Usulan Strategi Makro REFORMASI BIROKRASI dan PENGAWASAN NASIONAL Pemerintahan Jokowi JK L/O/G/O 2014 – 2019 Danang Girindrawardana Ketua Ombudsman Republik Indonesia
Paparan Ini Untuk Menunjukkan
Sustainability Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Sistem Pengawasan Nasional Kabinet Jokowi JK
Beberapa amanat penting UU terkait Tusi Kementerian PAN & RB Strategi Makro RB >> Peningkatan Kualitas YanBlik Strategi Makro RB >> Penataan Ranting Kewenangan KL yang Tumpang Tindih Strategi Makro RB >> Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Investasi
Beberapa UU terbaru yang terkait dengan Tusi Kementerian PAN & RB
UU 17 Th 2007 Tentang RPJPN Amanat UU: melaksanakan program Reformasi Birokrasi s/d Th 2025
UU 25 Th 2009 Tentang Pelayanan Publik Amanat UU : kebijakan standar yanblik nasional, sistem informasi yanblik nasional, internal complaint handling di setiap KL Pemda
UU 5 Th 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Amanat UU : kebijakan bidang pendayagunaan Pegawai ASN dan Reformasi Birokrasi
Catatan: Jika dalam rangka perampingan Kabinet, Kementerian PAN RB dihilangkan atau diturunkan menjadi setingkat Kantor Kepresidenan Urusan Birokrasi, maka konsekuensinya 3 UU tersebut akan kehilangan pijakan implementatifnya dan program RB dan Kualitas Pelayanan Publik akan tercabut urgensi dan faktor pemaksanya.
Strategi Makro RB >> Peningkatan Kualitas YanBlik Penyebab Rendahnya Kualitas Yanblik Minim Standar Yanblik
Skill dan Mentalitas Birokrasi Lemahnya Sistem Pengawasan Ketidakmampuan pemerintah merealokasi jabatan struktural fungsional, redistrib usi dan reedukasi sampai ke tingkat Pemda
Strategi Perbaikan Cepat 1. Memaksa Kepatuhan Implementasi Standar Yanblik + Sanksi (Pasal 21, 54-59 UU Yanblik) 2. Optimalisasi Peran Lembaga Negara Pengawas Eksternal dan Partisipasi Publik 3. Implementasi UU 5 Th 2014 Tentang ASN 4. Edukasi intensif dan perlindungan PNS dari kepentingan politik praktis terhadap jabatan PNS strategik (BKD, Inspektorat) 5. Meningkatkan independensi + kualitas aparat pengawas internal /inspektorat 6. Metamorfosa KemenPAN RB menjadi Kementerian Pengawasan dan RB 7. Koordinasi sinergis Inspektorat dengan Lembaga Negara Pengawas Eksternal dalam rangka pengawasan KKN dan Yanblik
Strategi Makro RB >> Penataan Kewenangan KL yang Tumpang Tindih Agenda reformasi birokrasi bukan berarti merombak total kelembagaannya (rumahnya) tetapi revolusi mental (bahasa p.Jokowi) perilaku aparatur (penghuninya) sehingga muncul kemauan memangkas ranting-ranting kewenangan tumpang tindih yang bisa dilakukan selama proses pemerintahan berjalan sehingga tidak menimbulkan kerumitan di awal pemerintahan.
Identifikasi secara lebih akurat tentang rantingranting kewenangan KL Nov 2014 s/d Feb 2015
Memangkas ranting-ranting kewenangan dan menggabungkan KL yg memiliki pokok kewenangan sejalan Maret 2015 s/d Desember 2015
Struktur arsitektural Kabinet dan Lembaga dengan performansi yang lebih tinggi Januari 2016 dan seterusnya melanjutkan agenda RB
Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Investasi Melalui penguatan tupoksi Kementerian Koordinator , Kementerian Pengawasan dan RB, serta BKPM Kelemahan Kementerian Koordinator: Kementerian Koordinator tidak memiliki cukup kewewenangan kontrol batas terhadap produk-produk hukum setingkat Menteri atau setingkat Dirjen meskipun dibawah koordinasinya, sehingga berbagai Permen dan Perdirjen lolos berlaku yang mengakibatkan ketidaksinkronan implementasi kebijakan Presiden dan rendahnya sinergisitas antar Kementerian untuk mencapai target pembangunan. Misalnya: berbagai overlapping dan duplikasi prosedur perijinan investasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sektor.
Strategi perbaikan: 1. Peningkatan kewenangan kontrol batas oleh Kementerian Koordinator terhadap produk-produk hukum oleh Kementerian Sektor dan jajaran dibawah koordinasinya. 2. Peningkatan fungsi dan kewenangan Kementerian Koordinator sebagai pencegah regulasi yang anti bisnis. 3. Kementerian Pengawasan dan RB melakukan debiroktratisasi dan deregulasi proses perijinan investasi dan non investasi 4. Optimalisasi fungsi BKPM dalam rangka pelayanan perijinan investasi tingkat nasional.
Strategi Makro RB >> Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Investasi Reposisi Pemusatan pelayanan perijinan (terutama dalam sektor investasi) akan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan daya saing bangsa.
BKPM
PTSP Provinsi
PTSP KAB KOTA
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perijinan Investasi Skala Nasional
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perijinan Investasi Skala Provinsi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perijinan Investasi Skala Kabupaten Kota
OPTIMALISASI PENGAWASAN Pengawas Internal yang Independen dan akuntabel
KPK
ORI
Pengawas Eksternal
Pemohon
Pengawas Eksternal
Stake Holder
Masyarakat Partisipasi
Penyelenggara Perijinan Investasi dan Non Investasi (BKPM & PTSP)
Thank You! Danang Girindrawardana L/O/G/O Ketua Ombudsman Republik Indonesia
