SURVEI INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PILAR BATAS NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE
3.1 Sejarah Delineasi Perbatasan Timor Sejarah delineasi perbatasan Timor Barat dan Timor Timur diawali dari perebutan wilayah antara Portugis dan Belanda dalam memperebutkan dominasi perdagangan kayu cendana di Pulau Timor yang berlangsung mulai 1701 hingga tahun 1755. Pada tahun 1755 terbentuk kesepakatan “Contract of Paravinici“ antara Belanda dan Portugis yang membagi Pulau Timor menjadi dua bagian yaitu bagian Barat yang berpusat di Kupang menjadi milik Belanda dan bagian Timur yang berpusat di Dili menjadi milik Portugis. Perundingan lanjutan tahun 1846, Portugis menukarkan wilayah Flores yang sebelumnya dikuasai Portugis dengan sebuah enclave di pantai utara yang kini dikenal sebagai daerah Oecusse dan dua pulau kecil dilepas pantai utara yaitu Atauro dan Jaco.Sejak saat itu, Flores dikuasai oleh Belanda dan Oecusse menjadi milik Portugis. Pada 1 Oktober 1904 sebuah konvensi bernama “A Convention for The Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Islands of Timor “ ditandatangani oleh kedua belah pihak di Den Haag, yang kemudian dilanjutkan proses ratifikasi secara serentak oleh pihak Portugis dan Belanda pada tanggal 29 Agustus 1908. Konvensi ini dianggap sebagai perjanjian yang legal dan telah menyelesaikan berbagai masalah perbatasan antara Belanda dan Portugis, khususnya di Pulau Timor. Beberapa tahun kemudian beberapa daerah yang tidak sempat di survei (termasuk daerah Oecusse), masih dibicarakan oleh tim yang dibentuk Belanda dan Portugis. Pada tahun 1909, komisi perbatasan yang dibentuk oleh pemerintah Belanda dan Portugis gagal mencapai kesepakatan dalam menentukan tapal batas 22
di wilayah Oecusse (termasuk daerah sungai Noel Meto).Kegagalan ini membawa Belanda dan Portugis ke Peradilan Internasional.Pada tanggal 3 April 1913 Belanda dan portugis menandatangani konvensi berisi tentang kesepakatan yang membawa kasus sengketa perbatasan ke Permanent Court of Arbitration (pengadilan arbitrasi) di Paris.Dalam keputusannya pada 26 Juni 1914, pengadilan arbitrasi memutuskan memenangkan klaim Belanda atas daerahdaerah yang masih dipersengketakan. Ketika Timor Timur merupakan bagian dari Republik Indonesia (tahun 1976 – tahun 1999), perbatasan Timor Barat dan Timor Timor menjadi tidak relevan lagi. Masyarakat di sekitar wilayah perbatasan yang pada dasarnya memiliki keeratan hubungan sosial-budaya menjadi bebas untuk saling berhubungan dan melakukan transaksi ekonomi.Pembukaan perbatasan pada masa itu telah mengubah secara substansial aspek sosial-ekonomi masyarakat setempat. Pada tahun 1999, Timor Leste merdeka dan terlepas dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia.Masalah perbatasan menjadi hal yang penting untuk dibicarakan antara pemerintah Indonesia maupun Timor Leste.Langkah awal yang dilakukan adalah menyepakati kembali tapal batas yang pernah ada antara Timor Barat dan Timor Timur. Pada 2 Pebruari 2002, Menteri Luar Negeri RI Hasan
Wirayuda
dan
pimpinan
UNTAET,
Sergio
Vierra
de
Mello,
menandatangani kesepakatan untuk mengatur prinsip uti posideti juris, yaitu memakai Konvensi 1904 yang telah ditandatangani Portugis dan Belanda serta hasil keputusan Permanent Court of Arbitration 1914, sebagai dasar hukum yang mengatur perbatasan RI-RDTL. Indonesia dan Timor Leste telah menandatangani perjanjian sementara (provisional agreement) pada 8 April 2005 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Hasan Wirayuda dan Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Timor Leste, Ramos Horta. Perjanjian ini menyepakati 907 koordinat titik batas atau sekitar 96% dari total garis batas darat. Ada beberapa segmen di wilayah perbatasan yang masih mengganjal tercapainya kesepakatan 23
akhir (final agreement) antara kedua negara yang berpotensi untuk memicu konflik perbatasan antara kedua negara. Walaupun sudah tercapai kesepakatan, tetapi masih ada beberapa daerah dan segmen yang masih menjadi permasalahan. Adapun daerah-daerah dan segmen yang masih menjadi masalah antara lain [Laksamana TNI T.H. Soesetyo] : 1. Noel Besi, Pihak RI menginginkan Noel Besi sebagai batas wilayah sesuai toponimi, sedangkan RDTL mengiginkan sungai Nono Noemna berdasarkan azimuth kompas 30o 47’ NW kearah P. Batek. 2. Manusasi/Bijael Sunan, Pihak RI menginginkan garis batas dipindahkan ke arah utara sungai Miomafo ditarik dari pilar yang dibuat tahun 1966, menyusuri punggung bukit. 3. Dilumil/Memo, ada river island seluas + 58 hektar, pihak RI menginginkan batas berada di sebelah timur river island sedangkan RDTL di sebelah baratnya. 3.2 Penetapan dan Penegasan Garis Batas Darat Negara RI-RDTL Perbatasan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste disepakati pada tanggal 8 April 2005 di Dili. Saat itu, kedua belah pihak sepakat dengan 907 titik dari 5000 titik rencana koordinat sebagai batas kedaulatan masing-masing negara. Perbatasan Republik Indonesia dengan Timor Leste terbentang sekitar 270 kilometer.Sepanjang 152 kilometer garis perbatasan itu berada di bagian darat sisi timur membentang dari daerah Motaain sampai daerah Motamasin
antara
wilayah
kabupaten
Belu,
provinsi
Nusa
Tenggara
Timur.Sisanya yaitu 118 kilometer terbentang di wilayah Republik Indonesia yang berada di kawasan enclave (Oecusse). Peta perbatasan RI-RDTL tampak seperti gambar 3.1 sebagai berikut :
24
Gambar 3.1 Peta Batas Darat RI-RDTL (Bakosurtanal) Perbatasan Timor Leste dan Indonesia memang sedikit berbeda dengan tapal batas Indonesia dengan negara lainnya.Timor Leste memiliki wilayah negara yang berada di kawasan Republik Indonesia yang disebut enclave.Oecusse, wilayah Timor Leste yang berada di tengah kawasan Indonesia atau enclave, berbatasan dengan kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara (TTU).Timor Leste juga berbatasan dengan Kabupaten Belu, provinsi Nusa Tenggara Timur.Demarkasi pilar batas di mulai dari tahun 2005, dan pembangunannya dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini masih 103 pilar batas yang telah dibangun, yaitu 50 pilar dibangun pada tahun 2005 dan 53 pilar dibangun pada tahun 2009. Untuk survei penegasan batas, pelaksanaan di lapangan menggunakan survei terestris dan melalui sedikitnya enam tahapan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain [Majalah Surveyor, 2011]:
25
1. Reconnaisance, yaitu tahap pencarian batas di lapangan. 2. Clearing atau rintisan, yang merupakan tahap pembersihan jalur batas yang akan ditanami patok batas. Biasanya, ini dilakukan dengan cara membersihkan semak-semak atau menebang pohon. 3. Boundary markers planted, penanaman tugu atau patok batas. 4. Achymatric atau pengukuran situasi. Tahap keempat ini dilakukan untuk mendapatkan data situasi dengan mengukur arah dan jarak dari tugu ke arah depan dan belakang, juga arah samping kanan dan kiri maksimal 50 meter. 5. Demarcation atau pengukuran poligon. Tahap ini untuk mendapatkan data arah dan jarak antara dua patok batas dengan alat ukur elektronik untuk mendapatkan koordinat dan tinggi tugu batas. 6. Traverse-heigh plan dan field plan. Tahap ini untuk menggambarkan situasi daerah sepanjang batas yang memuat data tinggi dan letak patok batas dan situasi medan selebar 50 meter ke kiri dan 50 meter ke kanan. Dari survei penegasan batas wilayah negara ini akan dihasilkan peta kerja hasil plotting, penggambaran data pengukuran poligon (demarcation), dan pengukuran situasi sepanjang perbatasan. Selain itu, diterbitkan buku berisi daftar patok batas yang ditanam di sepanjang perbatasan. Biasanya, setelah survei penegasan batas, untuk menjaga keajekan garis batas wilayah negara, secara bertahap dilakukan survei pemetaan Investigation Refixation and Maintenance atau dikenal dengan survei IRM.Untuk perbatasan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste, survei IRM ini dilakukan sejak tahun 2010.Tujuan survei IRM adalah untuk melakukan penelitian ulang, pemeliharaan, perbaikan, dan perencanaan untuk penanaman kembali pilar-pilar batas yang rusak, tergeser atau bergeser, maupun pilar-pilar yang hilang.
26
3.3 Inventarisasi dan Identifikasi Pilar Batas Darat Negara RI-RDTL Dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan batas darat wilayah negara dan kawasan perbatasan secara umum, salah satu program strategis adalah pelaksanaaninventarisasi dan identifikasi pilar batas wilayah negara yang akan dilakukan di salah satu batas wilayah negara yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan inventarisasi dan identifikasi ini dapat dikatakan sebagai bagian dari kegiatan Investigation, Refixation, and Maintenance (IRM), namun tidak harus melibatkan kedua negara.Investigasi yang dilakukan hanya untuk mengetahui kondisi pilar tanda batas dan pemeliharaan pilar-pilar yang dilaksanakan oleh pihak RI saja, tanpa melibatkan pihak RDTL. Pada dasarnya, pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi pilar-pilar batasRI-RDTL hanya meliputi pemeriksaan pilar-pilar batas darat, yaitu : 1. Pemeriksaan, perbaikan, dan pemeliharaan pilar-pilar batas yang ada di lapangan dandokumentasi terhadap titik-titik yang diperiksa. 2. Pengambilan data terhadaptitik-titik pilar, berupa data posisi pilar dan data tracking jalur menggunakan alat GPS navigasi handheld. 3.3.1 Landasan Yuridis Dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi batas darat negara Republik Indonesia (RI) dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) didasarkan pada landasan yuridis sebagai berikut : 1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Pasal 3, Pasal 10, Pasal 15, dan Pasal 19); 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
27
4. Peraturan BNPP Nomor 1 Tentang Grand Desain Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3.3.2 Tujuan Survei Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa inventarisasi dan identifikasi merupakan bagian dari kegiatan Investigation, Refixation, and Maintenance (IRM).Survei ini dilaksanakan dalam rangka melakukan penelitian ulang, pemeliharaan, perbaikan, dan perencanaan untuk penanaman kembali pilar-pilar batas yang rusak, tergeser atau bergeser, maupun pilar-pilar yang hilang.Inventarisasi dan identifikasi pilar batas adalah langkah awal dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya akan dilakukan pengelolaan terhadap kawasan perbatasan dan pengembangan wilayah di sekitar perbatasan. 3.3.3 Metodologi Pelaksanaan Survei Metodologi pelaksanaan kegiatan yang digunakan pada survei ini adalah : 1. Persiapan. 2. Pengumpulan data awal. 3. Rapat teknis persiapan pelaksanaan. 4. Survei dan identifikasi awal 5. Pelaksanaan identifikasi dan pemeliharan pilar-pilar batas wilayah negara. 3.3.3.1 Persiapan Tahap persiapan merupakan pekerjaan awal yang perlu dilakukan sebelum pekerjaan utama dilaksanakan. Tahap persiapan dapat dirinci sebagai berikut:
28
1. Persiapan bahan yang diperlukan dalam kegiatan survei inventarisasi dan identifikasi pilar-pilar batas, bahan-bahan tersebut antara lain : •
Buku ukur.
•
Foto copy blanko kegiatan dan field plan.
•
Alat tulis dan kertas.
•
CD RW.
•
Kertas milimeter blok.
•
Obat-obatan.
•
Cat putih.
2. Persiapan personil dan perencanaan pembagian tugas meliputi pembuatan draft Surat Tugas Panitia dan Tim Kerja/Teknis yang meliputi : •
Tim survei batas RI-RDTL.
•
Panitia pelaksanaan dan fasilitasi survei.
3.3.3.2 Pengumpulan Data Awal Pengumpulan data awal meliputi data-data dari Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pertahanan, Mabes TNI, Bakosurtanal dan Dittop TNI-ADyang diperlukan dalam kegiatan. Data tersebut antara lain : 1. Peta batas wilayah RI-RDTL. 2. Deskripsi pilar batas yang dibangun pada tahun 2005. 3. Berbagai informasi spasial untuk mendukung informasi yang diperlukan. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan menugaskan staf BNPP ke kantor instansi yang terkait. 3.3.3.3 Rapat Teknis Persiapan Pelaksanaan Koordinasi teknis dengan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pertahanan, Mabes TNI, Bakosurtanal, Dittop TNI-AD, dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur melalui rapat dalam rangka
29
pembahasan inventarisasi dan identifikasi pilar batas RI-RDTL. Adapun materi yang dibahas dalam rapat tersebut adalah : •
Rencana pencapaian lokasi pilar batas.
•
Kondisi keamanan di wilayah perbatasan.
•
Keadaan medan/topografi.
•
Keadaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.
Hasil dari pertemuan ini berupa dokumen-dokumen survei dan identifikasi awal kondisi pilar-pilar batas wilayah negara. 3.3.3.4 Survei dan Identifikasi Awal Survei dan identifikasi awal dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian posisi atau lokasi rencana pemeliharaan pilar batas RI-RDTL. Kegiatan peninjauan lapangan dilakukan dengan memberangkatkan lima orang staf BNPP ke Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) hari. Beberapa hal yang yang harus disiapkan meliputi : 1. Peralatan yang akan digunakan pada survei dan identifikasi awal pilar batas darat. Peralatan tersebut adalah sebagai berikut : •
GPS navigasi (tipe handheld).
•
Kamera digital.
•
Peta kerja.
2. Data yang disiapkan, antara lain : •
Data koordinat yang direkam dalam GPS navigasi.
•
Gambaran umum lokasi rencana pemeliharaan pilar batas (letak wilayah: Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi).
•
Kenampakan yang menonjol di lokasi rencana pemeliharaan pilar batas.
•
Sketsa lokasi rencana pemeliharaan pilar batas. 30
•
Cara pencapaian ke lokasi rencana pemeliharaan pilar batas.
Tahapan pelaksananaan kegiatan survei dan identifikasi awal pilar-pilar batas wilayah RI-RDTL meliputi : 1. Koordinasi dengan Topdam Udayana dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Pengumpulan data pilar-pilar batas darat dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Pengecekan data point 1 s.d. 2 ke lapangan. Hasil dari kegiatan ini akan digunakan untuk menyempurnakan rencana kerja Surveiidentifikasi dan pemeliharaan pilar-pilar batas wilayah RI-RDTL. 3.3.3.5 Pelaksanaan Survei Personil pelaksanaaninventarisasi dan identifikasi pilar batas darat negara RIRDTL terdiri dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pertahanan, Mabes TNI, Bakosurtanal, Dittop TNI-ADdan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, ITB, dan pakar yang terkait. Pelaksanaan survei ini dilaksanakan setelah survei dan identifikasi awal, dan menggunakan panduan data dari hasil survei dan identifikasi awal. Struktur organisasi pelaksanaan survei untuk fasilitasi survei identifikasi sebagaimana yang telah dibuat oleh Badan Nasional Pengelola Perbataasan adalah sebagai berikut :
31
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat SPM
Pejabat Pembuat Komiten
Bendaharawan Pengeluaran Satker Gugus Kerja
Penanggung Jawab Kegiatan
Tim Penguji
Koordinator Kegiatan
Ketua Tim Survei IM RI-RDTL
Tim Survei Daerah
Tim Survei Pusat
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pelaksanaan Survei [BNPP, 2010] Inventarisasi pilar-pilar batas darat terkait dengan pengadaan terhadap data-data kewilayahan.Inventarisasi data-data tentang pilar-pilar batas dapat menjelaskan dan menunjukkan titik-titik tapal batas, serta area wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan inventarisasi pilar batas RIRDTL antara lain : 1. Persoalan-persoalan yang terkait dengan wilayah perbatasan, misalnya adalah pelanggaran wilayah, penyelundupan, perompakan, dan lain-lain. 2. Pemanfaatan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas. 3. Data ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan perbatasan. 4. Data pendukung lainnya. 32
Data-data yang terkait dengan hal-hal tersebut di atas berupa peta perbatasan, dan data sebaran titik-titik pilar batas yang dibangun pada tapal batas RI-RDTL, selain itu juga termasuk data-data jenis tugu dan jumlah tugu yang telah dibangun. Dari data-data ini, akan direncanakan survei identifikasi terhadap pilarpilar batas tersebut. Perencanaan ini terkait erat dengan strategi survei yang akan dilaksanakan, dan estimasi waktu survei yang dibutuhkan. Identifikasi pilar-pilar batas adalah melakukan pemeriksaan pilar-pilar batas dengan mendatangi secara langsung pilar-pilar batas di lapangan yang telah dibangun
sebanyak
103
pilar
sesuai
pada
data
yang
telah
didapat
sebelumnya.Rencana estimasi waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa semua pilar tersebut adalah 40 hari kerja. Dalam melaksanakan proses pemeriksaan pilar-pilar di lapangan, tim survei dibantu oleh tentara Satgas PamTas dan penduduk setempat sebagai pendamping. Adapun kegiatan-kegiatan dalam survei identifikasi pilar batas antara lain : 1. Perbaikan pilar batas hingga memenuhi ukuran dan bentuk semula. 2. Mengecat pilar batas sesuai dengan warna semula. 3. Pembersihan lokasi pilar hingga radius 20 meter. 4. Mengukur posisi titik pilar dengan GPS navigasi (tipe handheld). 5. Memotret pilar batas dari lima arah (utara, selatan, timur, barat, dan atas). 6. Pembuatan sketsa dan deskripsi pilar. Perbaikan pilar dilakukan jika ada kerusakan terhadap bentuk fisik pilar, misalkan jika ada kerusakan pada sisi pilar yang sumbing, atau bentuk fisik pilar yang tidak sesuai maka akan dilakukan perbaikan dengan menggunakan campuran semen dan pasir. Jika ada pilar yang rusak berat, misalkan hancur total, maka tidak dibenarkan untuk melakukan perbaikan atau membangun kembali pilar tersebut, karena akan mengubah posisi pilar tersebut. Jika ada pilar yang hancur total, maka pembangunan kembali harus diukur dan dibangun secara bersama oleh wakil dari kedua negara.
33
Setelah dilakukan perbaikan terhadap pilar, maka dilakukan pengecatan pilar sesuai dengan warna semula dan pembersihan terhadap pilar.Pembersihan lokasi pilar ditekankan untuk menjaga keapikan pilar dari semak-semak yang mengganggu visualisasi pilar. Pembersihan lokasi pilar dilakukan dengan cara membersihkan semak-semak yang tumbuh disekitar pilar dengan alat berupa sabit dan cangkul untuk membersihkan semak-semak hingga sampai ke akarnya. Pengukuran posisi dengan GPS navigasi handheld dilakukan untuk mendapatkan nilai posisi dan data tracking dari pilar-pilar yang telah didatangi.Nilai posisi ini tidak dapat digunakan sebagai posisi absolut pilar-pilar batas darat, karena ketelitian posisi dari GPS navigasi handheld sangat kecil. Pemotretan pilar batas dari lima arah (view) dilakukan sebelum dan sesudah perbaikan pilar, pengecatan ulang pilar, danpembersihan lokasi di sekitar pilar. Pemotretean pilar sebelum dan sesudah perbaikan pilar ini dimaksudkan untuk memberikan bukti bahwa pilar-pilar tersebut benar-benar telah diperbaiki, dibersihkan, dan dicat ulang. Pemotretan pilar disertai dengan nama/nomor pilar dan penanda arah yang tertulis pada papan berukuran 30x23 cm. Penulisan nama/nomor pilar dan penanda arah harus jelas agar tampak pada foto. Contoh foto pilar sebelum dan sesudah tampak pada gambar 3.3 dan 3.4berikut :
Gambar 3.3 Pilar T320003 (Sebelum) Gambar 3.4 Pilar T320003 (Sesudah) 34
Dalam kegiatan survei ini, ditemukan beberapa titik pilar yang hancur total.Menurut informasi dari TNI PamTas dan penduduk setempat bahwa pilar tersebut dihancurkan oleh manusia, hancur karena abrasi oleh aliran sungai, dan atau karena longsoran tanah.Untuk pilar yang hancur total, demarkasi dan pembangunan ulang harus diukur dan dilaksanakan secara bersama-sama antara kedua negara, dalam hal ini adalah negara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Contoh pilar yang hancur total dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut ini :
Gambar 3.5 Pilar Hancur Total Selain itu, terdapat beberapa pilar yang mempunyai spesifikasi bentuk bras tablet yang berbeda. Perbedaan bentuk bras tablet ini secara spesifik dibedakan dari kenampakan penanda batas. Pada penanda batas alami misalnya adalah sungai, pilar batas terdapat di sebelah kanan dan kiri sungai dengan bras tablet lambang bendera kedua negara terdapat pada salah satu sisi pilar saja, dan garis batas terletak di antara kedua pilar tersebut. Contoh pilar yang berada pada tepi sungai tampak pada gambar 3.6 sebagai berikut :
35
Gambar 3.6 Pilar Batas Pada Batas Alami (Sungai) Untuk pilar yang berada di daerah perbukitan, lambang bendera kedua negara berada pada sisi depan dan sisi belakang pilar. Garis batas pada daerah perbukitan adalah garis yang menghubungkan antar pilar-pilar tersebut.
Gambar 3.7 Pilar Batas Pada Punggungan Bukit
36
Deskripsi dan spesifikasi garis batas pada penanda batas alami dan daerah perbukitan dapat dilihat pada gambar 3.8 dan 3.9berikut :
Gambar 3.8 Garis Batas Pada Sungai
Gambar 3.9 Garis Batas Pada Daerah Perbukitan Pembuatan sketsa lapangan penting dilakukan, sketsa harus dibuat secara baik, jelas, memiliki orientasi arah, dan terdapat patokan lokasi secara khusus agar sketsa lokasi pilar mudah dimengerti dan mudah dibaca. Pembuatan sketsa dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi situasi daerah di sepanjang perbatasan yang memuat data tinggi dan letak patok batas dan situasi medan. 37
Sebagai contoh, ilustrasi sketsa lokasi pilar dapat dilihat pada gambar 3.10 sebagai berikut :
Gambar 3.10 Contoh Sketsa Titik T320003 Dari contoh sketsa dapat dilihat keterangan bahwa dari garis-garis konturnya, titik T320003 terletak di puncak bukit, dan cukup dekat dengan pos PamTas di desa Lookeu. Disamping pembuatan sketsa, juga dilakukan perekaman data tracking dengan menggunakan alat berupa GPS navigasi handheld.Rekaman data tracking dari GPS navigasi handheldini digunakan sebagai deskripsi akses jalan terdekat dari pos pengaman perbatasan untuk menuju ke lokasi pilar-pilar batas.Rekaman datatracking juga menunjukkan semua titik-titik yang telah disurvei dan dapat dijadikan sebagai laporan kegiatan pelaksanaan survei identifikasi. Contoh rekaman data tracking dapat dilihat pada gambar 3.11 sebagai berikut :
38
Gambar 3.11 Contoh Rekaman Data Tracking GPS 3.3.4 Hasil Survei Inventarisasi dan Identifikasi Pilar Batas RI-RDTL Hasil kegiatan survei inventarisasi dan identifikasi pilar-pilar batas RI-RDTL antara lain : 1. Koordinat pilar-pilar batas yang diukur dengan GPS navigasi handheld (Terlampir pada lampiran). 2. Foto dokumentasi pilar-pilar batas sebelum dan sesudah diperbaiki. 3. Deskripsi pilar batas. 4. Peta lokasi pilar batas. 5. Dokumen hasil inventarisasi data wilayah sekitar pilar batas. 6. Peta sebaran titik-titik pilar batas darat dari hasil tracking GPS navigasi handheld. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pilar-pilar batas RI-RDTL dihadapkan pada kondisi lapangan yang sulit karena wilayah batas negara terletak di kawasan terpencil dan kondisi geografis yang sulit dijangkau.Meskipun dengan berbagai
39
tantangan yang berat, batas wilayah negara tetap harus dipantau secara langsung demi menjaga dan memelihara keamanan perbatasan serta kedaulatan NKRI. 3.4 Pertimbangan-Pertimbangan Kegiatan Survei Identification, Refixation, and Maintenance (IRM) Kegiatan survei IRM hendaknya dilakukan secara rutin dan konsisten, tetapi mengingat besarnya dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan survei IRM, maka perlu adanya pertimbangan mengenai kondisi pilar-pilar batas yang mengharuskan dilaksanakannya survei IRM. Mengingat tujuan survei IRM adalah melakukan penelitian ulang, pemeliharaan, perbaikan, dan penanaman kembali pilar-pilar batas yang rusak, tergeser atau bergeser, maupun pilar-pilar yang hilang. Adapun pertimbangan-pertimbangan dilaksanakannya survei IRM antara lain : 1. Pertimbangan konstruksi pilar, ketahanan cat, dan lokasi pilar 2. Pertimbangan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang dapat menggeser posisi pilar, merusak pilar, dan menghancurkan pilar, seperti faktor alami/bencana alam dan faktor manusia. 3.4.1 Pertimbangan Konstruksi Pilar, Ketahanan Cat, dan Lokasi Pilar Faktor ini menjadi pertimbangan utama dilaksanakannya survei IRM.Ketahanan konstruksi pilar harusnya diperhitungkan pada saat pembuatan dan penanaman pilar.Model konstruksi beton pilar harus didesain sebaik mungkin agar mampu bertahan lama dan kuat.Kedalaman penanaman pilar juga harus direncanakan sebaik mungkin sehingga pilar tidak mudah roboh. Contoh desain konstruksi dan dimensi pilar dapat dilihat pada gambar 3.12 sebagai berikut :
40
Gambar 3.12 Contoh Desain Konstruksi dan Dimensi Pilar Disamping itu, ketahanan cat juga harus diperhitungkan.Ketahanan cat menjadi pertimbangan utama karena warna pilar harus tetap mencolok dan terlihat jelas, karena pilar digunakan sebagai batas yang harus terlihat dengan jelas dan secara deskriptif mudah dikenali sebagai pilar tanda batas darat antar negara.Pemilihan cat dengan ketahanan warna yang lebih lama adalah solusi untuk mengatasi cepat pudarnya warna pilar. Selain itu, faktor lokasi pilar juga menjadi pertimbangan yang utama.Rencana lokasi penanaman pilar harus memiliki akses dengan jalan yang baik, agar mudah dijangkau, mudah diawasi, dirawat, dan dibersihkan dari rumput dan ilalang yang tumbuh disekitar pilar.
41
Gambar 3.13 Pembersihan Lokasi Sekitar Pilar Disamping itu, pembuatan pos pengaman perbatasan juga harus mempunyai akses yang mudah untuk menuju ke kawasan perbatasan dalam rangka patroli rutin pengamanan perbatasan.
Gambar 3.14 Pos PamTas Fatubesi Atas
42
3.4.2 Pertimbangan Faktor Alami, Bencana Alam, dan Faktor Manusia Faktor alami seperti longsor atau abrasi tanah oleh air hujan secara terus-menerus dan bencana alam seperti gempa bumi dapat mengakibatkan bergesernya posisi pilar batas ataupun dapat menghancurkan pilar tersebut, maka harus sesegera mungkin dilakukan survei identifikasi pilar batas untuk mengetahui berapa besar perubahan posisinya dan seberapa parah kerusakannya. Jika pilar bergeser ke arah wilayah Republik Indonesia, maka akan menjadi suatu kerugian terhadap luas wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Solusinya adalah melakukan pengukuran kembali dan membangun kembali pilar-pilar pada titik yang telah disepakati sebelumnya yang dilakukan bersama-sama oleh wakil dari kedua negara, yakni Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Selain faktor alam yang dapat merusak, menghancurkan, dan menggeser posisi pilar perbatasan, ada juga faktor karena ulah manusia, yaitu berusaha merusak pilar-pilar yang menjadi batas negara. Penduduk sekitar perbatasan menganggap bahwa jika ada pilar batas, maka mobilisasi mereka untuk mencari makanan, berburu, mencari kayu bakar, dan hasil-hasil alam lainnya akan terbatas, sehingga mereka berusaha merusak pilar-pilar perbatasan agar mobilisasi mereka di sekitar perbatasan menjadi leluasa. Selain itu, penduduk sekitar juga banyak yang ingin berusaha mencuri lempengan bras tablet yang terbuat dari logam tembaga.
43
