BAB VIII RANCANGAN PROGRAM STRATEGIS 8.1. Rancangan Program Peningkatan Peran LSM dalam Program PHBM Peran LSM dalam pelaksanaan program PHBM belum sepenuhnya diikuti dengan terciptanya suatu sistem penilaian dan pengukuran perannya yang menyeluruh.
LSM sebagai lembaga pendorong sekaligus sebagai lembaga
penekan atas kebijakan pemerintah, seringkali menetapkan tujuan lembaga beserta program yang dijalankan bersifat jangka panjang yang sulit untuk dicapai dalam waktu yang singkat.
Sementara kebutuhan terhadap ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan kinerja lembaga mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlanjutan lembaga dan keberterimaan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan program PHBM, LSM mempunyai keragaman metode, pendekatan, dan sebaran wilayah yang berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman LSM, pendampingan yang mengangkat isu konservasi melalui pendekatan ekologis memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan isu pendampingan teknis dan advokasi.
Hal ini
disebabkan isu konservasi masih sulit dimengerti dan diterima oleh masyarakat karena manfaat dan dampaknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan (gap) kapasitas atas pengetahuan dan pemahaman tentang teknis kehutanan dan advokasi, termasuk juga tentang konservasi, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat LSM sendiri.
Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan
pemahaman serta pengalaman yang dimiliki baik oleh masyarakat dampingan maupun oleh tim pelaksana program. Sehingga hal ini akan menghambat proses pendampingan dalam program PHBM. Kebutuhan dan permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan pelaksanaan program PHBM di beberapa wilayah tidak adakan semua dapat terpenuhi dan terpecahkan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu di kalangan masyarakat perlu ditumbuhkembangkan institusi lokal yang murni
muncul dari inisiatif masyarakat sendiri untuk memenuhi dan memecahkan berbagai kebutuhan dan permaslahan yang mereka hadapi sendiri. LSM, dalam konteks ini, hadir dan berperan untuk mengisi kekosongan institusional yang dapat memenuhi dan memecahkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang memang belum dapat dipenuhi dan dipecahkan oleh pemerintah dan pihak swasta. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan publik. Peran aktif dari LSM untuk senantiasa mendampingi masyarakat agar kebijakan terkait dengan publik (public policy) selalu berorientasi pada masyarakat serta mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan suatu rancangan program strategis dengan tujuan utama untuk meningkatkan peran LSM dalam menjalankan program PHBM. Rancangan program strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran LSM dalam pelaksanaan program PHBM diantaranya adalah: 5. Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan LSM 6. Pengembangan Pemberdayaan Kapasitas dan Kelembagaan Masyarakat Dampingan 7. Pengembangan Advokasi pada Pemerintah Daerah 8. Pengembangan Usaha Masyarakat Dampingan bersama Pihak Swasta 8.2. Prioritas Program Strategis 8.2.1. Perencanaan dan Pelaksanaan Program Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap peran LSM dalam program PHBM, maka dapat dirumuskan beberapa prioritas program strategis berdasarkan analisis LFA yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah masyarakat, LSM, pemerintah, dan swasta (Tabel 23). Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan peran LSM dalam pelaksanaan program PHBM di Indonesia. Indikator dari tujuan ini adalah meningkatnya kinerja dan dan peran LSM dalam pelaksanaan program PHBM. Sementara alat verifikasi yang dapat dilakukan adalah meningkatnya kinerja LSM, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kelestarian sumberdaya hutan, serta meningkatnya hubungan yang sinergi antara masyarakat,
LSM, swasta dan pemerintah. Asumsi dalam melaksanakan program ini adalah adanya kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang adil dan lestari serta tidak terjadi gejolak sosial politik yang mempengaruhi kinerja program Beberapa keluaran (output) dari program ini adalah: 1. Peningkatan kapasitas LSM dalam program PHBM 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam program PHBM 3. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam program PHBM 4. Peningkatan kapasitas pihak swasta dalam program PHBM Sementara indikator pencapaian dari output tersebut diantaranya adalah: 1. Peningkatan kapasitas LSM dalam program PHBM, indikatornya adalah: a. Terselenggaranya pelatihan strategi advokasi yang diikuti oleh seluruh staf b. Terselenggaranya pelatihan mobilisasi sumberdaya yang diikuti oleh seluruh staf c. Terselenggaranya pelatihan strategi penggalangan dana yang diikuti oleh seluruh staf d. Terselenggaranya pelatihan teknis kehutanan yang diikuti oleh seluruh staf e. Terselenggaranya pelatihan pengembangan kawasan konservasi yang diikuti oleh seluruh staf f. Terselenggaranya pelatihan pengembangan PHBM yang diikuti oleh seluruh staf g. Terselenggaranya kajian kebijakan terkait dengan PHBM h. Terselengganaya lokalatih penyusunan peraturan daerah yang diikuti oleh seluruh staf i. Terbentuknya jaringan kerja antar LSM yang diikuti oleh seluruh staf 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam program PHBM, indikatornya adalah: a. Terlaksananya sosialisasi teratur terhadap visi, misi dan prinsip-prinsip LSM kepada mayarakat b. Terlaksananya lokakarya pengembangan unit usaha ekonomi masyarakat c. Terlaksananya Pelatihan pengembangan PHBM d. Terlaksananya pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat
3. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam program PHBM, indikatornya adalah: a. Terlaksananya pola kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah daerah b. Terlaksananya public hearing dan seri dialog dengan pemerintah daerah terkait dengan program PHBM, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan c. Terselenggaranya lokakarya penyusunan model PHBM yang lestari berbasis pola kemitraan 4.
Peningkatan kapasitas pihak swasta dalam program PHBM, indikatornya
adalah: a. Terlaksananya pola kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pengembangan usaha masyarakat; b. Terlaksananya kegiatan advokasi kepada pihak swasta untuk turut serta dalam mengembangkan kelestarian sumberdaya alam Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dari program ini adalah: 1. Peningkatan kapasitas LSM dalam program PHBM, melalui kegiatan: a. Pelatihan strategi advokasi b. Pelatihan mobilisasi sumberdaya c. Pelatihan strategi penggalangan dana d. Pelatihan teknis kehutanan e. Pelatihan pengembangan kawasan konservasi f. Pelatihan pengembangan PHBM g. Kajian kebijakan terkait dengan PHBM h. Lokalatih penyusunan peraturan daerah i. Pembentukan jaringan kerja antar LSM 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam program PHBM, melalui kegiatan: a. Sosialisasi teratur terhadap visi, misi dan prinsip-prinsip LSM kepada mayarakat b. Lokakarya pengembangan unit usaha ekonomi masyarakat c. Pelatihan pengembangan PHBM d. Pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat
3.
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam program PHBM, melalui
kegiatan: a. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah (Dinas Kehutanan, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Bupati, Gubernur, dan DPRD) b. Melakukan public hearing dan seri dialog dengan pemerintah daerah terkait dengan program PHBM, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan c. Lokakarya penyusunan model PHBM yang lestari berbasis pola kemitraan 4. Peningkatan kapasitas pihak swasta dalam program PHBM, melalui kegiatan: a. Melakukan kemitraan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pengembangan usaha masyarakat; b. Melakukan advokasi kepada pihak swasta untuk turut serta dalam mengembangkan kelestarian sumberdaya alam Untuk melakukan kegiatan tersebut, beberapa alat verifikasi yang dapat digunakan diantaranya adalah daftar hadir kegiatan, catatan hasil diskusi, dokumentasi kegiatan (foto), laporan kegiatan, laporan perkembangan program, catatan hasil pelatihan, modul/makalah/alat peraga pelatihan, booklet, dan CD interaktif. Prioritas program strategis ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi atas penekanan program-program yang dapat dijalankan oleh berbagai pihak dalam mewujudkan PHBM yang lestari dan masyarakat sejahtera. Sementara rencana pelaksanaan prioritas program strategis tersaji dalam Tabel 24. Program ini akan dijalankan selama 20 bulan dan disesuaikan dengan kondisi masingmasing daerah. 8.2.2. Monitoring dan Evaluasi Program Monitoring dan evaluasi ini diposisikan sebagai upaya penting dalam pengelolaan program ini dengan mendasarkan pada prinsip kesepakatan, keterbukaan, kesetaraan, tanggung gugat, partisipasi, kejujuran dan keterpaduan. Monitoring dan evaluasi ini akan dilakukan secara bertingkat dan dilakukan pada interval waktu tertentu yang disepakati diantara para pihak.
Pemantauan (monitoring) dilakukan melalui refleksi bulanan di tingkat tim pelaksana program (TPP) dan pertemuan bulanan. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan adalah sesuai dengan yang direncanakan, dan berbagai perkembangan lapangan bisa ditindaklanjuti secara baik agar selaras dengan pencapaian tujuan program. Untuk mengefektifkan proses dan hasil monitoring maka instrumen, cara, dan waktu serta peserta monitoring akan disepakati antara TPP dan mitra. Sekaligus untuk memperbesar akses dan kontrol masyarakat pada proses ini maka perencanaan dan pelaksanaan monitoring ini sejauh mungkin didekatkan pada komunitas program. Monitoring dilakukan pada tiap semester di tingkat program. Evaluasi sebagai upaya penilaian melalui pembandingan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang ditetapkan akan dilakukan secara bertingkat dan bertahap dalam waktu 6 bulan sekali pada tingkat program. Tingkat evaluasi dilakukan pada tingkat kelompok, program dan dengan mitra.
Tabel 23. Matrik Perencanaan Program Indikator Tujuan Meningkatkan peran LSM dalam Pelaksanaan program PHBM di Indonesia
Alat Verifikasi
Asumsi
• Meningkatnya kinerja dan dan peran LSM dalam pelaksanaan program PHBM
• Meningkatnya kinerja LSM • Meningkatnya kesejahteraan masyarakat • Meningkatnya kelestarian sumberdaya hutan • Meningkatnya hubungan yang sinergi antara masyarakat, LSM, swasta dan pemerintah
• Adanya kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang adil dan lestari • Tidak terjadi gejolak sosial politik yang mempengaruhi kinerja proyek
• Terselenggaranya pelatihan strategi advokasi yang diikuti oleh seluruh staf • Terselenggaranya pelatihan mobilisasi sumberdaya yang diikuti oleh seluruh staf • Terselenggaranya pelatihan strategi penggalangan dana yang diikuti oleh seluruh staf • Terselenggaranya pelatihan teknis kehutanan yang diikuti oleh seluruh staf • Terselenggaranya pelatihan pengembangan kawasan konservasi yang diikuti oleh seluruh staf • Terselenggaranya pelatihan pengembangan PHBM yang diikuti oleh seluruh staf • Terselenggaranya kajian kebijakan terkait dengan PHBM • Terselengganaya lokalatih penyusunan peraturan daerah yang diikuti oleh seluruh staf • Terbentuknya jaringan kerja antar LSM yang diikuti oleh seluruh staf
• • • • •
• Inisiatif kegiatan didukung dan dipahami secara positif oleh seluruh pengurus LSM • Kesadaran seluruh pengurus LSM untuk menerima proses peningkatan kapasitas personel
Keluaran/Output [1] Peningkatan kapasitas LSM dalam program PHBM
• • • •
Daftar hadir kegiatan Catatan hasil diskusi Dokumentasi kegiatan (foto) Laporan Kegiatan Laporan Perkembangan Program Catatan hasil pelatihan Modul/makalah/alat peraga pelatihan Booklet CD Interaktif
Indikator
Alat Verifikasi
Asumsi • Inisiatif kegiatan didukung dan dipahami secara positif oleh masyarakat • Kesadaran masyarakat untuk menerima proses peningkatan kapasitas dalam program PHBM
[2] Peningkatan kapasitas masyarakat dalam program PHBM
• Terlaksananya sosialisasi teratur terhadap visi, misi dan prinsip-prinsip LSM kepada mayarakat • Terlaksananya lokakarya pengembangan unit usaha ekonomi masyarakat • Terlaksananya Pelatihan pengembangan PHBM • Terlaksananya pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat
• Daftar hadir kegiatan • Daftar hadir kegiatan diskusi kelompok • Dokumentasi foto kegiatan • Catatan hasil diskusi kelompok • Catatan hasil pelatihan dan lokakarya • Modul/makalah/alat peraga pelatihan • Booklet • CD Interaktif • Laporan Kegiatan • Laporan Perkembangan Program
[3] Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam program PHBM
• Terlaksananya pola kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah daerah • Terlaksananya public hearing dan seri dialog dengan pemerintah daerah terkait dengan program PHBM, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan • Terselenggaranya lokakarya penyusunan model PHBM yang lestari berbasis pola kemitraan
• • • • • • • • •
Daftar hadir kegiatan Dokumentasi foto kegiatan Catatan hasil diskusi Catatan hasil lokakarya Modul/makalah/alat peraga Booklet CD Interaktif Laporan Kegiatan Laporan Perkembangan Program • Tersedia rumusan model PHBM yang lestari berbasis pola kemitraan
[4] Peningkatan kapasitas pihak swasta dalam program PHBM
• Terlaksananya pola kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pengembangan usaha masyarakat; • Terlaksananya kegiatan advokasi kepada pihak swasta untuk turut serta dalam
• • • • •
Daftar hadir kegiatan Dokumentasi foto kegiatan Catatan hasil diskusi Laporan Kegiatan Laporan Perkembangan
• Inisiatif kegiatan didukung dan dipahami secara positif oleh pemerintah daerah • Kesadaran pemerintah daerah untuk menerima proses peningkatan kapasitas dalam program PHBM
• Inisiatif kegiatan didukung dan dipahami secara positif oleh pihak swasta • Kesadaran pihak swasta untuk menerima proses peningkatan
Indikator
Alat Verifikasi
mengembangkan kelestarian sumberdaya alam Kegiatan [1] Peningkatan kapasitas LSM dalam program PHBM a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Pelatihan strategi advokasi Pelatihan mobilisasi sumberdaya Pelatihan strategi penggalangan dana Pelatihan teknis kehutanan Pelatihan pengembangan kawasan konservasi Pelatihan pengembangan PHBM Kajian kebijakan terkait dengan PHBM Lokalatih penyusunan peraturan daerah Pembentukan jaringan kerja antar LSM
a. b. c. d.
kapasitas dalam program PHBM
Input • • • • • • • •
Sosialisasi teratur terhadap visi, misi dan prinsip-prinsip LSM kepada mayarakat Lokakarya pengembangan unit usaha ekonomi masyarakat Pelatihan pengembangan PHBM Pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat
[2] Peningkatan kapasitas masyarakat dalam program PHBM
Program
Asumsi
Fasilitator Pengurus LSM Bahan bacaan pelatihan Perlengkapan fasilitasi (ATK) Alat peraga Transportasi Tempat pertemuan Konsumsi pertemuan
• Inisiatif kegiatan didukung dan dipahami secara positif oleh seluruh pengurus LSM • Kesadaran seluruh pengurus LSM untuk menerima proses peningkatan kapasitas personel
Masyarakat lokal Percetakan untuk Booklet Fasilitator pelatihan Transportasi Akomodasi Konsumsi Bahan-bahan pelatihan (modul dan bahan bacaan) Alat peraga
• Inisiatif kegiatan didukung dan dipahami secara positif oleh masyarakat • Kesadaran masyarakat untuk menerima proses peningkatan kapasitas dalam program PHBM
Indikator [3] Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam program PHBM a.
b.
c.
Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah (Dinas Kehutanan, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Bupati, Gubernur, dan DPRD) Melakukan public hearing dan seri dialog dengan pemerintah daerah terkait dengan program PHBM, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan Lokakarya penyusunan model PHBM yang lestari berbasis pola kemitraan
[4] Peningkatan kapasitas pihak swasta dalam program PHBM a. Melakukan kemitraan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pengembangan usaha masyarakat; b. Melakukan advokasi kepada pihak swasta untuk turut serta dalam mengembangkan kelestarian sumberdaya alam
Alat Verifikasi
Asumsi
• • • • • •
Aparat pemerintah daerah Fasilitator Perlengkapan fasilitasi (ATK) Transportasi Tempat pertemuan Konsumsi pertemuan
• Inisiatif kegiatan didukung dan dipahami secara positif oleh pemerintah daerah • Kesadaran pemerintah daerah untuk menerima proses peningkatan kapasitas dalam program PHBM
• • • • • •
Para pengusaha Fasilitator Perlengkapan fasilitasi (ATK) Transportasi Tempat pertemuan Konsumsi pertemuan
• Inisiatif kegiatan didukung dan dipahami secara positif oleh pihak swasta • Adanya kesadaran pihak swasta untuk menerima proses peningkatan kapasitas dalam program PHBM
Tabel 24. Rencana Kegiatan Program Bulan keNo
Kegiatan 1
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Peningkatan kapasitas LSM dalam program PHBM a.
Pelatihan strategi advokasi
b.
Pelatihan mobilisasi sumberdaya
c.
Pelatihan strategi penggalangan dana
d.
Pelatihan teknis kehutanan
e.
Pelatihan pengembangan kawasan konservasi
f.
Pelatihan pengembangan PHBM
g.
Kajian kebijakan terkait dengan PHBM
h.
Lokalatih penyusunan peraturan daerah
i.
Pembentukan jaringan kerja antar LSM
x x x x x x x x x
Peningkatan kapasitas masyarakat dampingan dalam program PHBM a. Sosialisasi teratur terhadap visi, misi dan prinsip-prinsip LSM x kepada mayarakat b. Lokakarya pengembangan unit usaha ekonomi masyarakat c.
Pelatihan pengembangan PHBM
d.
Pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam program PHBM a. b.
c.
Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah (Dinas Kehutanan, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Bupati, Gubernur, dan DPRD) Melakukan public hearing dan seri dialog dengan pemerintah daerah terkait dengan program PHBM, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan Lokakarya penyusunan model PHBM yang lestari berbasis
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x
x x x
x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x
Bulan keNo
4
Kegiatan 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
pola kemitraan Peningkatan kapasitas pihak swasta dalam program PHBM a.
5
1
Melakukan kemitraan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pengembangan usaha masyarakat; b. Melakukan advokasi kepada pihak swasta untuk turut serta dalam mengembangkan kelestarian sumberdaya alam Monitoring dan Evaluasi
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Monev manajemen dan kunjungan lapangan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
