BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Penelitian Anggaran merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian manajemen
yang berisi rencana tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam satuan moneter. Anggaran merupakan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan
program kerja.
Menurut
Mulyadi (2001), anggaran merupakan
suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program (Programming). Untuk menjamin terlaksananya program tersebut, manajemen menyusun anggaran yang berisi rencana kerja tahunan dengan taksiran nilai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di Pemerintah daerah karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan-aturan mengenai anggaran terkait dengan kinerja Pemerintah Daerah pada saat ini telah berubah dengan turunnya beberapa Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan. Undang-Undang
dan
Peraturan-Peraturan
tersebut diantaranya UU Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. Sebelum UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 terlebih dahulu telah terbit paket UU tentang Keuangan 1
Universitas Sumatera Utara
Negara dan daerah yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terbitnya aturan-aturan baru di atas beserta produk pelaksanaannya mengakibatkan perubahan yang sangat krusial di dalam proses pengelolaan keuangan daerah khususnya penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah dari mekanisme sentralistik ke dalam mekanisme desentralisasi di mana pertanggungjawaban keuangan daerah lebih ditekankan pada konsep penganggaran kinerja atau berdasarkan prestasi kerja. Penetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengawali proses perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan daerah. Proses perubahan paradigma sebagaimana dimaksud khususnya terkait dengan upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja, dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya Anggaran merupakan salah satu faktor yang menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran.
Universitas Sumatera Utara
Dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di daerah, telah dilakukan reformasi penganggaran dengan menerapkan tiga (3) pendekatan yaitu: 1.
Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau juga dikenal dengan Medium Term Expenditure Framework (MTEF). Pendekatan ini menuntut kita menyusun rencana anggaran untuk dua (2) tahun anggaran berturut-turut, yaitu tahun anggaran bersangkutan, dan rencana anggaran untuk tahun berikutnya.
2.
Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting). Pendekatan ini menyatukan penyusunan anggaran baik untuk yang sifatnya mengikat (dulu dikenal dengan istilah anggaran rutin) maupun anggaran yang tidak mengikat (dulu dikenal dengan istilah anggaran pembangunan) yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Pendekatan ini memaksa instansi pemerintah untuk memandang perencanaan dan penganggaran secara utuh agar dapat menjalankan fungsinya secara baik dan benar.
3.
Penganggaran
Berbasis
Kinerja
(Performance
Based
Budgeting).
Pendekatan ini mengatakan bahwa besarnya alokasi anggaran didasarkan atas target prestasi kinerja yang diusulkan oleh instansi pengusul. Ukuran kinerja untuk program adalah manfaat (outcome) sedangkan untuk kegiatan adalah keluaran (output). Penganggaran kinerja atau berdasarkan prestasi kerja adalah penganggaran yang menekankan pada orientasi output (keluaran) dan outcome (hasil) yang memiliki konsekuensi pada mekanisme penyusunan anggaran
Universitas Sumatera Utara
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 39 Ayat 2 disebutkan “penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. Selanjutnya, dalam penjelasan PP No. 58 Tahun 2005 disebutkan “untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional”. Penyusunan anggaran oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Keadilan Prosedural berhubungan dengan keadilan dan kelayakan prosedurprosedur
yang
digunakan
untuk
mengalokasikan
keputusan-keputusan
dalamorganisasi. McFarlin dan Sweeny (1992) menjelaskan bahwa keadilan prosedural berhubungan dengan persepsi bawahan mengenai seluruh proses yang diterapkan oleh
atasan
mereka,
sebagai
sarana untuk
mengkomunikasikan
feedback kinerja dan untuk menentukan reward bagi mereka seperti promosi atau
Universitas Sumatera Utara
kenaikan gaji. Pengaruh keadilan prosedural juga disebut sebagai pengaruh proses yang adil karena persepsi mengenai keadilan dari proses dapat berpengaruh dalam meningkatkan outcome bahkan ketika outcome tersebut mempunyai implikasi yang tidak diinginkan (Saunders et al 2002). Beberapa studi tentang pembuatan prosedur yang adil (keadilan prosedural) banyak dikaitkan dengan kinerja manajerial (misal: Milani,1975; Kenis, 1979; Early & Lind, 1987; Lindquist, 1995; Libby, 2001; Pareke, 2003; Mulyasari & Sugiri, 2004; dan Wasisto & Sholohin, 2004). Beberapa peneliti menempatkan pola hubungan yang beragam antara keadilan prosedural dengan kinerja manajeral. Diantaranya ada yang menempatkan keadilan prosedural sebagai variable yang memediasi hubungan kinerja manajerial dengan variable-variabel lain (misal: Lindquist, 1995; Libby, 2001; Pareke, 2003; Mulyasari & Sugiri, 2004). Kabupaten Serdang Bedagai merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang dan sebagai daerah otonom baru Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk dapat mengatur daerahnya sendiri namun daerah juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cri penting dari suatu daerah otonom adalah mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Soedjono 2000).
Universitas Sumatera Utara
Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka konsekuensi logisnya adalah Pemerintah Daerah Serdang Bedagai harus meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah terhadap pembangunan dan penyelenggaran pemerintah di daerah. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraaan masyarakat dapat dilakukakan melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah . Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu mengikuti segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satunya Kabupaten Serdang Bedagai perlu menerapkan prinsip-prinsip sistem anggaran berbasis kinerja yang ditetapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang dapat memahami konsep pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan mengenai pentingnya penganggaran berbasis kinerja agar didukung dalam penerapan anggaran. Dengan adanya pemahaman yang benar dapat menghilangkan rasa saling curiga, tidak percaya dan terwujudnya sinergi antara pihak dalam mewujudkan anggaran yang berbasis kinerja bagi suatu pemerintah daerah secara baik dan benar sehingga pemerintahan yang baik dapat bersama-sama diwujudkan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan Penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Keadilan Prosedural terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai).
Universitas Sumatera Utara
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini penulis mengemukakan
rumusan masalah yaitu Apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Keadilan prosedural berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja Manajerial SKPD di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai?
1.3.
Tujuan Penelitian Dari perumusan masalah yang dikemukan diatas, maka yang menjadi tujuan
dalam penelitian ini adalah Untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan keadilan prosedural secara parsial dan simultan terhadap kinerja manajerial SKPD Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
1.4.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 1)
Bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai masukan untuk penerapan anggaran berbasis kinerja dan keadilan prosedural, sehingga Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat menilai pengaruhnya terhadap kinerja manajerial atas penerapan anggaran berbasis kinerja dan keadilan prosedural tersebut. Dengan adanya penilaian ini maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat melakukan perbaikan dan pembenahan dalam penyusunan anggaran dan meningkatkan kinerja manajerial masingmasing SKPD.
2)
Bagi penulis, hasil penelitian ini bisa menambah wawasan sehingga lebih mengetahui lagi mengenai anggaran berbasis kinerja, keadilan prosedural dan penerapannya.
Universitas Sumatera Utara
3)
Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan kajian lebih lanjut untuk pemerintah daerah lain.
1.5.
Originalitas Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan
Yusriati (2007) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja SKPD di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal”. Pada penelitian Yusriati menggunakan data sekunder yaitu data tahun 2005, sedangkan pengukuran variabel penerapan anggaran berbasis kinerja adalah pengukuran yang bersifat cross section yang merupakan persepsi responden atas penerapan anggaran berbasis kinerja pada tahun 2007. Jadi kurang tepat untuk melihat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja pada tahun 2007 untuk melihat dampaknya pada tahun 2005. Dalam penelitian ini penulis akan mempergunakan 1 (satu) variabel dependen dan 2 (dua) variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Manajerial SKPD sedangkan variabel independen adalah penerapan anggaran berbasis kinerja dan keadilan prosedural. penulis menambahkan satu variabel independen yaitu keadilan prosedural dan perbedaan lainnya adalah lokasi penelitiannya.
Universitas Sumatera Utara
