UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PENCABUTAN PAS LINTAS BATAS (PLB) SEBATIK TAWAU OLEH PEMERINTAH MALAYSIA ARDIMANSYAH 1 NIM

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5 (1): 31-44 ISSN 2477-23 (online), ISNN 2477-15 (print), ejournal.hifisip-unmul.ac.id © Copyright 2017

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PENCABUTAN PAS LINTAS BATAS (PLB) SEBATIK–TAWAU OLEH PEMERINTAH MALAYSIA ARDIMANSYAH1 NIM.1102045075

Abstract Sebatik Island is an area immediately adjacent to the Tawau both land and sea, the proximity of the two areas to make the people living in these areas interact with each other, which was made of cooperation/cross-border agreement between Indonesia and Malaysia to further strengthen relations between the two regions. However, the agreement was terminated unilaterally by the Government of Malaysia due to the problems of transportation and infrastructure in the island of Sebatik not meet eligibility standards. As a result of the termination, cause various effects for the people living on the island of Sebatik. Of the various impacts arising after termination of the agreement, the Indonesian government to make efforts to address the problems that closures Sebatik-Tawau can be reopened, the efforts of the government of Indonesia is coordinated through sthackholder and improve the infrastructure and the Indonesian government to make efforts to renegotiate with the Malaysian Government through the SocioEconomic cooperation Indinesia and Malaysia. Keyword : Upaya pemerintah Indonesia, pencabutan lintas batas, Sebatik-Tawau Pendahuluan Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar milik Indonesia, yang terletak di sebelah Timur laut pulau Kalimantan. Pulau Sebatik adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, di bagian utara berbatasan dengan kota Tawau (Malaysia), sedangkan dibagian barat pulau ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Nunukan. Pulau Sebatik memiliki 5 kecamatan yaitu, kecamatan Sebatik Barat, Sebatik Induk, Sebatik Timur, Sebatik Utara, dan Sebatik Tengah. Dari 5 kecamatan tersebut yang berbatasan darat dengan Malaysia (Tawau, Sabah) adalah kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara. (Sonny Sudiar, 2013:32) Dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, telah banyak perjanjian atau kesepakatan kerjasama yang dihasilkan, diantaranya perjanjian mengenai wilayah antar negara, seperti Border Cross Agreement (BCA). Perjanjian terakhir yang telah disepakati adalah Agreement Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing, pada tanggal 12 Januari 2006 di Bukit Tinggi (Sumatera Barat Indonesia). Dalam perjanjian BCA Tahun 2006 diatur beberapa ketentuan prinsip, 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 5, Nomor 1, 2017: 31-44

terutama menyangkut aturan penerbitan pass lintas batas, entry/exit point (diterjemahkan pos lintas batas, PLB) dan cakupan border area yang diberlakukan bagi pemegang pas lintas batas. (S. Sumarsono, 2012) Tanggal 1 Januari 2013, pas lintas batas yang disepakati oleh Indonesia-Malaysia di berhentikan sepihak oleh pemerintah Malaysia. Pencabutan pas lintas batas yang dilakukan Malaysia dipicu dengan tenggelamnya kapal dari Sebatik di Tawau yang membawa 31 penumpang dan 5 dari penumpang tersebut meninggal dunia, dikarenakan penumpang kapal melebihi kapasitas kapal. Tidak hanya itu, buruknya infrastruktur yang menjadi pertimbangan Malaysia yaitu pelabuhan/dermaga yang terletak di Kelurahan Sungai Nyamuk yang tidak terawat sehingga banyak kerusakan, jika air pasang dermaga ini akan tenggelam, dan kurangnya fasilitas pendukung seperti X-Ray untuk melakukan pengawasan jalur keluar masuknya barang dan penumpang. Tidak hanya infrastruktur, kapal penyebrangan atau speedboat yang digunakan warga Sebatik untuk menyebrang ke Tawau tidak memiliki standar keselamatan, serta faktor keamanan pelayaran kapal-kapal kecil di bawah 7 GT yang mendarat tidak tertib atau tidak melalui pos lintas batas laut/pelabuhan resmi di Tawau. (Malaysia Cabut Pas Lintas Batas http://nasional.sindonews.com/read/787416/14/ini-alasan-malaysia-cabut-pasmasyarakat-sebatik-1380110659) Pasca pencabutan pas lintas batas oleh pemerintah Malaysia, warga Sebatik kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan pokok yang kebanyakan disuplai dari Tawau serta petani dan nelayan Sebatik yang akan menjual hasil panennya dan hasil tangkapannya harus menggunakan jalur terdahulu dimana jalur tesebut dianggap jalur illegal karena tidak menggunakan surat perjalanan PLB serta tidak melalui PPLB, sehingga harga ditekan oleh pembeli Malaysia yang mengakibatkan kerugian bagi petani ataupun nelayan Sebatik. Tidak hanya itu, penggantian penggunaan pas lintas batas dengan paspor sangat menyulitkan warga sebatik dimana mereka harus melakukan proses administrasi di kantor imigrasi di pulau Nunukan jika mereka ingin menyeberang ke Tawau. Sebelum pencabutan pas lintas batas warga sebatik yang ingin ke Tawau hanya memerlukan waktu 15 menit perjalanan laut dan biaya hanya dengan 10 RM atau 30 ribu untuk menyebrang ke Tawau. Setelah pencabutan pas lintas batas yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, warga Sebatik harus mengelurkan biaya lebih dari 200 ribu dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyeberang ke Tawau. (Disayangkan, Malaysia Cabut PLB Warga Sebatik http://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita-disayangkan-malaysia-cabut--plbwarga-sebatik-.html) Kerangka Dasar Teori Teori Kebijakan Publik Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidispliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan, yang mendefinisikan kebijakan publik/public policy sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilainilai, dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices)”, 44

Upaya Indonesia Mengatasi Pencabutan PLB Sebatik-Tawau (Ardimansyah)

senada dengan definisi ini, George C, Edwards III dan Ira Sharkansky, mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. (Naihasy, H. Syahrin, 2006:21) Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabatpejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah ; 1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. 2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah. 3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah namun bukan merupakan apa yang dimaksudkan untuk dilakukan 4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positf dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala Sesutu masalah tertentu, atau bersikap negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk idak melakukan sesuatu. 5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif berdasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. (Budi Winarno, 2007:18) Dalam penelitian ini teori kebijakan publik tidak cukup menjawab apa yang menjadi upaya internal pemerintah Indonesia dalam mengatasi pencabutan pas lintas batas, sehingga dibutuhkan turunan dari teori kebijkan publik, yaitu kebijkan sektoral. Kebijakan Sektoral adalah kebijakan yang khusus ditunjukan pada sektor-sektor tertentu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kebijakan sektoral yang yang lebih diorientasikan pada sektor infrastruktur. Pengertian ifrastruktur, menurut Grigg, infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. (Pengertian Infrastruktur dalam http://eprints.undip.ac.id/40198/6/08---bab2.pdf ) Salah satu infrastruktur yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah infrastruktur transportasi. Dimana, mode transportasi yang ada di pulau Sebatik tidak memenuhi standar pelayaran internasional dan prasarana infrastruktur di pulau Sebatik tidak layak untuk dijadikan prasarana transportasi untuk penyeberangan lintas batas negara. Infrastruktur transportasi merupakan suatu bentuk pelayanan penyediaan fasilitas transportasi, baik sarana (moda) maupun prasarana (jalan) yang akan memudahkan manusia untuk melakukan pergerakan dalam melakukan aktivitasnya.

45


Teori Kerjasama Bilateral Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula di artikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua Negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama. Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini di sebut kerjasama. (K.J. Holsti, 1998:209) Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan Negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional Negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah Negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional. (T.May Rudi, 2002:27) Renegosiasi Negosiasi adalah proses interaksi dua pihak atau lebih yang masing-masing mempunyai tujuan berbeda, tetapi mereka berusaha melalui argumentasi dan persuasi untuk mencapai perjanjian secara kompetitif atau kooperatif. Negosiasi adalah salah satu cara yang digunakan dalam menyelesaikan konflik. Negosiasi umumnya digunakan dalam menyelesaikan perbedaan keinginan dan kebutuhan dua pihak yang timbul dalam interaksi bisnis dengan lingkup yang lebih luas. (Nur Fuadi, 2015) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata re adalah bentuk terikat yang memiliki arti kembali, dalam artian inilah renegosiasi menjadi alternatif yang paling sesuai untuk mengadaptasi berbagai konteks, baik alam, komersial maupun politik pada saat masa kontrak berlangsung. Renegosiasi memungkinkan kedua belah pihak untuk dapat tetap bekerjasama dengan cara yang saling menguntungkan dan lebih dapat diterima oleh kedua belah pihak. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Munculnya permasalahan pencabutan Pas Lintas Batas (PLB) tersebut membuat pemerintah Indonesia memperbaharui dan mengatur ulang keberadaan surat perjalanan lintas batas yang membuat pemerintah Indonesia untuk melakukan renegosiasi. Renegosiasi dilakukan mengingat pemutusan sepihak PLB warga 46


Sebatik oleh pemerintah Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui forum kerjasama Sosek Malindo melakukan renegosiasi. Dalam perjanjian Border Cross Agreement (BCA) sebenarnya sudah dibuat kesepakatan, untuk mencabuta PLB/menutup Jalur Sebatik-Tawau atau sebaliknya harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Metode Penelitian Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pencabutan Pas Lintas Batas (PLB) Sebatik-Tawau yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia, peneliti menggunakan Pendekatan Deskriptif, dimana peneliti menggambarkan secara jelas bentuk- bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pencabutan PLB Sebatik- Tawau oleh Pemerintah Malaysia. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang digunakan untuk menafsirkan dan menggambarkan persoalan berdasarkan data yang diperoleh dari studi literature. Data yang telah dianalisis kemudian digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dan penjelas. Hasil Penelitian Pulau Sebatik adalah pulau yang berbatasan langsung dengan dengan negara Malaysia, dibagian Utara berbatasan langsung dengan kota Tawau, Malaysia dan dibagian Barat pulau ini berbatasan dengan Kabupaten Nunukan. Dengan luas wilayah sekitar 247,5 km2 dan secara geografis terletak pada 117040’BT117054’BT dan 4002’LU- 4010’LU, Sebelum dimekarkan wilayah pulau sebatik Indonesia terdiri dari dua Kecamatan yakni Sebatik Induk dan Sebatik Barat. Namun sekarang sudah dimekarkan lagi menjadi lima (5) Kecamatan antara lain, Sebatik Barat, Sebatik Induk, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebaik Tengah. Pusat perkotaan yang dekat dengan Pulau Sebatik di Kalimantan Utara adalah Kabupaten Nunukan, dimana Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik terpisahkan oleh lautan, untuk mencapai Kabupaten Nunukan masyarakat Pulau Sebatik harus menggunakan speedboat, dan menempuh perjalanan laut selama 90 menit dari pelabuhan Sei Nyamuk, sedangkan untuk ke Tawau, masyarakat Sebatik menempuh perjalanan laut selama 15 menit dari pelabuhan Sei Nyamuk. mode transportasi laut merupakan satu-satunya moda yang digunakan masyarakat Sebatik untuk berkunjung ke Kabupaten Nunukan maupun ke Tawau. (Hidup di Tapal Batas Sebatik http://liburan.info.index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=754) Mengingat adanya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia, dan untuk menghindari permasalahan lintas batas antar kedua negara maka dari itu dibuatlah perjanjian lintas batas kedua negara agar tidak ada permasalahan kedepannya. Perjanjian lintas batas Indonesia Malaysia yang dikenal dengan Agreement on Border between The Republic of Indonesia and Malaysia, atas persetujuan mengenai lintas batas antara Republik Indonesia dan Malaysia, tanggal 12 Januari 2006. Inti dari perjanjian ini adalah untuk mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara yang merupakan bangsa yang serumpun dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para penduduknya yang ingin saling berkunjung. Mengingat latar belakang sejarahnya, penduduk 47


perbatasan kedua negara masih merupakan suatu jalinan kekerabatan sebelum kedua negara menyatakan kedaulatannya sehingga sampai saat ini masih dapat ditemui keluarga warga negara Indonesia di Malaysia dan sebaliknya. Dengan demikian sejak dulu tingkat mobilitas penduduk di wilayah perbatasan ini cukup tinggi. Mengingat pentingnya untuk menghargai hak atau kedaulatan suatu negara, perlu untuk membuat suatu perjanjian atau aturan khusus mengatur mobilitas penduduk wilayah perbatasan ini. Perjanjian lintas batas yang maknanya memberikan semacam perlakuan khusus atau kemudahan bagi warga negara kedua negara hanya berlaku khususnya bagi warga negara yang tinggal diperbatasan Indonesia-Malaysia. Salah satu wilayah perbatasan yang ditentukan adalah wilayah Kalimantan Utara (meliputi penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Sebatik) dengan wilayah Negara Bagian Sabah (meliputi penduduk yang tinggal di wilayah Sipitang, Pensiangan, Tenom, Tawau). Dengan adanya perjanjian lintas batas tersebut, apabila seseorang penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan ingin berkunjung ke wilayah negara lainnya dalam wilayah perbatasan yang telah ditentukan tersebut, tidak perlu menggunakan paspor sebagai mana lazimnya kalau hendak mengunjungi suatu negara. Untuk memudahkan kunjungan tersebut mereka menggunakan PLB yang berdasarkan persetujuan adalah sebagai pengganti paspor. Pada tanggal 1 Januari 2013, Pemerintah Malaysia mencabut Pas Lintas Batas yang digunakan masyarakat pulau Sebatik untuk menyeberang ke Tawau, Malaysia untuk melakukan kegiatan perdagangan maupun hanya mengunjungi keluarga yang tinggal di Tawau. Setelah Pencabutan PLB tersebut aksesibilitas masyarakat yang tinggal di pulau Sebatik tidak semudah sebelum PLB dicabut oleh Pemerintah Malaysia. Masyarakat Sebatik harus menggunakan paspor jika ingin mengunjungi Tawau, dan harus melalui Kabupaten Nunukan karena harus melalui proses keimigrasian dan untuk melakukan proses tersebut harus melewati pemeriksaan yang ketat, tidak semudah menggunakan PLB yang hanya diperlihatkan di pos pemeriksaan pas lintas batas yang ada di pulau Sebatik, Sei Nyamuk. Permasalahan tersebut dipicu karena kasus tenggelamnya kapal/speedboad dari Indonesia ke Tawau, yang membawa 31 penumpang, 5 dari penumpang tersebut meninggal dunia pada tahun 2010 lalu dikarenakan kapasitas kapal tidak sesuai dengan jumlah penumpang. Tidak hanya itu kasus tenggelamnya kapal/speedboat sudah sering terjadi di wilayah Indonesia dengan permasalahan yang sama yaitu jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan kapasitas kapal yang seharusnya hanya mengangkut 20 penumpang serta karena kapal penyeberangan atau speedboat yang digunakan warga Sebatik untuk menyeberang ke Tawau tidak memiliki standar keselamatan, serta faktor keamanan pelayaran kapal-kapal kecil di bawah 7 GT yang mendarat tidak tertib atau tidak melalui pos lintas batas laut/pelabuhan resmi di Tawau. buruknya infrastruktur juga menjadi pertimbangan Malaysia. (Speedboat muat 31 penumpang tenggelam dalam http://news.okezone.com/read/2010/03/30/340/317734/speed-boat-muat-31-tkitenggelam-lima-tewas) Pasca pencabutan pas lintas batas oleh pemerintah Malaysia, warga Sebatik kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan pokok yang kebanyakan disuplai dari 48


Tawau serta petani dan nelayan Sebatik yang akan menjual hasil panennya dan hasil tangkapannya harus menggunakan jalur terdahulu dimana jalur tesebut dianggap jalur illegal karena tidak menggunakan surat perjalanan PLB serta tidak melalui PPLB, sehingga harga ditekan oleh pembeli Malaysia yang mengakibatkan kerugian bagi petani ataupun nelayan Sebatik. Tidak hanya itu, penggantian penggunaan pas lintas batas dengan paspor sangat menyulitkan warga sebatik dimana mereka harus melakukan proses administrasi di kantor imigrasi di pulau Nunukan jika mereka ingin menyeberang ke Tawau. Sebelum pencabutan pas lintas batas warga sebatik yang ingin ke Tawau hanya memerlukan waktu 15 menit perjalanan laut dan biaya hanya dengan 10 RM atau 30 ribu untuk menyeberang ke Tawau. Setelah pencabutan pas lintas batas, warga Sebatik harus mengelurkan biaya lebih dari 200 ribu dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyeberang ke Tawau. Dengan berbagai macam dampak yang diakibatkan oleh pencabutan Pas Lintas Batas (PLB) Sebatik – Tawau yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk mengatasi dampak yang terjadi setelah pencabutan PLB. Upaya tersebut, yaitu upaya internal yang merupakan upaya dari dalam negeri dan upaya eksernal yang diaplikasikan dalam bentuk kerjasama dengan negara Malaysia. Upaya Internal Pemerintah Indonesia 1. Koordinasi Melalui Stakeholder BNPP pusat melakukan pertemuan dengan mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Lintas Batas (Rakor Tasabara) pada tanggal 23 April 2014 yang bertempat di Hotel Golden Boutique, Jakarta. Rapat koordinasi Pusat – Daerah yang pertama di tahun 2014 ini, mengangkat agenda pembahasan program strategis dan mendesak di Kabupaten Nunukan khususnya terkait dengan operasional pelabuhan Liem Hie Djung sebagai pelabuhan internasional pelintas batas antar Negara Nunukan–Tawau, penyelesaian Standart Operasional (SOP), Pengadaan X-Ray dan modernisasi kapal jalur Sebatik–Tawau diatas 7 GT. Rakaor dibuka oleh TH.Soesetyo selaku Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan dihadiri oleh 35 pejabat dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta para pejabat BNPP sendiri. (Jalur Sebatik-Tawau Siap dibuka http://tasbarabnpp.com/index.php/tasbaranews/berita-utama/berita-perbatasan/item/615-jalursebatik-tawau-siap-dibuka-kembali-tahun-ini) 2. Perbaikan Infrastruktur dan Implementasi Untuk mengimplementasikan hasil dari Rakor tersebut, Pemerintah mengandalkan anggaran APBN maupun ABPD, karena jika hanya mengandalkan APBD saja tidak akan cukup untuk mewujudkan apa yang telah disepakti dalam Rakor tersebut, untuk mengimplementasi seluruh kesepakatan tersebut, pemerintah Indonesia melakukannya secara bertahap sesuai dengan anggaran yang ada dan yang disetujui, dalam kurun waktu yang tidak bisa ditetapkan karena anggaran yang dikeluarkan harus melalui persetujuan kemenhub KPDT dan BNPP, dan sehingga dalam kurun tahun 2014 setelah Rakor tersebut sampai tahun 2016, pemerintah baru bisa menyediakan kapal speedboad Tasbara untuk Pulau Sebatik. 49


Pemerintah dalam hal ini selalu mengupayakan untuk mengimplementasikan seluruh kesepakatan tersebut. Pada tahun 2016 ini, speedboad yang di janjikan oleh Pemerintah Indonesia sudah berada di Pulau Sebatik, setelah melalui proses uji coba melalui Pos Lintas Batas Lim Hie Djung ke Dermaga Sei Nyamuk. Kapal tersebut (Tasbara Sebatik) merupakan speedboad yang digunakan untuk melayani penumpang dengan rute Sebatik–Tawau, dengan spesifikasi panjang 18 meter, lebar 3,5 meter, berkapasitas 40 penumpang, dengan mesin 750 PK dikerjakan sesuai dengan perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo), pengadaan kapal tersebut melaui BNPP menghabiskan anggaran Sebesar 4 miliar, dikerjakan di kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara dengan jangka waktu 65 hari. (http://beritakaltim.com/?p=22500) Untuk perbaikan Pelabuhan yang ada di Sei Nyamuk, anggaran sebesar 86 miliar sudah masuk ke kemenhub KPDT dan BNPP, dan akan dibangun pada tahun 2017 menjadi pelabuhan lintas batas negara dan menjadi pelabuhan permanen. (http://kabarnunukan.co/read/2016/09/03/2807/perbaikan-dermaga-tasbara-disebatik-dianggarkan-rp86-miliar#sthash.gF0f1t4f.dpuf) Upaya Eksternal Pemerintah Indonesia Demi mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi di Pulau Sebatik, pemerintah Indonesia melakukan upaya renegosiasi karena dalam keputusan Sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia merugikan pihak Pemerintah Indonesia sehingga perlunya renegosiasi atas perjanjian terdahulu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui kerjasama Sosek Malindo membawa permasalahan tersebut dalam sidang ke- 18 KK/JKK Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur, demi mendapatkan jalan keluar untuk permasalahan tersebut. 1. Renegosiasi Melalui Kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah menyelenggarakan Sidang ke- 18 KK/JKK Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan pada tanggal 22 Agustus 2013, dalam sidang tersebut membahas 7(tujuh) Kertas Kerja, yaitu : 1. Kerjasama pembangunan Pos Lintas Batas Laut 2. Kerjasama pembangunan Pos Lintas Batas Darat (PLBD) 3. Kerjasama pencegahan/penertiban dan penanggulangan penyeludupan/ mengatasi penyeludupan 4. Kerjasama sosial budaya 5. Kerjasama bidang pendidikan 6. Kerjasama bidang kesehatan 7. Kerjasama ekonomi dan perdagangan Hasil pembahasan kerjasama pembangunan Pos Lintas Batas Negara Wilayah Laut (PLBN Laut). Kedua belah pihak setujuh untuk menerima saran dalam kertas kerja 1(satu), dengan catatan berikut, 1. Direncanakan untuk menyusun Standart Operating Procedure (SOP) CIQS di kota Tawau 50


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Permintaan Kalimantan Timur untuk membuka kembali pelabuhan Sungai Nyamuk ke Tawau dengan Standart boat Permasalahan yang berhubungan dengan pekerja asing (TKI) Masalah kepemilikan dokumen ganda disarankan oleh pihak Kaltim untuk langsung ditolak bila ditemukan Daftar penumpang yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang Isu paspor bukan Machine Readible Passport (MRP) Masalah bagasi penumpang ferri akan disesuaikan secara bersama mengenai limit barang bawaan Masalah penyediaan loket khusus untuk TKI diterminal. (Sabah-Kaltim Selenggarakan Sidang JKK Sosek Malindo ke – 18 http://tasbarabnpp.com/index.php/tasbaranews/berita-utama/berita-perbatasan/item/554sabah-)

Dalam pertemuan sebelumnya yang diadakan di Pekanbaru, Riau pada tahun 2013, pemerintah Malaysia menyampaikan alasan utama penghentian jalur Sebatik – Tawau yang membawa implikasi pencabutan pas lintas batas adalah faktor keamanan pelayaran kapal-kapal kecil di bawah 7 GT yang mendarat tidak tertib atau tidak melalui pos lintas batas laut/ pelabuhan resmi di Tawau. Pemerintah Indonesia menawarkan komitmen baru untuk mengganti kapal- kapal di bawah 7 GT dengan kapal yang lebih besar yang fasilitas keamanan yang lebih memenuhi syarat. Komitmen ini telah mendapat respon dari Malaysia yang akan menyetujui jalur Sebatik - Tawau dibuka kembali setelah disediakan kapal yang lebih besar dan lebih aman tersebut sebagaimana tertuang pada salah satu risalah Sosek Malindo di Pekanbaru. Pihak Malaysia juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyiapkan standart operating prosedur (SOP) jalur Nunukan- Tawau melalui pelabuhan Lim Hie Djung sehingga jalur resmi Lim Hie Djung-Tawau dan Sebatik–Tawau diharap bisa beroprasi kembali tahun 2014. (2014 Pas Lintas Batas Dibuka Kembali Http://m.antarakaltim.com/berita/18949/2014-pas-lintas-batas-sebatiktawau-berlaku-lagi) Menindak lanjuti pertemuan sosek malindo yang diadakan di Pekanbaru pada tahun 2013 dengan membahas permasalahan yang terjadi di pulau Sebatik, yaitu pencabutan Pas Lintas Batas (PLB) yang dilakukan pemerintah Malaysia, pembahasan permasalahan tersebut kembali dibahas dalam Pertemuan Tim Teknik KK/JKK Sosial Ekonomi Indonesia–Malaysia (Sosek Malindo) Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabah yang dilaksanakan di Ballroom Kuta Paradiso Hotel, Bali yang dihadirkan oleh 100 orang , dengan perbandingan yang sama antara Delegasi Indonesia dengan Malaysia, dalam sidang kali ini salah satunya membahas izin operasi speedboad Tasbara Sebatik, dimana seperti yang telah diketahu bahwa pencabutan Pas Lintas Batas (PLB) yang dilakukan pemerintah Malaysia pada tahun 2013 lalu mengakibatkan larangan operasional kapal dibawah 7 GT dan menutup ijin operasi kapal 7GT dari Sebatik ke Tawau, maupun sebaliknya.

51


Pertemuan Tim Teknik KK/JKK Sosek Malindo ini dubuka dengan sambutan masing–masing Ketua/Pengerusi, setelah pembukaan, masing–masing Tim Teknik Kelompok Kerja Sosek Malindo dari dua Delegasi dibagi berdasarkan bidang kerjasama. Adapun bidang kerjasama yaitu : a. Bidang Kerja Sama Sosial dan Budaya (Kertas Kerja 1) meliputi : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Kesenian dan Kebudayaan; danPemuda dan Olahraga. b. Bidang Ekonomi,Perdagangan dan Perhubungan (Kertas Kerja 2) meliputi : 1. Industri dan Perdagangan 2. Pertanian 3. Investasi 4. Pariwisata 5. Perhubungan 6. Tenaga Kerja 7. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. c. Bidang Keamanan dan Pengurusan Perbatasan (Kertas Kerja 3) meliputi : 1. Pos Lintas Batas Darat (PLBD) 2. Pos Lintas Batas Laut (PLBL) 3. Kerjasama Pencegahan Penyeludupan ; dan Infrasruktur Perbatasan. Dalam pertemuan tersebut secara tegas delegasi dari Indonesia mempertanyakan keseriusan dari pemerintah Malaysia terkait dengan kesepakatan dari pertemuan Sosek Malindo 2013 lalu, permasalahan larangan berlayar speedboad dibawah 7 GT, dan meminta Indonesia menyediakan speedboad diatas 7 GT. Setelah Pemerintah Indonesia menyediakan speedboad yang telah disepakati, Pemerintah Malaysia belum juga mengeluarkan surat ijin berlayar untuk speedboad Tasbara Sebatik. Setelah menyampaikan sejumlah persoalan, pertemuan sempat dihentikan sementara. Delegasi Malaysia meminta waktu untuk melakukan pembicaraan di internal mereka setelah mendengar paparan terkait Speedboad Tasbara tersebut, dari hasil rapat internal, Pemerintah Malaysia meminta agar pemerintah Indonesia Khususnya Pemkab Nunukan agar bertemu dengan Ketua Menteri Sabah, dikarenakan delegasi tidak dapat membuat keputusan, dan yang memfasilitasi pertemuan tersebut ialah delegasi dari Malaysia. Acara Pertemuan Tim Teknik KK/JKK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabah ditutup dengan sambutan penutup dari Ketua Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Penutupan ini, juga dilaksanakannnya Pertukaran SOP CIQS. Pertukaran SOP CIQS ini merupakan salah satu kesepakatan dari kedua belah pihak dalam Sidang Sosek Malindo di Pekanbaru. (Pertemuan Sosek Malindo dalam http://bappeda.kaltaraprov.go.id/berita/pertemuan-sosek-malindo)

2. Hasil Renegosiasi Melaui Kerjasama Sosek Malindo 52


Implementasi dari Kesepakatan yang telah di buat Indonesia–Malaysia, ada beberapa yang sudah terpenuhi, mengenai SOP berdasarkan revisi kesepakatan terakhir telah selesai dan disepakati oleh Indonesia Malaysia, yaitu : 1. Jadwal layanan dibuka jam 07.30 2. Jadwal perjalanan Sungai Nyamuk–Tawau sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di siang hari 3. Maksimum barang bawaan penumpang speedboat adalah 40 kg, selebihnya dari 40 kg harus dimuat melalui Terminal kargo. 4. Senarai (manifest) harus disampaikan 60 menit sebelumnya pemberangkatan. Note: Waktu 60 menit mungkin terlalu lama, idealnya 15–20 menit. 5. Speedboat di atas 7 GT yang menggunakan “mesin luar” maksimum hanya boleh muat 15 penumpang, jika lebih dari 15 penumpang harus menggunakan speed boat “mesin dalam”. 6. Tidak ada masalah memisahkan formulir karantina hewan dan tumbuhan serta penambahan SOP tentang Karantina Ikan. 7. Setiap TKI legal selalu mempunyai Buku Kesehatan sehingga pihak Malaysia cukup memeriksa Buku Kesehatan tersebut. Bagi TKI ilegal tidak dilengkapi dengan Buku Kesehatan. BNPP Pusat juga telah menyiapkan kapal di atas 7 GT dengan kapasitas penumpang 40 orang penumpang sesuai dengan kesepakatan tersebut, pengadaan kapal tersebut dibuat dari kota Baubau, Sulawesi Tenggara, dengan jangka pekerjaan 65 hari dan telah tiba di Pulau Sebatik. Untuk Pelabuhan Sei Nyamuk, perbaikan akan dilakukan pada tahun 2017, pelabuhan bersifat permanen, dan anggaran yang digunakan untuk perbaikan pelabuhan sebesar 86 miliar yang telah masuk ke kemenhub KPDT dan BNPP. Dari upaya renegosiasi yang dilakukan pihak Pemerintah Indonesia dengan pihak Pemerintah Malaysia melalui pertemuan Sosek Malindo, dimana dari beberapa pertemuan sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati pembukaan jalur Sebatik-Tawau setelah adanya kapal pengganti yang memenuhi standar pelayaran internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pemerintah Indonesia dalam hal ini sudah menyiapkan kapal pengganti yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pemerintah Malaysia dalam hal ini belum juga membuka kembali jalur Sebatik-Tawau dengan tidak memberikan surat ijin berlyar untuk kapal yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia. Kesimpulan Pas lintas Batas (PLB) adalah dokumen atau surat resmi yang memuat keteranganketerangan mengenai identitas pemegang pas lintas batas tersebut yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Imigrasi Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pemgganti paspor sebagai surat perjalanan jika warga perbatasan ingin bepergian keluar wilayah perbatasan tertentu. Bagi masyarakat pulau Sebatik, PLB sangat penting bagi kehidupan sehari-hari mengingat masyarakat pulau Sebatik sangat bergantung akan pasokan bahan pokok dari Tawau serta menjual hasil panen maupun hasil tangkap ikan ke Tawau. Tidak hanya itu, masyarakat 53


Sebatik juga menggunakan PLB untuk mendatangi sanak saudara yang tinggal di Tawau ataupun hanya sekedar pergi berlibur. Pada tanggal 1 Januari 2013, PLB yang telah disepakati oleh Indonesia dan Malaysia di berhentikan sepihak oleh pemerintah Malaysia. Alasan Malaysia memberhentikan jalur Sebatik – Tawau karena infrastruktur yang ada di pelabuhan Sebatik tidak layak dan tidak memenuhi standart operating prosedur (SOP), serta keamanan pelayaran kapalkapal kecil yang digunakan untuk penyebrangan dari Sebatik ke Tawau di bawah 7 GT dan tidak tertib atau tidak melalui pos lintas batas laut/ pelabuhan resmi di Tawau. Pasca pencabutan PLB oleh pemerintah Malaysia, warga Sebatik kesulitan mendapatkan pasokan bahan pokok yang kebanyakan disuplai dari Tawau serta petani dan nelayan Sebatik sulit menjual hasil panen maupun hasil tangkap ikan mereka karena pencabutan PLB tersebut. Para petani dan nelayan tersebut harus menggunakan jalur terdahulu yang dianggap illegal karena tidak melalui PPLB, sehingga harga yang ditawarkan oleh pembeli Malaysia sangat rendah. Tidak hanya itu, penggunaan PLB harus diganti dengan paspor, sehingga jika masyarakat sebatik ingin berkunjung ke Tawau maka masyarakat Sebatik harus menggunakan paspor sebagai surat perjalanan. Bagi masyarakat Sebatik penggunaan paspor utnuk berkunjung ke Tawau sangat merepotkan, karena masyarakat harus melakukan proses administrasi di kantor imigrasi yang berada di pulau Nunukan jika mereka ingin menyebrang ke Tawau. Melihat dampak yang dirasakan akibat Pencabutan PLB oleh Pemerintah Malaysia terhadap masyarakat yang tinggal di pulau Sebatik, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya antara lain, memberikan anggaran untuk memperbaiki pelabuhan yang ada di Sei Nyamuk, melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan, menyediakan kapal di atas 7GT. Serta Melalui forum Sosek Malindo Indonesia–Malaysia yang diadakan di pekanbaru, pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat kesepakat SOP dan Pemerintah Malaysia menyetujui pembukaan jalur Sebatik-Tawau untuk dibuka kembali. Dari upaya renegosiasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesai permasalahan PLB dengan pihak Malaysia, hingga saat ini belum menemukan jalan keluar dikarenakan pihak Malaysia belum memberikan surat ijin berlayar untuk kapal Tasbara Sebatik. Daftar Pustaka Buku K. J. Holsti. 1998. Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis , Jakarta, Erlangga Naihasy, H. syharin,2006,”KEBIJAKAN PUBLIK, Menggapai Masyarakat Madani” Penyunting, Mohammad Asmawi.-Cet. 1.-Jogjakarta : Mida Pustaka Sudiar,

54

Sonny,2013“SOSEK MALINDO KALTIM-SABAH, Kerjasama Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara”, Surabaya, Pustaka Radja


Sumarsono, S, 2012” KEIMIGRASIAN DALAM MANAJEMEN TASBARA” Jakarta, BNPP Kedeputian Batas Wilayah Negara. T. May rudy. 2002. Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Refika Aditama Hurrel Winarno, Budi,2004 “Kebijakan Publik, Teori dan Proses”, Jakarta. Media Presindo Media Online 4 kali nyangkut gusung, kapal penumpang tasabara samabangi sebatik http://beritakaltim.com/?p=22500,

2014 Pas Lintas Batas Sebati-Tawau berlaku lagi Http://m.antarakaltim.com/berita/18949/2014-pas-lintas-batas-sebatiktawau-berlaku-lagi Alasan Malaysia Cabut pas lintas batas http://nasional.sindonews.com/read/787416/14/ini-alasan-malaysia-cabutpasmasyarakat-sebatik-1380110659, Disayangkan, Malaysia cabut PLB warga Sebatik http://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita-disayangkan-malaysia-cabut-plb-warga-sebatik-.html, Hidup ditapal batas Sebatik http://liburan.info.index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=754, Jalur Sebatik-Tawau siap dibuka kembali tahun ini http://tasbara-bnpp.com/index.php/tasbaranews/berita-utama/beritaperbatasan/item/615-jalur-sebatik-tawau-siap-dibuka-kembali-tahun-ini, Nur Fuadi, 2015 ” Renegosiasi Kontrak Karya Freeport dalam Bingkai Surat Kabar” Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/19612/ Pengertian Infrastruktur http://eprints.undip.ac.id/40198/6/08---bab2.pdf Perbaikan Dermaga Tasbara di Sebatik Dianggarkan Rp.86 Miliar dalam http://kabarnunukan.co/read/2016/09/03/2807/perbaikan-dermaga-tasbaradi-sebatik-dianggarkan-rp86-miliar#sthash.gF0f1t4f.dpuf, Pertemuan Sosek Malindo http://bappeda.kaltaraprov.go.id/berita/pertemuan-sosek-malindo 55


Sabah-Kaltim Selenggarakan Sidang JKK Sosek Malindo ke- 18 http://tasbara-bnpp.com/index.php/tasbaranews/berita-utama/berita perbatasan/item/554-sabahkaltim-selenggarakan-sidang-jkksosekmalindo-ke-18, Speedboat muat 31 penumpang tenggelam http://news.okezone.com/read/2010/03/30/340/317734/speed-boat-muat31-tki-tenggelam-lima-tewas

56

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PENCABUTAN PAS LINTAS BATAS (PLB) SEBATIK TAWAU OLEH PEMERINTAH MALAYSIA ARDIMANSYAH 1 NIM

Recommend Documents