MANAJEMEN PRODUKSI
Untuk perencanaan pembangunan kebun/usaha baru harus melalui tahap-tahap : (1) Identifikasi Proyek (IP) (2) Pra Studi Kelayakan (Pra-SK/Pre Feasibility Study) (3) Studi Kelayakan (SK/Feasibility Study) (4) Penyusunan Usulan Proyek Pembangunan (UP/Development Project Proposal) (5) Evaluasi Proyek (EP) (6) Pelaksanaan Investasi (PI) (7) Evaluasi dan Perencanaan Ulang/Penyesuaian.
Semakin luas cakupan proyek, semakin besar pula nilai investasi modal yang harus dilakukan. Untuk proyek-proyek besar: - Perencanaan harus lebih teliti - Tahap-tahap perencanaan perlu dikerjakan sebaikbaiknya. Untuk proyek sedang atau sederhana: Sekurang-kurangnya Pra-SK, SK, serta penyusunan dan penilaian UP harus dilalui, sebelum dilaksanakan investasi. Untuk proyek yang kecil : SK dibuat sedemikian rupa, sehingga laporannya mampu menyajikan UP yang mencakup seluruh tugas dari tahap (1) sampai (5).
Proyek : kegiatan dengan batas waktu pelaksanaan tertentu (ada titik awal dan titik akhir), yang memerlukan korbanan besar untuk mencapai manfaat yang ditargetkan. Kelayakan Proyek dinilai atas dasar keseimbangan perbandingan antara manfaat (benefits) dan pengorbanan (biaya = cost). Studi Kelayakan (SK/FS) : kegiatan yang merupakan tahap awal dari suatu perencanaan untuk investasi modal dalam rangka penjajakan tingkat kelayakannya. Evaluasi Proyek (EP) : kegiatan/cara menilai kelayakan proyek berdasarkan aspek-aspek yang terkait (ekonomi, keuangan, teknis, manajerial/pengorganisasian).
Empat aspek utama dan beberapa aspek penunjang yang perlu dikaji dalam setiap SK : 1. Aspek komersial/pemasaran “output – input” 2. Aspek teknis 3. Aspek ekonomi-keuangan 4. Aspek manajerial/pengorganisasian 5. Aspek sosial/politik/budaya/hukum/han-kam 1. Aspek Komersial/Pemasaran Kondisi permintaan dan penawaran produk (input dan output), prospek harga, pesaing produk sejenis atau substitusi, prospek pasar domestik dan ekspor.
2. Aspek Teknis a. Kesesuaian Lahan - Kesuburan fisik : jenis tanah/lahan, kedalaman efektif tanah, topografi, kemudahan diolah, kemudahan konservasi, dsb. - Kesuburan kimia : status unsur hara tanah, derajat kemasaman, kadar bahan organik, dsb. - Luas lahan : setiap jenis tanaman memiliki skala usaha minimal, yaitu luas lahan yang diusahakan dimana penerimaan sama dengan pengeluaran atau sampai mencapai titik impas (Break Even Point).
(2) Kesesuaian Iklim Ketinggian tempat dan suhu, curah hujan, cahaya matahari, angin, dsb. (3) Tanaman Klon/varietas unggul, sumber benih/bibit, jarak tanam dan populasi tanaman, pemeliharaan tanaman, pola tanam, pola panen dan produksi, serta pengolahan hasil.
(4) Peralatan, Mesin-mesin Pra dan Pasca Panen Pengolah lahan, pengelolaan tanaman, pengolah produk (5) Bahan Pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh, dll. (Sumber, jumlah, harga) (6) Tenaga Kerja Sumber, jumlah, kualifikasi, sistem perekrutan, dsb. (7) Prasarana dan Sarana Tranportasi Kondisi jalan, jenis angkutan, kemudahan akses, dll.
3. Aspek Ekonomi-Keuangan - Suatu proyek yang dijalankan harus menguntungkan baik secara mikro (komersial) maupun makro (sosial). - Kelayakan komersial/keuangan dilihat dari kepentingan pelaksana (pengusaha/ petani) commercial benefits. - Kelayakan ekonomi/sosial dilihat dari kepentingan negara/masyarakat luas economic/social benefits.
- Tolok Ukur Umum : B – C > 0,
Benefits – Cost
positif
- Kriteria Kelayakan : (1) Net Benefit/Cost (B/C) • Angka perbandingan antara PV (+) dan PV (-) • Berarti setiap satu satuan biaya yang telah dikeluarkan selama umur proyek mampu menghasilkan satuan manfaat (keuntungan) bersih.
• Net B/C > 1, NPV > 0, usaha layak < 1, NPV < 0, usaha tidak layak = 1, NPV = 0, usaha layak, tetapi hanya sebesar opportunity cost-nya. NPV (+) • Net B/C = NPV ( - ) Keterangan : NPV ( + ) = Nilai sekarang yang bernilai positif NPV ( - ) = Nilai sekarang yang bernilai negatif
(2) Net Present Value (NPV = NKB = Nilai Kini Bersih) • Selisih antara PV arus manfaat (Benefit) dengan PV arus biaya (Cost) • Menunjukkan manfaat bersih yang diterima dari suatu usaha selama umur usaha tersebut pada tingkat Discount Rate tertentu. • Jika NPV > 0, usaha layak = 0, layak tetapi tidak menguntungkan atau merugikan < 0, tidak layak n
• NPV = NBi (1 – i)
-n
i=1
Keterangan : NPV = Net Present Value NB = Net Benefit = Benefit – Cost n = umur proyek i = tingkat suku bunga
(3) Internal Rate of Return (1RR = TKI = Tingkat Keuntungan Internal) • Suatu tingkat Discount Rate yang menghasilkan NPV = 0 • Untuk menghitung IRR (%), harus dihitung NPV1 (+) dan NPV2 (-) • Jika 1RR = i (nilai Discount Rate), maka NPV = 0 < i, maka NPV < 0, tidak layak > i, maka NPV > 0, layak • IRR = i1 +
NPV1 (NPV1 – NPV2)
- (i1 – i2)
Keterangan : IRR = Internal Rate of Return i1 = tingkat discount rate yang menghasilkan NPV1 i2 = tingkat discount rate yang menghasilkan NPV2
(4) Payback Period (PP = MPI = Masa Pengembalian Investasi) sekecil-kecilnya. t*. Jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh biaya (dan beban bunganya), yang telah dikeluarkan dalam investasi suatu proyek (usaha), dapat ditandai dengan perubahan dari NPV t* = 0 dan t1< t* < t2 PP =
Nilai Investasi x 1 tahun Kas Masuk Bersih
- Analisis Biaya-Manfaat dilakukan atas dasar: (A) Arus Pendapatan/Penerimaan (Cash Inflow) • Volume produk (Y) Harga jual (h) Penerimaan (Revenue = R) = Y x h Faktor Y dipengaruhi oleh teknis produksi, sedangkan faktor h dipengaruhi oleh faktor-faktor perdagangan, ekonomi dan nilai uang. (B) Arus Biaya (Cash Outflow) • Investasi Eksploitasi (Operasional) Satuan biaya (C) sangat dipengaruhi faktor-faktor teknis (satuan-satuan input), faktor perdagangan dan perkembangan ekonomi serta nilai uang.
(C) Bunga Modal/Bank (i) 12 %, 15 %, 18 %,…., dst per tahun.
• Biaya Investasi : biaya yang dipakai untuk membiayai pendirian suatu perusahaan, untuk memperluas volume perusahaan atau untuk mengganti peralatan (mesin-mesin, bangunan, barang-barang modal lainnya (Kadarsan, 1992). Biaya Operasional (Modal Kerja) : biaya yang dipakai untuk membiayai semua pengeluaran yang menyebabkan perusahaan aktif beroperasi, terdiri atas biaya rutin untuk menghasilkan produk (Kadarsan, 1992).
Biaya Operasional : (1) Biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya dapat berubah dan dipengaruhi oleh output. Contoh : sarana produksi (pupuk, pestisida), dll. (2) Biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Contoh : sewa lahan, tenaga kerja, listrik pemeliharaan.
PERENCANAAN STANDAR PRODUKSI
• Beberapa hal yang menjadikan langkah ini penting : Pasar dalam dan luar negeri menghendaki produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas berkorelasi dengan nilai jual (harga). Pasar luar negeri menentukan persyaratan kualitas produk tertentu.
PERIZINAN
• Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin
tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan serta terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan (PerMen Pertanian Nomor 26/Permentan/ 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan).
• Usaha perkebunan dengan luas lahan < 25 hektar harus didaftar oleh Bupati/Walikota untuk diterbitkan STD-B • Usaha perkebunan dengan luas lahan ≥25 hektar wajib memiliki izin (IUP-B) dari Bupati/Walikota atau Gubernur.
DEPARTEMEN KEHUTANAN
BUPATI/ WALIKOTA
BPN (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
Izin Pelepasan Kawasan Hutan
Arahan Lokasi
Ukur Keliling
Surat Keputusan MenHut
Izin Prinsip
Tata Guna Lahan
SK hanya diperlukan untuk konversi areal hutan
Izin Lokasi
Permohonan HGU
AMDAL oleh Konsultan
Sidang Panitia B
Izin Usaha Perkebunan (IUP)
Izin Usaha Perkebunan
Areal > 200 ha Bayar BPHTP
Izin Land Clearing Sertifikat HGU BPN Kab./Kota
SK HGU BPN Pusat
MANAJEMEN KEUANGAN/ PERMODALAN
Analisis dan Rencana Permodalan/Pembiayaan
• Analisis besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan lahan, investasi sarana dan prasarana, dan biaya produksi. • Ada perencanaan permodalan, meliputi sumber modal dan penggunaan modal.
Sumber Modal • Penanaman modal Pengusaha perusahaan perkebunan berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan (invesment /underwriters company) sebagai perantara atau kurir dengan pihak pemodal. Penanam Modal Asing (PMA) diperlukan “joint interprise” nya.
