VIII. RANCANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN 8.1. Pendekatan Perancangan Program
Paradigma pembangunan saat
ini lebih mengedepankan proses
partisipatif dan terdesentralisasi, oleh karena itu dalam menyusun rancangan program pembangunan peternakan perlu dilakukan secara partisipatif dan aspiratif, sehingga program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan daerah. Melihat kondisi yang ada di Kabupaten Bengkalis dan berdasarkan analisis
yang
telah
dilakukan,
diperoleh
rekomendasi
strategi
untuk
pengembangan peternakan dalam rangka meningkatkan peran sub sektor peternakan di Kabupaten Bengkalis melalui pembinaan dan pengembangan usaha peternakan pada skala usaha yang layak secara intensif. Berdasarkan paradigma pembangunan, maka pendekatan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan langkah-langkah dalam implementasi rekomendasi strategi tersebut. Dalam menentukan langkah-langkah implementasi tersebut diperlukan datadata dan informasi dengan melibatkan beberapa orang yanz dianggap mengetahui/memahami/berpengalamandengan kondisi pengembangan peternakan di Kabuapten Bengkalis dalam suatu Focus Group Discussion (FGD). Tujuan yang ingin dicapai dalam FGD adalah untuk memperoleh masukanlinformasi dan menstimulasi ide-idelkonsep tentang langkah-langkah dalam pelaksanaanlimplementasi strategi pembinaan dan pengembangan usaha peternakan pada skala usaha yang layak antara lain rnenetapkan program, kegiatan, alokasi sumberdaya dan produk yang sesuai dengan keinginan kosumen, guna meningkatkan peran sub sektor peternakan di Kabupaten Bengkalis.
76 8.2. Usulan Rancangan Program Pengembangan Peternakan di Kabupaten Beng kalis
Pembangunan peternakan merupakan bagian dari suatu totalitas kinerja agribisnis khususnya Subsistem Usaha Tani Ternak dengan keluaran berupa produksi primer ternak. Sub sistem ini akan menjadi suatu kesatuan kinerja yang tidak terpisahkan dari sub sistem agribisnis hulu (berupa kegiatan ekonomi input produksi peternakan, informasi dan teknologi) dan sub sistem agribisnis hilir (perdagangan, pengolahan, dan jasa penunjang agribisnis). Dengan konsepsi sistem dan usaha agribisnis peternakan, maka pada dasarnya memerlukan keterkaitan lintas sub sektor dan sektor lainnya sehingga diperoleh sinergi yang proporsional antara pelaku agribisnis peternakan baik pada segmen hulu, on farm, dan hilir. Pengembangan usaha peternakan hendaknya diarahkan kepada usaha komoditi ternak yang berbasis sumber daya lokal dan rnerniliki nilai komersial yang sejak lama telah ditangani oleh rakyat banyak, antara lain usaha sapi potong, kerbau, karnbing, itik, dan ayam buras. Mencermati dinamika lingkungan stratejik baik global maupun dornestik, maka sasaran pernbangunan peternakan tidak semata-rnata untuk mencapai peningkatan produksi atau populasi ternak, akan tetapi lebih ke arah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan peternakan hendaklah menitik beratkan: 1. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Terpenuhinya konsumsi protein hewani, dan penyediaan bahan baku industri. 3. Tersedianya kesempatan kerja dan berusaha. 4. Peningkatan peranan kelembagaan peternakan.
5. Tercapainya keseirnbangan antara pemanfaatan dan pelestarian SDA.
77 Dari hasil FGD yang telah dilaksanakan, dapat dirumuskan beberapa rancangan program untuk mengirnplementasikan strategi pernbinaan dan pengernbangan usaha peternakan pada skala usaha yang layak secara intensif. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut: 1. Program Penjaminan Kredit Usaha Peternakan melalui Pola Bagi Hasil. 2. Program Pembinaan dan Pendarnpingan Usaha Peternakan.
3. Program Pengembangan Pusat Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan. 8.2.1. Program Penjaminan Kredit Usaha Peternakan melalui Pola Bagi Hasil
Masalah yang dialami peternak selama ini dalam pengembangan usaha adalah terbatasnya kapital yang dimiliki, meski tersedia fasilitas kredit dan modal usaha, namun kernampuan peternak untuk mengakses fasilitas tersebut sangat terbatas. Program penjarninan kredit usaha peternakan rnelalui pola bagi hasil bertujuan untuk rnenjarnin ketersediaan modal bagi pelaku usaha peternakan rakyat dalam mengembangkan usahanya pada skala yang layak. Pola bagi hasil dinilai lebih ispat karena sudah dikenal oleh masyarakat dan dianggap tidak memberatkan pengusaha ternak lernah. Kredit yang dialokasikan harus berdasarkan perrnintaan (demand driven) yang rnemenuhi kebutuhan sesungguhnya dari kelompok sasaran. dan proses pelaksanaannya harus transparan dengan proses yang sederhana, sistern pengaturan yang jelas, dan insentif yang jelas dan mernadai bagi personil pengelola untuk meningkatkan kinerjanya. Mekanisme penjarninan dan penyaluran kredit dengan pola bagi hasil dilakukan melalui lembaga keuangan yang ada dan dekat dengan masyarakat, diantaranya Bank Perkreditan Rakyat, BMT dan Koperasi. Sasaran program ini adalah petani peternak yang telah melalui seleksi yang
-
dilakukan oleh lembaga keuangan pelaksana atas proposal yang diusulkan oleh petani peternak langsung kepada lembaga keuangan pelaksana. 8.2.2. Program Pembinaan dan Pendampingan Usaha Peternakan Prinsip
pembangunan
partisipatif
adalah
mengikutsertakan
kelompok masyarakat dalam setiap level pembangunan dari tahap perencanaan, pengorganisasian ide, pelaksanaan di lapangan, hingga monitoring
dan
evaluasi.
Namun
di
dalam
masyarakat terdapat
kesenjangan kemampuan untuk mendayagunakan diri, karenanya peran pembinaan dan pendampingan sebagai piranti pendukung perkembangan suatu kegiatan masih sangat dibutuhkan. Tujuan program pembinaan dan pendampingan usaha peternakan adalah untuk membantu para peternak peserta program penjaminan kredit usaha peternakan dalam melaksanakan dan mengembangkan usahanya. ~ e l a i nitu, pendampingan berfungsi untuk memfasilitasi pembentukan dan pemantapan forum
atau
asosiasi
petani
peternak dalam
rangka
meningkatkan bargaining petani peternak. Pendamping adalah petugas yang direkrut secara khusus dari kalangan masyarakat yang mengerti dan memahami seluk beluk usaha, dapat berasal dari sarjana fresh graduate dan Lembaga Swadaya ~as~arakat. 8.2.3. Program Pengembangan Pusat Pemasaran dan Pelayanan Pengolahan Hasil Peternakan Seringkali dalam proses pemasaran produk peternakan, petani peternak berada diposisi yang dirugikan. Untuk membantu pemecahan masalah dalam ha1 pemasaran dan memperkecil marjin pemasaran perlu dilakukan pengembangan pusat pemasaran dan pelayanan pengolahan hasil
79
peternakan. Lembaga yang dibentuk tersebut berfungsi untuk memfasilitasi dalam ha1 mencari dan menciptakan pangsa pasar produk peternakan. 8.2.
Pengendalian dan Pengawasan Dalam rangka pengendalian program-program pengembangan usaha
peternakan tersebut, maka pada setiap tahapan pelaksanaan program dilakukan monitoring. Monitoring merupakan salah satu prosedur analitis pelaksanaan program yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara hasil dengan proses pelaksanaan program. Monitoring rnerupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus selama dan setelah program dilaksanakan. Pelaksanaan monitoring terhadap program-program pengembangan peternakan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penyusunan Rencana Kerja. 2. Pengumpulan Data Pelaksanaan Kegiatan. 3. Pelaporan Rutin.
Hasil monitoring akan dijadikan sebagai masukan (inforrnasi) untuk membuat taksiran kemajuan pelaksanaan kegiatan dan membuat keputusan pada saat yang tepat guna menjamin bahwa kemajuan tersebut dapat dipertahankan sesuai dengan jadwal serta dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Hasil monitoring juga menjadi alat umpan balik dalarn evaluasi pelaksanaan program lebih lanjut. Disamping upaya pengendalian, untuk menjamin transparansi dan kelancaran pelaksanaan program, perlu dilakukan pengawasan jalur masyarakat rnelalui forum transparansi yang rnelibatkan komponen masyarakat seperti
KTNA, LSM, tokoh masyarakat, akademisi, pers, aparat pemerintah, petugas pendamping dan petani peternak.
