URAIAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Lampiran-Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/120/SJ Tanggal : 15 Januari 2016 Tentang : Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

URAIAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

I. PENDAHULUAN Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Wujud dari kewenangan daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah kewenangan Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat dan kekhasan dari Daerah tersebut. Dalam rangka Penegakan Perda dan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah yang kondusif maka disetiap daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Untuk mengoptimalkan kinerja Pol PP, Pemerintah telah menetapkan jabatan fungsional Pol PP melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan

-2-

Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

dan

Untuk membangun profesionalitas Polisi Pamong Praja tersebut, perlu diatur standar kompetensi kerja Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagai persyaratan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh Polisi Pamong Praja, Pola Pendidikan dan Pelatihan sebagai dasar pengembangan kompetensi, uji kompetensi dan tata cara penyesuaian (inpassing ) ke dalam jabatan fungsional polisi pamong praja. II. STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA Standar kompetensi Jabatan Fungsional polisi Pamong Praja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, khususnya pada prosedur penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SK3APDN), serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/119/SJ tanggal 15 Januari 2016 tentang Pedoman Umum Perumusan Standar Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Daerah. Standar kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja terdiri dari Peta fungsi kerja dan Unit-unit kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang merujuk pada tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Sedangkan pengembangan substansi masingmasing unit kompetensi mengacu pada regulasi teknis dan standar yang ada antara lain sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

-3-

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota; 10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Peta fungsi kerja, unit kompetensi dan rincian unit-unit kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana pada tabel berikut: Tabel-1 PETA FUNGSI KERJA JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA Fungsi Utama Melaksanakan Tindakan Non Yustisi Melaksanakan Penindakan Yustisi Mengevaluasi Penegakan Perda dan Perkada Membuat rencana induk (Master Plan) Melakukan Patroli Melakukan pengamanan dan pengawalan Melakukan pengendalian massa Melaksanakan deteksi dini Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan linmas

Fungsi Dasar Melakukan tindakan non yustisi Melakukan Analisis aspek sanksi dalam Perda Melakukan sosialisasi Perda/Perkada Melaksanakan tindakan yustisi Melakukan Koordinasi Penegakan Perda Menjadi saksi dalam proses penyidikan Menjadi saksi dalam proses persidangan Melakukan Evaluasi Permasalahan Penegakan Perda Menyusun Rencana Program Melakukan evaluasi kegiatan Melakukan Patroli Melakukan pengamanan Melakukan pengawalan Melakukan pengendalian massa Melaksanakan deteksi dini Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas

Melakukan mobilisasi linmas

-4-

Berdasarkan peta fungsi kerja di atas, unit kompetensi yang harus dikuasai oleh Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Tingkat Ahli dan Terampil, sebagai berikut: Tabel-2 UNIT-UNIT KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TINGKAT AHLI No. 1.

Kode Unit PPP.GD.02.001.01

2.

PPP.GD.02.002.01

3.

PPP.GD.02.003.01

4.

PPP.GD.02.004.01

5. 6. 7. 8.

PPP.GD.02.005.01 PPP.GD.02.006.01 PPP.GD.02.007.01 PPP.GD.02.008.01

9.

PPP.GD.02.009.01

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

PPP.TU.02.010.01 PPP.TU.02.011.01 PPP.TU.02.012.01 PPP.TM.02.013.01 PPP.TM.02.014.01 PPP.TM.02.015.01 PPP.LM.02.016.01 PPP.LM.02.017.01 PPP.LM.02.018.01

Judul Unit Kompetensi Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda Melakukan evaluasi permasalahan penegakan perda Melakukan koordinasi penegakan perda Mengikuti penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Melaksanakan tindakan yustisi Menjadi saksi dalam proses penyidikan Menjadi saksi dalam proses persidangan Melakukan tindakan non yustisi Mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Menyusun rencana program Melakukan evaluasi kegiatan Melakukan patroli Melakukan pengamanan Melakukan pengawalan Melakukan pengendalian massa Melaksanakan deteksi dini Melakukan mobilisasi linmas Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas

Tabel-3 UNIT-UNIT KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TINGKAT TERAMPIL No. 1. 2. 3. 4.

Kode Unit PPP.GD.02.005.01 PPP.GD.02.006.01 PPP.GD.02.007.01 PPP.GD.02.008.01

5.

PPP.GD.02.009.01

6. 7. 8. 9. 10. 11.

PPP.TU.02.010.01 PPP.TU.02.011.01 PPP.TU.02.012.01 PPP.TM.02.013.01 PPP.TM.02.014.01 PPP.TM.02.015.01

Judul Unit Kompetensi Melaksanakan tindakan yustisi Menjadi saksi dalam proses penyidikan Menjadi saksi dalam proses persidangan Melakukan tindakan non yustisi Mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Menyusun rencana program Melakukan evaluasi kegiatan Melakukan patroli Melakukan pengamanan Melakukan pengawalan Melakukan pengendalian massa

-5-

No. Kode Unit 12. PPP.LM.02.016.01 13. PPP.LM.02.017.01 14. PPP.LM.02.018.01

Judul Unit Kompetensi Melaksanakan deteksi dini Melakukan mobilisasi linmas Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas

Untuk mengetahui secara komprehensif tentang masing-masing unit kompetensi di atas, disusun rincian unit-unit kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Tingkat Ahli dan Terampil sebagai berikut: Tabel-4 RINCIAN UNIT-UNIT KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA KODE UNIT JUDUL UNIT DESKRIPSI UNIT

PPP.GD.02.001.01 Melakukan analisis aspek sanksi dalam Peraturan Daerah Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan untuk menginventarisir substansi sanksi dalam Peraturan Daerah, melakukan analisis, dan menyusun laporan hasil analisis. KRITERIA UNJUK KERJA

ELEMEN KOMPETENSI 1. Menginventarisir 1.1 Peraturan Daerah disiapkan; substansi sanksi 1.2 Substansi Peraturan Daerah yang mengandung dalam peraturan sanksi diinventarisir; daerah 1.3 Substansi Peraturan Daerah yang mengandung sanksi direkapitulasi. 2.1 Faktor-faktor penghambat penegakan sanksi 2. Melakukan analisis diidentifikasi; 2.2 Faktor-faktor penghambat dikelompokan kedalam aspek norma dan aspek teknis pelaksanaan; 2.3 Alternatif penyelesaian dirumuskan. 3. Menyusun 3.1 Data hasil analisis aspek sanksi dalam rancangan laporan hasil Peraturan Daerah disiapkan; analisis 3.2 Draft laporan hasil analisis aspek sanksi dalam rancangan Peraturan Daerah disusun; 3.3 Laporan hasil analisis aspek sanksi dalam rancangan Peraturan Daerah disusun. BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel

Faktor-faktor penghambat meliputi faktor yang ditemukan pada saat dilaksanakan penegakan Peraturan Daerah atau yang diperoleh/ditemukan melalui penelitian lapangan. Aspek norma termasuk rumusan sanksi yang tidak jelas atau pengaturan sanksi yang sulit untuk ditegakan seperti unsur pidana yang tidak jelas atau proses pembuktian yang sulit.

-6-

Aspek teknis termasuk keterbatasan sumber daya manusia, perlengkapan, sarana prasarana, dan anggaran. Alternatif penyelesaian termasuk perubahan perda atau penyediaan sumber daya manusia, perlengkapan, sarana prasarana, dan anggaran. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/Laptop dan ATK. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah menginventarisir substansi sanksi dalam peraturan daerah, melakukan analisis dan menyusun laporan hasil analisis. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi: 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; 4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, dan portofolio. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen Peraturan Daerah dan fakta-fakta penegakan sanksi Perda tersedia. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan Peraturan Daerah, metode analisis, Kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Komputer b. Tata naskah dinas 5. Aspek kritis a. Mengumpulkan data terkait aspek sangsi; b. Menetukan rujukan analisis; c. Membuat rumusan sanksi. 6. Sikap Kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja teliti, kritis, analitis, tekun dan investigatif.

-7-

KODE UNIT JUDUL UNIT DESKRIPSI UNIT

PPP.GD.02.002.01 Melakukan evaluasi permasalahan penegakan perda Unit ini menjelaskan hasil kinerja, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencari dan menemukan berbagai aspek dan permasalahan terkait dengan syarat kepatuhan dan sistem tata kelola/program kepatuhan.

ELEMEN KOMPETENSI 1. Menjelaskan tujuan dan ruang lingkup evaluasi

KRITERIA UNJUK KERJA

2.Mengembangkan perencanaan evaluasi

3. Mengumpulkan data evaluasi yang dibutuhkan

1.1. Tujuan dan ruang lingkup evaluasi yang berkaitan dengan kepatuhan dikonfirmasi untuk dijelaskan kepada pemangku kepentimgan, dengan berkolaborasi dengan pengguna jasa dan pihak internal dan/atau eksternal yang relevan; 1.2. Tujuan dan ruang lingkup penelitian yang dibutuhkan, didokumentasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau pengguna jasa. 2.1. Metodologi evaluasi yang sesuai dirumuskan untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel; 2.2. Rencana evaluasi disiapkan sesuai program yang diajukan; 2.3. Proses kesepakatan perencanaan dari pihak internal atau eksternal yang relevan, dilaksanakan. 3.1. Data evaluasi yang relevan dihimpun dengan menggunakan teknik evaluasi dan sumber data yang sesuai; 3.2. Standar Indonesia dan standar internasional yang relevan dihimpun untuk diinterpretasikan dari sumber yang tepat sesuai dengan persyaratan kepatuhan dan sistem yang terkait; 3.3. Data terhimpun dikaji sesuai konteks relevansinya dengan tujuan program kerja; 3.4. Ambiguitas dan masalah yang dialami, didiskusikan ketika menginterpretasikan data yang terkumpul dan menginformasikannya pada pihak internal atau eksternal yang relevan; 3.5. Data evaluasi yang telah diinterpretasikan disusun untuk analisis lebih lanjut.

-8-

4. Menganalisis data yang terkumpul

4.1. Data dianalisa sesuai dengan metodologi yang telah direncanakan; 4.2. Hasil analisis dengan pihak internal atau eksternal yang relevan didiskusikan. 5. Merumuskan 5.1. Hasil analisis data diinterpretasi; kesimpulan 5.2. Temuan awal dikembangkan sebagai bahan diskusi evaluasi mengenai inti permasalahan; 5.3. Rekomendasi hasil evaluasi dirumuskan untuk didikusikan dengan pihak internal dan/atau eksternal yang relevan; 5.4 Data dan analisis tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan aspek-aspek dalam temuan, permasalahan, dan pilihan tindakan yang terkait, dihimpun. 6.Mendokumentasi 6.1. Kerangka laporan , temuan, dan rekomendasi dan evaluasi disiapkan sesuai dengan struktur dan menyebarkan format yang telah disetujui, dan hasilnya hasil evaluasi didistribusikan ke pihak internal dan/atau eksternal yang relevan untuk memperoleh komentar/umpan balik; 6.2. Laporan berdasarkan umpan balik yang telah diperoleh, ditelaah; 6.3. Laporan dikoreksi sebelum dipublikasikan untuk kemudian ditandatangani oleh pihak yang berwenang. BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Tujuan dan ruang lingkup evaluasi yang berkaitan dengan kepatuhan mencakup nilai kepatuhan pada organisasi atau pada jenjang yang lebih tinggi, Menginvestigasi kepatuhan dalam aspek yurisdiksi yang relevan mencakup yang persoalan organisasi, persoalan masyarakat, persoalan lokal, persoalan wilayah/provinsi, persoalan nasional, persoalan global, konsekuensi potensial bagi organisasi atau lingkup yang lebih luas akibat ketidakpatuhan, dampak potensial kebutuhan akan kepatuhan bagi organisasi, sektor kerja,atau ekonomi dan program dan sistem yang dibutuhkan untuk tata kelola kepatuhan yang efektif. Pengguna jasa mencakup Institusi pendidikan dan organisasi perusahaan, instansi pemerintah pusat, asosiasi dan institusi profesional dan badan hukum yang berwenang. Pihak internal dan/atau eksternal yang relevan mencakup dewan pimpinan, pimpinan tinggi, jajaran pimpinan organisasi yang terkait dengan riset kepatuhan, kelompok kerja tata kelola kepatuhan (jika relevan), pakar kepatuhan di level operasional, pimpinan dengan tugas pelayanan, konsultan yang ahli dan mengerti bidang kepatuhan dan

-9-

sistem tata kelola terkait, perwakilan asosiasi atau institusi profesional yang relevan, perwakilan badan yang berwenang dalam area kepatuhan yang sesuai dan pimpinan utama. Metodologi evaluasi mencakup desk analysis, mengamati lingkungan, melakukan pencarian literatur, termasuk pencarian melalui internet, menganalisis data kualitatif, menganalisis data kuantitatif menggunakan teknik manual maupun dengan bantuan komputer, melakukan survey dengan cara wawancara, observasi kelompok, atau kuesioner. Rencana evaluasi mencakup biaya, rincian tujuan riset, metodologi, pihak yang terlibat serta penjadwalan dan tahapan riset. Data evaluasi mencakup data kuesioner yang lengkap, file-file yang diunduh dari internet, dokumen publikasi termasuk SOP dan kebijakankebijakan yang berlaku, data kuantitatif yang dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya data dari badan pembuat kebijakan atau data demografis, cacatan dari wawancara, rapat, atau hasil dari pelatihan, catatan percakapan telepon serta korespondensi tertulis termasuk email, surat, dan faks. Standar Indonesia dan standar internasional yang relevan mencakup Peraturan perundangan, standar ISO dan standar kaidah ilmiah. Pihak yang berwenang mencakup beberapa hal dibawah ini, namun tidak dibatasi oleh hal-hal berikut Pimpinan tertinggi, perwakilan yang diajukan institusi pendidikan atau organisasi, perwakilan yang diajukan asosiasi atau institusi profesional, perwakilan yang diajukan badan berwenang, pimpinan program kerja dan komite program kerja. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/Laptop dan ATK. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah mengumpulkan data evaluasi yang dibutuhkan, Menganalisis data yang terkumpul dan Menentukan penemuan dan hasil evaluasi. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; 4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, dan portofolio.

- 10 -

2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen Peraturan Daerah dan fakta-fakta penegakan sanksi Perda tersedia. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan Peraturan Daerah dan metode analisis serta kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Komputer b. Tata naskah dinas 5. Aspek kritis a. Menentukan metoda evaluasi yang sesuai; b. Membuat kesimpulan hasil evaluasi; c. Membuat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi. 6. Sikap Kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja teliti, kritis, analitis, kolaboratif, investigatif

- 11 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan verifikasi informasi pelanggaran Perda/Perkada

2. Memberikan teguran dan/atau surat peringatan 3. Melaksanakan persiapan penertiban

4. Melaksanakan Penertiban Lapangan

5. Membuat laporan hasil penertiban

PPP.GD.02.003.01 Melakukan koordinasi penegakan Peraturan Daerah Unit kompetensi ini berkenaan dengan Kemampuan untuk melakukan verifikasi informasi pelanggaran Perda/Perkada, memberikan teguran dan/atau surat peringatan, melaksanakan persiapan penegakan Peraturan Daerah, melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, dan membuat laporan hasil penegakan Peraturan Daerah. KRITERIA UNJUK KERJA 2.1. Laporan hasil patroli atau pengaduan masyarakat diterima; 2.2. Laporan di cek silang dengan perda terkait; 2.3. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan; 2.4. Hasil pemeriksaan lapangan dikoordinasikan dan disimpulkan; 2.5. Rencana pemberian sanksi disusun. 1.1. Teguran secara lisan disampaikan; 1.2. Pemberian surat peringatan dilaksanakan ; 1.3. Penerimaan surat dipastikan. 3.1. Surat Perintah penertiban diperoleh; 3.2. Dokumen pendukung penertiban disiapkan; 3.3. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 3.4. Sumber daya disiapkan. 1.1. Obyek penertiban didatangi; 1.2. Surat Perintah penertiban ditunjukkan kepada pemilik obyek penertiban; 1.3. Rencana penertiban dikomunikasikan dengan pemilik obyek penertiban; 1.4. Apabila terjadi penolakan, negosiasi dilakukan; 1.5. Penertiban obyek dilaksanakan setelah negosiasi dilakukan . 5.1. Proses dan kronologi penertiban dicatat; 5.2. Laporan disusun berdasarkan catatan; 5.3. Laporan dipastikan / diperiksa ulang untuk disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Pemeriksaan lapangan termasuk pemeriksaan tempat kejadian perkara, mengidentifikasi pelaku, dan mengidentifikasi bukti pelanggaran. Surat peringatan memuat pelanggaran yang telah dilakukan dan

- 12 -

tindakan yang diminta untuk dilakukan oleh pelanggar beserta batasan waktunya termasuk pemberian surat teguran secara bertahap apabila diamanatkan dalam Perda/Perkada. Rencana penertiban dikomunikasikan termasuk penjelasan tentang pelanggaran yang dilakukan, aturan yang mendasari, tindakan yang telah dilakukan sebelumnya, dan tindakan yang akan dilakukan melalui penertiban. Dokumen pendukung penertiban meliputi surat peringatan sebelumnya, Perda/Perkada yang dilanggar. b. Perlengkapan yang diperlukan Perlengkapan perorangan lapangan, sarana mobilitas, sarana penertiban dan sarana pendukung lainnya. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah melakukan verifikasi informasi pelanggaran perda, berkoordinasi dengan pihak terkait, memberikan surat teguran, melaksanakan persiapan penertiban, melaksanakan penertiban lapangan, dan membuat laporan hasil penertiban d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) 2) 3) 4)

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum berdasarkan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja.

PANDUAN PENILAIAN 1. Hal-hal yang perlu dijelaskan Penilaian terhadap unit kompetensi ini dilakukan dengan cara wawancara dimana petugas/pegawai diminta menjelaskan prosedur penyiapan administrasi penertiban beserta jenis-jenis administrasi yang diperlukan, prosedur penyiapan sarana dan prasarana serta pelaksanaan penertiban di lapangan hingga penyusunan laporan. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dalam semua kondisi baik di tempat kerja atau di luar tempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang prosedur penertiban dan pengetahuan hukum acara pidana yang terkait dengan penertiban, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

- 13 -

4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Komunikasi dan negosiasi b. Bela Diri 5. Aspek kritis a. Menjelaskan tujuan kordinasi; b. Melakukan langkah antisipasi hambatan penertiban; c. Menentukan rujukan pelanggaran. 6. Sikap kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja komunikatif, gigih, pesuasif, diplomatis, tangkas, tegas

- 14 -

PPP.GD.02.004.01 Mengikuti penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah DESKRIPSI UNIT Unit ini menjelaskan hasil kinerja, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi sebagai individu maupun sebagai anggota tim dalam pengembangan dan revisi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, kebijakan, tata cara, SOP, kode etik dan pedoman pokok. ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 1. Melakukan 1.1. Informasi yang mendasari rekomendasi tindakan, peraturan perundangpengumpulan data undanganan, kebijakan, prosedur, kode etik, sebagai bahan pedoman penyusunan standar dan pedoman dihimpun sebagai perda bahan rujukan penyusunan perda; 1.2. Dokumentasi yang mendukung informasi dan saran disiapkan; 1.3. Rekomendasi atas kebijakan organisasi dikomunikasikan dengan cara membahas persyaratan pemangku kepentingan dan mencerminkan pertimbangan semua masalah yang relevan. 2. Melakukan kajian 2.1. Efektivitas peraturan perundangan, dalam rangka kebijakan, prosedur, kode etik dan SOP dikaji penyusunan perda berdasarkan implementasinya dilapangan; 2.2. Isu isu strategis terkait penyusunan Perda diidentifikasi, untuk disampikan kepada pemangku kepentingan yang akan digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ataupun revisi peraturan perundangan, kebijakan, prosedur, kode etik dan SOP; 2.3. Usulan pengembangan kebijakan organisasi dan atau kegiatan revisi dilakukan sesuai dengan persyaratan organisasi. KODE UNIT JUDUL UNIT

- 15 -

3. Mengkomunikasikan 3.1. Laporan hasil kerja dengan menggunakan kemajuan dan hasil kebijakan baru dihimpun sesuai dengan kebijakan baru kepada jangka waktu yang disepakati; para pemangku 3.2. Perbedaan hasil kerja berdasarkan kepentingan penggunaan kebijakan baru dan kebijakan lama dikaji untuk disampaikan kepada pihak lain yang terlibat dalam pengembangan dan proses revisi; 3.3. Rekomendasi penguatan kebijakan disusun untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan yang terkait, untuk tindakan dan / atau pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan organisasi. 3.4 Laporan akhir disusun. BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Peraturan perundangan dapat meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, prosedur, standar industri, panduan pelaksanaan dan catatan pedoman. laporan-laporan meliputi hal-hal yang bersifat resmi, tidak resmi, tertulis atau lisan. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/laptop dan ATK. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan evaluasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; 4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, dan portofolio.

- 16 -

2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen peraturan daerah dan fakta-fakta penegakan sanksi perda tersedia. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan peraturan daerah, metode analisis, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Komputer b. Tata naskah dinas 5. Aspek kritis a. Mengidentifikasi isu isu strategis; b. Membuat dokumen informasi yang mendukung Peraturan Daerah yang akan disusun. 6. Sikap Kerja Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memliki sikap kritis, antisipatif, proaktif, analitis.

- 17 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyusun rencana tindakan yustisi

PPP.GD.02.005.01 Melaksanakan tindakan yustisi Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan melaksanakan tindakan yustisi. KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Prioritas tindakan yustisi ditentukan; 1.2. Target tindakan yustisi ditentukan; 1.3. Lokasi pelaksanaan tindakan yustisi ditentukan; 1.4. Waktu pelaksanaan tindakan yustisi ditentukan; 1.5. pelaksana tindakan yustisi ditentukan.

2. Mempersiapkan pelaksanaan tindakan yustisi

2.1. Sumber daya disiapkan; 2.2. Penyampaian surat dinas kepada petugas dan target pelaksanaan tindakan yustisi dilaksanakan; 2.3. Agenda kegiatan tindakan yustisi dibuat; 2.4. Pembentukan Tim pelaksana tindakan yustisi dilaksanakan.

3. Melaksankan tindakan yustisi

3.1. Kesiapan tempat dan perlengkapan yang digunakan ditempat pelaksanaan tindakan yustisi diperiksa; 3.2. Pelaksanaan tindakan yustisi dilaksanakan.

4. Menyusun laporan pelaksanaan tindakan yustisi

4.1. Laporan pelaksanaan tindakan yustisi dibuat 4.2. Laporan pelaksanaan tindakan yustisi ditandatangani untuk disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Tindakan yustisi adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan berdasarkan proses peradilan. Surat dinas meliputi Surat Tugas, Surat Pemberitahuan/Peringatan dan lain-lain. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/laptop dan ATK. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah berpartisipasi dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan yustisi dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban

- 18 -

umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; 4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, dan portofolio. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen peraturan daerah dan fakta-fakta penegakan sanksi perda tersedia. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan peraturan daerah, metode analisis, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. b. c. d. e.

Komputer; Tata naskah dinas; P3K; Manajemen kerumunan; Penggunaan perangkat yang diperlukan.

5. Aspek kritis a. Menetukan prioritas tindakan; b. Menentukan strategi penindakan; c. Mengamankan bukti sebagai landasan tindakan. 6. Sikap kerja Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memliki sikap berani, tangkas, gigih, diplomatis.

- 19 -


PPP.GD.02.006.01 Menjadi saksi dalam proses penyidikan Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan pelaksanaan menjadi saksi dalam proses penyidikan. KRITERIA UNJUK KERJA

ELEMEN KOMPETENSI 1. Menerima 1.1. Penugasan untuk menjadi saksi dalam penyidikan, penugasan dari diterima; atasan untuk 1.2. Barang bukti hasil operasi dipersiapkan. menjadi saksi 1.3. Jawaban pelanggar atas pertanyaan penyidik 2. Memenuhi dikonfirmasi; panggilan penyidik untuk 1.4. Berita acara penyidikan ditandatangani. memberikan keterangan BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel

Operasi meliputi pengamatan, memperoleh barang bukti, penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan penghitungan barang/identifikasi bukti dan penandatanganan berita acara oleh Penanggung jawab operasi dan pemilik/penanggungjawab. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/laptop dan ATK. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah berpartisipasi dalam kegiatan penyidikan pelanggar Perda/Perkada. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; 4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini

- 20 -

harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, dan portofolio. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen peraturan daerah dan fakta-fakta penegakan sanksi perda tersedia. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan peraturan daerah, metode analisis, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Komputer b. Tata naskah dinas 5. Aspek kritis Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memliki sikap kritis, cermat dan tekun.

- 21 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Memenuhi panggilan penyidik atas kuasa Penuntut Umum 2. Mengikuti sidang Sesuai jadwal

PPP.GD.02.007.01 Menjadi saksi dalam proses persidangan Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan pelaksanaan menjadi saksi dalam proses persidangan. KRITERIA UNJUK KERJA

1.1. Surat Perintah Tugas menjadi saksi di proses persidangan diterima; 1.2. Surat Perintah Tugas dipelajari; 1.3. Bukti diri dipersiapkan. 2.1. Barang bukti dibawa ke persidangan; 2.2. Bukti diri diserahkan; 2.3. Sumpah sebagai saksi di proses persidangan dilakukan; 2.4. Informasi terkait kejadian perkara dan barang bukti disampaikan; 2.5. Hasil putusan persidangan ditandatangani.

BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Bukti diri dapat berupa KTP, Kartu anggota, Surat Perintah Tugas dan lain sebagainya. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/laptop dan ATK. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah berpartisipasi dalam kegiatan persidangan. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; 4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja.

- 22 -

PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, dan portofolio. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen peraturan daerah dan fakta-fakta penegakan sanksi perda tersedia. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan peraturan daerah, metode analisis, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja jenis proses. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Komputer b. Tata naskah dinas 5. Aspek kritis Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memliki sikap kritis, cermat, dan tekun.

- 23 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyusun rencana tindakan non yustisi

PPP.GD.02.008.01 Melakukan tindakan non yustisi Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan melaksanakan tindakan non yustisi. KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Prioritas tindakan non yustisi ditentukan; 1.2. Target tindakan non yustisi ditentukan; 1.3. Lokasi pelaksanaan tindakan non yustisi ditentukan; 1.4. Waktu pelaksanaan tindakan non yustisi ditentukan; 1.5. pelaksana tindakan non yustisi ditentukan.

2. Mempersiapkan 2.1. Sumber daya disiapkan; pelaksanaan 2.2. Penyampaian surat dinas disampaikan kepata tindakan non petugas dan target pelaksanaan tindakan non yustisi yustisi; 2.3. Agenda kegiatan tindakan non yustisi dibuat; 2.4. Tim pelaksana tindakan non yustisi dibentuk. 3. Melaksankan tindakan non yustisi

3.1. Kesiapan tempat dan perlengkapan yang digunakan ditempat pelaksanaan tindakan non yustisi diperiksa; 3.2. Pelaksanaan tindakan non yustisi dilakukan.

4. Menyusun

4.1. Laporan pelaksanaan tindakan non yustisi dibuat 4.2. Laporan pelaksanaan tindakan non yustisi ditandatangani untuk disampaiakan kepada pimpinan.

laporan pelaksanaan tindakan non yustisi

BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Tindakan nonyustisi adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak sampai proses peradilan. Surat dinas meliputi Surat Tugas, Surat Pemberitahuan/Peringatan dan lain-lain. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/laptop dan ATK.

- 24 -

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah berpartisipasi dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan non yustisi dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 2. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, dan portofolio. 3. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen peraturan daerah dan fakta-fakta penegakan sanksi perda tersedia. 4. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan peraturan daerah, metode analisis, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 5. Keterampilan yang dibutuhkan a. b. c. d. e.

Komputer; Tata naskah dinas; P3K; Manajemen kerumunan; Penggunaan perangkat yang diperlukan.

6. Aspek kritis a. Menentukan prioritas tindakan; b. Menentukan strategi penindakan; c. Mengamankan bukti sebagai landasan tindakan. 7. Sikap kerja Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memliki sikap berani, tangkas, gigih, diplomatis.

- 25 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyusun rencana sosialisasi Perda/Perkada

2.Mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi Perda/Perkada

3.Melaksankan sosialisasi Perda/Perkada

PPP.GD.02.009.01 Mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan untuk menyusun rencana sosialisasi perda/perkada, mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi perda/perkada, melaksanakan sosialisasi perda/perkada dan menyusun laporan berpartisipasi dalam sosialisasi perda/perkada. KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Perda/Perkada yang menjadi prioritas untuk disosialisasikan diidentifikasi; 1.2. Calon peserta sosialisasi ditentukan; 1.3. Lokasi pelaksanakan sosialisasi ditentukan; 1.4. Waktu sosialisasi ditentukan; 1.5. Narasumber ditentukan. 2.1. Persiapan sumber daya dilaksanakan; 2.2. Undangan kepada peserta/narasumber disampaikan; 2.3. Persiapan materi sosialisasi dilaksanakan; 2.4. Susunan acara disusun; 2.5. Pembentukan tim sosialisasi dilaksanakan. 3.1. Daftar hadir pesera diverifikasi; 3.2. Materi dibagikan kepada para peserta; 3.3. Kesiapan tempat dan perlengkapan yang digunakan ditempat sosialisasi diperiksa; 3.4. Penyampaian materi disampaikan oleh narasumber 3.5. Pertanyaan audien direspon. 4.1. Data/dokumen hasil sosialisasi dibuat; 4.2. Laporan sosialisasi dibuat untuk ditandatangani oleh pimpinan;

4.Menyusun laporan berpartisipasi dalam sosialisasi perda/perkada BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel Prioritas Perda/Perkada meliputi Perda/Perkada tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perda/Perkada yang memuat sanksi baik pidana maupun administrasi. Narasumber berasal dari Pemerintahan Daerah maupun narasumber di luar Pemerintahan Daerah. Materi sosialisasi meliputi Perda/Perkada yang dimaksud termasuk bahan sosialisasi. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/laptop, ATK, Printer, sound system, projektor, LCD, dan lain-

- 26 -

lain. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah menyusun rencana sosialisasi Perda/Perkada, mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi, melaksanakan sosialisasi, dan menyusun laporan sosialisasi. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum berdasarkan Hak Asasi Manusia; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk wawancara/tertulis dimana petugas atau pegawai diminta untuk menjelaskan proses penyelenggaraan penyuluhan mulai dari persiapan hingga pelaporan. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dalam semua kondisi baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis perencanaan dan keahlian tentang mengorganisasikan kegiatan, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Penggunaan komputer b. Penyusunan Tata Naskah Dinas 5. Aspek kritis a. Menentukan topik sosialisasi; b. Mengidentifikasi karakteristik objek sosialisasi; c. Menentukan metoda penyampaian organisasi. 6. Sikap Kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja komunikatif, persuasif, kreatif, kolaboratif.

- 27 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan persiapan perencanaan program

PPP.TU.02.010.01 Menyusun rencana program Unit ini mencakup penyusunan rencana unit kerja baik pada tingkat unit kerja dan tingkat individu untuk mencapai hasil kerja yang baik. Unit Ini mencakup berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan unit kerja, menyiapkan rencana kerja individu, dan melaksanakan serta mengevaluasi rencana kerja. KRITERIA UNJUK KERJA

1.1. Aspek aspek terkait program kerja yang akan disusun diidentifikasi; 1.2. Rujukan perencanaan dihimpun; 1.3. Target dan sasaran organisasi diidentifikasi; 1.4. Konsultasi dengan pihak yang relevan dilaksanakan terkait dengan kriteria efektif. 2. Mempersiapkan 2.1. Tujuan rencana kerja dikaitkan dengan tujuan rencana kerja organisasi dan unit kerja; individu 2.2. Tujuan dinyatakan dalam target terukur dengan indikator kinerja yang jelas; 2.3. Pilihan inovatif dan efektifitas biaya untuk mencapai tujuan dieksplorasi agar diselaraskan dengan tujuan organisasi; 2.4. Kesesuaian perencanaan individual dengan perencanaan kelompok kerja diintegrasikan. 3. Mengimplemen- 3.1. Metode dan pelaksanaan kerja untuk tasikan dan mengimplementasikan perencanaan diidentifikasi mengevaluasi melalui konsultasi dengan pihak terkait; rencana kerja 3.2. Beban kerja dan arus kerja dimonitor untuk diseimbangkan; 3.3. Pekerjaan diselesaikan sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi persyaratan waktu dan tempat kerja, peraturan perundangan, kebijakan dan prosedur ; 3.4. Permasalahan dalam pelaksanaan rencana kerja dikaji untuk kemudian menjadi dasar usulan perbaikan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab bidang; 3.5. Rencana kerja direvisi sesuai dengan perubahan dalam prioritas kerja dan kebutuhan organisasi. BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Rencana kerja dapat mencakup rencana harian / mingguan / bulanan unit kerja, rencana program kerja, tujuan khusus dari perencanaan termasuk kesempatan kerja yang sama, kesehatan dan keselamatan kerja.

- 28 -

Peraturan perundangan, kebijakan dan prosedur dapat mencakup pedoman tata kelola resiko, standar etika dan akuntabilitas, standar sektor public, standar pengendalian kecurangan/kejahatan, standar keamanan pemerintah, kebijakan, prosedur dan tata cara organisasi. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/laptop, ATK, Printer, sound system, projektor, LCD dll. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan, mempersiapkan rencana kerja individu dan mengimplementasikan dan mengevaluasi rencana kerja. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum berdasarkan Hak Asasi Manusia; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk wawancara/tertulis dimana petugas atau pegawai diminta untuk menjelaskan proses penyusunan rencana program. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dalam semua kondisi baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis perencanaan dan keahlian tentang mengorganisasikan kegiatan, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Penggunaan komputer b. Penyusunan Tata Naskah Dinas 5. Aspek kritis a. Menetukan topik sosialisasi yang sesuai dengan audien; b. Menetukan nara sumber yang relevan; c. Menjawab pertanyaan terkait materi sosialisasi dari audien atau dari pihak lain. 6. Sikap kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja cermat, proaktif, kreatif.

- 29 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Mempersipakan pelaksanaan evaluasi kegiatan

PPP.TU.02.011.01 Melakukan evaluasi kegiatan Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan melaksanakan evaluasi kegiatan. KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Program kerja yang akan dievaluasi diakses dan ditentukan; 1.2. Sumber informasi evaluasi kegiatan dihimpun.

2. Menetapkan Indikator Keberhasilan Kegiatan

2.1. Aspek yang diprioritaskan disusun; 2.2. Fokus sesuai dengan urusan kegiatan ditetapkan; 2.3. Input, proses, output dikelompokkan; 2.4. Kebutuhan yang diperlukan dalam proses evaluasi ditentukan; 2.5. Indikator yang sesuai dengan kebutuhan ditetapkan; 2.6. penggunaan indikator disimulasikan; 2.7. Usulan perbaikan disusun. 3. Mengukur 3.1. Penyelenggaraan kegiatan dianalisa untuk kemudian diskor; Keberhasilan 3.2. Indeks kesesuaian materi dinalisa untuk penyelenggaraan kemudian diskor; Kegiatan 3.3. Indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi dijumlah sebagai indeks komposit kinerja. 4. Membuat 4.1. Faktor penunjang kinerja unggul diidentifikasi; kesimpulan hasil 4.2. Faktor penghambat kinerja diidentifikasi; 4.3. Rekomendasi perbaikan pada tatanan individual evaluasi pegawai disusun; 4.4. Rekomendas perbaikan kinerja tatanan organisasi disusun; 4.5. Laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibuat untuk disahkan oleh pimpinan. BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait tugas/kewenangan Polisi Pamong Praja. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/laptop, alat komunikasi, sarana mobilitas, penunjuk arah, dan lain-lain.

- 30 -

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah mempersipakan pelaksanaan evaluasi kegiatan, menetapkan Indikator Keberhasilan Kegiatan, mengukur Keberhasilan penyelenggaraan Kegiatan dan melaporkan hasil evalausi. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen rencana patroli, sarpras, SK Tim, anggaran dan Surat Tugas telah tersedia. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan Peraturan Daerah, metode analisis, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Bela diri b. Komunikasi c. Koordinasi 5. Aspek kritis a. Menentukan indikator evaluasi; b. Merumuskan pokok pokok temuan evaluasi; c. Merumuskan rekomendasi. 6. Sikap kerja Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memiliki sikap analitis, teliti, kritis, konsultatif.

- 31 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan administrasi dan Sarana dan prasarana patroli 2. Melaksanakan patroli pada masingmasing sasaran

3. Melakukan konsolidasi pasca patroli

PPP.TU.02.012.01 Melakukan patroli Unit kompetensi ini berkenaan dengan Kemampuan untuk menyiapkan administrasi, sarana dan prasarana patroli, melaksanakan patroli pada masing-masing sasaran, dan melakukan konsolidasi. KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Surat tugas disiapkan; 1.2 Surat tugas disampaikan kepada personel; 1.3 Sarana dan prasarana disiapkan; 1.4 Kelayakan sarana dan prasarana diperiksa; 1.5 Persiapan akomodasi patroli dilaksanakan. 2.1. Keamanan/keselamatan personel dan Sarana dan prasarana dikaji; 2.2. Pengkajian sasaran patroli dilaksanakan; 2.3.Kejadian dan kondisi serta situasi yang ada pada objek dicatat; 2.4.Tindakan pengamanan sasaran yang darurat dilakukan sebagai langkah antisipasi pada situasi yang menganggu keamanan di sasaran patroli. 3.1. Pemeriksaan pasca patroli terkait kelengkapan personel dan Sarana dan prasarana dilaksanakan untuk kemudian dibuat kedalam catatan ; 3.2. Penataan sarana dan prasarana pasca patroli dilaksanakan; 3.3. Laporan pelaksanaan patroli disusun untuk disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Sasaran patroli termasuk lingkungan masyarakat yang mempunyai potensi gangguan wilayah, objek vital daerah, dan aparatur yang berada di luar kantor pada jam kerja. Tindakan pengamanan sasaran yang darurat termasuk mengamankan pelaku, barang bukti, mengatasi gangguan seketika, segera melaporkan kepada yang berwenang termasuk pimpinan, dan memberikan pertolongan pertama. Laporan pelaksanaan patroli adalah dokumen yang memuat sasaran patroli, kondisi personel pasca patroli, kejadian yang ditemukan, tindakan yang diambil, dan saran yang disampaikan. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/laptop, alat komunikasi, sarana mobilitas, penunjuk arah, dan lain-lain.

- 32 -

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah menyiapkan administrasi, sarana dan prasarana patroli, melaksanakan patroli pada masing-masing sasaran dan melakukan konsolidasi. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen rencana patroli, sarpras, SK Tim, anggaran dan Surat Tugas telah tersedia. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang deteksi dini, kondisi dan situasi objek, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Bela diri; b. Komunikasi; c. Koordinasi; d. P3K; e. Manajemen kerumunan; f. Penggunaan perangkat yang diperlukan. 5. Aspek kritis a. Menetukan strategi patrol; b. Merumuskan karakteristik objek patrol; c. Merumuskan langkah antisipatif dalam menangani hambatan patrol. 6. Sikap kerja Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memiliki sikap tegas, berani, disiplin, responsif dan tangkas.

- 33 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan administrasi dan sarpras pengamanan 2. Melaksanakan pengamanan

PPP.TM.02.013.01 Melakukan pengamanan Unit kompetensi ini berkenaan dengan Kemampuan untuk menyiapkan administrasi dan Sarana dan prasarana pengamanan, melaksanakan pengamanan, dan melaksanakan tindakan darurat serta membuat laporan. KRITERIA UNJUK KERJA

1.1. Surat Tugas diterima; 1.2. Perlengkapan personel disiapkan; 1.3. Kelayakan perlengkapan personel diperiksa; 1.4. Persiapan akomodasi pengamanan dilaksanakan. 2.1. Lingkungan objek pengamanan dikaji; 2.2. Objek pengamanan dikaji; 2.3. Identifikasi tamu yang datang dilaksanakan; 2.4. Kejadian yang ditemui di objek pengamanan dicatat di buku kejadian. 3. Melaksanakan 3.1. Tindakan pengamanan objek yang darurat tindakan dilakukan sebagai respon terhadap; darurat 3.2. situasi yang menganggu keamanan objek; 3.3. Segala tindakan darurat yang diambil dilaporkan pada saat kejadian di lapangan kepada pimpinan; 3.4. Hasil tindakan pengamanan yang darurat dikoordinasikan dengan pihak terkait. 4. Membuat 4.1. Buku kejadian disiapkan; 4.2. Berita acara serah terima pengamanan dibuat; Laporan 4.3. Berita acara serah terima ditanda tangani. BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Lingkungan objek pengamanan termasuk di dalamnya mengamati akses masuk objek, area sekitar obyek pada radius tertentu, sarana dan prasarana pendukung objek, aktivitas objek atau di dalam objek. Objek yang diamankan termasuk objek vital, objek vital stratergis daerah atau acara daerah. Tindakan pengamanan objek yang darurat adalah mengamankan objek yang meliputi tindakan mencegah seseorang yang tidak berkepentingan mendekati objek pengamanan, memadamkan api, mematikan aliran listrik bila diperlukan, melakukan evakuasi orang dan barang dari dalam objek pengamanan pada kondisi darurat; mencegah pencurian pada objek pengamanan, mencegah terjadinya keributan yang lebih meluas di sekitar objek pengamanan, melindungi pejabat VIP/VVIP. Buku kejadianmeliputi catatan tentang informasi personel yang bertugas, batas waktu penugasan, catatan perkembangan situasi dan kondisi sekitar objek selama penugasan pengamanan serta tindakan yang dilakukan.

- 34 -

Berita acara serah terima dilaksanakan untuk pengamanan objek statis berupa objek vital. b. Perlengkapan yang diperlukan Alat komunikasi, sarana perorangan dan lain-lain.

mobilitas,

buku

kejadian,

perlengkapan

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah menyiapkan administrasi dan sarpras pengamanan, melaksanakan pengamanan, dan melaksanakan tindakan darurat, dan membuat laporan. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila sarpras, akomodasi dan Surat Tugas telah tersedia. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang deteksi dini, tindakan menghadapi ancaman, kondisi dan situasi objek, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Bela diri; b. Penggunaan alat Komunikasi; c. P3K; d. Manajemen kerumunan; e. Penggunaan perangkat yang diperlukan. 5. Aspek kritis a. Membuat gambaran objek pengamanan;

- 35 -

b. Merumuskan strategi pengamanan; c. Membuat langkah antisipatif untuk menangani hambatan dalam melaksanakan pengamanan. 6. Sikap kerja Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memiliki sikap disiplin, responsif, tangkas, berani dan cermat.

- 36 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan administrasi dan Sarana dan prasarana Pengawalan

PPP.TM.02.014.01 Melakukan pengawalan Unit kompetensi ini berkenaan dengan menyiapkan administrasi dan Sarana dan prasarana pengawalan, menentukan rute pengawalan pejabat daerah, melaksanakan pengawalan, mengembalikan Sarana dan prasarana pengawalan, dan menyusun laporan. KRITERIA UNJUK KERJA

1.1. Legalitas surat tugas dibuat ; 1.2. Akomodasi pengawalan diterima; 1.3. Persiapan sarana dan prasarana dan kelengkapan personel dilaksnakan sesuai standar; 1.4. Kelayakan sarana dan prasarana dan kelengkapan personel diperiksa. 2. Menentukan 2.1. Informasi lokasi kegiatan pejabat Daerah dihimpun rute untuk kemudian berkoodinasi dengan pihak terkait; 2.2. Informasi ruang lingkup pengawalan dan rute jalan pengawalan dikumpulkan; Pejabat 2.3. Rute menuju lokasi ditentukan. Daerah 3. Melaksanakan 3.1. Keamanan/keselamatan personel dan Sarana dan Pengawalan prasarana dikaji ; 3.2. Pengamatan situasi dan kondisi lingkungan yang dilewati dilaksanakan; 3.3. Kordinasi pengamanan terhadap pejabat negara/daerah dilakukan. 4. Melakukan 4.1. Pemeriksaan kelengkapan personel dan sarpras penataan paca pasca pengawalan, dilaksanakan untuk kemudian pengawalan dicatat; 4.2. Penataan sarana dan prasarana pengawalan dilaksanakan. 5. Menyusun 5.1. Catatan kejadian disiapkan; laporan 5.2. Formulir laporan diisi sesuai catatan kejadian; 5.3. Laporan pengawalan dibuat. BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Rute meliputi jalur yang akan dilewati merupakan jalur pilihan terpendek dan teraman, jalur evakuasi apabila ada gangguan, menentukan titik berhenti baik dalam perjalanan maupun di tempat tujuan. Laporan pengawalan meliputi catatan tentang informasi personel yang bertugas, lama pengawalan, catatan situasi dan kondisi selama penugasan pengawalan serta tindakan yang dilakukan b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/laptop, alat komunikasi, sarana mobilitas, penunjuk arah, dan lain-lain. c. Tugas

yang

harus

dilakukan

untuk

memenuhi

persyaratan

unit

- 37 -

kompetensi ini adalah menyiapkan administrasi, sarana dan prasarana pengawalan, menentukan rute pengawalan pejabat daerah, melaksanakan pengawalan, mengembalikan sarpras pengawalan, dan menyusun laporan. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek/simulasi, tertulis dan lisan/wawancara. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen rencana pengamanan, sarana dan prasarana, anggaran dan Surat Tugas telah tersedia. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang prosedur pengamanan, deteksi dini, kondisi dan situasi rute serta lokasi serta kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Bela diri; b. Penggunaan alat Komunikasi; c. Koordinasi; d. P3K; e. Manajemen kerumunan; f. Penggunaan perangkat yang diperlukan. 5. Aspek kritis a. Mengidentifikasi kebutuhan pengawalan (perangkat, sarana, biaya); b. Mengidentifikasi karakteristik objek pengawalan;

personel,

- 38 -

c. Merumuskan langkah antisipatif untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pengawalan. 6. Sikap kerja Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memiliki sikap antisipatif, cermat, responsif, berani dan tangkas.

- 39 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan Persiapan Pengendalian Massa 2. Melaksanakan pengendalian massa

PPP.TM.02.015.01 Melakukan pengendalian massa Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan untuk melakukan persiapan pengendalian massa, melaksanakan pengendalian massa dan melakukan konsolidasi. KRITERIA UNJUK KERJA

1.1. SK Tim/Unit/Regu Pengendalian Massa disiapkan; 1.2. Surat Tugas disiapkan; 1.3. Persiapan sarana dan prasarana dilaksanakan; 1.4. Strategi pengendalian massa ditentukan. 2.1. Langkah antisipasi terkait keamanan/keselamatan personel dan Sarana dan prasarana disusun; 2.2. Lokasi unjuk rasa didatangi; 2.3. Langkah kerja sesuai instruksi pimpinan dilaksanakan; 2.4. Posisi yang telah diinstruksikan ditempati; 2.5. Pergerakan massa dikendalikan sesuai instruksi. 3. Melakukan 3.1. Pemeriksanaan pasca pengendalian massa, terkait konsolidasi personel, kelengkapan personel dan sarpras dilaksanakan untuk kemudian dicatat; 3.2. Penataan kembali sarana dan prasarana pengendalian massa dilaksanakan; 3.3. Laporan hasil pengendalian massa disusun. BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Strategi pengendalian massa meliputi pemilihan teknik/cara/sistem pengendalian massa yang disesuaikan dengan jumlah pengunjuk rasa dan ruang/tempat unjuk rasa. Instruksi pimpinan meliputi langkahlangkah pengendalian, strategi pengendalian dan pembagian tugas personil. b. Perlengkapan yang diperlukan Perlengkapan perorangan pengendalian massa, dan pakaian khusus pengendalian massa. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah melakukan persiapan pengendalian massa, melaksanakan pengendalian massa dan melakukan konsolidasi. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;

- 40 -

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam simulasi, lisan/wawancara. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila fasilitas dan lokasi simulasi tersedia serta skenario pengendalian massa tersedia. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang HAM, hukum dan psikologi massa, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Bela diri; b. Penindakan huru hara; c. P3K; d. Manajemen kerumunan; e. Penggunaan perangkat yang diperlukan. 5. Aspek kritis a. Mengidentifikasi karakteristik objek pengendalian massa; b. Mengidentifikasi potensi hambatan dalam melakukan pengendalian masa; c. Merumuskan strategi pengendalian massa. 6. Sikap Kerja Pekerjaan ini dapat dilaksanakan oleh petugas, apabila didukung dengan sikap disiplin, berani, proaktif, antisipatif dan pengendalian diri.

- 41 -


PPP.LM.02.016.01 Melaksanakan deteksi dini Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan untuk menyusun indikator rawan gangguan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), melakukan pengumpulan dan pengolahan data, dan membuat peta rawan gangguan trantibumlinmas. KRITERIA UNJUK KERJA

ELEMEN KOMPETENSI 1.1. Aspek-aspek indikator rawan gangguan 1. Menyusun indikator rawan diidentifikasi gangguan 1.2. Draft indikator rawan gangguan disusun sebagai trantibumlinmas bahan pembahasan; 1.3. Indikator rawan gangguan diformulasikan sesuai hasil pembahasan. 2. Melakukan 2.1. Sumber data diidentifikasi; pengumpulan 2.2. Data dari berbagai sumber dikumpulkan; dan pengolahan 2.3. Data yang sudah dikumpulkan dipilah menurut data jenis dan eskalasi gangguan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat; 2.4. Data yang sudah dipilah ditabulasi sesuai dengan indikator rawan gangguan. 3.1. Tabulasi data rawan gangguan disiapkan; 3. Membuat peta rawan gangguan 3.2. Informasi rawan gangguan dibedakan menurut trantibumlinmas wilayah berdasarkan jenis dan eskalasi; 3.3. Informasi rawan gangguan disusun ke dalam peta rawan gangguan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. 4.1. Peta rawan gangguan Ketertiban umum dan 4. Menyusun laporan Ketentraman Masyarakat disiapkan; 4.2. Laporan rawan gangguan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dibuat untuk disampaikan kepada pimpinan. BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel

Indikator rawan gangguan termasuk menentukan jenis indikator dan skor setiap jenis gangguan trantibum untuk menentukan eskalasi potensi gangguan di masing-masing wilayah. Tabulasi data rawan berisi informasi eskalasi setiap jenis gangguan pada setiap wilayah. peta rawan gangguan adalah gambaran tentang jenis dan eskalasi gangguan pada satu wilayah tertentu yang dituangkan dalam peta. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/Laptop, ATK, proter, peta dasar daerah, Printer.

- 42 -

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi yaitu menyusun indikator rawan gangguan, melakukan pengumpulan dan pengolahan data, membuat peta rawan gangguan dan membuat laporan. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, dan portofolio sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dalam berbagai kondisi baik di dalam maupun di luar ruangan sepanjang peralatan kerja tersedia. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang urusan/fungsi ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengetahuan analisis data, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Penggunaan komputer; b. Penggunaan IT; c. Matematika sederhana; d. P3K; e. Manajemen kerumunan; f. Penggunaan perangkat yang diperlukan. 5. Aspek kritis a. Menetukan indikator kerawanan b. Membuat peta kerawanan gangguan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban

umum

dan

6. Sikap kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja taktis, analitis, konsutatif dan kolaboratif.

- 43 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengidentifikasi kebutuhan mobilisasi

PPP.LM.02.017.01 Melakukan mobilisasi linmas Unit kompetensi ini berkenaan dengan Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan mobilisasi, menentukan anggota linmas yang akan ditugaskan, melakukan pemanggilan anggota linmas, menugaskan anggota linmas, pengembalian anggota linmas. KRITERIA UNJUK KERJA

1.1. Perintah mobilisasi yang menggunakan anggota linmas diidentifkasi 1.2. Legalisasi surat perintah diperiksa 1.3. Kebutuhan anggota linmas ditentukan; 1.4. Jadwal penugasan disusun. 2. Melakukan 2.1. Kriteria anggota linmas yang diperlukan pemanggilan diidentifikasi anggota linmas 2.2. Surat pemanggilan penugasan dibuat untuk disampaikan kepada anggota linmas melalui Komandan Satuan linmas desa/kelurahan; 2.3. Penerimaan anggota linmas yang telah dipanggil dilaksanakan . 3. Menugaskan 3.1. Arahan terkait penugasan disampaikan 3.2. Penyerahan sarana dan prasarana untuk anggota linmas melaksanakan tugas dilaksanakan ; 3.3. Penyediaan akomodasi Sarana dan prasarana diperiksa ulang ; 3.4. Pemberangkatan anggota satlinmas ke tempat tugas dilaksanakan; 3.5. Pelaksanaan tugas dimonitor. 4. Melaksanakan 1.1. Penjemputan anggota linmas dari tempat tugas pengaturan dilaksanakan; anggota linmas 1.2. Sarana dan prasarana dikumpulkan untuk proses pasca tugas pemeriksaan ; 1.3. Proses pengembalian anggota linmas ke satuan masing-masing dilaksanakan; 1.4. Laporan hasil mobilisasi linmas disusun. BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Kebutuhan anggota linmas termasuk jumlah, keterampilan, kesediaan untuk dimobilisasi sesuai lokasi dan lama penugasan. Sarana dan prasarana termasuk sarana prasana mobilisasi, sarana prasarana di tempat tugas, dan sarana prasarana perorangan. b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/Laptop, ATK, dan Printer, perlengkapan perorangan sesuai kondisi tugas. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi adalah Kemampuan mendentifikasi kebutuhan mobilisasi,

- 44 -

menentukan anggota satlinmas yang akan ditugaskan, melakukan pemanggilan anggota satlinmas, menugaskan anggota satlinmas, pengembalian anggota satlinmas. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum berdasarkan Hak Asasi Manusia; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan Pengujian unit kompetensi ini dilakukan dengan cara wawancara dimana pegawai diminta untuk menjelaskan proses mobilisasi anggota satlinmas mulai dari mengidentifikasi kebutuhan mobilisasi, menentukan anggota satlinmas yang akan ditugaskan, melakukan pemanggilan anggota satlinmas, menugaskan anggota satlinmas, sampai pengembalian anggota satlinmas. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dalam semua kondisi. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan manajemen SDM serta kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Penggunaan komputer; b. Penyusunan Tata Naskah Dinas; c. P3K; d. Manajemen kerumunan; e. Penggunaan perangkat yang diperlukan. 5. Aspek kritis a. Menetukan kriteria anggota linmas yang dibutuhkan; b. Memastikan ketersediaan kebutuhan mobilisasi; c. Memberikan arahan kepada anggota linmas. 6. Sikap kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja persuasif, diplomatis, komunikatif dan antisipatif.

- 45 -


ELEMEN KOMPETENSI 1. Menyiapkan surat pendataan

2. Pengumpulan data anggota linmas 3. Menyusun buku induk

4. Menyusun perencanaan pelatihan linmas

PPP.LM.02.018.01 Melakukan pendataan dan pelatihan Satlinmas Unit kompetensi ini berkenaan dengan Kemampuan untuk menyiapkan surat pendataan, pengumpulan data anggota linmas, menyusun buku induk dan memberikan pelatihan kepada satlinmas. KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Surat permintaan data linmas setiap Desa/Kelurahan dibuat; 1.2. Surat permintaan data linmas disampaikan ke Desa/Kelurahan; 1.3. Bukti tanda terima pengiriman surat diminta. 2.1. Surat penyampaian data anggota linmas di desa/kelurahan diterima; 2.2. Format tabulasi data dibuat; 2.3. Data anggota linmas ditabulasi. 3.1. Buku induk anggota linmas disiapkan; 3.2. Data anggota linmas setiap desa/kelurahan disusun ke dalam buku induk; 3.3. Data anggota linmas dikelompokan menurut wilayah kecamatan atau menurut pengelompokan lainnya. 4.1 Kebutuhan keahlian/keterampilan linmas diidentifikasi; 4.2 Jumlah anggota yang akan dilatih ditentukan;

4.3 Frekuensi pelatihan untuk masing-masing jenis pelatihan ditentukan; 4.4 Program pelatihan disusun. BATASAN VARIABEL a. Kontek variabel Data linmas meliputi identitas diri, keterampilan yang dimiliki, dasar pengangkatannya, dan lama bertugas. Buku induk termasuk informasi anggota linmas tingkat provinsi/kabupaten/kota yang telah dikelompokan menurut wilayah adiministrasi. b. Perlengkapan yang diperlukan berupa komputer/laptop, ATK dan printer. c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi adalah Kemampuan untuk menyiapkan surat pendataan, pengumpulan data anggota linmas, dan menyusun buku induk. d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

- 46 -

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum berdasarkan Hak Asasi Manusia; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. PANDUAN PENILAIAN 1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan Pengujian unit kompetensi ini dilakukan dengan cara simulasi/praktek, lisan/wawancara, dan portofolio sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan dimana pegawai yang bersangkutan diminta untuk membuat surat permintaan data anggota linmas, menyiapkan format tabulasi data, dan format buku induk lisan/wawancara, dan portofolio sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. 2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dalam semua kondisi. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan administrasi perkantoran, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja. 4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Penggunaan komputer; b. Penyusunan Tata Naskah Dinas; c. P3K; d. Manajemen kerumunan; e. Penggunaan perangkat yang diperlukan. 5. Aspek kritis a. Membuat surat; b. Melakukan pengelompokan anggota linmas; c. Menetukan topik pelatihan linmas. 6. Sikap kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja diplomatis, kolaboratif, komunikatif dan kreatif. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

URAIAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Recommend Documents