor Leste (RDTL) sedang menurut posisi astronomis wilayah Kabupaten Belu terletak pada 124°-126°LS. b) Batas Wilayah : Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Ombai. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Timor. Sebelah Timur berbatasan dengan Republic Demokratic Timor Leste. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). c) Luas Wilayah : Luas wilayah Kabupaten Belu 2.445,57 KM² atau 5,16% dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang keseluruhannya merupakan wilayah daratan. d) Topografi : Bentuk topografis Wilayah Kabupaten Belu merupakan daerah datar berbukit-bukit hingga pegunungan dengan sungai-sungai yang mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lerengnya. Wilayah datar terletak di bagian selatan memanjang sampai tenggara pada pesisir pantai Laut Timor dengan kemiringan kurang dari 2 % , sedangkan daerah datar berombak sampai bergelombang 3% -40% hampir merata di seluruh wilayah yaitu mencapai 55,86% dari luas wilayah. Wilayah pengunungan < 40% terdapat di wilayah tengah ke arah timur dengan luas wilayah sekitar 17,40% . e) Iklim : Kabupaten Belu memiliki Iklim tropis dengan musim hujan yang sangat pendek (Desember-Maret) dan musim kemarau yang panjang (April-November). Temperatur di Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6 °ᴄ dengan interval suhu 21,5°ᴄ 33,7°C. Temperatur terendah 21,5°C terjadi pada bulan Agustus dan temperatur tertinggi 33,7°C (terjadi pada bulan Oktober-November). f)

Penduduk: Jumlah penduduk Kabupaten Belu 368.081 jiwa, dengan perincian : Laki-laki 180.713 jiwa dan perempuan 184.368 jiwa yang tersebar di 24 (dua puluh empat) kecamatan.


Page 2

g)

Sosial Budaya : Menurut penuturan tua-tua adat kata ‘Belu’ bermakna persahabatan yang diterjemahkan secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti “Teman” atau “Sahabat”. Hal ini memberikan makna simbolis yang mendeskripsikan bahwa pada zaman dahulu masyarakat Belu memang bersahabat, hidup berdampingan dan saling memperhatikan. 

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda wilayah kekuasaan Maromak Oan (Belu) terbagi menjadi 20 (dua puluh) Swapraja/Kerajaan, dimana wilayah – wilayah Swapraja ini ada juga yang meliputi sebagian wilayah Timor Tengah Utara dan wilayah Provinsi Timor –Timur (sekarang negara RDTL). Kemudian diadakan penggabungan-penggabungan, akhirnya terdapat 3 (tiga) Swapraja/Kerajaan di Belu yaitu : Swapraja Malaka, Swapraja Tasifeto dan Swapraja Maukatar yang dibawah ke-3 Swapraja ini masih terdapat beberapa distrik dan onderdistrik.  Pada masa pemerintahan penjajahan Jepang, pemerintahn di Belu dipimpin oleh seorang pejabat Jepang yang disebut “Bunken Kanrikan” dimana hanya mengakui 2 (dua) wilayah Swaparaja / Kerajaan yaitu  Swaparaja Tasimane yang wilayahnya meliputi wilayah Malaka dan dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah dengan sebutan Raja Besar Tasimane.  Swaparaja Tasifeto yang wilayahnya meliputi Tasifeto, Lamaknen dan Harneno dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah dengan sebutan Raja Besar Tasifeto.  Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 terbentuklah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membawahi beberapa daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten), maka Wilayah Tasifeto dan Wilayah Tasimane disatukan menjadi Kabupaten Belu sampai saat ini. Masyarakat Kabupaten Belu memiliki budaya dan adat istiadat yang turun temurun dan hingga saat ini diupayakan agar tetap lestari. h) Kelompok Etnis : Berdasarkan penuturan tua-tua adat, suku yang merupakan pendatang adalah suku Tetun dan merupakan suku yang terbesar di Kabupaten Belu dengan wilayah sebarannya adalah wilayah Belu Selatan. Selain itu ada juga suku-suku lainnya seperti suku Bunaq yang berdomisili di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Di samping itu dikenal juga suku Kemak yang mendiami daerah perbatasan yaitu dari wilayah kecamatan Lamaknen sampai dengan wilayah Pantai Utara. Suku yang lain adalah suku Dawan merupakan kelompok masyarakat terkecil dan suku pendatang yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada umumnya mendiami wilayah perbatasan Kabupaten Belu dengan Kabupaten TTU dan Kabupaten TTS.


Page 3

Pembagian wilayah di Kabupaten Belu yang terdiri atas 2 (dua) bagian besar yaitu Belu Utara dan Belu Selatan erat kaitannya dengan adat istiadat baik adat istiadat perkawinan, adat istiadat kematian maupun bercocok tanam. Adat istiadat yang digunakan di wilayah Belu Utara adalah adat istiadat yang menganut sistem “Patrilineal” yaitu sistem dimana adat istiadat pemilikan harta benda dan keturunan diatur berdasarkan keturunan garis keturunan ayah/bapak. Contoh : Dalam istiadat perkawinan, keluarga dari pihak laki-laki wajib membayar sejumlah mahar (belis/maskawin) kepada pihak perempuan dan membawa anak gadis dari pihak keluarga perempuan menjadi milik pihak keluarga laki-laki. Adat istiadat yang digunakan di wilayah Belu Selatan adalah adat istiadat yang menganut sistem “Matrilineal” yaitu sistem dimana adat istiadat pemilikan harta benda dan keturunan diatur berdasarkan garis keturunan ibu/mama, sehingga dalam masyarakat Belu Selatan perempuan lebih menguasai dan mengatur harta benda/kekayaan keluarga. i)

Komposisi Umat Beragama : Mayoritas penduduk di Kabupaten Belu memeluk agama Katolik yakni sebanyak 324.284 orang atau sebesar 88,10%. Selanjutnya berturut –turut pemeluk agama Krsiten/Protestan sebanyak 35.697 orang atau 9,70%, pemuluk agama Islam 7.572 orang atau 2,06 %, pemeluk agama Hindu 489 orang atau 0,13 %, dan pemeluk agama Budha 40 orang atau 0,01 %.

j)

Sebaran Agama : Sebaran agama di Kabupaten Belu berdasarkan data penduduk 368.081 orang tersebar di 24 (dua puluh empat ) kecamatan. Perincian jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan agama yang dianut : No

Kecamatan

Islam

Kristen

Katolik

Hindu

Budha

Jumlah

1 Raimanuk 2 Tasifeto Barat 3 Kakuluk Mesak 4 Nanaet Dubesi 5 Kota Atambua 6 Atambua Barat 7 Atambua Selatan 8 Tasifeto Timur 9 Raihat 10 Lasiolat 11 Lamaknen 12 Lamaknen Selatan 13 Malaka Barat 14 Rinhat 15 Wewiku 16 Weliman 17 Malaka Tengah 18 Sasitamean 19 Io Kufeu 20 Botin Leobele 21 Malaka Timur 22 Laenmanen 23 Kobalima 24 Kobalima Timur JUMLAH

71 366 540 887 3449 481 60 13 6 60 3 10 1273 23 1 3 3 298 25 7572

700 802 1411 1728 3288 4629 252 16 4 19 6 3388 1014 3236 1673 2743 138 7348 99 873 1777 456 70 35.697

14.557 22.154 16.931 4292 26.157 16.032 18040 21.626 12.612 6249 11576 7771 16578 13518 14631 16016 31.808 8.064 332 4661 8548 9550 16390 6190 324.283

7 7 5 66 76 51 46 4 24 203 489

19 21 40

15.335 23.329 18.887 4292 28.857 22.845 23.201 21.984 12.641 6253 11601 7777 20.030 14.562 17877 17.689 35.869 8225 7681 4760 9424 11.330 17347 6285 368.081


Page 4

k) Peta :


Page 5

2. Sejarah Perkembangan Kabupaten Belu  Masa Pemerintahan Hindia Belanda Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah kekuasaan Belu (Maromak Oan ) terdapat 20 (dua puluh) wilayah Swapraja/ Kerajaan, dimana wilayah Swapraja ini ada juga yang meliputi sebagian wilayah Timor Tengah Utara (TTU) dan wilayah Provinsi Timor Timur (sekarang Negara RDTL). Kemudian diadakan penggabunganpenggabungan, akhirnya hanya terdapat 3 (tiga) Swapraja di Belu yaitu : Swapraja Malaka, Swapraja Belu Tasifeto dan Swapraja Maukatar yang dibawah ketiga Swapraja ini masih terdapat distrik dan onderdistrik. 

Masa Penjajahan Jepang Pada masa pemerintahan ini, di Belu dipimpin oleh seorang pejabat Jepang yang disebut “Bunken Kanrikan” dimana hanya mengakui 2 (dua) wilayah Swapraja / Kerajaan yaitu :  Swapraja Tasimane, wilayahnya meliputi wilayah Malaka dan dipimpin seorang kepala wilayah dengan sebutan Raja Besar Tasimane.  Swapraja Tasifeto, wilayahnya meliputi wilayah Tasifeto, Lamaknen dan Harneno dan pimpin oleh seorang kepala wilayah dengan sebutan Raja Besar Tasifeto.



Masa Setelah Kemerdekaan Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 tepatnya tahun 1958 dengan UU Nomor 69 Tahun 1958 terbentuklah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membawahi beberapa daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten), maka wilayah Tasifeto dan Tasimane pada masa penjajahan Jepang itu disatukan menjadi Kabupaten Belu sampai dengan saat ini.  Atas dasar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : Pem.66/1/2 Tanggal 28 Januari 1962 dihapuskan wilayah-wilayah kesatuan Malaka, Tasifeto dan Lamaknen lalu dibentuk 5 (lima) kecamatan yaitu : Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasiefto Timur dan Kecamatan Lamaknen.  Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem. 66/1/32 tanggal 20 Juli 1963, Kecamatan Malaka Timur dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu : Kecamatan Malaka Timur dan Kecamatan Malaka Tengah. Dengan demikian ada 6 (enam) kecamatan yang terbentuk pasca Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem. 66/1/32 Tanggal 20 Juli 1963 yaitu : Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Lamaknen.  Pada tahun 1969 dan 1970 dibentuk 1 (satu) Koordinator Pemerintahan Kota (KOPETA) yaitu Kopeta Atambua dan 5 (lima) Perwakilan Kecamatan yaitu Perwakilan Kecamatan Malaka Barat, Perwakilan Kecamatan Malaka Tengah, Perwakilan Kecamatan Malaka Timur , Perwakilan Kecamatan Tasifeto Barat dan Perwakilan Kecamatan Tasifeto Timur.


Page 6



Era Reformasi Pada era reformasi, dalam pelaksanaan otonomi daerah, dilakukan peningkatan status Koordinator Pemerintahan Kota (KOPETA) dan perwakilan kecamatan serta pemekaran kecamatan.  Peningkatan Status KOPETA dan Perwakilan Kecamatan : Peningkatan status Kopeta dan perwakilan kecamatan menjadi kecamatan antara lain : Kopeta Atambua berubah status menjadi Kecamatan Kota Atambua, Perwakilan Kecamatan Malaka Barat menjadi Kecamatan Rinhat, Perwakilan Kecamatan Malaka Tengah menjadi Kecamatan Sasitamean, Perwakilan Kecamatan Malaka Timur menjadi Kecamatan Kobalima, Perwakilan Kecamatan Tasifeto Barat menjadi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Perwakilan Kecamatan Tasifeto Timur menjadi Kecamatan Raihat.  Pemekaran Kecamatan : Selanjutnya dilaksanakan pemekaran kecamatan antara lain : a. Kecamatan Malaka Barat dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu : Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Weliman dan Kecamatan Wewiku. b. Kecamatan Sasitamean dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu : kecamatan Sasitamean, Kecamatan Io Kufeu, Kecamatan Botin Leobele. c. Kecamatan Kobalima dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Kobalima Timur. d. Kecamatan Malaka Timur dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Laenmanen. e. Kecamatan Tasifeto Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Nanaet Dubesi f. Kecamatan Kota Atambua dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan. g. Kecamatan Tasifeto Timur dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu : Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Lasiolat. h. Kecamatan Lamaknen dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu : Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Setelah dilaksanakan peningkatan status dari Kopeta dan perwakilan kecamatan menjadi kecamatan dan pemekaran kecamatan, maka terdapat 24 (dua puluh empat) kecamatan yaitu : Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Weliman, Kecamatan Rinhat, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Sasitamean, Kecamatan Io Kufeu, Kecamatan Botin Leobele, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Laenmanen, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Dubesi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Tasifeto


Page 7

Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.  Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013 Kabupaten Malaka dimekarkan dari Kabupaten Belu dengan wilayah kecamatan masing-masing sebagai berikut : a. Kabupaten Belu : Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Dubesi, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. b. Kabupaten Malaka terdiri dari : Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Weliman, Kecamatan Rinhat, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Sasitamean, Kecamatan Io Kufeu, Kecamatan Botin Leobele, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Malaka Timur dan Kecamatan Laen Manen. GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU 1. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu Kementerian Agama Republik Indonesia lahir pada tanggal 3 Januari 1946. Hari bersejarah ini mengingatkan kita pada keputusan penting yang diambil pemerintah atas usulan sejumlah anggota Komite Nasional Indonesai Pusat (KNIP) agar dibentuk kementerian khusus untuk menangani masalah agama dalam struktur Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengangkat H. Moehamad Rasjidi, BA (Alm) sebagai Menteri Agama yang pertama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu sebagai entitas dari Kementerian Agama Republik Indonesia berada di wilayah otonomi Kabupaten Belu, berdiri sejak Tahun 1969 dengan nama Dinas Agama Katolik. Berdirinya Dinas Agama Katolik Kabupaten Belu berdasarkan : a. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Dinas-dinas Agama Katolik di Flores Timur, Ngada, Manggarai dan Belu. b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 137/Dd/5-1/1970 Tanggal 29 Agustus 1970 Tentang Pengesahan Berdirinya Dinas Agama Katolik Kabupaten Belu sekaligus mengangkat Matheus J. Mau sebagai Kepala Dinas Agama Katolik yang pada saat itu dikenal dengan nama Petugas Dinas Agama Katolik. Selanjutnya berturut-turut terjadi pergantian kepemimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu sebagai berikut : a. Petrus Hale, BA : Tahun 1971-1982 b. Petrus Nahak,BA (Alm) : Tahun 1982 c. M.S. Sarumaha : 1982-1987 d. Drs. Bele Antonius : 1987-1997 e. Drs. Fransiskus Taso Fe, BA : 1997-2000 f. Drs. Kase Yohanis (Alm) : 2000-2009


Page 8

g. Drs. Lukas Ollak Lajar h. Drs. Yosef Akoit

: 2010-Mei 2013 : Desember 2013 s.d Sekarang

Perubahan nama Kementerian Agama sebagai berikut :  Dinas Agama Katolik  Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 8 Tahun 1969.  Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 137/Dd/5-1/1970 Tanggal 27 Agustus 1970.  Departemen Agama : Nama ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 18/1975 tanggal 16 April 1975, Dinas Agama Katolik berubah menjadi Departemen Agama. Sedangkan Dinas Agama Katolik sendiri berubah menjadi Seksi Bimas Katolik yang berada di bawah Departemen Agama.  Kementerian Agama : Perubahan nama ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2010. 2. Visi dan Misi Tahun 2010-2014 : a. Visi : Masyarakat Belu yang BERSINAR (Beriman, Berbudaya, Cerdas, Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Rukun). b. Misi :  Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan  Meningkatkan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama  Memberdayakan Umat Beragama dan Lembaga Keagamaann  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah  Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. 3. Wilayah Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu Wilayah pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu terdiri dari 2 Kabupaten yaitu : a. Kabupaten Belu yang terdiri dari 12 Kecamatan, 81 Desa/Kelurahan dan 419 Dusun/Lingkungan. b. Kabupaten Malaka yang terdiri dari 12 Kecamatan, 209 Desa dan 1134 Dusun. 4. Struktur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu  Nama Pejabat No Nama/NIP/ Jabatan Pangkat/Gol. Pejabat Ruang 1 Drs. Yosef Akoit Kepala Kantor Penata Tk. I (III/d) NIP. 19620301199503 1 001 2 Donatus Mau, SH Kepala Sub Penata Tk. I (III/d) NIP. 19610717199303 1 001 Bagian TU 3 Akrim Moka, A.Ma Kasi Pendidikan Penata Tk.I (III/d)


Ket

Page 9

NIP.19591231198703 1 007 4 5 6 7 8 9 10



& Bimas Islam Kasi Bimas Kristen Kasi Urusan Agama Katolik Kasi Pendidikan Katolik Gara Haji dan Umrah Kepala KUA Kec. Kota Atambua Kepala KUA Kec. Tasbar Kepala KUA Kec. Malaka Tengah

Seprianus Ratu Dabbo, S.Th NIP. 19610423198703 1 001 Zakharias Seran, S.Ag NIP. 195903 22198703 1 001 Dominggus Faria, A.Ma NIP. 19640517198703 1 003 Hasanuddin, S.Ag NIP. 19701231200701 1 367 Abdurrahman Mukhtar, S.Ag NIP. 1969050620003 1 002 Adam Hairul, S.Ag NIP. 19661231200604 1 053 Muh. Ikhsan Hafid, S.Fil.I NIP. 19751019200604 1 001

Data Pegawai : No Jabatan 1 Eselon III 2 Eselon IV 3 JFU (Jabatan Fungsional Umum) 4 JFK (Jabatan Fungsional Khusus) 1. Pengawas 2. Guru 3. Penyuluh 4. Penghulu 5 JFT : 1. Analis Kepegawaian

Penata TK.I (III/d) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b)

Jumlah Pegawai 1 9 42

Ket

10 110 10 -

5. DATA-DATA KEAGAMAAN Tabel 1 : Jumlah Umat Jumlah

Islam

Katolik

Kristen

Hindu

Budha

Jumlah

Jumlah

7.572

324.283

36.697

489

40

368.081

Tabel 2 : Jumlah Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Raudatul Athfal (RA)

Madrasah Negeri MIN -


MTsN -

Madrasah Swasta MAN -

MIS -

MTsS -

MAS -

Page 10

Tabel 3 : Jumlah Rumah Ibadah No Masjid 1

Islam Musholla

Langgar

Kristen Gereja

-

-

73

13

Katolik Gereja Kapela

34

230

Pura

Hindu Sanggah

2

-

Vihara

Budha Cetya/TITD

-

Konghucu Klenteng

-

-

Tabel 4 : Jumlah Penyuluh Agama Berstatus PNS No Muda

1

Agama Islam Madya Utama

1

-

Muda

-

Agama Kristen Madya Utama

1

-

Muda

-

5

Agama Katolik Madya Utama

-

-

Muda

1

Agama Hindu Madya Utama

-

-

Muda

-

Agama Budha Madya Utama

-

-

Tabel 5 : Jumlah Rohaniwan Menurut Agama N o

1

Agama Islam

Agama Kristen

Agama Katolik

Mubaliq h

Khati b

Imam

Pendeta

Pandeta Muda

Diaken

-

52

26

37

43

-

Uskup

1

Pastor /Imam

83

Agama Hindu Dia kon

Pandita

Pinan dita

-

-

4

Agama Budha Bikhu

-

Pandita

-

Tabel 6 : Jumlah Kantor Urusan Agama dan Balai Nikah No 1. 2. 3.

Nama KUA KUA Kec. Kota Atambua KUA Kec. Tasi Feto Barat KUA Kec. Malaka Tengah

Balai Nikah -

Jumlah KUA 3

Tabel 7 : Jumlah Penghulu No

Jumlah Penghulu Pertama -

Jumlah Penghulu Muda -

Jumlah Penghuu Madya -

Jumlah Pembantu Penghulu -

Tabel 8 : Jumlah BP4 NO 1

Jumlah 4

Tabel 9 : Jumlah Kegiatan Nikah NO 1

Jumlah 43


Page 11

Tabel 10 : Jumlah, Luas dan Status Wakaf Serta Jumlah Pejabat Pembuat Akta Ikrar (PPAW) No

Jumlah Tanah Wakaf

Luas Tanah Wakaf (Dalam Satuan Luas)

Sudah (Dlam Satuan Luas)

Belum Bersertifikat (Dlm Satuan Luas/M²)

1

19

29.903 M²

19

-

Tabel 11 : Jumlah Tilawatil Qur’an Jlh 1

Tilawatil 25

Qori 10

Qoriah 15

Tebel 12 : Jumlah Hafidz/Hafidzah Jlh 1

Hafidz 3

Hafidzah 4

Tabel 13 :Jumlah Kuota Jamaah Haji No 1

Jumlah 24

Tabel 14 : Jumlah Guru No 1 2

Jlh Guru RA 2 20

Jlh Guru MI 8 32

Jlh Guru MTs 6 6

Jlh Guru MA -

Ket Negeri Swasta

Tabel 15 : Jumlah Kepala Raudatul Athfal (RA) Menurut Kualifikasi Pendidikan No 1

Jlh Kepala RA ˂S1 -

Jlh Kepala RA S1 5

Jlh Kepala RA = S2 -

Jlh Kepala RA = S3 -

Tabel 16 : Jumlah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Menurut Kualifikasi Pendidikan No 1

Jlh Kepala MI ˂S1 -

Jlh Kepala MI S1 3


Jlh Kepala MI = S2 -

Jlh Kepala MI = S3 -

Page 12

Tabel 17 : Jumlah Kepala Madrasah Tsanawiyah Menurut Kualifikasi Pendidikan No

1

Jlh Kepala MTs ˂S1 1

Jlh Kepala MTs S1 -

Jlh Kepala MTs = S2 -

Jlh Kepala MTs = S3 -

Tabel 18 : Jumlah Kepala Madrasah Aliyah Menurut Kualifikasi Pendidikan No

1

Jlh Kepala MA˂S1 -

Jlh Kepala MA S1 -

Jlh Kepala MA = S2 -

Jlh Kepala MA = S3 -

Tabel 19 : Jumlah Guru RA,MI, MTs, MA Menurut Status Kepegawaian No 1

RA

MI

MTs

NonPNS NonPNS NonPNS PNS PNS 1 2 20 8 31 6 6 Tabel 20 : Jumlah Guru Raudhatul Athfal Menurut Kualifikasi Pendidikan

PNS

No 1

Guru RA=S3 PNS Non PNS -

1

PNS

MA

Guru RA ˂S1 PNS Non PNS 1 10

Guru RA = S1 PNS Non PNS 1 10

Guru RA=S2 PNS Non PNS -

-

NonPNS -

Tabel 21 : Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah Menurut Kualifikasi Pendidikan No 1 1

Guru MI ˂S1 PNS Non PNS 4 10

Guru MI = S1 PNS Non PNS 4 22

Guru MI=S2 PNS Non PNS -

Guru MI=S3 PNS NonPNS -

Tabel 22 : Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah Menurut Kualifikasi Pendidikan No 1 1

Guru MTs˂S1 PNS Non PNS 1 2


Guru MTs = S1 PNS Non PNS 5 4

Guru MTs=S2 PNS Non PNS -

Guru MTs=S3 PNS NonPNS -

Page 13

Tabel 23 : Jumlah Guru Madrasah Aliyah Menurut Kualifikasi Pendidikan No 1 1

Guru MA ˂S1 PNS NonPNS -

Guru MA = S1 PNS NonPNS -

Guru MA=S2 PNS NonPNS -

Guru MA=S3 PNS NonPNS -

Tabel 24 : Jumlah Kondisi Ruang Kelas Madrasah Ibtidaiyah NO

Kondisi Rusak Ringan

Baik 1

15

Rusak Berat

1

-

Tabel 25 : Jumlah Kondisi Ruang Kelas Madrasah Tsanawiyah NO


Baik 1

3

Rusak Berat

1

-

Tabel 26 : Jumlah Kondisi Ruang Kelas Madrasah Aliyah NO


Baik -

Rusak Berat

-

-

Tabel 27 : Jumlah Guru Bersertifikat No 1 1

RA PNS 2

MI NonPNS 3

PNS 6

MTs NonPNS 6

PNS 4

MA NonPNS -

PNS -

NonPNS -

Tabel 28 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam Menurut Jenjang Sekolah Tempat Bertugas No

Tempat Tugas = TK PNS

1

-

NonPNS -


Tempat Tugas =SD PNS 4

NonPNS 2

Tempat Tugas = SLTP PNS NonPNS 4 -

Tempat Tugas = SLTA PNS NonPNS 2 1

Page 14

Tabel 29 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam Menurut Kualifikasi Pendidikan No 1 1

Kualifikasi Pendidikan ˂S1 PNS NonPNS 1 1

Kualifikasi Pendidikan =S1 PNS NonPNS 9 2

Kualifikasi Pendidikan ≥S2 PNS NonPNS -

Tabel 30 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen Menurut Jenjang Sekolah Tempat Bertugas No 1


1

-

NonPNS -


NonPNS 21

Tempat Tugas = SLTP PNS NonPNS 3 12


Tabel 31 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen Menurut Jenjang Sekolah tempat Bertugas No 1 1




Tabel 32 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik Menurut Jenjang Sekolah Tempat Bertugas No 1


1

41

NonPNS 203


NonPNS 311

Tempat Tugas = SLTP PNS NonPNS 45 62


Tabel 33 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik Menuurut Kualifikasi Pendidikan No 1 1





Page 15

Tabel 34 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu Menurut Jenjang Sekolah Tempat Bertugas No 1


1

-

NonPNS -

Tempat Tugas =SD PNS -

NonPNS 1

Tempat Tugas = SLTP PNS NonPNS 1 -

Tempat Tugas = SLTA PNS NonPNS 1

Tabel 35 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu Menurut Kualifikasi Pendidikan No 1 1

Kualifikasi Pendidikan ˂S1 PNS NonPNS -



Tabel 36 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Budha Menurut Jenjang Sekolah Tempat Bertugas No 1


1

-

NonPNS -


NonPNS -

Tempat Tugas = SLTP PNS NonPNS -

Tempat Tugas = SLTA PNS NonPNS -

Tabel 37 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Budha Menurut Kualisfikasi Pendidikan No 1 1


Kualifikasi Pendidikan =S1 PNS NonPNS -


Tabel 38 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Konghucu Menurut Jenjang Sekolah Tempat Bertugas No 1


1

-

NonPNS -



NonPNS -

Tempat Tugas = SLTP PNS NonPNS -

Tempat Tugas = SLTA PNS NonPNS -

Page 16

Tabel 39 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Konghucu Menurut Kualifikasi Pendidikan No


1 1

Kualifikasi Pendidikan =S1 PNS NonPNS -


Tabel 40 : Jumlah Guru Pendidikan Agama Bersertifikat. No 1

Islam PNS NonPNS 8 1

1

Kristen PNS NonPNS 20 1

Katolik PNS NonPNS 336 91

Hindu PNS NonPNS -

Hindu PNS NonPNS -

Tabel 41 : Jumlah Pengawas Pendidikan Agama .

No

Islam

1

Kristen

Katolik

Hindu

Budha

Konghucu

Lakilaki

Perem puan

Lakilaki

Perem puan

Lakilaki

Lakilaki

Perem puan

Perem puan

Lakilaki

Perem puan

Lakilaki

-

-

2

-

6

2

-

-

-

-

-

˂S1

Agama Budha S1 ≥S2

1

Pere mpu an -

Tabel 42 : Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Menurut Kualifikasi Pendidikan No

1

˂S1

-

Agama Islam S1 ≥S2

-

˂S1

-

Agama Kristen S1 ≥S2

-

2

˂S1

-

1

Agama Katolik S1 ≥S2

7

-

˂S1

-

Agama Hindu S1 ≥S2

-

-

-

-

Tabel 43 : Jumlah Pondok Pesantren No 1

Menurut Jenis Penyelenggaraan Salafiyah Khalafiyah Kombinasi -


-

1

Jlh Santri Laki-laki Perempuan 26

12

Page 17

-

Tabel 44 : Jumlah Ustadz Pondok Pesantren Menurut Kualifikasi Pendidikan No 1

˂S1 10

=S1 1

≥S2 -

Tabel 45 : Jumlah Madrasah Diniyah Ula No 1

Jlh Wustha 3

Jlh Pendidik Laki-Laki Perempuan 6 5

˂S1 6

Jumlah Guru = S1 5

= S3 -

˂S1 -

Jumlah Guru = S1 -

= S3 -

Tabel 46 : Jumlah Madrasah Diniyah Wustha No 1

Jlh Wustha -

Jlh Pendidik Laki-Laki Perempuan -


Page 18

Profil Kantor Kementerian Agama Kab.Belu Page 1

Recommend Documents