BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya, siapapun dan apapun statusnya, berhak mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Pemerintah ingin memberikan kebijakan yang bermanfaat dan dapat membantu masyarakat, terutama bantuan-bantuan yang berguna bagi kalangan yang kurang mampu dalam segala segi. Mulai dari segi ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial hingga bantuan langsung kepada masyarakat. Bantuan-bantuan tersebut tentu saja tidak mudah untuk dapat diterima atau disalurkan dengan baik dan merata, mengingat Negara kita yang sangat luas dan penduduk yang sangat banyak. Bukan tidak mungkin apabila bantuan pemerintah mengalami kendala dan pendistribusiannya kepada masyarakat. Banyak faktor penyebab tidak lancarnya pendistribusian bantuan pemerintah, mulai dari birokrasi yang menyulitkan hingga kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang membuat masyarakat tidak mengetahui adanya program tersebut, kurangnya informasi yang menyebabkan masyarakat tidak memahami prosedur untuk mengikuti program, dimana hal itu cukup menyusahkan yang memang benar-benar membutuhkan. Selain kurangnya pengetahuan masyarakat, pemerintah seringkali juga tidak serius dalam mensosialisasikan program tersebut kepada pihak-pihak lain yang
1
2
terlibat, contohnya
jika ada program kesehatan diberlakukan, pemerintah
terkadang lalai untuk mensosialisasikan program tersebut kepada perusahaanperusahaan yang memang seharusnya mengikutsertakan karyawannya dalam program kesehatan yng ditawarkan pemerintah. Public Relations menurut Dr. Rex Harlow dalam buku (Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy. M.A.) adalah: “ Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerja sama; melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan/permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini public; mendukung manajamen dalam mengikuti dan memanfaatkan secara efektif; bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecendrungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.” (Effendy, 1978) Semenjak 1 Januari 2014 penyelengara jaminan sosial diserahkan kepada BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial nasioanal yang merupakan marger/penggabungan dari tiga perusahaan tersebut di atas dan berstatus badan hukum publik pola pengelolaannya menjadi sangat berbeda. Salah satu yang utama adalah orientasinya tidak lagi mencari keuntungan/profit, melainkan bersifat nirlaba dimana yang dikembangkan sepenuhnya akan dikembalikan kepada peserta dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pekerja/pegawai yang menjadi peserta.
3
BPJS fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan, sebagai hulu dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Pembenahan itu jadi modal perluasan cakupan kepesertaan dan peningkatan mutu pelayanan peserta yang prima. Kelembagaan yang perlu dibenahi itu, termasuk Fasilitas Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). FKTP, seperti puskesmas, dokter keluarga, dan klinik, serta FKTL, yakni Rumah Sakit pemerintah dan swasta, dan termasuk penguatan kelembagaan adalah bagaimana menyediakan layanan kesehatan dengan biaya efisien tanpa menurunkan mutu layanan makan peran pemerintah sangat dibutuhkan, yaitu: 1.
Pemerintah Pusat Program Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar lewat BPJS Kesehatan.
Salah satunya adalah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah memandang perlu pengaturan tentang pengelolaan dan pemantauan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Berkaitan dengan kapasitas kelembagaan Undang-Undang BPJS tidak diberi kewenangan untuk penyidikan, namun pengelola BPJS bisa mengajukan pihak yang tidak bersedia membayar premi ke pengadilan. 2.
Pemerintah Daerah BPJS yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah harus menjamin bahwa
rakyat miskin tidak boleh ditolak oleh rumah sakit (daerah). Perusahaan yang
4
belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS maka kepada perusahaan maupun pekerja tidak akan mendapatkan pelayanan publik bahkan akan mendapatkan sanksi bakal tidak diberikan izin usaha, dan izin-izin lainnya. Sementara bagi bagi tenaga kerja informal atau individu mereka juga nantinya tidak akan mendapatkan pelayanan publik misalnya seperti tidak bisa mengurus SIM. Gambaran sanksi ke depannya akan seperti itu sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS semua pekerja baik formal maupun non formal harus menjadi peserta BPJS. BPJS bekerjasama dengan pemerintah setempat yang berwenang memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Jika dapat dikatakan bahwa kunci suksenya program BPJS berada ditangan pemerintah daerah setempat, karena pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait seperti badan perizinan maupun disnaker berwenang melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi. Karena BPJS program pemerintah maka pemda juga wajib menyukseskan program tersebut. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak untuk seluruh masyarakat Indonesia, namun hanya untuk mereka yang terdaftar sebagai peserta. Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan agar setiap peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan. Pengertian definisi jaminan kesehatan, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan : 1.
Kegotong-royongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan yang sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
2.
Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif
5
3.
Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan presentase upah/ penghasilan
4.
Jaminan Kesehatan Nasional bersifat nirlaba1 Komunikasi program memiliki pengaruh besar bagi kelangsungan keadaan
suatu lembaga. Proses komunikasi program tidak dilakukan secara otoriter, melainkan atas dasar azas kesamaan dan kooperasi antara mensosialisasi dan yang disosialisasi yang disebut ekualitas. Tujuan dilakukan komunikasi program agar pelanggan yang disosialisasi itu dapat diajak memasuki suatu hubungan kerja sama yang koordinatif, kooperatif dengan pihak lembaga selaku pihak yang mensosialisasi dan untuk menjamin kelangsungan interaksi kepentingan bersama antara lembaga jaminan kesehatan dan lembaganya. Setiap perusahaan wajib memdaftarkan setiap karyawannya untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan walaupun perusahaan tersebut telah memiliki jaminan assuransi kesehatan lain. Kewajiban tiap perusahaan untuk mendaftarkan setiap karyawannya menjadi anggota BPJS Kesehatan itu tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2012 mengenai BPJS. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap orang Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Memiliki asuransi swasta bukan berarti kewajiban menddaftarkan karyawan pada BPJS Keehatan gugur. Tetap harus didaftarkan karena ini amanah dalam undang-undang. Apabila perusahaan telah memiliki asuransi swasta atau jika para pekerja diperusahaan tersebut telah mengikuti asuransi swasta dan asuransi swasta 1
Abu Saman Lubis,(2014, Agustus). Upaya Memahami BPJS Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2014 dari http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/19691-artikel-sistemkesehatan-di-indonesia-upaya-memahami-bpjs-melalui-undang-undang-nomor-24-tahun-2011tentang-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs.
6
tersebut telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan lewat skema koordinasi manfaat atau CoB, maka peserta BPJS Kesehatan yang mempunyai asuransi swasta itu dapat memperoleh manfaat lebih. Manfaat tersebut antara lain manfaat non medis seperti naik kelas perawatan. Terkait hal ini Peneliti melakukan penelitian pada BPJS Kesehatan Tangerang yang telah melakukan komunikasi program di berbagai Badan Usaha mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) salah satunya melakukan komunikasi program di PT Bussan Auto Finance Cabang Tangerang 4. Komunikasi program yang dilakukan BPJS Kesehatan Tangerang di perusahaan tersebut agar karyawan PT Busaan Auto Finance Cabang Tangerang 4 mengetahui mengenai program Jaminanan Kesehatan Nasional (JKN). Komunikasi program tersebut menghimbau dan mengajak para karyawan
untuk peduli terhadap
kesehatan. Komunikasi program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Tangerang juga memberikan informasi kepada para karyawan PT Busaan Auto Finance Cabang Tangerang 4 bahwa setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Belum lama setelah diluncurkan, BPJS Kesehatan menemui cukup banyak kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya sosialisasi ke pihak-pihak yang terlibat seperti masyarakat, perusahaan-perusahaan dan pihak rumah sakit, sehingga terjadi penolakan pasien hingga tidak layaknya pelayanan kepada pasien dengan alasan kamar yang selalu penuh, kemudian masalah transisi dari peserta Askes ke BPJS Kesehatan yang cukup menjadi kendala karena kurangnya informasi yang jelas.
7
Untuk memastikan karyawan bisa mengoptimalkan manfaat, komunikasi intensif kepada karyawan perlu dilaksanakan. Maka dari itu BPJS Kesehatan siap membantu
sosialisasi
internal
ke
perusahaan-perusahaan
guna
mengkomunikasikan kepada karyawan manfaat yang diperoleh dari keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan. Alasan peneliti memilih perusahaan PT. Bussan Auto Finance Cabang Tangerang 4 sebagai objek penelitian adalah disebabkan karena perusahaan tersebut yang terakhir dilakukan komunikasi program oleh BPJS Kesehatan Tangerang sehingga validitas pertanyaan peneliti masih berimbang, Sebelumnya BPJS Kesehatan Tangerang telah melakukan komunikasi program di perusahaan diantaranya sebagai berikut: Tabel 1.1 Daftar Perusahaan yang telah di Sosialisasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Tangerang No. 1
Nama Perusahaan
Sektor
PT. Jasa Angkasa Semesta
Infrastruktur
2 3 4 5 6 7.
PT. Multipolar Tbk. PT. Toray Indonesia Synthetic PT. Victory Cing Luh PT. Angkasa Pura II PT. AirNav Indonesia PT. Broadbiz Asia
Infrastruktur Manufaktur Manufaktur Infrastruktur Infrastruktur Property
Berbagai cara sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan, baik melalui media cetak, online maupun terjun langsung ke masyarakat. Dengan harapan, program JPK melalui BPJS Kesehatan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
8
Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang komunikasi program BPJS Cabang Tangerang terhadap tingkat pengetahuan karyawan PT Bussan Auto Finance Cabang Tangerang 4 untuk menggunakan kartu BPJS. Maka dengan itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul : “Pengaruh Komunikasi Program Public Relations BPJS Kesehatan Tangerang Terhadap Tingkat Pengetahuan Karyawan PT Bussan Auto Finance Cabang Tangerang 4 Untuk Menggunakan Kartu BPJS”
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah duraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya yaitu “Sejauhmana pengaruh komunikasi program public relations yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Tangerang terhadap tingkat pengetahuan karyawan PT Bussan Auto Finance Cabang Tangerang 4 untuk menggunakan kartu BPJS”.
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah “Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh komunikasi program public relations BPJS Kesehatan Tangerang terhadap tingkat pengetahuan karyawan PT Bussan Auto Finance Cabang Tangerang 4 untuk menggunakan kartu BPJS Kesehatan melalui komunikasi program public relations”.
9
1.4 Kegunaan Penelitian 1.4.1 Kegunaan Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pengetahuan di bidang Public Relations untuk tambahan referensi yang bisa dimanfaatkan sebagai kepustakaan.
1.4.2 Kegunaan Praktis Secara praktis, hasil penelitian ini diupayakan dapat memberikan masukan yang berguna kepada BPJS Kesehatan Tangerang dalam peningkatan komunikasi program public relations agar lebih optimal.
