TUGAS AKHIR PANCASILA
SEJARAH PANCASILA
Nama
`: Roni Guswiyanto
NIM
: 11.11.5434
Kelompok
:E
Jurusan
: S1 Teknik Informatika
Dosen
: DR. Abidarin Rosyidi, MMa.
STMIK
AMIKOM
YOGYAKARTA
ABSTRAKSI Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hasil kesepakatan politik para Founding Fathers ketika negara Indonesia didirikan. Diciptakan sebagai batu landasan untuk hidup berbangsa dan bernegara, agar bangsa ini mempunyai arah dan tujuan hidup bernegara. Pancasila sebagai dasar negara mewakili seluruh lapisan aspek masyarakat yang bermacam kulturnya. Pancasila bukanlah hasil jiplakan ideologi lain, tapi merupakan hasil pemikiran yang cerdas, yang mewakili setiap jiwa insani masyarakat Indonesia. Ideologi ini dicetuskan melalui rapat semasa pra-kemerdekaan yang dicetuskan oleh ketua BPUPKI Dokter K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Kemudian tampilah tiga orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia Merdeka dan keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, termasuk Pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya memuat isi rumusan Lima Prinsip Dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan sudah merupakan istilah umum. Walaupun didalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 tidak memuat istilah “pancasila” namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon Rumusan Dasar Negara.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Memahami dan mempelajari sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar Negara dan sekaligus juga sejarah peumusan UUD 1945 adalah sangat penting. Dengan mempelajari sejarah perumusan tersebut dimaksudkan agar mengetahui lebih mendalam bahan-bahan yang disiapkan dan suasana kejiwaan yang melatar belakangi pemikiran para penyusun konsep Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara yang tergabung dalam Badan Penyelidik maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui apa yang tersurat dan apa yang tersirat dalam konsep Dasar Negara Indonesia. Jadi tidak cukup kalau membahas Pancasila (yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945) secara tekstual saja tapi juga secara kontekstual. Memang untuk menyelidiki konsep ideologi suatu Negara, tidak cukup hanya mempelajari sila-sila yang terdapat pada konsep ideology itu sendiri,akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebathinannya (geistlichen hintergrund) dari Pancasila itu sendiri.
B. Rumusan Masalah Pembahasan mengenai pancasila tak akan pernah lepas dari bagaimana Pancasila di ciptakan. Agar pembahasan ini lebih terperinci , saya hendak membatasi pembahasan ini. Adapun poin-pin penting pembatasan itu sebagai berikut: 1. Rumusan Dasar Negara oleh Mr. Muh. Yamin, Prof. Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno. 2. Piagam Jakarta dan Penerimaannya oleh Badan Penyelidik. 3. Persiapan Kemerdakaan dan Proklamasi. 4. Pengesahan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.
HISTORIS PANCASILA Panca sila sebagai idiologi Negara, tidaklah muncul dengan sendirinya. Namun melalui proses yang sangat panjang. Awal mula terlahirnya pancasila dimulai dari janji bangsa Jepang yang berjanji akan member kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada saat Indonesia dijajah bangsa Jepang. Untuk itu dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-uasaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat memiliki anggota 60 orang pribumi dan 8 orang dari bangsa Jepang. Tugas BPUPKI adalah mempersiakan dan memberikan bahan untukdiperbincangkan dalam badan yang akan dibentuk, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Setelah di bentuk, badan ini mengadakan dua kali masa sidang. Masa sidang pertama pda tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada periode inipara anggota saling mengeluarkan pendapat tentang calon rumusan dasar Negara Indonesia. Dan diantara para anggota yang mengeluarkan pendapat antara lain adalah Mr. Muhammad Yamin dengan usulan sebagai berikut: 1. Perikebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat Selain Mr. Muhammad Yamin, pada sidang hari ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei
1945 Prof. Mr. Soepomo juga mengajukan usulannya
mengenai lia dasar Negara Indonesia, yaitu: 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat Setelah Prof. Mr. Soepomo mengajukan pendapatnya, pada siaing keempat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno juga mengemukakan pendapatnya tentang calon rumusan dasar Negara Indonesia. Beliau mengusulkan lima prinsip, yaitu: 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan 3. Mufakat, atau Demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan Yang Maha Esa Setelah masa sidang yang pertama selesai dibentuklah “Panitia Sembilan”. Panitia ini dibentuk untuk mencarimodus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan. Dan hasilnya adalah Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta adalah: 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syar‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemnusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Setelah itu diadakan masa iidang yang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Pada masa ini BPUPKI menerima hasil karya panitia Sembilan menjadi rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka .Setelah itu BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 9 Agustus 1945, pdada hari yang sama dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) . PPKI
diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua. Memiliki anggota 25 orang dan 3 orang sebagai anggota tambahan. Badan ini sangat penting fungsinya. Badan yang mula-mula buatan Jepang untuk menerima hadiah kemerdekaan dari Jepang, namun setelah takluknya jepang , badan ini memiliki fungsi sebagai: a. Mewakili seluruh bangsa Indonesia. b. Sebagai pembentuk Negara. ( Yang menyusun Negara Republik Indonesia setalah proklaamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945). c. Menurut teori hokum,badan seperti itu mempunyai wewenag untuk meletakkan Dasar Negara (pokok kaidah Negara yang fundamental). Masa
sidang
PPKI
silaksanakan
setelah
terjadinya
proklamasi
kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun sebelum siding dilaksanakan, Drs. Moh. Hatta mendapat protes dari kaum Kristen dan katolik karena kalimat “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syri‟at Islam bagi para pemeluknya” tidak mengikat mereka. Karena kalimat tersebut menunjukan diskriminasi terhadap kaum Kristen. Dan jika tetap dilanjutkan , mereka lebih suka berdiri di luar NKRI. Untuk menghidari perpecahan, Drs. Moh. Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Hassan mengadakan rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah ini. Dan hasilnya adalah dirubahanyakata yang menusuk hati kaum Kristen itu menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setelah itu siding PPKI dimulai pada hari yanga sama yaiyu yanggal 18 Agustus 1945. Dan hasil dari sidang PPKI yaitu: 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari Pembukaan Batang Tubuh setelah mengalami penyempurnaan, khususnya rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang termuat dalam pembukaan UUD yang berbunyi sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijksanaan dalam permusyawarata / perwakilan. 5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. 3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional sebagai Badan Musyawarah Darurat. Proklamasi kemerdekaan Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat itulah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Inggris yang ditugaskan oleh sekutu untuk memelihara keamanan di Asia Tenggara oleh sekutu pada saat itu belum dating. Sementara tiu tugas keamanan diserahkan pada Jepang. Situasi ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Para pemimpin segera mempersiapkan Proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia. Dan akhirnya Proklamsi Kemerdekaan Negara Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dibaca oleh Bung Karno dan didampingi oleh Bung Hatta. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum berdirinya Negara Indonesia. Pada saat proklamasi sebenarnya Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai sebuah Negara, yaitu: 1. Adanya rakyat, yaitu bangsa Indonesia. 2. Adanya daerahnya, tanah air Indonesia 3. Adanya kedaulatannya, yaitu sejak diucaokannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. 4. Adanya pemerintah, yaitu PPKI. Untuk merealisir tujuan Proklamasi kemerdekaantanggal 17 Agustus 1945, maka pda tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI. Dan hasil dari persidangan yang telah dilakdanakan tersebut adalah : 1. Disahkannya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
yang terdiri dari Pembukaan Batang Tubuh(Pasal-pasal) dan rumusan Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang Pertama yaitu Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta seabai wakil presiden. 3. Menetapkan komite nasional sebagai Badan Musyawarah darurat.
KESIMPULAN Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni: 1. Telaah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 2. Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi. Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya saja. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan operasional tentangnya. Dalam hal ini, pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 (Ekaprasetia Pancakarsa) tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara lebih „alamiah‟. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan pewarisan Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel. Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu merupakan satu kebulatan yang utuh.
Daftar Pustaka Kaelan, Drs., Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty. Yogyakarta, Yogyakarta 1987. Dahlan Thaib, S.H., M.S.I., Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta 1994.
