BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Peranan Humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Apalagi saat ini pemerintah tengah menghadapi
berbagai
persoalan
kemasyarakatan
yang
mendasar,
yakni
peningkatan investasi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta melayani publik. Dalam sebuah organisasi khususnya di lingkup pemerintahan daerah, Humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis yaitu memberikan pelayanan kepada publik mengenai kebijakan Pemerintah. Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang perdagangan salah satunya yaitu Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan. Sebagai instansi pemerintahan, Kemendag memiliki publik eksternal, seperti pelaku usaha, pedagang, importir dan eksportir serta media massa. Kementerian Perdagangan memiliki Pusat Hubungan Masyarakat yang memiliki salah satu tugas yaitu untuk melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan bidang media massa dan publikasi, serta informasi publik. Humas merupakan jembatan antara pemerintahan dengan publik, dimana Humas merupakan mediator dalam menginformasikan mengenai kegiatan serta kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan RI.
1
2
Humas Pemerintah bertugas mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program kerja lembaganya. Jadi Humas bukan hanya menyiapkan tempat acara peliputan dan mendampingi pimpinannya kemana pergi saja, namun Humas Pemerintah dituntut mampu mengemas agenda setting. Informasi dari Humas akan disampaikan ke media massa agar informasi tersebut bisa tersebar ke publik. Media massa merupakan salah satu wadah penyampaian informasi, oleh sebab itu perlunya menjalin relasi yang baik dengan media agar organisasi/instansi bisa berkomunikasi dengan baik dengan publiknya. Mengingat inti dari kegiatan PR/Humas adalah berkomunikasi maka menjaga hubungan baik dengan media menjadi penting dalam konteks media relations. Beberapa pemberitaan yang disampaikan media terdapat berita yang bisa memberikan dampak positif dan negative tergantung berita apa yang diberitakan. Seringkali pemberitaan yang negatif menjadi cepat menyebar dan terkadang membuat situasi panas atas pemberitaan tersebut namun jika pemberitaan tersebut positif jarang yang menjadi pembicaraan panas publik. Seperti adanya pemberitaan yang secara tidak langsung menyudutkan Menteri Perdagangan seperti berikut: “Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengklaim bahwa data-data yang dimilikinya sangat kuat untuk menyeret sebanyak 22 terlapor ke tahap persidangan selanjutnya (proses hukum). "Kami percaya bukti yang kami peroleh sangat kuat sekitar 99%, bahkan 100% untuk menyeret para terlapor (kartel importasi bawang putih). Bagaimana tanggapan para pihak silahkan, kalau kami berdasarkan bukti-bukti yang ada," ungkap Investigator KPPU Moh Noor Rofieq usai Pemeriksaan Saksi Kartel Importasi Bawang Putih di kantornya, Jakarta, Senin (23/9/2013).
3
Noor menambahkan, pihaknya menetapkan sebanyak 22 terlapor, terdiri dari 19 importir bawang putih serta tiga kelembagaan, yakni Badan Karantina, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri, dan Menteri Perdagangan”.1 Berdasarkan pemberitaan online diatas diungkapkan oleh KPPU bahwa Menteri Perdagangan masuk kedalam salah satu kelembagaan negara yang menjadi terlapor pada kasus kartel impor bawang. Pemberitaan di media massa yang seperti diatas bisa mengakibatkan situasi panas apalagi dilingkungan petani bawang yang merasa dirugikan jika benar terjadi kartel impor bawang yang dilakukan oleh Mendag. Data mengenai daftar importir yang divonis KPPU dalam kasus kartel bawang: CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Daya Tama, PT Mulia Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agro Makmur, PT Tritunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rejeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggul, PT Prima Nusa Lentera Agung, PT Tunas Utama Sari Perkasa.2 Adanya pemberitaan mengenai dugaan kartel impor bawang putih yang melibatkan Menteri Perdagangan, dimana menurut KPPU yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.3 Istilah kartel disebut juga "syndicate" yaitu suatu kesepakatan (tertulis) antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan. 1 2 3
http://bisnis.liputan6.com diunduh oleh Annisa Dwi Anggraini 24 maret 2014 19:11 www.tempo.co diunduh oleh Annisa Dwi Anggraini 24 maret 2014 jam 17:55 www.merdeka.com diunduh oleh Annisa Dwi Anggraini 21 maret 2014 14:24
4
Kuota impor merupakan salah satu kebijakan non tariff (non tariff barriers), yaitu kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan International. Kuota impor itu sendiri diartikan sebagai tindakan sepihak yang dilakukan secara sepihak dengan jalan menentukan batas maksimum jumlah barang yang boleh diimpor selama jangka waktu tertentu. Tujuan pokoknya adalah untuk melindungi kepentingan industry dan konsumen dalam negeri. 4 Kebutuhan bawang putih untuk konsumen dalam negeri tahun 2013 sebesar 400.000 ton sedangkan kemampuan produksi bawang putih di dalam negeri adalah sebesar 5-10 % maka yang jumlah impor yang di izinkan adalah sebesar 90 % dari kebutuhan konsumen lokal. 5 Media relations merupakan proses membina hubungan baik dengan media, dimana media merupakan perantara informasi dari pemerintahan agar dapat sampai dipubliknya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kartel impor bawang putih, merupakan masalah untuk Pemerintah sebagai salah satu Instansinya yang bertanggung jawab adalah Kemendag, dibutuhkan media agar kebijakan Kemendag mengenai dugaan kartel impor bawang putih dapat sampai ke petani bawang lokal. Media relations berhubungan erat dengan media komunikasi, dimana, media komunikasi diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien dalam berkomunikasi dengan publik. Supaya komunikasi dengan publik bisa 4 5
terpelihara,
maka
segala
kepentingan
media
www.ut.ac.id diunduh oleh Annisa Dwi Anggraini 11 Juli 2014 jam 15:55 Inilah.com diunduh oleh Annisa Dwi Anggraini 11 Juli 2014 jam 16:00
massa
terhadap
5
organisasi/instansi direspon oleh organisasi. tujuannya adalah untuk menunjang keberhasilan program dan mempromosikan organisasi melalui media massa. Keterbukaan informasi kepada publik merupakan penerapan mengenai Pemerintah yang baik dan juga bersih. Keterbukaan informasi kepada publik, dalam hal ini yaitu petani lokal agar informasi yang dibutuhkan petani dapat diketahui dengan cepat yaitu salah satunya melalui media. Petani lokal disini adalah petani bawang putih diseluruh Indonesia yang merasa dirugikan karena adanya dugaan kartel impor bawang. Petani lokal membutuhkan kejelasan dan tanggapan yang bijak dari Pemerintah salah satunya yaitu Kementerian Perdagangan RI yang mengurus perizinan Impor di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti melihat suatu kajian yang sangat menarik mengenai strategi media relations yang digunakan oleh Humas Kementerian Perdagangan RI pada kasus dugaan kartel impor bawang putih, dimana sebagai salah satu contoh yaitu mengenai penolakan informasi keterlibatan Mendag dalam kartel bawang putih. Humas pemerintah dituntut untuk bisa memberi tanggapan yang bijak sebelum mempublikasikan informasi tersebut kepada media massa karena akan muncul efek yaitu rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi media relations untuk menanggulangi pemberitaan yang negative terhadap instansi dalam kegiatan Humas Pemerintah. Humas Kemendag bertugas menyampaikan kebijakan dan informasi mengenai adanya impor bawang yang merugikan petani lokal serta meredam kekecewaan dan kemarahan petani lokal atas adanya impor bawang putih tersebut.
6
Dirugikannya petani lokal berarti akan mempengaruhi perekonomian di daerah lahan pertanian bawang di seluruh Indonesia tidak hanya di daerah petani bawang saja namun juga perekonomian Indonesia. Sebab petani lokal adalah petani-petani Indonesia yang dapat mendukung perekonomian Indonesia di bidang pertanian. Pada penelitan ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian pada Kementerian Perdagangan RI yang merupakan Instansi Pemerintahan yang mengurus perizinan perdagangan baik itu impor maupun ekspor, dimana Kemendag yang mengetahui jika dilakukannya kartel. Kantor pusat Kementerian Perdagangan ini terletak di kawasan JL. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110. Kementerian Perdagangan RI menjadi sorotan karena merupakan instansi yang mengatur perdagangan di Indonesia dan berperan dalam menstabilkan keadaan ekonomi Indonesia, disisi lain berdasarkan keputusan KPPU, Mendag telah terbukti bersalah memberikan izin impor bawang yang sangat merugikan petani lokal bahkan dapat menganggu kestabilan ekonomi Indonesia di bidang pertanian khususnya pertanian bawang putih. Menjaga hubungan baik dengan media massa yang merupakan salah satu wadah untuk mencapai tujuan Humas membutuhkan sebuah strategi dalam mengkomunikan informasi
berupa
penjelasan kepada petani lokal. Pentingnya mengembangkan strategi media relations dalam membina hubungan baik dengan media massa, dimana pemberitaan yang diberitakan media massa lebih banyak menulis berita hanya dari sudut pandang KPPU saja sehingga berita tersebut dapat membentuk opini negatif publik terhadap Kemendag. Hal ini
7
membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Humas kemendag untuk mengetahui kegiatan media relations yang dilakukan Humas dan bagaimana Humas Kemendag dalam menanggapi pemberitaan negatif. Peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul “Strategi Media Relations Humas Kementerian Perdagangan RI Pada Kasus Dugaan Kartel Impor Bawang Putih” 1.2 Fokus Penelitian Fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu: Bagaimana Strategi Media Relations Humas Kementerian Perdagangan RI Pada Kasus Dugaan Kartel Impor Bawang Putih ? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: a. Mengetahui tujuan dan sasaran media relations Humas Kementerian Perdagangan RI terhadap kasus dugaan kartel impor bawang putih. b. Mengetahui bentuk kegiatan media relations yang dilakukan Humas Kementerian Perdagangan RI terhadap kasus dugaan kartel impor bawang putih. c. Mengetahui hasil media relations Humas Kementerian Perdagangan RI terhadap kasus dugaan kartel impor bawang putih. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Akademis Secara
akademis,
kegunaan penelitian untuk
pengembangan
ilmu
komunikasi di bidang kehumasan, terutama yang berkaitan dengan strategi Humas
8
di Kemendag dalam melakukan strategi media relations terhadap kasus dugaan kartel impor bawang putih. 1.4.2 Manfaat Praktis Bagi instansi yang diteliti, data hasil penelitian memberikan sumbangan pemikiran
bagi tempat penelitian, praktisi PR dan peneliti ilmu komunikasi
tentang humas.
