UNDANG-UNDANG INFORMASI GEOSPASIAL DAN IMPLEMENTASINYA
Sora Lokita
BOGOR, 3 Juli 2012
PEMBENTUKAN UU INFORMASI GEOSPASIAL a.
Disusun Sejak 1990an dgn Berbagai Nama (RUU Surtanas, RUU TIGNAS)
b.
Proses Harmonisasi Mulai Tahun 2008
c.
Masuk Prolegnas 2010
d.
Diajukan Pemerintah Kepada DPR RI, Pada 16 Februari 2010
e.
Disetujui Komisi VII DPR RI Pada 30 Maret 2011
f.
Disetujui DPR RI Dan Pemerintah Pada 5 April 2010
g.
Diundangkan Oleh Presiden Pada 21 April 2011
TUJUAN UU IG menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi
Geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan;*
mewujudkan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;* dan
mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.* single reference di dalam bidang informasi geospasial demi padunya IG di Indonesia. * Pasal 3 UU IG
HARAPAN PASCA LAHIRNYA UU IG
Meningkatnya pemahaman arti penting IG dlm pembangunan Hilangnya Ego Sektoral dan Kepentingan Optimalnya Koordinasi Penyelenggara IG
Peningkatan Peran Sertifikasi Kompetensi Terpadunya Anggaran Penyelenggaraan IG Besarnya industri IG di Indonesia
Selarasnya kebijakan Penyelenggaraan IG Peran serta aktif seluruh stakeholder membesarkan IG
RUANG LINGKUP PENGATURAN UU IG MENUJU PERBAIKAN INDUSTRI IG
hulu IG dasar & tematik tengah akses, distribusi, pertukaran
hilir profesi, kepastian bisnis, pemanfaatan
UU NO 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL Terdiri dari 12 Bab dan 71 Pasal Bab I Ketentuan Umum Bab II. Asas Dan Tujuan Bab III. Jenis Informasi Geospasial Bab IV. Penyelenggara Informasi Geospasial Bab V. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Bab VI. Pelaksana Informasi Geospasial Bab VII. Pembinaan Bab VIII. Larangan Bab IX. Sanksi Administratif Bab X. Ketentuan Pidana Bab XI. Ketentuan Peralihan Bab XII. Ketentuan Penutup
RBI Peta Dasar
LLN
IG DASAR
IG
IG TEMATIK * Pasal 4, 5, 6, dan 11 UU IG
LPI
JKHN JK Geodesi
JKVN
Peta SDA
JKGN
Peta Bisnis dll
8
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL IGD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah C.q Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.*
* Pasal 22 UU Informasi Geospasial
BIG DALAM PENYELENGGARAAN IGT Badan Informasi Geospasial*: 1.
Mengintegrasikan lebih dari satu IGT yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru; dan
2.
Mengintegrasikan IGT yang diselenggarakan oleh lebih dari satu Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru.
3.
Menyelenggarakan IGT dalam hal IGT yang belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah selain Badan atau Pemerintah daerah.
* Pasal 24 UU IG
Pembinaan IG* Badan melakukan pembinaan kepada penyelenggara IGT dan Pengguna IG
penyelenggara IGT •peraturan perundang-undangan dan standar •pelatihan •penelitian •jabatan fungsional
pengguna IG • sosialisasi • pendidikan dan pelatihan *Pasal 57 UU IG
11
12
13 Elemen Spasial Mengintegrasikan Berbagai Jenis Informasi Riwayat Kejadian Bencana
Sumberdaya Alam
Stok Logistik
Pertanian/ Peternakan Laporan
Statistik
Industri
Sekolah Populasi
Pertumbuhan Ekonomi
Elemen spasial dari sebuah informasi telah umum digunakan sebagai identifier utama (core identifier) untuk mengintegrasikan berbagai jenis informasi.
Sistem Informasi Spasial
Visualisasi data tanpa menggunakan elemen spasial (text, tabel dan grafik).
Visualisasi data menggunakan elemen spasial (peta)
Informasi Spasial atau informasi yg mengacu pada suatu lokasi di muka bumi memberikan pemahaman yg lebih baik daripada informasi dalam bentuk text, tabel atau 14 grafik.
Monitoring / Pemantauan ketik kata kunci untuk pencarian
CITRA SATELIT
PROFIL PANTAU LOKASI KHUSUS
ADMINISTRATIF
RUPABUMI
DIMANA
RELIEF 3D
JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL Intranet Internet
Pengguna
Produsen
Internet METADATA SEKTORAL
METADATA SEKTORAL
BASIS DATA BASISDATA
BASISBASIS DATA DATA
Simpul Jaringan 3
Simpul Jaringan n
Intranet, Internet METADATA SEKTORAL BASISBASIS DATA DATA
Simpul Jaringan 2
Geoportal Penghubung SimpulJaring an
METADATA SEKTORAL BASISBASIS DATA DATA
Simpul Jaringan 1
Publik
DISTRIBUSI DAN PEROLEHAN IG Pada dasarnya Informasi Geospasial bersifat terbuka dan dapat
diperoleh oleh siapapun, kecuali IG yang dikecualikan (Sesuai UU KIP).
IG dapat diperoleh melalui penyelenggaranya atau geoportal INA
–SDI
IGD tersedia di BIG dapat diperoleh melalui mekanisme tertentu
di pusat pelayanan dan informasi.
MEMANFAATKAN IG IG dapat dimanfaatkan oeh siapapun Ada koridor pemanfaatan sesuai kaidah teknis ataupun kaidah
hukum
IG yang diperoleh, dimodifikasi sesuai kebutuhan, dalam hal
tertentu publikasinya harus sesuai kaidah.
SERTIFIKASI DI BIDANG IG Bertujuan terjaminnya kualitas IG Sertifikasi diberikan kepada Badan Usaha, Tenaga Profesional
dan Lembaga Diklat
Level sertifikasi dan mekanisme terkait lainnya sedang disusun
lebih lanjut
Sertifikasi juga diperlukan untuk mengantisipasi perdagangan
bebas regional / internasional
PENUTUP UU Informasi Geospasial merupakan landasan nasional IG di
Indonesia di masa datang
Penguatan fungsi koordinasi, standarisasi dan pembinaan
diperlukan sejalan dengan mandat UU Informasi Geospasial
Single reference menjadi kunci pokok pembenahan IG di
Indonesia
Peran aktif seluruh pemangku kepentingan diperlukan dalam
membesarkan IG di Indonesia menuju penyelenggaraan IG yang efektif dan efisien.
TERIMA KASIH
MARI KITA BESARKAN BERSAMA INFORMASI GEOSPASIAL DI INDONESIA
GEOSPASIAL G E O S PA S I A L ATA U R U A N G K E B U M I A N A D A L A H A S P E K K E R U A N G A N YA N G M E N U N J U K K A N L O K A S I , L E TA K , D A N P O S I S I S U AT U O B J E K ATA U K E J A D I A N
YA N G B E R A D A D I B AWA H , PA D A , ATA U D I ATA S P E R M U K A A N B U M I YA N G D I N YATA K A N D A L A M S I S T E M K O O R D I N AT T E R T E N T U . Pasal 1 Ketentuan Umum UU Informasi Geospasial
INFORMASI GEOSPASIAL I N F O R M A S I G E O S PA S I A L A D A L A H D ATA G E O S PA S I A L YA N G S U D A H D I O L A H S E H I N G G A D A PAT D I G U N A K A N S E B A G A I A L AT B A N T U D A L A M
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGAMBILAN K E P U T U S A N D A N / ATA U P E L A K S A N A A N K E G I ATA N YA N G B E R H U B U N G A N D E N G A N K E R U A N G A N . Pasal 1 Ketentuan Umum UU Informasi Geospasial
