UNIVERSITAS INDONESIA. Penyelundupan Manusia yang Dilakukan oleh Sindikat Internasional di Jakarta. Tugas Karya Akhir. Kenn Lazuardhi Syarnubi

UNIVERSITAS INDONESIA

Penyelundupan Manusia yang Dilakukan oleh Sindikat Internasional di Jakarta

Tugas Karya Akhir

Kenn Lazuardhi Syarnubi 1006664546

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kriminologi Depok Juli 2014

Penyelundupan manusia…., Kenn Lazuardhi Syarnubi, FISIP UI, 2014

UNIVERSITAS INDONESIA

Penyelundupan Manusia yang Dilakukan oleh Sindikat Internasional di Jakarta

Tugas Karya Akhir Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Kenn Lazuardhi Syarnubi 1006664546

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kriminologi Penegakan Hukum Depok Juli 2014




KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. segenap syukur atas berkat rahmatnya Allah SWT sehingga saya dapat bertahan sampai semester 8 (delapan) ini dan telah menyelesaikan tugas karya akhir sesuai dengan apa yang telah saya dapatkan selama menjalani masa kuliah di Kriminologi, FISIP UI ini. Penulisan tugas karya akhir ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Kriminologi, FISIP UI. Saya mengucapkan rasa terima-kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, mensupport, dan memberikan dukungan serta dorongan didalam proses penyusunan tugas karya akhir ini. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih kepada : 1. Allah SWT, beserta nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rezekinya, serta menuntun dan mencerahkan saya ketika mendapatkan musibah atau masalah. 2. Mama, Papa, Yayang, Bagas, Ardhi, Niai, Bakas, Tante, Om, dan keluarga besar, karena merekalah saya tetap bersemangat dan berusaha maju di setiap halangan yang datang. 3. Pak Ferdinand T. Andi Lolo, SH, LL.M., Ph,D selaku pembimbing saya yang tidak pernah berhentinya membantu perbaikan dan memberikan saran dari awal pengerjaan tugas karya akhir sampai dengan selesai. Prof. Adrianus Meliala, Ph.D., M.Si., M.Sc selaku penguji ahli, Dra. Mamik Sri Supatmi, M.Si selaku ketua sidang, dan bang M. Irvan Olii, S.Sos., M.Si selaku sekretaris sidang merangkap pembimbing akademik saya dari awal masuk kuliah sampai tamat kuliah. 4. Semua dosen departemen kriminologi, dosen FISIP, dan dosen UI, yang telah membimbing saya dari awal proses kuliah, sampai dengan penyusunan tugas karya akhir. 5. Teman-teman kriminologi FISIP UI, Jembreweh 08, Katro 09, Mandibir 10, Nyasar 11, dan Tipatul 12, yang memberikan ide, lelucon, tawa, dan kesenangan selama menghadapi proses awal kuliah, sampai dengan penyusunan tugas karya akhir.

iv

Universitas Indonesia


iv

Universitas Indonesia



ABSTRAK Nama : Kenn Lazuardhi Syarnubi Program Studi : Kriminologi Judul : Penyelundupan Manusia yang Dilakukan oleh Sindikat Internasional di Jakarta Tugas karya akhir ini membahas bagaimana proses penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional, terutama yang terjadi di kota Jakarta. Pelaku penyelundupan yang berada di Indonesia sebagai negara transit berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otak penyelundupan di negara asal. Penulis menjelaskan modus operandi pelaku penyelundupan manusia yang berinisial JS, HF, dan SH. Korban penyelundupan bekerja sama dengan pelaku penyelundupan agar dapat diselundupkan ke negara tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Cara penyelundupan dapat melalui jalur udara, darat, dan air, namun menempuh resiko yang berbeda pula. Kata kunci: Penyelundupan Manusia, Sindikat Internasional, Modus Operandi

ABSTRACT Name : Kenn Lazuardhi Syarnubi Study Program: Criminology Title : The People Smuggling committed by an International Syndicate in Jakarta This final assignment discusses the process of people smuggling committed by an international syndicate in Indonesia, particularly in Jakarta. The smuggling agents who are posted in Indonesia as the transit country maintain an intensive communication and close coordination with the syndicate leader from the origin country. The author describes the modus operandi of particular smuggling agents who go by initials JS; HF; and SH respectively. The smuggled participants actively participate in the process to reach the destination country in the hope to gain a better life there. The smuggling is carried out by air, land and sea in which each option has its own risk.

Key words: People Smuggling, International Syndicate, Modus Operandi.

Universitas Indonesia Penyelundupan manusia…., Kenn Lazuardhi Syarnubi, FISIP UI, 2014

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL ……………………………………………. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ………………...

ii

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………..

iii

KATA PENGANTAR ……………………………………………..

iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI ………………...………………….

vi

ABSTRAK …..……………………………………………………..

vii

ABSTRACT ………………………………………………………..

vii

DAFTAR ISI ……………………………………………………….

viii

DAFTAR TABEL …...…….……………………………………….

x

DAFTAR GAMBAR ...…………………………………………….

xi

DAFTAR LAMPIRAN …...……………………………………….

xii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………….

1

1.1 Latar Belakang ..………………………………………………..

1

1.2 Permasalahan...……………. …………………………………...

5

1.3 Pertanyaan Penulisan …………………….……………………..

8

1.4 Tujuan Penulisan …………………….………..………………..

8

1.5 Signifikansi Penulisan …………………...……………………...

8

1.5.1 Signifikansi Akademis ...………………………………….

8

1.5.2 Signifikansi Praktis …………………………………...…..

9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN & KERANGKA TEORI.....

10

2.1 Definisi Konseptual. …………………………….………………

10

2.1.1 Penyelundupan Manusia …………………………………

10

2.1.2 Sindikat Internasional …………………………………….

12

2.1.3 Kajian Jurnal Ilmiah ……………………………………...

13

2.2 Kerangka Teori ……………………………….…………………

18

2.2.1 Differential Association………....,..…………………………

18

2.2.2 Rational Choice Theory………...………………………...

20

BAB III URAIAN KASUS …….….......……………...……………

24

3.1 Kasus ………………………………….....…………..………….

24

viii Penyelundupan manusia…., Kenn Lazuardhi Syarnubi, FISIP UI, 2014

3.1.1 Uraian Kasus Penyelundupan Manusia ..…….......…...…

24

3.1.1A Kasus JS ………………………………………………..

24

3.1.1B Kasus HF ……………………………………………….

29

3.1.1C Kasus SH …………………………………………….…

33

3.1.2 Rute Penyelundupan Manusia…..……………………….

37

BAB IV ANALISIS .………………………….……………………

40

4.1 Analisis Proses Penyelundupan Manusia.….............…………..

42

4.2 Kejahatan Penyelundupan Manusia ……………………………

46

4.3 Pelaku Penyelundupan Manusia …..……..……………..………

50

BAB V PENUTUP ………………………….……………………...

54

5.1 Kesimpulan ………….…………………….…………………...

54

5.2 Saran ………………………………..……….………………….

55

DAFTAR PUSTAKA…..……………………….………………….

57

ix Penyelundupan manusia…., Kenn Lazuardhi Syarnubi, FISIP UI, 2014

DAFTAR TABEL Tabel 3.1.1A Kasus JS……………………………………………....

28

Tabel 3.1.1B Kasus HF .……………..……………………………...

32

Tabel 3.1.1C Kasus SH………………..…………………………….

36


DAFTAR GAMBAR 3.1.2 Rute Penyelundupan Manusia…………………………….………

37


DAFTAR LAMPIRAN Wawancara……………………………………………………………... Berita…………………………………………………………………….


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Beberapa tahun terakhir penyelundupan manusia di Indonsia semakin marak. Berdasarkan data Kementrian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, tercatat ada 5 (lima) kasus penyelundupan manusia dalam rentang JanuariApril 2013 dengan jumlah manusia yang diselundupkan sebanyak 384 orang 1. Sedangkan menurut catatan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, imigran ilegal yang diamankan sebanyak 4525 orang pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan hampir 100 persen. Tahun 2011 sebanyak 2470 orang imagran ilegal sedangkan tahun 2010 tercatat sebanyak 2352 orang 2. Berdasarkan data di atas, hal mustahil jika penyelundupan manusia di Indonesia terjadi begitu saja. Kejahatan tersebut melibatkan banyak pihak dan terorganisir dengan rapi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Paul Lunde dalam buku Organized Crime, bahwa kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang terus menerus memikirkan langkah selanjutnya, dan tergabung dalam kejahatan konspirasi, dimana memiliki struktur terorganisir yang rapi, dipicu oleh rasa takut, dan dikuasai oleh kekuasaan dan keserakahan 3. Selain itu, Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional pada tahun 2000, menyebutkan

bahwa Organized Crime, adalah

kelompok yang terstruktur dari 3 orang atau lebih, dan keberadaannya nyata untuk melakukan satu atau lebih kejahatan yang serius atau melakukan pelanggaran yang 1

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Upaya Kemenkopolhukam dalam Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum serta Penanganan Pengungsi dan Imigran Ilegal makalah disampaikan pada Loka Karya tentang Peningkatan Kerja Sama Teknis dalam Rangka Penegakan Hukum Penyelundupan manusia, Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 17-20 Juni 2013. 2 Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolitian Republik Indonesia, Anev Penegakan Hukum Penyelundupan Manusia tahun 2013, makalah disampaikan pada Loka karya tentang Peningkatan Kerja Sama Teknis dalam Rangka Penegakan Hukum Penyelundupan manusia, Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 17-20 Juni 2013. 3 Paul Lunde, Defining Organize Crime, (New York, Organized Crime, 2004) Hal 8.


berdampak langsung atau tidak langsung kepada kerugian keuangan dan kerugian materi lainnya 4. Hasil temuan dari buku yang disusun oleh IOM menunjukkan bahwa adanya transaksi uang yang tidak sedikit dalam penyelundupan manusia. Biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap korban kepada pelaku penyelundupan berkisar antara US$ 3000 – US 15.000 per korban. Tentu ini jumlah yang tidak sedikit, Berbagai modus operandi yang dilakukan dalam penyelundupan manusia dengan melibatkan berbagai pihak atau pelaku. Setidaknya ada dua peran dalam penyelundupan manusia, yakni sebagai otak penyelundupan yang bersifat pasif dan berada di negara asal, dan ada yang berperan sebagai agen penyelundupan yang bersifat aktif berasa di negara transit atau negara tujuan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa penyelundupan manusia adalah kejahatan yang terstruktur. 5 Hal yang tak bisa dikesampingkan dalam melihat pesatnya imigran ilegal di Indonsia adalah posisi geografis, agama, dan juga keadaan dalam negeri negara asal korban. Meskipun Indonesia tidak menjadi negara tujuan korban, namun letak geografis yang berada di tengah jalur penyelundupan dan berdekatan langsung dengan negara tujuan, yakni Australia, menjadi faktor penting. Seperti yang telah diketahui bahwa imigran ilegal banyak berasal dari Negara Afganistan, Myanmar, Iran, Irak, Pakistan dan Srilanka 6, dimana letak negara-nagara tersebut berada di utara negara tujuan (Australia) yang mau tidak mau, Indonesia menjadi negara transit. Penyelundupan baik melalui darat maupun laut, Indonesia sudah dikenal sebagai negara transit penyelundupan manusia di mata Internasional. Daerah-daerah transit di Indonesia sebagai contoh di daerah Medan, Riau, Jakarta, Surabaya, Entikong, Bali, Kepulauan Maluku, dan daerah perairan Indonesia lainnya 7. Meskipun Indonesia hanya dijadikan sebagai negara transit, tidak berarti tidak 4

Imam Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnasional Organize Crime, (Jakarta, Peruri, 2010) Hal 279. 5 IOM, Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Bab III (IOM, Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, 2012) Hal 61-64. 6 Anev Penegakan Hukum Penyelundupan Manusia tahun 2013, Mabes Polri, Op. Cit., 7 Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Daerah Sumber, Transit, dan Penerima, (Jakarta: Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia, 2005).


membawa dampak negatif. Keberadaan imigran ilegal dalam kurun waktu tertentu akan menetap di Indonesia, sehingga akan menimbulkan peluang kejahatan dalam segi kualitas dan kuantitas 8. Dalam

buku

“Petunjuk

Operasional

Penanganan

Tindak

Pidana

Penyelundupan Manusia” yang disusun oleh IOM mendeskripsikan korban adalah orang yang secara sadar dan berkeinginan untuk menyeberang ke negara lain secara ilegal, tidak terdapat adanya unsur paksaan untuk menyelundupkan dirinya sendiri dibawah tekanan orang lain 9. Namun, penulis mengkategorikan orang yang diselundupkan bukan sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku karena orang yang akan diselundupkan tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, namun masih tetap ingin melakukannya karena desakan keadaan yang ada di negaranya, dan bahkan orang yang diselundupkan mau membayar agar dirinya dapat diselundupkan, dan bekerja sama dengan penyelundup, agen, atau broker 10. Korban penyelundupan disini bukan sepenuhnya korban, tetapi disebut sebagai (participating victim) korban yang bekerja sama. Melihat kondisi Indonesia dalam konteks penyelundupan manusia di atas, beragam upaya untuk mengurangi, mencegah, dan menghentikan timbulnya sindikat penyelundupan manusia. Indonesia terdapat badan untuk menangani berkembangnya kegiatan penyelundupan manusia, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Polisi Air,Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang menjaga perbatasan, Polisi dalam negeri, dan masyarakat Indonesia pun dapat turut membantu berperan dalam penanganan penyelundupan manusia. Warga negara asing termasuk migran harus diawasi lalu-lintas, kegiatan, serta aktifitas mereka. Seperti tercantum didalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 66 ayat 2 poin (b) 11 menjelaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian dengan 8

Imam Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnasional Organize Crime, (Jakarta, Peruri, 2010) Hal 1. 9 IOM, Peran Penyidik, Ketentuan terhadap Orang yang Diselundupkan, Bab II (IOM, Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, 2012) Hal 27. 10 Ibid,. 11 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab 6, pasal 66, butir 2 poin (b).


membentuk tim pengawasan Orang Asing 12, baik itu pengawasan meliputi warga negara Indonesia ataupun pengawasan meliputi Orang Asing. “Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia”. Melalui pasal 66 ayat 2 poin (b) tersebut, Menteri melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing dan juga keberadaan serta kegiatan orang asing tersebut, sehingga dapat membongkar sindikat penyelundupan manusia yang sedang terjadi dan juga dapat mengantisipasi perkembangan sindikat penyelundupan yang baru. Selain itu, untuk melindungi Indonesia dari masuknya penyelundupan manusia, dibutuhkan penanganan yang tidak hanya melibatkan penegak hukum dalam negeri namun juga melakukan koordinasi dengan lembaga international/regional dan kerja sama bilateral dengan negara tujuan para imigran. Penguatan regional terutama kerja sama negara-negara ASEAN menjadi penting untuk memutus jalur penyelundupan manusia. Hal ini penting karena beberapa negara ASEAN termasuk jalur penyelundupan manusia, misalnya Malaysia, Myanmar, Thailand 13. Oleh karenanya, penulisan mengenai penyelundupan manusia menjadi penting. Penulis mengambil tiga kasus penyelundupan manusia yang terjadi pada rentang tahun 2012-2013 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Landasan penulisan karya ini disesuaikan dengan empat pilar penelitian dalam kriminologi yaitu kejahatan itu sendiri, pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan reaksi masyarakat baik formal mampun non-formal. Namun penulis berada pada aspek kejahatan penyelundupan manusia itu sendiri dan pelaku penyelundupan manusia. Dimana penyelundupan manusia telah termasuk dalam kejahatan karena melanggar peraturan yang berlaku pada masing-masing negara, dan orang yang akan diselundupkan cenderung bekerja

12

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab 6, pasal 69, butir 1. 13 Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Daerah Sumber, Transit, dan Penerima, (Jakarta: Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia, 2005).


sama (participating victim) dengan pelaku penyelundupan agar berhasil untuk diselundupkan.

1.2 Permasalahan Penyelundupan manusia sebagai kejahatan terorganisir telah dibahas didalam United Nation Convention against Transnational Organized Crime atau Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir, Indonesia telah menyetujui hasil konvensi tersebut dan penandatanganan pada tanggal 12 Desember 2000. Hasil dari konvensi PBB melawan kejahatan transnasional terorganisir akhirnya disahkan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 guna untuk memperkuat kerja sama internasional dan ditingkatkan agar dapat mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional

yang

terorganisasi 14.

Dengan

terbentuknya

Undang-undang

Keimigrasian baru Nomor 6 tahun 2011 dan Undang-undang Pengesahan konvensi PBB melawan kejahatan transnasional terorganisir Nomor 5 tahun 2009, diharapkan Indonesia dapat melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan manusia yang dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis mengambil tiga pelaku penyelundupan manusia di Jakarta, yang menggunakan Indonesia sebagai tempat transit, mereka adalah JS yang merupakan penyelundup berkewarganegaraan India untuk mengantarkan migran dari India kenegara Eropa dengan menggunakan Indonesia sebagai negara transit. Ada pula HF sebagai penyelundup yang berkewarganegaraan Iran berperan sebagai perekrutan korban yang akan diselundupkan dengan bekerjasama dengan SH. Terakhir adalah SH yang berkewarganegaraan ganda Pakistan dan Afghanistan sebagai penyelundup sekaligus otak penyelundup di Indonesia dengan negara tujuan penyelundupan Australia. Persamaan dari 3 (tiga) contoh kasus yang diambil oleh penulis JS, HF, dan SH yakni: (1) ketiganya adalah sindikat penyelundupan manusia yang merekrut 14

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).


warganegaranya, (2) diperintahkan oleh otak penyelundupan di negara asal mereka; (3) menjadikan Indonesia sebagai negara transit bukan negara tujuan. Pelaku JS, HF, dan SH melakukan kejahatan terorganisir dalam penyelundupan manusia dan membangun sindikat penyelundupan manusia mereka sendiri.Munculnya sindikat penyelundupan manusia seperti JS, HF, dan SH ini dilandasi oleh pencarian kehidupan yang lebih layak oleh para migran yang akan diselundupkan. JS sebagai pelaku penyelundupan datang ke Indonesiapertama kali untuk keperluan bisnis, kemudian berubah menjadi penyelundup di negara transit akibat kurangnya pengawasan terhadap JS ketika di Indonesia. Sama halnya dengan HF dan SH yang tinggal di daerah Cisarua, Bogor, akibat kurang diawasi kegiatannya menyebabkan mereka menjadi pelaku penyelundupan manusia. Kurang pengawasan, membuat penyelundup ini dengan mudah melakukan pelanggaran keimigrasian dalam pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal (baik izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap) dan menjadikan tempat penampungan sementara para orang yang akan diselundupkan di tempat mereka. Kegiatan pemalsuan dan penampungan sementara yang dilakukan oleh JS, HF, dan SH akibat kurang pengawasan ini, dapat membuat semakin berkembanganya bisnis penyelundupan mereka. Penulis memilih mengambil tema penyelundupan manusia dikarenakan melihat JS warga negara India yang melakukan penyelundupan manusia menggunakan dokumen keimigrasian palsu yang dibuat menyerupai aslinya membuat penulis tertarik tentang berbagai macam modus operandi penyelundupan manusia. Pada penelitian sebelumnya yang penulis temukan adalah “Keterlibatan Nelayan Indonesia Dalam Kasus Penyelundupan Manusia Menuju Australia” yang ditulis dalam skripsi Lenny Sri Astuty (2011) 15. Perbedaan tulisan tersebut dengan tulisan ini adalah penulis melihat bagaimana proses penyelundupan manusia di Indonesia sebagai negara transit, untuk imigran dengan tujuan penyelundupan manusia ke

15

Sri Lenny Astuty, (Skripsi) Keterlibatan Nelayan Indonesia dalam Kasus Penyelundupan Manusia menuju Australia, 2011, Hal. 73.


negara Australia dan juga negara-negara Eropa (seperti pada kasus JS). Penulis juga membahas proses penyelundupan manusia secara lebih mendalam terutama menjelaskan cara-cara yang dilakukan untuk menyelundupak manusia di Indonesia pada umumnya, dan di Jakarta secara khususnya. Pentingnya UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 adalah untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas keluar-masuk warga negara Indonesia dan warga negara asing di Indonesia. Kasus JS, HF, dan SH selaku pelaku penyelundupan manusia dari sindikat

internasional pun telah

melanggar

pasal didalam undang-undang

keimigrasian ini, yaitu pasal 75 ayat (1), pasal 113, dan pasal 119.Pelaku penyelundupan manusia JS, HF, dan SH telah memfasilitasi migran yang ingin berpindah negara dari negara asal mereka ke negara lain tanpa melalui proses yang berlaku sesuai dengan hukum yang telah ada. Pemalsuan dokumen keimigrasian sering dilakukan oleh ketiga pelaku penyelundupan manusia yang menjadikan Indonesia sebagai tempat negara transit. Dimana ketiga penyelundup yang beda kewarganegaraan (JS warga negara India, HF warga negara Iran, SH warga negara Pakistan-Afghanistan) ini sama-sama menampung orang yang akan diselundupkan di tempat tinggal sementara mereka, membuatkan dokumen keimigrasian palsu, kemudian mengirimkan mereka ke negara tujuan. Pelanggaran yang dilakukan pada pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang WNA yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan yang sedang berlaku, pelanggaran pasal tersebut dilakukan pelaku penyelundupan sindikat internasionalterkait melakukan penampungan terhadap orang yang bukan warga negara tanpa izin yang berlaku.Selain itu, pelanggaran yang dilakukan berupapemalsuan dokumen keimigrasian sepetipaspor atau izin tinggal yang sifatnya tetap atau sementara. Dari permasalahan diatas, penulis akan membahas bagaimana proses penyelundupan manusia, yang dimulai dari orang yang akan diselundupkan tiba di Indonesia sebagai negara transit, proses perekrutan korban sesama warga negara


mereka, proses pemalsuan dokumen keimigrasian, tempat penampungan korban, sampai pemberangkatan korban ke negara tujuan.

1.3 Pertanyaan Penulisan - Bagaimana penyelundupan manusia yang dilakukan olehsindikat internasional di Jakarta?

1.4 Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan ini, sebagai berikut: - Menggambarkan proses penyelundupan manusia, dari otak penyelundup di negara asal, pelaku penyelundup di negara transit, sampai orang yang diselundupkan tiba di negara tujuan. - Menguraikan 3 kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh JS, HF, dan SH. - Melihat modus operandi sindikat internasional dari negara transit sampai ke negara tujuan orang yang diselundupkan.

1.5 Signifikansi Penulisan 1.5.1 Signifikansi Akademis Secara akademik diharapkan tulisan ini dapat menjadi sumber referensi yang membantu mahasiswa atau akademisi lainnya dalam membahas penyelundupan manusia. Penulis pun berharap tulisan ini dapat menjelaskan tentang proses penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional dan berbagai modus

operandinya,

dimulai

dari

proses

rekrutmen

korban,

persiapan

pemberangkatan korban, sampai akhirnya korban sampai di negara tujuan. Penulis juga mengharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan terkait dengan penelitianpenelitian selanjutnya yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelundupan manusia.


1.5.2 Signifikansi Praktis Penulisan yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu menjelaskan bagaimana penanganan terhadap penyelundupan manusia oleh sindikat internasional. Penulisan ini diharapkan pula dapat membantu perumusan atau revisi Undangundang baru terkait dengan penyelundupan manusia. Tulisan ini pun semoga dapat memperjelas mahasiswa, atau masyarakat sekitar tentang giat nya penyelundupan manusia yang sedang terjadi, terutama di kota-kota besar yang sering digunakan untuk

berbaurnya pelaku penyelundupan

manusia dan orang

diselundupkan.


yang

akan

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN & KERANGKA TEORI

2.1 Definisi Konseptual 2.1.1 Penyelundupan Manusia Penyelundupan manusia, jika dilihat dari sudut pandang kriminologi termasuk dalam aspek kejahatan itu sendiri. Penyelundupan manusia menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian 16

adalah “Perbuatan yang bertujuan mencari

keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”. Jadi UU Nomor 6 tahun 2011 mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai perbuatan yang mencari keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai hak masuk/keluar di Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli/palsu ataupun dengan melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi. Pada umumnya penyelundupan manusia dipahami sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material secara langsung maupun tidak langsung 17. Namun semakin berkembang bahwa menyediakan fasilitas untuk masuk atau melintas sebuah negara secara ilegal termasuk pada konsep penyelundupan manusia tersebut. Penyelundupan seringkali melibatkan para korban yang telah setuju 16

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab 1, pasal 1, butir 32. 17 IOM, Perbedaan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia, Bab I (IOM, Pedoman Penegakkan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdaganan Orang, 2012) Hal 12.


dengan kegiatan tersebut. Tanpa adanya paksaan sama sekali dari para penyedia fasilitas. Hal itulah yang membedakan dengan perdagangan manusia yang memaksa para migran untuk berpindah tempat. Penyelundupan manusia yang dilakukan penyelundup diatas sangat berbeda dengan perdagangan orang. Jika perdagangan orang adalah korban sebagai orang yang diperjual-belikan tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang diperdagangkan, atau bisa saja korban perdagangan orang telah ditipu atau diancam dari pelaku perdagangan orang. Karena tujuan perdagangan orang yaitu eksploitasi manusia untuk dipekerjakan secara paksa dengan cara yang tidak layak 18. Sedangkan perbedaan dengan penyelundupan manusia adalah, korban yang akan diselundupkan secara

sadar

mengikuti

proses

penyelundupan

termasuk

dengan

segala

konsekuensinya. Terdapat pula peran aktif dari manusia yang akan diselundupkan itu sendiri dengan membeli jasa penyelundupan dari pelaku penyelundupan manusia 19. Penyelundupan manusia dapat menggunakan berbagai macam jalur. Yaitu jalur darat, jalur udara, atau jalur air. Untuk menempuh waktu yang singkat jika jarak negara tujuan jauh. Maka para penyelundup lebih sering menggunakan Pesawat. Namun resiko dalam menggunakan jalur udara lebih besar untuk tertangkap pihak imigrasi negara tujuan. Karena bisa saja terdapat kelalaian dari korban yang akan diselundupkan sehingga menimbulkan kecurigaan pada korban dan akan di periksan oleh Imigrasi setempat. Sedangkan untuk jalur air dan jalur darat lebih relatif aman untuk digunakan sebagai jalur penyelundupan. Walaupun tim gabungan petugas imigrasi yang dibantu Polri, TNI, dan Pemerintah Kota setempat sering melakukan patroli gabungan, namun masih terdapat beberapa celah atau jalan tikus yang digunakan dalam penyelundupan ini. Untuk daerah Indonesia terdapat jalur darat yang kemudian menggunakan jalur air. Jalur darat yang digunakan adalah jalur yang melalui negara Malaysia,banyak pulau di Indonesia yang dapat dijadikan batu pijakan. Berbagai wilayah di Sumatera, antara 18

IOM,Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia, Bab I (IOM, Buku Petunjuk bagi Petugas, Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012) Hal 5-6. 19 Ibid,.


lain Kepulauan Riau mudah di capai setelah transit dari Malaysia. Dari Malaysia kemudian menyeberang menggunakan kapal kapal kecil untuk masuk ke wilayah Indonesia yang luas namun lemah kontrol aparat keamanannya, tetapi banyak pilihan jalur transportasinya melalui darat, laut, dan udara untuk menuju negara tujuan 20. Definisi penyelundupan migranmenurut GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women) 21 adalah“dimasukannya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara yang orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya”. Tujuan penyelundupan migran tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material lainya. 2.1.2 Sindikat Internasional Sindikat internasional penyelundupan manusia, jika dilihat dari sudut pandang kriminologis termasuk dalam aspek pelaku kejahatan, menurut GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women), 22 mempunyai cara lain untuk menyebutkan penyelundup atau orang yang menyelundupkan sebagai agen, fasilitator, atau juga broker. Hal ini dikarenakan belum dipadatkannya hukum internasional dan dalam pelabelan nama yang melakukan kejahatan.Pelaku kejahatan penyelundupan manusia yang berada di negara asal berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik kepada pelaku kejahatan penyelundupan manusia yang di negara transit. Generalisasi tentang operasi penyelundupan manusia dan tentang organisasi yang menjadi fasilitator orang yang diselundupkan sangat sulit untuk dibuat. Karena saat ini sebagian besar pengetahuan tentang penyelundupan manusia dan sindikatnya berasal dari media atau laporan penegakan hukum. Andreas schloenhardt didalam buku Organized Crime and Migrant Smuggling mengatakan bahwakurangnya studi

20

Poltak Partogi Nainggolan, Imigran Gelap di Indonesia : Masalah dan Penanganan (Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, 2009), Hal 13. 21 GAATW, Definitions: “Smuggled Person”?, (Bangkok, Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection, 2011), Hal 20-21. 22 Ibid,.


analitis yang telah dilakukan untuk memeriksa struktur dan kegiatan organisasi penyelundupan manusia 23. Jadi

sindikat

internasional

dapat

disebutkan

sebagai

pelaku

dari

penyelundupan manusia. Bisa disebut agen, fasilitator, atau juga broker, karenapelaku penyelundup tersebuttelah dibayar oleh korban (participating victim) untuk melanggar batas suatu negara dan memasukkan ke negara yang bukan merupakan penduduk tetapnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. 2.1.3 Kajian Jurnal Ilmiah Penyelundupan manusia akibat pengaruh dari hilangnya rasa aman, dan tidak adanya hak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak di rumah sendiri atau negara sendiri, sangat mendorong terjadinya migrasi dari suatu negara ke negara lainnya. Migrasi menggunakan jalur yang legal atau jalur yang ilegal merupakan pilihan bagi para penyelundup ataupun orang yang akan diselundupkannya. Perbedaan antara penyelundupan manusia dan perdagangan orang adalah dari niat para korban di negara tujuan nantinya. Niat tersebut dimaksudkan kepada tujuan orang yang akan melakukan migrasi, dimana tujuan lebih kepada keinginan dan pilihan secara bebas orang yang diselundupkan tersebut 24. Menurut buku “Tinjauan Kritis terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan berbagai Dampaknya” 25karanganAdrianus Meliala,menjelaskan bahwa penyelundupan manusia adalah niat untuk pindah ke negara lain secara melanggar hukum, dengan berbagai cara, baik menjadi imigran ilegal, dan menghadirkan peran lainnya yang membantu bagaimana proses penyelundupan itu berhasil. Sedangkan perdagangan manusia dapat dikatakan sebagai korban, karena bukan niat mereka menjadi orang yang diperdagangkan. Wilayah tujuan dari penyelundupan manusia adalah antar negara, dari negara asal orang yang akan 23

Andreas Schloenhardt, Introduction, (Canberra, Organize Crime and Migrant Smuggling, 2002), Hal 1-2. 24 IOM, Penegak Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia, Bab I (IOM, Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012) Hal 5 25 Adrianus Meliala, Tinjauan Kritis terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan berbagai Dampaknya, (Jakarta, 2011) Hal 1.


diselundupkan tersebut ke negara lain dengan tidak melalui proses imigrasi sesuai dengan aturan imigrasi yang berlaku di masing-masing negara (negara asal, negara transit, negara tujuan). Penulis disini memfokuskan pada tulisan tentang penyelundupan manusia dimana korbannya adalah tidak persis sama dengan perdagangan manusia. Pada penyelundupan manusia, dimana penyelundupan manusia adalah kejahatan itu sendiri karena melanggar batas wilayah suatu negara, dan orang yang diselundupkan cenderung menjadi peserta (participating victim)

karena mereka bekerja sama

dengan orang yang menyelundupkan. Sedangkan perdagangan manusia adalah dimana orang yang diperdagangkan atau korbannya tidak menyadari keseluruhan proses perdagangan orang tersebut. Namun bisa juga orang yang diperdagangkan atau korban tersebut telah ditipu atau mendapat ancaman dari pelaku perdaganan orang 26. Maka dari kerjasama denganpelaku penyelundup dan dari keinginan diri sendiri untuk berpindah negara secara sadar inilah menjadi hal yang membedakan antara penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Alasan mengapa para migran ingin keluar dari negaranya, dan mencari negara lain untuk penghidupan yang lebih baik dapat berupa faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia di negara asalnya. Akibat dari faktor ekonomi yang kurang mencukupi kehidupan sehari-hari kemudian disusul oleh lapangan pekerjaan yang minim akan menimbulkan begitu banyak pengangguran. Richard Mines dan Alain de Janvry menjelaskan bahwa negara Meksiko tidak dapat membuat lapangan pekerjaan yang cukup, sehingga warganegaranya mengalami perpindahan ke Amerika Serikat 27. Negara yang tidak dapat membuat kesempatan kerja menimbulkan pengangguran akan berpindah tempat atau bahkan negara yang dapat memberikan pekerjaan pada pengangguran tersebut.

26

IOM, Penegak Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia, Bab I (IOM, Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012) Hal 5 27 Richard Mines & Alain de Janvry, Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study. (American Journal of Agricultural Economics, Vol 64, No. 3, 1982). Hal.444-454.


Laacher (2002) 28, dalam jurnal “Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control” karangan dari Céline Nieuwenhuys and Antoine Pécoud juga menjelaskan, secara umum para migran yang hendak meninggalkan negara asalnya hanya memiliki pengetahuan yang mendasar tentang negara tujuan nya. Informasi-informasi yang hanya sekedarnya tersebut dapat menjadikan dasar yang kuat bagi para migran untuk melakukan migrasi. Padahal negara tujuannya belum tentu seperti apa yang dibayangkan para migran tersebut. Upah yang kecil di negara asal pun akan membuat migran tersebut membayangkan negara tujuannya memiliki upah pekerjaan yang jauh lebih besar, sehingga walaupun tempat asal migran tetap tersedia lapangan pekerjaan, namun migran lebih tertarik pindah ke negara yang memiliki upah lebih besar 29. Pengusaha yang memiliki bisnis di negara maju lebih memilih memperkerjakan migran ilegal di perusahaan milik mereka, karena upah yang dibayarkan relatif lebih murah jika memperkerjakan migran ilegal 30, dan bagi migran ilegal upah yang didapatkan jauh lebih besar daripada dinegara asal mereka. Walaupun iming-iming pelaku penyelundupan manusia yang menawarkan jasa penyelundupan ke korban, lebih sering membuat korban tersebut ingin diselundupkan, namun faktor keluarga juga dapat mempengaruhi mengapa para migran ingin pindah negara dan menggunakan jasa penyelundupan. Karena jika dilihat dari sudut pandang individu bahwa penyelundupan manusia sangat berisiko, menggunakan biaya yang mahal, dan keuntungan yang tidak pasti. Namun jika digabungkan dengan pengetahuan mendasar yang didapat dari media atau mulutkemulut tentang negara tujuan, ditambah melakukan penyelundupan secara berkeluarga (bersama-sama)akan mengurangi resiko-resiko atau ketakutan diatas 31. 28

Celine Nieuwenhuys dan Antoine Pecoud, Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control, (Sage, American Behavioral Scientist, 2007) Hal 1685-1686. 29 Michael P Todaro. & Lydia Marusko, Illegal Migration and US Immigration Reform: A Conceptual Framework. (Population and Development Review, Vol. 13, No. 1, 1987) Hal. 101-114. 30 J. B. Grossman, Illegal Immigrants and Domestic Employment. (Industrial and Labor Relation Review, Vol. 37, No. 2, 1984). Hal. 240-251 31

Celine Nieuwenhuys dan Antoine Pecoud, Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control, (Sage, American Behavioral Scientist, 2007) Hal 1685-1686.


Ide tersebut adalah kondisi dimana para migran membuat keputusan rasional yang berbasis pengetahuan umum dengan menggunakan jalur ilegal. Pilihan mengapa menggunakan jalur ilegal atau jalur tidak resmi adalah karena jika ingin menggunakan jalur yang legal atau jalur resmi mereka harus memakai dokumen yang tidak dengan mudahnya bisa di dapatkan atau dokumen mereka terlanjur hilang akibat perang atau sebagainya. Pada kasus JS, merupakan penyelundup berwarganegara India, korban yang di selundupkan JS tidak bisa mendapatkan visa ke negara-negara Eropa dengan mudah akibat dari persyaratan dokument dan berkas. Sedangkan pada kasus HF dan SH adalah korban yang diselundupkan memang sedang berada di Indonesia untuk tujuan liburan, tetapi Indonesia juga sebagai negara transit pelaku penyelundupan manusia HF dan SH, sehingga mereka memakai korban sesama warganegaranya yang telah berada di Indonesia untuk berangkat ke Australia. Dalam buku “The Blackwell Companion to Law and Society” 32Susan Sterett menjelaskan bahwa di negara-negara Eropa dan Amerika jika untuk mendapatkan izin tinggal dankerja sementara bagi non-warga negara tidak bisa didapatkan dengan mudah izin tersebut karena banyak nya permintaan. Maka dari itu persyaratan dokument dan berkas yang jelas harus digunakan sebagai syarat mendapatkan visa, dan hal itu menjadi kendala bagi korban yang akan diselundupkan. Pencapaian kehidupan yang lebih baik, karena negara asal dimana mereka lahir terdapat konflik, atau karena latar belakang ekonomi, akan membuat keinginan mereka bermigrasi ke negara lain bertambah kuat. Obi N. I. Ebbemenjelaskan bahwa mengapa dapat terjadi penyelundupan manusiakarena masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah ingin kehidupan yang lebih baik. Kedua nya tetap mengejar kesejahteraan. Masyarakat kelas atas ingin bertambah kaya dari yang sebelumnya, sedangkan masyarakat kelas bawah tidak ingin di penjara. Akibatnya, timbul ketidakteraturan karena saling mengejar kesejahteraan. Masyarakat kelas atas menggunakan masyarakat kelas bawah agar bertambah kaya, sedangkan masyarakat kelas bawah di perdaya dan mau untuk di selundupkan atau di perdagangkan agar 32

Susan Sterett, Immigration, (UK, The Blackwell Companion to Law and Society, 2004), Hal 355.


dapat menghidupi kebutuhan sehari hari 33. Atas hal ini lah permintaan penyelundupan manusia ke negara-negara maju untuk penghidupan yang lebih layak kebanyakan akibat latar belakang ekonomi semakin berkembang. Ditemukan studi kasus pada tahun 2003 dikutip dari buku “Smuggling and Trafficking in Human Being”, 34 menyebutkan bahwa terdapat penyelundupan manusia dalam jumlah besar dari India ke negara-negara Eropa terutama Inggris dan Prancis. Peristiwa “Gular” yang merupakan spesialisasi transportasi dari India langsung ke Inggris. Dimana setiap korban nya diharuskan membayar 11.000 Euro jika ingin diselundupkan ke Inggris menggunkan kapal Ferry dan di transitkan pada suatu titik sebelum sampai ke tempat tujuannya. Peristiwa “Gular” tersebut telah dipecahkan oleh kepolisian Inggris dan menangkap Jing Ping Chen selaku otak dari penyelundupan dalam jumlah besar tersebut, sehingga modus operandi dan pergerakan kapal-kapal ferry di awasi secara ketat agar tidak terulang lagi. Namun terdapat rute baru yang sering digunakan para penyelundup sekarang ini untuk menuju Australia sebagai negara tujuan yang baru 35. Yaitu melalui jalur Timur Tengah dan Asia melewati lautan, dimana para korban yang akan diselundupkan sering memasuki wilayah Malaysia dan Indonesia yang digunakan untuk menjadi negara transit. Dilihat dari salah satu kasus yang dibahas oleh penulis, yaitu JS yang berwarganegara India sebagai pelaku penyelundup, atau tangan kanan dari otak penyelundup yang berada di India. Tetap meneruskan rute penyelundupan dari India ke negara-negara Eropa melalui Indonesia sebagai negara transit. Menurut penelitian terkini didalam buku “Political Violence, Organized Crimes, Terrorism and Youth” oleh M. Demet Ulusoy (2007), 36 menerangkan bahwa terdapat penelitian dimana hampir setiap negara terindikasi terlibat di dalam 33

Obbi N. I. Ebbe, Causes of Trafficking in Women and Children, Bab 3 (London, Global Trafficking in Women and Children, 2008), Hal 36. 34 Sheldon X. Zhang, Human Smuggling and Irregular Population Migration, Bab 1 (America, Smuggling and Trafficking in Human Being, 2007), Hal 17. 35 Andreas Schloenhardt, Introduction, (Canberra, Organize Crime and Migrant Smuggling, 2002), Hal 1-2. 36 M. Demet Ulusoy, Introduction, (Turkey, Political Violence, Organized Crime, Terrorism and Youth, 2007), Hal 4 & 108-109.


kejahatan terorganisir. Baik itu perdagangan narkoba, pencucian uang, maupun pemalsuan identitas atau dokumen. Beberapa negara terlibat dalam teroris internasional, dengan perdagangan senjata, penyelundupan manusia, dengan eksploitasinya. Penyelundupan manusia yang melewati batas suatu negara dianggap seperti kejahatan yang menentang pemerintahan di negara asal dan negara tujuan, berbeda dengan perdagangan manusia yang menentang dirinya sendiri untuk hidup bebas. Dikatakan menentang pemerintahan adalah karena menentang hukum yang berlaku di negara asal dan negara tujuan. Namun Francisco Thoumi (1997) 37 di dalam jurnal “Transnational Organized Crime and Terrorism : Colombia, a Case Study” karangan dari Patricia Biber, menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis hubungan antara kejahatan terorganisir dan masyarakat: (a) terdapat keadaan dimana simbiosis atau hubungan yang saling ketergantungan antara masyarakat dan penjahat, (b) keadaan parasit di mana memasukkan kejahatan itu sendiri secara sengaja melalui korupsi dalam masyarakat dan pemerintah, untuk melindungi kepentingan orang tertentu, dan (c) keadaan predator dimana kejahatan berubah menjadi taktik teroris untuk menghadapi masyarakat lokal dan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan ini menyingkirkan hukum masyarakat dan ketertiban sehingga mengurangi kepercayaan publik dalam pemerintahan, yang diterjemahkan ke dalam hilangnya legitimasi bagi negara.

2.2 Kerangka Teori 2.2.1Differential Association Differential Association adalah teori dari kelompok Social Learning Theory oleh Edwin H. Sutherland (1883-1950). Teori tersebut pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Priciples of Criminology edisi ketiga. Teori Differential Association menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang membuat

37

Francisco Thoumi, “Drogas Illicitas en Colombia”, dalam Patricia Bibes, Transnasional Organized Crime and Terrorism : Colombia, a Case Study, (Journal of Contemporary Criminal Justice, 2001), Hal 250-251.


seseorang melakukan kejahatan adalah dikarenakan terdapat hubungan antara pelaku dengan lingkungan tempat pelaku tinggal. Sutherland percaya bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah hasil dari sebuah pembelajaran dari merespon tingkah laku yang menjadi pedoman nya (role player). Proses pembelajaran kejahatan dihasilkan oleh suatu proses normal yaitu proses yang terjadi melalui interaksi sosial. Sutherland dapat menjelaskan proses yang secara logis dan sistematis dengan 9 (Sembilan) dalilnya mengapa orang dapat bertingkah laku jahat. Melalui dalil ini lah sehingga kejahatan dapat diterima secara masuk akal dan berlogika bahwa tingkah laku jahat pun dipelajari secara normal. Berikut adalah 9 preposisi Sutherland yang meliputi tentang Differential Association 38. 1. Tingkah laku kejahatan dipelajari dan tidak diwariskan 2. Tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dengan cara komunikasi 3. Proses belajar tingkah laku kejahatan berlangsung dalam kelompok yang intim. Pada pertemuan tatap muka dua orang untuk belajar melakukan kejahatan 4. Tingkah laku kejahatan dipelajari dalam ruang lingkup kelompok intim yang kecil, termasuk dengan cara-cara melakukan kejahatanbeserta dengan motif, prilaku, dan rasionalisasi atas sikap yang diperlukan untuk kejahatan tersebut 5. Tujuan yang jelas dari motif dan arah penyimpangan dipelajari dari definisi hukum yang berlaku yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 6. Pelaku

kejahatan

melakukan

kejahatan

karena

pola

pikir

yang

mengatakanbahwa melakukan kekerasan melawan hukum lebih banyak keuntungan dari pada tidak patuh pada hukum itu sendiri 7. Diferensial asosiasi atau Asosiasi yang berbeda-beda memiliki variasi yang tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas

38

Edwin H. Sutherland, A Sociological Theory of Criminal Behavior, (America, Principles of Criminology sixth edition, 1960), Hal 75-80.


pertama berfokus kepada perilaku individu itu sendiri, kedua adalah individu yang mengejar tujuannya, dan terakhir adalah kertertarikan dari individu itu sendiri 39. Teori pilihan rasional adalah perilaku kejahatan yang dirancang oleh pelaku kejahatan untuk menghasilkan kebutuhan pelaku kejahatan, seperti uang, status, kepuasan seksual, dan ketertarikan, yang dimana semua itu membutuhkan keputusan atau pilihan. Dalam pembuatan keputusan untuk melakukan kejahatan terdapat perbedaan mendasar antara keterlibatan kejahatan dan peristiwa kejahatan. Keterlibatan dalam kejahatan lebih mengarah kepada proses yang dipilih oleh individu tersebut: i. Untuk memilih lebih terlibat secara langsung dalam kejahatan, ii. Untuk melanjutkannya, iii. atau Untuk berhenti melakukannya 40. Sedangkan jika menurut Robert Keel (1997) didalam Serdan Kenan Gul “An Evaluation of the Rational Choice Theory in Criminology” 41 menjelaskan tentang 8 (delapan) proposisi dari teori Pilihan Rasional. Berikut adalah asumsi atau proposisi yang mendeskripsikan poin utama dalam teori tersebut: 1. Manusia sebagai aktor yang rasional 2. Rasionalitas melibatkan sebuah akhir. Atau menggunakan perhitungan 3. Prilaku ditentukan oleh diri sendiri, apakah menjadi baik atau menyimpang. Hal ini berdasarkan perhitungan rasional mereka 4. Unsur utama dari perhitungannya melibatkan analisis biaya manfaat : Keuntungan dibandingkan dengan Kerugian atau kalkulus hedonistic 5. Pengambilan keputusan akan diarahkan langsung untuk kepuasan individu itu sendiri 6. Keputusan yang diambil dikontrol oleh persepsi individu tersebut dengan memahami potensi kerugian dan hukumannya yang akan diikuti oleh suatu tindakan yang dinilai tidak melanggar kebaikan sosial, kontrak sosial

39

Ronald V. Clarke, Situational Crime Prevention Successful case studies Second Edition, Harrow and Hestor Publisher, (Newyork, 1993), Hal 9-10. 40 Ibid,. 41 Robert Keel, “Rational Choice and Deterrence Theory”, dalam Serdan Kenan Gul, An Evaluation of the Rational Choice Theory in Criminology, (Turki, Social and Application Science, 2009), Hal 37.


7. Negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan menjaga kebaikan bersama melalui sistem hukum, sistem ini adalah perwujudan dari kontrak sosial 8. Kecepatan, kerusakan, dan kepastian hukum adalah kunci elemen utama dalam memahami kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku manusia Maka teori pilihan rasional adalah sebuah teori pendukung yang penulis pilih untuk menjelaskan bagaimana pelaku penyelundupan manusia untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan perhitungan untung-rugi.Penulis melihat pilihanemosional pelaku dan korban penyelundupan manusia. Korban penyelundupan manusia pun menggunakan

rasionalitas

pikirannya

untuk

diselundupkan.

Korbanakan

memperhitungkan untung rugi secara materi dan emosi apabila mengikuti penyelundupan atau tidak. Perhitungan untung rugi tersebut berdasarkan pikiran emosional, akankah orang yang akan diselundupkan dapat bertahan bila menetap di negara asal mereka dan tidak mendapat penghidupan yang lebih baik. Pilihan rasional yang ditetapkan korban bukan hanya sekedar keuntungan materil, namun lebih ke pilihan emosional dan rasa nyaman bila berada di negara yang maju dan memungkinkan mendapatkan kehidupan lebih baik. Melalui pilihan rasional yang melibatkan rasa emosional itulah pula korban mau bekerja sama dengan pelaku penyelundupan, agar dapat memasuki negara yang lebih menjamin kehidupan, dan mendapat penghidupan yang layak. Piquero dan Hickman (2002) dalam tulisan Serdan Kenan Gul menjelaskan bahwa pilihan rasional lebih cenderung untuk melihat penjahat dari segi kondisi dan lingkungan mereka, dengan digambarkan sebagai pengambil keputusan yang rasional berdasarkan keputusan mereka untuk melakukan kejahatan pada analisis resiko usaha dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan. Artinya adalah pelaku kriminal akan mempertimbangkan analisis terhadap biaya dan manfaat. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari Paternoster & Bachman (2001) dalam tulisan Serdan Kenan Gul bahwa pilihan rasional adalah kejahatan yang dipilih karena keuntungan yang didatangkan. Teori pilihan rasional menegaskan bahwa jika hasil kejahatan tinggi namun biaya melakukan rendah maka kejahatan akan terjadi. Tetapi bila hasil


kejahatan rendah dan biaya melakukan jauh lebih tinggi maka kejahatan tidak akan terjadi. Implikasi nya adalah jika biaya melakukan kejahatan menjadi tinggi, sehingga pelaku pilihan rasional akan tertahan atau terhalang untuk melakukan kejahatan itu sendiri 42.

42

Serdan Kenanl Gul, An Evaluation of the Rational Choice Theory in Criminology, (Turki, Social and Application Science, 2009), Hal 37.


BAB III URAIAN KASUS

3.1 Kasus 3.1.1 Uraian Kasus Penyelundupan Manusia Penulis mengambil kasus penyelundupan manusia yang telah ditangani oleh Ditjen Imigrasi. Kasus tersebut merupakan kasus terbaru dengan menggunakan semua alat transportasi melalui jalur udara, darat, dan air. Penulis merasa tertarik untuk menganalisis kasus yang telah diproses oleh Ditjen Imigrasi, terdapat kasus yang telah keluar hasil keputusan dan terdapat pula kasus yang belum keluar keputusannya. Alasan penulis mengambil ruang lingkup Jakarta adalah karena penangkapan, penyerahan, dan proses interogasi pelaku kejahatan dilakukan di Jakarta. JS warga negara India ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta melalui penyelidikan petugas Imigrasi, HF ditangkap setelah petugas Imigrasi mendapat laporan dari orang tua yang kehilangan anaknya dan juga laporan dari masyarakat, sedangkan SH ditangkap oleh Mabes Polri dan petugas gabungan dengan Polda Jatim. 3.1.1A Kasus JS Kasus JS merupakan kasus yang paling terbaru dengan menggunakan pemalsuan dokumen keimigrasian berupa paspor dan Visa, dimana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh JS dapat dibilang hampir sempurna karena menyerupai bentuk

aslinya.

Melalui

pemalsuan

dokumen

keimigrasian

itulah

penulis

menggunakan JS sebagai kasus yang akan di analisis. Penulis akan menguraikan kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional, yaitu JS warga negara India yang telah menjadi tahanan Ditjen Imigrasi. JS ditangkap oleh Ditjen Imigrasi karena keberadaannya di dalam wilayah Indonesia tidak dilengkapi dokumen perjalanan keimigrasian dan Visa Indonesia yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 119 Undang-Undang No.6 Tahun 2011, sehingga JS ditahan Ditjen Imigrasi kemudian dimintai keterangan untuk membantu proses penyelidikan. JS


ditangkap karena telah memalsukan dokumen keimigrasian, yang berarti JS melanggar pasal 119 UU no. 6 tahun 2011 dengan bunyi: “Ayat (1). Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Ayat (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” Ketika tiba di Indonesia pertama kali JS masuk menggunakan Visa on Arrival seharga USD 10 di bandara Soekarno-Hatta pada bulan Oktober tahun 2008. Sebelum ke Indonesia, JS menuju Malaysia terlebih dahulu sampai masa berlaku visa Malaysia JS habis. JS keluar dari Malaysia dan masuk ke Indonesia, lalu menuju Malaysia untuk melanjutkan bisnis, kegiatan keluar-masuk negara Malaysia yang JS lakukan menggunakan multiple visa selama 1 tahun di Malaysia. Selama tahun 2008 hingga tahun 2009, JS melakukan perjalanan ke Indonesia sendiri, namun ketika memasuki Indonesia pada tahun 2011 JS diantar oleh NG (yang merupakan sesama warga negara India) selaku otak penyelundupan manusia. Hubungan JS dengan NG adalah sebagai rekan kerja penyelundupan. Tugas NG adalah membantu memfasilitasi JS untuk memalsukan dokumen keimigrasian. NG mengambil paspor dan uang JS untuk kemudian dibuat paspor dengan identitas yang dipalsukan. Dua minggu kemudian JS mendapatkan paspor dengan foto JS namun dengan identitas yang berbeda. Hal ini dapat diindikasikan sebagai pemalsuan dokumen keimigrasian, dan digunakan secara sengaja. Setelah memalsukan paspor JS, kemudian NG membawa kembali paspor asli JS ke India agar JS dapat membantu proses penyelundupan manusia dari India ke negara-negara Eropa. NG menyelundupkan korban untuk menuju Eropa dan menggunakan Indonesia sebagai negara transit, dimana korban bekerja sama dengan JS yang berada


di Indonesia. JS harus membantu penyelundupan warga negara India, karena JS telah diancam oleh NG dengan menahan paspor JS. Terdapat otak penyelundupan lain berinisial R dan MK yang merupakan rekan NG dalam memalsukan dokumen keimigrasian. JS melakukan penyelundupan manusia ke negara Eropa sambil dipandu oleh R, pelaku penyelundupan yang berada di India. Dalam pengiriman korban ke negara Eropa, JS kemudian dibantu MK dalam pemalsuan dokumen keimigrasian. MK memiliki dua tempat tinggal di Indonesia, yaitu di kota Surabaya dan di kota Bogor. JS menjelaskan bahwa MK adalah otak penyelundupan yang serupa dengan R dan NG, namun MK berada di Indonesia. MK bertujuan mencari keuntungan dengan menyelundupkan korban ke Prancis, MK juga memalsukan dokumen keimigrasian korban penyelundupan. Pelaku penyelundupan berinisial MK adalah warga negara India yang tinggal di Indonesia, dan berkerja sama dengan R dan NG. JS mengenal MK pada bulan Januari di Pasar Festival. Tugas JS adalah memfasilitasi korban yang tiba dari India, sampai mencari penginapan, dan mempertemukan korban dengan MK, kemudian MK membuat dokumen keimigrasian palsu dan mengirimkan korban ke Prancis. JS mengaku membantu penyelundupan manusia karena keluarga JS di India di ancam oleh R, NG, dan MK. JS telah membantu penyelundupan manusia sejak bertemu NG bulan Januari 2011 lalu. Harga setiap dokumen keimigrasian palsu yang dibuat oleh JS adalah USD 4500 per korban yang akan diselundupkan, dan dari USD 4500 tersebut, JS menerima USD 200, dan MK menerima USD 800, kemudian sisanya untuk R dan NG yang telah berada di India. Uang yang diterima melalui otak penyelundupan yang berada di India digunakan untuk izin tinggal dan izin kerja palsu. Otak penyelundupan ini berada pada NG dan R yang berada di India, serta MK yang berada di Indonesia. JS ditangkap bersama dengan dua orang korban penyelundupan, ketika di tangkap terdapat contoh gambar cap Eropa yang diduga cap palsu didalam Hand Phone JS, cap tersebut didapat oleh JS pada saat bekerja di kantor NG dan cap tersebut digunakan untuk menandakan korban pernah ke negara Eropa. Paspor JS saat ini di


tahan oleh NG dan ketika masuk ke Indonesia menggunakan dokumen keimigrasian yang asli dan legal. Pengiriman korban penyelundupan warga negara India memakan waktu cukup lama, sehingga hal ini menjadi salah satu celah yang membuat JS tertangkap dan dalam membuat dokumen keimigrasian palsu memakan waktu cetak cukup lama. Paspor palsu yang dibuat untuk mengirim korban ke negara Eropa akan selesai dalam waktu 2 minggu. Sementara menunggu pembuatan paspor palsu, JS memalsukan dokumen keimigrasian lainnya, seperti visa. JS memalsukan visa agar korban dapat masuk negara tujuan melalui bandara Soekarno-Hatta. Pemalsuan visa ini dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar tidak mudah diketahui sebagai visa palsu. Selagi menunggu dokumen keimigrasian palsu selesai, JS tinggal di kawasan Karet,

Jakarta

Selatan

untuk

menampung

korban

sebelum

korban

siap

diberangkatkan. Setelah semua dokumen palsu tersebut siap, maka korban akan diberangkatkan ke Eropa. Ketepatan dalam memalsukan dokumen keimigrasian sangat diperlukan agar korban berhasil tiba di negara tujuan, yaitu Eropa. Jenis penyelundupan yang dilakukan JS bisa dibilang sangat terencana dan terorganisir, dengan menggunakan metode canggih seperti pemalsuan dokumen keimigrasian. Dimana biaya untuk pemalsuan dokumen keimigrasian tersebut dapat dibilang cukup mahal. Sindikat internasional yang memperkerjakan JS dalam penyelundupan ke negara Eropa dapat dikategorikan sebagai kelompok kejahatan yang kecil. Dimana kelompok sindikat JS ini lebih mengutamakan fleksibilitas dalam bergerak, hal ini dilihat dari jumlah korban yang tidak banyak, yaitu dua orang korban dilakukan dan terkadang satu orang saja untuk diselundupkan. Hal ini dilakukan agar dapat berinteraksi sesuai kebutuhan ketika melaksanakan kegiatan penyelundupan. Untuk menggambarkan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh JS warga negara India secara singkat, dapat dilihat pada table 3.1.1A dibawah ini.


Tabel 3.1.1A Kasus singkat JS warga negara India

Identitas Pelaku dan Pasal

Modus Operandi

Keterangan

Pelanggaran

Pelaku JS, warga

Korban yang akan diselundupkan merupakan warga Transportasi

negara India,

negara

melanggar Pasal

Sesampainya di Indonesia, korban ditampung di rumah JS jalur udara,

119 UU No. 6

selama 2 minggu. JS dibantu oleh MK memalsukan pesawat.

Tahun 2011,

dokumen keimigrasian yang akan selesai 2 minggu Ditangkap oleh

Penyelundupan

kemudian. Dokumen keimigrasian yang akan didapat oleh Ditjen Imigrasi,

ke negara-negara

korban adalah paspor palsu, dan visa palsu, disertai cap hasil keputusan

di Eropa, dengan

yang menandakan korban telah berkunjung ke negara- belum keluar

biaya

negara Eropa. Setelah dokumen keimigrasian siap, korban

penyelundupan

penyelundupan diantar oleh JS sampai bandara Soekarno-

India

yang

datang

langsung

dari

India. menggunakan

per orang sebesar Hatta. JS hanya menyelundupkan 2 atau 1 orang saja agar USD 4500

kegiatan penyelundupan tidak dicurigai. JS dan MK diarahkan oleh NG dan R selaku otak penyelundupan yang berada di negara asal, India.


3.1.1B Kasus HF HF, warga negara Iran pada awalnya datang ke Indonesia untuk menemui putri nya dan dengan dalih untuk mencari suaka. HF kemudian datang ke kantor UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) setelah 2 bulan berada di Indonesia. Kemudian HF bertemu dengan SH, otak pelaku penyelundupan manusia berkewarganegaraan Iran dan HF meminta untuk diselundupkan ke Australia oleh SH, namun SH mengajukan syarat kepada HF untuk membantu mengumpulkan korban penyelundupan yang lebih banyak, dan SH juga menjanjikan potongan harga penyelundupan ke Australia kepada HF. Pada kasus HF, pelaku penyelundupan yang bertugas sebagai agen pencari korban yang bekerja sama dengan SH. Penulis tertarik menganalisis kasus HF karena proses pengumpulan korban yang dilakukan oleh HF yaitu dengan menngumpulkan sesama warga negara Iran untuk menjadi korban penyelundupan dan bagaimana HF mendapatkan kompensasi potongan harga untuk diikutsertakan dalam penyelundupan yang dilakukan oleh SH. Penyelundupan manusia oleh HF, merupakan penyelundupan warga negara Iran ke Australia. Pada awalnya penangkapan HF dimulai dari laporan tentang adanya Warga Negara Asing (WNA) yang diduga menjadi pelaku pengurus keberangkatan WNA secara ilegal ke Australia. Kemudian terdapat juga laporan dari Mostafa Mahini warga negara Iran yang sedang berlibur ke Indonesia mencari anak lakilakinya yang hilang dan melaporkan seorang WNA yang menjadi pelaku pengurus keberangkatan warga negara Iran di Indonesia secara ilegal. HF menjadi tahanan Ditjen Imigrasi karena tidak menaati peraturan perundang-undangan keimigrasian, sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 yang berbunyi : “Ayat (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melaukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;


e. pengenaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia Ayat (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.” Berdasarkan pasal diatas, ditambah laporan dari masyarakat, dan Mostafa Mahini. HF di anggap melakukan kegiatan yang berbahaya dan tidak menaati peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan penyelidikan, HF terindikasi melakukan kegiatan penyelundupan manusia dengan bertugas sebagai pelaku penyelundupan manusia yang mengumpulkan korban untuk selanjutnya ikut serta dalam penyelundupan korban ke Australia. HF belum diberangkatkan ke Australia. HF ditangkap oleh Ditjen Imigrasi berdasarkan laporan masyarakat, dan laporan Mostafa Mahini. HF pun diperiksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Menurut keterangan HF, dia datang ke Indonesia untuk mengunjungi anak nya yang juga berkewarganegaraan Iran dan tinggal di Cisarua, Bogor. Kedatangan HF ke Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2011 di bandara Soekarno-Hatta menggunakan Visa on Arrival untuk keperluan mencari suaka. Setelah 2 bulan berada di Indonesia, HF mendatangi Kantor UNHCR untuk mendapatkan sertifikat UNHCR sebagai tanda bahwa HF adalah pengungsi. HF mengaku tidak membawa paspor Iran ketika mendatangi Kantor UNHCR, hal ini karena dokumen keimigrasian HF telah di bawa oleh SH. HF awalnya meminta SH untuk menyelundupkan dirinya ke Australia. SH pun meminta HF untuk membayar uang muka sebesar USD 1500. HF lalu di minta mengumpulkan 6 orang warga negara Iran untuk diberangkatkan ke Australia, dan dijanjikan akan diberikan potongan harga uang muka penyelundupan ke Australua apabila mendapatkan 6 korban tersebut. Setelah HF mengumpulkan 6 orang yang akan diselundupkan, rekan SH berinisial NB, warga negara Afghanistan yang bertugas meminta uang kepada korban penyelundupan sebesar USD 5000 per orang agar korban segera diselundupakan ke Australia. HF pada awalnya tidak mengakui bahwa dirinya telah membantu para imigran untuk berangkat ke Australia. Kemudian ketika ditunjukan foto Mostafa Mahini serta foto anaknya Mostafa Mahini yang telah hilang, HF menjelaskan pernah bertemu anak dari Mostafa Mahini di Kantor UNHCR. Pemeriksaan terhadap HF pun dilanjutkan, lalu ditemukan bukti baru bahwa paspor HF tidak dibawa oleh pelaku penyelundupan manusia bernama SH. HF pada akhirnya mengakui


bahwa dia menyimpan paspor nya di rumah yang disewanya bersama anaknya. HF mengakui bahwa dirinya membantu para korban yang akan di berangkatkan ke Australia. Termasuk anak dari Mostafa Mahini yang telah diberangkatkan namun terjadi kecelakaan kapal yang ditumpangi anak Mostafa Mahini sebelum sampai di negara tujuan, yaitu Australia. HF mendapatkan sertifikat pencari suaka dari UNHCR dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan menyembunyikan paspor aslinya lalu memanfaatkan sertifikat tersebut untuk bekerja sama dengan SH sebagai pelaku penyelundupan manusia yang mengumpulkan korban yang akan diselundupkan ke Australia dan bersedia untuk membayar sejumlah uang kepada HF. Setelah mengumpulkan korban yang akan diselundupkan ke Australia, HF pun menghilang lalu korban yang akan diselundupkan di serahkan kepada NB. Penangkapan HF dilakukan setelah terdapat laporan dari masyarakat dan dari Mostafa Mahini yang membayar USD 7000 agar memberangkatkan anaknya ke Australia secepatnya. Namun HF tidak memenuhi janjinya, anak Mostafa Mahini diketahui meninggal setelah Mostafa Mahini kehilangan kontak dengan anaknya sejak tanggal 18 Desember 2011. Untuk menggambarkan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh HF warga negara Iran secara singkat, dapat dilihat pada table 3.1.1B dibawah ini.


Tabel 3.1.1B Kasus singkat HF warga negara Iran


Modus Operandi

Keterangan

Pelanggaran

Pelaku HF,

HF, warga negara Iran yang tiba di Indonesia meminta Transportasi

warga negara

bantuan kepada SH, pelaku penyelundupan manusia untuk menggunakan

Iran, melanggar

diselundupkan ke Australia. HF diajak bekerja sama oleh Jalur Darat dan

Pasal 75 UU No. SH. HF mengumpulkan warga negara Iran yang berada di Jalur Laut 6 Tahun 2011,

Jakarta untuk diselundupkan ke Australia. Setelah Bis, Perahu, dan

Penyelundupan

mengumpulkan korban penyelundupan, HF melapor Kapal, ditangkap

ke Australia,

kepada SH, kemudian SH akan meminta NB, rekan SH oleh Ditjen

dengan biaya

yang

penyelundupan

mempersiapkan keberangkatan korban penyelundupan. keputusan

berkewarganegaraan

Afghanistan

untuk Imigrasi, hasil

per orang sebesar Dengan mengumpulkan korban yang akan diselundupkan Deportasi dan USD 5000-7000

ke Australia, HF diberikan potongan harga uang muka Dilarang masuk untuk ke Australia.

Indonesia selama 6 bulan


3.1.1C Kasus SH SH merupakan pelaku penyelundupan yang sekaligus menjadi otak penyelundupan manusia. Penulis mengambil kasus SH karena tertarik dengan penggunaan jalur darat yang kemudian disambung dengan jalur laut untuk menyelundupkan korban SH ke Australia. Pada awalnya SH memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi pada tahun 2009, SH yang mempunyai identitas palsu dengan nama Captain Emad Abdul Razak menjalankan penyelundupan manusia sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2010. SH menjadi buronan Australia dan masuk dalam daftar pencarian orang di Indonesia akibat kasus penyelundupan manusia. SH menjalankan kejahatan penyelundupan manusia dengan status pengungsi dari UNHCR SH tersangkut dalam kasus penyelundupan manusia dan merupakan pelaku yang bermasalah dalam deportasi/pemulangan, SH berkewarganegaraan ganda, yaitu Pakistan & Afghanistan. Setiap orang yang sudah dianggap dewasa hanya diperbolehkan memiliki satu kewarganegaraan. Paspor yang merupakan dokumen keimigrasian akan dikeluarkan dari negara asal, sebagai bukti yang sah untuk keluar/masuk ke negara lain. Sama halnya dengan kewarganegaraan, setiap orang hanya dapat memiliki satu paspor dan tidak dari negara yang berbeda. Namun SH yang merupakan pelaku penyelundupan manusia mendapatkan dua paspor dari negara yang berbeda. SH terlibat pasal 113 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 akibat memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah (tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi) untuk mendapatkan suaka sebagai bekal ke Australia, dan SH dicurigai melakukan kegiatan penyelundupan manusia yang dianggap membahayakan, seperti yang dilakukan HF. SH terlibat dalam pasal yang sama, yaitu pasal 75 Undang-undang No. 6 Tahun 2011. SH yang mempunyai 2 paspor berbeda negara diperiksa oleh Ditjen Imigrasi kemudian di mintai keterangannya. Pada awalnya SH dicurigai melakukan penyelundupan manusia namun belum terbukti, dianggap meresahkan dan membahayakan oleh pihak Ditjen Imigrasi, sehingga SH akan di deportasi dari Indonesia. Ketika SH akan dipulangkan ke negara asalnya, SH berhasil melarikan diri dari pengawalan Imigrasi ketika di bandara Soekarno-Hatta. Ditjen Imigrasi pun langsung memasukkan SH dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) agar tidak dapat melarikan diri keluar negeri menggunakan jalur laut dan jalur udara. Setahun setelah SH melarikan diri, akhirnya SH ditangkap kembali oleh Mabes Polri, dan diserahkan kembali ke Ditjen Imigrasi


untuk dimintai keterangan. Pada pemeriksaan lanjutan tersebut akhirnya diketahui bahwa SH memiliki kerjasama dengan HF yang telah di deportasi lebih dulu. Ketika

dimintai

keterangan

oleh

Ditjen

Imigrasi,

SH

memiliki

paspor

berkewarganegaraan Afghanistan yang merupakan paspor pertama miliknya. SH awalnya memasuki Malaysia dan berencana ingin ke Australia, SH yang mempunyai ayah berkewarganegaraan Pakistan, mendatangai kedutaan besar Pakistan di Malaysia dan mengaku kehilangan paspor. Setelah SH mendapatkan paspor keduanya, SH pun ke Indonesia melalui jalur laut (jalur ilegal) tanpa melalui tempat pemeriksaan pejabat imigrasi. Setibanya di Indonesia SH kehabisan uang dan akhirnya SH mendaftar ke kantor UNHCR untuk mendapatkan status pengungsi dari UNHCR dan berpura-pura tidak memiliki satu pun dokumen keimigrasian. Selama menunggu status pengungsi dari UNHCR, SH yang tinggal di wilayah Cisarua, Bogor didatangi oleh sesama warga negara Afghanistan yang meminta diselundupkan ke Australia. Melihat kesempatan tersebut, SH dengan sengaja memanfaatkan warga negara Afghanistan ini untuk mencari lebih banyak orang untuk diselundupkan secara bersamaan. SH yang telah membangun jaringan penyelundupan manusia sesama warga negara Afghanistan di daerah Cisarua, Bogor sering menyelundupkan korbannya melalui perairan Situbondo di daerah Jawa Timur. Pada akhirnya SH tertangkap bersama dengan 47 korban penyelundupan yang berangkat dari Jakarta menuju Surabaya menggunakan bus yang disewa oleh SH. SH sengaja memilih penggunaan jalur darat sampai ke perairan Situbondo untuk menghindari pemeriksaan pejabat imigrasi (seperti pada jalur udara). Kemudian dari wilayah perairan Situbondo, SH pun melanjutkan perjalanan korban yang akan diselundupkan tersebut menggunakan jasa perahu menuju tengah laut. Namun sebelum perahu tiba di kapal yang berada di tengah laut, SH tertangkap petugas satuan petugas khusu people smuggling dari Polda Jatim yang dibantu Mabes Polri. Meski satuan petugas khusus people smuggling berhasil menangkap korban penyelundupan, SH berhasil melarikan diri dan melanjutkan penyelundupan manusia ke negara Australia selama 1 tahun. Sebelum akhirnya tertangkap lagi di Jakarta. Ketika ditangkap di perairan Situbondo, polisi menyita barang bukti berupa satu unit bus pariwisata, uang Rp 2.000.000, dua telepon genggam, dan satu lembar dokumen UNHCR yang menyatakan SH sebagai pengungsi. Dengan berstatus sebagai pengungsi, SH bergerak secara leluasa di Indonesia dan berhasil menjalankan penyelundupan manusia. Setelah melarikan diri dari penangkapan oleh petugas di perairan Situbondo, SH bertemu dengan HF dan memulai


kembali penyelundupan manusia dengan memanfaatkan HF untuk mengumpulkan korban lebih banyak, namun HF telah di tahan Ditjen Imigrasi lebih dulu dan di deportasi, sehingga SH menjalankan penyelundupan manusia sendiri. SH sering menyelundupkan korban dari Indonesia ke Australia, SH juga berperan sebagai otak penyelundupan manusia yang ternyata memiliki izin tinggal di Australia. Hal ini diketahui oleh pemerintah Indonesia yang menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah Australia mengapa SH yang telah masuk daftar pencarian orang dapat memiliki izin tinggal di Australia 43. Penyelundupan manusia yang dilakukan SH tergolong penyelundupan manusia yang cukup besar, karena SH menyelundupkan korban yang telah dikumpulkan oleh HF dan rekan SH lainnya di daerah Cisarua, Bogor yang merupakan tempat tinggal SH. Kemudian setelah korban terkumpul, SH menyewa 1 (satu) bus pariwisata dari Jakarta ke Surabaya dengan tujuan perairan Situbondo. Dari perairan itu lah korban yang akan diselundupkan oleh SH diantar dengan perahu sampai ke tengah laut, kemudian berpindah ke kapal yang menuju Australia. Untuk menggambarkan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh SH warga negara Afghanistan dan Pakistan secara singkat, dapat dilihat pada table 3.1.1C dibawah ini.

43

Beritasatu.com.

Pemerintah

nyatakan

kekecewaan

pada

Australia,

http://www.beritasatu.com/nasional/52491-pemerintah-nyatakan-kekecewaan-pada-australia.html, diakses pada tanggal 31 Maret, 20:15.


Tabel 3.1.1C Kasus singkat SH Warganegara Afghanistan dan Pakistan


Modus Operandi

Keterangan

Pelanggaran

Pelaku SH,

SH tiba di Indonesia untuk meminta status pengungsi Transportasi

warga negara

memanfaatkan

Afghanistan dan

penyelundupan manusia. SH di bantu oleh rekannya dan Jalur Darat dan

Pakistan,

memperkerjakan

melanggar Pasal

korban. Setelah korban terkumpul cukup banyak, SH Bus, Perahu, dan

113 & 75 UU

menyewa bus pariwisata untuk menempuh jalur darat dari Kapal, ditangkap

No. 6 Tahun

Jakarta sampai ke perairan Situbondo yang dekat dengan oleh Satuan

2011, tujuan ke

Australia. Korban yang telah sampai perairan Situbondo Petugas Khusus

negara Australia,

diminta menaiki perahu menuju kapal besar yang akan People

dengan biaya

menuju ke Australia yang berada di tengah laut.

kesempatan

orang

untuk

yang

dapat

menjadi

pelaku menggunakan

mengumpulkan Jalur Laut

Smuggling Polda

penyelundupan

Jatim & Mabes

sebesar USD

Polri, hasil

5000-7000

keputusan Deportasi dan Dilarang masuk Indonesia selama 6 bulan


3.1.2 Rute Penyelundupan Manusia

Gambar 3.1.2 Rute Penyelundupan Manusia (Sumber: Ditjen Imigrasi)

Setelah membahas proses penyelundupan manusia yang dilakukan oleh JS, HF, dan SH. Gambar diatas menjelaskan rute penyelundupan manusia berupa jalur yang dilalui korban penyelundupan yang berasal dari negara Timur Tengah menuju negara-negara di Asia Tenggara. Jalur penyelundupan JS : India  Indonesia (Jakarta)  Negara-negara Eropa (Korban langsung dari India, transit di Jakarta menunggu dokumen keimigrasian palsu selesai, langsung dibawa ke bandara untuk berangkat ke Eropa). Jalur penyelundupan HF : Indonesia (Bogor dan Jakarta)  Indonesia (Perairan Situbondo, Jawa Timur)  Australia (Korban dikumpulkan kemudian ditempatkan di rumah sementara, setelah terkumpul diserahkan kepada SH)


Jalur penyelundupan SH : Indonesia (Bogor dan Jakarta)  Indonesia (Perairan Situbondo, Jawa Timur)  Australia (Korban yang terkumpul melalui berbagai agen seperti HF, akan diberangkatkan menuju perairan Situbondo di Jawa Timur dengan menggunakan bus, kemudian ketika tiba di perairan Situbondo dilanjutkan menaiki perahu untuk menuju kapal besar yang akan berangkat ke Australia). Jika kita lihat jalur penyelundupan akan diuraikan dibawah ini : 1. Otak penyelundupan manusia mengumpulkan korban dari negara asal, namun dapat pula korban dikumpulkan pada negara transit. Pemilihan korban yang dikumpulkan

adalah

yang

sama

warganegaranya

dengan

pelaku.

Pengumpulan korban yang akan diselundupkan tersebut dilakukan oleh pelaku penyelundupan yang berkewarganegaraan sama dengan korban, sehingga pencarian korban sangat cepat dilaksanakan 2. Setelah korban penyelundupan dikumpulkan, otak penyelundupan dari negara asal akan meminta bayaran sebesar USD 4500 per korban, namun setiap negara mempunyai biaya penyelundupan yang berbeda. Terdapat pula pelaku penyelundupan yang meminta bayaran setelah korban yang diselundupkan tiba di negara tujuan 44. 3. Pemilihan negara transit bertujuan untuk memalsukan dokumen keimigrasian dan melanjutkan perjalanan menuju negara tujuan menggunakan alat transportasi melalui jalur darat atau jalur laut dengan dokumen keimigrasian yang telah dipalsukan. 4. Setelah korban tiba di negara transit dengan paspor asli dari negara asal, pelaku penyelundupan yang sudah berada di negara transit mendapat bayaran dari otak penyelundupan yang tinggal di negara asal. Pelaku dari negara asal tersebut memberikan USD 1000 per korban (besaran yang diberikan

44

Zai Liang dan Wenzhen Ye, From Fujian to New York – Understanding the New Chinese Immigration, (Global Human Smuggling, Second Edition, 2011), Hal 204-230.


tergantung pada otak pelaku penyelundupan) yang akan diselundupkan untuk dibuatkan dokumen keimigrasian palsu baik paspor, dan Visa palsu. Visa palsu pun bisa dipesan sesuai dengan izin yang ingin digunakan, dapat berupa visa kerja, visa pelajar, atau visa yang telah menikah dengan penghuni asli sebuah negara. 5. Selagi menunggu dokumen selesai, korban pun akan tinggal ditempat penampungan sementara, dapat berupa rumah pelaku penyelundupan yang berada di negara transit, atau dapat juga berupa hotel atau motel. Hal ini mirip seperti tempat penampungan sementara sambil menunggu dokumen keimigrasian palsu telah siap. 6. Ketika dokumen keimigrasian telah selesai, korban pun akan diberangkatkan ke negara tujuan sesuai dengan visa negara tujuan. Pada tahap keberangkatan korban menuju negara tujuan, penyelundup hanya mengawasi dan memantau saja, karena setelah dokumen keimigrasian berhasil dibuat, penyelundupan pada negara transit telah menyelesaikan tugasnya.


BAB IV ANALISIS

Penulis akan menganalisa kasus JS, HF, dan SH sebagai sindikat internasional yang kasusnya telah di proses oleh Ditjen Imigrasi akibat kejahatan penyelundupan manusia. Penulis menganggap korban penyelundupan manusia sebagai pelaku karena korban bekerjasama dengan pelaku penyelundup. Pelaku dan korban penyelundupan bekerjasama dengan sengaja melakukan pelanggaran batas wilayah keimigrasian, dengan memasuki negara yang bukan hak mereka menggunakan dokumen keimigrasian yang sah atau tidak sah, dengan membawa orang atau kelompok orang melalui atau tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi. Dilihat melalui sudut pandang kriminologi, penyelundupan manusia dikatakan sebuah kejahatan karena dilakukan secara berulang-ulang sehingga terdapat sebuah pola yang merugikan masyarakat dan dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum 45. Penyelundupan manusia juga mengambil hak dari korban penyelundupan itu sendiri, dengan menempatkan korban pada tempat yang kurang pantas, seperti alat transportasi yang kecil dan sempit, kemudian pelaku meminta bayaran yang sangat besar kepada korban. Pada dasarnya korban penyelundupan sangat dirugikan karena mendapat perlakuan yang kurang layak, ditambah pula dengan biaya penyelundupan yang sangat besar tanpa adanya fasilitas yang baik. Namun korban seolah-olah tidak terlihat dirugikan dalam membayar jasa penyelundup untuk diselundupkan. Seperti pada kasus SH yang menempatkan korbannya pada perahu kecil kemudian dipindahkan ke kapal dengan muatan yang melebihi kapasitas kapal tersebut. Belum lagi resiko yang diterima korban pun cukup besar jika kapal yang ditumpangi korban karam atau terjebak ombak yang sedang tinggi yang dapat mengakibatkan korban tidak dapat bertemu keluarga lagi atau bahkan meninggal dunia.

45

Muhammad Mustofa, Kriminologi; Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, (Sari Ilmu Pratama, Edisi Kedua, 2010) Hal. 23.


Resiko kematian dan kerugian yang diterima korban tersebut tidak akan membuat korban penyelundupan manusia mengurungkan niatnya untuk dapat diselundupkan. Hal ini dikarenakan oleh struktur organisasi penyelundupan manusia yang tidak rumit, sehingga dapat memproses pemberangkatan korban ke negara tujuan dengan segera. Dalam wawancara dengan Kepala Subdit Imigran Ilegal Ditjen Imigrasi membenarkan bahwa jika ingin lebih cepat sampai di negara tujuan, korban akan mencari jasa penyelundupan manusia 46. Pelayanan yang cepat oleh jasa penyelundupan manusia dikarenakan oleh struktur organisasi dan komunikasi antar pelaku yang tidak rumit, dan pelaku dapat menjalankan tugas masing-masing sesuai arahan dari otak penyelundupan dengan didukung oleh teknologi yang telah berkembang, sehingga membuat koordinasi yang baik antar pelaku. Otak penyelundup dan pelaku penyelundup berkomunikasi dan berkoordinasi melalui email, telepon genggam, dan media komunikasi lainnya. Namun peluang pelaku penyelundup dapat ditangkap jika melakukan kesalahan yang kecil, seperti gugup ketika

melewati

pemeriksaan

imigrasi,

atau

menunjukkan

perilaku

yang

mencurigakan ketika hendak berangkat ke negara tujuan. Seperti JS dan dua orang korbannya yang tertangkap di bandara Soekarno-Hatta karena petugas imigrasi melihat tingkah laku yang mencurigakan dari JS. Namun bisa juga pelaku penyelundupan ditangkap akibat laporan masyarakat sekitar tempat tinggal penyelundup. Penulis akan melakukan analisa penyelundupan manusia menggunakan teori Differential Association Theory oleh Sutherland dan teori Rational Choice Theory oleh Ronald V. Clarke, dan juga analisa melalui 2 (dua) aspek kriminologis yaitu kejahatan itu sendiri (penyelundupan manusia) dan pelaku kejahatan penyelundupan manusia. Analisa tentang kejahatan kejahatan penyelundupan manusia adalah bagaimana proses kejahatan tersebut terjadi dan dilakukan. Kemudian analisa pelaku kejahatan adalah tentang latar belakang pelaku kejahatan, motivasi pelaku, keuntung

46

Hasil wawancara dengan Subandriani, SH., MH. Kepala Seksi Imigran Ilegal, Pada tanggal 03 Juli 2013 pukul 11:36


dan kerugian yang akan diterima pelaku, resiko yang akan ditanggung oleh pelaku kejahatan, dan tantangan atau hambatan bagi pelaku kejahatan dalam melakukan aksi kejahatan (penyelundupan manusia).

4.1 Analisa Proses Penyelundupan Manusia JS dan HF sebagai pelaku merupakan kaki tangan yang digunakan sebagai penyelundupan manusia, sedangkan SH merupakan otak penyelundupan manusia. Pelaku JS, HF, dan SH adalah penyedia jasa penyelundupan manusia melalui penggunaan dokumen keimigrasian palsu atau dokumen keimigrasian yang diperoleh secara ilegal agar korban yang akan diselundupkan melakukan perjalanan ke negara tujuan secara mandiri (kasus JS), dan terdapat pula penyelundupan yang tidak menggunakan dokumen keimigrasian sama sekali, tetapi menggunakan transportasi laut dan tidak melewati pemeriksan pejabat imigrasi di negara tersebut. Dalam kasus JS, otak penyelundupan hanya bertanggung jawab mengantarkan korban sampai negara transit, setelah korban tiba di negara transit, korban akan di ambil alih oleh pelaku penyelundupan yang telah berada di negara transit tersebut. Korban akan tinggal di negara transit selama waktu pembuatan dokumen palsu selesai atau selama persiapan perjalanan pemberangkatan. Setelah dokumen keimigrasian palsu selesai (persiapan pemberangkatan siap), korban akan dipantau dari jarak jauh. Pelaku yang membekali korban dengan dokumen keimigrasian palsu dapat mengecoh petugas imigrasi negara setempat (negara transit), karena dokumen keimigrasian yang telah diberi oleh pelaku ke korban dibuat sesuai dengan foto asli korban tetapi identitas berbeda. Namun lain halnya dengan HF dan SH yang tidak perlu membuat dokumen keimigrasian palsu, tetapi hanya mempersiapkan perjalanan pemberangkatan korban penyelundupan dengan melalui jalur ilegal. Penyelundupan manusia oleh HF dan SH dilakukan secara bertahap dengan mengumpulkan korban terlebih dahulu. HF bertugas untuk mengumpulkan korban kemudian korban penyelundupan ditempatkan disebuah rumah atau sebuah tempat tinggal sementara dimana korban dapat berbaur dengan masyarakat sekitar. Francisco Thoumi (1997) menjelaskan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara pelaku


kejahatan dengan masyarakat sekitar. Poin yang dikemukakan oleh Francisco Thoumi diatas dapat dikatakan benar, karena terdapat hubungan saling ketergantungan antara pelaku atau korban penyelundupan manusia dan masyarakat sekitar, dimana pelaku atau

korban

yang

tinggal

bersama

masyarakat

memanfaatkan. Studi kasus Cisarua, Bogor, 47

bersimbiosis

atau

saling

dimana mayoritas penduduk atau

masyarakat daerah di Cisarua, Bogor adalah Muslim dapat menarik perhatian wisatawan muslim yang berasal dari negara Timur Tengah ataupun Asia Tenggara, karena pelaku atau korban penyelundupan yang tinggal di Cisarua, Bogor berasal dari negara Timur Tengah dan beragama Muslim, pelaku dan korban penyelundupan saling bertukar ilmu kebudayaan atau keagamaan. Differential Association Theory (Teori Pembelajaran Sosial) Teori pembelajaran sosial merupakan teori utama yang akan penulis gunakan dalam menggambarkan proses penyelundupan manusia melalui pembelajaran yang didapatkan pelaku penyelundupan dari otak penyelundupan. Teori pembelajaran sosial yang akan diambil penulis adalah poin 1 sampai dengan poin 4 preposisi teori Sutherland yang dapat lebih menggambarkan proses penyelundupan manusia. JS, HF, dan SH adalah pelaku penyelundupan manusia, yang menjadi penyelundup di Jakarta akibat mendapatkan pembelajaran dari pelaku penyelundupan pada negara asal. Kasus JS yang awal nya datang ke Indonesia untuk melakukan bisnis, kemudian setelah bertemu otak penyelundupan manusia berinisial NG yang secara kebetulan sedang berada di Indonesia, JS mengalami pembelajaran secara langsung dari NG untuk memalsukan dokumen keimigrasian berupa paspor dan visa, pengajaran NG dalam memalsukan dokumen keimigrasian menuntun JS ke tugas selanjutnya untuk menampung korban penyelundupan, dan melakukan proses pembuatan paspor dan visa palsu, lalu melakukan proses pengiriman orang yang akan diselundupkan ke negara-negara di Eropa melalui perintah dari NG. Sedangkan pada kasus HF yang pada awalnya datang ke Indonesia untuk menjenguk Putri nya di daerah Bogor, HF ternyata ingin juga berangkat ke Australia, HF bertemu dengan SH 47

Adrianus Meliala, Tinjauan Kritis terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan berbagai Dampaknya, (Jakarta, 2011) Hal 1.


dan saling bekerja sama untuk mengumpulkan korban, dengan mengumpulkan korban yang akan diberangkatkan ke Australia HF mendapatkan potongan harga. Proses pembelajaran dalam pengumpulan korban dilakukan HF secara langsung dengan pengajaran SH. Preposisi teori Sutherland pada poin 1 adalah tingkah laku kejahatan yang dipelajari dan tidak diwariskan, terlihat dalam proses pembelajaran JS yang awal mulanya datang ke Indonesia untuk berdagang kemudian diajarkan oleh NG melalui interaksi dengan orang lain menggunakan cara komunikasi seperti pada preposisi teori Sutherland poin 2, dan proses tatap muka dalam kelompok yang intim dilihat pada preposisi teori Sutherland poin 3, NG mengajarkan prosesnya dari tahap ke tahap sampai orang yang akan diselundupkan tersebut telah siap dokumen keimigrasiannya (yang palsu) lalu dikirim ke negara tujuan. Pada proses pembelajaran ini lah NG mengajarkan cara melakukan kejahatan beserta dengan motif, perilaku, dan rasionalitas atas kejahatan yang akan dilakukan seperti preposisi teori Sutherland poin 4. Pembelajaran cara-cara untuk melakukan penyelundupan manusia dapat dilihat pada tanya jawab Pejabat Imigrasi dengan JS, dimana JS mengakui bahwa NG mengarahkan JS kepada MK agar JS dapat membuat dokumen keimigrasian palsu dan mencari keuntungan dengan mengirimkan korban ke Prancis. HF pun melakukan penyelundupan manusia akibat proses pembelajaran sosial dari SH. Tugas HF adalah sebagai pelaku pengumpulan korban agar pemberangkatan HF ke Australia mendapatkan potongan harga dari SH. Dalam proses pembelajaran SH langsung mengarahkan HF untuk mendatangi kantor UNHCR agar mendapatkan sertifikat pengungsi, hal ini ditujukan agar HF dapat leluasa melakukan pengumpulan korban penyelundupan. Melalui teori pembelajaran sosial dari Sutherland inilah penulis dapat menjelaskan bagaimana proses terjadi penyelundupan manusia, karena penyelundupan manusia terjadi akibat interaksi dan komunikasi otak penyelundupan dengan pelaku penyelundupan lainnya. Penyelundupan manusia pun dipelajari dalam ruang lingkup yang kecil sesama pelaku tersebut tentang motif, perilaku, dan tindakan rasional agar kejahatan tersebut berjalan, dan terciptalah sebuah pola kejahatan yang menimbulkan kerugian dimasyarakat dan pelanggaran hukum pidana.


Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional) Teori pilihan rasional yang penulis ambil sebagai teori pendukung dengan menggunakan preposisi Robert Keel (1997) pada poin 1 sampai dengan poin 6, poin tersebut lebih dapat menggambarkan posisi pelaku penyelundupan manusia dalam mengambil keputusan untuk melakukan penyelundupan. Pada poin 1 dan 2 manusia adalah aktor rasional dan akan menggunakan perhitungan, dimana JS, HF, dan SH adalah manusia yang mempunyai pikiran rasional dan dapat berpikir untuk terlibat langsung dalam penyelundupan manusia, melanjutkannya, atau menghentikannya, dilihat dari keuntungan yang diterima oleh JS, HF, dan SH. Poin 3, 4, dan 5 menyatakan bahwa manusia secara bebas dapat memilih prilakunya sendiri dan dapat menghitung analisis biaya manfaat tentang keuntungan dan kerugian yang mengarah langsung kepada kepuasan individu yang melakukan perhitungan itu sendiri. Maka JS, HF, dan SH sebelum melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan diterima dengan analisis biaya manfaat. Dalam perhitungan tersebut pelaku penyelundupan manusia akan berpotensi menimbulkan kerugian atau berpotensi mendatangkan keuntungan. Jika pilihan lebih condong ke arah menimbulkan kerugian dengan perhitungan tertangkap dan mendapat hukuman berat, maka pelaku penyelundupan manusia tersebut tidak akan melanggar peraturan dan melakukan penyelundupan, serta masih berada didalam kontrak sosial. Namun jika menurut perhitungan rasional penyelundupan manusia tersebut akan menimbulkan keuntungan, maka pelaku penyelundupan manusia tersebut akan melakukan penyelundupan walaupun melanggar hukum. Karena JS, HF, dan SH merupakan peran yang dapat berpikir secara rasional dengan mempertimbangkan perhitungan akhir, tentang kerugian atau keuntungan yang diterima jika melakukan penyelundupan, maka teori pilihan rasional yang penulis ambil sebagai teori pendukung sudah tepat. Korban penyelundupan manusia juga menggunakan teori pilihan rasional berdasarkan pikiran emosional mereka. Korban dapat memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang diterima melalui pikiran emosional, jika korban memilih


diselundupkan maka korban akan mendapat penghidupan lebih baik namun terdapat resiko apakah korban akan tiba dengan selamat di negara tujuan, terdapat pula resiko jika tidak dapat beradaptasi dengan negara tujuan maka korban akan tetap hidup di negara asal yang terjadi masalah ekonomi dan kesulitan lapangan pekerjaan. Melalui pilihan-pilihan emosional dari korban ini lah maka akan keluar keputusan apakah melakukan penyelundupan akan mendatangkan jaminan kehidupan yang lebih baik atau tidak.

4.2.Kejahatan Penyelundupan Manusia Penulis akan melakukan analisis melalui sudut pandang kriminologi tentang penyelundupan manusia sebagai kejahatan itu sendiri. Penyelundupan manusia yang dilakukan oleh JS, HF, dan SH, akan menjelaskan bagaimana proses kejahatan terjadi dan bagaimana kejahatan tersebut dilakukan. Penyelundupan manusia merupakan perpindahan manusia secara sah atau tidak sah dari suatu negara yang merupakan negara asal nya, ke negara tujuan yang bukan suatu hak nya memasuki negara tersebut, termasuk negara-negara transit atau negara yang orang tersebut lewati. Manusia yang menjadi korban penyelundupan manusia, secara sadar mengikuti proses penyelundupan manusia dari arahan sang penyelundup. Korban mengikuti secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena korban memang membutuhkan perpindahan ke tujuan baik untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari negara asal nya, atau ingin hidup lebih layak. Kejahatan penyelundupan manusia dianggap sebagai kejahatan karena merugikan korbannya secara materil dan non materil. Tanpa dirasakan langsung oleh korban itu sendiri, kerugian yang dialami korban secara materil adalah berupa biaya penyelundupan yang sangat besar namun tidak disertai dengan fasilitas yang layak. Kerugian non materil yang dialami oleh korban kejahatan adalah kerugian fisik dan mental korban. Hal ini penulis lihat melalui wawancara dengan Kepala Subdit Imigran Ilegal Ditjen Imigrasi yang menjelaskan ketika korban yang akan memasuki wilayah Indonesia ditangkap oleh Polisi Air, korban telah mengalami kerugian mental. Masih dalam sumber yang sama, ketika kapal yang ditampung korban


mengalami kapal karam atau kapal terdampar akibat ombak yang sedang tinggi, maka korban pun juga akan mengalami kerugian fisik. Kerugian yang dialami korban secara materi dan non materi tersebut tidak membuat korban penyelundupan manusia berkurang. Korban lebih memilih jasa penyelundupan manusia karena proses persiapan untuk pemberangkatan ke negara tujuan lebih cepat dan tidak rumit jika dibandingkan dengan proses yang legal. Ditambah juga proses penyelundupan manusia menggunakan organisasi dan struktur yang rapi, komunikasi antar pelaku yang berada pada negara yang berbeda sangat kuat, dan koordinasi antara otak pelaku penyelundupan yang mengarahkan dengan pelaku penyelundupan yang menjalankan. Otak pelaku penyelundupan manusia berada pada negara asal korban yang akan diselundupkan, namun otak pelaku dapat juga berada di negara transit agar secara langsung dapat mengawasi dan memberikan arahan kepada pelaku dan korban. Otak pelaku penyelundupan manusia mencari korban, atau menawarkan korban untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Penawaran yang diberikan otak penyelundupan manusia tersebut bertujuan meyakinkan korban untuk menggunakan jasa sang penyelundup. Korban yang telah setuju menggunakan jasa sang penyelundup, diharuskan membayar biaya penyelundupan yang terbilang mahal. Namun korban menuruti keinginan penyelundup dengan pemikiran nantinya korban akan mendapatkan yang setimpal

dengan

pengeluaran

korban.

Setelah

korban

membayar

biaya

penyelundupan, otak penyelundup tersebut akan menyiapkan korban agar dapat diberangkatkan ke negara tujuan, namun korban harus tiba dinegara transit terlebih dahulu, agar persiapan ke negara tujuan lebih matang. Otak penyelundupan yang sudah memberikan arahan agar korban sampai ke negara tujuan telah ditunggu oleh penyelundup di negara transit. Begitu korban sampai di negara transit, penyelundup akan meminta korban untuk beristirahat sampai persiapan pemberangkatan ke negara tujuan telah siap. Persiapan tersebut dapat berupa persiapan dokumen keimigrasian yang sah atau tidak sah, bisa juga persiapan pemberangkatan menggunakan jalur yang sah atau tidak sah. Setelah persiapan selesai dilakukan, korban akan diberikan arahan


agar dapat mencapai negara tujuan. Tugas penyelundup yang berada di negara transit hanya mempersiapkan proses pemberangkatan ke negara tujuan. Kasus JS yang berkewarganegaraan India adalah penyelundup yang bertugas di negara transit. Tugas JS adalah mempersiapkan proses penyelundupan bagi sang korban agar siap berangkat ke negara tujuan yaitu negara-negara Eropa. Awal tugas JS adalah menunggu korban yang baru tiba dari negara asal mereka, yaitu India. Setelah JS bertemu dengan korban, JS akan menampung korban selama 2 minggu sampai dokumen keimigrasian palsu pemberangkatan korban JS selesai. JS akan mempersiapkan paspor juga visa palsu yang pembuatannya dibantu oleh rekan JS berinisial MK yang juga penyelundup di negara transit. Setelah dokumen keimigrasian siap, JS pun akan mengantarkan korbannya hanya sampai bandara, tempat dimana korban akan menaiki pesawat ke negara-negara Eropa. Otak

pelaku

penyelundupan

yang

telah

mengumpulkan

korban

penyelundupan dari negara asal menggunakan jalur laut dalam menyelundupkan korbannya. Namun korban penyelundupan tersebut ditangkap oleh TNI Angkatan Laut dan Polisi Air. Setelah korban penyelundupan tersebut ditangkap, mereka akan dikumpulkan dan didata berasal dari negara mana dan hendak kemana. Setelah penangkapan tersebut, pihak TNI Angkatan Laut atau Polisi Air yang menangkap korban akan melakukan serah terima korban penyelundupan dengan pihak Imigrasi setempat. Pihak Imigrasi akan berkoordinasi dengan UNHCR apakah mereka termasuk pencari suaka atau terdapat indikasi pelaku penyelundupan manusia, bagi korban tertangkap yang melakukan penyelundupan manusia akan diproses lebih lanjut oleh pihak Imigrasi. (Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subdit Imigran Ilegal) Pada

kasus

HF

yang

berkewarganegaraan

Iran

dan

SH

yang

berkewarganegaraan Afghanistan dan Pakistan adalah penyelundup yang bertugas di negara transit, namun SH disini sebagai otak penyelundupan manusia yang memantau langsung proses penyelundupan, serta berperan dalam pengantaran korban yang akan diselundupkan. HF diketahui pernah bekerja sama dengan SH, tetapi HF ditangkap dan dideportasi terlebih dahulu daripada SH. HF dimanfaatkan oleh SH untuk


mengumpulkan korban yang akan diselundupkan di sekitar tempat tinggalnya di daerah Cisarua, Bogor. SH akan memberangkatkan korban setelah terkumpul cukup banyak, agar persiapan transportasi yaitu bus pariwisata terisi penuh. Korban yang akan diselundupkan oleh SH merupakan korban yang telah dikumpulkun oleh orang seperti HF, yang diajak bekerja sama oleh SH. Pemberangkatan korban yang akan diselundupkan berada dibawah pengawasan SH langsung, dengan memberangkatkan bus pariwisata dari daerah Jakarta ke daerah Jawa Timur, tepatnya perairan Situbondo. Pemberangkatan secara masal tersebut dengan menggunakan jalur darat, kemudian setelah sampai pada perairan Situbondo korban pun diarahkan untuk menaiki perahu yang akan diantarkan ke kapal besar yang sudah menunggu di tengah laut. Begitu korban yang akan diselundupkan sampai ke kapal besar, akan segera berangkat ke negara tujuannya Australia. JS, HF, dan SH sebagai pelaku penyelundupan yang menyelundupkan korban ke dalam suatu negara pada dasarnya sama, yaitu melalui 3 cara yang telah dijabarkan oleh Friedrich Heckman dalam jurnal Illegal Migration – What can we know and What can we explain: Kasus negara Jerman. Pertama terdapat cara menyelundupkan dengan langsung melewati batas negara tujuan secara tidak resmi tanpa melewati pemeriksaan imigrasi terlebih dahulu. Kedua adalah menyelundupkan dengan cara melewati batas negara tujuan secara resmi namun menggunakan dokumen keimigrasian

yang

palsu.

Yang

terakhir

adalah

menyelundupkan

dengan

menggunakan dokumen keimigrasian yang resmi dan menetap di negara tersebut bahkan sampai masa berlakunya izin tinggalnya telah habis

48

. Proses yang dijelaskan

oleh Friefrich Heckman merupakan proses penyelundupan manusia yang digunakan oleh JS, HF, dan SH. Dimana JS menggunakan cara penyelundupan nomor dua dengan memasuki suatu negara menggunakan cara dan pemeriksaan imigrasi negara setempat terlebih dahulu, namun dokumen keimigrasian yang digunakan adalah palsu, sedangkan pada HF dan SH menggunakan cara penyelundupan nomor satu

48

Friedrich Heckmann, Ilegal Migration – What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany, (International Migration Review, Vol. 38, No. 3), Hal 1106.


dengan memasuki suatu negara langsung menggunakan jalur ilegal dan tidak melewati pemeriksaan imigrasi. Untuk penyelundupan manusia oleh JS, HF, dan SH yang kerap kali terjadi pada wilayah Indonesia dengan memanfaatkan Indonesia sebagai negara persiapan pemberangkatan ke negara tujuan, karena pelaku dapat bergerak secara leluasa di Indonesia. Penyelundup pun yang berada di Indonesia dapat dengan mudahnya mengaku sebagai pengungsi kemudian mendatangi kantor UNHCR untuk mendapat status pengungsi, dengan cara menghilangkan atau membuang paspor sudah cukup meyakinkan untuk meminta status pengungsi yang mencari suaka. HF dan SH mempunyai sertifikat dari UNHCR yang menandakan mereka berstatus sebagai pengungsi, sehingga bebas bergerak secara leluasa di Indonesia namun memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, sedangkan JS yang memang menggunakan paspor palsu dan bertujuan untuk menyelundupkan manusia dengan pemalsuan dokumen keimigrasian. Proses penyelundupan manusia tersebut dan proses terjadinya disebabkan kurangnya Undang-undang yang mengatur tentang pengungsi di Indonesia, sehingga sering terjadi penyelundupan manusia menggunakan Indonesia sebagai negara transit. Untuk mengurangi penyelundupan manusia dalam kerangka yang realistik, kontrol garis batas nasional tanpa penjagaan dan kebijakan deportasi untuk pelaku penyelundupan tidak terlalu efektif untuk menekan arus masuknya migran ilegal ke negara tujuan atau negara transit 49.

4.3 Pelaku Penyelundupan Manusia Penulis menganalisa pelaku penyelundupan manusia dengan menggunakan sudut pandang kriminologi, dimana korban yang akan diselundupkan pun bekerjasama dengan dengan pelaku sehingga penulis mengkategorikan korban sebagai participating victim atau korban yang berpartisipasi. Namun siapakah

49

Guido Friebel dan Sergei Guriev, Smuggling Humans: A Theory of Debt-Financed Migration, (Journal of the European Economic Association, 2006), Hal 1085-1111.


sebenarnya

pelaku

penyelundupan

manusia?

Mengapa

mereka

melakukan

penyelundupan manusia? Apakah tantangan dan hambatan yang dialami pelaku? Setiap tahunnya, sebanyak 4 juta orang menaruh uang dan hidupnya ke tangan pelaku penyelundupan manusia, sehingga penyelundupan manusia berkembang dengan cepat dalam area kejahatan terorganisir yang dimana pendapatannya hampir menguntungkan sebanyak perdagangan narkoba. Karena penyelundupan manusia merepresentasikan kegiatan ekonomi global, dan sistem dimana kejahatan beroperasi melawati garis batas negara yang berjalan secara efektif seperti perusahaan legal lainnya 50. Pelaku penyelundupan manusia yang memang mengincar keuntungan materi melakukan kejahatan tersebut, dengan mengambil USD 4500 – 7000 per korban

yang

akan

diselundupkan.

Keuntungan

yang

didapatkan

pelaku

penyelundupan akan semakin bertambah jika menyelundupkan puluhan orang sekaligus, seperti SH yang menggunakan bus pariwisata dari daerah Jakarta menuju perarita Situbondo di Jawa Timur. Pelaku penyelundupan dengan inisial JS, adalah pelaku yang berasal dari India dan berkewarganegaraan India. JS pada mulanya adalah seorang pedagang yang berkunjung ke Malaysia dan Indonesia untuk berbisnis, namun JS bertemu dengan sesama warga negara India yang ternyata merupakan otak penyelundupan manusia. JS

kemudian

diajak

untuk

menyelundupkan

korban.

JS

sebagai

pelaku

penyelundupan manusia yang baru di Indonesia melakukan penyelundupan karena paspor asli JS ditahan oleh otak pelaku penyelundupan, dan keluarga JS di India pun diancam oleh otak penyelundupan manusia. Dalam menjalankan kejahatan penyelundupan manusia, JS mempunyai tantangan yaitu proses pemalsuan dokumen keimigrasian berupa paspor dan visa yang harus dibuat secara hati-hati agar sesuai dengan negara tujuan korban penyelundupan, namun JS memiliki kesempatan berupa cap palsu yang menandakan pernah mengunjungi negara tujuan sangat meyakinkan dan mendekati asli. Sedangkan hambatan yang dialami JS adalah ketidakmampuan JS

50

Mario Kaiser, The People Smugglers, (Transition, No.90, Indiana University Press, 2001), Hal 30-41.


dalam memalsukan banyak dokumen keimigrasian karena takut dicurigai petugas Imigrasi. HF adalah warga negara Iran yang datang ke Indonesia untuk mengunjungi putrinya yang berada di Indonesia, sedangkan SH ke Indonesia untuk mencari suaka dan setelah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR. SH memanfaatkan status tersebut untuk menjadi penyelundup. Pada awalnya pelaku penyelundupan yang mempunyai dalih untuk mencari suaka memasuki Indonesia dengan cara yang legal dan melewati pemeriksaan imigrasi, namun terdapat permasalahan ketika WNA yang sampai di Indonesia dengan cara yang legal kemudian berfoya-foya dan menghabiskan uang. Setelah kehabisan uang, WNA akan membuang atau menyembunyikan

paspornya,

kemudian datang

ke kantor

UNHCR untuk

mendapatkan status pengungsi (Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subdit Imigran Ilegal). Contohnya adalah SH yang merupakan warga negara Pakistan dan Afghanistan. Kemudian kasus HF yang merupakan warga negara Iran, menggunakan dalih mencari suaka untuk dapat tetap tinggal di Indonesia. Pelaku penyelundupan manusia ini dapat bergerak dengan leluasa, mencari korban yang akan diselundupkan, menampung para korban, memintai biaya per korban yang sangat besar, kemudian menyelundupkan mereka ke negara tujuan, yaitu Australia. HF dan SH melakukan penyelundupan manusia akibat faktor materil (uang), untuk korban yang akan diselundupkan mereka meminta pembayaran yang cukup besar. HF yang bertugas mengumpulkan orang yang akan diselundupkan, dan SH yang bertugas mengantarkan orang yang akan diselundupkan dari Jakarta ke perairan Situbondo. Tujuan SH adalah perairan yang dapat langsung menuju Australia dengan menggunakan kapal besar. Tantangan dan hambatan yang dijalankan oleh HF dan SH adalah ketika akan mengantarkan korban menuju Jawa Timur, pada perairan Situbondo telah tersedia perahu dan kapal besar. Jalan darat yang ditempuh oleh SH selaku otak penyelundupan yang mengawasi jalannya orang yang akan diselundupkan berisiko cukup besar. Hambatan yang dialami adalah ketika tiba di perairan Situbondo korban yang akan diselundupkan terlalu banyak sehingga meningkatkan resiko kapal karam akibat melebihi kapasitas daya tampung kapal. Namun


kesempatan HF dan SH adalah dengan banyaknya orang yang akan diselundupkan dengan sekali pemberangkatan (sebanyak 40 orang sekaligus), membuat HF dan SH berpeluang untuk mendapatkan keuntungan materi yang sangat besar juga.


BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penyelundupan Manusia sangat sulit untuk dihilangkan, namun bisa diminimalisir dan dicegah agar tidak meluas memasuki Indonesia. Pelaku penyelundupan manusia kasus JS dengan tujuan penyelundupan negara-negara Eropa, HF dan SH dengan tujuan penyelundupan ke Australia yang merupakan warga negara asing menggunakan Indonesia sebagai tempat transit sebelum diberangkatkan ke negara tujuan pelaku masing-masing. JS, HF, dan SH mempersiapkan dan merencakan kebutuhan yang diperlukan untuk menyelundupkan korban mereka ke negara tujuan dengan tinggal di Indonesia terlebih dahulu. Penyelundupan manusia pada JS, HF, dan SH ini dilakukan dengan korban sesama warga negara pelaku. Setelah korban tersebut tiba di Indonesia dengan cara apapu, maka korban tersebut telah menjadi tanggungan JS, HF, dan SH. Dengan menempatkan korban untuk diistirahatkan di tempat tinggal sementara di daerah pelaku tinggal, dan menunggu persiapan ke negara selesai agarkorban siap diberangkatkan ke negara tujuan dari Indonesia. Kebanyakan tujuan dari penyelundupan manusiaadalah negara yang telah maju. Pelaku penyelundupan manusia akan memberangkatkan menggunakan transportasi laut, darat, atau pun udara, dapat pula menggunakan rute campuran darat dan laut. Korban yang akan diberangkatkan dapat secara berkelompok atau sendirian tergantung dari pelaku penyelundupan. Pada proses pemberangkatan, tugas pelaku penyelundupan pada Indonesia sebagai negara transit telah selesai. Karena ketika sampai di negara tujuan, korban akan berpindah pelaku penyelundupan lagi. Komunikasi otak pelaku penyelundupan dan pelaku penyelundupan yang beroperasi di negara transit sangat rutin. Perintah diberikan dari otak pelaku penyelundupan dapat melalui e-mail atau telpon internasional. Tertangkap pelaku penyelundupan manusia biasanya melalui laporan masyarakat sekitar, atau laporan dari mereka yang merasa kehilangan keluarga.


Kejahatan lintas-batas negara penyelundupan manusia sulit ditekan jika tidak terdapat koordinasi yang baik dari masyarakat atau patroli keamanan perbatasan negara. Namun dapat pula razia orang asing yang dilakukan oleh pihak Imigrasi.

5.2 Saran Penulis dapat menyimpulkan modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan manusia JS, HF, dan SH. Penulis dapat memberikan saran agar dapat meminimalkan penyelundupan manusia tersebut. Melalui analisis penulis pada pelaku penyelundupan JS, HF, dan SH maka penulis dapat menyarankan bahwa minimalisir kejahatan penyelundupan manusia dengan melakukan pengawasan terhadap lalu-lintas orang asing secara ketat. Tempat pemeriksaan imigrasi harus diperketat untuk mengontrol tujuan orang asing dan mengurangi bebasnya pergerakan orang asing yang memungkinkan munculnya pelaku penyelundup baru. Kemudian dilakukan pemeriksaan rutin bulanan atau razia terhadap orang asing yang telah habis masa izin tinggalnya dan diberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran peraturan di Indonesia. Pemeriksaan rutin bulanan atau razia yang dilakukan dengan pembentukan Petugas Gabungan yang dapat melibatkan pihak penegak hukum seperti Polri, TNI, Kementrian Hukum dan HAM RI, serta Polisi Pamong Praja daerah. Pencegahan dilakukan pula dengan memanfaatkan hubungan internasional yang baik, dapat dihasilkan kerjasama antar negara agar melakukan saling tukarmenukar informasi tentang penyelundupan manusia. Seperti konvensi yang telah dilakukan dengan memberikan definisi dan informasi yang jelastentang kejahatan penyelundupan manusia dengan modus terbaru pelakunya. Terakhir adalah dibutuhkannya sebuah kebijakan atau peraturan baru yang dapat membatasi kemunculan pelaku baru dengan Undang-Undang khusus tentang penyelundupan manusia yang mengatur secara tegas dan jelas. Diharapkan peraturan baru tersebut dapat melakukan tindak pidana terhadap penyelundupan manusia


dengan tepat. Tidak lupa pula peran penting masyarakat Indonesia dalam membantu mengawasi dan melaporkan jika terdapat indikasi penyelundupan manusia.


DAFTAR PUSTAKA

Buku Clarke, Ronald V..Situational Crime Prevention Successful Case Studies Second Edition. New York: Harrow and Hestor Publisher, 1993. Ebbe, Obbi N. Ignatius. Global Trafficking in Women and Children.London: CRC Press, 2008. Global Alliance Against Traffic in Women.Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection. Bangkok: Suphattra Poonneam,2011. IOM. Buku Petunjuk bagi Petugas, Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia. Jakarta: IOM, 2012. Liang,Zai, and Wenzhen Ye.Global Human Smuggling, Second Edition. Ed. David Kyle and Rey Koslowski. America: The Johns Hopkins UP, 2011. Lunde, Paul.Organized Crime. New York:Pearson Education, 2004. Meliala, Adrianus.Tinjauan Kritis terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan berbagai Dampaknya.Jakarta: Dept. Kriminologi UI, 2011. Mustofa, Muhammad.Kriminologi; Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum edisi Kedua. Bekasi: Sari Ilmu Pratama,2010. Santoso, Imam.Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnasional Organize Crime.Jakarta: Peruri, 2010. Schloenhardt, Andreas.Organize Crime and Migrant Smuggling. Canberra:Panter Printnet, 2002. Sterett, Susan.The Blackwell Companion to Law and Society. Ed. Austin Sarat. UK: Blackwell Publishing, 2004. Sutherland,Edwin H..Principles of Criminology Sixth edition. America:Rowman & Littlefield Publishers, 1960. Yuwono,

Soetedjo.

Penghapusan

Perdagangan

Orang

di

Indonesia.Jakarta:Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005.


Zhang,Sheldon X..Smuggling and Trafficking in Human Being.America:Praeger Publisher, 2007.

Jurnal Friebel, Guido dan Sergei Guriev.Smuggling Humans: A Theory of Debt-Financed Migration, (Journal of the European Economic Association, 2006), Hal 10851111. Grossman, J. B..Illegal Immigrants and Domestic Employment. ( Industrial and Labor Relation Review, Vol. 37, No. 2, Jan., 1984). Hal. 240-251. Gul, Serdan Kenanl.An Evaluation of the Rational Choice Theory in Criminology, (Social and Application Science, 2009), Hal 37. Heckmann,Friedrich.Ilegal Migration – What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany, (International Migration Review, Vol. 38, No. 3), Hal 1103-1125. Kaiser,Mario.The People Smugglers, (Transition, No.90, Indiana University Press, 2001), Hal 30-41. Mines, Richard and Alain de Janvry.Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study. (American Journal of Agricultural Economics, Vol 64, No. 3, August., 1982). Hal.444-454. Nieuwenhuys, Celine dan Antoine Pecoud.Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control, (American Behavioral Scientist, 2007) Hal 1685-1686. Thoumi, Francisco. “Drogas Illicitas en Colombia”, dalam Patricia Bibes, Transnasional Organized Crime and Terrorism : Colombia, a Case Study, (Journal of Contemporary Criminal Justice, 2001), Hal 250-251. Todaro , Michael P. and Lydia Marusko. (1987): Illegal Migration and US Immigration Reform: A Conceptual Framework. Population and Development Review, Vol. 13, No. 1, (Mar., 1987). Hal. 101-114.


Ulusoy,M. Demet.Political Violence, Organized Crimes, Terrorism and Youth (Turkey, Political Violence, Organized Crime, Terrorism and Youth, 2007), Hal 4 & 108-109.

Loka Karya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Upaya Kemenkopolhukam dalam Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum serta Penanganan Pengungsi dan Imigran Ilegal makalah disampaikan pada Loka Karya tentang Peningkatan

Kerja

Sama

Teknis

dalam

Rangka

Penegakan

Hukum

Penyelundupan manusia, Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 17-20 Juni 2013. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolitian Republik Indonesia, Anev Penegakan Hukum Penyelundupan Manusia tahun 2013, makalah disampaikan pada Loka karya tentang Peningkatan Kerja Sama Teknis dalam Rangka Penegakan Hukum Penyelundupan manusia, Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 17-20 Juni 2013.

Publikasi Lembaga Jakarta. Setjen DPR RI. Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Imigran Gelap di Indonesia : Masalah dan Penanganan. Oleh Poltak Partogi Nainggolan. 2009.

Skripsi Sri Lenny Astuty, (Skripsi) Keterlibatan Nelayan Indonesia dalam Kasus Penyelundupan Manusia menuju Australia, 2011, Hal. 73.

Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian


Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.

Web Berita http://regional.kompas.com/read/2010/10/05/01392441/Otak.Penyelundupan.Manusia .Ditangkap.-5, Diakses pada pukul 18:31, 20 Maret 2014. http://www.beritasatu.com/nasional/52491-pemerintah-nyatakan-kekecewaan-padaaustralia.html, Diakses pada pukul 18:37, 20 Maret 2014. http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/05/138118warga-afghanistan-jadi-otak-penyelundupan-imigran,

Diakses

10:40, 21 Maret 2014.


pada

pukul

Verbatim 03 Juli 2013, Jam 11:36 A : Kenn B : Kepala Subdit Imigran Illegal (Subandriani, SH., MH.)

A : ini gak papa pak sambil saya rekam? B : ya gak papa A : paling saya kesini setiap kali ada pertanyaan. Saya nanya nya sama bapak aja. Saya dari kemaren udah di suruh kesini sama pak frice. Soal nya saya dari kemaren duduk terus diruangan. Jadi disuruh jalan B : Banyak penanganan illegal migrant ya gak A : saya pengen ngambil nya sih cara mereka masuk B : oh cara mereka masuk A : terus cara perekrutannya. Jadi gimana cara illegal migrant nya tuh bisa sampai sini tuh asal mulanya gimana. Apa yang terjadi ditempat mereka. Terus dikumpulinnya gimana sampe mereka bisa sampai sini. Terus jalur-jalurnya misalnya mereka dari timur tengah nih pak. Terus dia ke Indonesia nya bisa sampai sini gimana. Atau mereka lanjutin suaka ke Australia. Atau mereka pengen netap. Kayak gitu jalur nya perairan mana aja yang dilewatin. Kalau dari udara transit ke negara apa aja. Kemaren saya juga dikasih slide show sama pak frice B : apa isi slide nya? A : isi slidenya tentang jalur-jalur perairan sama darat. Cuman yang saya masih bingung gimana cara perekrutan mereka itu pak B : kalau mereka kan memang direkrut oleh sindikat internasional maupun lokal. Mulai dari negara nya mereka direkrut oleh sindikat internasional maupun lokal. Jadi dari sana mereka dikendalikan oleh smuggler. Dikendalikan oleh smuggler kemudian dibawa menuju perairan Indonesia. Sampai disini dia ditangkap oleh angkatan laut. Dilaut di tangkap mereka. Polisi air juga bisa menangkap mereka. Jadi setelah mereka ditangkap itu kan dikumpulkan. Nanti mereka di identifikasi, didata, dari mana, dari negara mana. Nah habis itu nanti ber koordinasilah dengan IOM atau UNHCR. Nanti UNHCR menentukan apakah mereka tergolong yang mencari suaka. Iya penentuan statusnya sama UNHCR apakah mereka pencari suaka, apakah mereka hanya imigratoir saja. Ataukah kalau ada indikasi dia people smuggling. Ada pelakunya. Nanti bisa diproses melalui hukum. Diserahkan ke kepolisian atau keimigrasian bisa. Untuk melakukan proses yang dilakukan terkait dengan people smuggling atau tindak pidana perdagangan orang A : oh gitu, waktu di tangkap oleh TNI AL atau Polair itu pak. Kita dari petugas imigrasi ikutan nangkep juga gak pak? B : nanti kita dihubungin juga. Kalau di imigrasi kan, kalau di perairan jarang ada. Jadi mereka setelah mereka menangkap. Dikumpulkan, udah tau kebangsaanya. Nanti mereka akan


melaporkan ke imigrasi. Diserahkan ke imigrasi. Jadi tangkepan pertama ini mereka yang menangkap. Angkatan laut atau polair. Nanti dikumpul baru diserahkan ke imigrasi. Serah terima dengan imigrasi. Nanti imigrasi berkoordinasi dengan IOM, dengan UNHCR. IOM ini nanti tugasnya memberikan fasilitas, perlindungan. Termasuk makanan, termasuk fasilitas akomodasinya. A : berarti tugas TNI al sama polisi air cuman nangkepin terus diserahin ke imigrasi B : iya nangkepin terus diserahin ke imigrasi. Yang jelas memang diserahkan ke imigrasi pastinya. A : kalau misalnya ditangkepnya disumatra barat. Deket deket Malaysia. Bearti diserahinnya di ditjen atau di sekitar medan situ pak. B : dibawa dulu ke darat, digiring dulu masuk ke darat. Dilaut kan ditarik kapalnya. Nanti setelah dikumpulkan mereka. Diidentifikasi satu persatu warga negaranya. Setelah itu nanti mereka akan menyerahkan ke imigrasi. Yang nangkep sebetulnya (cuman nanya singkat saja). Kalau yang identifikasi secara komprehensif nanti diimigrasi. Nanti yang nangkep hanya secara Tanya cepat aja lah orang warga negara ini atau yang lain A : tapi yang ditangkep ini udah pasti pak ya gak lewat TPI (tempat pemeriksaan imigrasi) masuk nya B : rata-rata mereka kalau penangkapa itu, ada juga yang setelah masuk legal. Dia masuk legal, pakai passport segala macem. Habis itu dibuang passportnya. Minta ditangkep, lalu Minta surat ke UNHCR buat dinyatakan bahwa mereka sebagai pencari suaka. Banyak modusnya. Jadi tidak hanya dua, ada tiga mouds modus mereka. Ada yang langsung dari laut dari negaranya menuju negara tujuan. Ya udah jelas illegal itu. Ada juga yang legal, melalui passport, masuk melalui TPI, sudah di check segalanya. Izin tinggal nya ada. Habis izin tinggalnya. Lalu dibuang passpornya. Nah izin tinggal (VISA) nya habis, passport dibuang, daftar dirinya di UNHCR bahwa menyatakan dirinya pencari suaka. Habis itu setelah menyatakan dirinya pencari suaka, ada yang gak sabar. Menunggu. Rata-rata mereka kan minta di tempatkan ke negara ketiga, Australia, newzealend. Jadi ada yang gak sabar, ada yang namanya smuggler smuggler itu menawarkan jasa untuk langsung ke australi. Jadi ada yang membawa. Sehingga mereka jalurnya lewat jalur yang illegal juga. Pergi sana ke daerah atambua. Pokoknya daerah kupang sana. Setelah dari sana ketangkap lagi. Diserahin lagi ke kita. Ada yang sudah pernah disini ada yang belum pernah sama sekali A : bearti sudah wajar donk pak kasusnya kalau sudah pergi terus ditangkep lagi? B : ketangkep lagi ya begitu selalu. Kalau yang murni memang datang pakai kapal dari sana hanya melintas dikita. Tau aja kapalnya rusak mesin, segala macam. Ditarik ke kita. Itu namanya intercept juga. Sama. intercept A : intercept karena apa itu pak. Karena kapal rusak? B : pencegatan itu namanya, kalau intercept itu penangkapan. Pencegatan. Pencegatan dilaut gitu. Ditarik. Dikembalikan ke Indonesia lagi.


A : misalnya dia mau ke Australia tapi kapal rusak ditengah jalan. Dicegatnya karena apa pak? B : ya karena kapalnya rusak. Kan kita kalau ketemu kapal itu kan gak boleh juga kita usir. Menangkap, melanggar aturan kalau diusir. Ditangani jadinya. Ditangani begitu tadi mekanisme nya. Jadi digiring mereka masuk ke darat. Diproses. Sudahnya didata satu-satu. Sudahnya itu pihak polair atau tni menyerahkan ke imigrasi A : pak kalau misalnya yang lewat TPI. Kan dia legal tuh masuk. Kenapa mereka harus buang passport buat dapat status ke UNHCR? B : itu tadi. Mereka itu menyalahgunakan kartu izin tinggalnya. Mereka masuk pakai VISA on Arrival. Memang sudah ada niat mereka lari dari negaranya secara legal. Nanti begitu sudah masuk ke Indonesia. Passport sudah dibuang. Mendaftar ke UNHCR bahwa menyatakan dirinya mencari suaka. Dikasihlah kartu nya sama UNHCR A : itu gimana pak misalnya ada migrant illegal masuk Indonesia tidak melalui TPI. Masih bisa gak minta surat ke UNHCR? B : ya dia kan bilang, dia gak mau ngaku biasanya. Dia bilang pokoknya dia immigrant aja. Dia gak bilang sudah punya passport. Gak bakalan. (jadi migrant yang masuk Indonesia secara legal atau pun illegal, jika ingin mendapatkan status ke UNHCR pastinya migrant itu tidak punya passport, jadi yang masuk secara legal mengaku tidak punya passport) A : imigran yang masuk sini rata-rata dia ilegal atau legal pak? B : ada yang illegal ada yang legal. Yang legal tuh lewat TPI. Terus dokumennya dibuang. Kalau yang illegal yang tadi, yang datang dari laut, kapalnya rusak terdampar.nah ditarik kesini. Dia tuh memang gak bawa document apa apa A : kalau misalnya dia banyak uang dia bisa langsung ke Australia gak pak? B : nah itulah dia banyak uang. Dia memanfaatkan jalur jalur illegal juga. Pakai sindikat itu tadi. Di koordinir oleh sindikat A : cara kerja sindikat itu gimana sih pak sebenarnya? B : ya mereka kerjaanya seperti terputus. Jadi tidak saling mengetahui. Nanti dari (negara) sana memerintahkan bawa ke sini (Indonesia) udah sampai sini. Putus nih. Dari sini ada lagi yang memerintahkan bawa kemana lagi. Jadi susah ditangkap nya pelakunya tuh. Soalnya jaringannya selalu terputus. Jadi modelnya tuh tugas nya cuman ngantar aja. Misalnya dari medan bawa ke Jakarta. Nanti dari Jakarta kendalinya putus adalagi yang nelpon. Smugglernya gitu. Nanti bawa kesni. Bayar sekian. Pakai kapal ini. Nanti adalagi yang disana. Ada yang ngarahinnya. A : yang ngarahinnya gak ditangkepin itu pak? B : gimana mau nangkepnya orang yang ngarahinnya entah berada dimana. Diluar negeri kadang-kadang. Gimana bisa melacaknya. A : oh jadi yang ngarahinnya emang jelas ada ya pak. Dan selalu di oper oper gitu


Verbatim 22 Juli 2013. Jam 16:05 A : Kenn B : Pelaku JS C : Pejabat Imigrasi (Gilang) D : Pejabat Imigrasi (Ketut)

A : disini belum sebulan mas? tinggal dimana kalau disini di Indonesia B : di sini kosan, kawasan kampung mas C : dia banyak kosan, perbulan tuh kosannya 2,5 jt A : iya? C : makanya kalau dia ngomong gak punya duit bohong D : bohong nih C : pinter, orang india itu. B : if I have money, I will pay and then go. That’s why I’m here A : emang belum sampai sebulan? B : belum, tanggal 26, 1 bulan A : oh 26 juni masuk berarti (………. Pembicaraan tidak menyambung ke topic) A : kapan masuk ke Indonesia? B : 2011 A : oh 2011 ya. Yang keberapa itu. Yang keberapa kali masuk B : tujuh kali A : tujuh kali. Dari 2011. Pertama 2011? B : oh pertama 2008, 2009. Lupa A : India dimananya? B : di Penjapi


(……… Pembicaraan tidak menyambung ke topic) C : kalau gini-gini seneng nyiksanya sih. Makanya waktu dia gak mau ngaku kan kita buat ngaku. Tapi ngaku nyicil. Kalau ngaku nya nyicil kan kita setrum B : what do you say? What do you say? (……. Tertawa karena pelaku tidak mengerti apa yang kita bicarakan) B : can you tell me what do you say, I don’t understand. I understand setrom only.

Verbatim 26 Juli 2013. Jam 17:51 A : Kenn B : Pelaku

A : mas boleh nanya nanya B : apa A : ngobrol buat tugas saya, tugas paper B : apa tuh A : kuliah, saya kan lagi study. B : duh jangan lah. Kalau ketahuan dimarahin nanti A : boleh diceritain gak pas di tangkep, pas dibawa kesini B : tanggal 26. A : siapa yang bawa mas kesini B : ya agent lah, dari india. I only tell to boss. A : sampai kapan mas disini B : lama lah A : lama ya proses nya? B : iya masih lama


Verbatim 23 Juli 2013, Jam 09:11 A : Kenn B : Pejabat Imigrasi yang menangani kasus JS (Ketut)

A : mas ketut udah berapa lama kerja disini, di ditjen nya B : di ditjen ini. Saya tugas itu udah hampir 3 tahun ya A : sebelum nya dimana mas? B : di soekarno hatta A : di soekarno hatta berapa lama mas B : soekarno hatta, 9 bulan A : itu tamat aim langsung di soekarno hatta? B : di Banjarmasin A : sebelum nya di Banjarmasin berapa lama mas? B : hampir 2 tahun A : sebelum di banjar masin? B : disini (di ditjen). Disini juga. 9 bulan ya. Dulu saya muter. Semua ini saya dapet (semua subdit). Habis tamat muter muter di ditjen. A : mas saya kan ngebahas tentang smuggler nya mas. Orang yang nyelundupin. Bukan korbannya. Jadi saya ngebahas dari sisi pelakunya. Jadi sebenernya pengertian smuggler yang mas tau gimana mas B : smuggler itu, jadi smuggler itu orang yang akan menyelundupkan manusia, menuju negara ketiga, seperti Australia. Contohnya australi ya. Jadi dia itu memberangkatkan orang secara illegal, untuk menuju suatu negara. Ya biasanya itu melalui kapal laut lah A : illegal nya kenapa mas? B : tidak melewati pemeriksaan imigrasi. Jadi orang-orang itu masuk kesini sah. Cuman disini nih digunakan sebagai negara transit. Indonesia itu negara transit baru menuju negara ketiga A : kalau sindikat itu gimana mas pengertiannya? B : ya kalau sindikat itu korporasi lah. Satu orang lebih. Dia melakukan tindak pidana. Sindikat apa sekarang ini. Penyelundupan manusia kan. Ya itu ada perekrutmen, ada rekrutmen nya, harus


ada yang memberikan pemondokan, ada yang memberikan makanan, ya bagian itu. Bagian sindikat. Di tampung dulu lah se engganya. A : mas selama udah kerja di imigrasi udah berapa banyak nanganin kasus pelaku smuggler? B : pelakunya ya. Kemaren orang iran, yang di ditjen aja ya. Sajjad Hussein. Itu juga. Ada 5 kayaknya. Terakhir ini yang india ini. Yang masih berjalan. Kurang lebih lah seperti itu A : jadi mas lagi nanganin kasus yang india ya B : india, iyaa. Ini smuggler juga. A : mas kebanyakan pelaku smuggler yang mas tangani dari mana mas asalnya. B : iran, Pakistan. Ya Pakistan sama iran yang banyak. India ini kan baru termasuk. A : ini jalur smuggler nya tuh dari daerah asal kebanyakan tujuannya kemana mas? B : ini ya. Contoh. Irak. Irak atau iran. Kalau iran bisa langsung masuk ini karena dia ketemu Visa on Arrival. Kalo irak calling visa, dia tuh sebelum kesini harus mengajukan permohonan di kedutaan dulu, nanti diteruskan kesini, nanti ada dirapatkan dengan rapat CH Clearen house dulu. Untuk orang ini dibolehkan masuk apa, untuk apa. Itu untuk irak. Nah untuk Iran langsung aja dia beli Visa di airport, bayar 25 Usd. Sekarang sudah hilang kebijkan itu. Udah dipersulit sekarang iran. Karena banyak smuggler smuggler iran, pencari-pencari suaka dari iran. Nah biasanya jalurnya tuh. Yaitu dari negara asal. Irak. Menuju dia ke Malaysia. Karena Malaysia tuh mereka tuh berbasis negara islam. Bebas visa dia disana. Sama sana tuh dibebas visa di Malaysia. Nah dari Malaysia, disana tuh banyak ada agent untuk ke Indonesia. Agent-agent memberangkatkan. Kebanyakan agent-agent tuh jahat juga. Dalam arti saat itu dia minta diberangkatkan ke australi, ternyata gak diberangkatkan ke australi. Orang orang itu di dorong ke Indonesia. Setelah masuk ke Indonesia, ya udah tuh. TNI atau Polisi di tarik orang tuh. A : karena jahat nya smuggler itu mas? B : ya engga, jadi istilahnya versinya itu ada dua. Ada yang dari Malaysia langsung ke Australia, gak mungkin harus melalui Indonesia dulu. Di Indonesia langsung ketahuan sama TNI kita, ya udah di tarikin. Ditampunglah disini, makanya ini kayak negara penampungan. Harus nya mereka langsung ke australi kan. Untuk transit aja naek kapal laut dari sini. Kebanyakan di dorong dari Malaysia. A : sebenernya kebijakan pencabutan visa on arrival itu kapan mas buat warga negara iran? B : sudah. Sudah dari tiga hari yang lalu (sekitar tanggal 20 juli 2013). A : oh baru mas. Saya kira sudah lama. Jadi emang tujuan nya tuh ke Australia, mampir di Malaysia ketemu agent, terus disuruh ke Indonesia. B : harusnya dia ke australi tapi mampirnya ke Indonesia kebanyakan seperti itu. A : kalau yang india itu gimana mas?


B : kalau india ini, jadi dia disini juga pake negara transit. Negara transit nanti dia orang-orang itu memalsukan visa untuk ke Eropa. A : oh dia melalukan pemalsuan visa mas buat ke eropa. Jadi misalnya dari india ke Indonesia dulu. Buat transit. B : ya transit, jadi disini dia bikin visa atau menunggu kiriman visa dari luar negeri kesini. Jadi untuk masuk ke eropa. A : mas tau kalau dia tuh tersangka people smuggler. Gimana mas cara mas tau orang itu tersangkanya. Pulbaket nya gimana B : ya 1 kan kita melakukan pengamatan lapangan dulu. Kenapa banyak sekali ada kasus-kasus pencari-pencari suaka disini (disebuah daerah). 1 itu kan. Terus setelah disana biasanya itu setelah kita tau bahwa kasusnya mereka itu akan mencari suaka itu. Kita tanya, kamu masuknya pakai visa apa. Ditanyanya pada saat kita minta keterangan. Kebanyakan mereka itu ada yang disimpen passportnya, dan dia modusnya itu dia datang ke UNHCR untuk meminta sertifikat itu bahwa dia tuh adalah pencari suaka. Dengan singkat kata itu di kasih status sama UNHCR itu untuk mencari suaka, setelah itu dia bermasalah disini. Nah dari sana dia biasanya merencanakan untuk mencari mangsa atau untuk berangkatin itu (menyelundupkan orang). A : sebenernya syarat untuk dapat sertifikat atau kartu dari UNHCR itu gimana mas? B : wah gak ngerti saya. Itu kebijakan UNHCR. A : kenapa setiap ngajuin dia harus menghilangkan passport dulu mas? B : ya itu kan alasan. Namanya pencari suaka kan identitas diri tidak punya. (jika identitas diri punya, lengkap, ya tidak bisa di bilang pencari suaka). Diaanggap ka nada kriteria pencari suaka itu apa. Ya contohnya dia terancam di negaranya, dia korban politik, terus keadaan negaranya dalam keadaan perang, ya itu. Kan begitu. A : itu kan yang pertama mas dari pulbaket. Terus yang kedua gimana? B : ya kita kan proses dari BAP (berita acara pemeriksaan), dengan siapa dia kesini, untuk apa, ya semuanya, siapa yang membantu dia, kenapa dia bisa tau ke UNHCR. Ya dari sana lah kita minta keterangan itu lah. Kita korek lebih dalam lalu mendapatkan suatu masukan atau gambaran gitu, untuk mengungkap itu. A : kalau yang melakukan operasi-operasi ke lapangan itu gimana mas cara proses nangkep nya dari awal, nangkep orang yang udah pasti tersangka? B : sama, sama itu. Pulbaket. Ya pengumpulan bahan keterangan, ada indikasi gak dari tindak pidana imigrasi. A : indikasi nya tau dari mana itu mas? B : ya kita basis data kan, kita kan sistem online kan ketahuan nanti, ya ketahuan kalau orang lagi overstay gitu, kan kita juga mendapat laporan masyarakat, kita tindak lanjuti. Terus datang ke perusahaan-perusahaan asing. Wajib dia memberikan data ke kita, dari sana kita olah data itu


apakah benar itu dari sekian pekerja asing itu di laporkan semua, apakah ada yang illegal disana, atau ada pekerja illegal disana. Nah dari sana kita melakukan operasi lapangan. A : berarti yang pertama dari sistem online, yang kedua dari masyarakat, dan yang ketiga memang dapat data dari PT PT asing. Nah kalau yang India kemaren itu gimana mas cara nangkep nya? B : cara nangkep maksudnya? A : Proses nangkep dia, mas nangkep dia karena laporan atau lewat sistem online mas? B : laporan, iya laporan masyarakat, dan itu kan nama nya petugas itu kan kecurigaan itu pasti ada. Kok banyak sekali, bener gak semua, ini pasti ada laporan pelanggaran, pasti kita korek, terus kita cek, kita datengin semua, melalui sistem online juga. Terus pas kita lihat melebihi dari yang ada di sistem kita. Dari sana kita pilah pilah lagi mana orang yang ada di sistem, dan mana yang gak ada. Apa tujuan dia kesini, apa yang dia lakukan. Gitu. A : jadi mas cara mas nangkap pelaku smuggler india itu dari laporan masyarakat mas B : kan olah data juga, kita kan ada intelijen kita, ya laporan dari intelijen gitu. Ya masyarakat juga ada. Kita kan eksekusi nya disini. A : cara ngumpulin bukti bahwa memang dia pelaku smuggler itu gimana mas? B : ya berdasarkan keterangan, ya berdasarkan korban, saksi. Itu kan bisa. A : kalau yang india ini di tangkep dimana mas? B : yang india ini, ya ini juga berdasarkan laporan masyarakat kalau ada sindikat pemalsuan KITAS (kartu izin tinggal sementara). A : tempat nya dimana mas? B : tempat nya di deket sini nih, di pasar festival jadi ada orang india yang mampu membuat kitas dan visa. Terus kita cek, habis itu kita adakan pertemuan, kita tangkap, ya kita olah disana pemeriksaannya. Kita pisah, akhirnya kita compare hasil pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ya akhirnya muncullah beberapa nama. Ada agen yang otak nya sekali yang berada di India. Yang disini kayak perantara. A : kan pelakunya udah dapet mas, cara selanjutnya lagi gimana? B : belum, pelakunya bener sih belum kita tangkep sebenernya, ini tangan kanannya. Ya termasuk jaringannya, bukan master mind nya. A : cara mas buat nangkep otaknya kira-kira gimana mas? B : ya itu perkembangan pemeriksaan lah. A : contoh nya gimana mas, untuk memperkembang pemeriksaannya.


B : ya kita tanyakan kamu bekerja sama siapa, sudah berapa orang yang kamu jadi kan korban. Dan kita kembangkan lagi pertanyaan kita. A : buat BAP itu mas ya Jadi nangkap sindikat itu diusahakan dari pengumpulan informasi B : iya dari bukti bukti yang sudah di tangkap A : nangkap india itu mas. Dari masyarakat. Terus mas langsung kesana B : iya A : sebenernya korban dari India itu udah berapa banyak mas kira-kira? B : sebetulnya banyak, cuman yang baru kita ketahui baru 3. A : oh ada korban yang disini juga mas B : ada A : korban india B : he eh A : dimana korbannya sekarang mas B : didalam di detensi A : oh korbannya di dalem juga. Kok korbannya di dalem B : ya kan dia kan gak ada izin tinggal. Overstay A : proses dari dia ditangkep sampai dia di deportasi itu gimana mas? Pasti di deportasikan. Itu gimana mas. Berapa lama? B : ya belum tentu. Nanti kalau dia pelanggarannya tindak pidana kan kita pro justitia. Kalau udah keluar hasilnya kan baru kita deportasi A : berarti pelaku nya orang india itu di ruang detensi ya mas. Sama korban-korban nya tiga B : iya. Kita pisah A : hukuman yang pelaku itu dapet gimana mas? B : hukumannya deportasi + black list A : di penjara gitu gak mas B : iya A : berapa lama mas?


B : wah gak tau saya. Itu kan tergantung berkas kita. Itu kan polisi punya ranah itu. Ke kejaksaan terus kan koordinasi ke kita. Di kejaksaan gimana. gitu A : hukumannya berarti di deportasi, di blacklist. Itu bearti di tangkal ya mas? Selama-lamanya? B : 6 (enam) bulan. Aturan 6 bulan. Gak boleh selama-lamanya. Nanti kita melanggar hukum A : berarti boleh masuk lagi donk? B : bisa, kalau memang tidak ada perpanjangan. Bisa di perpanjang Cekal (cegah + tangkal). A : kalau masuk sini lagi ada tanda khusus gak, kalau misal nya dia udah pernah bermasalah. B : ada A : ada denda gak mas? Pelakunya di denda gak? B : engga A : oh gak ada denda, bearti enak donk B : maksudnya denda apa nih, yang overstay? A : engga, bukan. Pelakunya yang dia nyelundupin orang. B : ya ada, kalau dia tingkat posisinya kan ada. Nanti tergantung barang apa yang di langgar. Ada itu ketentuannya. Kalau dia korporasi dia bisa 500jt. A : sebenernya apa sih penyebabnya pelaku smuggler kok nambah terus gak kurang-kurang. B : kan berkembang jadinya. Namanya juga jaringan, jaringan kan kita gak mesti tau berapa jumlah mereka. Makanya itu pinter pinter kita melakukan pemeriksaan. A : cara mas menekan supaya pelaku nya berkurang gimana mas? B : itu level nya kebijakan itu. Itu pimpinan itu pertanyaan itu. Itu mesti levelnya kebijakan. Makanya itu, kita ini hanya untuk dilapangan kita ini A : kebanyakan modusnya ngajak nya itu gimana mas. Alasan dia mengajak B : ya menjanjikan suatu pekerjaan, negara yang dianggap lebih bagus ekonomi nya dari negara india, penghidupan yang layak. Kanada, inggris. A : sebenarnya beda nya pelaku penyelundupan di bawahi oleh imigrasi dengan polisi apa sih mas? Kenapa mas yang buat BAP? B : ya engga kita kan sama-sama. Karena di undang-undang kita juga ada. A : yang india itu. Dia dari india. Mampir dulu ke Indonesia, dibuatin VISA palsu, langsung dikirim ke eropa. Ke negara-negara eropa. Di tangkep nya atas laporan masyarakat. Tapi dia jago juga ya mas buat visa palsu. B : iya itu bikinnya di rusia bikinnya itu.


A : itu bikin di rusia bayarnya berapa mas? B : per korban tuh bayar 4000 $ USD sama agent A : 40. Jt donk B : kurang lebih lah


Tanya Jawab Pejabat Imigrasi (Ketut) dengan Pelaku Penyelundupan (JS)

Bisakah saudara jelaskan tepatnya saudara datang ke Indonesia menggunakan visa apa dan melalui bandara atau pelabuhan apa? Jelaskan! Saya datang selalu menggunakan visa on arrival dan melalui bandara internasional Jakarta, pertama kali saya datang pada oktober tahun 2008 dan menggunakan visa on arrival seharga 10 USD, kunjungan kedua saya pada bulan November di tahun yang sama menggunakan visa on arrival, kunjungan ketiga pada bulan desember masih pada tahun yang sama, menggunakan visa on arrival, kunjungan ke empat pada bulan januari tahun 2009 menggunakan visa on arrival, dan kunjungan kelima pada bulan februari tahun 2009 juga menggunakan visa on arrival, kunjungan keenam pada bulan april tahun 2009 masih menggunakan visa on arrival, kunjungan ketujuh pada bulan mei tahun 2009 menggunakan visa on arrival, lalu saya kembali ke India dan kembali ke Indonesia pada tahun 2011 sampai sekarang menggunakan visa on arrival.

Ceritakan bagaimana saudara melakukan perjalanan ke Indonesia dari India! Pertama kali saya datang tahun 2008 saya pergi dari India menuju Malaysia untuk membuat bisnis baju, dan akhirnya karena visa Malaysia saya habis masa berlakunya maka saya keluar ke Indonesia dan kembali ke Malaysia untuk melanjutkan bisnis saya, dan kembali lagi ke Indonesia, hanya seperti itu saja karena saya menggunakan multiple visa selama 1 tahun di Malaysia.

Selama perjalanan saudara apakah ada orang yang mengikuti saudara atau menemani saudara untuk melakukan perjalanan tersebut? Jelaskan! Pada tahun 2008 dan 2009 saya melakukan perjalanan sendiri tetapi pada tahun 2011 saya diantar oleh NAVEEN GARG.

Apakah hubungan saudara dengan NAVEEN GARG? NAVEEN GARG adalah agen saya.


Apa fungsi dan tugas agen saudara untuk saudara? Jelaskan! NAVEEN GARG membantu memfasilitasi saya untuk bekerja di Kapal di Indonesia.

Selanjutnya apa yang sudah dilakukan oleh NAVEEN GARG untuk saudara? Jelaskan! Ia (NAVEEN GARG) mengambil paspor saya dan mengambil uang saya dan setelah beberapa bulan saya bertemu NAVEEN GARG di pasar baru dan meminta paspor saya dan setelah dua minggu saya mendapatkan paspor dengan foto saya tetapi data yang berbeda.

Saudara ditangkap bersama dengan dua orang rekan saudara apakah saudara mengenal mereka? Jelaskan! Saya diminta oleh NAVEEN untuk membantu dua orang India dan apabila saya tidak melakukan maka tidak diberikan paspor saya kembali dan NAVEEN bisa melakukan apapun di India.

Apakah saudara mengenal HARJIT SINGH GIL, dimanakah saudara mengenalnya dan apa yang akan saudara lakukan dengan yang bersangkutan? Jelaskan! Saya mengenal dia di Jakarta agen HARJIT yang bernama RUBINA menghubungi MUNISH KUMAR dan saya untuk membantu membuat dokumen palsu.

Untuk apa saudara dan MUNISH KUMAR membantu membuat dokumen palsu untuk HARJIT SINGH GIL? MUNISH KUMAR yang membuat dokumen palsu bertujuan untuk mencari keuntungan dan mengirimkan mereka ke Perancis.

Siapakah MUNISH KUMAR yang saudara maksud, dan dimana saudara mengenalnya dan apa pekerjaan dia di Indonesia? MUNISH KUMAR adalah orang India yang tinggal di Surabaya dan kadang di Bogor, Indonesia, dia bekerja untuk agen di India bernama RUBINA dan NAVEEN dan saya mengenalnya pada bulan Januari di Pasar Festival dan saya membantu memfasilitasi dari Airport sampai mencari penginapan dan mempertemukan korban dan MUNISH KUMAR membuat dokumen palsu untuk mengirimkan orang India ke Perancis.


Berdasarkan pernyataan saudara diatas berarti saudara membantu menyelundupkan manusia? Jelaskan! Iya, mereka atau para agen di India mengancam keluarga saya jadi saya melakukan hal tersebut.

Sudah berapa lama saudara melakukan penyelundupan manusia dan membuat dokumen palsu? Saya sudah melakukan hal ini sejak januari.

Berapakah harga dari setiap dokumen palsu yang saudara buat ? Saya tidak tahu mungkin para korban diminta oleh agen di India sebesar 4500 USD dan mereka mengirim 1000 USD untuk saya dan MUNISH KUMAR.

Apakah saudara menerima uang dari para korban dan berapa jumlahnya? Saya menerima 200 USD per orang dan 800 USD untuk MUNISH KUMAR .-

Untuk hal apa sajakah uang tersebut digunakan? Uang tersebut untuk pembuatan izin tinggal dan izin kerja palsu.

Siapakah yang saudara ketahui terlibat dalam hal ini? NAVEEN GARG dan RUBINA di India serta MUNISH KUMAR di Indonesia.

Pada saat petugas mendatangi kos saudara barang-barang saudara sudah bersih, siapakah yang membantu saudara untuk memindahkan barang? Pacar saya yang memindahkan barang-barang saya.

Di dalam telepon genggam saudara ada contoh cap eropa yang disinyalir palsu? Jelaskan! Pada saat saya bekerja di kantor NAVEEN saya mendapatkan contoh stamp fungsinya adalah untuk memberitahukan seolah-olah pernah ke tempat tersebut.


Dimanakah paspor saudara saat ini, menggunakan dokumen keimigrasian apakah saudara masuk ke Indonesia? Jelaskan! Saya dibawa oleh NAVEEN dan saya masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor saya yang asli pada saat itu.


Otak Penyelundupan Manusia Ditangkap Selasa, 5 Oktober 2010 | 01:39 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Polri dan Polda Jawa Timur menangkap warga asal Afganistan, Hussain (44). Dia diduga kuat menjadi otak penyelundupan manusia dari negara konflik itu ke Australia. ”Pelaku sebenarnya sudah lama menjadi incaran petugas karena dia selama ini menjadi otak penyelundupan manusia menuju Australia dengan jalur darat dan laut di Indonesia,” kata Kepala Satuan Pidana Umum Polda Jawa Timur AKBP Awang di Surabaya, Senin (4/10/2010). Mendampingi Direktur Reserse Kriminal Polda Jatim Kombes Suroto, ia menjelaskan, Hussain yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Mabes Polri itu tertangkap di perairan Pasir Putih Situbondo. Hussain tertangkap setelah meloloskan 47 warga imigran gelap asal Afganistan. ”Dari tangan pelaku, polisi menyita satu unit bus pariwisata, uang Rp 2 juta, dua telepon seluler, dan satu lembar dokumen UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees atau Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi),” katanya. Modusnya, para imigran gelap itu masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah karena tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi. Untuk mendapatkan suaka, para pelarian Afganistan itu meminta suaka ke UNHCR sebagai bekal menuju Australia. ”Hussain mengaku dirinya bersama 47 imigran gelap berangkat dari Jakarta menuju Surabaya. Untuk menghindari pemeriksaan, mereka melakukan jalan darat sampai ke perairan Situbondo,” kata Awang. Di wilayah Situbondo, para imigran gelap menggunakan jasa perahu menuju tengah laut, tetapi belum sampai ke perahu akhirnya para imigran Afganistan itu tertangkap Satuan Tugas Khusus Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Manusia Mabes Polri dan Polda Jawa Timur serta petugas Polres Situbondo.


”Setelah menjalani pemeriksaan dan berkas pemeriksaan dinyatakan lengkap, tersangka akan kami limpahkan ke Kejaksaan,” ujar Awang.

http://regional.kompas.com/read/2010/10/05/01392441/Otak.Penyelundupan.Manusia.Ditangkap .-5, diakses pada tanggal 31 Maret, 20:20


Warga Afghanistan Jadi Otak Penyelundupan Imigran Selasa, 05 Oktober 2010, 04:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA-—Warga negara Afghanistan bernama Hussain (44 tahun) ditangkap jajaran Tim Satgassus People Smuggling Polda Jatim. Dia kepergok melakukan penyelundupan manusia dari negara asalnya dengan tujuan Australia. Hussain yang sebelumnya jadi buron alias daftar pencarian orang (DPO) Mabes Polri tertangkap di perairan Pasir Putih Situbondo, Jatim setelah meloloskan 47 warga imigran gelap asal Afganistan. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu unit bus pariwisata, uang tunai Rp 2 juta, 2 telepon seluler, serta satu lembar dokumen UNHCR atau organisasi PBB yang mengurusi masalah pengungsi. "Pelaku sebenarnya sudah lama menjadi incaran petugas, karena selama ini menjadi otak penyelundupan manusia menuju Australia dengan jalur darat dan laut di Indonesia," tutur Kepala Satuan Pidana Umum (Kasat Pidum), AKPB Awang, mendampingi Direskrim Polda Jatim, Kombes Suroto, Senin (4/10) siang. Awang menambahkan, dengan cara masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah --tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi-- untuk mendapatkan suaka, para pelarian Afganistan tersebut meminta suaka ke UNHCR sebagai bekal menuju Australia. Awang mengutarakan, Hussain mengaku bersama 47 imigran gelap dari Jakarta menuju Surabaya. Untuk menghindari pemeriksaan, dia bersama imigran gelap lainnya melakukan perjalanan darat sampai ke perairan Situbondo. Di wilayah Situbondo, lanjutnya, para imigran gelap mengunakan jasa perahu menuju tengah laut. “Belum sampai menuju perahu para imigran Afganistan tersebut tertangkap petugas Satgatssus People Smuggling dari Polda Jatim yang dibantu Mabes Polri, serta petugas kepolisian Polres Situbondo,” ucap pria berpangkat dua melati di pundak.


Meski berhasil menangkap imigran gelap, aku Awang, Hussain berhasil melarikan diri. Setelah beberapa pekan menjadi buron, akhirnya tanggal 3 Agustus lalu petugas berhasil mengamankan bersangkutan yang ditangkap di tempat tinggalnya di Cisarua, Bogor. “Saat ini tersangka masih menjalani proses pemeriksaan. Jika berkas pemeriksaan dinyatakan lengkap, Hussain akan langsung kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari ) Surabaya,” tukas Awang.

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/05/138118-wargaafghanistan-jadi-otak-penyelundupan-imigran, diakses pada tanggal 31 Maret, 20:35.


Pemerintah Nyatakan Kekecewaan pada Australia Rabu, 06 Juni 2012 | 20:02

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (sumber: Jakarta Globe)

Pemerintah Australia juga menginvestigasi penyebab pelaku mendapat izin tinggal. Pemerintah Indonesia kecewa dengan keputusan pemerintah Australia yang memberikan izin tinggal kepada Sajjad Hussain, warga Pakistan, yang diduga kerap menyelundupkan warga Indonesia ke Australia. “Tentu hal ini sangat mengecewakan dan sangat sulit diterima oleh pemerintah Indonesia. Seandainya seseorang yang diduga sebagai otak di belakang tindak pidana penyelundupan manusia malah diberikan suatu izin tinggal di Australia, sedangkan pihak lain yang menjadi korban dari penipuan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan maanusia ditahan. Ini sangat sulit diterima logika,” ujar Menlu Marty Natalegawa, hari ini. Menurutnya, Indonesia telah menyatakan kekecewaan dengan pemerintah Australia terkait hal ini. Saat ini pun, kata Marty, pemerintah Australia sedang melakukan investigasi untuk mengetahui bagaimana pelaku bisa memperoleh izin tinggal di Australia.


”Kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah Australia. Kita membutuhkan suatu penjelasan dari pihak Australia bagaimana ini duduk perkaranya karena sulit diterima logika mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Apakah mereka kecolongan, saya tidak tahu,” kata Marty. Sistem Harus Efisien dan Efektif Peristiwa ini, menurut Marty, mengingatkan semua pihak bahwa sistem harus dibuat efisien dan lebih efektif dalam penanganan kasus penyelundupan manusia. Cukup mengherankan jika seseorang yang diduga pelaku penyelundupan manusia, menurut Marty, justru diberi izin tinggal. Ini berbanding terbalik dengan anak-anak yang menjadi korban penipuan malah ditahan. Seperti diberitakan, pemerintah Australia memberikan perlindungan suaka dan izin menetap kepada penyelundup manusia asal Pakistan, Sajjad Hussain. Sepanjang 2009 hingga 2010, Sajjad Hussain atau Captain Emad Abdul Razak menjadi buronan Australia atas kejahatan penyelundupan warga Indonesia ke Australia. Berdasarkan program investigasi yang disiarkan televisi ABC Australia, Sajjad beserta enam komplotan lainnya mendapatkan suaka dari Australia. Setelah berlabuh di Australia dari Indonesia pada Januari 2010, Sajjad dikabarkan menggunakan nama palsu dan akhirnya diberikan suaka setelah diproses selama tiga bulan. Setelah itu, dia melanjutkan bisnis kejahatannya dengan mengatur operasi penyelundupan manusia.

http://www.beritasatu.com/nasional/52491-pemerintah-nyatakan-kekecewaan-padaaustralia.html, diakses pada tanggal 31 Maret, 20:15.


UNIVERSITAS INDONESIA. Penyelundupan Manusia yang Dilakukan oleh Sindikat Internasional di Jakarta. Tugas Karya Akhir. Kenn Lazuardhi Syarnubi

Recommend Documents