KEBIJAKAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS INDONESIA - MALAYSIA

KEBIJAKAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS INDONESIA - MALAYSIA

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Utara, April 2017

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Bab VI Pasal 55 dan Pasal 56 Perdagangan Perbatasan 2. The Border Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia, tanggal 24 Agustus 1970 3. Instruksi Presiden No 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

2

Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Bab VI Pasal 55 Perdagangan Perbatasan 1. Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. 2. Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 3. Perdagangan Perbatasan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

3

Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Bab VI Pasal 56 Perdagangan Perbatasan 1. Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat: a. tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan; b. jenis Barang yang diperdagangkan; c. nilai maksimal transaksi pembelian barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean; d. wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasanl dan e. Kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

4

2. Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas baras masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3). 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.


5

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) POS LINTAS BATAS NEGARA TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG DI KAWASAN PERBATASAN

7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana prasarana Penunjang di kawasan perbatasan: 1. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk, Kabupaten Sambas; 2. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau 3. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu; 4. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain, Kabupaten Belu; 5. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motamasin, Kabupaten Malaka; 6. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara; 7. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Skouw, Kota Jayapura.


6

TUGAS MENTERI PERDAGANGAN Dalam Proses Percepatan pembangunan 7 (tujuh) pos lintas batas negara terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan, tugas Menteri Perdagangan sebagai mana ditetapkan dalm INPRES No. 6 Tahun 2015 adalah: a. Menyediakan/merevitalisasi pasar perbatasan di kawasan penunjang Pos Lintas Batas Negara Terpadu; b. Memperlancar kegiatan perdagangan/tata niaga lintas batas negara.


7

LATAR BELAKANG

Perdagangan Lintas Batas pada awalnya merupakan perdagangan tradisional antar masyarakat di perbatasan. Barang-barang yang diperdagangkan adalah barang yang diproduksi atau dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat perbatasan kedua negara adalah: •

Dari Indonesia terdiri dari hasil agrikultur serta barang lainnya diluar mineral, minyak dan biji hasil pertambangan.

•

Dari Malaysia terdiri dari barang konsumsi sehari hari serta peralatan elektronik dan barang-barang kebutuhan industri di perbatasan.


8

PENGERTIAN DAN TUJUAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS (PLB) I. PENGERTIAN Perdagangan Lintas Batas (PLB) adalah perdagangan secara khusus yang dilakukan antara penduduk kedua negara yang berdomisili di daerah perbatasan kedua negara dengan nilai tertentu II. TUJUAN Perlakuan khusus bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk memberikan kemudahan akses terhadap pemenuhan kebutuhan hidup seharihari serta pemasaran produk yang diproduksi, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.


9

KLASIFIKASI PERBATASAN ANTARA INDONESIA & MALAYSIA

I. Perbatasan Darat

Perbatasan darat, dimana perdagangan lintas batas terjadi di wilayah darat diantara perbatasan kedua negara. Contoh: Antara Entikong – Tebedu.

II. Perbatasan Laut Perbatasan laut, dimana perdagangan lintas batas terjadi di wiliayah laut diantara perbatasan kedua negara. Contoh: Antara Nunukan – Tawao.


10

HAMBATAN-HAMBATAN UMUM YANG TERJADI DI PERBATASAN

Sering terjadi penyimpangan dalam kegiatan Perdagangan di PLB untuk tujuan commercial akibat lemahnya pengawasan, antara lain sebagai berikut: 1. Perdagangan dilakukan berulang kali oleh orang yang sama dan dikonsumsi bukan oleh masyarakat diluar Zona I (kecamatan yang berada tepat di perbatasan). 2. Ketentuan tata niaga impor tidak dapat berjalan efektif karena ketentuan yang diatur bukan kepada barang tetapi kepada penggunaannya (sepanjang nilai barang yang dibawa paling tinggi 600 ringgit dan dikonsumsi oleh masyarakat Zona I, maka barang tersebut tidak dikenakan ketentuan umum di bidang impor dan tidak dikenakan tata niaga impor). 3. Impor Gula Putih dengan dalih menggunakan fasilitas PLB yang dikumpulkan/dibeli oleh cukongcukong dan koperasi serta dijual keluar Zona I bahkan sampai dijual ke luar Propinsi.


11

ISU UTAMA PERUNDINGAN REVIEW BTA INDONESIA MALAYSIA

I.

II. III.

Indonesia mengusulkan agar cakupan revisi BTA 1970 tidak berubah, yakni meliputi perbatasan darat dan laut. Sedangkan Malysia berpandangan bahwa cakupan revisi BTA hanya perbatasan darat karena perbatasan laut yang terjadi saat ini bersifat komersial (Normal Trade). Malaysia mengusulkan nilai batas transaksi RM 600/KPLB/Bulan (sama dengan BTA 1970). Indonesia akan menetapkan negatif list komoditi khusus untuk perdagangan perbatasan Indonesia – Malaysia.


12

Negative list komoditas dalam Review BTA Indonesia Malaysia 1970 Merujuk Nota Dinas Direktur Impor kepada Direktur Perundingan Bilateral No. 1778/Daglu 4.4/ND/6/2016 tanggal 9 Juni 2016, dapat disampaikan bahwa: 1. Perdagangan Perbatasan antara Indonesia – Malaysia yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan perjanjian Bilateral terkait lintas batas, dapat dikategorikan sebagai perdagangan umum dengan syarat: a. Pemasukannya melalui pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai pelabuhan ekspor dan impor. b. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.48/MDAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor dan ketentuan Permendag lainnya di bidang impor sesuai dengan komoditasnya. 2. Memperhatikan hal tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa: a. Tidak diperlukan pengaturan secara spesifik mengenai Negative List komoditas dalam konteks Perdagangan Perbatasan. b. Barang-barang Positive List atau barang yang diperbolehkan untuk diperdagangkan dalam konteks Perdagangan Perbatasan adalah barang-barang yang termasuk dalam sektor pangan, makanan minuman, kosmetik atau perlengkapan pembersih, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT ), barang industri dan alas kaki. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

13

LAMPIRAN MATRIKS REGULASI KOMODITI IMPOR DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA SEKTOR

KOMODITI

REGULASI

KETERANGAN

Bawang

Permendag No. 71/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Instrumen Lartas: Persetujuan Impor (PI), Rekomendasi Kementan, Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor (VPTI)

Beras

Permendag No. 103/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras

Instrumen Lartas: PI, Rekomendasi Kementan (untuk beras konsumsi khusus), VPTI

Buah-buahan


Instrumen Lartas: PI, Rekomendasi Kementan, VPTI

Cabe


Instrumen Lartas: PI, Rekomendasi Kementan, VPTI

Daging Ayam

Permendag No. 05/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan

Instrumen Lartas: PI, Rekomendasi Kementan dan BPOM (produk hewan olahan), Rekomendasi Kementan(hewan dan produk hewan), VPTI

Daging Sapi



Gula Pasir

Permendag No. 117/2015 tentang Ketentuan Impor Gula


Bibit Buah Semangka

PANGAN

Kacang

Karantina Tumbuhan di Badan Karantina Pertanian Indonesia – Plant Quarantine of Indonesian Agricultural Quarantine Agency (IAQA) PP 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan.


14


KOMODITI

REGULASI

Kopi

KETERANGAN Karantina Tumbuhan di Badan Karantina Pertanian Indonesia – Plant Quarantine of Indonesian Agricultural Quarantine Agency (IAQA) PP 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan.

Minyak (Minyak Goreng) PANGAN

Telur


Tepung (Tepung Gandung, Tepung Tapioka)

MAKANAN MINUMAN

Instrumen Lartas: PI, Rekomendasi Kementan dan BPOM (produk hewan olahan), Rekomendasi Kementan(hewan dan produk hewan). Karantina Tumbuhan di Badan Karantina Pertanian Indonesia – Plant Quarantine of Indonesian Agricultural Quarantine Agency (IAQA) PP 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan.

Air Mineral

Permendag No. 87/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

Instrumen Lartas: VPTI

Mie Instan



Kecap (Kecap Manis, Kecap Asin)



Makan Ringan (Roti Kaleng, Wafer)



Mentega



Milo




15


KOMODITI Minuman Kaleng

MAKANAN MINUMAN

REGULASI Permendag No. 87/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

KETERANGAN Instrumen Lartas: VPTI

Obat-obatan

Peraturan Kepala BPOM No.13 Tahun 2015

Rokok Kretek

Karantina Tumbuhan di Badan Karantina Pertanian Indonesia – Plant Quarantine of Indonesian Agricultural Quarantine Agency (IAQA) PP 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan.

Sambal Udang



Saos Karamel



Sarden



Saos Tomat



Sayur Mayur

Susu (Susu Kaleng, Susu Bayi)

Karantina Tumbuhan di Badan Karantina Pertanian Indonesia – Plant Quarantine of Indonesian Agricultural Quarantine Agency (IAQA) PP 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan. Permendag No. 05/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan

Teh The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

nstrumen Lartas: PI, Rekomendasi Kementan dan BPOM (produk hewan olahan), Rekomendasi Kementan(hewan dan produk hewan). Karantina Tumbuhan di Badan Karantina Pertanian Indonesia – Plant Quarantine of Indonesian Agricultural Quarantine Agency (IAQA) PP 14 Tahun 2002 Tentang 16 Karantina Tumbuhan.


KOMODITI Kosmetik

REGULASI

KETERANGAN



Odol



Pembersih Lantai



Pemutih Pakaian



Pewarna Pakaian dan Tikar Pandan



Sabun (Sabun Mandi, Sabun Cuci)



Shampo



Permendag No. 85/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

Instrumen Lartas: SPI dan Rekomendasi dari Kemenperin

Minyak Batu

KOSMETIK ATAU PERLENGKAPAN PEMBERSIH

Pampers Anak TEKSTIL - TPT

Tekstil


17


KOMODITI

REGULASI

KETERANGAN

Alat Elektronik



Bahan Bakar Solar dan Premium

Permendag No. 03/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain

Instrumen Lartas: IP, SPI, Rekomendasi Dirjen Minyak dan Gas Bumi (untuk SPI), dan VPTI

Besi

Permendag No. 113/2015 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

Instrumen Lartas: IP, IT, Rekomendasi dari Kemenperin, dan VPTI

Gas Elpiji 12 Kg

Permendag No. 03/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain

Instrumen Lartas: IP, IT, Rekomendasi dari Kemenperin, dan VPTI

Kayu Olahan

Permendag No. 97/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan

Instrumen Lartas: SPI dan Rekomendasi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Permendag No. 72/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 06/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik


Biji Tambang dan Mineral Gambut BARANG INDUSTRI

Kendaraan Bermotor Keramik

Korek Api (Gas) Minyak (Minyak Tanah)


18


BARANG INDUSTRI

KOMODITI

REGULASI

KETERANGAN

Oli Mesin Motor Roda Dua

Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1905K/34/MEM/2001, No. 426/KMK.01/2001 dan No. 233/MPP/Kep/7/2001 tentang Ketentuan Impor Pelumas

Instrumen Lartas: IP, dan Rekomendasi dari ESDM

Permendag No. 97/2015 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen

Instrumen Lartas: IP, IT, SPI dan Rekomendasi dari Kemenperin



Pasir Pipa Gulung Untuk Air Semen Seng Tali Pancing

ALAS KAKI

Sepatu Boot


19

TERIMA KASIH

20

KEBIJAKAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS INDONESIA - MALAYSIA

Recommend Documents