Realisasi Pengamalan Pancasila dalam Menghargai Kebebasan Berpendapat
Dosen Pengampu : DR. Abidarin Rosyidi, MMa
Oleh : Navi Sutanto 11.11.5394 Kelompok E S1-TI
STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
Abstraksi Manusia sebagai makhluk sosial sangat perlu dan sangat butuh wadah untuk menuangakan segenap pikiran dan inovasi inovasi yang ingin ia bagikan untuk orang lain.Nah itulah perlunya adanya kebebasan orang untuk dapat secara bebas mengemukakan pendapatnya.Kebebasan berpendapat merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap orang di berbagai belahan dunia.Kebebasan berpendapat menjadi suatu ukuran suatu bangsa untuk menilai seberapa besar adanya pengakuan hak mengemukakan pendapat dan mengetahui sejauh mana budaya demokrasi di suatu negara.Di Indonesia berdasarkan pancasila kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi karena salah satu unsur negara ini bisa berdiri ialah tidak lepas dari campur tangan masuknya berbagai pendapat pendapat /pemikiran pemikiran yang saat itu sangat dibutuhkan bangsa yang baru lahir seumur jagung namun apakah pada kenyataan yang ada sekarang ini kebebasan tersebut masih berlaku dan di junjung tinggi di Indonesia dan apakah kebebasan yang ada dan berlaku sekarang tersebut telah melampaui batas batas kebebasan berpendapat yang sudah di tuangkan dalam pancasila atau mungkin bahkan kebebasan berpendapat tersebut masih belum bisa terealisasikan pada kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang saat ini masih berkembang.
Latar Belakang Masalah Pada masa pra kemerdekaan tatanan sosial masyarakat di Nusantara, kebanyakan terdiri dari Kerajaan-kerajaan Hindu. Dari sistem monarkis seperti ini, belum dikenal konsep musyawarah untuk mufakat; tetapi yang berlaku adalah sabda pandita ratu. Rakyat harus tunduk dan patuh pada titah sang raja tanpa reserve. Sekaligus, minus demokrasi, karena kedudukan raja diwarisi turun temurun. Kala itu, tidak ada persatuan. Perpecahan, perebutan kekuasaan dan wilayah, selalu mengundang pertumpahan darah. Pancasila sebagai pandangan hidup,dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk sangat menjunjung tinggi kebebasan warga negaranya untuk bebas mengemukakan pendapatnya.Akan tetapi pada masa pemimpin terdahulu kebebasan berpendapat menjadi sebuah harga mahal untuk bisa
didapatkan.Pada kepemimpinan awal berdirinya negara ini kebebasan dianggap sebagai sesuatu yang mengancam kesetabilan negara. Pada masa itu kebebasan berpendapat hampir tidak terealisasikan sesuai dengan yang tertera di Pancasila.hampir semua kebebasan berpendapat tidak berjalan sesuai semestinya.Bahkan kebijakan publik yang diambil hampir semua di tetapkan oleh penguasa pada masa itu.Tidak ada suatu kebebasan warga negara yang ikut andil bagian dalm perumusan kebijakan publik.Bisa dikatakan saat itu kepemimpinan bersifat diktator. Jika melihat kejadian di masa lalu perbedaan keterbukaan antara kepemimpinan sekarang dan dulu.Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tentunya lebih cocok bila lebih menekankan keterbukaan dalam pemerintahan. Bagi sebuah negara yang saat ini terus berkembang kebebasan pendapat sangat diperlukan agar negara ini terus berkembang menuju negara yang demokrasi.Pada era kepemimpinan saat ini dengan adanya globalisasi sudah sepantasnya kebebasan berpendapat di junjung tinggi. Masalah pokok yang hendak dikemukakan di sini ialah kenyaataan apa yang sudah dicapai bangsa Indonesia untuk merealisasikan kebebasan berpendapat warga negaranya.Dan sejauh mana kebebasan tersebut dijalankan apakah keluar dari batasan dalam mengemukakan pendapat ataukah masih dalam batasan normal.
Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas ,maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Apakah Kebebasan berpendapat yang sesuai dengan pancasila sudah terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ? 2. Apakah bentuk realisasi kebebasan berpendapat di Indonesia ? 3. Apakah kebebasasan berpendapat yang saat ini ada telah keluar dari batasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya ?
Tujuan Tujuan penulisan makalah a. Untuk mengetahui sejauh mana kebebasan berpendapat di Indonesia sudah terealisasikan. b. Untuk mengetahui arti pentingnya kebebasan berpendapat bagi warga Indonesia c. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya negara mampu menampung / memfasilitasi warga negaranya untuk bisa secara bebas berpendapat. d. Untuk mengetahui batasan batasan dalam menjalankan kebebasan berpendapat di Indonesia. e. Untuk menambah pengetahuan dan diharapkan bermanfaat bagi kita semua.
Pembahasan Kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini menurut tingkat presentase warga negara dalam mengemukakan pendapatnya dan menurut pada apa yang sekarang ini terlihat bawasanya kebebasan di Indonesia sudah dipandang cukup tinggi karena saat ini Indonesia merupakan negara yang demokratis dalam segala bidang.Bahkan saat ini warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya untuk mengkritik setiap kebijakan publik yang di buat oleh pemerintah beserta lembaga negara sehingga kebijakan tersebut bisa di kontrol sendiri oleh rakyat apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik tersebut. Saat sekarang ini juga bermunculan berbagai organisasi yang bergerak dalam kebebasan hak untuk berpendapat.Organisasi yang ada ini hampir sebagian besar mempunyai tujuan untuk sebagai sarana warga negara untuk menumpahkan segala pendapat dan usulan yang nantinya organisasi tersebut menyampaikan atau memfasilitasi untuk bisa di dengar oleh para pembuat kebijakan.Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegar saling mengikat.Namun pada prosesnya kebebasan berpendapat di Indonesia tidak lepas dari adanya penyalahgunaan kebebasan berpendapat sehingga dapat memicu perrecahan yang berkepanjangan.
Kurangnya kontrol menjadi penyebab penyalah gunaan kebebebasan dalam berpendapat.Tanpa kontrol yang jelas warga negara akan terlalu mengangap bahwa semua kebijakan yang tidak menguntungkan dirinya dan organisasinya akan ditentang dan di anggap kebijakan yang tidak relevan menggunakan embel embel kebebasan berpendapat.Maka dengan kebebasan yang melampaui batas tersebut dapat menimbulkan perpecahan di negara ini.Dalam hal ini berarti kebebasan berpendapat di Indonesia ada sebagian kecil yang sudah melampaui batas batas dalam mengemukakan pendapatnya. Pendekatan historis Pada sidang BPUPKI yang pertama,ketua BPUPKI Dokter K.R.T Radjiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya yang akan dibahas dalam sidang tersebut.Masalah yang dimaksudkan adalah calon Rumusan Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah tiga orang pembicara yaitu Muhammad Yamin,Soepomo dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir.Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon Rumusan Dasar Negara Indonesia.Kemudian untuk memeberi nama lima asas / dasar negara tersebut Ir.Soekarno memberikan nama istilah “Pancasila” yang artinya lima dasar.Hal ini menurut beliau atas saran seorang teman ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945,termasuk pembukaan UUD 1945 di mana di dalamnya termuat isi rumusan Lima Prinsip Dasar Negara yang memberikan nama Pencasila. Sejak itulah
perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia sudah
merupakan istilah umum.Demikian riwayat singkat Pancasila,yang berasal dari bahasa Sansekerta kemudian menjadi bahasa Jawa Kuno akhirnya menjadi Bahasa Indonesia dipakai sebagai istilah nama Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia hingga sekarang ini.
Kesimpulan Berdasarkan latar belakang ,pembatasan di atas ,maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pancasila sebagai ideologi bangsa ini saat ini sudah mampu untuk merealisasikan kebebasan berpendapat warga negaranya yang terdiri dari berbagai macam agama,suku,ras, dan bahasa.Sehingga Pancasiala sudah mampu menjawab kebutuhan warga negara dalam memperoleh haknya untuk berpendapat dalam mengkritik maupun menyuarakan pemikirannya. Pada kebebasan mengemukakan pendapat ini juga perlu adanya kontrol agar kebebasan
mengemukakan
pendapat
tidak
melampaui
batas
batas
berpendapat.Dan perlunya suatu peraturan yang khusus mengatur kebebasan waga negara dalam mengemukakan pendapatnya agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan suatu kelompok organisasi.
Daftar Pustaka Kaelan.1991.Pancasila Yuridis Kenegaraan.Yogyakarta:Paradigma.
