DAMPAK PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS LAUT INDONESIA MALAYSIA TERHADAP PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN NUNUKAN

Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Indonesia – Malaysia Terhadap Pembangunan Di Wilayah Perbatasan Nunukan (Ganit Yunitha)

DAMPAK PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS LAUT INDONESIA – MALAYSIA TERHADAP PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN NUNUKAN GANIT YUNITHA1 NIM : 06560660829202

Abstract Indonesia has borders with 10 countries, both land border and sea border. Limit land territory of the Republic of Indonesia intersect directly with the countries Malaysia, Papua New Guinea, and Timor Leste. Land border between Indonesia is spread across three islands, four provinces and 15 districts / cities that each have different characteristics. Meanwhile, Indonesia's marine area bordered by 10 countries. Border regions play an important role in the national development framework. Role in the development of border areas as the homepage of the Republic of Indonesia (Republic of Indonesia), which is a reflection of self and national development benchmarks. Strategic position makes the development of the border region one of the priorities of national development. Government's attention to the outermost regions immediately adjacent to another state, indicated by a commitment to build the region, mainly to preserve the unity and territorial integrity, national defense and security, and improve the welfare of the people in the border region. The construction and development of the border region that has been a tendency oriented inward looking amended by the new paradigm oriented policy oriented outward looking. Thus, the border region can be utilized as a gateway of economic activity and trade with neighboring countries. Development performed in the border region welfare state approach (prosperity approach) without leaving a security approach (security approach). The construction and development of the border region that has been a tendency oriented inward looking amended by the new paradigm oriented policy oriented outward looking. Thus, the border region can be utilized as a gateway of economic activity and trade with neighboring countries. Development performed in the border region welfare state approach (prosperity approach) without leaving a security approach (security approach). Keywords: Border Region, Development Strategy and National Resilience

1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : [email protected]


Pendahuluan Wilayah perbatasan sesungguhnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern.2 Secara fisik, Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang batas negaranya ada di dua matra, yaitu di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, dan di darat dengan 3 (tiga) negara tetangga. Karakteristik batas laut dan darat sangat berbeda, namun keduanya harus ditangani secara komprehensif yang meliputi aspek filosofis, yuridis, politis, sosial ekonomi, dan kultur historis, serta harus didukung dengan aspek teknis dan teknologi yang memadai. Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terpadu, serta timbulnya konflik antar berbagai pihak (baik secara horisontal, sektoral, maupun vertikal) tidak dapat dihindari. Persepsi bahwa penanganan kawasan perbatasan ini hanya menjadi domain pemerintah (pusat) saja sudah waktunya diperbaiki dalam era otonomi daerah Perhatian pemerintah terhadap wilayah-wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, ditunjukan dengan komitmen untuk membangun wilayah tersebut, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking diubah dengan paradigma baru yang berorientasi pada arah kebijakan yang berorientasi pada outward looking. Dengan demikian, wilayah perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pembangunan yang dilakukan di wilayah perbatasan negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Program-program pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial, budaya, dan keuntungan lokasi geografis strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Secara umum potret permasalahan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar antara lain adalah, letak yang jauh dari pemerintahan, keterbatasan sarana komunikasi dan transporatasi menuju pulau-pulau itu; potensi ekonomi kemaritiman yang belum dikelola secara optimal; tingkat kesejahteraan dan pendidikan penduduk yang masih rendah; ketergantungan kebutuhan sehari-hari pada negara tetangga;

2

www.bappenas.go.id/get-file-server/node/563


sering terjadi berbagai kegiatan illegal fishing, jalur illegal logging, illegal trading dan illegal traficking. Belum optimalnya pengembangan pembangunan wilayah perbatasan disebabkan beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumber daya, koordinasi, dan faktor lainnya. Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Dinamika pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya masih tertinggal dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Kondisi ini akan menimbulkan ancaman terhadap integritas masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Masalah lain yang muncul, meski sudah disusun program dan kegiatan tetapi pada tahap pelaksanaan justru kurang optimal karena kurangnya koordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, pembangunan wilayah perbatasan mendapat prioritas pemerintah terutama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, melalui program-program antara lain seperti: percepatan pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan ekonomi, peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Dalam fungsinya melayani mobilitas orang, barang, dan jasa baik lokal, regional, nasional maupun internasional, serta peranannya sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya, maka pembangunan transportasi merupakan bagian yang amat penting dari pembangunan nasional. Transportasi merupakan unsur vital dalam kehidupan bangsa dan dalam memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Pembangunan transportasi sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional diselenggarakan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, serta berlangsung secara terus-menerus. Penyelenggaraan sistem transportasi nasional mencakup transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Sistem transportasi nasional dikembangkan secara terpadu dan intermoda untuk mewujudkan sistem distribusi nasional yang mantap dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, serta dapat menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan hasil pembangunan ke seluruh wilayah Nusantara. Transportasi darat mencakup angkutan jalan raya, angkutan kereta api, serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Angkutan jalan raya sebagai penghubung antardaerah, antarkota, dan angkutan di dalam kota, berfungsi mendistribusikan barang dan jasa dari pusat-pusat pertumbuhan dan pusat produksi ke daerah pemasarannya. Sejalan dengan itu, angkutan kereta api sebagai penghubung antarkota dan antardaerah berfungsi sebagai moda transportasi masal untuk penumpang, dan barang dalam jumlah besar. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan berperan dalam melengkapi jenis moda angkutan jalan raya dan kereta api sehingga dapat membentuk jaringan multimoda yang saling mendukung, di


samping untuk menghubungkan daerah terbelakang yang belum terjangkau moda transportasi lain. Transportasi laut berfungsi untuk melayani mobilitas orang, barang, dan jasa yang menghubungkan kegiatan ekonomi antarpulau dan hubungan internasional, sedangkan transportasi udara berfungsi untuk melayani angkutan cepat antarpulau dan antarnegara untuk orang, barang, dan jasa serta menghubungkan daerah-daerah terisolasi, daerah terpencil, dan daerah perbatasan yang belum dihubungkan oleh moda transportasi lainnya. Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Indonesia – Malaysia Terhadap Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan : Pembangunan Bidang Politik Berdasarkan definisi konsep negara dan bangsa terdapat pemenuhan hak – hak manusia dan kebebasan untuk memilih dianggap merupakan bagian yang dapat menjadi poin utama dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan khususnya Nunukan. Wilayah perbatasan erat kaitannya dengan perekonomian dan sosial budaya yang tercampur, selain berdasarkan etnis dan kesukuan yang sama, bahasa serta adat istiadat kemiripan antar warga Nunukan dan warga Malaysia tidak jauh berbeda Dalam fungsinya melayani mobilitas orang, barang, dan jasa baik lokal, regional, nasional maupun internasional, serta peranannya sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya, maka pembangunan transportasi merupakan bagian yang amat penting dari pembangunan nasional. Transportasi merupakan unsur vital dalam kehidupan bangsa dan dalam memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Pembangunan transportasi sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional diselenggarakan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, serta berlangsung secara terus-menerus. Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini tidak teratasi karena masyarakat perbatasan masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana menyalurkan keluhan mereka kepada pemerintah. Masyarakat, terutama suku terasing lebih suka menghindar ke pedalaman manakala wilayah mereka terdegradasi. Kesenjangan akibat selisih kurs valuta, sarana dan prasarana darat, laut dan udara; sarana komunikasi dan informasi dengan Malaysia, juga mengurangi tingkat rasa nasionalisme dan kesadaran politik masyarakat perbatasan Kalimantan, sehingga orientasi mereka dalam aspek ekonomi dan perdagangan lebih condong ke Pemerintah Negara Malaysia daripada ke Pemerintah RI. Kecenderungan masyarakat di daerah perbatasan yang lebih berorientasi ke Sabah dan Serawak baik dalam perdagangan, mata uang yang digunakan dan juga informasi yang mereka terima sebagian besar melalui TV Malaysia karena TVRI belum cukup mampu menjangkau daerah perbatasan menjadi fenomena tambahan masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Transportasi darat mencakup angkutan jalan raya, angkutan kereta api, serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Angkutan jalan raya sebagai penghubung antardaerah, antarkota, dan angkutan di dalam kota, berfungsi


mendistribusikan barang dan jasa dari pusat-pusat pertumbuhan dan pusat produksi ke daerah pemasarannya. Sejalan dengan itu, angkutan kereta api sebagai penghubung antarkota dan antardaerah berfungsi sebagai moda transportasi masal untuk penumpang, dan barang dalam jumlah besar. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan berperan dalam melengkapi jenis moda angkutan jalan raya dan kereta api sehingga dapat membentuk jaringan multimoda yang saling mendukung, di samping untuk menghubungkan daerah terbelakang yang belum terjangkau moda transportasi lain. Transportasi laut berfungsi untuk melayani mobilitas orang, barang, dan jasa yang menghubungkan kegiatan ekonomi antarpulau dan hubungan internasional, sedangkan transportasi udara berfungsi untuk melayani angkutan cepat antarpulau dan antarnegara untuk orang, barang, dan jasa serta menghubungkan daerah-daerah terisolasi, daerah terpencil, dan daerah perbatasan yang belum dihubungkan oleh moda transportasi lainnya. Dengan adanya pembangunan Pos Lintas Batas Laut yang telah di bangun di Nunukan Pelabuhan Lamidjung membuat aspek bidang politik di wilayah perbatasan semakin kuat. Kebanggan memiliki pelabuhan internasional yang menjadi pelabuhan semua kapal menuju dan ke Malaysia melalui pelabuhan Lamidjung. Secara politik, pelabuhan lamidjung meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia mampu dalam membuat pelabuhan standar Internasional untuk keperluan masyarakat di Perbatasan Kalimantan Utara khususnya Nunukan dan sekitarnya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan pelayanan di wilayah perbatasan. 1. Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Nunukan akan membantu pembangunan Infrastruktur dan pelayanan terhadap mayarakat di wilayah perbatasan semakin cepat. Sehingga dapat memperkecil mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Nunukan. Sebelum dibangunnya Pos Lintas Batas Laut terbatasnya infrastruktur seperti sarana dan prasarana dasar seperti sarana dan prasarana permukiman, jaringan air bersih, jaringan drinase, sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, dan lainnya menyebabkan wilayah ini memiliki aksesibilitas yang rendah dan terisolasi dari wilayah sekitarnya. Bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, maka kesenjangan infrastrukturnya semakin jelas. Di Malaysia aksesibilitas telah cukup baik, dimana jalan sudah di hot mix hingga ke desa-desa di kawasan perbatasan Malaysia. Fasilitas sosial dan umum untuk tingkat desa dan kecamatan yang lebih baik, dengan investasi infrastruktur perkapita yang lebih baik serta fasilitas transportasi dan telekomunikasi yang jauh lebih baik. Berbagai kendala infrastruktur wilayah kawasan perbatasan Kalimantan seperti minimnya akses darat, laut dan udara dari dan ke kawasan perbatasan, minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi, dsb menyebabkan kebutuhan biaya yang sangat mahal untuk mendatangi wilayah perbatasan tersebut. Jika hal ini dibiarkan akan lebih menambah kesenjangan dan ketertinggalan ekonomi wilayah ini. 2.

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan pelayanan di wilayah perbatasan


Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Nunukan akan membantu pembangunan Infrastruktur dan pelayanan terhadap mayarakat di wilayah perbatasan semakin cepat. Sehingga dapat memperkecil mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Nunukan. Sebelum dibangunnya Pos Lintas Batas Laut terbatasnya infrastruktur seperti sarana dan prasarana dasar seperti sarana dan prasarana permukiman, jaringan air bersih, jaringan drinase, sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, dan lainnya menyebabkan wilayah ini memiliki aksesibilitas yang rendah dan terisolasi dari wilayah sekitar. 3. Meningkatkan hubungan Sosial Budaya di wilayah perbatasan Dampak dari dibangunnya Pos Lintas Batas Laut terhadap mobilitas penduduknya yaitu meningkatkan hubungan sosial budaya diwilayah perbatasan antara lain melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik yang meliputi : pendidikan, kesehatan, agama serta menggali, memelihara dan melestarikan budaya asli sebagai aset budaya daerah sekaligus sebagai aset budaya nasional. Hal ini dapat dilihat adanya pertukaran nilai sosial budaya yang tinggi terhadap penduduk di perbatasan Nunukan 4. Meningkatkan Bidang Pertahanan dan Keamanan Dibangunnya Pos Lintas Batas Laut terhadap Mobilitas Penduduk berpengaruh terhadap pertahanaan dan keamanan di Perbatasan Nunukan yang merupakan bidang pembangunan yang menjadi prioritas utama, karena menandai wilayah teritorial Indonesia dan Malaysia, situasi keamanan dan pertahanan di wilayah Nunukan sangat kondusif. Banyak komponen pemerintah terutama dalam melakukan berbagai stabilitas keamanan yang menyebabkan pembangunan di wilayah perbatasan tidak lancar. Dari kurangnya dana yang disalurkan bahkan SDM yang kurang membuat wilayah perbatasan masih terisolir. 5. Tertib Administrasi dan Dokumen Melalui Pos Lintas Batas Laut di Pelabuhan Lamidjung pengawasan terhadap tertib administrasi dan dokumen-dokumen akan lebih baik, hal ini dapat terlihatnya pengawasan antara 2 negara yaitu Indonesia dan Malaysia yang menginginkan Kabupaten Nunukan hanya menggunakan satu buah dokumen yaitu apabila telah memiliki pas lintas batas (PLB) tidak perlu lagi memiliki paspor atau sebaliknya. Dengan alasan apabila setiap warga Kabupaten Nunukan menggunakan dua buah dokumen menyulitkan pengontrolannya 6. Meningkatkan Hubungan Ekonomi dan perdagangan di Wilayah Perbatasan. Hubungan Ekonomi dan perdagangan dengan adanya dibangunnya Pos Lintas Batas Laut di Lamidjung semakin baik dna memingkat, hal ini dapat terlihat dari peningkatan perdagangan lintas batas (kegiatan ekspor dan impor) melalui jalur darat maupun laut secara lebih berdayaguna dan berhasilguna. Ada beberapa teori yang menerangkan mengapa seseorang mengambil keputusan melakukan mobilitas. Pertama, seseorang mengalami tekanan (stres), baik ekonomi, sosial, maupun psikologi di tempat ia berada. Tiap-tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga suatu wilayah oleh seseorang dinyatakan sebagai wilayah yang dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang lain tidak. Kedua, terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Apabila tempat yang satu dengan lainnya tidak ada perbedaan nilai kefaedahan wilayah, tidak akan terjadi mobilitas penduduk.


Kesimpulan Kesimpulan dari pembahasan diatas, globalisasi telah membuat mobilitas penduduk semakin meningkat. Adanya kekurangan tenaga kerja dari negara maju membuat terjadinya perpindahan penduduk dari negara berkembang ke negara maju untuk menjadi tenaga kerja. Terlebih adanya tingkat pendapatan yang tinggi di negara maju membuat penduduk negara berkembang semakin tertarik untuk melakukan migrasi internasional. Migrasi internasional ini pada dasarnya dapat memberikan dorongan bagi perkembangan ekonomi negara. Namun adanya imigran gelap justru akan menghambat perkembangan ekonomi negara. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk mencegah hadirnya para imigran gelap ini, yaitu dengan reformasi kebijakan perdagangan, bantuan pembangunan, integrasi regional dan hubungan internasional. Adanya migrasi internasional telah membuat disparitas budaya menjadi semakin beragam, pluralism di tiap-tiap negara semakin meningkat. Para imigran yang datang akan melakukan asimilasi budaya antara budaya aslinya dengan budaya negara penerima. Adanya toleransi antara penduduk asli dengan para imigran membuat proses integrasi semakin mudah untuk dilakukan Dampak dari dibangunnya PLBL Lamijung memberikan begitu banyak manfaat, terbukanya peluang ekonomi yang lebih baik, terbukanya kerjasama keimigrasian yang lebih terjamin dan terbukanya pelintas batas dari dan ke Nunukan. Walaupun kebanyakan masyarakat Nunukan dan sekitarnya lebih suka menjual hasil bumi ke Tawau – Malaysia dengan faktor harga di Tawau hasil bumi di hargai lebih mahal, dan barang-barang kebutuhan di Tawau lebih beragam dan berkualitas lebih baik sehingga mereka lebih memilih ke Tawau daripada ke Nunukan. Sejak dibangunnya PLBL Lamijung, penduduk sekitar mendapatkan peningkatan dalam pendapatan mereka, apalagi dengan dibukanya jalur NunukanTawau semakin meningkatnya lagi sumber penghasilan mereka. Beberapa hal pokok dalam pengelolaan daerah PLBL Nunukan - Tawau, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yang menonjol yaitu sebagai berikut : 1. Belum adanya kepastian secara lengkap garis batas laut. 2. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi maupun komunitasnya. 3. Beberapa pelanggaran hukum di wilayah perbatasan seperti penyelundupan barang dan jasa, tenaga kerja dan lain-lain. 4. Pengelolahan perbatasan belum optimal, meliputi kelembagaan, kewenangan maupun program. 5. Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, terutama hasil kekayaan laut. 6. Munculnya kapal-kapal pencari ikan secara ilegal yang memperbesar terjadinya out migration, “economic asset” secara ilegal. 7. Mental dan professional aparat (stake holders di pusat dan daerah serta aparat keamanan di pos perbatasan).


Wilayah perbatasan sesungguhnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern B. Saran Saran peneliti dengan adanya PLBL Lamijung adalah agar Pemkab Nunukan memperhatikan pemeliharaan pelabuhan Lamijung agar lebih terawat. PLBL Lamijung sekarang sudah membuka jalur Nunukan dan Tawau, sehingga sudah menjadi Pelabuhan Internasional. Alangkah lebih baik lagi bila fasilitas di PLBL Lamijung dapat beroperasi sehingga memperlancar aktifitas pelabuhan. Pengembangan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan dari orientasi ke dalam (inward looking) sebagai wilayah pertahanan, menjadi ke luar (outward looking), yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai wilayah pertahanan dan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian. Daftar Pustaka Buku : Ardana, I Ketut, 2007, Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi Pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur-Sabah, Studi Kasus di wilayah Krayan dan Long Pasta, Jakarta, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI Boediono. 2000, Ekonomi Moneter, edisi 3, BPFE: Yogyakarta Coplin, William. D & Mercedes Marbun, 2003, Pengantar Politik International “ Suatu Telaah Teoritis, Bandung. Penerbit Sinar Baru Algesindo Bandung Hady, Hamdy, 2004, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Ghalia. Indonesia, Jakarta Haggard, Stephan and Beth A. Simmons. 1987, "Theories of International Regimes." International Organization Irawati Singarimbun, 1989, Metode Penelitian Sosial, LP3ES, Jakarta Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Penerbit Pustaka LP3ES Nainggolan, Poltak Partogi, 2004, Batas wilayah dan situasi perbatasan Indonesia “ Ancaman terhadap Integritas Teritorial, Jakarta, Penerbit P2P Lipi Olson William C. & A.J.R. Groom, 1991, International Relations Then and Now: Origins and trends in interpretation, Harper Collins Academic, London


Perwita, Anak Agung & Yanyan Mochamad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung PT. Remaja Rosdakarya Ricardo David, 1817, Principles of Political Economy and Taxation Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Sobri. 2001. Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya, Elex Media Komputindo Sonny Sudiar, Penelitian 2009 dengan Judul “Derajat Compliance dalam Rezim Kerjasama Sosek MalindoTingkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah” Tarigan, R. 2004. Teori Ekonomi Regional. Bumi Aksara Jakarta Wolfer Loreen, Real Research, 2007, Conducting and Evaluating Research in the Social Sciences, Pearson Education Inc, Boston Young R Oran, 2003, ” Regime dynamics: The Rise And Fall Of International Regimes, Cornell University Press, London

Situs Internet :

http://widyagama.ac.id/iwan-nugroho/2012/09/wilayah-perbatasan-dan-daya-saingekonomi/ http://klikheadline.com/in/berita/berita.asp?id=news552012125950rpf2czruxr942hl27 762457 Krisnapw.blogspot.com/.../normal-0-false-false-false-in-x-none-x.htm

DAMPAK PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS LAUT INDONESIA MALAYSIA TERHADAP PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN NUNUKAN

Recommend Documents