HAMBATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS ANTARA MASYARAKAT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT TIMOR LESTE

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (1): 1-15 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013

HAMBATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS ANTARA MASYARAKAT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT TIMOR LESTE Study kasus transaksi perdagangan lintas batas di pasar Motaain Nusa Tenggara Timur (NTT) SULIS ENDAH WULANDARI1 07.020452.04

Abstract: This study aims to determine the extent of the benefits that are Motaain market presence in the border region NTT and East Timor. This type of research is descriptive research that is used to describe the study of a phenomenon with some considerations which have been obtained and put more pressure on data collection and analysis of data is written. The data presented in this study is a secondary data is data obtained from several literature (Library research) that are relevant to the discussion are presented in writing through the study (books, journals, newspapers, and internet media). In this study, the authors collected data obtained some literature such as books, journals, newspapers, via the internet and related research that the author wrote.The results showed that the presence of market Motaain residing in the border region and Belu NTT (Batugade) Timor Leste beperan very important. Apart from being a trading market is the place to meet people of Timor Leste and NTT residents who still have a family tree. Pendahuluan Sejak terjadinya referendum pada wilayah bekas Provinsi Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999, yang mana pada saat jajak pendapat tersebut rakyat Timor Timur dihadapkan pada dua pilihan yakni merdeka atau integrasi, bukan hanya dua pilihan tersebut yang harus dihadapi oleh rakyat Timor Timur pada saat itu akan tetapi rakyat juga terbagi menjadi dua kelompok yaitu pro kemerdekaan dan pro Indonesia, yang mana kemudian dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan, sejak saat itulah bekas Provinsi Timor Timur itu menjadi sebuah negara baru. Dengan terbentuknya Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), maka secara langsung Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang berbatasan darat dengan negara tersebut. sehingga pengaturan kawasan perbatasan merupakan hal yang perlu segera dilaksanakan guna peningkatan kapasitas daya saing kawasan perbatasan karena terkait dengan nilai strategis yang merupakan barometer bagi potret keberhasilan pembangunan 1

.Mahasiswi Program studi Ilmu Hubungan Internasional,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Mulawarman (Sulis Endah [email protected],2013)

Hambatan Perdagangan Lintas Batas Indonesia dan Timor Leste (Sulis Endah W)

nasional. Hal tersebut ditunjukan antara lain oleh karakteristik kegiatan yang berlangsung di kawasan perbatasan. Berdasarkan Tap MPR No.V/MPR 1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur. Indonesia telah mengakui hasil pelaksanaan pengakuan pendapat yang diselenggarakan oleh PBB di Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Sejalan dengan hal itu hubungan bilateral kedua negara telah terjalin sejak berdirinya negara itu, yang ditandai kedatangan presiden dari msing-masing negara pada masa tersebut yaitu Megawati Soekarnopuutri (Indonesia) dan Presiden Xanana Gusmao (Timor Leste) pada upacara kemerdekaan Timor Leste yang disebut (The Restoration of Independence) pada tanggal 20 mei 2002, dan disana pemerintah kedua negara tersebut menandatangani dua persetujuan yang menandai adanya kerjasama yang lebih erat, yaitu : 1. Membuat pernyataan resmi mengenai kerjasama hubungan diplomatik antara Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) dengan Republik Demokrat Timor Leste (RDTL). 2. Mengadakan perjanjian dengan pemerintah Timor Leste mengenai pembentukan komisi keerjasama bilateral antara kedua negara. (www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/04/09/brk/2005040906.id,htm) Dalam upaya meningkatkan interaksi masyarakat kedua negara dalam bidang ekonomi khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan, kedua negara telah menandatangani tentang persetujuan pelintas batas tradisional dan pengaturan pasar bersama (Arragement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Democratic Republic of Timor Leste on traditional border Crossing and regulated markets) di jakarta pada 13 juni 2003. Kawasan perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yang dibentuk dengan Undang-undang maka dari itu penataan, pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Perbatasan suatu wilayah merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah daerah, dimana perbatasan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktifitas kepemerintahan. Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Kepulauan (Archipelagic Province) kawasan perbatasan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena kondisi tersebut akan mendukung kedaulatan suatu wilayahKesadaran akan adanya perbedaan persepsi kawasan perbatasan antar daerah telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan kawasan perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem-sistemnya yang akan menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal disuatu wilayah dan bahkan pula dengan wilayah tetangganya.( Hariyadi 2007)

2


Berdasarkan pada kondisi dan permasalahan kawasan perbatasan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan di perbatasan pada bidang perekonomian kerakyatan yang diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan nilai lebih pada potensi dan sumber daya ekonomi yang ada di dalam kawasan perbatasan. Salah satu dari isi kebijakan tersebut adalah Pengaktifan pasar perbatasan yang dilengkapi dengan prosedur yang tegas tentang pengelolaan lalu lintas barang dan jasa dengan pengaturan porsi pelayanan yang tegas antara pedagang pasar perbatasan dengan pedagang antar negara. Dan hal tersebut merupakan prioritas utama dalam peningkatan ekonomi kemasyarakatan pada wilayah perbatasan salah satunya adalah melalui jalur perdagangan. .(SusastroHadi,2006). Motaain adalah pasar tradisional yang juga pasar perbatasan yang terdapat di kecamatan Atambua kabupaten belu NTT, yang mana pasar tersebut dijadikan perdagangan lintas batas antar masyarakat Indonesia dengan Timor Leste, dengan diberlakukannya perdagangan lintas batas di Motaain ini diharapkan agar masyarakat yang ada di wilayah-wilayah perbatasan yang ada di kabupaten Belu bisa dimudahkan dalam aktivitas ekonomi, lebih mudah memperoleh bahan kebutuhan sehari-hari, meningkatkan sektor perdagangan di wilayah perbatasan dan untuk menjaga hubungan silaturahmi antara kedua negara. Pasar Motaain merupakan pasar perbatasan masyarakat Belu Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan distrik Batu Gede Timor Leste, yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat perbatasan untuk melakukan transaksi perdagangan lintas batas antara masyarakat indonesia dengan masyarakat Timor Leste, karena dianalisir pengelolaan perdagangan sangat cocok diterapkan wilayah perbatasan tersebut. (Budiyono suko 1995). Ramainya pasar di perbatasan sangat menarik para pedagang untuk berjualan, para pedagang dari luar daerahpun berdatangan untuk memanfaatkan keberadaan pasar di perbatasan ini, walaupun dengan sarana yang sangat terbatas waktu itu karena belum adanya bangunan pasar yang permanent. Pasar Motaain berlokasi di sebrang jembatan terletak di wilayah Indonesia, yang mana jembatan tersebut merupakan garis batas antara Indonesia dan Timor Leste. Pasar Motaain ini tidak setiap hari buka, hanya hari-hari tertentu saja dalam satu minggu yaitu pada hari selasa, kamis dan sabtu saja. Ramainya permintaan pasar membuat para pedagang juga memerlukan modal yang cukup besar pula untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Oleh karena itu sebagian besar pedagang yang memiliki modal besar berasal dari luar daerah seperti dari jawa, Sumatra dan sulawesi ada juga yang datang dari flores sebagian, dan menetap di Atambua, karena tidak adanya modal yang cukup dan pengalaman dagang yang masih minim pedagang yang merupakan penduduk setempat umumnnya hanya menjual hasil kebun seperti sayur-sayuran, singkong, ubi, pinang, sirih dan lain-lain. (http//www.dpr.go.id.pengelolaan-perbatasan antara Indonesia-Timor Leste-dalam kebijakan-public.2008.pdf persepektif-kebijakan-public.2008)

3


LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL 1.Konsep Kepentingan Nasional Perdagangan internasional ataupun perdagangan antar negara merupakan bagaian dari kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional juga merupakan bagian dari politik luar negri, dan setiap negara memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, dengan melakukan suatu perdagangan internasional diharapkan dapat memperbaiki dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat khususnya masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Menurut Hans J.Morgenthau didalam "The Concept of Interest defined in Terms of power", Konsep Kepentingan Nasional (Interest) yang didefiniskan dalam istilah "power" menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau "reason" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami.( Antonius sitepu) Untuk Indonesia sendiri kepentingan nasional merupakan suatu polituk Indonesia yang memiliki tujuan-tujuan dari negara. Dan dalam kerya tulis ini konsep kepentingan nasional berhubungan dalam peningkatkan perekonomian diperbatasan Belu Nusa Tenggara Timur. Kepentingan nasional memberikan ukuran konsistensi yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Suatu negara yang sadar memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam situasi yang berubah cepat, akan lebih cenderung untuk memperhatikan keseimbangannya dan melanjutkan usaha ke arah tujuannya dari pada mengubah kepentingannya dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru pembentukan kepentingan nasional adalah langkah pertama, meskipun masih abstrak sifat konsepnya dalam merumuskan politik luar negeri.( Nasution Dahlan) Sebelum konsep dipakai sebagai tuntutan tindakan, sang negarawan harus menghadapi suatu masalah klasik, yaitu menyesuaikan tujuan dengan sarana yang ada. Tujuan tindakan negara dalam politik internasional, yaitu kepentingan nasional dan tujuan nasional yang bersumber dari padanya. Sebelum kebijakan dapat disusun, negarawan haruslah memahami dan menyesuaikan fakta-fakta permasalahannya dengan sistem konseptual yang dibentuk oleh kumpulan tujuan tadi dengan sarana yang ada padanya. 2. Teory Pendekatan Kebutuhan Pokok dan Kesejahteraan Masyarakat. Bagi masyarakat perbatasan sangat rentan terhadap masalah-masalah sosial khususnya bagi negara kita yang tergolong sebagai negara berkembang, system pembangunan dan pemerintahan yang belum merata semakin memperjelas ketidak seimbangan antara masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan ataupun masyarakat perbatasan. Di Nusa Tenggara Timur masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari bias kota atau tidak meratanya pembangunan di Indonesia ini. Seperti tingkat pendidikan yang masih rendah, minimya tingkat kesehatan dan masalah gizi masyarakat yang masih harus diperhatikan di kawasan perbatasan. Masyarakat setempat belum dapat memanfaatkan peluang pasar global dan pasar regional secara optimal, dan aksesibiltas menuju kawasan perbatasan relatif masih kurang memadai.

4


Sejalan dengan hal diatas Bung Hatta tahun 1959 dalam pidatonya di Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) juga telah menegaskan perlunya pemenuhan kebutuhan pokok untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya Gunnar myirdal telah menegaskan: "Agar sasaran pembngunan yang berupa realisasi potensi kepribadian manusia dapat tercapai, maka syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia harus lebih dahulu terpenuhi. ( Budiman, A, 1995) Selanjutnya pada tahun 1976, dalam konferensi internasional labor Organization (ILO) di ganeva yang dikenal dengan (the world employmentConference), ide kebutuhan pokok tadi muncul kembali sebagai pokok bahasan yang mendapatkan perhatian luas. Dalam konferensi ILO tersebut berkesimpulan bahwa: 1.Konsep Kebutuhan Pokok Mencakup 2 (dua) hal yaitu: a.Konsumsi minimum untuk keluarga, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. b.Pelayanan negara untuk komunitas pada umumnya, seperti sumber air bersih, transportasi, listrik dan yang lainya. 1. Konsep kebutuhan pokok merupakan konsep yang country specific dalam arti bahwa ukuran-ukuran kebutuhan pokok antara negara yang satu dengan negara yang lainya tidaklah sama. 2. Konsep kebutuhan pokok adalah konsep yang dinamis. Artinya, ukuran suatu kebutuhan pokok dalam suatu negara pun bisa berbeda antara periode yang satu dengan periode yang lainya. 3. Kebutuhan pokok tidak boleh diartikan sekedar pemenuhan kebutuhan subsistansi atau kebutuhan minimum untuk hidup. Ia harus di tempatkan pada konteks kemerdekaan sosial, martabat individual dan masyarakat, serta tujuan mereka untuk merencanakan tujuan hidupnya tanpa hambatan. 4. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok tersebut perlu adanya dorongan partisipasi masyarakat. 5. Untuk memenuhi kebutuhan pokok juga perlu didorong pertumbuhan ekonomi sosial.( Konfrensi ILO, 1976) Kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial dalam arti luas adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya untuk diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.(Marbun 2003 Hal.44) Kesejahteraan sosial dalam arti sempit atau spesifik sesuai dengan kondisi aktual masyarakat Indonesia adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan untuk bisa hidup.(Suryadi Sumodiningrat,1996)

5


Namun sejauh ini ketiga sasaran utama dari pendekatan kebutuhan pokok tersebut belum dikatakan berhasil, walaupun tidak berarti juga telah gagal. Sindrom bias perkotaan yang telah disinggung diatas, masih merupakan masalah yang sulit untuk di hindari. Kemiskinan, kelaparan dan pengangguran masih tercatat sebagai isu pokok di negara-negara berkembang, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan. Di Indonesia masalah bias perkotaan meluas dalam artian terjadinya kesenjangan tidak hanya antar kota dan desa tetapi antara pembangunan Indonesia barat, tengah dan timur, khususnya di daerah-daerah perbatasan. Hal ini dapat disimak dengan baru di keluarkanya Inpres No.7 tahun 2002 yang berlaku efektif per januari 2003 berisi tentang kebijakan strategis realisasi pembangunan SDM di Kawasan Timur Indonesia (KTI).( Todaro,1990) 3.Teori Perdagangan Internasional Selanjutnya dalam teori ini juga dinyatakan tentang pentingnya spesialisasi produksi setiap negara berdasarkan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Bagi negara-negara barkembang yang memiliki tanah subur sebaiknya melakukan spesialisasi dalam produksi pertanian yang bersifat unggulan. Oleh karena itu dengan adanya spesialisasii unggulan komuditi bagi daerah tertentu, akan terjadi perdagangan internasional yang saling menguntungkan kedua kelompok. Negaranegara pertanian dapat membeli barang-barang industri dengan harga yang lebih murah, begitupula dengan negara-negara industri dapat membeli hasil pertanian dengan harga yang lebih murah juga dibandingkan dengan memproduksi sendiri. Teori ini juga yang dapat menjadi landasan atas pentingnya perdagangan bebas. Selanjutnya, todaro menegaskan pentingya setiap negara untuk melebur dalam perdagangan internasional atas prinsip keunggulan komparatif, karena pada dasarnya setiap negara adalah saling bergantung antara yang satu dengan yang lainya, dan akan saling menguntungkan apabila setiap negara saling mengisi kelemahan atau kekurangan yang ada.( Todaro,1990 hal 24) Namun demikian, dalam perkembanganya hubungan saling ketergantungan tersebut membawa hasil yang berbeda. Namun industri semakin maju, sedangkan negara berkembang semakin tertinggal. Dalam perdagangan internasional, negara maju lebih beruntung dibandingkan negara berkembang. negara maju dengan kecanggihan teknologi industrinya dapat memproduksi barang-barang yang secara langsung atau tidak langsung menggeser permintaan atas barang-barang komuditas pertanian seperti terciptanya barang-barang sintetis. Sehingga sekenario spesialisasi sebagaimana tujuan dari teori pembagian kerja secara internasional dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian perdagangan internasional juga memberikan manfaat bagi pembangunan. Semua dasar ekonomi perdagangan internasional didasarkan pada kenyataan bahwa negara memang berbeda-beda, baik dalam persediaan sumberdayanya, kelembagaan ekonomi, sosial maupun kemampuanya untuk tumbuh dan berkembang. Kartasasmita menjelaskan perihal perekonomian rakyat, mengemukakan bahwa ekonomi rakyat diartikan sebagai ekonomi usaha kecil,

6


masih lemah dan kurang tangguh untuk menghadapi dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang terbuka.( Kartasasmita,G, 1996.) Sedangkan Mubyarto mengemukakan bahwa: "Ekonomi rakyat adalah bagian besar dari cara-cara rakyat bergumul dan bertahan untuk menjaga kelangsungan hidupnya:di pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, dalam industri-industri kecil dan kerajinan, serta dalam perdagangan ataupun kegiatan "swadaya" lainya baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Ekonomi rakyat bersifat sub system (tradisional), dengan modal utama tenaga kerja keluarga dan modal serta teknologi seadanya". ( Mubyarto,1999, hal 66) Jadi dengan melihat konsep ekonomi diatas, maka yang dimaksud adalah usaha yang dilakuan oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomianya dalam skala kecil, modal terbatas penggunaan teknologi sederhana, tenaga kerja maih menggunakan keluarga serta tidak adanya jaminan keberlanjutan usaha. Sedangkan usaha membangun perekonomian rakyat selalu diupayakan oleh pemerintah, dimana pemerintah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat, harus ada keperpihakan terhadap masyarakat kecil. METODE PENELITIAN Dalam tulisan ini penulis Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif, dimana penulis menggambarkan fenomena yang terjadi pada hal ini " Hambatan Perdagangan Lintas Batas Antara Masyarakat Indonesia Dengan Masyarakat Timor Leste" studi kasus transaksi perdagangan lintas batas di pasar Motaain NTT. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini yakni jenis data sekunder dimana penulis melakukan telaah pustaka. Teknik pengmpulan data yang dilakukan oleh penulis ini yakni Library Research atau telaah pustaka, yakni dengan mengumpulkan data–data serta informasi dari berbagai literature. Seperti artikel, buku–buku, majalah ,via internet, surat kabar dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas. HASIL PENELITIAN A. Faktor-faktor yang pendorong terjainya perdagangan Lintas batas Alasan yang melatarbelakangi terjadinya pasar di perbatasan ini tentunya sangat beragam, baik bagi masyarakat di perbatasan Indonesia maupun bagi pihak Timor Leste, dan beberapa faktor yang mendasari terjadinya mobilitas penduduk atau perdagangan lintas batas di Belu NTT yaitu: 1.Keberadaan Pasar perbatasan Motaain ini memberi meanfaat bagi masyarakat perbatasan tidak saja bagi masyarakat Timor Leste tetapi juga masyarakat Belu. Keuntungan bagi pedagang sudah pasti, karena mereka berdagang dalam tujuan mencari keuntungan. bahan-bahan kebutuhan pokok maupun sekunder yang mana barang-barang ini sangat mereka butuhkan dalam lehidupan sehari-hari 2.Sementara itu alasan kedua terjadinya perdagangan ini karena masyarakat Timor Leste ingin mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari, baik

7


3.Dan yang ketiga karena wilayah pasar perbatasan ini merupakan wilayah perbatasan negara terdekat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan yang lain. 4.Selain itu juga harga bahan-bahan pokok yang dijual di pasar perbatasan NTT relatif lebih murah. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor masyarakat perbatasan Timor Leste lebih memilih untuk berbelanja di wilayah Indonesia. 5.Selain itu juga antara penduduk Belu NTT dan penduduk Timor Leste masih adanya hubungan kekeluargaan. Karena secara genealogis mereka masih satu rumpun dan tidak sedikit masyarakat perbatasan ini yang bersaudara namun terpisah oleh kedaulatan negara pasca berpisahnya Timor Leste dari wilayah Indonesia. 6.Oleh karena itu hubungan kekerabatan dan keinginan untuk saling mengunjungi tidak mungkin bisa dihentikan. Alasan yang keberadaan pasar ini yaitu karena ingin diciptakanya hubungan silaturahmi yang baik antara dua negara tetangga ini. B.Faktor yang menghambat berlangsungnya perdagangan lintas batas Kegiatan perdagangan lintas batas yang khususnya terjadi di Motaain kabupaten Belu NTT ini sudah berlangsung sejak awal pertama kalinya RDTL berdaulat menjadi suatu negara yaitu tahun 2000, melihat kondisi pasar yang ramai dan membawa banyak manfaat baik bagi masyarakat setempat maupun bagi daerah wilayah NTT pemerintah mengeluarkan kebijakan akan membangunkan suatu pasar yang lebih layak untuk masyarakat berdagang serta melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah Timor Leste perihal pelaksanaan pasar di perbatasan tersebut, namun pada akhir-akhir tahun 2003 pasar yang sudah hampir sempurna pembangunannya ini bahkan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dikarenakan adanya berbagai kendala, diantaranya : 1. Belum siapnya dari pihak pemerintah Timor Leste dalam menerbitkan Pas lintas batas. Sehingga hasil pembicaraan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Timor Leste pada 11 Juni 2003 mengenai kerjasama perdagangan lintas batas (cross border trade) dan dalam menerbitkan Pas di pasar di perbatasan Belu NTT tersebut belum bisa dilaksanakan.Kemudian dari segi keamanan, yaitu bermula ketika terjadi penembakan di sungai malibaka pada tahun 2003. Tiga WNI yang sedang berada di tepi sungai ditembak oleh polisi RDTL yang sedang patroli di sekitar sungai. Kejadian tersebut sempat membuat kegiatan perdagangan di semua pasar perbatsan seperti, Turis kain, Motamasin dan Motaaiin ini menjadi terhenti, dan hal tersebut menjadi suatu ancaman keamanan ataupun rasa takut bagi masyarakat perbatasan yang ingin melintasi batas wilayah. .Masih maraknya perdagangan ilegal baik dari NTT ke Timor Leste ataupun sebaliknya yang beroprasi melalui jalan-jalan kecil atau yang tersembunyi di perbatasan NTT dan Timor Leste, sehingga mengurangi intensitas masyarakat perbatasan, khususnya bagi masyarakat perbatasan Timor Leste yang ingin melakukan transaksi perdagangan di pasar perbatasan NTT. 4.Selain itu kondisi jalan yang buruk menuju wilayah perbatasan juga menjadi kendala untuk sampai di pasar tersebut.

8


5.Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai kebijakan di bidang Perdagangan Lintas Negara atau Ekspor dan Impor, hal ini dikarenakan minimnya tingkat pendidikan di wilayah kabupaten Belu dan ini juga yang menandakan masih belum meratanya sistem pemerintahan di negara kita ini terutama diwilayah pedalaman yang lokasinya sulit dijangkau dan jauh dari pada pemerintah kota. 6.Bantuan paket teknologi bagi industri kecil atau menengah kebawah belum dimanfaatkan secara optimal. 7.Pasar perbatasan belum dimanfaatkan secara optimal. 8.Kawasan perbatasan NTT sebagai jalur perdagangan ekspor ke Republik Demokratik Timor Leste cenderung menurun. C. Peran Pasar bagi Masyarakat Perbatasan Bagi Indonesia permasalahan perbatasan akan berkenaan dengan kedaulatan (sovereignty), hak berdaulat (sovereign right), atau hak pengelolaan dan pemanfaatan atas sumber kekayaan alam yang ada. Oleh karenanya persoalan batas wilayah sangat penting untuk diperhatikan dan harus menjadi bagian integral dari pembangunan nasional karena merupakan hal yang sensitif dan rentan konflik antar kepentingan. permasalahan perbatasan ini, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan prinsip otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007, serta aturan pelaksanaan dari UU No. 43 Tahun 2008 dalam mengelola kawasan perbatasan sebagai salah satu persoalan bangsa yang belum tuntas hingga saat ini. Dengan melihat realita kondisi wilayah di perbatasan Indonesia, khususnya di perbatasan Provinsi NTT dimana saat ini secara ekonomi masyarakatnya masih jauh tertinggal karena minimnya sarana kesehatan, pendidikan, jaringan komunikasi, juga informasi serta lemahnya pemberdayaan ekonomi kawasan perbatasan sehingga secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah dan masih terisolasi dari arus transportasi dan informasi. Hal tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat, wilayah perbatasan darat NTT (RI) dengan Timor Leste mempunyai peranan penting. Di samping itu sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang notabenenya masih baru tentunya akan sangat ironis apabila mereka lebih sejahtera dan lebih maju pembangunannya dari pada kita yang telah merdeka lebih dari setengah abad lalu. Hal ini patut diwaspadai akan berdampak pada rasa nasionalisme masyarakat dan ketahanan nasional di kawasan perbatasan NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan hal tersebut bisa mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. C.Pengaruh Perdagangan Lintas Batas bagi Masayarakat perbatasan. Bagi Indonesia permasalahan perbatasan akan berkenaan dengan kedaulatan (sovereignty), hak berdaulat (sovereign right), atau hak pengelolaan dan

9


pemanfaatan atas sumber kekayaan alam yang ada. Oleh karenanya persoalan batas wilayah sangat penting untuk diperhatikan dan harus menjadi bagian integral dari pembangunan nasional karena merupakan hal yang sensitif dan rentan konflik antar kepentingan komunikasi dan informasi serta lemahnya pemberdayaan ekonomi kawasan perbatasan sehingga secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah dan masih terisolasi dari arus transportasi dan informasi. Hal tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat, wilayah perbatasan darat NTT (RI) dengan Timor Leste mempunyai peranan penting. Di samping itu sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang notabene masih baru tentunya akan sangat ironis apabila mereka lebih sejahtera dan lebih maju pembangunannya dari pada kita yang telah merdeka lebih dari setengah abad lalu. Hal ini patut diwaspadai akan berdampak pada rasa nasionalisme masyarakat dan ketahanan nasional di kawasan perbatasan NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan hal tersebut bisa mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Secara politis, dengan menghidupkan kembali sejumlah sentra ekonomi termasuk pasar di wilayah perbatasan, akan memberikan nilai positif terhadap kedua negara untuk lebih mempererat hubungan bilateral, sehingga memudahkan diplomasi politik antardua negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara. Jika hubungan diplomatik baik, maka semua hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dua negara akan lebih mudah dikomunikasikan. Dari aspek keamanan, katanya, tidak ada masalah karena di wilayah perbatasan telah dijaga oleh masing-masing petugas keamanan dua negara sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi, kata dia, masyarakat kedua negara adalah masih satu rumpun bahkan masih terikat persaudaraan sehingga akan dijamin aman. Jika pasar ini dibuka kembali sebenanya memberikan banyak manfaat bagi penduduk diperbatasan kebutuhan pokok lebih terpenuhi, dapat memperbaiki perekonomian penduduk perbatasan dan tentunya hubungan baik anatara kedua negara semakin terjaga. Masyarakat di kawasan perbatasan perlu dijadikan kelompok pemberdayaan sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah itu untuk secara perlahan agar dapat meningkatkan kesejahterannya. Mengapa rakyat di perbatasan kondisi ekonominya dari waktu ke waktu tetap seperti itu, karena tidak ada contoh, Mereka mau mencontohi siapa yang hidupnya sama dengan mereka, jika tidak digerakkan oleh komponen masyarakat yang patut memberikan dukungan dan dorongan menerapkan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Kesimpulan Untuk Wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur ini, indonesia harus bisa mengambil keuntungan dengan berdirinya RDTL ini. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus selalu bekerjasama untuk menciptakan suatu

10


perbatasan yang aman, damai dan sejahtera. Pemerintah harus lebih perhatian terhadap masyarakat perbatasan dalam segala bidang baik keamanan, sosial, pendidikan, kesehatan dan perekonomianya. Dengan menghidupkan kembali keberadaan perdagangan lintas batas tentunya dapat memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat diperbatasan. Tentunya dengan didukung oleh bangunan yang lebih layak, para pedagang dari luar daerah yang mana pedagangpedagang ini selain meramaikan kondisi pasar para pedagang ini bisa menjadi contoh untuk masyarakat perbatasan dalam melakukan perdagangan yang baik dan benar.

Saran Untuk pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste perlunya melakukan negoisasi untuk membicarakan kembali persoalan pasar diperbatasan ini. Perlu diketahui sesungguhnya dengan adanya perdagangan lintas batas ini memberi manfaat bagi keduabelah pihak negara. Khususnya untuk pemerintah daerah NTT agar lebih memberdayakan masyarakatnya selain di bidang pertanian, peternakan tetapi juga perdagangan, bukan hanya penduduk kota saja melainkan juga penduduk yang berada di pedesaan juga perbatasan agar tecipta suatu masyarakat yang berpotensi di bidangnaya sehingga dapat menciptakan suatu daerah yang sejahtera. Referensi Media Buku : Budiyono, suko (ed) 1995, mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Timor Timur. Jakarta PPT- LIPI Todaro P. Michael, 1990 Pembangunan Ekonomi Dunia ke Tiga. Jilid 2 dan 3 Erlangga Jakarta, Halaman 15. Hugo, Graeme, 1982.”Circular Migration in Indonesia” dalam population and Development review 8 (1) Hal 59-83 Hill, Hal 2006. “Kebujakan perdagangan Dan perniagaan” dalam Hill dan joa mariano sindalha (eds) Menbangun Negara Baru Timor Larosa’e. Jakarta : asksara kurnia.Hal 106 -12 Susastro, Hadi, 2006. “Hubungan Ekonomi Dengan Indonesia” dalam Hal Hill dan Joao Mariano Saldanha. (eds) Membangun Negara Baru Timor Larosa’e. Jakarta :asksara kurnia Hal.126-144

11


Aswatini dan Eniarti Djohan, 1999. Mobilita Penduduk dan Pembangunan Perbatasan Kalimantan Timur : konsep dan strategi alternative pembangunan. Jakarta PPT-LIPI Tallo, Piet. (2005). Memahami Dengan Hati Dalam Membangun Nusa Tenggara Timur, Abstraksi Pemikiran Piet Alexander Tallo, Jakarta: Bentara;

Thomas W. Robinson,"National Interest" dalam james N.Rosenau,(ed) International Pilitics and foreign policy:A Reader in Research and Theory, Secon Edition, New York Hans J Morgenthau, Politic Among Nations, terjemahan A.M.Fatwan, Politik Antar Bangsa, yayasan obor Indonesia, Jakarta Gunnar Mirdal,Asian Drama(1968) dalam Hattne (2001) dalam mohtar Mas'oed," Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan" Pustaka utama, Jakarta Wuryandari, Ganewati dan Nusabakti, Ikrar (1998) "kendala yang dihadapi politik luar negri indonesia" di Inayanti Sofi, Ratna (ed) Peluang dan kendala politik luar negri, RI.Jakarta:ppw Media Elektronik: “Marty Natalegawa kunjungi timor Leste bahas lintas batas”. Dalam http://Nasional.tvonenews.tv/berita/view/marty_natalegawa_kunjungi timor leste_bahas_lintas batas_tvone. (di unduh pada tanggal 5 januari 2012)6 “Pasar Perbatasan Masih Fokus Sembako” Dalam http://Atambua-Atapupu.kota Dolar.di NTT.httm “Pemerintah Revitalisasi Pasar di perbatasan NTT-Timor Leste”. Dalam www/http: pemprov NTT.kunjungi.Daerah perbatasan RI-RDTL. (di unduh pada Tanggal 10 januari 2012) “Mendag Hari ini Kunjungi Pasar Motaain di Belu”. Dalam www.depdagri.go.id/media (diunduh pada tanggal 20 februari 2012) “Kemiskinan dan Pengangguran Mengakar di perbatasan”. Dalam www//http:infopublik.kominfo.go.id "Perbatasan Negara Sebagai Teras dapan bangsa", terdapat pada: http//www. dpr. go. id. pengelolaan-perbatasan Indonesia-TimorLese-dalam kebijakanpublic.2008.pdf persepektif-kebijakan-public.2008.pdf

12

HAMBATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS ANTARA MASYARAKAT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT TIMOR LESTE

Recommend Documents