VI. RANCANGAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN PETERNAKAN
Paradigma pembangunan saat
ini lebih mengedepankan proses partisipatif dan
terdesentralisasi, oleh karena itu dalam menyusun rancangan program pembangunan peternakan perlu dilakukan secara partisipatif dan aspiratif, sehingga program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan daerah. Berdasarkan paradigma pembangunan, maka pendekatan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan langkah – langkah dalam implementasi rekomendasi strategi tersebut. Dalam menentukan langkah-langkah implementasi tersebut diperlukan data-data / informasi dengan melibatkan beberapa orang yang dianggap mengetahui / memahami / berpengalaman dengan kondisi pengembangan peternakan dan kemiskinan di Kabupaten Simeulue. 6.1 Analisis Kriteria AHP Berdasarkan hasil analisis AHP diketahui bahwa kriteria pengurangan kemiskinan melalui pengembangan peternakan yang paling tinggi nilai bobotnya adalah Sumberdaya Daya Manusia (0,528) disusul Komitmen Pemerintah (nilai 0,289), dan Dana (0,182). Secara lengkap urutan nilai bobot kriteria dapat dilihat pada tabel 21 dan bobot struktur hirarki strategi pengurangan kemiskinan melalui pengembangan peternakan di bawah ini. Tabel 21. Urutan Kriteria AHP dalam pengurangan kemiskinan Urutan
Kriteria
Bobot
1
SDM
0,528
2
Komitmen Pemerintah
0,289
3
Dana
0,182
Penanggulangan Kemiskinan Melalui pengembangan peternakan Komitmen Pemerintah (0,289)
Peningkata n
SDM
Dana
(0,528)
(0,182)
Pengembangan
Peningkatan
Pembangunan
Blue Print
Sektor
Sumber
Infrastuktur
Revitalisasi
Unggulan
Pendanaan
6.1.1. Komitmen Pemerintah Hasil analisis ini menguatkan komitmen pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengurangan kemiskinan melalui pengembangan peternakan. Pengambilan dan pelaksanakan suatu kebijakan diperlukan komitmen yang kuat dan konsisten. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen politik dan komitmen kebijakan terhadap pengurangan kemiskinan. Komitmen politik jangka panjang pada tingkat nasional merupakan titik tolak yang penting dari negara-negara yang telah berhasil menurunkan kemiskinan. Kemajuan yang diperoleh membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari pengambil keputusan dan politisi untuk memberikan perhatian pada besarnya permasalahan kemiskinan. Tanpa komitmen jangka panjang yang kuat, program-program dan kegiatan tidak akan terlaksana secara berkesinambungan. 6.1.2. Sumber daya Manusia Sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan, memiliki jiwa entrepreneurship, serta siap menghadapi kompetisi bisnis, baik pada tataran lokal, nasional, regional, maupun global mutlak diharapkan untuk melanjutkan estafet pengembangan usaha ternak unggas masa kini dan masa depan. Untuk itu dibutuhkan calon-calon SDM peternakan yang profesional dan berbudaya industri. Sebagai sub-sistem dari sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan tinggi peternakan nasional membekali para lulusannya dengan hard skill dan soft skill sehingga mampu menjadi sarjana peternakan yang mampu berfikir kritis, analitis, kreatif dan mampu memecahkan permasalahan di bidang peternakan tropis. Dengan demikian dapat
memenuhi kebutuhan SDM peternakan, khususnya untuk industri perunggasan nasional yang berdaya saing. Untuk lebih memberdayakan SDM peternakan yang berasal dari pendidikan tinggi peternakan dalam pembangunan industri perunggasan nasional memerlukan simbiose mutualistik yang konsisten dari pemerintah, swasta pelaku perunggasan, dan lembaga pendidikan tinggi peternakan. Upaya yang sinergis dari tiga pihak tersebut diyakini dapat mengkreasikan usaha ternak unggas yang berbasis domestik dan berdaya saing. 6.1.3. Dana Dari hasil analisis AHP kriteria dana menempati urutan yang ketiga atau terakhir dalam menunjang keberhasilan program. Semakin mencukupinya dana yang disediakan untuk melaksanakan program akan semakin besar pula peluang tercapainya target pengurangan kemiskinan. Agar tecapainya alokasi dana yang besar dibutuhkan dukungan keberpihakan dan komitmen dari para penentu kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan masing-masing daerah. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui alokasi sumbersumber pendanaan pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk mikin. 6.2 Prioritas Strategi Percepatan Penurunan Kemiskinan melalui pengembangan peternakan Hasil analisis dengan AHP untuk menentukan prioritas alternatif penurunan kemiskinan menunjukkan bahwa program peningkatan SDM (bobot 0,356) menempati prioritas pertama. Urutan berikutnya adalah program peningkatan sumber pendanaan (bobot 0,248), program sektor unggulan (bobot 0,175), infrastruktur (bobot 0,124), dan blue print pertanian (bobot 0,097). Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Tabel. 22 Urutan prioritas penurunan kemiskinan. Urutan
Kriteria
Bobot
1
Peningkatan SDM
0,356
2
Peningkatan sumber pendanaan
0,248
3
Sektor Unggulan
0,175
4
Infrastruktur
0,124
5
Blue Print Pertanian
0,097
6.2.1 Peningkatan SDM Hingga saat ini secara umum sumberdaya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan masih tertingal baik jumlah maupun mutunya, sebagai contoh untuk pengawasan mutu bibit ternak yang dijaring baik dari masyarakat maupun swasta, pencatatan perkembangan produksi bibit dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan benih dan bibit ternak belum dilaksanakan secara optimal disebabkan oleh rendahnya SDM, keterbatasan sarana dan prasarana serta belum adanya program yang utuh sebagai konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah. Faktor kritis SDM dalam bidang peternakan secara umum yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) kemampuan manajerial dalam pengambilan keputusan; (2) mampu melakukan apresiasi terhadap biaya yang dikeluarkan (biaya minimal hasil maksimal); (3) pengembangan daya intelegensia dan selalu mau belajar; (4) memiliki motivasi yang tinggi; (5) selalu memperhatikan kehidupan peternak dengan ternaknya dengan layak; dan (6) selalu meningkatkan pengalaman kerja melalui pengembangan daya inovasi. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan. 6.2.2. Peningkatan Sumber Pendanaan Meningkatnya sumber pendanaan akan berdampak pada meningkatnya jumlah atau besaran dana APBD. Sumber pendanaan sektor pertanian dapat berasal dari Dana Pusat, Propinsi, Kabupaten dan non pemerintah. Untuk meningkatkan sumber pendanaan daerah dapat dilakukan dengan menarik investor dan identifikasi sumber retribusi baru. Agar dapat menarik calon investor ke Kabupaten Simeulue pemerintah daerah harus menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi. Peningkatan sumber pendanaan dari non pemerinah diperlukan karena keterbatasan dana pemerintah. Pemerintah daerah dapat mengajak lembaga perbankan dan swasta lainnya untuk turut dalam pembiayaan sektor pertanian. Meningkatnya jumlah dana APBD akan memungkinkan peningkatan alokasi APBD untuk sektor pertanian yang merupakan sektor basis dan telah memiliki blueprint sebagai rancangan pengembangannya maka alokasi APBD untuk sektor pertanian akan meningkat. Program ini akan dilaksanakan oleh Bappeda dan bagian ekonomi. 6.2.3. Sektor Unggulan Pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha–usaha pertanian sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejehteraan masyarakat terutama peternak.
Pembangunan Peternakan pada hekekatnya adalah upaya pemerintah dalam pemenuhan produk pangan asal hewan yang meliputi daging, telur dan susu untuk menyeimbangkan atau meningkatkan status gizi masyarakat sesuai dengan standar kebutuhannya. Di samping upaya tersebut, peternakan dan pelaku pendukung lainnya sebagai pelaku utama kegiatan usaha tersebut harus memperoleh tingkat kesejahteraan yang optimal, memperoleh kepastian usaha dan berkelanjutan. Peningkatan Sentra Perbibitan Tidak
seluruh
petani
peternak
yang
ada saat
ini
diarahkan
untuk menjadi
pembibit/penangkar, hanya petani peternak potensial saja yang memerlukan pembinaan untuk dapat berkembang menjadi peternak pembibit. Berbagai program yang dapat diupayakan untuk penguatan petani peternak pembibit yang terkonsentrasi dalam satu kawasan antara lain pembentukan kelompok peternak pembibit yang dilakukan oleh peternak dan pemerintah bertindak sebagai motivator, akselerator dan regulator, mendekatkan kelompok peternak tersebut kepada sumber pendanaan (perbankan yang ada baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan), mendapatkan pelayanan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan teknologi pembibitan baik dari kalangan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lain sebagainya. Program ini dilaksanakan oleh dinas Peternakan. 6.2.4 Infrastruktur Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Program ini dilaksanakan oleh dinas PU, indikator kinerja dari program ini adalah Guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Program yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan adalah: a. Membuka isolasi daerah-daerah yang terisolasi dengan pembangunan jalan-jalan perdesaan. b. Pembangunan prasarana perekonomian dan pertanian c. Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan
6.2.5. Blue Print Pertanian Program percepatan (akselerasi) pengembangan peternakan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan sumberdaya lokal dengan tujuan agar sesegera mungkin dapat tercapai populasi optimal sesuai dengan daya dukung wilayah sehingga peternakan di Kabupaten Simeulue dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan masyarakat pedesaan, memenuhi permintaan bibit bagi daerah-daerah lain, dan memenuhi kebutuhan konsumsi daging dalam daerah. Dengan demikian, secara tidak langsung peternakan diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak atau pengungkit sektor ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Isu Strategis permasalahan dalam pengembangan peternakan Kabupaten Simeulue: 1. Populasi, produksi, dan produktivitas ternak belum optimal; 2. Penyediaan daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal masih terbatas; 3. Pengembangan SDM dan kelembagaan belum efektif dan efisien; 4. Sarana dan prasarana untuk pengembangan peternakan unggas belum memadai; 5. Investasi dalam bidang peternakan masih sangat terbatas. Dalam upaya peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas ternak ditetapkan empat kebijakan pokok, yaitu: 1. Pemberian Bibit ternak betina: tujuan kebijakan ini untuk mengoptimalkan produktivitas dan memperbanyak jumlah ternak induk, sehingga meningkatkan jumlah kelahiran; 2. Pengendalian pemotongan betina produktif: kebijakan ini berupa upaya pengurangan persentase pemotongan betina produktif terhadap jumlah pemotongan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan jumlah induk produktif; 3. Pengendalian penyakit : kebijakan ini berupa upaya pengurangan jumlah kematian yang diakibatkan oleh parasit atau penyakit lainnya dengan memberikan pengobatan dan penyuluhan secara gratis. Peningkatan kapasitas SDM petugas dinas, penyuluh, dan peternak sangat dibutuhkan dalam program peternakan. Kebijakan-kebijakan penting yang diperlukan dalam hal ini adalah: 1
Revitalisasi penyuluhan peternakan: kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja penyuluh;
2
Pengembangan kelompok tani-ternak: kebijakan ini bertujuan agar kelompok tani-ternak menjadi lembaga pemberdayaan dengan manajemen modern.
3
Pengembangan institusi pendukung: kebijakan ini bertujuan agar institusi-institusi pendukung program pengembangan peternakan, seperti Lembaga Perkreditan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penyuluhan, Puskeswan, Pasar Hewan, dan sebagainya dapat berfungsi optimal.
Program ini dilaksanakan oleh dinas Peternakan dan Bappeda. Indikator kinerja dari program ini adalah Agar meningkatkan sumbangan sektor pertanian dalam PDRB, daya serap tenaga kerja sektor pertanian dan segera mungkin dapat tercapai populasi optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat.
