IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO JANWAR BINGKU PATAR RUMAPEA MARTHA OGOTAN Abstract tax has a role in the execution of development because it is a source of State income tax for all expenditures including expenditures of development. The Earth and building tax is one of the sources of income of the area that also determines the conditions of regional financial capability, while intended to interest the Community area. The lack of socialization about the Earth and building tax payments, in the determination of the amount of tax to be paid by the public are often imprecise and understanding of the people in the process of tax payment the Earth and buildings that hamper the implementation of the policy, so that it does not run with the maximum. Based on the issue the purpose of this research was carried out to analyse the implementation of policy on the management of Tax the Earth and buildings in Manado City area Revenue Office. This research uses descriptive qualitative approach method. Use this method to answer How the implementation of Tax management policies of the Earth and buildings in Manado City area Revenue Office The results showed that Governments in the management of the Earth and building Tax (PBB) as payment of taxes of Earth and building (PBB) has not been fullest seen from the communication to the public is not a good resource as well as in analysing and establishing the potential of Earth and building Tax (PBB) are inadequate and there are still communities that have not followed the procedures can be viewed from the implementation of management policies building on Earth and the Tax Office Revenue Manado Keywords: Tax, policy, Implementation of Earth and building (PBB)
Salah satu sumber dana berupa pajak
PENDAHULUAN Peranan pajak dalam pembangunan
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
terasa sangat penting, sebab dana yang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi
dipergunakan
dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk
Indonesia
untuk
sebagian
membangun besar
bangsa
dibiayai
dari
berbagai fungsi penentuan kebijakan yang
pendapatan pajak. Thomas (2010:5) pajak
terkait
mempunyai
pelaksanaan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
pembangunan karena pajak merupakan sumber
memberikan kontribusi terhadap penerimaan
pendapatan negara untuk semua pengeluaran
pajak yang relatif kecil, hal ini seusai dengan
termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak
penelitian yang dilakukan oleh Adrian (2008)
sangat besar artinya, karena peranannya dapat
yang mengatakan bahwa pajak bumi dan
menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu
bangunan
fungsi pajak sangat diperlukan. Menurut
peningkatan pendapatan daerah.
Thomas
peranan
(2010:5)
dalam
fungsi
pajak
untuk
dengan
bumi
memiliki
Dengan
dan
kontribusi
diterapkannya
bangunan.
terhadap
Undang-
menghimpun dana dari masyarakat bagi kas
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Negara dan selain itu berfungsi untuk mengatur
perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
struktur pendapatan di tengah masyarakat dan
Tahun 1985, bukan berarti UU Nomor 12
struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.
Tahun 1985 tersebut tidak berlaku lagi, melainkan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan pelaksanaan
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
yang baru berdasarkan undang-undang ini.
Pusat dan Daerah, yang menyebutkan bahwa
Untuk itu dirasakan perlu untuk melakukan
sebesar 90 % dari penerimaan Pajak Bumi dan
peningkatan pendataan tanah dan perairan
Bangunan
serta bangunan sehingga pemerintah memiliki
pemerintah daerah yang bersangkutan dengan
data objek pajak secara lebih lengkap dan
letak obyek pajak, dan sebesar 10 % menjadi
akurat, dan yang dipandang cukup adil dalam
bagian dari pemerintah pusat. Selanjutnya
penetapan subjek pajak ialah orang atau
ditetapkan bahwa sebesar 10 % hasil
barang yang secara nyata mempunyai hak atas
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang
bumi dan atau memperoleh manfaat atas
menjadi
bangunan.
dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten
Paradigma
baru
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah sekarang ini antara lain
adalah
bagian
menjadi
dari
bagian
pemerintah
dari
pusat
dan kota. Berkaitan
dengan
sumber
daya
menekankan pada kemandirian daerah untuk
ekonomi, pemerintah pusat secara tegas telah
membiayai urusan pemerintah daerah. Hal ini
memberikan sumber pendapatan bagi daerah
secara jelas dinyatakan dalam Undang-
yang telah terdapat dalam Undang-Undang
Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tahun 2004, bahwa penyelenggaraan tugas
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-
Pemerintah Daerah dibiayai dari dan atas
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Daerah (APBD). Dalam rangka itu, maka
pendapatan
ditetapkan sumber-sumber pendapatan daerah
dipergunakan oleh masing-masing daerah
yaitu terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah
untuk membiayai kewenangan dan tugas yang
atau PAD (terdiri dari hasil Retribusi daerah,
telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada
Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan lain-lain
Daerah. Semakin banyak kewenangan dan
pendapatan asli daerah yang sah); (2) Dana
tugas yang dijalankan, maka semakin banyak
Perimbangan (terdiri dari bagian Pajak Bumi
pula biaya yang akan dikeluarkan oleh
dan Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah
pemerintah daerah.
dan bangunan, penerimaan dari sumber daya
Kemandirian
dan
Retribusi
Daerah.
tersebut
nantinya
suatu
Sumber
daerah
akan
dalam
alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi
pembangunan nasional merupakan bagian
khusus); (3) Pinjaman Daerah; (4) Dan lain-
yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan
lain pendapatan Daerah yang sah.
kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah
Pengaturan
mengenai
pembagian
pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
dimana
pemerintah
tersebut dipertegas kembali dalam Undang-
kekuasaan
Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan
untuk
daerah
diberikan
mengelola
keuangan
dengan
harapan
daerah
akan
memiliki
sendiri karena sebagai wajib pajak nantinya
kemampuan untuk membiayai pembangunan
pajak merupakan iuran wajib kepada negara
daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah
dengan balas jasa secara tidak langsung.
otonom yang nyata. Sehingga konsekuensi
Berdasarkan pengaturan pembagian
pelaksanaan otonomi daerah, maka masing-
hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
masing daerah dituntut untuk berupaya
tersebut dapat dikatakan bahwa Pajak Bumi
meningkatkan sumber pendapatan asli daerah
dan Bangunan merupakan salah satu sumber
agar mampu membiayai penyelenggaraan
pendapatan daerah yang turut menentukan
pemerintah
kondisi
dan
lebih
meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
kemampuan
keuangan
daerah,
sekaligus dimaksudkan untuk kepentingan
Salah satu sumber penerimaan daerah
masyarakat daerah yang bersangkutan, maka
diantaranya adalah dari sektor pajak. Secara
oleh sebab itu sebagian besar hasil-hasi pajak
umum
komponen
bumi dan bangunan diserahkan kepada
penerimaan negara yang paling besar dan
pemerintah daerah. Dengan kata lain bahwa
sangat
dalam
Pajak Bumi dan Bangunan apabila dapat
membiayai pembangunan. Sekitar 80 persen
dikelola dengan sebaik-baiknya dapat menjadi
dari total penerimaan negara dalam Anggaran
sumber penerimaan Daerah yang potensial
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat
dalam rangka membiayai penyelenggaraan
ini disumbangkan dari penerimaan pajak. Hal
pemerintahan dan pembangunan daerah.
pajak
merupakan
menentukan
terutama
ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan
Sementara itu, hasil pengamatan
dipaksakan kepada semua warga negara yang
awal dilokasi penelitian, khususnya di Dinas
telah memenuhi ketentuan yang berlaku
Pendapatan Daerah Kota Manado, terdapat
sesuai
bagi
kendala – kendala yaitu kurangnya sosialisasi
daerah, pajak merupakan bukti nyata peran
kepada masyarakat tentang pembayaran pajak
aktif
membiayai
bumi dan bangunan, dalam penetapan jumlah
pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik
pajak yang akan dibayar oleh masyarakat
pengeluaran
pengeluaran
sering kali tidak tepat dan pemahaman
penyediaan
masyarakat dalam proses pembayaran pajak
Undang-undang.
masyarakat
pembangunan infrastruktur
rutin
Sedangkan
dalam
maupun seperti
pelayanan,
pendidikan
dan
bumi dan bangunan yang menghambat proses
kesehatan. Pembagian ini dilakukan sesuai
implementasi
dengan
dan
berjalan dengan maksimal. Sesuai dengan
pajak
latar belakang diatas maka penulis perlu untuk
kewenangan
pemungutan
penggunaan
masing-masing
jenis
kebijakan,
dan
sehingga
tidak
daerah pada wilayah administrasi Provinsi
mengkaji
mencoba
menganalisa
atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
bagaimana
Implementasi
Kebijakan
Setiap warga negara di Indonesia wajib
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di
mengetahui akan pengetahuan pajak itu
Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.
A.
Implementasi Kebijakan Publik
Menurut
Joko
Widodo
Pengertian Pajak Bumi dan bangunan
(2010:88)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
Implementasi merupakan suatu proses yang
Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi
melibatkan sejumlah sumber yang termasuk
dan atau bangunan berdasarkan Undang-
manusia,
undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
dana,
organisasional
dan
oleh
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
pemerintah maupun swasta (individu atau
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk
Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan
kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang
sebelumnya oleh pembuat kebijakan.
ditentukan
“Kebijakan adalah suatu tindakan yang
bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh
subjek (siapa yang membayar) tidak ikut
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
menentukan besarnya pajak.
lingkungan
yang
kemampuan
tertentu
dilakukan
sehubungan
dengan
oleh
keadaan
objek
yaitu
METODE PENELITIAN
adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan
atau
mewujudkan
sasaran
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. kebijakan
atau
program
harus
diimplementasikan agar mempunyai dampak
Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono
dalam
upaya
menjawab
pertanyaan penelitian sebagaimana telah diformulasikan pada bagian pendahuluan, penulis menggunakan metode deskriptif, dengan
mengombinasikan analisis
data
pendekatan sekunder
(kuantitatif) dan wawancara mendalam secara langsung (in-depth interview) untuk menggali data primer. Hal ini sejalan dengan pendapat Hadari Nawawi (1998:63) bahwa Metode
1994:137). Implementasi kebijakan menurut Nugroho, terdapat
dua
pilihan
untuk
mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya
dalam
bentuk
program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut
dibutuhkan
kualitatif,
atau tujuan yang diinginkan
2003:158
Untuk menggali informasi yang
yang
diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3)
Suatu
A. Jenis Penelitian
deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan
keadaan
subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Pada
bagian
lain,
Moleong
(2000:5) mengatakan bahwa penelitian deskriptif
kualitatif
berdasarkan
digunakan
pertimbangan:
1).
Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah
apabila
berhadapan
dengan
kenyataan. 2). metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara
Dinas Pendapatan Kota Manado maupun wajib pajak. Untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendapatan daerah dan dari berbagai penerbitan, termasuk laporan tahunan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara.
peneliti dengan responden dan 3). Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan penajaman
diri
dengan
pengaruh
banyak
bersama
dan
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
D. Informan Penelitian Informan
adalah
orang-orang
yang
diamati dan memberikan data serta informasi berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah
B. Fokus Penelitian
yang sedang diteliti. Selain itu, sebagian
Penelitian ini juga didesain untuk memperoleh informasi yang objektif. Penelitian
ini
difokuskan
pada
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.
informan ditentukan oleh informan lain berdasarkan anggapan akan kemampuan dan wawasannya. yaitu menggambarkan kasus-kasus
di
lapangan
dengan
mewawancarai orang-orang yang terkait dengan
kasus-kasus
itu,
tanpa
direncanakan sebelumnya.
C. Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini
Berdasarkan dua cara tersebut dalam
menggunakan data primer dan sekunder.
menentukan informan, maka diperoleh
Data
informan kunci yang dapat dibagi ke
primer
diperoleh
dengan
menggunakan metode observasi dan
dalam tiga tingkatan:
wawancara. Metode observasi yang
1.
dimaksudkan
adalah
metode
Pada
tingkat
Dinas
sebagai
implementor kebijakan, yaitu :
pengumpulan data dengan menggunakan
a. Kepala Dinas dan Sekretaris
pengamatan secara langsung pada obyek
Dinas Pendapatan Daerah Kota
penelitian yang berkaitan dengan tujuan
Manado : 2 Orang;
penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan
wawancara
mengajukan
adalah
b. Kepala
Bidang
Pajak
dan
dengan
Retribusi di Dinas Pendapatan
pertanyaan-pertanyaan
Daerah Kota Manado terdiri
kepada para pejabat yang terkait baik di
dari :
1). Kepala Bidang Pajak dan
tentang data yang diperlukan dengan
restribusi Daerah : 1 Orang
mengadakan pengamatan langsung
2). Kepala Seksi Pajak (PBB) : 1
pada objek penelitian.
Orang 2.
Pada
3)
tingkat
petugas
lapangan
seperti: a. Camat,
langsung
adalah
dengan
percakapan
maksud
untuk
memperkuat data sekunder yang Lurah
Lingkungan
dan
di
Kepala
diperlukan
dalam
penelitian.
Kecamatan
Percakapan itu dilakukan oleh dua
Wenang sebagai penerimaan
pihak yaitu pewawancara (interviewer)
PBB tertinggi tahun 2015 : 3
yang mengajukan pertanyaan dan yang
Orang
diwawancarai
b. Camat,
Lurah
dan
(informan).
Teknik
Kepala
wawancara yang digunakan adalah
Kecamatan
wawancara terbuka (open interview)
Bunaken Kepulauan sebagai
dengan maksud agar informan tahu
Penerimaan
bahwa mereka sedang diwawancarai
Lingkungan
di
PBB
terendah
Tahun 2015 : 3 Orang 3.
Wawancara,
dan
mengetahui
pula
tersebut.
maksud
Pada masyarakat (wajib pajak) atau
wawancara
Untuk
itu
pembayar PBB : 5 Orang;
instrumen penelitian yang digunakan
Dengan demikian, jumlah informan
adalah pedoman wawancara (interview
ditetapkan sebanyak 15 Orang.
guide) yang merupakan penuntun bagi peneliti
E. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, antara lain adalah: 1)
Dokumentasi, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, penulis menganalisa
2)
dokumen-dokumen
dalam
mengembangkan
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka
sehingga
memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya bagi informan
untuk
menyampaikan
pendapatnya. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, ditetapkan anggota
dalam bentuk tulisan. Data yang
organisasi Dinas Pendapatan Daerah
dikumpulkan antara lain tentang
Kota Manado yang menempati tingkatan
data penerimaan PBB, data struktur
‘top management’, middle
organisasi, kepegawaian, dan lain-
management’, dan ‘lower management’
lain yang berkaitan dengan tujuan
serta staf dalam organisasi Dinas
penelitian.
Pendapatan Daerah Kota Manado, yang
Observasi,
untuk
memperoleh
informasi serta gambaran empirik
meliputi Kepala Dinas dan sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado,
Kepala-kepala seksi, Kepala Bidang
mempermudah proses analisis data, agar
pajak dan retribusi dan petugas lapangan
dapat melakukan penarikan kesimpulan
Dinas Pendapatan Kota Manado.
sesuai dengan tujuan penelitian. Setiap
Kemudian pengumpulan data melalui
proses analisis data saling berhubungan
wawancara diperluas kepada beberapa
dan senantiasa dilakukan dalam waktu
orang masyarakat wajib pajak bumi dan
bersamaan.
bangunan.
merupakan
proses
kesimpulan
terakhir
namun
apabila perlu harus diinterpretasikan
F. Analisa Data
kembali dengan proses lain dalam hal ini
Analisa data pada dasarnya sudah dilakukan
Penarikan
bersamaan
dengan
pengumpulan data, penyajian data dan
proses
reduksi data. Proses analisis data ini
pengumpulan data dan wawancara dengan
dirancang berdasarkan model interaktif
informan yang dilengkapi dengan data
dari Milles and Huberman (1984).
sekunder. Kemudian, data yang telah dikumpulkan disusun berdasarkan kesamaan
HASIL PENELITIAN Kebijakan
dan perbedaan tentang suatu gejala tertentu
pengelolaan
PBB
yang diamati. Selain itu, dalam proses analisa
merupakan kebijakan sesuai dengan Undang –
data penulis juga mengembangkan pola
Undang Republik Indonesia No 28 Tahun
intersubyektif melalui ‘brainstorming’ dengan
2009 dan Peraturan Walikota, No 2 Tahun
orang lain dan konsisten menempatkan diri
2013 Tentang Tata Cara Pembayaran PBB
sebagai seorang peneliti agar subjektivitas
Serta Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan
penulisan yang mungkin timbul baik secara
Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan.
sadar ataupun tidak sadar dapat dihindari.
Kebijakan
Adapun
tahapan
analisisnya
yaitu, pertama - tama data yang diperoleh
ini
akan
mempermudah
masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian ini hasil kebijakan
dari hasil wawancara dan observasi dan
dilihat dari 4 aspek menurut G. Edward III,
interpretasi data dilakukan pada waktu
yaitu: aspek komunikasi, sumber daya,
penelitian sedang berlangsung maupun
disposisi, dan struktur birokrasi., empat aspek
setelah semua data yang diperlukan
tersebut
terkumpul.
implementasi kebijakan pengelolaan pajak
langsung
dianalisis.
Analisis
Selama proses penelitian
berlangsung,
peneliti
memperhatikan
dan
selalu menganalisis
terhadap data baru yang diperoleh.
akan
menjelaskan
tentang
bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan daerah Kota Manado. a.
Aspek komunikasi.
Dalam proses penyajian data, apabila
Aspek komunikasi merupakan aspek
terlihat data yang kurang relevan perlu
yang dapat menentukan keberhasilan
dilakukan
suatu kebijakan dalam hal ini komunikasi
reduksi
data
untuk
b.
yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan
berpengaruh
Daerah Kota Manado dimana sesuai
tanpa sumber daya manusia suatu
dengan pernyataan yang disampaikan
organisasi akan berjalan lambat. Dan
oleh informan bahwa tentang kebijakan
Fasilitas atau sarana merupakan salah
pengelolaan seperti pembayaran PBB,
satu faktor yang berpengaruh dalam
untuk kecamatan yang penerimaannya
keberhasilan suatu organisasi. Fasilitas
yang rendah sangat merasakan tidak
yang layak seperti gedung, tanah, dan
mendapatkan perhatian berupa sosialisasi
peralatan
secara langsung dari pegawai Dinas
keberhasilan
Pendapatan
penelitian yang telah dilakukan bahwa
Daerah
dan
terhadap
akan
keberhasilan,
menunjang organisasi.
Dalam
masyarakat/wajib pajak lainnya, itu
implementasi
sebabnya banyak masyarakat yang tidak
seperti pembayaran PBB, sumber daya
melakukan
dalam
manusia sebagai pelaksana kebijakan
membayar PBB. Dalam hal ini pegawai
belum memadai khususnya sumber daya
di Dinas Pendapatan Daerah seharusnya
manusia dalam keahlian menganalisis
bekerjasama dengan petugas lapangan di
dan menetapkan potensi PBB sehingga
setiap kecamatan ada yaitu Camat, Lurah
pegawai
dan
untuk
menentukan jumlah objek pajak yang
melakukan komunikasi berupa sosialisasi
seharusnya dibayar oleh masyarakat
kepada
(wajib
kewajibannya
Kepala
Lingkungan
masyarakat.
Sedangkan
kebijkan
dalam
seringkali
pajak),
itu
pengelolaan
salah
artinya
proses
komunikasi antar pegawai dan pimpinan
implementasi
di Dinas Pendapatan Daerah sudah
kendala dalam hal ketersediaan sumber
berjalan sesuai dengan instruksi.
daya manusia sehingga masyarakat tidak
Aspek Sumber daya.
mendapatkan pelayanan yang maksimal.
Sumber daya ini mencakup pada sumber
Masyarakat tidak dibebankan biaya
daya manusia, Fasilitas yang dijelaskan
tambahan
sebagai berikut yaitu Sumber daya
karena masyarakat hanya membayar
Manusia
jumlah
(Staff)
berkaitan
kualitas dan kuantitasnya,
dengan Kualitas
sumber daya manusia berkaitan dengan
kebijakan
dalam
dalam
objek
mengalami
pembayaran
pajak
yang
PBB
sudah
ditetapkan di SPPT. c.
Aspek Disposisi atau Sikap
keterampilan, dedikasi, profesionalitas,
Aspek disposisi atau sikap
dan kompetensi dibidangnya, Sedangkan
implementor merupakan suatu hal yang
kuantitasnya berkaitan dengan jumlah
mempengaruhi implementasi kebijakan
sumberdaya
sudah
dalam pengelolaan PBB yang ada di
mencakup untuk melingkupi seluruh
Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.
kelompok sasaran. Sumber daya sangat
Penelitian yang dilakukan menjelaskan
manusia
apakah
bahwa
sikap
implementor
dalam
pengelolaan seperti pembayaran PBB di Dinas
kebijakan pengelolaan PBB sudah baik
Pendapatan Daerah Kota Manado belum
dimana. Hal tersebut sesuai dengan teori
berjalan dengan maksimal, dilihat dari
dari Edward III yang mengungkapkan
implementasi kebijakan tersebut
bahwa kecakapan dalam melaksanakan
KESIMPULAN DAN SARAN
kebijakan dan adanya komitmen yang dimiliki oleh pelaksana program. Semua unsur/komponen
pemerintah
pemimpin/pegawai program
kebijakan
pengelolaan
implementasi seperti
Semua informan mengatakan bahwa birokrasi
di
Kantor
Dinas
Pendapatan daerah Kota Manado sudah tertata dengan jelas. Standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan ini telah tersedia dan dapat dipahami oleh pihak implementor atau pegawai, namun dalam
pelaksanaannya
maksimal
sering
dikarenakan
masih
tidak ada
masyarakat yang tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan yaitu berkas yang dimasukkan
dalam
pembayaran
dan
pendaftaran objek PBB sering kali tidak lengkap
yang
disebabkan
kurangnya
informasi atau sosialisasi dari pegawai yang ada sehingga masyarakat yang ingin membayar PBB di Dinas Pendapatan Daerah tidak memahami proses – proses
yang telah dideskripsikan di dalam bab 4 tentang
implementasi
kebijakan
pengelolaan pajak bumi dan bangunan di
Empat aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, sehingga hasil penelitian secara umum bahwa
dengan fokus penelitian yang dilihat dari proses implementasi kebijakan sebagai berikut : Proses implementasi dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dilihat dari empat aspek yaitu: 1) Komunikasi
antara
implementor
dengan masyarakat (wajib pajak) merupakan suatu hal yang dapat mendukung
dalam
implementasi
kebijakan pengelolaan PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado namun
kenyataan
yang
ada
komunikasi berupa informasi atau sosialisasi yang seharus dilakukan oleh implementor kepada masyarakat (wajib pajak) dalam pembayaran PBB tidak berjalan dengan baik. 2) Sumber daya di dalam implementasi
yang sesuai dengan SOP.
menggambarkan
penelitian
maka akan ditarik kesimpulan sesuai
Aspek Struktur Birokrasi
struktur
hasil
Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado
pembayaran PBB. d.
Berdasarkan
baik
mendukung
sepenuhnya
A. Kesimpulan
kebijakan
kebijakan pengelolaan PBB di Dinas Pendapatan
Daerah,
dilihat
dari
sumber daya manusia khususnya pelaksanaan dalam keahlian khusus
menganalisis dan menetapkan potensi
memadai dan masih ada masyarakat yang
PPB tidak memadai sehingga dalam
belum mengikuti prosedur (SOP) dapat
penetapan target kepada masyarakat
dilihat
(wajib
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
pajak)
sering
mengalami
kendala.
Pendapatan
Manado
Daerah
dalam
memberikan
pajak) untuk membayar PBB sudah baik. Tetapi sikap pada pelaksanaan yang belum berjalan dengan. 4) Struktur
birokrasi
atau
seperti pembayaran PBB diatur dalam Perda No 2 Tahun 2013 dan sebagai panduan SOP dalam pelaksanaan kebijakan sudah jelas. Pada dasarnya peraturan dan SOP dibuat untuk memudahkan kerja Dinas Pendapatan Kota
Manado
dalam
mengefektifkan dan mengefisienkan penerimaan Pajak Daerah namun masih ada masyarakat yang tidak mengikuti
prosedur
ditetapkan
yang
dikarenakan
sudah kurang
memahami apa saja bagian yang harus disiapkan dalam pembayaran PBB. Dari keempat aspek tersebut menyatakan
bahwa
yang
dilakukan
pemerintah dalam pengelolaan PBB pembayaran
PBB
belum
maksimal dilihat dari komunikasi kepada masyarakat yang tidak baik serta sumber daya
dalam
Saran Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang penulis dapat
sampaikan
menganalisis
dan
menetapkan potensi PBB yang tidak
kepada
Dinas
Pendapatan daerah Kota Manado, yaitu: 1) Komunikasi antara pimpinan dan pegawai
kegiatan
implementasi kebijakan pengelolaan
Daerah
B.
Kota
pelayanan kepada masyarakat (wajib
seperti
kebijakan
pada Dinas Pendapatan Kota Manado.
3) Disposisi atau sikap komitmen dari Dinas
dari implementasi
dipertahankan
namun
komunikasi atau sosialisasi tentang pembayaran PBB dari pegawai Dinas Pendapatan
Daerah
harus
bekerjasama
dengan
petugas
lapangan di kecamatan sebagai mitra kerja yaitu camat, lurah dan kepala lingkungan kepada masyarakat (wajib pajak) kalau bisa lebih di tingkatkan lagi. 2) Sumber
daya
manusia
dalam
menganalisis dan penetapan potensi PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, maka perlu ada rekruitmen tenaga pegawai baru atau peningkatan kualitas keahlian melalui Diklat Fungsional. 3) Disposisi
atau
sikap
pemerintah
dalam memberikan pelayanan dan informasi
sosialisasi
ditingkatkan
lagi
dan
semakin semakin
memiliki komitmen yang besar untuk membuat
kebijakan
dengan baik.
ini
berhasil
4) Struktur birokrasi dalam pelaksanaan ini perlu ditingkatkan lagi, agar pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengikuti SOP.
Moleong, Lexy J. 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja D, Riant Nugroho. 2003. “Kebijakan Publik Formulasi,
Implementasi,
dan
Evaluasi”. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
DAFTAR PUSTAKA Bambang Sunggono, 1994, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika
Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan
dari
Formulasi
ke.
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Nawawi, H. Hadari. 1998, Metode Penelitian
Jakarta: Bumi Aksara.
Deskriptif, Gajah Mada University Press. Yogyakarta Dokumen Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Jakarta: Bayumedia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
