BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah Pengembangan e-government merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).E-government telah diperkenalkan di Indonesia melalui Intruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Manfaat dari e-government sendiri adalah untuk efisiensi, efektivitas, transparansi, inovasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah.Dengan adanya e-government maka dapat menyelesaikan kegiatan administrasi pemerintahan agar lebih cepat dan menyediakan cara yang lebih mudah bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan entitas eksternal seperti masyarakat dan kalangan bisnis melalui media teknologi. Sistem yang dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat, seperti egovernment digunakan untuk menyediakan sejumlah layanan yang inovatif bagi warga negara. Layanan pada e-government adalah berupa layanan yang sederhana seperti memberikan informasi melalui website hingga fungsi yang lebih rumit dan kompleks seperti pelaporan pajak. Dalam proses transformasi pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan dapat merealisasi
1
2
pengurangan biaya dan meningkatkan layanan bagi masyarakat (Foley dan Alfonso, 2009). Faktor utama dalam mewujudkan keberhasilannya adalah dengan memotivasi para pengguna dalam penggunaan sistem e-government (Gilbert et al., 2004; Hu et al., 2009).Pemanfaatan sistem e-government di Indonesia masih jauh dibawah negara-negara yang sudah maju karena kurangnya tingkat kepedulian masyarakat untuk menerima adanya teknologi baru. Dalam survei yang dilakukan oleh Waseda University pada tahun 2012, pengguna e-government Indonesia menempati peringkat 33 dari 55 negara. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.1 Peringkat Penggunaan e-government (sumber: kominfo.go.id)
Pada tahun 2003 secara de facto dan de yure, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government melalui Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003. Peraturan tersebut memicu
3
semakin banyaknya perkantoran pemerintah di seluruh Indonesia yang sudah menggunakan komputer dalam melakukan tugas-tugas mereka.E-government berarti memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.Salah satu regulasi yang mendukung e-Government adalah electronic tax filling (e-filing). E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time. Pelaporan pajak ini melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) maupun melalui penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider/ASP). Bersama Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ini diumumkan bahwa aplikasi e-filing pajak sudah mulai dapat digunakan. Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan permohonan e-fin sebagai nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan efiling. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan secara online, maka Dirjen Pajak menetapkan Kep-05/Pj/2005 tentangTata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider/ASP). Secara umum, penyampaian SPT Tahunan melalui efiling diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.Saat ini aplikasi e-filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak baru dapat memfasilitasi pelaporan
4
formulir 1770S dan 1770SS, sedangkan formulir lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider/ASP). Fasilitas pelaporan pajak secara online ini merupakan bentuk pelayanan dan reformasi administrasi perpajakan yang dapat mengurangi kontak secara fisik antara wajib pajak dengan petugas pajak. KEP-178/PJ./2004 tentang cetak biru (blue print) kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2001 hingga tahun 2010, berisi tentang tujuan, sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program, fokus kegiatan serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan DJP. Fokus pengembangan untuk tahun 2002 adalah membangun sistem online yang real time seperti e-registration, e-payment dan efiling. Tahun 2003 berfokus pada pengembangan modernisasi administrasi perpajakan, yaitu pembentukan SIN (Single identity Number) dan pada tahun 2008 akan berfokus pada pengembangan peningkatan sistem yang transparan. Hasil dari pelaksanaan berdasarkan cetak biru dari tahun ke tahun dapat dilihat dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan yaitu dengan dibangunnya e-government di lingkungan DJP di antaranya situs www.pajak.go.id yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas perpajakan, salah satunya yaitu e-payment dengan melibatkan Direktorat Perbendaharaan Negara dan juga sektor swasta seperti bank. Layanan pembayaran pajak secara online dan real time ini juga dilengkapi dengan proses pelaporan secara elektronik yaitu e-filing. Penyempurnaan situs www.pajak.go.id terus dilakukan sebagai salah satu wujud implementasi e-government agar dapat mengurangi compliance cost, yaitu biaya untuk membayar dan melaporkan pajak secara manual. Wajib pajak melalui
5
e-filing dapat dengan mudah dalam menyampaikan SPT mereka secara langsung, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengisi formulir.E-filing merupakan sarana resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memperbaiki layanan sistem administrasi.Dengan menggunakan sistem e-filing, wajib pajak dapat mempersiapkan laporan dan membayar pajak mereka secara online.Selain itu dalam penggunaan e-filing, wajib pajak dapat memperoleh manfaat besar termasuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, menurunkan biaya, dan pelaporan yang lebih cepat. Sistem e-filing di Indonesiasudah berjalan selama 3 tahun, namun banyak wajib pajak yang enggan untuk menggunakannya sebagai pelaporan pajaknya. Hingga akhir 2013 hanya 24 ribu wajib pajak yang sudah melaporkan pajaknya menggunakan sistem e-filing(Metronews.com).Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan jumlah pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara elektronik melalui efiling.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi otoritas pajak adalah
mengubah kebiasaan masyarakat dalam melaporkan SPT-nya.Hal tersebut disebabkan masyarakat masih memilih melaporkan SPT secara manual dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdekat untuk melaporkan pajaknya (Republika.co.id). Secara administratif, e-filing mungkin menawarkan potensi manfaat kepada pemerintah karena proses pengembalian pajak oleh warga dapat dikelola secara efektif melalui teknologi informasi. Faktor kunci dalam menerapkan e-filing adalah penerimaan wajib pajak sebagai pengguna agar mau beralih dari sistem pelaporan secara tradisional ke sistem pelaporan secara online.
6
Melalui rencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaporan pajak secara online, diharapkan dapat mengubah persepsi dan niat perilaku dan penggunaan.Penerimaan pengguna teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan sistem informasi, sehingga mendorong peneliti untuk menguji faktor-faktor penerimaan teknologi e-government dalam bentuk electronic tax filing (e-filing). Pemerintah yang menerapkan sistem e-filing memiliki kebutuhan mendesak untuk memahami mengapa orang menerima atau menolak sistem ini, sehingga mereka dapat merencanakan dan mengambil tindakan untuk meningkatkan layanan efiling. Technology Acceptance Model (TAM), merupakan suatu teori yang dikembangkan oleh Davis (1989), yang digunakan untuk meneliti pengaruh penerimaan awal penggunaan sistem teknologi informasi.TAM adalah model berbasis niat yang berasal dari Theory of Reasoned Action (TRA), dimana niat pengguna suatu sistem teknologi informasi didasari oleh pengaruh kemudahan penggunaan (ease of use) dan kegunaan persepsian (perceived usefulness) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Sedangkan Theory of Planned Behavior (TPB) menggunakan norma-norma subjektif dan perceived behavior control untuk memprediksi perilaku dan niat untuk menggunakan sistem informasi (Fu et al., 2006). Keinginan individu untuk mengatasi kesulitan dalam penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh kemampuan dari individu itu sendiri (Bandura, 1977).Keunggulan dari TAM dalam memprediksi e-filing adalahketika diterapkan
7
dalam suatu organisasi yang melibatkan pengguna dari berbagai lingkungan. Dalam penelitian ini memfokuskan pada perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-filing tentu saja terdapat berbagai perbedaan lingkungan dan kultur dari setiap wajib pajaknya. Efek interaksi antara lingkungan dan perilaku dapat menghasilkan situasi yang berbeda yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku individu.Perilaku individu
pada
gilirannya
mempengaruhi
lingkungan
sekitarnya.Variabel
keyakinan-sendiri (self-efficacy)oleh Bandura (1977) dan kecemasan komputer (computer anxiety)oleh Compeau dan Higgins (1995) diyakini memiliki peran penting dalam motivasi dan perilaku individu dalam menggunakan suatu sistem yang baru. Penelitian ini menggunakan TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) dan TAM yang dikembangkan oleh Davis (1989).Konstruk yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegunaan persepsiandan kemudahan penggunaan persepsian diadopsi dari penelitian Daviset al. (1989). Sikap dan norma subjektif diadopsi dari penelitian Ajzen dan Fishbein (1986), serta keyakinan-sendiri
dan
kecemasan komputer diadopsi dari Compeau dan Higgins (1995). Penelitian ini mengasumsikan bahwa pertama, pengguna e-filing akan merasakan manfaat dari penggunaan sistem e-filing ketika sistem tersebut membantu memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Kedua, wajib pajak diwajibkan untuk menggunakan sistem e-filing dalam setiap melaporkan pajaknya sehingga mampu beradaptasi dengan sistem e-filing. Ketiga, wajib pajak
8
telah memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer sehingga tidak ada kesulitan untuk menggunakan sistem e-filing.
1.2.Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah
kegunaan
persepsiandankemudahan
penggunaan
persepsian
mempengaruhi sikap wajib pajakdalam pelaporan pajak secara online (electronic tax filing)? 2. Apakah sikap,norma subjektif, kecemasan komputer dan keyakinansendiridapat mempengaruhi niat wajib pajak dalam pelaporan pajak secara online (electronic tax filing)?
1.3.Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menguji niat Wajib Pajak dalam menggunakan sistem e-filing untuk melaporkan SPT. Pengujian dilakukan dengan menggunakan variabel kegunaan persepsian, kemudahan penggunaan persepsian, sikap, norma subjektif, kecemasan komputer dan keyakinan-sendiri. Penggunaan variabel-variabel tersebut diharapkan mampu untuk menjelaskan faktor mana yang lebih dominan dalam mempengaruhi niat perilaku wajib pajak untuk menggunakan sistem e-filing.
9
1.4.Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi sebagai berikut. 1. Kontribusi Teori Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam literatur perpajakan khususnya mengenai adopsi e-filing di Indonesia sehingga sistem informasi di lingkungan perpajakan dapat menjadi lebih baik. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 2. Kontribusi Praktek Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah menyediakan fasilitas e-filingsebagai referensi kriteria faktor yang harus dipenuhi agar layanan e-filing berhasil diterima dan dimanfaatkan secara luas oleh wajib pajak di Indonesia.Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu DJP mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan, diseminasi dan sosialisasi layanan e-filingsehingga layanan e-filing ini dapat berhasil digunakan dalam jangka panjang.
1.5.Sistematika Penelitian Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut.
10
Bab I: Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan Bab II: Landasan teori dan Pengembangan Hipotesis Dalam bab ini dibahas mengenai berbagai landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini.Landasan teori ini diperoleh dari buku teks, literatur dan jurnal-jurnal terkait yang kemudian dijadikan dasar perumusan dan pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Bab III: Metodologi Penelitian Dalam bab ini dijelaskan mengenai rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, prosedur pengambilan data, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, variabel penelitian serta pengukurannya, metode analisis dan pengujian model. Bab IV: Analisis Data Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil dari pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang telah diperoleh dan menggunakan model empiris yang telah ditentukan. Bab V: Diskusi, Simpulan dan Saran Dalam bab ini mencakup diskusi pembahasan hasil penelitian, simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran bagi pihak terkait dan
pengembangan
untuk
penelitian
selanjutnya.
