eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 191-200 ISSN 0000-0000 , ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013
DAMPAK PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS LAUT INDONESIA – MALAYSIA TERHADAP PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN NUNUKAN GANIT YUNITHA1 NIM : 06560660829202 Abstract Border regions play an important role in the national development framework. Role in the development of border areas as the homepage of the Republic of Indonesia (Republic of Indonesia), which is a reflection of self and national development benchmarks. Strategic position makes the development of the border region one of the priorities of national development. Government's attention to the outermost regions immediately adjacent to another state, indicated by a commitment to build the region, mainly to preserve the unity and territorial integrity, national defense and security, and improve the welfare of the people in the border region. The construction and development of the border region that has been a tendency oriented inward looking amended by the new paradigm oriented policy oriented outward looking. Thus, the border region can be utilized as a gateway of economic activity and trade with neighboring countries. Development performed in the border region welfare state approach (prosperity approach) without leaving a security approach (security approach). Keywords: Border Region, Development Strategy and National Resilience
1
Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email :
[email protected]
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 2, 2013: 191-200
Pendahuluan Wilayah perbatasan sesungguhnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatankegiatan ekonomi modern. Secara fisik, Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang batas negaranya ada di dua matra, yaitu di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, dan di darat dengan 3 (tiga) negara tetangga. Karakteristik batas laut dan darat sangat berbeda, namun keduanya harus ditangani secara komprehensif yang meliputi aspek filosofis, yuridis, politis, sosial ekonomi, dan kultur historis, serta harus didukung dengan aspek teknis dan teknologi yang memadai. Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terpadu, serta timbulnya konflik antar berbagai pihak (baik secara horisontal, sektoral, maupun vertikal) tidak dapat dihindari. Persepsi bahwa penanganan kawasan perbatasan ini hanya menjadi domain pemerintah (pusat) saja sudah waktunya diperbaiki dalam era otonomi daerah. Perhatian Pemerintah terhadap wilayah-wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, ditunjukan dengan komitmen untuk membangun wilayah tersebut, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking diubah dengan paradigma baru yang berorientasi pada arah kebijakan yang berorientasi pada outward looking. Dengan demikian, wilayah perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pembangunan yang dilakukan di wilayah perbatasan negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Rumusan Masalah Bagaimana Dampak pembangunan Pos Lintas Batas Laut Indonesia – Malaysia Terhadap Pembangunan di Wilayah Perbatasan Nunukan ( PLBL Lamidjung Sungai Imam Pasir Putih Tawau) ?
192
Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Indonesia – Malaysia( Ganit )
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan dan menjelaskan dampak pembangunan Pos Lintas Batas Laut Indonesia – Malaysia Terhadap Pembangunan di Wilayah Perbatasan Nunukan ( PLBL Lamidjung - Sungai Imam Pasir Putih Tawau). Manfaat Penelitian Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran Pembangunan di Wilayah Perbatasan Nunukan dan penjelasan dari PLBL ( Pos Lintas Batas Laut ) untuk wilayah perbatasan sehingga berkontribusi atas pengetahuan yang berguna bagi pengembangan keilmuan studi hubungan Internasional, khususnya tentang perbatasan wilayah yang mencakup pembangunan dan sosial perekonomian. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi tambahan bagi pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dalam mengelola dan mengembangkan wilayah perbatasan khususnya Pulau Nunukan ( PLBL Lamidjung - Sungai Imam Pasir Putih Tawau) Kerangka Dasar Teori Ekonomi Regional / Ekonomi Wilayah, Ilmu ekonomi regional berkaitan dengan ilmu lain terutama dengan ilmu bumi ekonomi (economicgeography). Ilmu bumi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari keberadaan suatu kegiatan di suatu lokasi dan bagaimana wilayah sekitarnya bereaksi atas kegiatantersebut. Ilmu bumi ekonomi mempelajari tentang gejala-gejala suatu kegiatan yang berhubungan dengan tempat atau lokasi sehingga ditemukan prinsip-prinsip penggunaan tata ruang yang berlaku umum. Prinsip ini dapat dipakai membuat kebijakan pengaturan penggunaan ruang wilayah yang efektif dan efisien berdasarkan tujuan umum yang hendak dicapai. Ilmu bumi ekonomi menggarap kegiatan secara individual, yaitu mempelajari dampak satu atau kelompok kegiatan di suatu lokasi terhadap kegiatan lain di lokasi lain, atau bagaimana kinerja kegiatan di lokasi itu sebagai akibat dekat atau jauhnya lokasi itu dari lokasi kegiatan lain, tetapi lokasi itu saling berhubungan. Teori Negara dan Bangsa ( Nation State ), Nation State adalah sebuah negara yang mengidentifikasi diri sebagai yang berasal legitimasi politik dari melayani sebagai berdaulat entitas untuk sebuah bangsa sebagai satuan teritorial yang berdaulat Negara adalah sebuah politik dan geopolitik entitas. Bangsa adalah budaya atau etnis entitas. Istilah "negara-bangsa" menyiratkan bahwa kedua geografis bersamaan, dan ini membedakan negara bangsa dari jenis lain negara, yang secara historis mendahuluinya. Sebuah bangsa bagaimanapun adalah sebuah kelompok terjalin erat dan orang yang berbagi kebudayaan umum. Jadi Nation-State adalah bentuk dari organisasi dan politik ideal. Dalam kasus
193
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 2, 2013: 191-200
pertama merupakan kemandirian komunitas perlengkapan kemsyarakatan dan nasionaliti.
poltik
bersama
melalui
Konsep Perbatasan Negara dan Lintas Batas Laut, Perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dengan fungsi utama mempertahankan kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah yang dimaksud adalah bagian wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara (atau wilayah negara) dan/atau yang memiliki hubungan fungsional (keterkaitan), Pos Lintas Batas Laut Internasional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas dan Paspor yang melewati batas laut internasional. Program-program pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial, budaya, dan keuntungan lokasi geografis strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan satu atau lebih fenomena dengan beberapa pertimbangan. Fokus Penelitian Untuk mengetahui secara jelas mengenai indikator-indikator yang akan diukur, maka perlu merumuskan fokus penelitian dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian sebagai berikut : 1. Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Nunukan Lamidjung 2. Pembangunan diwilayah Perbatasan Nunukan Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, tinjauan pustaka ( library research ) dengan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, dan data-data dari internet yang tingkat kapabilitasnya terhadap permasalahan yang dihadapi dan validitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Teknik Analisis Data Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang mana secara spesifik mengunakan tipe illustrative method, yakni dengan mengaplikasikan teori kedalam situasi konkret, tatanan sosial dan pengalaman yang nyata. 194
Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Indonesia – Malaysia( Ganit )
Secara esensial dalam metode ini, teori berfungsi sebagai sebuah panduan (guidelines) penelitian, dan lebih lanjut peneliti berupaya untuk memberikan penilaian apakah observasi kualitatif yang dilakukan tersebut mendukung atau justru menyangkal teori yang diadopsi dalam penelitian. Hasil Penelitian Secara umum potret permasalahan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar antara lain adalah, letak yang jauh dari pemerintahan, keterbatasan sarana komunikasi dan transporatasi menuju pulau-pulau itu; potensi ekonomi kemaritiman yang belum dikelola secara optimal; tingkat kesejahteraan dan pendidikan penduduk yang masih rendah; ketergantungan kebutuhan seharihari pada negara tetangga; sering terjadi berbagai kegiatan illegal fishing, jalur illegal logging, illegal trading dan illegal traficking. Belum optimalnya pengembangan pembangunan wilayah perbatasan disebabkan beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumber daya, koordinasi, dan faktor lainnya. Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Dinamika pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya masih tertinggal dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Kondisi ini akan menimbulkan ancaman terhadap integritas masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Masalah lain yang muncul, meski sudah disusun program dan kegiatan tetapi pada tahap pelaksanaan justru kurang optimal karena kurangnya koordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan sistem transportasi nasional mencakup transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Sistem transportasi nasional dikembangkan secara terpadu dan intermoda untuk mewujudkan sistem distribusi nasional yang mantap dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, serta dapat menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan hasil pembangunan ke seluruh wilayah Nusantara. Transportasi laut berfungsi untuk melayani mobilitas orang, barang, dan jasa yang menghubungkan kegiatan ekonomi antarpulau dan hubungan internasional, sedangkan transportasi udara berfungsi untuk melayani angkutan cepat antarpulau dan antarnegara untuk orang, barang, dan jasa serta menghubungkan daerah-daerah terisolasi, daerah terpencil, dan daerah perbatasan yang belum dihubungkan oleh moda transportasi lainnya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini tidak teratasi karena masyarakat perbatasan masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana menyalurkan keluhan mereka kepada pemerintah. Masyarakat, terutama suku terasing lebih suka menghindar ke pedalaman manakala wilayah mereka 195
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 2, 2013: 191-200
terdegradasi. Kesenjangan akibat selisih kurs valuta, sarana dan prasarana darat, laut dan udara; sarana komunikasi dan informasi dengan Malaysia, juga mengurangi tingkat rasa nasionalisme dan kesadaran politik masyarakat perbatasan Kalimantan, sehingga orientasi mereka dalam aspek ekonomi dan perdagangan lebih condong ke Pemerintah Negara Malaysia daripada ke Pemerintah RI. Kecenderungan masyarakat di daerah perbatasan yang lebih berorientasi ke Sabah dan Serawak baik dalam perdagangan, mata uang yang digunakan dan juga informasi yang mereka terima sebagian besar melalui TV Malaysia karena TVRI belum cukup mampu menjangkau daerah perbatasan menjadi fenomena tambahan masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Transportasi darat mencakup angkutan jalan raya, angkutan kereta api, serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Angkutan jalan raya sebagai penghubung antardaerah, antarkota, dan angkutan di dalam kota, berfungsi mendistribusikan barang dan jasa dari pusat-pusat pertumbuhan dan pusat produksi ke daerah pemasarannya. Sejalan dengan itu, angkutan kereta api sebagai penghubung antarkota dan antardaerah berfungsi sebagai moda transportasi masal untuk penumpang, dan barang dalam jumlah besar. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan berperan dalam melengkapi jenis moda angkutan jalan raya dan kereta api sehingga dapat membentuk jaringan multimoda yang saling mendukung, di samping untuk menghubungkan daerah terbelakang yang belum terjangkau moda transportasi lain. Transportasi laut berfungsi untuk melayani mobilitas orang, barang, dan jasa yang menghubungkan kegiatan ekonomi antarpulau dan hubungan internasional, sedangkan transportasi udara berfungsi untuk melayani angkutan cepat antarpulau dan antarnegara untuk orang, barang, dan jasa serta menghubungkan daerah-daerah terisolasi, daerah terpencil, dan daerah perbatasan yang belum dihubungkan oleh moda transportasi lainnya. Dengan adanya pembangunan Pos Lintas Batas Laut yang telah di bangun di Nunukan Pelabuhan Lamidjung membuat aspek bidang politik di wilayah perbatasan semakin kuat. Kebanggan memiliki pelabuhan internasional yang menjadi pelabuhan semua kapal menuju dan ke Malaysia melalui pelabuhan Lamidjung. Secara politik, pelabuhan lamidjung meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia mampu dalam membuat pelabuhan standar Internasional untuk keperluan masyarakat di Perbatasan Kalimantan Utara khususnya Nunukan dan sekitarnya 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan pelayanan di wilayah perbatasan. Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Nunukan akan membantu pembangunan Infrastruktur dan pelayanan terhadap mayarakat di wilayah perbatasan semakin cepat. Sehingga dapat memperkecil mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Nunukan. Sebelum dibangunnya Pos Lintas Batas Laut terbatasnya infrastruktur seperti sarana dan prasarana dasar seperti 196
Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Indonesia – Malaysia( Ganit )
sarana dan prasarana permukiman, jaringan air bersih, jaringan drinase, sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, dan lainnya menyebabkan wilayah ini memiliki aksesibilitas yang rendah dan terisolasi dari wilayah sekitarnya. Bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, maka kesenjangan infrastrukturnya semakin jelas. 2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan pelayanan di wilayah perbatasan. Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Nunukan akan membantu pembangunan Infrastruktur dan pelayanan terhadap mayarakat di wilayah perbatasan semakin cepat. Sehingga dapat memperkecil mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Nunukan. Sebelum dibangunnya Pos Lintas Batas Laut terbatasnya infrastruktur seperti sarana dan prasarana dasar seperti sarana dan prasarana permukiman, jaringan air bersih, jaringan drinase, sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, dan lainnya menyebabkan wilayah ini memiliki aksesibilitas yang rendah dan terisolasi dari wilayah sekitar. 3. Meningkatkan hubungan Sosial Budaya di wilayah perbatasan. Dampak dari dibangunnya Pos Lintas Batas Laut terhadap mobilitas penduduknya yaitu meningkatkan hubungan sosial budaya diwilayah perbatasan antara lain melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik yang meliputi : pendidikan, kesehatan, agama serta menggali, memelihara dan melestarikan budaya asli sebagai aset budaya daerah sekaligus sebagai aset budaya nasional. Hal ini dapat dilihat adanya pertukaran nilai sosial budaya yang tinggi terhadap penduduk di perbatasan Nunukan 4. Meningkatkan Bidang Pertahanan dan Keamanan. Dibangunnya Pos Lintas Batas Laut terhadap Mobilitas Penduduk berpengaruh terhadap pertahanaan dan keamanan di Perbatasan Nunukan yang merupakan bidang pembangunan yang menjadi prioritas utama, karena menandai wilayah teritorial Indonesia dan Malaysia, situasi keamanan dan pertahanan di wilayah Nunukan sangat kondusif. Banyak komponen pemerintah terutama dalam melakukan berbagai stabilitas keamanan yang menyebabkan pembangunan di wilayah perbatasan tidak lancar. Dari kurangnya dana yang disalurkan bahkan SDM yang kurang membuat wilayah perbatasan masih terisolir. 5. Tertib Administrasi dan Dokumen. Melalui Pos Lintas Batas Laut di Pelabuhan Lamidjung pengawasan terhadap tertib administrasi dan dokumendokumen akan lebih baik, hal ini dapat terlihatnya pengawasan antara 2 negara yaitu Indonesia dan Malaysia yang menginginkan Kabupaten Nunukan hanya menggunakan satu buah dokumen yaitu apabila telah memiliki pas lintas batas (PLB) tidak perlu lagi memiliki paspor atau sebaliknya. Dengan alasan apabila setiap warga Kabupaten Nunukan menggunakan dua buah dokumen menyulitkan pengontrolannya
197
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 2, 2013: 191-200
6. Meningkatkan Hubungan Ekonomi dan perdagangan di Wilayah Perbatasan. Hubungan Ekonomi dan perdagangan dengan adanya dibangunnya Pos Lintas Batas Laut di Lamidjung semakin baik dna memingkat, hal ini dapat terlihat dari peningkatan perdagangan lintas batas (kegiatan ekspor dan impor) melalui jalur darat maupun laut secara lebih berdayaguna dan berhasil guna. Ada beberapa teori yang menerangkan mengapa seseorang mengambil keputusan melakukan mobilitas. Pertama, seseorang mengalami tekanan (stres), baik ekonomi, sosial, maupun psikologi di tempat ia berada. Tiap-tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga suatu wilayah oleh seseorang dinyatakan sebagai wilayah yang dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang lain tidak. Kedua, terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Apabila tempat yang satu dengan lainnya tidak ada perbedaan nilai kefaedahan wilayah, tidak akan terjadi mobilitas penduduk. Kesimpulan Kesimpulan dari pembahasan diatas, globalisasi telah membuat mobilitas penduduk semakin meningkat. Adanya kekurangan tenaga kerja dari negara maju membuat terjadinya perpindahan penduduk dari negara berkembang ke negara maju untuk menjadi tenaga kerja. Terlebih adanya tingkat pendapatan yang tinggi di negara maju membuat penduduk negara berkembang semakin tertarik untuk melakukan migrasi internasional. Migrasi internasional ini pada dasarnya dapat memberikan dorongan bagi perkembangan ekonomi negara. Namun adanya imigran gelap justru akan menghambat perkembangan ekonomi negara. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk mencegah hadirnya para imigran gelap ini, yaitu dengan reformasi kebijakan perdagangan, bantuan pembangunan, integrasi regional dan hubungan internasional. Adanya migrasi internasional telah membuat disparitas budaya menjadi semakin beragam, pluralism di tiap-tiap negara semakin meningkat. Para imigran yang datang akan melakukan asimilasi budaya antara budaya aslinya dengan budaya negara penerima. Adanya toleransi antara penduduk asli dengan para imigran membuat proses integrasi semakin mudah untuk dilakukan. Dampak dari dibangunnya PLBL Lamijung memberikan begitu banyak manfaat, terbukanya peluang ekonomi yang lebih baik, terbukanya kerjasama keimigrasian yang lebih terjamin dan terbukanya pelintas batas dari dan ke Nunukan. Walaupun kebanyakan masyarakat Nunukan dan sekitarnya lebih suka menjual hasil bumi ke Tawau – Malaysia dengan faktor harga di Tawau hasil bumi di hargai lebih mahal, dan barang-barang kebutuhan di Tawau lebih beragam dan
198
Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Indonesia – Malaysia( Ganit )
berkualitas lebih baik sehingga mereka lebih memilih ke Tawau daripada ke Nunukan. Wilayah perbatasan sesungguhnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubunganhubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern Saran Saran peneliti dengan adanya PLBL Lamijung adalah agar Pemkab Nunukan memperhatikan pemeliharaan pelabuhan Lamijung agar lebih terawat. PLBL Lamijung sekarang sudah membuka jalur Nunukan dan Tawau, sehingga sudah menjadi Pelabuhan Internasional. Alangkah lebih baik lagi bila fasilitas di PLBL Lamijung dapat beroperasi sehingga memperlancar aktifitas pelabuhan. Pengembangan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan dari orientasi ke dalam (inward looking) sebagai wilayah pertahanan, menjadi ke luar (outward looking), yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai wilayah pertahanan dan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian. Daftar Pustaka Buku : Ardana, I Ketut, 2007, Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi Pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur-Sabah, Studi Kasus di wilayah Krayan dan Long Pasta, Jakarta, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI Boediono. 2000, Ekonomi Moneter, edisi 3, BPFE: Yogyakarta Coplin, William. D & Mercedes Marbun, 2003, Pengantar Politik International “ Suatu Telaah Teoritis, Bandung. Penerbit Sinar Baru Algesindo Bandung Hady, Hamdy, 2004, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Ghalia. Indonesia, Jakarta Haggard, Stephan and Beth A. Simmons. 1987, "Theories of International Regimes." International Organization Irawati Singarimbun, 1989, Metode Penelitian Sosial, LP3ES, Jakarta Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Penerbit Pustaka LP3ES Nainggolan, Poltak Partogi, 2004, Batas wilayah dan situasi perbatasan Indonesia “ Ancaman terhadap Integritas Teritorial, Jakarta, Penerbit P2P Lipi 199
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 2, 2013: 191-200
Olson William C. & A.J.R. Groom, 1991, International Relations Then and Now: Origins and trends in interpretation, Harper Collins Academic, London Perwita, Anak Agung & Yanyan Mochamad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung PT. Remaja Rosdakarya Ricardo David, 1817, Principles of Political Economy and Taxation Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Sobri. 2001. Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya, Elex Media Komputindo Sonny Sudiar, Penelitian 2009 dengan Judul “Derajat Compliance dalam Rezim Kerjasama Sosek MalindoTingkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah” Tarigan, R. 2004. Teori Ekonomi Regional. Bumi Aksara Jakarta Wolfer Loreen, Real Research, 2007, Conducting and Evaluating Research in the Social Sciences, Pearson Education Inc, Boston Young R Oran, 2003, ” Regime dynamics: Th Rise And Fall Of International Regimes, Cornell University Press, London Situs Internet : http://widyagama.ac.id/iwan-nugroho/2012/09/wilayah-perbatasan-dan-dayasaing-ekonomi/ http://klikheadline.com/in/berita/berita.asp?id=news552012125950rpf2czruxr9 42hl27762457 Krisnapw.blogspot.com/.../normal-0-false-false-false-in-x-none-x.htm
200