TESIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN IMPLIKASINYA (STUD I PADA OINAS PENOIOIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN IMPLIKASINYA (STUD I PADA OINAS PENOIOIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR)

TESIS Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister

INDRAWADI NIM : 0720311040

PROGRAM STUOIILMU ADMINISTRASI PUBLIK KEKHUSUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

2008

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN IMPLIKASINYA (STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR)

TESIS Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister

INDRAWADI NIM: 0720311040

PROGRAM STUDt ILMU ADMINISTRASI PUBLIK KEKHUSUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

2008

l. T E SIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN IMPLIKASINY A (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur) oleh :

INDRAWADI Dipertahankan di depan penguji Pada Tanggal 11 Agustus 2008 Dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,

Anggota

Ketua

Anggota

Agustus 2008

Malang,

Universitas Brawijaya ~~~asarjnna Fakultas llmu Administrasi [) . , •,~ n I \...,.: l "t,..;

I

'

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS Saya menyatakan .dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipa!1 dan daftar pustaka. Apablla ternyata di dalam. naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ilii digugurkan dan gel:::1r akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-Lindangan yang berlaku. ( UU NO: 20 Tahun 2003, Pasal25 ayat 2 dan pasal70)

Malang,

11 Agustus 2008

Mahasiswa,

,,

ii

Nama : ... INDRAWADL .. . NIM : ... 07203110.40 ...... PS : ... !~MW. AP.M.IN.I~JRASI PUBLIK PPSUB

~I

~

lV

KATA PENGANTAR Partama-tama dipanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT karena atas izin dan Karunia-Nya lah tesis yang diberi judul Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar (studi di Dinas Pendidikan

K~bupaten

Belitung Timur) yang

menjadi p9rsyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik ini dapat diselesa!kan tepat pada waktunya. Pada kesempatan dihaturkan terima kasih dan penghargaan yang sedalamdalamnya kepada lstri dan kedua Anak tercinta yang penuh kesabaran, keikhlasan, dan doa selama menunaikan tugas belajar ini rela ditinggalkan di kampung halaman. Tak lupa pula diucap kan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah

iku~

membantu penyusunan tulisan ini, baik secara moril maupun materil,

khususnya kepada : 1. lbu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin lndradi setaku K.etua Komisi Pembimbing dan Bapak Drs. Abdullah Said, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyaft: meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penulisan tes!s ini. 2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Fakultas llmu Administrasi Universitas Brawijaya, Mai::Jng. 3. Bapak dan lbu Dosen pada ?rogram Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Fakultas llmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang yang selama 1 tahun telah mendampingi penulis selama perkuliahan. 4. Bapak Prof. Dr. lr. Yogi Sugito selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang 5. Bapai< Prof. Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas llmu Administrasi Univer.aitas Brawijaya Malang. 6. Bapak: Kepala Pusbindiklatren yang telah memberikan bantuan beasiswa pascasarjana mulai dari bulan Agusttlr 2007 hingga bulan Agustus 2008. 7. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Keputauan Bangka Belitung selaku atasan penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk mengikuti program beasiswa pascasarjana dari Bappenas. 8. Bupati Belitung Timur yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kabupaten Belitung Timur.

v

9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bappeda Kabupaten Selitung Timur beserta seluruh staf, Kepala Sekolah dan guru SO dan SMP di lingkungan Kabu;>aten Belitung Timur, serta seluruh stakeholder pendidikan di Kabupaten Belituf~g

Timur yang telah banyak memberikan informasi yang diperlukan selama

penelitian tesis. 10. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Tailor Made Angkatan IV Program Pascasarjana

Fa~
llmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah

banyar. memberikan dorongan moril selama perkuliahan dan penulisan tesis. lbarat kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan penulisan tesis ini. Untuk itu mohon kepada segenap pembaca untuk memberikan saran dan masukan agar tulisan ini menjadi lebih sempurna. Akhir kata, semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada semua pihak, kh11susnya bagi Kabupaten Belitung Timur dan bagi perkembangan llmu Administrasi Publik.

Malang,

Agustus '2008 Penulis

INDRAWADI

vi RINGKASAN INDRAWADI, Program Studi Administr~si Publik Program Pascasarjana Fakultas llmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 5 Agustus 2008, PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur), Ketua Komisi P19mbimbing : Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin lndradi, Anggota: Drs. Abdullah Said, M.Si Perencanaan Pembangunan Daerah y~ng menjadi salah satu rumpun dalam llmu Administrasi Publik memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu proses pembangunan termasuk pembangunan bidang pendidikan dasar dalam rangka menyiapkan Sumberdaya Manusia dalam menghadapi persaingan bebas di era global sekarang ini. Dengan mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 25 Tahun 2004, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi program pendidikan. Selain itu diamanatkan pula bahwa dana pendidikan dalam anggaran belanja daerah minimal 20 % dari total anggaran. Di Kabupaten Belitung Timur ada fenomena bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan bidang pendidikan dasar sangat rendah, demikian pula pendanaan untuk pendidikan masih tl9rasa minim. Hal ini dapat menimbulkan suatu permasalahan bahwa pembangunan brdang pendidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur terasa belum optimal. Untuk itu pada penelitian ini berusaha mengangkat permasalahan tersebut dengan menggunal\an penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang difokuskan pada pendekatan perencanaan yang dikembangkan, anggaran belanja bidang pendidikan dasar, faktor yang menghambat dan mendukung dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dasar dan kemajuan bidang pendidikan dalam mencapai tujucm yang diinginkan. Dari temu~n dilapangan dapat disimpuikan bahwa pendekatan perencanaan bidang pendidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur cenderung menggunakan pola Top- Down dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan sangat rendah. Sedangkan anggaran untuk pembangunan bidang pendidikan C:asar pada tahun 2008 hanya berkisar 7.3% masih jauh dari yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangka!l Faktor-faktor yang m&njacti penghambat dalam penyusunan perencanaan yaitu terdiri dari kurangnya kemampuan perencana terutama di sekolah dan keterbatasan jumlah tenaga perencana di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, pola penyusunan rencana anggaran yang diterapkan untuk sekolah dan kurangnya l
Vll

SUMMARY Regional development planning, which becomes one of families in public administration science, holds an import.ant role in the success of development process including development of basic education field in order to prepare human resources to deal with f~ee competition in present global era. By referring to UU No. 20-2003 and UU No. 25 - 2004, society have rights to participate in education program planning, implementation, monitoring and evaluation. Besides, it is mandated that 20% of budget total at minimum is for education funds in regional budgeting. In Selitung Timur County, there is a phenomenon where society's participation in development process of basic education field is still lo~lf and its education funds is minimum, far from the expected provision in the law. It can rise a problem that the development in basic education at Belitung Timur County is perceived not optimum yet. Therefore, this research tries to adopt the problem by using descriptive study with qualitativa approach that focuses on development planning aproach, basic education budgeting, resistant and supported factors in planning, society participation in basic education development and progress of education in reaching the desired target. From the findings in the field, it can be drawn a conclusion that development planning of basic education approach in Belitung Timur County tend& to use top-down approach and society partici~ation in composing planning is extremely low. While, budget for develok)ing of basic education in 2008 is just about 7.8%. It is far from the mandate in the regulation. The hampering factors in composing planning are the lack of planners skills especially in the school and the limitation of planner force amount in Education Departm~nt of Belitung Timur County and budget composing pattern implemented in the school and the lack of coordination among SKPD. While, the supporting factor is the availability of planning documents and the society's desires to participate in composing education planning. Top-down approach pattern in composing planning has implication on the low participation of society in the implementation of basic education field development and its progression is felt too slow and it makes goal achievement in education field not on-time.

Nom or :

72/UB/FINS2/2008

Ref No.

Departemen-F-endidikan Nasional The Department o.fNational Education

>-:1

(I)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

.,_ "0

Telah dipcriksa sesuai

UNIVERSITY OF BRAWJJAYA

0

w

Menyatakan bahwa

.....

This is to cerl(/y that

~

EC 2008

.....

VIVI •

w

"0

~~

8

Indrawadi, S.Si.

-...J3::;;l

Nomor Induk Mahasiswa : 0720311040

~ ~~- ~

Student Registration Number

0\

Tempat dan Tanggal Lahir : Gantung 17 Nopember 1971

I OO::I:"' I IDPJ>

•· ..... '"1

Place and Date of Birth

en

'

-~'<(')

>

- 0 ::3en VIO> '>VI :;.:l

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan Program Magister pada has successfully completed and fufjilled all the requirements of the Masters Program in

•• 0\ ......... • -...JO'I>

Program Studi : Administrasi Publik

IOWZ

> VI~~ . VI- ..... . ~ ~ :5

• w-

Th e Study Program of

sehingga kepadanya diberikan ijazah serta gelar : so that (s)he is awarded this diploma and is given the title of

,_.oq ~

.....

en

.....

Magister Administrasi Publik (M.AP)

0\>-:l

'1JV1> C/.1-en ~~

•

dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

VI t:Il

~- ~

with a!lthf! privileges and obligations belonging thereto.

,r

VII-<~

;::3 .....

Ditetapkan di Malang pada tanggal :

'"'l0.'-4 P>O>

27 Nopember 2008

Issued in Malang on

><:::3><

•• ct>> C/.1

.....

-Pl 0

w

~

DEKAN,

REKTOR,

Dean

R ec t or

e

(

/;:~·,:i~:~;:~?;;~l!l,

~

00 N N -..J

!

•

<:·.~ :iJtf'U (k.~,\. ·.~ ~. 'i' ~l" :r':"ll ·~. .,

\t:_. 11

•t t( n

II ,·,. '' '

Ill

r~ .'::-..,,\,;,·,; '('' Ji,;{! ', I

.,

'

' \ -.';'t.~ . ~~~ ., ~Sl> ,. ·· ; .

~ Prof Dr. Ir. Yogi Sugito NIP. 130 704 136

D E PA RTEMEN P EN DIDIKAN NAS IONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA Jl.

Veteran, Malang, 65145,1ndoncsia Telp.: +62-341 -551611; Fax: + 62-.141 'i6S420 http: f /www.brawijaya.a c.iJ E-mail: rckturat(tgbrawtp)a.ac.tJ

TRANSKRI P A:W)EMIK

Nama Mahasiswa Nomor Induk Mahasiswa Tempat & Tanggal Lahir Program Studi Kekhususan/minat Judul Tesis

No

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IAP6101 IAP6121 IAP6123 IAP6124 IAP6260 IAP6227 IAP6229 IAP6230 IAP6233 IAP6234 UBU6007

Indrawadi, S.S~ 0720311040 Gantung, 17 NOPEMBER 1971 ILMU ADMINIST&\SI PUBLIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMIJANGUNAN BI DANG PEND I DI KAN OASAR DAN IMPLIKASIN'.'A ( STUDI PADA DJNAS PENOI Dl KAN KABUPATEN BELI TUNG TIMUR)

MATA KULIAH

SKS

Etika dan Akuntabilitas Fublik Filsafat dan Teori Administrasi Publ ik Perubahan dan Inovasi Organjsasi Metodelogi Penelitian Teori dan Kebijakan Pembanguan Daerah Perencanaan Strategis Evaluasi & Monitoring Pembangunan Daerah Seminar Perencanaan Pembang4nan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Manaj . Keuangan & Anggaran Kepem. Dacrah Tesi s

Jumlah seluruh kredit Indeks Prestasi Kumul a tif Predika t Kelulusan

)

3 3 3 3 J )

N A B+ B+ B+ B+ B+ B+

J

B+

3 3 9

B+ B+

A

SKSxN 12 . 0 10.5 10.5 10.5 lO. 5 10. 5 10 . 5 10.5 10.5 10.5 36 .0

39 sks 3.65 Sangat Memuaskan

Malang, 27 Nopembe Catatan : Ni lai

Harkat

A B

4 3

c D E

2 1

0

Arti Is t illlel~~a-#~~~J,t;.~~~'L Baik Cukup Kurang Gagal

M.Ec

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA Jl. MaJ·jen Haryono 163, Ma lang 65145, Indonesia Te lp. (0341) 55373 :·, 568914, 556703, 551611. Psw. 205 Fax : (0341) 558227 E-m~i l : fia®brawijaya . ac.id

Vlll

DAFTAR 151 Hal H.L\LAMAN JUDUL .......................................................................................... . l1ALAMA N PENGESAHAN ............ .................................................................

11

PERNYATAAN ORlSINALITAS TESIS ................... .......................................

m

KATA PENGANTAR .........................................................................................

tv

RlNGKASAN ········································· .............................................................

VI

DAFTAR ISI ........................................................................................................

Vlll

DAFTAR TABEL ............................... ................................................................

XI

DAF1'AR GAMBAR. ····························································································

Xll

BAB I. PENDAHULUAN ......................................... .......................................

1

1.1. Latar Belakang ............................................................................. . 1.2. Rumusan Masalah ........................... .. ... .......... ....... .. ........... .... .. ..... 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 1.3.1. Tujuan Penelitian .............................................................. 1.3.2. Manfaat Penelitian ....... ....................................................

11 11 11 12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .......... .............................................................

13

2.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah ............................ 2.1.1. Perencanaan ........ .... ........ ......... ... ... .. .................. .. ....... .... .. 2.1.2. Pengertian PembaT'lgunan .. ...... ...... .... ................ .............. .. 2.1.3. Perencanaan Pembangunan Daerah .................................. 2.2. Pengenian Perencanaar:. Pendidikar, ...... .................. ... .... ..... ........ 2.2.1. Pengertian Pendidikan ................. ............. ....................... 2.2.2. Perencanaan Bictang Pendidikan .................. ...... ... ....... .... 2.3. Mekanisme Perencanaan Pendidikan ............................................ 2.4. Peran Kepala Sekolah Dalant Percncanaa.n ................................... 2.5. Peran Mas:rarakat Dalam Perencanaan Pendidikan ...................... 2.6. Penelitian Terdahulu .....................................................................

13 13 16 20 26 26 28 39 43 45 49

BAB Ill. METODE PENELITIAN ............ ................... .......................................

51

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 2.5. 3.6. 3. 7. 3.8.

Jenis Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fokus Penelitian ... ... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sumber dan Jenis Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Instrumen Penelitian ... ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ... .. . . . . . . ... Proses Pengumpulan Data.............................................. Keabsahan Data . . ..................................................... .... Analisa Data...............................................................

51 52 53 54 56 56 58 59

IX

BAB IV. HASIL PENELITIAN ........................................................ . 4.1. 4 2. 4.3. 4.4. 4.5.

Gambaran Umum Kabupaten Belitung Timur ........................ Gambaran Umum Pendidikan Dasar di Kabupaten Belitung Timur Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur ......... ........ Dokumen Perencanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mekar..isme Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Belitung Timur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4.5.1. Pendekatan Perencanaan yang dikembangkan dalam Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar .................... . 4.5.2. Kemampuan Tenaga Perencana Dalam Menyusun Perencanan Pembangunan Bidang Pendidikan ............ . 4.5.3. Anggaran Belanja Bidang Pendidikan di Kabupaten Belitung Timur Dalam APBD ............................... . 4.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mekanisme Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar ............. . 4.6.1. Faktor yang Meng.!tambat dari Unsur-Unsur yang Terlibat dalam Prose;s Perencanaan seperti Pengelola Sekolah, Masyarakat, Sektor Swasta dan dari Unsur Pemerintah ....................................................... . 4.6.2. Faktor yang Mendukung dari Unsur-Unsur yang Terlibat dalam Proses Perencanaan sl.':perti Pengelola Sekolah, Masyarak.at, Sektor Swasta dan dari Unsur Pemerintah ....................................................... . 4.7. lmplikasi dari Perencanaan Tersebut Untuk Mencapai Tujuan ·...~··· Y ang n·· PendIl~l.Kan tmgJ.·nkan ......................................... . 4. 7 .1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Belitung Timur ................................... . 4.7.2. Kemajuan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Belitung Timur .................................................. .

61 61 68 72 78 85 85

94 98 104

104

107 108

108 111

BAB 5. P:EMBAHASAN .................................................................. 116 5.1. Mekauisme Perencanaan Pembfalgunan Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Belitung Timur .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 .1.1. Pendekatan Perencanaan yang dikembangkan dalam Pembangunau Bidang Pendidikan Dasar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.1.1.1. Proses Penyusw1an Renca..Tta Pembangunan Bidang Pedidikan Dasar Melalui Kegiatan Musrenbang . . . . . . . . . . 5.1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar Mehlui Kegiatan Perencanaan Di Sekolah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1. Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan Bidang Pendidikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Faktor-faktor yang Mcmpengaruhi Mekanisme Penyusunan Perenctmaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar ............. 5.2.1. Faktor yang Menghambat dari Unsur-Unsur yang Terlibat dalam Proses Perencanaan sepe1ti Pengelola Sekol.lh, Masyarakat, Sektor Swasta dan dari Unsur Pemerintah ...... ............ ... ... ... ... ... ...... ...

116 116

118

122 131 133

134

X

5.2.2. Faktor yang Men
BAB VI. KESJMPTJLAN DAN SARAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

13 7 138

13 9 141 146

152

6.1. Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 6.2. Saran-Saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

0.1\FTAR PUSTAKA ............................. ..............................................................

156

xi

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1. Matrik Penelitian Terdahulu Mengenai Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar ....................................... ............................... Strat~gi

48

Dalam Penelitian Kualitatif ......................................................

52

Tabel3. Penyebaran Kecamatan, Desa, Dusun, RT, Jumlah Pulau dan Luas Daratan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur ...............

64

Tabel4. Sebaran Jumlah Penduduk Per Kecamatan tahun 2008 .......................

64

Tabel 2.

Tabel5. J1.imlah Sekolah, Rombongan Belajar dan Ruang Kelas SD/MI dan

SMPIMTs ............................................................................................... label 6. Jumlah Sisw~ dan Guru SD/Ml dan SMPIMTs (tennasuk SMP Terbuka) di Kabupaten Belitung Timur Tahun zOe7/2008 .................

69

70

Tabel 7. Angka Partisi Kasar (APK) Diluar Paket A dan Paket B untuk Jenjang Pendidikan SD/Ml dan SMPIMTs di Kabupaten Belitung

Timur Tahun 2008 ..................................................................................

7l

Tabel 8. Jumlah Pegawadi Dinas Pendidiken Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan ...................................

76

Tabel9. Program Pembangunan dan Sasaran Dibidang Pendidikan di

Kabupaten Belitung Timur ................................ .......................................

82

TabellO. Struktur APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 ......................

99

Tabel 1 1• Alokasi Anggaran Pendidikan Kabupaten Belitung Timur 1'ahun 2008 ...........................................................................................

100

Tabel 12. Matrik Perbandingm Penelitian dengan Penelitian Terdahulu ............

149

xii

DAFTAR GAMBAR Hal Gam bar 1. Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia ......................... ...

7

Gam bar 2. Model Perencanaan Pendidikan Kabupaten .. ........ .... .....................

10

Gambar 3. Procedural dan Subtantive Theory.................................................

16

Gambar 4. Perubahan Tingkat Kese-jahteraan ....... ............................................

16

5. Siklus Perencanaan Pembangunan ...... ... .......................... ...............

23

Gambar 6. Model Tnteraktif Analisis Data ............................... .........................

59

Gam bar 7. Peta Kabupaten Belitung Timur .......... ........ ............... .....................

62

Gambar 8. Sebaranjumlah penduduk di Kabupaten BeEtung Timur berdasarkan kelompok umur dan j~nis kelamin ...............................

65

Gambar 9. Proporsi ?'!nduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Belitung Timur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Gambar IC. Klasifikasi keluarga sejahtera di Kabupaten Belitung Timur. .. . ....

66

G~:~mbar

11. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

73

Gambar 12. Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Belitung Timur tahun 2003 - 2007 ..................... ............................

Ill

Gambar 13. Kondisi sarana dan prasarana salah satu SDN di Kabupaten Belitung Timur yang kurang baik .................... .. ....... .. ...................

114

Gambar 14. Kondis\ Ruang Kclas di salah satu SMP di Kabupaten Belitung Timur ...............................................................................................

115

Gambar 15. Ruang kelas yang disulap menjadi ruang guru .................................

115

Gambar 16. Model Penyusunan Rencana Kerja Pembar~gumm Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Belitung Timur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

Gamhar 17. Alur P~rencanaan Pendidikan di Kabupaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

G~mbar

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>

Dr\1'\VVIJ/'\TK IVIKL.J-\1'11.:> U l 'ltVt: t\ ;:.IIK;:. Ot\1\VVIJKT/'\ IVI/'\L/'\NI.:> UI'IIVt:t\;:,11/'\;:, Ot\1'\VVIJ/'\T/'\ IVl/'\L/'\N\..3 UNIVt: t\ ;:,11/'\>:> Ot\1'\VVIJ/'\T/'\ IVI/-\L/'\N\..3

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG




G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWI JAYA MALANG








G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIV ERSiTAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALAN~IIII"''IIK!'ERSITAS

BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG


G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAW

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS B

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UN IVERS IT

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVER

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNI\L

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG U VERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

RSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALA



G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

RSITA3 BRAWIJAYA MALANG


ERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G Ut-!IVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

ERSITAS BRAWIJAYA MALANG ERSITAS BRAWIJAYA MA LANG


VERSITAS BRAWIJAYA MALANG



IVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYAMALANG

NIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG U

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UN

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNI

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVE


G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSI

NIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG ALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS 8RAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS 8RAWIJAYA MALANG



G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG



G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G Ut-!IVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVE RSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Ut-!IVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG




G UNIVERSITAS BRAWIJAYA. MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVF RSITAS BRAWIJAYA MALANG

> UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MAL.A.NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

J UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSI1AS BRAWIJAY\ MA LANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG

3 UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALA NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG

::; UNIVERSITAS BRAVVIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAVVIJAYA MALANG RSITA

BRA

IJAYA

A

N

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIV[RSirAS BRAWIJA'r 4. MALANG

1 BABI

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Abad XXI merupakan abad di mana perkembangan ilrr.u pengetahuan dan teknologi,

khususnya

teknologi

komunikasi

berkembang

sangat

pesat.

Perkembe:mgan yang pesat itu menyebabkan semakin derasnya arus informasi dan yang berdampak padc. persaingan bebas yang

ter bukanyc. pasar intemasional

begitu ket8t dalam segala aspek kehidupan. Era global saat ini sebagai hasil proses globalisasi menurut Tjokroamidjojo (2003) memberikan dua kecenderungan besar di dunia. Pertama adalall

kecend~rungan

sen~ralistis

dan sistem administra3i publik yang kemasyarai
yang

plural

perubahan dari sistem sosial, sistem politik

dan

kearah sistem yang mewadahi sistern

demokratis.

Kedua

yaitu

kecenderungan

perkembangan dari sistem ekonomi yang sentralistis, etatis dan adanya paralelisasi sistem politik yang paternal otokratis dengan sistem ekonomi yang KKN ke arah ekonomi pasar.

Globalisasi ini juga menyet.abkan tuntutan masyarakat akan layanan publik yang memadai semakin besar. Masyarakat, karen& tahu rnelalui informasi global, :ehih sadar akan haknya. Mau tidak mau sistem penyelenggaraan pemerintahan juga dengan globalisasi

m~ngarah kepad~

sistem yang lebih demokratis dan menurut

istilah Tjokroamidjojo (2003) perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dapat mewadahi masyarakat yang plural, suatu masyarakat madani atau masyarakat warga.

Kegagalan pernbangunan yang dilaksanakan di negara berkembang menurut Susilo Zauhar dalam bukunya "Administrasi Pub/il( banyak disebabkan oleh pengabaian terhadap dimensi dari administrasi publik sehingga tidak diragukan lagi pentingnya

administrasi

publik

dalam

pembangunan,

khususnya

di

negara

2 be:rkembang. Sebagai contoh dijelaskan bahwa beberapa proyek transmigrasi yang gagal (puso) bisa terjadi karena salah satu dimensi administrasi publik yang berupa koordinasi perencanaan diabaikan.

Kata administrasi sendiri memiliki berbagai makna yang beragam tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Sjamsuddin (2006) rnenjelaskan bahwa dengan berkembangnya administrasi sebagai cabang ilmu membuat pemahaman administrasi juga ik1 It berkembang mulai memandang administrasi sebagai tata usaha (pengertian administrasi secara sempit), seni, teknik dan keterampilan, manajemen, proses, sampai pada pemerintahan.

Susilo

Zauhar

menjelaskan

bahwa

secara

konseptual

administrasi

merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha suatu kelompok. Sedangkan berdasarkan ruang lingkup dijelaskan oleh Sjamsuddin (2006) bahwa ilmu administrasi dibagi dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu (1) administmf.ii

publik

penyelenggaraan

yaitu

untuk

adminislrasi mencapai

yang

tujuan

menyangkut kenegaraan

seluruh seperti

rangkaian administrasi

pemerintahan, administrasi pendidikan, administrasi perusahaan administrasi daerah dan lain-lain; (2) administrasi swasta/privat, dan (3) administrasi internasional.

llmlt AdministrRsi Publik sendiri yang menurut Silalahi (2006),

mempunyai

objek pada pelayanan publik tentu saja harus mampu menjawab tantangantantangan dalam memberikan pelayanan bagi publik di era global ini. Hal senada juqa disampaikan oleh Soesilo Zauhar yang mengalakan bahwa berbagai macam kepentingan kepentingan yang

~rtentangan

satu sama lain yang terjadi di

masyarakat menurut Soesilo Zauhar dapat diselesaikan dengan baik hanya kalau administrasi publik berfungsi dengan baik.

3 Tjokro~midjojo

(2003) mengungkapkan bahwa ilmu administrasi publik

menyangkut ilmu dan cara pengelolaan, pengurusan, tata kelola suatu masyarakat, bangsa ctalam

menuj:.~/mencapai

tujuan-tujuan bersama negara sehingga disiplin

ilmu ini harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di seKitarnya. Hal ini pulalah yang

menyebe~bkan

terjadinya pergesaran paradigms ilmu

administrasi publik ycmg dimulai dari ilmu administrasi sebagai d1kotomi politik dengan administrasi hingga munculnya New Public Servica dengan tokoh-tokohnya seperti Denhart and Denhart.

Pembangunan untuk pelayanan publik yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi pelayanan pada setiap warga negara akhimya mela!"lirkan ilmu administrasi pembongunan yang merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam rumpun administrasi publik. Administrasi

Sebagai suatu disiplin ilmiah,

Pembangunan

mempunyai

fokus

menurut Siagian (2003) analisis

khusus,

yaitu

penyelenggaraan selliruh kegiatan perr.bangunan dalam rangka pencapaian tujuan suatu negara/bangsa.

Ditinjau dari administrasi pembangunan, Siagian (2003) berpendapat bahwa keberadaan suatu negara bangsa adalah demi peningkatan kesejahteraan seluruh warganya karena negara-negara di dunia umumnya didirikan sebagai welfare state terlepas dari ideologi dan sistem politik yang dianut. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai jenis organisasi yang tangguh dar. handal baik di dalam maupun di luar 1i1tgkungan pemerintahan untuk menghadapi tantangan dengan intensitas ya11g berbeda-beda dan pasti akan dihadapi di masa yang akan datang. Sepuluh jenis tantangan yang diidentifikasi olah Siagian yaitu (1) globalisasi ekonomi; (2) pengangguran; (3) tanggungjawab sosial; (4) pelestarian lingkungan hidup; (5) peningkatan mutu hidup; (6) penerapan norma-norma moral dan etika; (7) keanekaragaman

tenaga

kerja;

(8)

pergeseran

konfigumsi

demografi;

(9)

4 penguasaan dan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (1 0) tant2ngan dibidang politik; yang kesemuanya disoroti dari sudut pandang

tanggapan yang haru!=; diberikan di bidang administrasi.

Dal::3m

pemban~unan

bidang apapun, perencanaan merupakan unsur penting

dan strategis yang mcmberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujl!an atau sasaran yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan sangat diperlukan karena adanya keterbatasan-keterbatasan sumberdaya yang sebagai modal pemba!'lgunan. Kunarjo (2002) mengungkapkan bahwa pe:mbangumm ini,

d~lam

melaksanakan

negara-negarc: yang sedang berkembang masih mempunyai

hambatan-hambatan antara lain kekurangan sumber daya alam, kekurangan peraturan-peraturan yang menduk•Jn9, kekurangan modal, serta kekurangan jiwa kepemimpinan sebagai hambatan yang subjektif.

Sehagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan menempati fungsi pe.1ama dan utama diantara fungsi manajemen lainnya. Sa'ud dan Makmun (2006) menyatakan bahwa para pakar man3jemen dan ac1ministrasi menyatakan bahwa apabila perencanaan telah selesai dan c1ilakukan dengan benar, sebagian pekerjaan besar telah selesai dilaksanakan. Rondinelli, Middleton dan Verspoor (1990) menjelaskan bahwa merencanakan dan membuat keputusan merupakan pencapaian proses yang utama yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan pemecahan masalah o!eh para manajer.

Da!am

perspektif

administrasi

publik,

dapat

dipahami

bahwa

peran

pemerintah sangatlah penting dalam perencanaan pembangunan di Indonesia terutama rnenyangkut perannya untuk mengatur (policy formulation) dan mengurus (policy application) dan dapat

dikata~an

bahwa perencanaan pembangunan dapat

efektif apabila pemerintah dengan melibatkan peran birokrasi pemerintah (public

5 bureaucracy) mampu merumuskan tujuan yang hendak direalisasikan, mengetahui proses dan segala bentuk hubungan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah harus mempunyai kekuatan dan kekuasaan dalam penggunaan sumber daya yang ada.

Ketika kewenangan pemerintah tidak cukup untuk menjamin intervensi pemerintah ke dalam publik konsep administrasi pembangunan muncul menawarkan pendekatan pilihan publik (public choice) seperti yang disampaikan oleh Fredericson (1988). Pendekatan pilihan publik ini merupakan instrumen pokok dalam administrasi pembangunan yang diterapkan di negara berkembang. Menurut Wrihatnolo dan Nugroho

(2006),

dalam

ilmu

adrninistrasi,

fokus

perhatian

1

perencanaan

pembangunan diletakkan pada cara yang paling efektif untuk menyalurkan manfaat pembang•Jnan, yang telah ditentukan secara terukur melalui pendekatan ilmu politik dan

ilmu

ekonomi

yana

dikenal

dengan

mekanisme

penyaluran

(delivery

mechanism).

Secara empiris, pendekatan perencc:maan pembangunan yang pada masa orde ba.ru merupakan perencanaan yang sangat sentralistik perlahan-lahan mengalami perubahan. Perencanaan pembangunan daerah yang tadinya merupakan penjabaran dari perencanaan perencanaan

sebagai

puse~t

suatu

yang dilaksanakan di daerah, beralih me11jadi

hasil

pergulatan

daerah

dalam

merumuskan

keoentingan lokal. Hal ini sangat dimungkinkan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 32 tahun 2004, temang Pemerintahan Daerah serta adanya Undang-Undang Nonor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kondisi ini memberi kesempatan

yang

sangat luas dalam

hal pernberdayaan

masyarakat dan

pemberdayaan pemorintah daere:h (otonomi daerah), karena dengan lahirnya undang-u'1dang

tersebut

berarti

oeranan

remerintah

akan

dikurangi

dan

6 mcmperbesar partisipasi masyarakat. Demikian pula peran pemerintahan pusat yang bersifat sentralistis yang telah berlansung selama lebih dari 50 tahun akan lebih diperkecil dengan

memberikan

peranan

yang

lebih

besar kepada

daerah

(desentralisasi).

Khusus di bidang pendidikan,Tilaar (2002, 20) bahkan mempertegas bahwa desentralisasi pendidikan suatu keharusan. Menurutnya, ada tiga hal yang berkaitar. dengan urgensi desentralisasi pendidikan, yaitu: (a) Pemtangunan masyarakat demokrasi (b) Pengembangan Social Capital (c) Peningkatan daya eaing bangsa. Ketiga hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk dijadikan alasan mengapa desentralisasi pendidikan harus dilakukan oleh bangsa Indonesia.

Pentingnya

pembangunan

bidang

pendidikan juga

dijelaskan

dalam

Peratural" Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

Tahun

2004

-

2009

yang

mengungl
Indonesia

yang

adil

dan

Demokratis;

dan

(3)

Meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ~eperti

yang disebutkan diatas maka sasaran ketiga dari agenda tersebut adalah

meningkatnya kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka lndeks Pemb&ngunan Manusia (IPM). Untuk mencapai sasaran te1 sebut, prioritas dan arah kebijakan yang diambil yaitu dengan peningkatan akses masyarakat terhacap pendidikan yang berkualitas.

7 Sistem pert:ncanaan pemtangunan nasional telah diatur dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 dan

Undang-u~dang

nomor 17 tahun 2004 tentang

'4

Keuangan Negara seperti bagan pada gambar bt:rikut :

Sumber : Depdagri dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2006) Gambar 1 Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) juga dikenal dengan apa yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang dilc;!(sanakan secar::l berjenj::lng mulai dari tingkat kelurahan/desa hingga tingkat

Ka~upaten

untuk penyusunan RKPD Kabupaten. Musrenbang ini bertujuan

untuk menyerap aspirasi dan segalal1 kebutuhan yang ada dimasyarakat termasuk kebutuhan akan pencidikan yang lccyak.

Keberhasilan dalam menyelenggarakan pendidikarmya sangat ditentukan oleh manajemen pendidikan yang dijalankan. Manajemen pendidikan merupakar. bentuk

ke~a

sama personel pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut.

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses daur (siklus) penyelenggaraan

8 pendidikan dimulai dari perencanaan, diikuti oleh pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian (evaluasi) tentang usaha di sekolah untuk mencapai tujuannya.

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, oahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi prograr.1 pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan dari prinsip pendidikan yang diselenggarakan oleh, untuk, dan dari masyl:lrakat, yaitu pendidikan yang dlselenggarakan ole:h masyarakat sebagai pemenuhan atas ciri khas yang berkenaan dengan

nil~i-nilai

sosial dan kultural pada masyarakat tertentu.

Rencana Strategis Pengembangan Pendidikan baik di Kabupaten/kota dalam bentuk R.encana Pengembagan Pendidikan Kabu!Jaten/Kota (RPPK) maupun di tingkatan sekolah dalam bentuk Rencana Strategis Pengembangan Pendidikan S~kolah

{RPPS) merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen

sekolah

y~ng

amat penting yang harus dimiliki oleh sekolah sebagai salah satu

upaya untLJk mencapai Standar Netsionl:ll Pendidikan (SNP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Penuidikan. Rencana Strategis ini wajib dibuat dan harus dimiliki oleh setiap tingkatan manajemen pendidikan sebagai panduan

dC~~Iam

penyelenggaraan pendidikan jangka menengah (5 tahun).

Koster (2006} mengemukakan bahwa diperlukan suatu perencanaan strategis untuk mendorong percepatan

peningka~an

mutu dan relevansi pendidikan. Dampak

l
secar~

"terencana" sejak sepuluh tahun ya11g lalu seperti Proyek Pengembangan Kurikulum, Proyek Manajemen Peningkatan Mutu Perpusta•~aan,

Berbasis Sekolah (MPMBS),

Proyek

Proyek Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Program

9 Bantuan lmbal Sw21daja (SIS), Proyek Pengadaan Eluku Paket, Proyek Peningkatan Mutu Guru, Dana Bantuan Langsung (DBL), Bantuan Operasional Sekolah (80S) dan Bantuan Khusus Murid (BKM).

Hasilnya cukup membanggakan untuk sekolah-

sekolah tertentu di beberapa kota d1 Indonesia, tetapi belum merata dan kurang memuaskan secara nasional terrnasuk diantaranya yang terjadi pada pengelolaan pendidikan

di

Kabupaten

Belitung

Timur.

Hal

ini

menurut

Salamuddin

mengindil
ldealnya model perencanaan pendidikan yang harus diterapkan berdasarkan gabungan antara

Bottom-Up Planning dan Top-Down Planning seperti yang

diuraikan pada sistem perencanaan pembangunan nasional diatas. Berdasarkan Juklak Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen Depdiknas model perencanaan pendidikan harus dimulai dari perencanaan di sekolah yang

bersama-~ama

dengan Komite Sekolah membuat apa

yang discbut dengan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). RPS ini nantinya akan menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten bersama Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Pengembangan Pendidikan di Kabupaten (RPPK) dengan mengacu arah dan kebijakan pembangunan pendidikan provinsi dan nasional yang terrnuat dalam RPJM Provinsi dan RPJM Na.sional. RPPK inilah nantinya menjadi sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten.

10

..

:·

pedoman

pedoman

.

·-,,...._. '

, ___ u _. -·

'

diacu

.

-.•

'

' .

.

.

.

,....

_._

.

diar.u

__

Sumber : Juklak Penyusunan RPS Dirjen Dikdasmen Depciknas (2006)

Gambar2. Model Perencanaan Pendidikan di Kabupaten

Dcui model perencanaan yang dikembangkan oleh jelas terlihat bahwa perencanaan Top Down terletak pada penyusunan RPS harus mempedomani RPJM Kabupaten dan penyusunan RPPK harus mempedomani RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. Sedangkan bentuk perencanaan Bottom UP terlihat bahwa dalam penyusunan RPPK dan Rencana K$~a Dinas Pendidikan Kabupaten harus mengacu pada RPS yang disusun oleh Sekolah dan Komite Sekolah.

Fenomena yang ada di Kabupaten Belitung Timur bahwa nampaknya dalam penyusunan RPPK dan Rencana

Ke~a

(Renja) Dinas Pendidikan tidak mengacu

pada RPS yang telah dibuat oleh sekolah bersama komitenya. Hal ini dapat dilihat dari pemyataan bebe!"apa orang kepala sekolah yang sering mengeluhkan bahwa program

kr~~a

yang telah mereka susun sering tidak dapat dilaksanakan karena tidak

adanya anggaran yang tersedia. Padahal untuk pendidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur ini telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis untuk SO dan SMP sehingga sekolah tidak dapat boleh memungut bayaran dalam bentuk apapun dart masyarakat. Hal ini tentu saja akan berdampak lambatnya pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung Timur terutama dalam peningkatan mutu sarana dan prasar::1na pendidikan.

11

Fenomena lain yang muncul di Kabupaten Belitung Timur yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan pendidikan termasuk merencanakan pembangunan pendidikan. Padahal menurut Wibawa (2006) dalam perspektif Good Governance yang sekarang ini sedang hangat diperbincangkan di Indonesia, ada tiga pilar utama dabtm pelaksanaan pembangunan yaitu Sektor Publik (masyarakat), Sektor Privat ('>wasta) dan Pemerintah sendiri.

1.2. Rumusan Masalah 8erdasarkan uraian pada latar helakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pokok dari penelitian ini yaitu : 1.

Bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar ya,,g diterapkan di Kabupaten Belitung Timur.

2.

Faktor-faktor

a!Ja

saja

yang

merrpengaruhi

mekanisme

perencanaan

pembangunan bidang pendidikan dasa:-- di Kabupaten Belitung Timur. 3.

Baga:mana implikasi dari perencanaan tersebut untuk mencapai tujuan pend~dikan

yang diinginkan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. 3.1. Tujuan Penelltian Dengan memperhatikan masalah-masalah pendidikan di Kabupaten Belitung Timur dalam peningkc.tan

rangka

meningkatkan

mutu sarana-prasarana

mutu

pelayanan

sekolah,

pem.lidikan

penelitian

ini

khususnya

bertujuan

untuk

mendiskripsikan, menganalisis dan menginterprete:asikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Mekanisme perencanaan pembangunan bidr.mg pendidikan dasar di Kabupaten BelitL•ng Timur.

2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme perencanaan pembangunan bidar.g

pendidi~
dasar di Kabupaten Belitung Timur.

12 3.

lmplikasi

dari

perencanaan

yang

disusun

dalam

mencapai

tujuan

pembangunan pP.ndidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur.

1.3.2. Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Secara praktis merupakan sumb2ngan pikiran dan informasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur dalam merencanakan pembangunan bidang pendidikan dasar sebc.gai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Secara akademis

menambah pemahaman mengenai proses perencanaan

pembe:mgunan daerah khususnya bidang perencanaan pembangunan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


13 BAB II

KAJIAN PUSTAKA 2.1.

Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah

2.1.1. Perencanaan oa:am pembangunan bidang apapun, perencanaan merupakan unsur panting dan strategis yang memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencar.aan mener.1pati fungsi pertama dan utama diantara fungsi manajemen lainnya. Sa'ud dan Makmun (2006) menyatakan bahwa para pakar manajemen dan administrasi menyatakan bahwa

apa~ila

perencanaan telah selesai dan dilakukan

dengan bonar, sebagian pekerjaan besar telah selesai dilaksanakan.

Rondinelli,

Middleton

dan

Verspoor

(1990)

menjelaskan

bahwa

merencctnakan dan membuat keputusan merupakan pencapaian proses yang utama yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan p&mecahan masalah oleh para manajer. "Planning and decision-making are the principal processes through which

managers use authority to achieve objectives and solve problems". Perencanaan hermakna sangat kompleks. Perencanaan didefinisikan c:ialam berbagai macam ra£am tergcmtung dari sudut pandang melihatnya serta latar b&lakang apa yang IT"empengaruhi orang tersebut dalam merumuskan definisi. Dari pendapat beberapa ahli dalam mendefisikan perencanaan seperti Atmosudirdjo, Tjokroam;djojo (1977), Sa'ud dan Makmun (2006), .Abe (2005}, Cunningham (1982}, dan Dror

da~am

pcngerti~n

perencanac:m, yaitu :

Kunarjo (2002), dapat ditarik beberapa hel pe!"'ting terkait dengan

a. berhitungan atau penentuan tentang sesuatu b. berdas3rkan pengalaman dan data di masa lalu dan sekarang untuk perbaikan di masa depan

14

c. seperangkat kegiatan atau rangC(aian proses kegiatan d. proses sistematis e. ada tujuan tertentu atau hasil tertentu yang htmdak diraih

Dengan

m~miliki

pemahaman akan pengertian dan definisi perencanaan

tersebut cJapat dirumuskan bahwa fungsi dan tujuan perencanaan adalah sebagai berikut: a. sebagai pedoman pelaksanaan da'1 pengendalian b. menghindari pemborosan sumber daya c. alat bagi Pengeml:angan quality assurance, d. upaya untuk memenuhi accountability Kelembagaan

Menurut Arsyad (2005) Ada beberapa macam perencanaan yal"'g dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat perencanaan, alokasi sumberdaya, tingkat keluwesan dan berdasarkan cara pelaksanaannya. a. Berdasarkan jangka waktu perencanaan dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu perencanaan jangka panjang (1 0 - 25 tahun), perencanaan jangka menengah (4 - 6 tahun) dan perencanaan jangk3 pendek (1 tahun) yang biasanya disebut juga perenr.e:maan operasional. b. Berdasarkan sifatnya perencanaan dibagi m£lnjsdi perencanaan komando yang umum:1ya dilaksanakan di masyarakat sosialis yang tidak menghendaki liberalisme, dan perencanaan dengan ransangan yang merupakan perencanaan yang demokratis dan dilakukan dengan cara memanipulasi pasar. c.

Berdase~rkan

alokasi sumber daya perencanaan dibagi menjadi perencanaan

keuangan yang merupakan teknis perencanaan dalam pengalokasian dana dan perencanaan fisik yang berkenaan dengan pengalokasan sumberdaya secara fisik seperti manusia, be;han dan paralatan.

15 d. Berdasarkan tingkat keluwesannya perencanaan dibagi menjadi perencanaan

indikatif yang bersifat luwes dan perencanaan imperatif yang merencanakan segala sesuatu secara menyeluruh dan terinci secara detail. e. Berdasarkan cara pelaksanaannya perencanaan dibagi menjadi perencanaan sentralistik atau top down planning dimana suatu

negara

berada

dibawah

k~~eluruhan

perencanaan

pusat,

proses perencanaan dan

perencanaan

desenb·alistik atau bottom up planning yang mengacu pada pelaksanaan rencana dari arus bawah .

Sedangkan Faludi {1973) mengidentifikasikan ada dua tipe teori yang mendasai teori perencanaan yaitu Procedural Theory dan Subtantive Theory. ".... will lead me to identify twv types of theory which currently come under planning theory : Pt ocedural and Subtantive Theory."

Kedua tipe tecri perencanaan ini diperlukan untuk perencanaan yang efektif. Pro~dural

Theory merupakan teori perencanaan berdasarkan prosedur atau

langkah-lc~ngkah

proses penyusunan perencanaan. Sedangi(an Subtantive Theory

Tipe

merupakan teori perencanaan berdasarkan untuk apa perencanaan tersebut disusun.

Unt'Jk menggambarkan posisi procedural theory dan subtantive theory, Faludi {1973) me:1gemukakan hal sebagai berikut: "Planners should view procedural theory a3 forming an envelop3 to subtantive theory rather then vice versa".

16

Subtantive Theory

Procedural llheory

Procedural llhcory

Subtantive llheory

Sumber : Faludi (1973) Gamb~r 3 Procedural dan Subtantive Theory

2.1.2. Pengertian Pembangunan Te1minologi permbangunan kerap diartikan sebagai suatu proses perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Wrihatnolo dan Nugroho (2006) mengartikan pembangunan secara sederhana sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan secara alami. ditentukan oleh dimensi

P~rubahan

tingkat kesejahteraan secara terukur

dari definisi ekonomi, sosial , politik, atau hukum.

Sedangkcm perubahan a1ami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok man usia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya p€.rubahan terukur secara konstan.

HUKUM Sumber : Wrihatnolo dan Nugroho (20C6)

Gambar4. Perubahan Tlngkat Kesejahteraan

17 Ser.ada pambangunan

tiengan merup~kan

hal

diatas,

Siagian

(1999)

menyepakati

bahwa

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan

yang te:-encana da11 dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modemitas dalam rangka pembinaan negara (nation building). Secara lebih luas Todaro (2003) menggunakan istilah pembangunan sebagai suatu .proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara ksseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.

D3ri definisi

die~tas

dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkaitan dengan

perbaikan kualitas hidup manusia,

memperluas kemampuan

membentuk masa depan merP-ka sendiri.

mereka untuk

Karena itu, pembangunan harus

memikirkan generasi yang akan datang dan bumi yang akan mereka warisi. Gagasan pembangunan sebagai perubahan tingkat kesejahteraan berarti bahwa ukuran tingkat pembangunan harus mencakup tidak hanya laju pertumbuhan saja, tetapi juga pemerataan, komposisi dan kesinambungan pembangunan itu sendin. Ditinjau dari tingkat kesejahteraan seperti yang diungkapkan oleh Wrihatnolo dan Riant Nugroho diatas, pembangunan mencakup pendidikan dan kesempatan

ke~a

yang lebih setara, kesetaraan gende1· yang lebih besar, kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, lingkungan alam, sistem hukl!m dan keadilan, kebebasan politik dan sipil y&ng lebih luas, kehidupan kultural, dan lain-lain.

Monurut Thomas dan kawan-kawan dalam bukunya The Quality Of Growtt: (2001) pe1tumbuhan secara serentak mengarahkan sorotan pada tiga prinsip kunci

bagi

neg:~a·a

yang sedang berkembang seperti Indonesia maupun negara industri

maju yaitu : ~

Berfokus pada semua aset : modal fisik, manusi& dan alam.

~

Menyslesaikan aspek-aspek distributif sepanjang waktu.

~

Menekankan kerangka kerja institusional bagi pemerintahan yang baik.

18

Pembangunan yang dilakukan oleh lndonesi3 sebagai negara yang sedang berkembang merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuh3n

ekonomi,

perubahan

sosial,

dan

modernisasi

bangsa

guna

peningkatan kualitas hidup manusi::. dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembar.gannya,

pembangunan

mengalami

pergeseran

paradigma.

Perkembangan paradigm a dan strategi pembangunan menurut Suryono (2001) adalah sebagai berikut :

1. Paradigma dan Strategi Pertumbuhan (Growth) Merupakan konseo pembangunan untuk mengejar ketertinggalan suatu negara untuk meningkatkan pendapatan masyar::lkat dan pertumbuhan pendapatan secam nasional. 2. ParaC:igma Pertumbuhan dan Pemerataan (Growth and Equity). Paradigma ini lebih diorientasike:m p3da pengelolaan dan investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. 3. Paradigma

Pem~c.;ngunan

yang Berkelanjutan (Sustainabfq Development).

Paradigma ini muncul karena ada beberapa permasalahan pada negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia !;eperti pertc.ombahan penduduk, urbani~asi,

kemiskinan, kebodohan, pengangguran,

kerusal~an

lain-la111 sebagai dampak dari pembangunan yang pertumbuhan

tanpa

pembangunan.

memperhabkan

Strategi pem:Jangunan

asrek im

han~'a

manusia

bercirikan

lingkungan dan

mengejar tingkat sebagai

(a)

sasaran

Pembangunan

berdimensi pelayanan sosial yal"'g diarahkan pada 1\elompok sasaran melalui peme11uhan kebutuhan pokok. (b) Pembangunan ditujukan pada pembangunan sosial seperti

m~wujudkan

keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya serta

menc1ptakan perdamaian. (c) Pem!Jangunan yang diorientasikan pada manusia

19 untuk berbuat melalui pembangunan yang berpusat pada manusia da11 meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 4. Paradigms Pembangunan yang Berpusat Pada Manusia (People Oriented Development).

Arah pembangunan berdasarkan paradigms ini adalah untuk mendukung pemer&taan dan pertumbuhan dalam rangka kelangsungan pembangunan yang bersifat global seperti transformasi nilai, kelembagaan, teknologi dan perilaku manusia yang konsisten terhadap kualitas kehidupan sosial dan lingkungannya.

Selain paradigms pembangunan yang tertulis diatas, ada salah satu perspektif pembangunan yang banyak dibicarakan dan d;skusikan pada saat ini, yaitu perspektif Good Governance. Terminologi Good Publik Governance atau Good Governance ini diperkenalkan menurut 'Nibawa (2006) diperkenalkan oleh beberapa

lembaga intemasional seperti UNDP dan World Bank sekitar tahun 1996. Lebih lanjut Wibawa menjelaskan bahwa kata governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance menekankan pada pelaksanaan fungsi Governing (memerintah) secara

bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain seperti LSM, sektor swasta maupun warga negara. Bahkan institusi non pemerintah dapat saja memegang peran dominan dalam governance tersebut.

Fadel Muhammad (2007) mengatakan bahwa inti dari good governance adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas, supremasi hukum, ketanggapan dan efektivitas & efesi&nsi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menghasilt
20 kebebasar.. Kesimpulannya, good governance hanya bisa terwujud apabila syaratsyarat berikut dipenuhi, seperti akuntabilitas pemerintah, partisipasi dan kecilnya anggaran militer.

Perencanaar~

2.1.3.

Pembangunan Daerah

Dari pengertiar. mengenai perencanaan dan pembangunan diatas kita dapat menyimpulkan makna dari perencanaan pembangunan, khususnya di Indonesia. L~mum

Secara

Riyadi (2004)

suatu perumusan

memberik~n

altldmatif-alterna~if

defisi perencanaan pembangunan sebagai

atau keputusan-keputusan yang didasarkan

pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik

(mate~1al)

maL:pun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan

yang lebih baik.

Berdasarkan UU

No. 25 tahun

2004 tAntang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan disebutkan sebagai suatu sistem yang membentuk sistem pembangunan nasional, yaitu satu kesatuan tata cara

perencanaan

pembangunan

untuk

menghasilkan

rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh pe.nyelenggara l"egara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Dari

pengertian

pe1encanaan

pembangunan

diatas dalam

perspektif

administrasi publik, dapat dipahami b3hwa peran pemerintah sangatlah panting dalam perencanaan pembangunan di lndCinesia terutama menyangkut perannya untuk mengatur (policy fonnulation) dan mengurus (policy application) dan dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan dapat efektif apablia pemerintah dengan melibatkan peran birokrasi pemerintah (public bureaucracy) mampu

21 merumuskan tujuan yang hendak direalisasikan, mengetahui proses dan segala b&ntuk hubungan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah harus mempunyai kekuatan can kekuasaan dalam penggunaan sumber daya yang ada. Nafziger (1997) yang dikutip oleh Supriono dalam Materi Kutiah Perencanaan

Pembangunan

Daerah

mengungkapkan

bahwa

Perencanaan

Pembangunan merupakan instrumen pemerintah untuk mengkoordinasikan berbagai kebijake:m pembangur:an. "The government's use of coordinated policies to achieve national economic C'bjective, such as redu.:;ed poverty and accelerated economic growth".

Ketika kewenangan pemerintah tidak cukup untuk menjamin intervensi pemerintai1 ke dalam publik konsep administrasi pembangunan muncul menawarkan pendekatan pilihan publik (public choice) seperti yang disampail<'an oleh Fredericson {1988). Pendekatan pilihan publik ini merupakan instrumen pokok dalam administrasi

pembangunan yang diterapkan di negara berkembang. Menurut Wrihatnolo dan Nugroho

dalam

{2006),

ilmu

administrasi,

fokus

perhatian

perencanaan

pembangunan diletak'
ilmu

ekonomi

yang

dikenal

dengan

mekanisme

penyaluran

(delivery

mechanism).

Lebih lanjut administraC3i

dij~laskan

terdapat

tiga

oleh Wr ihatnolo dan Riant Nugroho bahwa dalam ilmu asumsi

agar

perencanac.n

pembangunan

dapat

berlangsl,.jng dengan baik, yaitu (1) !<epemimpinan Pembangumm, (2) Manajemen Sumberaaya pembangunan, (3) Pros€ldur Perencanaan.

T]okroamidjojo {1995) memberikan ciri-ciri perencanaan pembangunan yaitu sebagaiberikut:

22 1. Perencanaan pe.mbangunan yang dicerminkan ualam suatu usaha peningkatan produi<si nasional. 2. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pacla pendapatan per kapita. 3. Perencanaan pembangunan yang

merupakan usaha untuk rnengadakan

perubahan strui
pembangunan

yang

merupakan

usaha

untuk

perluasan

kesempatan kerja. 5. Perencanaan pembangunan yang mempunyai kecenderungan pada usaha untul< pemerataan pembangunan. 6. Perencanaan j:>embangunan yang merupakan usaha pembinaan pada lembaga ekonomi masyarakat yang menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. 7. Perencanaan pembangunan yang mengarah pad a kemampuan pembangunan secara bertahap didasarkan pada kemamp•Jan ndsional. 8. Perencanaan pembangunan yang merupakan usaha secara terus menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi. 9. Merupakan tujuan pembangur.an yang fundamental ideal atau bersifat jangka panjang.

Menyusun suatu m~rupakan peke~aan

perenc~naan

pembangunan menurut Kunarjo (2002)

yat'lg ruwet karena meliputi banyak stakeholder yang terlibat,

disamping masalah politik yang tidak dapat diabaikan. Lebih lanjut diungkapkan oleh Kunarjo bahwa pada dasarnya perencanaan pembangunan ini mempunyai beberapa persyaratan sebagci berikut : (1) perencanaan harus didasari dengan tujucm pembangl.!nan; (2)

Perencanaan harus konsisten dan realistis; (3) Perencanaan

harus dibarengi dangan pengawasan yang kontinyu; (4) Perencanaan harus mencakuJ:i aspek

fi~ii<

dan pembiayacm; (5) Para perencana harus memahami

berbagai perilaku dan hubungan antar variabel ekonomi; dan (6) Perencanaan harus mempunyai koordinasi.

23

Dalam penyusunan tahapan

J:>erencanae~n.

perencana~n

Abe (2005/ berpendapat bahwa tahap-tahap dalam

perencanaan pemba:1gunan adalah dan

target,

pembangunan harus mengikuti tahapan-

mengidentifikasi

pe~1yelidikan,

sumberdaya,

perumusan, menentukan tujuan

merumuskan

rencana

kerja,

dan

menentukan anggaran (budget) yang hendak digunakan dalam rl3alisasi rencana. Dalam konteks l.lpaya perubahan, langkah untuk melakukan evaluasi dapat dimasuk!(an dan menj
ke~a.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bendavid-Val (1991) seperti yang dikutip oleh Supriono dalam materi kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengungkapkan bahwa tahap-tahap perencanaan pembangunan akan membentuk suatu sikius perencanaan pembangunan seperti paga gambar berikut :

Perumusan Tujuan

lmplementasi Perencana::m

Surnber: Bendavid-Val (1991) Gambar 5. Siklus Perencanaa;1 Pembangunan

Di era sebelum tahun 1998 Sistem perencanaan pembangunan yang diterapkan di Indonesia sangat sentralistik dimana semua perencanaan di daerah dipusatkan di Bappenas. Menurut Kunarjo (2002) sistem perencanaan yang sentralistik ini mempunyai kelemahan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi

24 dalam pela!<sanaannyR Sebab utamanya kurangnyc. sarana

se~a

luasny~

wilayah Republik Indonesia dan

prasarana komunikasi yang berakibat pada minimnya arus

informasi dan menghambat pelaksanaan pembangl!nan yang telah dirancang semula.

Hal senada juga disampaikan oleh Abe {2005) yang mengungkapkan bahwa apa yang disebut percncanaan pembe.ngunan daerah tentu jauh lebih kompleks dari makna dasar perencanaan itu sendiri, sebab keputusan politik ini berada dalam konteks ralasi antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu perencanaan pembangunan daera!'l berkaitan dengan posisi sebagai berikut : {1} apakah perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari perencanaan pusat yang dilak&anakan di daerah, atau {2} sebagai suatu hasil pergulatan daerah dalam merumuskan

kepentin:;~an

lokal. Kedua !Jilihan diatas merupakan paradigma penting

dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam

konteks

sistem

perencanaan

yang

sentralistik,

perencanaan

pembangunan daerah tersebut tidak lebih merupakan penjabaran dari perencanaan pusat yang dilakukan di daerah dan tidak mempunyai makna bagi daerah karena daerah tidak lebih dari sebagai objek pelaksar.a yang tidak memiliki hak untuk mengajukan alternatif atau menolak akibat ketidaksesuaian antara yang dipikirkan pusat der.gan apa ya11g ada di daerah.

Ketika otonomi daerah diterapkan di Indonesia, model perencanaan terpusat tersebut telah mengalami perubahan menjadi model perencanaan daerah sebagai suatu hasil pergulatan daerah dalam merumuskan kepentingan lokal dalam memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan skema otonomi daerah, yang lebih menekank3n

hak

bagi

daerah

dan

urgensi

prakarsa

masyarakat

daerah,

menunjuk.kan kuatnya posisi daerah dalam menentukan rumah tangganya sendiri.

25 Karena itu perencanaan pembangunan daerah bukan merupakan penjabaran perencant>an pembangunan nasional,

melainkan konsep yang secara ideal

dikembangkan dari aspirasi lokal melaui proses partisipatif.

Perencanaan pembangunan daerah tentu tidak hanya terjadi dalam konteks relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, tetapi juga

te~adi

antara

pemerintah daerah dengan masyarakat sebagai wujud dari pemerintahan daerah ye:tng demokrat:s. Demokratisasi sendiri menurut Kunarjo (2002) sering diartikan para ahli sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintal1 dengan oerantaraan wakil-wakilnya. Abe (2005) sendiri berpendapat bahwa dernokrasi dibuat untuk memberikan makna bayi perencanaan di tingkat lol~al,

atau sebagai sebuah kerangka yang memberikan makna dalam konteks relasi

antara peMerintah daerah dengan masyarakatnya.

Untuk itu Abe (2005) melihat bahwa mempunyc.i dua format yaitu (1)

peren~anaan

p~rer.canaan

rembangunan daerah

pembangunan daerah sebagai hasil

kreasi masyarakat langsung, dan (2) perencanaan pembailgunan daerah yang merupakan kebijakan pemerintah daerah atau sebagai produk hukum. Secara empirik kedua format ini sering berbenturan antara keduanya dimana perencanaan yang dibuat pemerintah daerah sering tidak sesuai dengan apa kepenting~n

keing~nan

dan

masyarakatnya yang kemudian menimbulkan kcnflik vertikal. Karena

tidak adanya proses r:iemokrasi di daerah, pemerintah daerah cenderung membuat perencanc1an sendiri tanpa memperhatikan :tspirasi masyarakat dan ini artinya sama saja dengan memindahkan sentralisasi dari pusat ke daerah.

Kunsep partisipasi masyarakat (Citizen Participation) dalam perencanaan pembangunan menurut Wahyudi (2006) yang merupakan perencanaan dengan pendekatan Bottom Up Planning dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

26 tcrhadap pemerintah dan sebaliknya. Konsep ini merupakan hak masyarakat untuk secara sistematis melibatkan dalam proses pengambilan keputusan sampai ke tingkat yang paling bawah.

Pendekatan Bottom Up Planning sendiri oieh Wrihatnolo dan Nugroho (2006) menggarisl
unit dan divisi

dan kumpulan masyarakat) yang disampaikan keatas sampai pada

t:ngkat institusi.

2.2.

Pengertian Perencanaan Pendidikan

2.2.1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, sena keimanan dan ketakwaan man usia.

Calam DictionDry of Education, penrjidikan merupakan: (a) proses dimana seseora11g mengemt:angkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya dalam

masy~rakat

dimana dia hidup, (b) proses sosial dimana orang di-

hadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolat.), sehingga mereka dapat memperoleh dan mengalami perkembangan

kemampuan

s.:>sial

dan

kemampuan

individual

yang

optimum.

Detr: ketiga pokok pikiran di atas, pendidikan menyanglwt : Pe1tama, adanya proses akthtitas ahu kegiatan dimana dalam pokoi< pikiran nomor satu ditekankan adanya kekuatan pertama dari pihak individu yang memiliki potensi untuk

27 berkembar.g

yang

berbeda

dengan

insting

~ada

binatang

yang

pada

perkembangannya tidak sepesat dan setinggi yang dialami manusia. Dengan perkataan lain pokok pikiran nomor satu menekankan adanya potensi individu untuk berk.embang sebagai reaksi adanya rangsangan intervensi dari dunia di luar individu y3ng disebut dengan pendidikan.

Kedua, proses tersebut datang dari dua belah pihak yaitu individu yang

memiliki ootensi untuk berkembang dan dari pihak luar individu yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perkembangan individu secara interaktif. Dalam pokok piklran nomor dua lebih ditekankan pada luar individu yang memiliki peranan dalam perKembangan tersebut, sebab Setiap individu tidak akan berkembang lebih jauh dari lingkungan atau luar individu dimana individu tersebut hidup. Pengaruh dari luar terhadap individu sangat intensif, bervariasi dan jauh melampaui batas tak terhingga, pengaruh dari luar terhadap binatang bukan tidak ada tapi terbatas sampai ambang kemampuan insting yang dimiliki binatang.

Keiiga, proses tersebut memiliki intensitas yang sama kuatnya, baik yang

datang dari individu (potensi) maupun yang datang dari luar individu lingkungan (environment). Pendidikan yang diwakili oleh proses belajar meningkatkan intensitas

dari kedua belah pihak dengan harapan tujuan pendidikan dapat dicapai secara wajar, intensif dan memuaskan.

Dengan demikian, pendidikan dapat dinyatakan sebagai suatu sistem dengan komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi minimal sebagai berikut: 1. lndiviC:u peserta didik yang memiliki potensi dan kemauan untuk berkembang dan dikembangkan semaksimal mungkin.

28 2. lndividu peserta didik yang mewakili unsur upaya sengaja, terencana, efektif, efisien, produktif, dan kreatif. 3. Hubungan antara pendidik dan peserta didik yang dapat dinyatakan sebagai situasi pendidikan yang menjadi landasan tempat berpijak, tindakan yang dapat digolongkan

sebag~i

tindaka.1 pendidikan.

4. Struktur sosiokultural yang mewakili lingkungan (environment) di antara kenyataannya berupa norma yang bersumber dari alam, budaya atau religi. 5. Tujuan yang disepakati bersama yang mengejawantah karen a hubungan antara pendiaikan dan peserta didik dan tidak ber1entangan dengan tuntutan normative sosio cultural dimana pendidikan tersebut tumbuh aan berkembang.

Aktualisasi upaya pendidikan termaksud

dc:~pat

dilakukan dalam tataran

praktisi operasional terbatas (mikroskopik), tataran sc..tuan ;nstitusional (mesoskopik), dan tataran struktural (regional, nasional dan intemasional).

2.2 .2. Percncanaan Bidang Pendidikan Bebarapa definisi perencanaan pendidikan mer1urut para ahli, antara lain sebagai berikut : 1. Definisi yang dikemukakan oleh Guruge (1972) bahwa: "A sirr.ple defingion of

educational planning is the process of preparir,g decisions for action in the future in the field of educational development is the function of educational planning." Denga.1 demikian menurut Guruge bahwa perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan adalah tugas dari perencanaan pendidikan. 2. Definisi yang lain sebagaimana dikemukakan oleh Waterston yang dikutip oleh Adams (1975) bahwa "Functional planning involves the application of a rationt~l

system of choices among feasibel cources of educational invesment

29 and the other development actions based on a consideration of economic and social cost and benefits. "

Dengcm kata lain bahwa perencanaan pendidikan adalah investasi pendidikan yang ctapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial.

3. Menurut Coombs (1982) bahwa perencanaan pendidikan adalah

suatu

penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesliai dengan ket>utuhan dan

~ujuan

para peserta didik dan masyarakatnya.

DCJri beberapa definisi para ahli di atas, dapatlah dipahami beberapa unsur penting yang terkandung dalam perencanaan pendidikan itu: 1. Penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematik dalam perencanaan

pendidikan, hal ini menyangkut metodologi dalam perencanaan. Perencanaan pendidikan dewasa ini telah berkembang dengan berbagai pendekatan dan metodologinya yang cukup kompleks dan rumit, antara lair.: model pendekatan Social Demand, Man Power, Cost Benefit, Strategic dan Comprehensive.

2. Proset:i

pembangunan

dan

pengambungan

pendidikan.

artinya

bahwa

perencanaan pencidikan itu dilakui
Perenc~naan

merupakan suatu momen

kegiat3n dalam proses yang kontinyu. 3. Prinsip efektivita& dan efisiensi, artinya dalam perencanaan pendidikan itu

pemikiran secara ekonomis sangat menonjol, misalnya dalam hal penggalian sumber-·sumber pembiayaan pendidikan, alokasi biaya, hubungan pendidikan dengan tenaga ker;a, hubungan pengembangan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi.

30 4.

Kebut~.:han

dan tujuan peserta didik dan masyarakat (lokal, regional, nasional

dan internasional). artinya perencanaan pendidikan itu mencakup aspek internal dan eksternal dari keorganisasian ststem per1didikan itu sendiri.

Empat persoalan yang dibahas dalam definisi perencanaan pendidikan menurut Coombs (1982), yaitu: 1. Tujuan, apakai1 yang akan dicapoi rlengan perencanaan itu

2. Status posisi sistcm pendidikan yang ada, bagairnanakah keadaan yang ada sekarang? 3. Kemungkinan pilihan alternatif kebijakan dan prioritas untuk mancapai tujuan. 4.

Strategi,

penentu~n

c,ara yang terbaik untuk mencapai tujuan.

Pengertian perencanaan pendidil
future for the overall economic and social development of a country. " (Perencanaan

pendidikan

adalah

sebagai

suatu

proses

mempersiapkan

seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara).

Secara konsepsional bahwa perdncanaan pendidikan itu sangat ditentukan oleh cara, sifat, dan proses pengambi!an keputusan, sehingga nampaknya dalam hal ini terdapat banyak komponen yang ikut berproses di dalamnya. Adapun komponen .. komponen yang ikut set1a dalam proses penqambilan keputusan ini, antara lai;1: 1. Tujuaf"' pembangunan nasional ba11gsa yang akan mengambil keputusan dalam

rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan. Target yang hendak dicapai dengun meletakkan tujuan pendidikan nasional yang akan berarti

31 cara rr•enyampaikannya pun akan juga mempengaruhi di dalamnya. Misalnya, waktu pelaksanaan, pertahapan, taktis, dan strategi dalam meletakkan jalur kP,bijakan ke mana akan dibawa pendidikan itu. 2. Masalah strategi adalah termasuk penanganan policy (kebijakan) secara opera!iional yang akan mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan pendid:kan. Maka ketepatan peletakan strategi ini adalah sangat penting adanya Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatiar. dalam penanganan policy {kebijakan) ini adalah berkenae:m dengan: a. Sifat dan kebijakan nasional

pendidikan. b. Proses sosial yang dalam tingkat sedang berkembang. c. Cara pendekatan yang dipergunakan sebagai watak sistem perencanaannya. Jadi, daiarr. penentuan kebijakan sampai kepada pelaksanaan perencanaan pendidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti: siapa yang memegang kekuasaan (penguasa), siapa yang menentukan kepL•tusan, dan faktor-faktor apa !Saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Terutama dalam hal pemegang kekuasaan sebagai sumber lahirnya keputusan, perlu memperol'3h perhatian, misalnya mengenai sistem kenegaraan yang merupakan bentui< dan sistem manajemennya, bagaima:1a dan siapa atau kepada siapa dibebankan tugas-tugas yang terkandung dal;tm kebijakan itu. Juga masalah bobot untuk jamiran dapat terlaksananya perencanaan pendidikan. Hal-hal tadi dapat diketahui melalui output atau hasil sistem dari pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri, ialah dokumen rencana pendidikan. Dalam sistem p9ngambilan keputusan sebagaimana diuraikan tadi pada beberapa negara mempunyai cara yang berbeda-b&da yang diungkapkan olen Fatah (2006), seperti: di negeri Belanda dikenal dengan istilah-istilah Private Decision (Keputusan bukan Pemerintah atau 8wasta dan/atau Keputusan Individual). Di Yugosl:.via dengan sistem sindikatisme, di Perancis dikenal dengan "Projective and Inductive

dan

bu~~an

Planning'~

yakni perpaduan antara kegiatan dari pejabat negara

pejabat negara dalam proses tersebut.

32 3. Jenis dan tingkat kemajuan negara apakah negara berkembang atau negara terbelakang atau negara industri maju. Karena dari beberapa sifat negara tersebut, terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan.

Selanjutnya dalam masalah persiapan perencanaan dalam definisi yang dikemukakan tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu: a. Perencanaan itu kegiatan untuk rnasa yang akan datang. b. Suatu masalah kuncinya adalah bentuk dan isi "strategis" dan hal ini yang harus mendapatkan perhatian. c. Perencanaan bukan masalah kira-kira, manipulasi, atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit, maka dalam prinsipnya harus telah benar-benar diperhatikRn hal-hal tersebut. d. Persiapan peren\:anaan harus dinilai dari pengertianpengertian yang benar tentang kebijakan, arah kebijakan, dan dalam kondisi yang bagaimana pelaksanaannya, dan sebagainya. e. Suatu tindakan nyata dalam pelaksanaannya, sehingga dapat diartikan sebagai contoh dari yang lainnya. Perencanaan pendidikan itu adalah suatu kegiatan melihat masa depan dalam

hal

menentul<'an

kebijaka,,,

prioritas

dan

biaya

pendidikan

dengan

mempertimbangkan kenyataankenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang diiayani olet1 sistem ter.sebut. Dari beberapa rumusan tentang perencanaan pendidikan tadi dapat dimaklumi bahwa masalah yang me'lonjol adalah suatu proses untuk menyiapkan suatu konsep keputusan yang ake:m dilaksanakan di masa depan. Untuk jenis masyarakat

bagaiman~.

untuk macCJm kepemimpinan politik, intelektual dan sosial

33 yang bagaimana, atau untuk jenis kemampuankemampuan tenaga kerja lJagaimana pendidikan itu diarahkan.

Semakin tajam dapat melihat jauh ke masa depan, semakin jelas arah tujuan seseorang. Suatu rencana .iangka panjang atau perEpektif yang dapat menemukan dan menjelaskan arah dan garis-garis besar dengan demikian adalah suatu alat yang sangat berguna.

Dari beberapa rumusan definisi oleh para ahli tersebut ada beberapa hal yang menonjol yang merupakan atribut atau ciri-ciri dari perencanaan pendidikan, yaitu: a. Perencanaan

pendidikan

adalah

suatu

proses

intelektual

yang

berkesinambungan dalaM menganalisis, merumuskan dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi (taat asas) internal dan berhubungan secara sistematis dengan keputusankeputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidangbidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu unt,Jk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh kegiatan lain. b. Perencanaan pendidikan selalu memperhatikan masalah, kebutuhan, situasi, dan

tujuan,

keadaan

perekonomian,

keperluan

penyediaan

dan

pengembangan tenaga kerja bagi pembangunan nasional serta memperhatikan faktorfaktor sosial dan politijl: merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan yang menyeluruh. c. Tujuan perencanaan pendidikan adalah menyusun kebijaksanaan dan menggariskan strategi pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah (menyusun alternatif dan prioritas kegic.tan) yang menjadi dasar pelaksanasn

34 pendiciikan pada masa yang akan datang dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan pendidikan. d. Perencanaan pendidikan sebagai perintis atau pelopor dalam kegiatan pembangunan harus bisa melihat jauh ke depan bersifat inovatif, kuantitatif dan kualitatif. e. Perenr;anaan pendidikan selalu memperhatikan dan menganalisa faktor ekologi (lingkungan), baik internal (All) maupun eksterna: (ALE).

Dengan demikian, perencanaan pendidikan dalam pelaksanaannya tidak dapat diukur dan dinilai secara cepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama, khususnya dalam Kegiatan atau bidang pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagi dari sudut kepentingan nasional. Hal ini tentu dapat dengan mudah dimengerti karena pendidikan adalah suatu kegiatan pranata sosial

~tang

hasilnya baru dapat

diukur dan 3imlai dalam waktu yang relatif lama, kecuali dalam jenjang pendidikan ter tentu, seperti halnya jenis pendidikan tinggi atau Jenis pendidikan tertentu, seperti halnya jenis pen:idikan latihan atau penataran yang bersifat profesional atau

tekni~

fungsio;1al.

Karakteristik perencanaan pendidikan ditentukan oleh konsep dan pemahaman tentang pendidikan. Pendidikan mempunyai ciri unik dalam kaitannya dengan pembangunan sasional dan mempunyai ciri khas karena yang menjadi muara garapannya

~dalah

manusia. Dengan mempertimbanggan ciri-ciri pendidikan

da:am perannya dalam proses pembangunan, maka menurut Sa'ud dan Makmun (2006) per13ncanaan pendidikan mempunyai ciri-ciri seperti antara lain tercantum di bawah ini: 1. Perencanaan pendidikan harus mengl!tamakan nilai-nilai manusiawi, karena pendidlkan itu membangun manL•sia yang harus mampu membangun dirinya dan masyarakatnya.

35 2. Perencanaan

pendidikan

harus

memberikan

kesempatan

untuk

mengembangkan segala potensi peserta r.tidik seoptimal mungkin. 3. Perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan yang sam a bagi setiap peserta didik. 4. Perencanaan pendidikan harus komprehensif dan sistematis dalam arti tidak praktikal atau segmentaris tapi menyeluruh dan terpsdu serta disusun secara log is dan rasional serta mencakup berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan. 5. Perencanaan pendidikan harus diorientasi pada pembangunan, dalam arti bahwa

program

~endidikan

haruslah

ditujukan

untuk

membantu

mempersiapkan man power (SDM) yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pemba:ngunan. 6. Perencanaan pendidikan harus dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai komponen pendidikan secara sistematis. 7. Perencanaan pendidikan harus menggunakan resources secermat mungkin karena resources yang tersedia edalah langka. 8. Perencanaan pendidikan haruslah beroriemasi kepada masa datang, karena pendidikan adalah proses jangka panjang dan jauh untuk menghadapi masa depe:n. 9. Peren.:::anaan pertdidikan haruslah kenyal dan responsif terhadap kebutuhan yang herkembang di masyarakat, tidak statis tapi dinamis. 10. Perencanaan pendidikan haruslah merupakan

~arana

untuk mengembangkan

inovasi pendidikan hingga pembAharuan terus-menerus berlangsung.

Bila ciri-ciri tersebut dikaji dengan lebih seksama, maka akan terlihat bahwa perencanaan

pendidik~n

itu

memp~nyai

keunikan dan kompleksitas yang tidak

dimililc:i oieh jenis perencanaan lainnya dalam pembangunan nasional. Ciri-ciri tersebut diwarnai oleh pandangan terhadap pendidikan dan hakekat pembangunan suatu bangsa.

36

pendidikan :ne11genal prinsip-prinsip yang perlu menjadi

Perencana~n

pegangan baik de:dam proses penyusunan rancangan maupun dalam proses Prrnsip-prin~ip

implementasinya. 1.

Perer.canaan

itu

sesungguhnya

ini adalah sebagai tercantum di bawah ini :

interdisiplinair,

interdisiplinair

karena

terutama

pendidikan dalam

itu

sendiri

kaitannya

dengan

pemb:mgunan manusia. 2. Perenc.anaan itu fleksibel, dalam arti tidak kaku tapi dinamis serta responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Karena itu

planners perlu memberikan ruang gerak yang tepat terutama dalam penyusunan rancangan. 3. Perencanaan itu objektif rasional, dala:n arti untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan subjektif seke!o:npok masyarakat saja. 4. Perencanaan itu tidak dimulai dari nol tapi dari apa yang dimiliki. lni berarti segala potensi yang tersedia

mer~.Jpakan

aset yar,g perlu digunakan secara

efisien dan optimal. 5.

Peren~anaan

itu wahana

untuk menghimpun

kekuatan-,ekuatan

secara

terkoordinir, dalam arti segala kekuatan d<m modal dasar perlu dihimpun secara terkoorciinasikan untuk digunakan secermat mungkin untuk kepentingan pembangunan pendidikan. 6. Perencanaan itu disusun dengan data, perencanAan tanpa data tidak memiliki kekua~an

yang dapat diandalkan.

7. Perencanaan itu mengendalikan kekuaten sendiri, tidak bersandarkan pada kekuatan orang

le~in,

!<:arena perencanaan yang bersandarkan kepada kekuatan

bangsa lain akan tidak stabil dan rnudah menjadi objek politik bangsa lain. 8. Perei1Canaan itu komprehensif dan ilmiah, dalam arti mencakup seluruh aspek

esensial

pendidikan

dan

disusun

menggunakan prinsip dan konseJJ keilmuan.

secara

sistematik

dengan

37

Bet-erapa metode yang umum digunakan dalam perencanaan, tetapi dapat diterapkan di bidang pendidikan ditemukan oleh Augus W. Smith dalam Eduarticles.com (2007), antara lain:

a. Metode mean-way.s and analysis (analisis mengenai alat-cara-tujuan) Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencaJ:.ai tujuar. te:rtentu. Tiga hal yang perlu dianalysi dalam metode ini, yaitu: berk~itan

.means yang

dengare sumber-sumber yang diperlukan, ways yang

berhubungan dengan cara dan altt!rnative tinuakan yang dirumuskan dan bakal dipilih dan ends yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga aspek tersebut ditelaah dan dikaji secara timbal balik.

b. Metode input-output analysis Metocle ini dilakukan dengna meng3dakan pengkajian terhadap interelasi dan lnterdependensi berbagai komponen masukan dan keluaran dari suatu system. Metode ini dapat digunakan untuk rnenilai alternative dalam proses transformasi.

c.

Metode econometric analysis Metode ini menggunakan data empirik, teori ekonomi dan statistika dalam mengukur perubahan dalam kaitan dengan ekonomi. Metode ekonometrik mengembangkan

persamaan-persamaan

yang

menggambarkan

hubungan

ketergantungan di antara variable-variabel yang ada dalam suatu system.

d. Metode Cause-effect Metode ini digunakan dalam perencanaan dengan menggunakan sikuen hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Metode ini sangat cocok untuk perencanaan yang bersifat strategic.

e. Metode Delphi Metode

ini

bertujuan

untuk

menentukan

sejumlah

alternative

program.

Mengeksplorasi asumsi-asumsi atau fakta yang melandasi "Judgments" tertentu

38 dengan mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu konsensus. Biasa metode ini dimulai dengan melontarkan suatu masalah yang bersifat umum untuk diidentifikasi menjadi masalah yang lebih spesifik. Partisipan dalam metode ini biasanya orang yang dianggap ahli dalam disiptin ilmu tertentu.

f

Metode heuristic

Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian. Metode ini didasarkan atas seperangklat prinsip dan prosedur yang mensistematiskan langkah-langkah dalam usaha pemecahan masalah.

g. Metode life-cycle analysis Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikar, siklus kehidupan menghenai produksi, proyek, program atau aktivite~s.

Dalam kaitan ini seringkali digunakan bahan-bahan komperatif denga

menganalogkan data, langkah-langkah yang ditempuh dalam metcde ini adalah : Fase Konseptualisasi;Fase Spesifik3si; Fase Pengembangan Prototype; Fase Penguji:m dan Evaluasi; Fase Operasi; Fase Produksi. Metode ini bisa dipergunakan dalam bidang pendidikan terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dengan melihat kecenderungankecenderungan

dari

berbagai

aspek yang

dapat dipertimbangkan untuk

merurnuskan renc3;1a dan program. h. Metode vaiue added analysis

Metode ini digunak.an untuk mePgukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Dengan demikian, kitCI dapat mendapatkan gambaran singklat tentang konstribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya

39

2.3.

Mekanisme Perencanaan Pendidikan

Perancanaan pendidikan terdiri 2tas beberapa jenis, tergantung dari sisimana dilihatnya. Sa'ud dan Makmun (2006) menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di sekolah merupakan perencanaan pendidikan secara kelembagaan karena hanya mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu saja.

Lebih lanjut Sa'ud dan Makmun (2006) menjelaskan bahwa ditinjau dari posisi dan sifat serta karakteristik model perencanaan, perencanaan pendidikan itu acla yang bersifat terpadu, komprehensif, transaksional dan ada pula yang bersifat strategik.

Kegiatan perencanaan adalah kegiatan yang sistemik dan sequensial, karena itu kegiatan-kegiatan dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan meme.rlukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan karakteristik perencanaan yang dikembangkan. Banghart dan Trull (1973) yang dikutip oleh Sa'ud (2006)

mengembangkan

tahapan

perencanaan

dengan

model

pendekatan

perencanaan pendidikan komprehensif sebagai berikut : 1. Proloque: pendahuluan atau langkah persiapan untuk memulai kegiatan

perencanaan.

2.

ldenth~ying

the

scope

educational planning problems yang mencakup: (a) delineating of educational problem

atau

menentukan

ruang

lingkup

permasalahan pe(encanaan, (b) studying what has been atau mengkaji apa yang telah direncanakan, (c) determining what has been versus that should

be artinya membandingkan apa yang telah dicapai dengan apa yang seharusnya dicapai, (d) resources and contraints atau sumber daya yang tersedia dan keterbatasannya, (e) estabilishing educational planning parts

and priorities artinya mengembangkan ba9ian-bagian perencanaan dan priontas perencanaan.

40 3. Analizing planning problem area artinya mengkaji permasalahan perencanaan yang mencakup: (a) Study areas and systems of subareas artinya mengkaji permasalahan dan sub permasalahan, (b) gathering date artinya pengumpulan data, tabulating data atau tabulasi data, (c)forecasting atau proyeksi. 4. Conceptualizing and designing plans,

mengembcmgkan rencana yang

mencakup: (a) identifying prevailing trends atau identifikasi kecenderungankecencierungan yang ada, ·b) estabilishing goals

and objective atau (c) designing plans,

merumusl
(a)

planning

through

yan~

telah disusun tersebut yang

simulation,

simulasi

(b)

rencana,

evaluating plan, evaluasi rencana, (c) selecting a plan, memilih rencana. o.

Specifying the plan, menguraikar. rencana yar.g mencakup: (a) problem formulation,

m~r:.Jmuskan

ma£alah, (b) reporting result atau menyusun

hasil rumusan dalam bentuk final plan draft atau rencana terakhir. 7.

Implementing the plan,

melaksanakan

re11cana

yang

mencakup:

(a)

program preparation, persiapan rencana operas1onal, (b) plan approval. legal Justification, persetujuan dan pengesahan rencana, (c) organizing operational units, mengatur aparat organisasi. 8. Plan

feedback,

balikan

pe1aksanaan

rencana

yang

(a)

mencakup:

monitoring the plan, memantau pelaksanaan rencana, (b) evaluation the plan, evaluasi pelaksanaan rencana, (c) adjusting, altering or planning for what, how, and by whom yang berarti mengadakan penyesuaian, mengadakan

perubahan

rencana

atau

merancang

apa

yang

perlu

dirancang lagi bagaimana rancangannya, dan oleh siapa (Banghart & Trull, 1973). Garnbaran

tentang

proses

de?n

tahapan

seperti

berikut

ini

memberikan penjelasan yang lebih komprehensif bukan saja keseluruhan

41 proses da•1 komponen yang terlibat di dalamnya, tapi juga keterkaitan antar l<'egiatan berbagai komponen dan unsur-unsur yang ada dalam proses tersebut. Terdapat proses dan tahapan perencanaan dalam bentuk yang lebih

sederhana

dan

logis.

Proses

dan

tahapan

tersebut

seperti

tercantum berikut ini.

1. Need assessment artinya kajian terhadap kebutuhan yang mencakup berbagai aspek pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan, keberhasilan, kesulitan, kekuatan, kelemahan, sumber-sumber yang tersedia, sumber-sumber yang perlu disediakan, aspirasi rakyat yang berkembang terhadap pendidikan, dambaan

masyarakat.

har~pan,

Kajian

ini

dan cita-cita yang merupakan penting

artinya

karena

membandingkan antara what has been dan should be, yang merupakan pangkal tolak kegiatan perancanaan. 2. Forrnui&tion of perent;anaan

~oafs

ya;,g

and objective: perumusan merupakan arah

tujuan

dan

sasaran

perencanaan serta merupakan

penjabaran operasional dari aspirasi filosofis masyarakat.

3.

Policy and priority setting: penentuan dan penggmiscm kebijakan dan prioritas dalam p&rencanaan pendidikan sebagai muara need assessment.

4. Program and project formulation: rumusan program dan proyek kegiatan yang merupakan komponen cperasional pere!""lcanaan pendidikan. 5. Feasibility testing dengan melalui alokasi sumber-sumber yang tersedia dalam hal ini terutama sumber dana. Biaya suatu rencana yang disusun secara

logis

dan

akurat serta

cermat merupakan

petunjuk tingkat

kelayc.k.an rencana. Rencana dengan alokasi biaya yang tidak akurat atau mengandalkan sumber c1aya luar negeri umpamanya, dianggap tingkat feasibilitas yang kecil, karena tidak dibangun di atas dasar kekuatan sendiri. 6. Plan implementation: pelaksanaan rencana untuk mewujudkan rencana

42

yang tertulis ke dalam perbuatan atau actions. Penjabaran rencana ke dalam

perbua~an

inilah yang menentukan apakah suatu rencana itu

feasible, baik dan efektif.

7. Eval11ation and revision for future plan: kegiatan untuk menilai tingkat keberl1asilan

pelaksanaan rencana yang merupakan feedback untuk

merevi!;i dan mangadakan penvesuaian rencana untuk periode rencana berikutnya. Dengan adanya feedback seperti ini perencana memperoleh input yang berharga untuk meningkatkan rencana untuk tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan telaah terhadap tahapan dalam proses perencanaan yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas tampaknya secara sederhana proses perencanaan terdiri beberapa komponen utama yang esensial yang secara prinsipil tidak dapat tinggalk2n. Komponen-komponen itu adalah sebagai berikut : I. Kajian terhadap hasil perencanaan sebelumnya

seba~ai

pembangunan

pendidikan periode

titik berangkat perencanaan.

2. Rumusan tentang tujuan umum perencanaan pendidikan yang merupakan arah

yang harus dapat dijadikan titik tumpu kegiatan perencanaan. 3. Rumusan kebijakan atau posisi yang kemudian dapat dijabarkan ke dalam strategi dasar perer1canaan yang merupakan respon terhadap cara mewujudkan h..juan yang ditentukan. 4. Pengembangan program dan proyek sebagai operasionalisasi prioritas yang ditetapkan. 5. Schedulling dalam arti mengatur menamukan dua aspek yaitu keseluruhan program dan prioritas secara teratur dan cermat karena penjadwalan ini secara makro mempunyai arti tersend;ri yang amat strategik bagi keseluruhan pelaksanaan perencanaan.

43

6.

lmplerr,entasi renc.ana termasuk di dalamnya proses legalisasi dan persiapan aparat pelaksana rencana, pengesahan dimulainya suatu kegiatan, monitoring dan controlling untuk membatasi kemungkinan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan rencana.

7. Evaluasi dan revisi yang merupakan kegiatan evaluasi untuk menentukan tingk~i

keberhasilan

penyesuaian

t~rh;adap

dan

kegiatan

untuk mengadakan

penyesuaian-

tuntutan baru yang berkembang.

Bila ketiga model proses yang diuraikan di atas dibandingkan, maka terlihat dengan nyata adanya unsur-unsur esensial yang sama dalam proses pengembangan renc-:tna pembangunan pendidikan. Dengan adanya unsur-unsur yang sama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan adalah suatu proses yang diakui perlu dijalani secara sistematik dan beruruta,n (sequential) karena keteraturan itu merupakan proses rasional sebagai salah

satu property peren~naan pendidikan.

2.4.

Pe;ran Kepala Sekolah dalam Perencanaan Pendidikan Di

antara

pemimpin

pendidil<'.an

yang

bermacam-macam

jenis

dan

tingkatannya, kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat penting karena kepala sekolah berhubungan langsung pendidikan di sekolah. Ketercapaian

dengan pelaksanaan program

tujuan pendidikan sangat bergantung pada

kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai salah satu pemimpin pendidikan. Hal ini karena kepala sel
pejabat yang

profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan

beke~asama

mencapai tujuan pendidikan.

dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk

Kegiatan pemerintah,

lembagu

pendidikail

sekolah

di

samping

diatur

oleh

sesungguhnya sebagian besar ditentukan oleh aktivitas kepala

sekolahnya. Menurut Pidarta (1990), kcpala sekolah merupakan kunci kesuksesan sekolah dalam mengadakan perubahan sehingga kegiatan meningkatkan dan memperbAiki program dan proses pembelajaran di sekolah sebagian besar terletak pada diri kepala sekolah itu sendiri Pidarta (1997) menyatakan bahwa kepala sekolah merr.iliki peran dan tanggungjawab sebagai manajer pendidikan, pemimpin pendidikan, supervisor pe.ndidikan dan administrator pendidikan.

Slamet PH kepala

sekolah

(1~98)

mengungkapkan bahwa kepala sekolah tangguh adalah

yang

memiliki:

(1)

mengkoordinasikan dan menyerasikan

vi~i.

misi,

s~mberdaya

strategi;

(2)

kemampuan

dengan tujuan; (3) kemampuan

mengamhil keputusar. secara terampil; (4) toleransi terhadap perbedaan pada setiap orang, tetapi tidak toleran terhadap orang-orang yang meremehkan kualitas, prestasi, standar, dan nilai-nilai; (5) memobilisa£i surnberdaya; (6) memerangi musuh-mu~uh

kepala sekolah; (7) menggunakan sistem sebagai cara berpikir,

mengelola, dan mer:ganalisis sekolah; \8) menggunakan input manajemen; (9) menjalankan perannya sebagai manajer, pemimpin, pendidik, wirausahawan, regulator, penyelia, pencipta iklim kerja, administrator, pembaharu, dan pembangkit motivasi; (10) melak!l;anakan dimensi-dimensi tugas, proses, lingkungan, dan keterampilan personal; (11) menjalcmkan gejala em pat serangkai yaitu merumuskan sasaran,

m~milih fung~-fungsi

yang dir.>erlukan untuk mencapai sasaran, melakukan

analisis S'II/OT, dan mengupayakan langkah-langkah untuk meniadakan persoalan; (12) menggalang te:amwork yang cerdas dan komoak; (13) mendorong kegiatankegiatan kreatif; ( 14) menciptakan sekolah belajar; ( 15) menerapkan manajemen berbasis sekolah; (1o) memusatkan perhatian pada pengelolaan proses belajar mengajar; dan (17) memberdayakan sekolah.

45 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sangat berperan dalam proses perencanaan pendidikan di sekolahnya dalam rangka mencapa; tujuan dari sekolah tersebut.

2.5.

Pea·an Masyar3kat Dalam Perencanaan Pendidikan

Nu:1ina

(2007)

mengatakan

bahwa

perencanaan

partisipatori

berarti

perencanaan yang melibatkan beberapa yang berkepentingan dalam merencanakan sesuatu yang dipertentangkan dengan merencanakan yang hanya dibuat oleh seseorang atau beberapa orang atas dasar wewenang kedudukan, sepertl perencana di tingkat pusat kepala-kepala kantor pendidikan di daerah. Perencanaan partisipatori banyak melibatkan orang-orang daerah yang memiliki kepentingan atas obyek yana direncanakan. Karena itu lebih lanjut Nurlina (2007) mengemukakan bahwa dalam perencanaan partisipatori memerlukan informasi dari masyarakat dalam arti perlu pendekatan pada masyarakat untuk melaksanakan perencanaan pendidikan pada satu tempat (daerah). Dalam arti hubungan lembaga pendidikan dengan

komunikasinya

merupakan

dasar untuk

memudahkan

pelaksanaan

perencar.aan pendidikan partispatori seperti kebiasaan lembaga pendidikan dan masyarakat bekerja sama membangun pandidikan. Komuniknsi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat merupakan realisasi teori common sense dalam komunikasi, bukan teori kompetisi atau teori kol"trol.

Perencanaan pendidikan memerlukan akuntabilitas dan kontrol agar sesua; dengan lapangan kerja dalam perencanaan pendidikan, sehubungan dengan usaha menciptakan iklim organisasi pendidikan yang hangat. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dengan masyarakat. Sebab kegiatan perencanaan pendidikan pada u:numnya tidaK pernah bisa dilepaskan dari masyarakat, ter .Jtama pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini diper.egas oleh Murni (2005) dalam desertasinya yang berjudul Penga1uh Karakteristik Sekolah, Partisipasi Masyarakat, lklim Sekolah

46 dan K&mampuan Manajemen Terhadap Keefektifan Sekolah pada SMP Negeri di OK/ Jakarta. Salah satu implikasi dari kesimpulan yang dibuat pada penelitian ini

yaitu bahwa peningkatan tuntutan akan akuntabilitas, transparansi dan demokratisasi di masyarakat akan mengubah dan membentuk karakteristik sekolah, partisipasi masyarakai, iklim sekolah dan kemampuan manajemen yang menjadi sedemikian profesior.ainya yang pada gilirannya berdampak pada keefektifan sekolah guna mewujudkan !erdidiknya anak bangsa yang berkualitas. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek termasuk kesediaan masyarakat dalam melibatkan diri secara aktif untuk ikut merencanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan a;m program pendidikan serta berperan dalam

membiayai

mengemb~ngkan

penyelenggaraan

pendidikan

serta

berperan

dalam

iklir.1 sekolah. Dc:alam mewujudkan keefektifan sekolah harus

diimbangi dengan pe:rencanaan dan kemampuan membuat program ke depan melalui

strr:~tegic

pla.'1r:ing

ltu sebabnya mengapa perlu komunikasi dengan masyarakat, semua itu ada hubungannya menguntungkan

di

mana ant~ra

saling lembaga

memberi,

saling

pendidikan

mendukung,

dengan

dan

masyarakat.

saling Karena

masyarai
l~bih-lebih

perencanaan yang bersifat

partisipatori yang perencanaan dilakukan bersama di antara pecinta pendidikan yaitu lembaga pendidikan dan warga masyarakat. Mereka yang dapat mem!)engaruhi pendidikaf'l dan dapat dipengaruhi oleh pendidikan yany di sebut stakeholder.

47 2.6.

Penelitlan Terdahufu

Ada beberapa peneliti yang sudah melakLAkan

penelitian mengenai

perencanaan pembangunan bidang pendidikan terkait dengan topik yang terdapat daiam rumusan masalah yang sudah diunskapkan. Dari lima penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi semuanya menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebagai berikut :

1. I Gede Made Artha

Dharmaka~a

y~ng

melakukan penelitian mengenai

perenc<Jnaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang Pendidikan untuk rehabilitasi gedung sekolah di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005. 2. Afiudin yang mela!<:ukan penelitian mengenai perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kota Depok Provinsi Jawa Barat tahun 2005 3. Gamaliel pencanEan

Raimond

H Matondang

pembangunan

bidang

yang

melalukan

pendidikan

penelitian

dasar,

mengenai

khususnya

pada

peningkatan infrastrukcur pendidikan berdasarkan kemampuan daeral". di Kabupa!en Mal&ng Provinsi Jawa Timur tahun 2006. 4. Roy M. Lumbantllbing yang melakukan penelitian mengenai perencanaan pembar.gunan bidang pendidikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah di Kabupa·~en

Tapanuli Utara Provins1 Sumatera Utama ta!'lun 2006.

5. Moh. Juhad yang melakukan penelitian mengenai perencanan anggaran pembangunan bidang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secma rinci hasil penelitian terdahulu dan kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel1.

CXl -.;t

Matrik Penelitian Terdahulu Mengenai Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar Nama PenelitiiTahun

Judul Penelitlan

Kaltan dengan Penellti&n yang akan dilaksanakan

Kesimpulan Penelitlan Perencanaan rehabilitasi gedung berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan jumlah dana yang sama untuk tiap sekolah dengan tujuan untuk menghindari konflik dan bersifat Ioemerataan

I Ged~ Made Artha D (2005)

Arifudin (2005)

I

L ___

Perencanaan dan Pengelolaan Dana Alokasi KhusL•s Bidang Pendidikan (Studi Adanya kesamaan rumusan masalah dengan Pelaksanaan rehabiltasi dilaksanakan secara swakelola oleh Perencanaan OAK Untuk Rehabilitasi Fisik penelitian yang akan dilaksanakan, hanya sekolah bersama denQan komite sekolah Pendidikar, Dasar di Kota MojoKerto Jawa berbeda dalam topik yang akan diteliti Timur) Dinas Pendidikan Kota Moiokerto harwa sebaaai fasilitator Pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah

Perencanaar. perr~bangunan bidang pendidikan di Kota Depok telah dilaksanakan berdasarkan dokumen Ren!:Bna Strategis Kota Depok dang<m mP.kanisme penyusunan parencanaan yang tergabung dalam perencanaan Kota Deouk sebaaai satu !(esat\Jan denaan bidana vano lain Penelitian ini akan digunakan sebagai Faktor-faktor penghambat dalam proses perencanaan yaitu Perencanaan Pembangunan Bidang pembanding hasil pembangunan pendidikan masalah pendanaan dari pemerintah daerah yang masih Pendidikan, Kajian Perencanaan berdasarkan data pendidikan secara nasional sangat kurang (dari tahun 2003 hingga 2005 hanya berkisar Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar di untuk mengetahui implikasi dari mekanisme 4% hinooa 6 5%} Kota Depok, Jawa Barat perencane:m yang dilaksanakan antara Kota APBD Kota Depok masih sangat tergantung pada dana Depok dengan Kabupaten Belitung Timur Ioerimbanoan dari pemerintah pusat Faktor-faktor pendukung yaitu faktor lingkungan seperti letak geografis serta adanya sistem mekanisme perencanaan yang menggunakan dokumen rencana menengah (RPJM) sebagai acuan dalam pembuatan rencana tahunan yang bersifat ODerasio'1al

0)

"'t

Tahel1. (lanjutan) Nama Penellti/Tahun

JuduiPenelltlan

Perencanaan Pembangunan Bidang Per.didikan Dasar (Kajian Tentang G. Raymond H. Metondang Perencanaan Pendidikan Dasar Bidang (2006) lllfrastruldur Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Malang)

Kaltan dengan Penelltian yang akan dllaksanakan

Keslmpulan Penelltlan

Strategi dan arah kebijakan dalam renstra 2001 - 2005 yaitu mer.ingkatkan kualitas pendidikan, manajemen dan partisip::~si masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan pembinaan generasi muda dar. olah raga serta Adanya kesamaan rumusan masalah dengan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah Mekanisme proses perencanaan sarana fisik sekoiah penelitian yang akan dilaksanakan tetapi tanggungjawab Dinas Kimpraswil dan proses merupakan mempunyai perbedaan penekanan fokus KBM merupakan tanggungjawab Dinas perencanaan pada penelitian (lebih cenderun~ Pendi::likan. pembangun&n saranc:~ fisik pendidikan dasar) Faktor Penghambat yaitu berupa adanya ego sektoral dan keteroatasan dana Alokasi anggaran dari tahun 2003 - 2005 hanya mencapai antara 4%- 7,06% dari APBD yang sebagian besar untuk rehabilitasi dan pemt;,angunan sarana fisik (90 % dari anaaaran)

I

I Roy M Lumbantobing (2006)

Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Berdaearkan Kemampuan APBD Kabupaten Tapanuli Utara (Kajian Perencanaan Pembangunan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara)

Perencanaan pembangunan bidang pendidikan dilaksai1akan jalur pemerintah dan jalur musyawarah dengan melalui Adanya kesamaan rumusan masalah dengan Top Down Plannina dan Bottom Uo Plannina pendekatan penelitian yang akan dilaksanakan tetapi mempunyai perbedaan penekanan fokus Faktor yang menjadi penghambat yaitu masalah penyediaan penelitian (perencanaan ditinjau berdasarkan dana dalam APBD masi:l rendah (antara 4% hingga 7,4%, kemampuan APBD Daerah) faktor SDM yang belum memadai dan faktor geografis deerah. Sed&ngkan faktor pendukung yaitu adanya lembaga perencanaan dan faktor sistem V3na diaunakan

I

0

LO

I ~WW'I

I •

\1 .... 1 I

......... ,

Nama PenelltiiTahun

JuduiPenelltlan

Kaltan dengan Penelltlan yang akan dilaksanakan

Keslmpulan Penelltlan

Kegiatan penganggaran mengacu pada PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan titik tekannya I pada anaaaran berbasis kineria Anggaran pendidikan masih terbatas yaitu 4,33% (2005) dan 6,90% (2006) yang prioritas utama pada pemerataan dan perluasan wajar dikdas dan prioritas kedua pada pendidikan menenaah Tingkat ketergantungan terhadap bantuar: luar negeri mc~sih 1 s~ngat tinuai khususnva dari ADB dan Unicef Penelitian ini akan digunakan sebagai pembandiilg hasil pembangunan pendidikan T1dak ada kreatifitas dari stakeholder untuk mencari sumber Perencanaan Anggaran PembangtJnan berdasarkan data pendidikan secara nasional dana baru dalam oenaelol&an sekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengetahui implikasi dari mekanisme Pendidikan merupakan pnoritas utama dalam RPJMD 2005(Studi di Kabupaten Lombok Timur Provinsi perencanaan yang dilaksanakan ar.tara 2010 dan RKPD mengacu oada RPJMD tersebut Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Mekanisme perencanaan diawali dari penyusunan RPPS oleh sekoiah bersama dengan komite sekolah yang kemudian Belitung Timur diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten bersama dengan dewa'l pendidikan. RPPS ini :nenjadi acuan dalam menyusun RPPK. RPPI( kemudian dipaparkan dalzm musrenbang Kabuj)aten yang hasilnya berupa RKPD. Alokasi anggaran dilakukan berdasarkan rencana kegiatan pada RKPD Faktor penghambar yaitu berupa keterbatasan dana dan SDM yang membidangi perencanaan belum memiliki soesifikasi kualifikasi I

l

I 1

Moh. Juhad (2007)

I

I I

Sumber : Hasil olahan dari kumpulan hasil penelitian terdahulu

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


51 BAB Ill METODE PENEUTIAN

3.1.

Jt:mis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian untuk memahami tindakan manus!a da.lam situasi dan lingkungan sosialnya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mEmggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi interpretive seperti yang dikemukan oleh White dalam McNabb (2002). Schwandt dalam McNabb (2002) lebih memperjelas

pendapat tersebut

interpretasi sebagai klasifikasi,

::lengan

penda~aman

mengatakan

bahwa

deskripsi

dari

atau penJelasan makna dari beberapa

fenomena. Pada penelitian ini pePeliti menguraikan dan mcmjelaskan makna dari fenomena yang ada pada masyarakat (dalam hal ini yaitu stakeholder yang terlibat dalam pro3es perencanaan pembangunan bidang diungkapkan oleh Meacham (1998) interpretif yaitl.:

untuf~

b~hwa

pendidik~n

dasar) seperti yang

tujuan utama dari pendekatan penelitian

mengungkapkan uraian dan inteq..>retasi dari pengalaman

manusia rlengan mencari cara apa yano dirasakan oiAh manusia terhadap kejadian yang merska alami.

Lebih lanjut bahwa secara umum dalarn penelitian kualitatif ini dilakukan halhal seperti yang (a)

da~a

diungk~pkan

oleh Arninuddin (2003) sebagai berikut :

disikapi sei.Jagai data verbal

(b) diorie11tosikan padc:: pemahama:1 makna, baik itu merujuk pada ciri, hubur.gan sistem:s, konseps1, nilai, kaidah dan abstraksi formulasi pemaharnan atau salah satunya. (cJ Mengl!tamakan hubungan secara langsung antara peniliti dengan dunia yang diteliti (d)

Mengut~makan

peran peneliti sebc:Jgai instrumen kunci.

52 Tabel2 Strategi dalam penelitian kualitatif Strategi

Digunakan untuk

Data

Pcnelitian Lapangan :

Memahami

Catatan

Studi Kasus

kelompok,

individu, h:~mbaga,

Model Ia pang an,

Pospositivis

wawancara

latar tertentu secara

terstruktur,

mendalam

wawancara mendalam.

I Sumber: Ammuddm (2003)

3.2.

I

Fokus Penelitian

Ada dua maksud yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penetapan fokus penelitian. Menurut Moleong {2002:78), penetapan fokus adalah dapat membatasi studi dan memenuhi kriteria inklusi-eksklusi. Dengan demikian adanya penetapan fokus dapat membatasi studi, sehingga akan membatasi bidang inkuiri. Misalnya jika kita membatasi diri pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian 1ainnya tidak akan kita manfaatkan lagi. Dalam memenuhi kriteria inklusi-eksklusi, suatu 1nformasi yang baru diperoleh dilapangan, dikumpulkan dan data mana tidak relevan, tidak perlu rlimasukan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Penetapan fokus yang jelas dan mantao, dapat membuat keputusan yang tepat tentang

dat::~

yang perlu dikumpulkan dan

~idak

diperlukan.

Bercieisarkan uraian tersebut di atas, maka fokus berdasarkan rumusan masalah yang dibuat ini adalah: 1. Mekanisme

perenc::~naan

pembangunan bidang per.didikan dasar di Kabupaten

Belitung Timur difokuskan pada : a.

Per.c1eke~tan

perencanaan ya11g dikembangkan dalam pembangunar. bidang

pendidikan dasar.

53 b. Anggaran bel2nja bidang pendidikan dasar di KabL;paten Belitung Timur cJalam APBD.

2. Faktor-faktor

yang

mempeng:Jruhi

rnekanisme

penyusunan

perencanaan

pembangunan bida11g pendidikan dasar yang difokuskan pada : a. Fal
yan~r

terlibat dalam proses

perencanaan seperti pengelola sekolah, masyarakat, sel\tor swasta dan dari unsur pemerintc.h daerah. b. Faktor-faktor yang mendukung dari unsur-unsur yailg terlibat dalam proses perencanaan seperti pengelola sekolah,

mas~arakat,

sektor swasta dan dari

unRur pemerintah daerah.

3. lmplikasi dari perencanaan tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan difok11skan pada : a. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanacm pembangunan bidang pendidikan dasG~r

di Kabupaten Belitung Timur.

b. Kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Belitung Timur selama lima tahun terakhir.

3.3.

Penatapan Lokasi dan Situs Penelitian Lolc'~si

penelitian yang dipilih Kabupaten Belitung Timur. Ada beberapa

elasan memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian,

yai~u

:

1. Adanya fenomena bahwa dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Belitung Timur peran serta masyarakat dan pihak swasta kurang terlihat sehingga memberikan kesan bahwa perencanaan tersebut hanya merupah:an merupakan kepentingan pemerintah saja. 2. Model perencanaan gabungan antara Top Down Planning dan Bottom Up

Planning seperti yang termuat dalam Juklak Penyusunan RPS yang dikeluarkan

54 oleh O:rjen Dikdasmen Depdikna& tRhun 2006 tidak terlihat jelas dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMP di sekitar sekolah ini sebagai wujud dari pP.Iayanan publik bidang persekolahan masih rendah dibandingkan di daerah lain. 4. Kondisi sarana dAn prasarand pendidikan di sekolah ini relatif masih jauh tertinggal dibandingkan dengan sekolah yang lain.

Pa~a

penelitian ini, sebagai sit1.1s penelitian yaitu:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur. 2. Badan Perencanaun dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Belitung Timur 3. 3 SO Negeri di Kecamatan Gantung, 3 SO Nageri di Kecamatan Manggar, 2 SO Negeri di Kecamatan Kelapa Kampit, 2 SO Neger: di Kecarnatan Dendang. 4. 3 SMP Negeri di Kecamatan Manggar, 2 SMP Negeri di Kecamatan Gantung, 1 SMP Negeri di Kecamatan Kelapa Kampit dan 1 SMP Negeri di Kecamatan Dendzr.g. 5. Dewan Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.

3.4.

Sumber dan Jgnis Data Data yang

diguna~.an

pada penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu data primer

dan data $ekunder. Data primer yaitu merupakan data yang digali sendiri oleh peneliti melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan informan untuk memperoleh keterangan seputar fokus penelitian. Obser1asi yang dilakukan yaitu dengan mengamati kondisi dan situasi pada situs penelitian. Data yang kedua berupa data sekunder adalah data yang sudah tersedia di lokasi dan situs penelitian seperti Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bidang

55 pendidikan, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kat.upaten Belitung Timur, Dokumen !Jengalokasian Biaya Pembangunan Bidany Pendidikan di Bappeda Kabupatan 8elitung Timur dan lain-lain.

Sebagai informan pada penelitian ini yaitu

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Belitung Timur sebagai informan pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Kepala Bidang Perencanaan beserta stafnya yang terdiri dari Kepala Seksi Program dan Prasarana, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah, Kepala Bidang Sekolah Menengah yang menangani SMP, Kepala Bidang Sekolah

D~sar

yang menangani SD, Kepala Seksi SMP, dan Kepala Seksi

Prasarana SO. Untuk melengkapi data yang diperoleh, penulis juga menggunakan pf!ngawas sekolah sebagai informan. Data yang dipercleh pada situs ini yaitu hasil wawancara, foto kondisi ruang bagiar. perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Dokumen Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, kondisi pendidi:
lnforman pada 8appeda Kabur:aten Belitung Timur yaitu terdiri dari Kepala Ba!Jpeda l',abupaten Belitung sebagai informan pertama dan Kepala Bidang Pendataan dan Litbang Bappeda Kab•Jpaten Belitung Timur beserta 2 orang staf. D2ta yang diperoleh r>ada situs ir.i yaitu hasil wawancara, RPJMD Kabupaten Belitung Timur 2005 - 2010, RF'JP Kabupaten Belitung Timur 2005 - 20025, dan Dokumen 8elitung Timur dalam Angka Tahun 2006 serta dilengkapi data penduduk yang berasc.l dari Dinas. Catalan Sipil, Kept=mdudukan dan Ke1uarga Berencana.

Seb~gai

informan pertama dari situs sekolah pada pel"'elitian ini (10 SD

Nederi dm1 7 SMP NE::geri yang tersebar di 4 kecamatan) yaitu Kepala Sekolah. Dengan

re-komendasi

dan

informasi

KP.pala

Sei
tersebut

peneliti juga

56 informasi dari guru, Ketua Kornite

m~mperoleh

S'3~~olah,

masyarakat di sekitar

tingkung:r1 sekola:1, wali siswa, K.epala Desa Pulau Buku Limau, Kepala Desa Buding, t<:P.pala Dusun Limau Manic, Pengurus BPD Desa Lintang dan Pengurus BPD

De~a

Lalan~

Manggar. Data yang diperoleh pada situs ini berupa hasil

observasi mengenai kondisi sarana dan prasara'la sekolah, hasil wawancara, dan Dokumen Perencanaan Sekolah (RPS dan RAPBS).

Sel3in infom1an ynng disebutkan diatas, peneliti juga memperoleh informasi dari Dewan Pendidikan mel:1lui s3lah seorang pengelolanya yang sekaligus merupakan ketua komite salah satu SMP Negeri di Kecamatan Manggar dan juga Anggota DPR Daerah Kabupaten Belitung Timur. Data yang dipsroleh dari informan ini yaitu berupa hasil wawancara.

3.!>.

lnstrumen Penelitian Dal~m

penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti adalah

"key instrument" atau alat penelitian utama. Penelitilah yang mengadakan observasi

atau wawancara terstruktur dan tak-terstruktur dP-ngan menggunakan buku catatan dan alat perekam elektronik suara dan toto. Peneliti sebagai instrumen, mampu membaca seluruh gejala alam (natural) sebagai obyek penelitian dengan dibantu seperangkat alat berupa pedoman wawancara, dokumen, dan hasil observasi.

3.6.

Pr-oses Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua C3ra, yaitu meto.:-le interaktif dan metode non-interaktif. Metode interaktif meliputi wawancara yang mendalam berkaitan dengan fokus penelitian dengc.n informan, dan observasi lapangan di sP.kitar fokus penelitian. Sedangkan metode non-interaktif yaitu dengan mencatat dokumen atau arsip yang tersedia di situs penelitian dan melakukan observasi di situs penelitian.

57

Wawancara baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur bertujuan urtuk : 1. menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi dan perasaart, motivasi dan keterlibatan informan sesuai dengan fokus pertelitian. 2. merekonstruksikan beragam hal yang terkait dengan fokus penelitian sebagai

bagian dari pengalaman masa lampau. 3. memproyeksikan hal-hal yang dikaitkan

d~ngan

harapan yang bisa terjadi dimasa

yang al
\1\IC\wancara rlilakukan pertama sekali dengan ;ntorman pertama pada ma~ing-masin~

situs penelitian dan diiC\njutkan deng:=m wawancara pada informan

yang direkomendasikr-tn oleh inforrnan pertama tersebut h!ngga jawaban dianggap jenuh (tidak ada al!ernatif jawabcm yang lain). Wawancara dengan informan dilakukan rlengan mendatangi situs penelitian dan pr1da

saE~t

pertemuan dengan

informan secara nonformal dengan rnenggunakan alat perekam elektronis.

Sel2in

waw~nc'3ra,

peneliti luga melakukan observasi pada situs penelitian

dengan pc;:ngamatan langsung terhadap gejala-gejala yang

mempen~1aruhi

masalah-

masalah yang akan d:teliti dan tingka:1 laku subjek penelitian. Dalam kegiatan ini peneliti langsung mengamati implementasi dari perencanaan yang telah disusun d1 beberapa sakolah.

Pengumpulan

data

melalui

dokumentasi

dilakukan

dengan

mencatat,

mengcopy dokumen-dokumen, bah an -bahan panduan, arsip-arsip maupun data lain yang terka1t dengan masalah yang diteliti.

58 3.7.

Keabsahan Data

Sutiap penelitian, derajat kepercayacm sangat diperlukan. Dalam penelitian kuCJiitatif derajat kepercayaan disebut dengan keabsahan data. Berdasarkan pendapatt Moleong (2002:46) ada empat j(riteria yang dilakukan dalam teknik memeriksa keabsahan data. Keempat krite:ia tersebut adalah derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian.

Pe1da kriteria derajat kepercayaan dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan, sehingga

tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai.

Untuk

mendapatl-:an tingkat kepercayaan ini, ada beberapa yang dilakukan, yaitu pertama, menggali informasi dari beberapa informan yang telah clidapatkan, sampai informasi tersebut SC'Iing melengkapi dan memberikan informasi yang sama dalam setiap fokus yang sa111a. Perlu diketahui pada penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam per.elitian. Keterlibatan dalam pengumpulan

d::~ta

cukup memerlukan waktu

lama, seh,ngga derajat kepercayc.an data dapat ditingkatkan. Oleh karena itu penyumpulan data dilakukan sendiri tidak diserahk3n kepada pihak lain. Kedua, melakukan diskusi, pembahasan dan mencari masukan-masukan. Hal ini dilakukan untuk mEJrr.perbaiki cara pengumpulan data, "<arena. mengingat adanya keterbatasan yang ada

pe~da pene:i~i.

Ketiga menggunakan lintas cc..ra pengumpulan data, dengan

mengumpulkan berbaJai informasi, seningga dapat yang dikumpulkan diperoleh berbagai varian data yang dapat menambah informasi aalarn penelitian.

Kcteralihan seoagai persoalan

~mpiris

tergantung pada kesamaan konteks

pengirim dan penerir.1a. Untuk melaks:makan keteralihan tersebut maka peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian e:npiris dalam konteks yang sam a.

59 Kriteria keterci::intungan dilai
rrose~

terhad~p

seluruh komponen

penelitian serta hasil penelitiannya. Untuk mencapai hal tersebut

dilakul
dilaksan~kan

dengan periodik untuk mendapatkan pertimbangan

Kepastian dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan yang cermat

terhadap seluruh komronen serta hasi! dari penelitian yang dilakukan. Pemeriksaan ini dilakukan secara terus menerus sehingga mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3.8.

Analisa Data

Teknik analisis data yang digunc:skan adalah anal isis model interaktif. Dalam model jeniG ini menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Bafadal (2003) terdapat

ti~a

komponen analisis, yaitu re-duksi data, menyajikan data serta menarik

kesi;npular..

Pengumpulan Data 1

Reduksi Data

---------+~..[

1--l

Penyajian Data

~r----t ----, I

"----------1

~

..

Penarikan KesimpulanKesimpulan/verifikasi

Sumher: Miles dan Hubennan da/am Bafadal (2003)

Gambar6. Model lnteraktif Analisis Data

Bcrdasarkan

Mile:. dan Huherman dalam Bafadal (2003) analisis data

dilakukan dengan membentuk sebuah model interaktif yang merupakan siklus bukan lini~r

sepert1 pada gamoar 3 diatas

der~g~n

penjelasan sebagai berikut:

60 a. Redur.fi Data Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau lajJoran yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti perlu di reduks;, dirangkum, dipilih h31-hal pokok, difokuskan pada hal-hal pokok, kemuci~n

dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung terus-menerus

selama proses penelitian berlangsung. b. Penyaj:an data Penyc.j1an data atau display data dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk melih3i gambaran secara

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu

dari

penelitidn. Oleh k.arena itu dal3m penelitian ini penelitl menyajikan data dalam bentu!< hasil wawe:mcara yang telah direduksi, matriks, grafik, network atau charts dan fC'to hasil observasi. c. Menarik Kesimpulc.nNerifikasi Verifikasi dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sec3ra terus menerus sepan.iong

pro~es

penelitian bE:rlcmgsung. Sejak awal memasuki lapangan dan

selama proses pengumpulan data, peneliti berusal-ta untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikur.1pulan, yaitu mencari pola, tema, hubungan persa1T1aan, hal-hal yang sering muncul, dan sebagair.ya, yang tiituangkan dalam kesimp•Jian yany hernifat sementara, akan

teta~i

bertambahnya data melalui

proses verifikasi secara terus-menerus maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat tetap.

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


61 BABIV HASIL PENELITIAN

4.1.

Gambaran

Un~um Kabupat~n

Balitung Timur

Kabupaten Belitung Timur dengan lbukota Manygar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang f\!omor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka

Bar~t.

Bangka Tengah dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan

Bangka 8alitung. Kabupaten ini mempunyai batas wilayah sebagai berikut : Sela~an

Sebelah Utara

Laut Cina

Sebelah Timur

Selat Karimata

Sebelah SP,Iatan

Laut Jawa

Se belah Be: rat

Kecamatan

/Laut Natuna

Sijuk,

Kecamatan

Badau

dan

Kecamatan

Membalong Kabupaten Belitung.

Kabupaten Belitung Timur terletak pada bagian timur Pulau Belitung merupake:n daerah kepulauan dengan 81 pulau besar dan kecil. Secara geografis Kabupaten Belitung Timur terletak antara 107°45' BT hingga 108°18' BT dan 02°30' LS hingga 03°15' L.S dengan luas daratan mencapai 250.691 Ha dan luas lautan mencapai 154.601.300 Ha.

Kee1daan alam Kabupaten ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 100 m dpl dan memiliki

sedil~it

perbukitan dengan iklim tropis dan basah

dengan variasi curah hujan antara 3, 3 mm sampai 691 ,6 mm dan curah hujan tertinggi te~adi pada bulan Desember. Temperatur rata-rata bervariasi antara 20,0 °C hingga 36,6 °C dengan kelembaban •Jdaranya bervariasi antara 77 % hingga 92 % dan tekanan udara antara 1009,1 sampai dengan 1011,8 mb. Berdasarkan data pada Bappeda Kab. Belitung Timur (2006}, tanahnya banyak mengandung mineral

62 biji timah dan bahan galian seperti pasir, pasir kuarsa, kaolin, granit, tanah liat dan lain-lain.

L4l-'F...!U7'lru-4

~~ Kec. Siluk

,

-~K/..A'!"(';J$PAR

+ .•

Kab.BelitU"Ig

;

~-6 J~:ec. Kelapa Kampit l Kec. Badau \. _,.·"" IKab. Belitung !,. ,..J ...... • -~ .. •-c \. _ _ _ .("f<ec. Mangg I ,I _.r-~·I'/ I , J J ~-"" . .. ,•... -·" I MANOGAR I /.·- .: ~' ' "-+-< I , •..__ :II ',.- ! \.~ \ ............ \ J ' ~0\J ~1..--'"-'J '1-...,.Kt:'C. Dendan9J Kec. o~ung <''\/ '•,.. I -..

nd~-'"

Kec. T Kab.

k'~c K31.J

~~ v"''""<~'"''

~-..

f .

· , . - - ....

ung

\Jr.J

!:o""EL.·l'T .Au.-;..,1,.

.~::::.:::=
0 ~\

D

+

S;'o:JAT

,k;t,i'/.:'1&47'A

'-.

Kec. Membalong ~ \ '} Kab. Belitung5\ )

~'

I

J

v '- - . . . /

/ __/"'".

' " ""

,

'

~

t;· •> G> <>~

11_ KETER/\NGAN : +-+-+-+-+-+- : Batas K.abupaten -.-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Ke~.;amatan

1

ia

I

L

+ u

:

Ti

s

i

I

Sumber: UU No. 5 Tahun 2003

Gambar 7 Peta Kabupaten Belitung Timur

Per:1erintah Kabupaten Belitung Timur di kepalai oleh Bupati yang saat ini dije1bat ol£lh Bapak H. Khairul E.fem.li, B Sc, dengan lembaga pemerintahan daerah saat ini terdiri dari : ~

2 Sekretariat yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat OPR Kabupaten;

;,... 2 Badc:m yaitu Bndan Perencandan dan Pengawasan Daer£Jh;

Pemban~unan

Daarah dan 8adan

63 ~

4 Kantor yaitu Kantor Kependudulcan dan KB, Kantor Catatan Sipil, Kantor Kearsi;>an dan Perpusatakaan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

~

12

Dir~s

yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi,

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan PerikAnan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penar.;:\man Modal.

Adapun visi yang ingin dicapai dan misi yang dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut hingga tahun 2010 berdasarlo.:an RPJM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut : "Visi Kabupaten Belitung Timur hingga tC:Jhun 2010 yaitu : Menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dengan memberdayakan sumber daya a/am (SDA) di Kabupaten Belitung Timur. Upaya-upaya yang harus diciptakan uniuk mencapai visi Kabupaten ee/itung Timur pada akhir tahun 2010 yaitu: 1. Menjadikan pemerintah daerah yang profesional, jujur dan berwibawa di matarakyat 2. Memberikan }'1minan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh rakyat. 3. Nlenciptakan wireswasta-wiraswasta skala kecil dan menengah. 4. Menjadikan Kaliupaten Belitung Timur sebaaai Kawasan lndustri, Pariwi~ata dan Kelautan-Perikanan secara terpadu. 5. Mengelola sumberdaya a/am dent~an konsep }angka panjang dan berwnwasan lingkungan " Sacara administratif, Kabupoten ini dibagi menjadi 4 kecamatan dengan 30 desa, 128 dusun dan 653 Rukun Tetangga {RT) dengan rincian seperti pada tabel 3 berikut:

64 Tabel3

PenyetJaran Kecamatan, Desa, Dusun, RT clan Jumlah Pulau dan Luas Daratan Menurut KP.camatan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2006 'l<.ecamatatl

Jumlah Desa Swadaya Swakarsa

-

pendang

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Swasembada

DUSU:l

RT

Pulau

2

27

4

106

-

Luas Daratan

23

60.550 ha

35

93.700 ha

Wa'ltung

-

2

5

30

175

~anggar

-

4

6

48

243

27

37.700 ha

Kelapa Karnpit.

-

4

3

23

129

6

58.741 ha

14

16

128

653

91

250.691 ha

Total

-

-=Sumber : D1o/ah dan Belltung T1mur Dalam Angka tahun 2006

Jurnlah pend'Jduk Kabupaten

Belitung Timur menunjukkan

te~adinya

peningkatan sebesar 2,14% dari tahun 20G5 hingga 2006 dari 89.778 orang menjadi 91.702 jiwa dan pada tahun 2008 (per Maret 2008) meningkat menjadi 99.135 jiwa dengan oeningkatcm sebesar 8,106 o/odengan penyebaran yang tidak merata pada masing-masing kecamatan. Kebanyakan jumlah penduduk ini terkonsentrasi di Kecamatan Manggar sebagai lbukota Kabupaten dengan tingkat kepadatan 10.845,39 jiwa per km 2 . Ada pun rincian sebaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tiap kecamatan oada tahun 2006 dapat dilihat dari tabel berikut : Tab~l4.

Sebaran Jumlah Penduduk Per Kecamatan tahun 2008

I

Kecametan

Jumlah Keluarga

Populasi Laki-iaki

Perempuan

Kepadatan Jumlah

Penduduk

Dendang

3.309 KK

7.952

7.229

15.181

24.34 jiwa/km"

Gantung

5.217 KK

13.127

12.404

25.!:>31

26.00 jiwa/km"

Manggar

7.781 KK

21.110

19.779

40.889

98.25 jiwatl<mr

Keiapa Kanpit

3.G41 KK

9.078

8.456

17.534

26.49 jiwa/km"

19.948 KK

51.267

47.868

99.135

36.58 jiwa/km"

1--c----

,------

Total

Sumber : D1olah dan data Kantor Kependudukan dan KD Kab. Belt1m dan Bappeda Kab. Be/tim Per Bulan Maret 2008

65 Berdasarka'l kelcmpok umur dan jenis kelamin, komposisi penduduk di Kabupaten Belitung Timur memilikt jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan kelompok umur yang tertanyak pada usia 25 - 29 tahun sebesar 11 .113 ji·NR Sedangkan untuk usia sekolah pendidikan dasar (7 -15 tahun) dengan menggunakan metode interpolasi dari data sebaran penduduk berdasarkan kelompok umur, diketahui berjumlah 15.963 orang. Secara rinci jumlah penduduk berdasarknn kelompok umur dapat dilihat pada gambar 8 sebagai berikut :

...:::J

13

;:! >65 ·&

E 10

::l ~

8.

E 0

~

7

60-64!!!!!!!!!!!!!!:::a

55-59!111!"1! 50-54 45-49 4044_ :.5-39 3V-34. . . . .@ : 5-

j

j

2().24. . . . . . .

4~

r=

15-1 IG-14 5 ·9-0- I

l

g;;;;g:;e

1.00')

,Gdl.- - - - .-

2.000

3.000

~-. 000

5.000

II

- ·---.---·-·:

6 .000

7.000

Jumlah

l_ _ki-~~~i__!'_F;~~~~P~~-~-J

L...-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sumber : Diolah o"ari data Kantor Kependudukan dan KB Kabupaten Be/itung Timur Per Mare~ 2008 Gambar 8 Sebaran lumlah penciuduk di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat, sebagian besar penduduk Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat pendidikan tam at SD hingga SLTA. Sedangkan tingkatan pendidikan perguruan tinggi mempunyai proporsi sebesar 21 % dan pendu•juk yang £idak tamat SD mencapai 24 %. Gambar berikut menunjukkan proporsi penduduk menurut tingkat pe;,didikan.

66

Perguruan linggi; 22%

lidak Tamat SD; 24%

SD- SMA; 55%

Sumbcr : RPJM Kabupaten Belitung Timur 2005-2010 Gambar9 Proporsi Penduuuk. Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Belitung Timur

Merujuk pada klasifikasi keluarga sejahtera, pada tahun 2004 berdasarkan data pada RPJM Kabupaten Belitung Timur tahun 2005 - 2010 di Kabupaten Belitung Timur masih terdapat 1.113 keluarga pada klasifikasi pra sejahtera, 2.618 keluarga sejahtera I, 865 keluarga pada

kat~gori

keluarga sejahtera II. Sedangkan

untuk sejahtera Ill dan Ill plus relatif sedikit.

-----------, 1

o Pra Sejahtera

'! ~:~ Sejahtera I o Sejahtera II

o27%

1 1

•34%

o Sejahtera Ill

1

~-•-Sejahtera Ill + I --------'

S:.Jmber : RPJM Kabupaten Be~itung Timur 2005 - 2010 Gambar 10 Klasifik'.asi keluarga sejahtera di Kabupaten Belitung Timur

67

Secara histons, Kabupaten Delitung Timur yang dahulu bergabung dengan Kabupater•

Belitung

mernbentul~

Provinsi Kepulauan BC"I"gka Belitung terkenal sebagai penghasil logam

bersama-sams.

dengan

Pulau

Bangka

yang

sekarang

timah putih terbesar di Indonesia. Penambangan pada mulanya dilakukan secara modern dan dimonopoli oleh PT. Tambang Timah Tbk yan9 merupakan salah satu BUMN di Indonesia. Selain oleh PT Timah, di Kabupaten Belitung Timur juga tadinya terdapat tamb&ng timah modern yang diusahakan oleh PMA dari Australia dan Malnysia, yaitu PT. BHP. Seiring dengan perkembangan waktu, dengan berguhmya arus refo;masi penambangan timah saRt ini juga diusahakan secara tradisiona' oleh masycJrakat lokal dengan menggunakan peralatan yang sederhana yang seri11g disebut oleh masyarakat setempat dengan Tambclr.g lnkonvesional (TI).

Keberadaan Tambang lnkonvesional ini sed1kit banyak turut membantu perputar&n roda pP.rekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung Timur. Menurut data padEl PT. Tambang Timah Pengawas Produksi V Belitung (2006) tercatat di Kabupaten Belitung Timur ada sekitar 559 tambang inkonvensional dengan luas areal sekitar 1.397.500 m2 dengan produksi pada tahun 2006 mencapai 8.548.161 ton atau seiara dengan 49~.707.414 juta rupiah.

Sele1in timah putih, Kabupaten Belitung Timur juga memiliki kekayaan alam berupa bahan tambang galian C seperti Kaolin, Pasir Kwarsa, Tanah Liat, Pasir Bangunan dan Batu Besi yang diusahakc.n oleh beberapa perusahaan swasta nasional.

Kabupaten Belitung Timur jug& memiliki ur.ggulan di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan. Di sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten Belitung Timur memilikf komoditas utama pada tanaman holtikultura

68 antara lain durian, duku, pisang, manggi5, rambutan, cempedak, jeruk dan beberapa tanaman tr.:>pis lainnya. Komoditas perkebur.an yang juga memiliki sektor ekonomis di kabupatr:=n ini antara lain karet, lada, cengkeh dan sawit.

Sehagai daerah Kepulauan, komoditas kelautan dan perikanan merupakan 3ndalan utama daerah ini selain sektor pertambangan. Pada tahun 2004, komoditas ke:lautan dan perikanan yang berkembang di Kabupaten Belitung Timur secara garis besar tcrdiri atas lima komoditas utama, yaitu ikan laut, ikan air tawar, udang, kepiting rajungan, dan cumi-cumi

Umumnya kelima komoditas terse but hanya

rr;engandal:ada tahun 2006, total produksi dari sektor perikanan ini mencapai 29.327,391 ton pertahun dengan komoditas terbesar pada peril
4.2.

Gambaran Umum Pendidikan Dasar di Kabupaten Belitung Timur Pada awal terbentuknya Kabupaten Belitung Timur tahun 2003 hingga tahun

2004, kondisi sarana prasarana pendidik3n di daP.rat. cukup memprihatinkan, terutama untuk pe11tjidikan dasar seperti yang dijelaskan oleh Kepala Oinas PendidikaP Kabupaten Belitung Timur :

"Pada awat terbentuknya Kabupaten ini, kondisi samna prasarana pendidikan cukup memprihatmkan. Untui< itu se/ama tiga taht.:n pembangunan pendidikan diarahkan pada perbe1ikan fisik sarana prasarana saperti perbaikan ruang be/ajar, kamar mandil WC, dan f3in-lriin." (l-1asil wawancara tanggal 5 Mei 2008). Hlngga saat ini di Kabupaten Belitung Timur terdapat 106 SO dan 1 Ml serta 19 SMP dan 2 MTs ynng tersebar 4 Kecamatan dengan jumlah ruang kelas untuk SO dan Ml sebanyak 684 ruang dan jumlah

ruan~

kelas untuk SMP dan MTs

sebanyak 128 ruang Selain itu juga tGrdapat 4 SMP terhuka yang mempunyai 4 Tempat Kcgiatan Be!ajar (TKB). Secara rinci jumlah sekolah, jumlah rombongan be1ajar da11 jumlah ruang kelas per kecamatan dapat diHhat dari tabel berikut :

69 T:ibciS Jumlah :o;ekolah, Rombongan Belajar dan Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs SMP

SMP/MT:>

SDIMI

X:ecamatan

Rom bel

P. Kelas

Terbuka

4

13

20

1

173

6

26

41

1

242

273

7

49

50

1

19

114

126

4

18

26

1

106

652

684

21

106

137

4

Sekolah

Rombel

R. Kelt.s

Dendang

19

120

112

Gantung

28

176

Manggar

41

KP-Iapa

Sekolah

Kampit

Jumlah

Sumber : Dmas Pendidikan Kab. Belicung Timur. Dari data diatas nampak bahwa untuk jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan M~nggar

~an

Kelapa Kampit terdapDt kelebihan ruang kelas, sedangkan di

Kecamatan Gantung dan Dendang justru kekurangan ruang kelas sehingga ada kelas

yan~

harus dipakai bergantian oleh siswa. Demikian juga untuk jenjang

pendidikan SMP/MTs bahwa di Kabupaten Belitung Timur terdapat kelebihan ruang !<elas yang sangat signifikan, yaitu sebanyak 21 ruang kelas.

Dilihat dari jumlah siswa dan gurunya di Kabupaten Belitung Timur terdapat

11.330 siswa SD/MI c1engan jumlah guru SD sebanyak 1101 orang dan 3.388 sisw& SMP/MTs dengan jumlah guru sebanyak 300 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar, maka rata-rat& jumlah siswa per kelas untuk Sekolah Dasar yaitu sebanyak 17- 18 orang siswa dan untuk SMP sebanyak 31 -32 orang per kelas. Angka ini menur.jukkan bahwa secara matematis bahwa jumlah siswa SO dan SMP per ruang

kela~

sudah mendekati angka ideal yaitu antara 20 - 30 orar.g

si3wa per ruang kelas. Namun dari hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa sebagian t-esar siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah favorit dimana pada sekolah tcnebut rata-rata mempunyai juml8h siswa antara 35 - 40 orang per ruang kelas. Sedangkan pada sekolah-sei<elah tertentu jumlah siswa jauh lebih sedikit. Bahkan ada rombongan belajar di SO yang hanya mempunyai siswa kurang dari 15

70 orang per ruang kelas. Secara rinci jum 1a'1 siswa dan guru SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut : Tabelo Jumlah Siswa dan Guru SD/MI dan SMP/MTs (termasuk SMP Terbuka) di Kabu~aten Belitun2 Timur Tahun Ajaran 2007/2008 Kecamatan

so ~iswa

SMP Guru

Siswa

Guru

Denda!J_,
1.975

196

466

51

Gantung

3.100

291

947

67

Manggar

4.386

428

1.582

120

Kelapa Kampit

1.86&

186

712

62

""1.330

1.101

3.707

300

Jumlah

-· SumbEr :

Dina~

Pendidikan Kabupaten fJefitung Timur.

Dc.r: data jumlah siswa diatas daf)at dihitung Angka

Pa~isi

Kasa:- siswa SD/MI

dan SMP/MTs denaar. membandingkan jumlah siswa riengan jumlah penduduk usia se:.kolah SD dan SMP.

Angk~

Partisi Kasar inilah yang

dijadi~an

salah satu patokan

untuk mengukur keberhasilan tingkat iJemerataan akses pembelajaran di tingkat pendidikan dasar. Jumlah penduduk usia sekolah diperoleh dari data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukar1 dan Kelue1rga Berencana Kabupaten Belitling Timur dengan manggunakan metode intP.rpola£i dengan hasil sebagai berikut :

71 Tabel7 Angka Partisi Kasar (APK) diluar Paket A dan B untuk Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMPIMTs di Kabupaten Belitung Timur tahun 2008

-K~camatan

-

so Jumlah Siswa

Penduduk usia 7- 1:.!

APK

SMP Jumlah Siswa

(Te~asuk

Paket 8) Penduduk APK usia 13- 15

Dendang

1.975

1.815

108,82%

696

814

85,55%

Gantung.

3.100

2.g51

105,03%

1.080

1.348

eo.12%

Manggar

4.386

4.325

101,42%

1.664

2.023

82,26%

KeiApa Kampit

1.869

1.87G

99,94%

821

817

100,51%

11.330

10.961

103,36%

4.261

5.001

85,20%

Kabuoaten

Surnber : D1olah rlan data pad& Kantor Kependudukan dan KB serta Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur. D~ri

tabel diatas nampak bahwa Angka Partisi Kasar untuk jenjang Sekolah

Dasar telah mencapai diatas 100 % atau dapat dikatakan bahwa pemerataan pendidik~n

setingkat sekolah dasar telah tercapai eli Kabupaten Belitung Timur.

Namun untuk jenjang pendidikan SMP Angka Partisi Kasar baru mencapai 85,20 % atau

deng~n

kata lain masih banyak penduduk usia SMP yang belum bersekolah di

SMP.

Banyal<:nya penduduk usia &ekolah dasar yang tidak bersekolah terutama bukan

di~ebabkan

re.1dahnya pendapatan masyarakat, tetapi lebih disebabkan oleh

faktor k(31:-iasa.an dar. budaya masyarakat setempat 3erta rendahnya tingkat per.didikan di masyarakat. Keperdulian orang tua terhadap pendidikan anaknya masih

s~ngat

kurang. Anak usia sekolah tersebut dibebaskan untuk bekerja di

tambang-tambang tii'T'ah inkonvensional tang banyak terdapat di daerah ini dan ikut m&mbantu orangtuanya bekerja sebagai nelayan atau petani. Hal ini dijelaskan oleh Drs. Frwandi A Rani selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur seperti berikut :

"F<endahnyfj pemeratHan akses pendidikan di Kabupaten Belitung Timur lebih distJbabkan oleh kultur masyarakat di daerah ini. Keperdulian masyarakat terhadap pendidikan anaknya masih sangat rendah terutama di daerah terpencil seperti di pulau-pulau kecil. Sebagai contoh, seorang siswa dengan bebas meninggalkan

72 pelajaran dike/as untuk melihat orang tuanya yang baru pulang dari menangkap ikan di/Rut." (Hdo;il wawancara tanggal 5 Mei 2008)

Hal senada

~uga

diungkapkan oleh Rakhmadi, S.Pd selaku pengawas

sekolah di Kabupaten Belitung Timur yang r:1enyatakan bahwa dalam kultur masyarakat pendidikan belum mendapat porsi yang sebenamya dalam masyarakat dan motivc:si orang tu:a untuk pendidikan anaknya masih rendah. Hal ini ditt.:njukan bahwa der.gan

adany~

duna BOS saj:a di sekolah, rr.asih ada siswa yang berhent!

sekolah yang bukan disebabkan

ole~

faktor ekonomi.

"Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah kurang menyadari per'ltingnya pendidika.'l buat anaknya. Adanya pengaruh dari keberadaan tambang timah inkonvensional membuat banyak anak usia sekolah yang ikut bekerja dida/amnya. Sedangkan orang tua tidak upaya untuk mencegahnya, bahkan menganjurkan anaknya untuk sama-sama bekerja di tambang inkonvensional tersebut." (Hasil waVIIancara tanggal 7 Mei 2008)

4.:i.

Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Dinas Pendidikan Kabupater Belitung Timur merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang merupakan 0rganisasi teknis dalam memberikan pelayanan bida!'lg pendidikan bagi masyarakat di KabupatP-n ini. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur di pimpin oleh seorang kepala dinas yang dibantu oleh 1 orar.g kepala bagian dan 4 kepala bidang serta 4 unit pelaksana teknis daerah yang ditempatkan pada setiap kecamatan di wilayah kabupaten Belitung Timur. Secara rinci struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada gambar berikut :

73

Kepala Dinas

Seksi Pembinaan Pemuda dan OR

Seksi Kurikulum TKISD

Seksi Ketenagaan TKISD

UPTD t<ecamatan

UPTD

J

Kecamat~n

Seksi Sekolah Menenaah

UPTD Kecamatan

Seksi PLS

UPTD Kecamatan

Sumber ~ IJinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Gambar 11 Struktur Organisasi Dtnas Pandidikan Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemcrintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi-fungsi pemerintahan daarah berupa hak dan kewajiban pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,

melayani,

memberdayakan dan mensejahterakan

masyarakR( disebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dibidang pendidikan yaitu sebagai berikut :

74 A. Sub Bidang Kebijakan ";.. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. -, Perencanaan operasional program pendidikan anak ·usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformat sesuai dengan perencanaan strategis tl111gkat provinsi dan nasional. -, Scsialisasi dan pelaksanaan stand3r nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota. ~ Pergelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. ~ Pi!lmberian izin pendirian r.erta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidlkan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nanformal. ~ Per.yelenggaraan dan/atilu pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf intemasional. ~ Pernberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. ~ Penyelenggaraan dan/atau pengefolaan pendidikan berbasis ~eunggulan lokal pada pl!mdidi~an dasar dan menengah. ~ Pernberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. )> Pemantauan dan evaluasi sat:Lian pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. ~ Peramajaan data dalam sistPm infomasi manajemen pendidikan r~aEional untuft tiHgkat kabupaten/kota. B. Sub Bidang Pembiayaan :> P~nyediaan bantlian blaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuaikewenangannya. >• P9rnbiayaan penjlrninan mutu satuan pendidikan sesuai ke·,enangannya. C. 3ub Bidang Kurikulum )> K?ordinasi dan supervisi pengembang3n kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan desar. ~ Sonaalisasi kerangka dasar dal! struktur kurikulum penditlikan anak usia dinij, p Sonialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lu,usan )> pendidikan dasar. ).;> SC'sialisasi dan fasilitasi implementasi kur;kulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendioikan dasar. ~ Pangawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pandidiKan dasar. D. Sub Bitlang Sarana dan Prasarana )> Pengawasan terhadap pemenuhan

standar

nasional

sarana

dan

pra~arana

)>

)> )>

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendi~ikan menengah, dan pendidikan nanformal. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dian prasarana pendidikan. P~ngawasc.n penggunaan buku pelajaran pendidikan cmak usia dini, pendidikan da3ar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

75 E. Sub BCrlang Pendldlk dan Tenaga Kependidikan ~ Perencanaan l.;ebutuhan pendir.lik dan tena{;a kependidikan pendidikan an:Jk usia din:, pendidikan dasc.r, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesual kewenangannya. ~ Pengangkatan dan penempatan pendldik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dinl, pendidik~n dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonfonnal sesuai kewenangannya ~ Pemindahan pendidik dan tea1aga kependidikan PNS di kabupaten/kota. ~ Peningkatan ftesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik da~1 tenaga kependldikan pendidikan anak uaia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonfOrmal. ~ Pembinaan dan pensaemba•1gan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonfonnaL ~ PeMberhentian pendicflk dan tenaga kependidlkan PNS pada pendidikan anak usia dini, peridld.kan dasar, pendidikan tnenengah, dan pendidikan nor1formal selain kantna alasan pelangga.ran peraturan perundangundangan. F. Sub Bidang Pengendalian Mutu Pe~didikan . ~ Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pehdltJikan nonformal. ~ Koordinasi, fasilltasl, monitoring, dan evciluasi pelaksanaan ujian se~olah skala kabupaten/kota. .· ~ Penyediaan bi..ya peny~lehggaraan u.iian sa~dlah skala kabupaten/kota. ~ Pelaksanaatl evah.1asi ,pangelola, satuan, J~~ur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pentlidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pemlidikan menengah d~n pendidikan nonforri"'al skala kabupatenlkota. ~ ?elaksanaan eva~uasi .pencapaian standar riasional pendidikan pada per?didikan anak usia. d,i)li, pendidikan dasar, _,endidikan menengah dan pendidikan nunforma~ •kala kabupaten/kota. ~ Mernbantu pemerintah dalam akP.tditasi pendidikan nonformal. ~ Supervisi dan fasilitasi satuar• pendidikan anak usia dinl, pendldikan dasar, pendidikan menenyah dan pendldikan nonformal dalam penjamlnan mutu untuk mem~nuhl standar naslonal pendldlkan. ~ Supertlsi dan fasllltasl satuan pendrdlkan bertaraf lnternaslonal dalam pen.iamlnan mutu untuk memenuhi standar lnternaslonal. );- S\lpervlsl dau Fasllltasl satua:n pendldlkan berbasls keunggulan lokal datum ~ penjaminan mutu. );.- Eva~uasl pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan st<.tla kabupatcn/kota. (Dikutip dari PP No. 38 Tahun 2007) Ke.ndala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur dc:uam melaksanakan wewenangnya seperti yang disebutkan diatas diantaranya ~~aitu

keturbasaran staff struktural di Dinas Pendidikan. Hingga saat ini hanya

terdapat 27 orang staf dinas term&suk Kepala Dinas dan Kepala Bagian. He:tl ini diakui oleh Kepala Bidang Proyram dan Sarana Prasarana Sekolah Dra. Suhaimi sebagai berikut:

76 Salah satu kendala operasional pelayanan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur termasuk dalam proses perencanaan yaitu keterbatasan jumlah SDM c!i Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur sendiri. Hingga saat ini hanya teru'apat 27 orang pegawai termasuk Kepala Dinas. Untuk Bidang Program dan Sarana Prasarana Seko/ah saja hanya memiliki 5 orang pegawai termasuk Kepala Bklangnya. Dari segi kCJmampuan sebenarnya tidal< ada begitu masalah." (Hasil w~wancara tanggal 7 Mei 2008) u

Sec.ara rinci jt,mlah pegawai pada Dinas Pendidi"an Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut : Jumlah Pegawai

Tabel8 Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

D~nas

Y.epangkatan Tingkat Pandicliltan

1

-·

II

Ill

D

A

B

c

:J

A

S'VIP

-

-

-

-

-

-

SMA

1

2

2

-

-

1

01/11 ---

-

-

-

-

-

Dill

-

-

-

1

-

-

-

-

-

t--

s·.

-

Jumlah

IV

c

D

B

c

-

- - r--- -

-

-

-

4

-

-

-

-

10

-

-

1

1

2

-

-

4

-

-

-

-

--

t--

1

-

-

2

-

,3

-

3

1

2

2

-

11

B

A

Jumlah 1 2 2 1 - 4 - 3 2 5 2 - I Surnber : Otolah dar, data Dmas Pendtdikan Kabupaten Belttung Ttmur

·-

27

Dari jumlah pegawai tersebut diatas. jumlah pegawai ya'lg r.1enangani bidang perencanac:m hanya 5 urang termasuk kepada bidang dan kepala seksinya. Sedangkan untuk pendidikan casar ditangani oleh dua bidang, yaitu bidang TKISD yang menangani SO dan Bidang Sekola.h Menengah yang menangani SMP dengan jumlah pegawai kedua bidang terselJut hanya 7 orang termasuk kepala bidang dan kepala seksinya.

Dalam

melaksanakan

kewenangannya,

Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Belitung Ti:nur mempunyai tenaga fungsional berupa pengawas sekolah sebanyak 8 Orang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terdapat pada setiap kecamatan.

77 St!suai dengan wewenangnya, visi jangka panjang yang ingin dicapai oleh Oinas Pendidikan Ka(,upaten Belitung Timur seperti yang tercantum dalam Rencana Strategisr.ya

tahun 2005 - 2010 yaitu : "Terwujudnya masyarakat Kabupaten

Belltung Tlmur yang berlcualltas melalui pendidikan yang dimilikinya".

Visi ini tentu saja sangat mendukung visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Be1itung Timur tahun 2005 - 2025 yaitu : "Unggul dibidang indust!!'i, jasa, dan kepariwisataan berbasis kelautan dan pertanian".

Untuk mencapai visi tersebut telah disiapkan beberapa misi yang dijalankan seperti yang tercantum dalam Re!1cana Strategis Dinas Pendidikan Kabupater Belitung Timur tahun 1005 - 201 0 yaitu sebagai berikut :

1. Meninykatkan kualitas pendidikan 2. Meningkatlcan sarana dan prasara1Ja di semua jenjang pendidikan. 3. Meninylcatkan kualitas tenaga icependidikan di semua jenjang pendidikan. 4. Memberd&yakan peran setfa masyarakat dalam pelak:sanaan pendidikan P!3r.entuan

vis~

dan misi DinC".s Pendidikan Kabupaten Belitung Timur ini

me;1urut Ke:pala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur mengacu ;Jada V'isi nan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2005 - 2010.

"Visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur merupakan pencabaran dari Visi c1an misi dari Pemerintah Kabupater: Belitung Timur di sektor pendidikan. Untuk itu dalam mencntukan visi dan misi Dinas Pendidikan, kami mengacu pada visi dan visi Peme.'intah Kabupater, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Janglca Menengah (RPJM) maupun Rencana PemiJangunan Jangka Panjang (.'~PJP) PP.merintah Kabupaten Belifung Timur." (Hasil wawaf'cara tanggal 7 Mei 2008)

78 4.4.

Dof(umen PerP.ncanaan

Msr.gacu pad& Undang-Unda'lg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanar~n

Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah

menyusun rencana pembangunan (Jaerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerail (HPJP

Daera~).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJM Daerah), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.

Dalam RPJP Daerah Kabupaten Belitung Timur yar.g disusun untuk tahun

2005 - 2025 disebutkan bahwa RPJPD ini bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi sluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabl'paten Bellitung Timur untuk jangka waktu 20 tahun

dal~1 n

rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai

dengan visi, misi, dan arah pembangunan Kabupe:ter. F3elitung Timur yang disepakati bersama,

s~hingga

seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku per.1bangunan bersifat

sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan rola tindak oembangunan jangka panjang yang utuh.

Disebutkan juga dalam RPJPD Kabupaten Belitung Timur tersebut bahwa fungsinya

~dalah

sebagai berikut :

".... sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, den pe!ayanan kemAsyarakatan serta menjadi acuan ba;Ji per.yusunan : a. Rancan/3 Pembanaunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang kemudian d~abarkan seti&p tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). b. Rencana Strate~is Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) cii lingkunrran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang se/anjutnya dijabarkan setiap tahun ke dalam bent'uk Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). c. Rencana Anggaran Pendapatan Jan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun yan~ ditetapkan secara bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Belitung Timur." (RPJPL> Kabupaten Belitung Tin 1u1· 2005- 2025).

79 Vis. pembangt.:nan jangka panjang yang ingin diraih dalam pembangunan J:,~anjang

jangka

yaitu : "Unggul di t:Jidang lndustri, •.,'asa, dan Pariwisata Berbasis

Kelautan c.'an Pertarion." Visi pembangunan jangka panjang ini diharapkan dapat mewujucikan l<einginan dan amanat masyarakat KabupatP-n Belitung Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional. Dalam RPJPD Kabupaten Belitung Timur dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan visi tersebut yaitu terwujudnya peningkate:m

pertumtuhan

ekonomi

daerah

dan

peningkatan

kesejahteraan

mnsyarakat dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui p13nciptaan ketangguhan di bidang industri, jasa, dan pariwi3ata berbasis kelautan dan pertaniar. menuju keunggulan kompetitif di tingkat nasional dan glohal.

U1tuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang akan dilaksanakan seperti tertuang dalam RPJPD Kabupaten Belitung Timur tahun 2005 - 2025 sebagai berikut:

"Visi Pembangunan Janyka Panjang ditas dapat diwujudkan melalui enam misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 - 2025 sebagai berikut : a. Mem.:iptakan Kabupaten Belitung Timur unggul di bdang industri, jasa dan pariwisata berbasis kelautan dan pertanian dalam kerangka pembnngunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. b. Menciptakan kapabilitas masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang tinggi. c. Menciptakan pelayanan pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang prima. d. Menciptakan suasana Kabupaten Belitung Timur yang tertib, aman, damai, adil, dan demokratis. e. Menciptakan stabilitas pembangunan ekonomi makro daerah yang berkelanjutan. f. Menciptakan prasarana dan sarana wilayah yang berdaya saing." Sebagai arah pembangunan khususnya bidang pendidikan disebutkan dalam RPJPD KcotJupaten Belitung Timur sebagai berikut :

'Pembangunan jangka panj~Jng pendidikan masyarakat melalui: a. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. b. Peningkatan pelayanan pendidikan prasekolah dalam rangka meningkatkan tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan sekolah.

80 c. d. e.

f g. h.

i. j. k. I.

Pelaksanaan program wajib be/ajar pendidikan 12 tahun sebagai kelanjutan dari program wajib be/ajar pendidikan dasar 9 tahun. Peningi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiunal. sebagai penjabaran dari RPJPD, maka disusunlah suatu rencana jangka menengah untuk waxtu lima tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerai1 (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur. RP..:M Kabupatcn Belitung Timur ini

b~rlaku

untuk Jeingka waktu 2005 - 2010.

Selain itu RPJMD ini juga berfur.gsi sebagai pecoman penyusunan Rencana Strc.:tegis Satuan

Ke~~

Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur ini disebutkan visi dan misi kabupaten untuk jcmgka waktu lin 1a tahapan awal :.mtuk mcncapai visi -

t~hunan

pe~da

untuk tahun 2005 - 2010 sebagai

rencana pembangunan jangka panjang 2005

2025. Adapun visi pembangunan untuk jangka 'Naktu 5 tahunan yaitu

"Mengha~il!
Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

yang

Tangr,•uh

Memberd3yakan S11mber Daya A/am (SDA) di Kabupaten Belitung Timur".

Dengan

81 Sedangkan upaya-upaya yang ailaksanakan untuk mencapai visi tersebut d!sebutkan dalam misi jangka menengah Kabupaten Belitung Timur yang tertuang dalam RPJMD Kab:.Jpaten Belitung Timur tahun 2005-2010 sebagai berikut: 1. Menjaciikan pemerintah daerah yang profesional, jujur dan berwibawa di mata rakyat. 2. Memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi se/uruli rakyat. 3. Menciptakan wiraswasta-wiraswasta skala kecil dan menengah. 4. Merijadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai Kawasan lndustri, Pariwisata dan Kelautan-Perikanan secara terpadu. 5. Menge.'ola sumberdaya a/am dengan konsep jangka panjang dan berwawasan lingkungan.

Dalam melaksanakan lima misi tersebut, diperlukan garis-garis kebijakan agar semua SKPD dengan jelas dan tepat dapat mengambil keputusan untuk mewujudkan kelima aspek misi yang telc.h ditetapkan. Khusus dibidang pendidikan, arah kebijCJkan yang diambil yaitu pemerataan akses pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan permintaan pasar kerja. Hal ini cJisebut!
"..... maka semua orang di Belitung Timur harus mengecap pendidikan tanpa terkecua/i dan pemerintah daerah berkewajiban untuk men}amin hal itu terfaksana untuk menjamin tersedianya tenaga kerja yang memiliki kemampuan seperti kemampuan bahasa mandarin dan inggris ...• " (RPJMD Kabupaten Belitung Timur

2005- 2010) Sedangkan program pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam waktu lima tahun tersebut dapat dilihat dalam tabel 12 sebagai berikut :

82

._,rogram Pembangunan dan

No

Program Pembangunan

1

Pen\·lldiKan Anal< Usia Oini

Tabel9 Di Bidang Pendidikan di Kabupaten .. u.. r. Belitung T.i.k Sasaran

S~saran

i

Agar semua anak usic. dini dapat memiliki

I

kesempatan tumbuh dan berkembang optimal

sesuai

dengan

potensi

yang

dimilikinya

2

---

-

Wajib Belajar i=>endidikan Oasar Meningkatk3n 9 Tahun

akses

dan

pelayar.an

pendidikan

berrr.utu dan

terjan~Jkau

pemerataan dasra

yang

baik formal untuk

SO dan SMP maupun non formal setara SO dan SMP ")

....

Pendidikan fll'1enengah

I

Menir1gkatkan

akses dan

pemerataan

pelayancm oendidikan menengah yang 1

4

Pendidikan Non Formal

bermutu dan terjangkau Memberikan

layanan

pendtdikan

tambahan/pEiengkap

untuk

f--:::-~1-::::---..,..,......,.,.,-----,---~-----~-=-m-e_n_g_e_m_b_a_ng_kan potensi anak didik 5

Pendidikan Luar Biasa

I Memberikan

pemerataan

layanan

pendidikan baqi anak-anak penyandang cacat 6

7

Peningkatan Mutu Pendidik dan

Meningkatkan

Tenaga Kependidikan

menjamin mutu pendidikan

Manajemen Pem..lidikan

Pelayana!'l

Kompetensi

Mengoptimalkan untuk

sistem

memberikan

masyar~kat

dalam

pendidikr.m Sumber : RPJMD Kabupaten Belttung Tunur 2005- 2010

guru

manajemen

pelayanan hal

guna

kepada

pelayanan

I

81

Dari program pembangunan tersebut disusun rencana regulasi metupun pendanaan. Adapun rencana

ke~a

ke~a

baik untul<

Dinas Pendidikan Kabupaten

Belitung Timur dalam jangka 5 tahunan seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupate'1 Belitung Timur khususnya di bidang pendidikan dasar adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Pembangunan gecfung sekolah Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah. Penambahan ruang kelas baru. Penambahan ruang guru .5. Pembangunan ruang laboratorium ':Jan ruang praktikum 6. Pembangunan ruang locker siswa 7. Pembongunan samna dan prasarunf:' olahraga B. Pemb&ngunan ruang serbagunalaula 9. Pembangunan tarr.an, /apangan upacara dan fasilitas parkir 10. Pembangunan rua.1g unit kesehatan sekolah 11. Pembangunan mang ibadah 12. Pembangunan petpustakaan sekolah 13. Pemb::mgunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 14. Pembangunan sarona air bersih dan sanitary 15. Pengadaan buku-buku dan a/at tulis siswa 16. Pengarlaan pakaian seragam sekolah 17. Pengadaan pakatan olah raga 18. Pengadaan a/at praktik dan peraga siswa 1f'. Pengadaan meubelair sekolah 20. Pengadaan perlengkapan sekolah 21. Pengf:'daan a/at rumah tangga sekolah 22. Pengadaan saranc. mobilitas sekolah 23. Pemeliharaan rutinlberkala bangw1an sekolah 24. Pemeliharaan rutinlberkala rumah dinas kepala sakolah, guru dan penjaga . sekolah. 25. Pemeliharaan rutinlberkala jaringan instalasi listrik sekolah. 26 Pemefiharaan rutin/berks/a sarana air bersih dan sanitary 27. Rehabilitasi ringan.'sedang/berat bagunan sekolah dan fasilitasnya. 28. Pelatillan kompetensi tenaga pendidik 29. PelaUhan kompetensi siswa berprestasi 30. Pelattllan Penyus::Jnan kurikulum 31. Pemi.Jinaan forum masyarakat perduii pendidikan 32. Pembir.aan SMP Terbuka 33. Penyecfiaan Biaya Operasional Sekolah untuk SDIMI dan SMPIMTs serta pesantren salafiyah setara SD dan SMP. 34. Penyediaan buku pokok pe/ajaran SDIMI dan SMPIMTs 35. Penyecliaan dana pengembangan SDIAAI dan SMPIMTs 36. Pembfnaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MPMBS di satuan pendidikan aasar. 37. Pembin3an minat, bakat dan kreativit'as siswa 38. Pengembangan Contextual Teac;hing and Learning (CTL) 39. Pengembangan :nateri be/ajar mengajar dan mP.tode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

84 40. 41. 42. 43. 44.

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai inforrnasi pendidikan dasar. Penycdiaan beasiswa retrieval bagi siswa putus sekolah SO dan SMP Penyel~nggaraan Akreditasi Sekol9h Dasar Penyelenggaraan Multi-Grade teaching di daerah terpencil Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

tc:eyiatan-kEgiatan ini didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN

mel-:~lui

dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus. Adapun kegiatannya

dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Belitung Timur.

Uniuk mengarahkan langkah-lanykah operasional strategis dari kegiatan yang telah direncanakan, maka disusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur untuk jangka waktu 2005 - 2010. Pada rencana strategis tersebut disebutkan visi dan misi yang diemban oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur selaku pelaksana teknis bidang pendidikan. Visi dan misi Dinas Pendidlkar. Kabupaten Belitung Timur disusun berdasarkan Visi dan misi dari pemerintc.h Kabupaten Belitung Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten 8elitung Timur tahun 2005 -

2010. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bag ian

Perencanaan dan Sarana Dinas Pe.1didikan Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut · "Dalam rnerumuskan visi dan misi yang akan dilaksanakan dalam mencapai misi kami mengacu pada visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur karena Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur sendiri merupakan bagian dari pemerintaft kabupater, yang menangani masalah pendidikan. Visi dan Misi Dinas Pendidil~an sebenamya merupakan penjabaran lebih rinci dari visi dan misi pemerintc.h kabupaten yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2005 - 2010. n (Hasil wawancara tanggal 7 MAi 2008)

85 4.5.

Mekanisme

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Pendidikan

di

Ki:ibupaten Belitung Timur 4.5.1. PP-ndekatan Perencanaan Yang Dikembangkan Dalam Pembanguna:n Bidang Pendidikan Dasar Dalam menyusun perencanaan pembangunan bidang pendidikan baik dalam Rencana

Pengembangan

Pendidikan

Sekolah

(RPPS),

Rencana

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Sekolal'l (RAPBS), Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupater. Belituny Timur, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, rr.aupun Rencona

Ke~a

Pemerintah Daerah, model perencanaan Top Down

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur dalam penyusunan R3ncana Strategisnya. Dalam penyusunan rencana strat~gis ini Dinas Pf:mdidikan Kabupaten Belitung Timur hanya mengacu pada RP.JMD Kabupaten 8elitung Timur dan Rencana Pembangunan Pendidikc:m Nasional seperti yang dial
"Dalam menyusun Rencana Strategis ini kami mengacu pada RPJMD Kabupaten dan dengen masukan-masukan dari teman-teman pada bagian yang menangani pendidikan dasar, yaitu bagian TK dan SD dan bagian SMP'. (hasil wawancara tanggal 9 Mei 2008) Hal senada juga di sampail
"Sangat :;u/it bagi kami untuk mengakomodfr seluruh keinginan kawan-kawan dari sekolah. u'adi dalam penyusunan perencanaan strategis, kegiatan yang kami usulkan hanyalah merupakan program yang sudah ditetapkan secara nasional sepe1ti peningkatan akses, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan capacity building, maupun masukan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Br:Jiitung. Namun untuk menyusun suatl.i bentuk perencanaan, kami tetap menggun:Ji
Begitu ditanya lebih lanjut mengenai data apa yang diambil dari sekolah dijelaskan bahwa data-data tersebut merupakan data kualitatif mengenai kondisi sekolah.

86 "Data-data yang kami pertukan dari sekolah untuk menyusun suatu perencanaan yaitu dat~ kondisi sc:rana-prasarana sekolah seperti kondisi ruang kelas, jumlah siswa, jum!ah buku perpustakaan dan lain-lain". (Hasil wawancara tanggal 9 Mei 2008)

Penyataan ini didukung oleh Kasi Sarana dan Prasarana pada Bagian Perencanaan dan Progra1 n Din as Pendidikan Kabupaten Belitung Timur yang menyatakan

sebag~i

berik.ut sebagai beril
"Menginoat kemampuan teman-teman di sekolah sangat mm1m terutama dalarn perencanaan pembangunan fisik sekolah, untuk it'u setiap perencanaan pembangL •nan fisik sekolah seperti pembangunar. ruang kefas baru langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Beliiung Timuf'. (ha~il wawancara tanggal 9 ~ei 2008) Dari b9berapa kepala sel\olah yang diwe1wancarai juga memberikan keterangan yang

sam~

tentang keterlibatan mereka <.lelam penyusunan perencanaan

pembang"Jr:an pendidij(an. Hal ini dic-ntaranya diungkapka11 seb3gai berikut :

"Selama in! kami tida!< pemah diajak a tau dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangur,;m pendidikan jangka menengah, entah itu RPJMD ataupun rencana strategis din as. Kami b;asanya hanya dimintai data-data kondisi sekolah saja". (hasil wawancam dengan seorang kepala sel\olah SMP tanggal10 Mei '2007).

SeiL•ruh Kepala Sekolah Dasar yang diwaw<mcarai juga mengatakan hal sama seperti yang diungkapkan t<.epala SMP seperti yar.g diungkapkan sebagai berikut:

"Biasanya ,-:Jda orang dari Dinas Pendidikan Kabupat3n yang datang ke sekolah menyerahlmn formulir data-data sekolah yang harus kami isi. Katanya data ini diperlukan untuk men~'usun perencannan pembangunan pendidik3n. Ka/au kami ser.diri jarcmg diundang dalam rapat-rapat penyusunan perencanaan pembangunan d! sekolah kami." {hetsil wawancara tanggal11 Mei 2007) Demikian juga dalam penyusunan rencana kerja tahunan seperti rencana kerja pemerintah daerah. Mekanisme yang

digunak~n

untuk penyusunan rencana

kerja tahunan pemerintah daerah Kabupaten Belitung ·nmur sama seperti yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nornor 25 Perencana~n

Pembangunan

Nasional.

Proses

tr~hun

2004 tentang

perencanaan

Sistem

dimulai

dari

87 miJsrenber.g tingkat dAsa yang dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kecamatan hingga

mu~renbang

di Kabupaten. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Bidang Pendataan

pada Bappeda Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut : "Dalam menyusun rencana kerja tahunan pemerintah daerah kami monyelenggarakan musrenbang mulai dari musrenbangdes, musrenbangcam hingga musrenbang kabupaten dimana perencanaan pembangunan pendidikan juga termasuk cfidalamnya." (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2008) Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada musrenbang ti11gkat kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur juga dirnintai masukkan mengenai programprogram kerja yang akan dilaksanakan. Kepentingan-kepentingan sekolah dapat disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten pacJa saat musrenbang tersebut seperti yang dinyatakan oleh KGpala Bidang Pendataan Bappeda Kabupaten Be.litung Ti'llur sebagai berikut : "Aspirasi cfari sekolah dapat disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten dan selanjutnya dibahas dan di sinkronkan dengan program pembangunan /ainnya dalam musrenbang Kabupaten". (hasil wawan~ra tanggal6 Mei 2008) Namun dalam pelaksanaan musrenbang, terutama dalam musrenbang desa te:rnyata sedikit sekali yang dibicarakan mengenai pembangunan pendidikan. Umumnya

untuk pembangunan

bidang

pendidikan

hanya

dibicarakan oleh

masyara'
s~bagai

berikut :

'Dalam r,1 1Jsrenbang desa yang diikuti oleh Kepala Dusun, Anggota BPD, Tetua Desa, K3rang Tarunf!, PKK, dan masyarakat umum, kebanyakan rencana program pembang'.lnan yang diusulkan o/eh desa adalah progran1 fisik seperti peningkatan jalan des&, penerangan, pembangunan sarana air bersih dan lain-lain. Untuk program pembangunan pendidikan jarang sekali dibicarakan. Kalaupun ada biasanya hanya prCtgr~m untuk paket A, Paket B dan Paket C serta pendidikan anak usia dini yang banyE'k diminati oiPh masyarakat di desa /rami untuk meningkatkan pengetahuan secara formal." (hasil wawancara ta11ggal 15 Mei 2008).

8~

Ketika ditanya apakah masyamkat yang mengikuti Mu3renbang tersebut juga memiliki kepentingan terhadap pendidikan, kepala desa tersebut menjawab sebagai berikut: "Sebagian peserta musrenbang, bc.ik itu anggota BPD, masyarakat umum, dan lainlain, mer.1punyai anak yang bersekolah di SD maupun SMP dan SMA." (hasil wawancarc. tanggal 15 Mei 2008)

Tidak jauh l(ampit

tersebut,

m~ngungkctpkan

'Jer~eda

dengan masyarakat di desa Buding KE:camatan Kelapa

masyarakat

rJesa

hal ye:mg serupa sepP.rti

Lintang berik~,.;t

KecamCJtan

Gantung

juga

:

"Musrenbang de sa setiap tahun kami laksanakan dengan difasilitasi oleh orang dari Bappeda (Bappeda Kabupaten, pen). Dalam Musrf.nbang tersebut umumnya kami mengusulkan pembangunan-pembangunan desa seperti perbaikan jalan, pembang:.man mesjid, dan lain-lain. Uatuk program pendidikan pemah kami usulkan untuk pembangunan Taman Pengajian Anak (TPA) ser!a pendidikan paket A dan Paket B eli desa kami. Kalau untuk pendidikan seperti SO selama saya menjabat sebagai anggota BPD (B1dan Pertimbangan Desa, Pen) tidak pemah dibicarakan dalam musrenbang desa ini. Jtukan urusan Din as Pendidikan". (hasil wawancara tanggal 14 Mei 2008)

Der.1ikian juga dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Memang ada k.ecamatan yang melibatkan pihak sekolah dengan mengundang pihak Sekolah Menengah Pertama untuk mengikuti kegiatan Musrenbang Kecamatan tersebut seperti pacJa Kecamatan Gantung dan Kelapa Kampit seperti yang diungkapkan oleh Kapala Sekolah SMP Negeri 2 Gantung sebagai berikut : "Kami pemah mendapat undangan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan yang di/aksanakan di Kecamatan Gantung (sambil memperlihatkan undangannya), namun karena kesibukan saya selaku kepala sekolah, saya tidak dapat menghadiri undangan tersebut." (Hasil wawancara tanggal 16 Mei 2008) Hal serupa

ju~Ja

diungkapkan olch salah seorang guru pada SMP Negeri 1

Gantung yc.ng mengatakan bahwa sekolah mereka juga pernah mendapat undangan untuk mer.gikuti acara musrenbang kecamatan di Kecamatan Gantung. Sekolah diminta membawa program kerja mereka (AAPBS) yang akan dibahas dalam musrenbang

kecamatan

tersebut.

Namun

sangat rtisayangkan

tak

satupun

89 perwakilan dari sekolah yang hadir pada kegiatan tersebut (dirangkum dari ;,asil wawancarc. tanggai 16 Mei 2008).

Bcrbeda dari Kecamatan Ga11tung dan K€;1apa Kampit, pada kecamatan M3nggar dan Oendang, pihak sekolah sa;lla sekali tida!< pernah dilibatkan dalam kegiatan musrenbang kecamatan seperti yang diungkapkan oleh beberapa kepala sekolah SiiiiP dan SO di kecamatan t~rsebut. Salah seorang kepala SO negeri yang berstatus Sekolah Standar Nc:sional (SSN) di kecamatan Manggar mengatakan sebagai berikut: "Selama ini kami tidak pemah dilibatkan dalam acara musnmbang baik itu di tingkat l<elurahan maupun ke-:;amatan. Mungkin aspirasi dari pihak sekolah sudah diwakili o/eh cabeng din as pendidikan di kecamatan ini." (h::.tsil wawancara tanggal 10 Mei 2008).

DE.mikian juga yang diungl
jj

tingkat desa/kelurahan maupun di

tir.gkat kccamatan. Bahkan salah seorang kepala snlt:olah tmsebut tidak tahu kalau kegiatan musrenbc.ng selalu dilaksanakan tiap tahun untuk mengakomodir keinginan masyarak8t di pihak terkait dalam ;:>roses perencanaan perr.t.angunan (dirangl
Untuk pengalola pendidikan di sekolah ciasar seluruhnya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan musrenbang baik itu di level desa/kelurahan maupun ci level kec::.matan seperti yang disampaik2n oleh

salah seor3ng Kepala Sekolah

Oasar di Kecamatan Gantung sebagai berii
90 Pcrnyataan kepala sekolah tersebut dibenarkan oleh 2 orang guru yang juga hadir

saat wawancana. Bahkan dengan rr.uka s.13dikit kecewa mereka

pada

menamb:Jhkan sel::ag&i berikut: ' Seb&narnya ka/au memang ingin menjaring aspirasi pembang:.man pendidikan dari seko/ah semestinya paling tidak dalam kegiatan mu.srenbcmg desa seko/ah juga harus diUhAtkan karena tidak akan mungkin seluruh aspirasi sekolah disampaikan ofeh cab:.:mg dinas pendidikan. Apalagi cabang dinas pendidikan hanya berada di kecamatan." (hasil wawancara tanggal16 Mei 2008)

Seperti Kabupaten

yang

Belitung

diungkapkan oleh Timur,

Kepala

penja;--ingan

aspirasi

Bide:mg

Pendataan

Bappeda

masyarakat dalam

bidang

pendidikan selain melalui Kegiatan musrenbang juga dapat dilakukan melalui sekolah yang kemL•dian da!am

dibah~s

kegiatan

pada uinas Pendidikan Kabupaten dan seterusnya diajukan

musrenbang

kabupaten.

Untuk

itu

berdasarkan

Fedoman

Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten (RPPK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dc.isar dan Menengah Depdiknas (2006), setiap sekol2h harus menyusun RPS untuk jangka waktu menengah (lima tahun) dimana RPS tersebut merupakan kesepakatan antara pengelola sekolah dan masyar akat di sekitar sekolah baik itu melalui komite sekolah rr.aupun sebagai pribadi.

Untuk jenjang pendidikan SMP, semua sekulah memang telah menyusun RPS untuk sekolahnya masing-masir.g. Dalam proses penyusunan RPS tersebut bi~a

dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat sangat minim sekali. Memang saat

diwawancarai, pihak sekolah (dalam hal ini kepala sekolah) selalu mengatakan telah melibatka'l komite sekolah dalam penyusunan RPS maupun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Namur; banyak pula yang mengatakan bahwa sangat sulit

untul~

melibatkan masyarakat di sekitar sekolah baik yang

tergabung dalam komite sekolah maupun bukan sebagai anggota komite sekolc:th seperti yang diungkapkan oleh Kepala SMP Negeri 4 Manggar sebagai berikut :

91

"Dalam penyusunan RPS maupun RP.PBS tahunan, kami selalu melibatkan komite sekolah karefla RPS -:Jan RABPS ter~ebut harus ditandatangani o/eh Ketua Komite Seko/a/1. Namun mungkin dikarenakan kesihukan para anggota komite sekolah, maka yang hadir biasanya sangat sedikit saja. Bahkan banyak orang tua siswa yang tidak hadif' dalam pertemuan membahas RAPBS setiap tahun". (hasil wawancara tanggal o Mei 2008~ Hnl

ini

juga diungkapkan oleh

KepaiC~

SMP Negeri 2 Gantung sebagai

berikut:

"Peran serta komite sekolah da11 orang tua siswa serta masyarakat dalam perencanaan di sekolah sangat sulit diwujudkan. Hal ini dapat dilihat pada saat rapat penyusunan RAPBS pada awal tahun pelc.jaran temyata banyak anggota komite sekolah dan orang tua siswa yang tidak hadir. Jadi paling-paling kita hanya meminta kf'tua komite untuk menandatangani RAPBS yang telah kita susun." (hasil wawancara tanggal12 Mei 2008).

Hal berbeda terjadi pada SMP Negeri 5 Manggar dimana ternyata masyarakat di lingkungan sekolah csangat berperan dalam proses penyusunan perencana~n

di sdkolah tersebut baik dalam bentuk RPS maupun dalam

penyusunan RAPBS seperti

~rang

dikemukan oleh Kepala Sekolahnya sebagai

berikut:

"Di sekolah kami komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sangat berperan clan mendukung perencanaan pembangunan di sekolah ini. Apalagi ketua komite tersebut merupakan orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di lingkungan sekolah ini yang sangat berpengaruh. Sebagai contoh, program pemagaran lingkungan sekolah yang kami cantumkan pada RPS ini sebenamya adalah usulan masyarakat di lingkungan sekolah dan mereka siap membantu untuk pe/aksanaan pembangunan pagar tersebut. Namun sangat disayangkan program tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum disetujui oleh Dinas (dinas pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Pen)". (Hasil wawancara tanggal12 Mei 2008). Memang ada sedikit perbedaan pendekatan dan pemilihan ketua komite sekolah yang dilakukan oleh SMP Negeri 5 Manggar dengan Sekolah yang lainnya. Pada SMP Negeri 5 Manggar, anggota komite sekolah merupakan masyarakat di lingkungan sekolah dan wali murid. Ketua Komite sendiri dipilih dari tokoh masyarakat di lingkungan sekitar sekol9h walaupun tidak ada anak atau familinya ye:mg bersekolah di sekolah tersebut. Kemudian pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah merupakan pendekatan non forma! (kekeluargaan) dimana kepala

92 sekolah

!~ngsung

berdialog

de!1g:m

masyarakat,

terutama

yang

tinggalnya

beruatasan dengan sekolah sepP.rti yang diungkapkan o1eh kepala sekolahnya sebagai berikut : "Selaku kepala sekolah, saya sering mendatangi rumah warpa di sekitar sekolah untuk mer.anyakan [:ebaiknya apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah agar sekolah ini kelihatan baik. Temyata masyarakat tersebut sangat antusias mE~mberik[m masukan kepada saya walaupun saya tahu mRsui
Ma~yarakat

pengelola

sekolah

di sekitar sekolah juga menyatakan apresiasinya kepada yang

telah

melibatkan

mareka

dalam

merencanakan

pembang•Jflan di sekolah walaupun volumenya kecil dan uukan melalui jalur formal. Bc.hkan mereka sc:ngat senang denga:1 pendekatan yang di'al
juga yang disampaikan oleh Ketua Komite Sekolah yang kebetulan

adalah tol
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pendekatan masyarakat yang dilakukan oleh kepa!a sekolah, ketua komite sekolah tersebut menyampaikan hal sebagai berikut: ·' Selaku ketua komite saya sangat mendt..:kung upaya yang dilakukan oleh /bu Kepala Sekolah cia/am menjarinJ pendapat masyarakat Memang masyarakat disini u.7wmnya ka/au diundang untuk menghadiri rapat diseko/ah sangat sulit mengingat waktu m3reka yang sangat terbatas (umumnya bekerja sebagai nelayan dan

93 penamba,Jg timah, Pen). Sedangkan ibu-ibu dilingkungan ini umumnya merasa malu atau tidak tJercaya diri dalam mengemukokan pendapat mereka tentang sekolah di jCJiur yang resmi. Jadi upaya yang diiakukan oleh pihak sekolah tersebut kami anggap t-iangat tepat dan sepenuhnya didukung oleh komite sekolah." (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2008) Berbeda dengan '
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) telah disusun oleh

sekolah sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikcm Kabupaten Belitung Timur seperti yang disampnikan oleh Kepafa SD Negeri 7 Gantun~; sebagai berikut : "Sebagai hentuk perencanaan sekolah kami, setiap tahun kami menyusun anggaran belanja se.'
Nc.mun sama seperti permasalaran di jenjang pendidikan SMP, ternyata peran sertR masyarakat dalam penyusunan perencanaan tersebui juga masih sang at kurang. Komite sekolah umumnya hanya menandatangani

jok~.,;men

RAPBS yang

telah disucsun o!eh pihak sekolah se.perti yang dinyatakan oleh salah satu kepala SO Negeri di !<ecarnatan Manggar sebagai beri:
94 Salah

seoran~

anggota masyarakat di desa Lintcmg Kecamatan Gantung

yang rumahnya tepat di sebelah salah satu SO Negeri di desa tP,rsebut ketika ditanya mengenai i<eterlibata'l Beliau dalam proses penyusunan perencanaan di sekolah mengungkapkan bahwa tidak pernah sekal!pun mereka yang tidak mempunyai anak J atau keluarga yang bersekolah di SO tersebut dilibatkan dalam penyusunan perencana:Jn di sekoiAh.

"Tidak pemah sekalipun kami diajak dalam penyusunan perencanaan di SD ini. Bahkan hampir disetiap acara yang dise/enggarakan di sekolah ini kami tidak pernah diajak ataupun diundang. Malu juga pak kalau tidak diajak tapi ikut-ikutan. Mungkin karena tidak ada anak kami yang bersekolah di sekolah tersebut." (hasil wawancara tanggal 16 Mei 2008)

4.5.2. Kemlmpuan Tenaga Perencana Pembangunan Bidang Pendidikah

Dalam

Nlenyusun

Perencanaan

Oilihat dari jumlah pegawai yang menangani perencanaan pada Oinas Pendidikar. Kabupaten Belitung Timur m2sih sangat Kurang sekali. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur yang mengatakan sebagai berikut:

"Jumlah ~taf kita yan:J menangani perencanaan hingga saat ini hanya 7 orang dan jumlah ini tentu belc.Jm mencukupi seningga berdampak dalam menye/esaikan perencanal3n kadang-kadang waktunya molal'. (has!l wawAncara tanggal 6 Mei 2008). Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, hingga saat ini hanya ada 7 orang staf yang menangani perencanaan termasuk satu o:-ang Kepala Bidang, da11 2 orang kepala

sek~i.

Dari segi pendidikan dari staf pada bagian

perencanacm terdapat 2 orang pendidikan 51 (satu orang lagi tugas belajar S2), 2 orang berpandidikan 03 dan lainnya adalah lulusan SMA.

D<1ri segi pendidikan juga tak satupun staf yang menangani perencanaan mempuny::~i

karena

latar belakang

ada

pelatih~n

perencar.a~n.

yanb

Namun hal ini tidak menjadi begitu masalah

berkaitan

dengan

penyusunan

perencanaan

95 pembanyu.-.an seper t yang diungk8pkan oleh Kepala Bidang t'erencanaan Dinas Pendidik.Jn Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut: "Dari segi peodidikan memang tak satupun dari staf pad::~ bidang perencanaan ini yang mempunyai Jatar belakang pendidikan eli bidang perencanaan pembangunan. Namun kami telah me.1dapat pelatihan tentang bagaimana proses penyusunan suatu bentuk pf:Jrencanaan pembangunan khususnya dibidang pendidikan baik itu dari Departem&n Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi maupun dari Bappeda Kabupaten yang senng memberi masLkan keparJa kami dalam penyusunan suatu bentuk perencanaan. Selain itu pada o;k/at Kepemimpinan baik tingkat Ill maupun tingkat IV kami juga mendapatkrm materi te11tang perencanaan pembangunan daerah. Jadi Jatar belakang pendidikan tidaklah merupekan masalah yang berartt. (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2008) Kemampua'l tenaga perencana di Dinas Pendiclikan juga mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. Untuk

it~

pada tahun 2007 telah

ditugaskun seorang stat pada bidang perencanaan Dinas ?endidikan Kabupaten Belitung

Timur

untuk

memperoleh

pendidikan

S

2

bidc:mg

perencanaan

pembangunan daerah dengan menggunakan dana APBD Kabupaten seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendatoan Bappeda Kabupaten Belitung Timur sebagaiberikut: "Untuk meningkatkc:m kemampuan tenaga perencana di Din as Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, kami telah mengirimkan sa/ah satu stafnya untuk mengikuti pendidikan S2 dibidang perencanaan dengan menggunakan APBD Daerah. Diharapkan setelah /ulusnya nanti dapat memperbaiki kinerja staf perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur supaya menjadi lebih baik. Selain itu sebagai badan yang menangani perencanaan pembangunan daerah, kami juga tetap membina kawan-kawan dari dinas pendidikan. n (hasil wawancar~ tanggal7 Mei 2008). Hal yang oorbeda justru terjadi pada kemampuan tenaga perencana dalam menyusun dokumen perencanaan di tingkat sekolah, dalam hal ini adalah Kepala Sekolah. 3ebagai lembaga otonomi pendidikan dan satuan

ke~a

tersendiri dibawah

naungan dinas pendidikan kabupaten, sekolah juga diwajibkan menyusun dokumen perencana3n dalam bentuk RPS untuk jangka menengah dan RAPBS yang me.-upaka:l dokumen perencanaan anggaran untuk jangka waktu

1

~ahun.

Kelemahan kemampcan pihak sekolah dalam penyusunan dokumen perencanaan ini

96 diak•Ji oleh Kepala Dinas Pendidikan K3bupaten Belitung Timur yang mengatakan sebagai bcrikut :

"Salah set'u permasalahan yang kami hadapi pada sa at ini yaitu lemahnya kemampuan manajemen dari kepala sekolah termasuk di dalamnya kemampuan untuk merencanaan pembangunan di sekolah" (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2008). Hal ini juga diakui oleh sebagian besar kepala sekolah yang diwawancarai seperti yang diungkapkan oleh Kepala SO Negeri 7 Gantung sebagai berikut :

"Sebagai pengajar tentu saja pengetahuan kami tentang bagaimana proses parencana an disusun dan bagaimana cara menyusunnya masih sangat kurang. Kalau sekedar menyusun perencanaan pengajaran tentu saja kami bisa." (hasil wawancara tanggal 16 Mei 2008) Hal senada juga disampaikan olel1 salah seorang kepala SMP Negeri di Kecamatan Manggar yang mengataka'1 sebagai beriKut :

"Kalau hanya ditanya apa yang kami perlukan untuk memperlancar proses pe.nbelajaran tentu kami sangat tflhu ::;ekali. Tetapi kalau kami disuruh untuk menyusun suatu pcrenca.1aan yang terpadu termasuk perencanaan anggaran, terus terang sajc. kami .<>angat kesulitan. Apalagi jika terkait dengan pendapatan sekolah karer,a selama ini setiap tahun anggarc:n untuk sekolah sudah ditentukan oleh Pemda. Paling-paling kami hanya merencanakan untuk apa anggaran tersebut sesuai dengan peruntukan yang sudah ditentukan nleh Pemda." (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2008). Walaupun kekurangan kemampuan pengetahuan dari tenaga perencana d; sekolah, tornyata hingga saat ini balum ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikar. Kabupaten Belitung T:nur untuk melakukan

s~macam

pelatihan bagi

pe'1gelola :=:ekolah dalam penyusunan perencanaan. Untuk jenjang pendidikan SMP memang

p.~rnah

diadakan pelatihan tentang penyusunan Rencana Pengembangan

Sekolah (F!PS) yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun ti11dak lan.iut dari kGgiat3n tersebut dari Dinas Pendidikan Kabupate.n Belitung Timur tidak ada sama sekali. Ha: ini diungkapkan oleh seluruh Kepala Sekolah SMP yang

diwawc..ncar~i

seperti yar.g diungkapkan oleh salah satu

Kepala Sckolah di Kecamatan Gantung sebagai berikut :

"S.:Jiama :nenjadi kepala sekolah (3 tahun, pen) hf!ru satu kali saya mendapat pelatihan ftmtang card penyusunan F<e'1cana Pengembangao Sekolah (RPS) yang

97 diadakan o/eh Dinas Pendidikan Provinsi. ltupun waktunya ~angat singkat (2 hari, pe'1) seftingga dirasakan belum optimal. Sedangkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten belum pemah mengadakan pelatihan manajemen sekolah termasuk metode porencanaan pengembang~n seKolah." (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2008). Bahkan yang lebih

mengeju~kan

temyc.ta seluruh kepala sekolah yang

diwawancarai baik kepala SO maupun SMP menyatakar. tidak mengetahui visi dan misi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur seperti yang diungkapkan oleh salah satu kepala SO

r~egeri

di Kelapa Kampit sebagai berikut:

"Selama ini kami tidak tahu apa visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur d1bidang pendidikan. Demikian juga visi dan misi jangka menengah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur. Yang kami tallu adalah kami harus mengajar dan mendidik siswa hingga mencapai tujuan pendidikan, yaitu siswa mampu menyerap .oe/ajaran yang kami berikan." (Hasil wawancera tanggal14 Mei 2008) BE'gitu hal ini dikonfirmasikan dengan Kepala Oinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, beliau

menjelc.~skan

sebagai berikut :

"Memang dalam 3 tahun ini kami memfokuskan pembangunan pendidikan untuk pembenahan sarana fisik seperti pembangunan Ruang Kelas Baru, perbaikan meubelair, pembangunan ruang perpustakaan dan laboratorium, rehabilitasi sekolah dan lain-l&in. Mulai tahun 2009 baru kita fokuskan untuk pembenahan capacity building tenaga pendidik termasuk peningkatan kemampuan manajemen kepala sekolah". (hasil wawancara tanggal 18 Mei 2008) Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Belitung Timur yang hlengungkapkan sebagai berikut :

.. Dalam tiga tahun pertama daiam rencana kita memang difokuskan untuk pembangunan fisik s.gperti jalan, pernbangunan gedung, termasuk diantaranya pembangunan sarana fisik pendidikan". (hasil wawancara tanggal 18 Mei 2008) Oengan alasan inilah maka hingga saat penelitian ini dilakukan belum pemah dilaksanakan kegiatan

unt~,.;k

peningkatan kemampuan tenaga perencana terutama di

level sekoiAh walaL~ telah diketahui bahwa kemampuan mereka sangatlah kurang.

98 4.5.3. Anggaran Belanja Bidang Pendidikan Di Kabupaten Belitung Timtn Dalam APBD Struktur APBD adalah satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan yang diperoleh uleh daerah, belanja daerah dan oemt.iayaan yang dikeluarkan oleh daGrah. Dalam penyusunan APBD Kabupaten

Belitun~

Timur tahun 2008 mengacu

pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hnl ini diungkapkan oleh salah seorang Kabag di Bappeda Kabupaten

Beli~ung

Timur yang juga sebagai salah satu panitia anggaran tahun 2008 sebagai berikut :

"Dalam per.yusunan APBD di Kabupaten Be/itung Timur pada tahun '2008 kami telah menggunahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Coba Sauaara tanyakan pada Bagian Keuangan Setc'a Kabupaten Be/itung untuk penjelasan lebih detailnya". (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2008)

Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut :

"Sqjak tanun 2007 hingga 2008 ini dalam penyusunan APBD kami mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 200C dimana struktur APBD dibagi menjadi 3 bagian yaitu pendapatan daerah, penerimaan daemh dan pembiayaan. Untuk lebih jelasnya Saudara dapat menan;akan pada s!af s:wa yang menangani anggaran daerah inl'. (hasil wawancara tanggal 8 Mei 20013)

Kasubbag anggaran pada setC:a Kabupaten Belituno Timur menjelaskan sebagai berlkut :

"Pendapatan daerah dalam struktur APBD kami terdiri dari pandapatan as/i daerah, Dana peri.71bangan, cfan pendapatan /airJ-Iain yang sah. Sedangkan untuk Belanja terdiri da.-i be/anja la'1gsung dan be/an)a tidak /angsung. Sedangkan pada bagian pembiayaan terdiri dari penerimaen pembia:;aan daerah dan penge/uaran pembiayaafl daerah. Struktur APBD secara rinci dapat dilihat pada APBD yang telah di sahkan perdanya (Perda Nomor 1 tahun 2008 tangg31 1 Pebruari 2008, pen)". (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2008)

APBD Kabupaten Belitung Timur tahun 2008 telah dituangkan kedalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 1 Pebruari 2008 dan penjabaran dari APBD tersebut juga telah dituangkan dalam Peretturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentetng Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

B~lanja

Daerah Tahun 2008.

Dalam Perda Nomor 3 tahun 2008 tersebut telah dijelaskan mengenai pendapatan,

99 bP.Ianja dan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2008 3ebagai berikut : Tabel10 Struktur ABPil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 1. Pendapatan a. Per.dapatan Asli Daerah b. Dai1a Perimbangan c. Lain-lain pendapatan yang sah Jumlah PendaptJtan

2. Belanja Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Bel21nja Hibah c. Belanja Bantu~m Sosial d. Bel~nja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Ossa e. BE\Ic:mja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabu;>aten/Kota Pemerintah D~sa f. BP.Ianja Tidak Terduga Jumle~h Belanja Tidak Langsung

Rp. 26.925.322.500,00 Rp. 304.942.920.000,00 Rp. 6.855.000.000,00 Rp. 338.723.242.500,00

Rp. Rp. Rp.

101.137.276.339,18 4.276.300.000,00 2.950.000.000,00 Rp. 916.286.150,00

Rp.

16.695.214.000,00

Rp.

2.000.000.000,00 127.975.076.489,18

kepada dan kepada dan

~p.

Belan.~a

Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanj
23.927.423.000,00 69.449.102.123,00 178.030.313.038,00 ~p. 271.406.838.161,00 Rp. (60.658.672.150, 18)

3. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sP.belumnya b. Penerimaan kembali pemberia;, pinjaman Pengeluaran Pernbiayaan Daerah a. Pembentukan Dana Cadangan b. Penyertaar. Modal (investasi) Pemda c. Pemberian P.njaman Daer~h

L

Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp.

103.566.765.203,37 103.126.765.203,37

Rp.

440.000.000,00

Rp. Rp. Rp. Rp.

25.000.000.000,00 19.000.000.000,00 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00

Pembiayaan Bersih Rp. 78.566.765.203,31' Sumber: Perda Kabupaten Belitung Tilnur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008.

Menurut

keter~ngan

dari Kepala Bappedn t\abupaten Belitung Timur,

pe:1dapatar. daerah tersebut termasuk didalamnya arlalah Dana Alokasi Khusus (OAK) bidartg pendidikan seperti dijelaskan sebagaimana berikiJt :

100 "Rincian dalam APBD tersebut st.dah termasuk Dana Alokasi Khusus termasuk untuk bidang pendidil~an dan kesehatan" 0(hasil wawancara tanggal 8 Mei 2008) Penggunaan dana di sektor pendidikan

terma~uk

untui< gaji pegawai dari

dana APBD Tahun 2008 adalah sebesar Rpo 82057108650661,60 atau sekitar 20,67%0 Hal ini yang sering diungkapkan Bupati Belitung Timur seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan sarana Bappeda Kabupaten Belitung Ti1nur sebagai berikut :

"Bapak Bupati pada setiap kesempatan sering mengatakan bahwa a/okasi anggaran untuk pendidikan telah mencapai diatas 20% seperti yang diinginkan o/eh UndangUndang"o (hasil wawancara tanggal8 Mei 2000)0 Namun apabila di telaah lebih lanjut, apabila gaji pegawai dikeluarkan dari anggaran tersebut maka dana pendidikan berdasarkan APBD Kabupaten Belitung Timur

(termasuk

dana

OAK

bidang

Pendidikan)

hanya

sebesar

Rpo

31045305460386,00 atau sebesar 7,88%0 Adapun rincian penggunaan dana tersebut berdasarke:.n program dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel11 Alokasi Anggaran P3ndidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 No

Program

Biaya

1

Prog1 am Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ApCiratur

2.47203090456,00 99909520400,00

~·

Prog•oam Peningkatan Kapasistas Sumberdaya Aparatur

~

Proyram

Peningkatan

Pengembangar

~iutem

4506000000,00 2220 7200000,00

Pelaporan

Capaian Kinerja

5

~

Proy:oam Pendidikan Anak Usia Dini

10966.8310000,00

Program Wajib Belajar Dikas 9 Tahun

160907 07120050,00

7

Prugtam Pendidika.1 Menengah

8

Pr-:>gmm Pendidil<'an Non Formal

13100000000,00

!)

Program Peningktttan Mutu Pendidik dan T enaga Kependidikan

787.4070570,00

10

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

20206000000,00

TO"IOAL

7.717.4130910,00

-

--

31o453o546o386,00 --------

Sumber: L:JJolah dan Rencana Kef}a P€mermtah Daerah Tahun 2008

101

Ada hal yang menarik yang dikemukan oleh kepala sekolah dan komite sekolah banwa temyata dalam penyusunan RAPBS sekolah harus mengikuti jumlah dana yang dianggarkan oleh Dinas Pendidik;m Kabupaten serta peruntukannya juga sudah dite:1tukan

~ep3rti

.

yang dik3mukan oleh salah satu Kepala SMP Negeri di

Kecamatan Manggar sebagai berikut : "Dalam pe,1yusunan RAPBS, plafon dana serta penggunaan sudah ditentukan o/eh dinas pendidikan. Jadi kami hanya mPnyusun anggaran sekolah berdasarkan plafon dana tersebut berdasarkan peruntukkannya. Umumnya _oenggunaan dana tersebut untuk biaya operasional sekolah seperti pembelian A TK, perawatan sekolah yang ringan, dar. biaya listrik." (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2008) Let:ih lanjut kepala sekolah tersebut mengungkapkan sebagai berikut : "Kalau dananya yang kami susun dalam RAPBS tersebut ternyata berlebih atau kurang, kami harus memperbaiki RAPBS tersebut. Sedangkan untuk kepertuan yang /sin seperti pembuatan pagar sekolah, pembangunan RKB dan lain-lain, kami harus mengusulkan secara tersendiri pada Dinas Pendidikan Kabupaten" (hasil wawancarn tanggal 12 Mei 2008) Hal serupa juga diungkapkafl oleh kepala SD Negeri di Kecamatan Gantung sebagai berikut : "RAPBS yang kami susun harus mengikuti plafon dana yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Biasanya besaran dana tP.rgantung dari jumlah siswa yang kami miliki. Penggunaan dana juga sudah ditentukan. Jadi perencanaan anggaran yang kami buat harus mengacu pada penggunaan dana tersebut." (hasil wawancara tanggal 16 Mei 2008) Besaran dana untuk sekolah tersebut ynng termuat dalam APBD Kabupaten temyata memang t;dak sama. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Pendidikan Menengah yang menangani SMP disampaikan sebagai berikut: "Besaran dana APBD untuk setiap sekolah memang tidak sama. Ukuran yang digunakan yaitu jumlah siswa pada sekolah tPrsebut. Misalkan siswanya 80 orang, maka dans yang diterima oleh sekole~h tersebut adalah 80 orang dikalikan dengan jumlah biaJ'a per siswa". (hasil wawancara tanggal8 Mei 2008) Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Pendataan dan sarana Bappeda I< abupaten Belitung Timur yang mengatakan sebagai berikut :

102

·a;aya operasional pendidikan yang berasal dari dana APBD Kabupaten dihitung berdasar.'can jumlah siswa di sekolah tersebut. Jadi setiap sekolah mendapat biaya opP.rasional pendidikan yang berbeda besarannya." (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2008)

Ta~

berbeda dari pernyataan kepala sekolah aiatas, dari ketua komite

sekolah o;alah satu SMP di Manggar juga mengatakan bahwa tcrnyata dalam penyusuna.1 RAPBS, terjadi pemisahar. antara biaya operasional sekolah dengan belanja modal yang dilaksanakan di sekolah. Selairt itu diungkapkan oleh Ketua Kornite tersebut bahwa anggaran operasional sudah ditentukan terlebih dahulu pagu dananya kemudian betru sekolah rnenyusunan penggunaan dana sesuai dengan peruntukan yang telah diatur oleh dinas pendidikan kabupaten.

Di Kabupaten Belitung Timur sendiri menerapkan pendidikan gratis hingga SMA. Namun sangat disayangkan kebijakan pendidikan gratis tersebut diterapkan tanpa reoulasi yang jelas mengenai pemahaman sekolah gratis tersebut. Hal ini diungkapkan o1eh KeJ.,Jala Bagian Pendataan Bappeda Kabupaten Belitung Timur seuagai berikut :

"Sejak tahun 2004, salah satu kebijakan yang diambil oleh 8Jpati yaitu pendidikan yrc:tis bagi seluruh masyarakat dari SO hingga SMA dengan maksud memperluas akses pendidikan !Jingga pendidikan menengah bagi se/uruh lapisan masyarakaf'. (:,asil wawancara tanggal8 Mei 2008)

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur yang mengungKapkan hal yang serupa. Tetapi ketika ditanyakan mengenai peraturan atau regulasi yang dikeluarkan dan bagaimana implementasi pendidikan gratis

ter~ebut,

Kepala Dinas Pend:dikan Belitung Timur menjelaskan sebagai

berikut:

"Memang selama ini tidak pemah dike/uarkan regula.si pendidikan gratis baik itu da/am bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati atau apapun bentuknya. Hal ini hanya diungkapkan oleh Bupati dalam suatu kesempatan berdialog dengan masyarakaf'. (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2008)

103 Dal'3m implementasinya karena tidak adanya kejelasan mengenai kebijakan tersebut, femua sekolah betul-betul membebaskan orang tua siswa dari segala bentuk pungutan tanpa memandang status ekonomi orang tua siswa tersebut seperti yang dikemukan oleh salah satu kepa1a sekolah SD sebagai berikut :

"Setiap siswa disini mulai dari pendaftaran hingga dalam proses pembelajaran d1bebaskan dari segala macam bentuk pungutan baik itu orang tuanya mampu maupun yang tidak mamptf (hasil wawancara tanggal 14 Mei 2008)

Walaupun tanpa dasar hukum yang jelas, pelaksanaan pendidikan gratis ini diterapkan dengan konsekuen oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Apabila ada laporan masyarakat mengenai sekolah yang menerima pungutan dana dari masyaral
Kepala

Sel~olahnya

akan diberikan sanksi yang tegas seperti

diberhentikan sebagai kP-pala sekolah dan sebagainya seperti yang disampaikan oleh salah seorang kepala SMP sebagai berikut :

"Pemah ada sekolah yang memungut iuran untuk suatu kegiatan di sekolahnya dan ini dilaporkan kepada Bawasda. Kepala selwlah tersebut dipanggil dan diperiksa oleh bav.:asda, dan kemudian diberhentikan menjadi kepala sekolah dan menjadi guru biastl. (Hasil wawancara tanggal14 Mei 2008) Sayangnya kebijakan ini ternyata tidak didukung oleh pendanaan yang besar untuk opemsional pendidikan sehingga banyak dikeluhkan oleh pihak sekolah seperti yang disampaikan oleh salah satu kepai<J SD Negeri di Kecamatan Gantung sebagai berikut:

"Kadang-kadang kami membutuhkan suatu biaya yang tidak bisa dianggarkan dalam Anggaran ,qutin serta anggaran BOS karena tidak ada peruntukannya. Contohnya pada sa&t xami menririmkan siswa untuk mengikuti Iomba di tingkat Kabupaten dan tingkat Pruvinsi, kami tidak bisa menggunakan dana dari anggaran rutin dan anggaran BOS. Sedangkan untuk meminta bantuan dari komite maupun masyarakat kami tidc.Y. berani waiRupun kami tahun pasti akan dipenuhi oleh orang tua siswa. Takut kalat.: disa/ahka'1. Akhimya terpaksa kami memark up anggaran kegiatan yang lain dan kelebihan dananya gunaken untuk biaya transport siswa mengikuti Iomba." (hasil wawc.ncara tanggal14 Mei 2008)

104

4.6.

Falttor Faktor Yang Mempengaruhi Mekanisme Perencanaan pembangunan bidanq pendidikan dasar

Penyusunan

4.6.1. Faktor-faktor yang menghe\mbat dari unsur-unsur yang terlibat dalam pr<Jses perencanaan seperti pengelola seko~ah, masyarakc:it, sektor swdsta dan dari unsur pemerintah daerah

Ada beberapa faktor yang menjad; penghambat dari unsur-unsur yang terlibat dalarn proses perencanaan seperti

yan~

diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Belitung Timur seperti berikut :

"Kurangnya kemampuan dari Kepala Sekolah selakr.J pimpinan di sekolah dalam penyusunan perencanaan tentu saja sangat menghambat proses perencanaan secara keseluruhan karena perencenaan sekolah tersebut sebenamya dapat dijadikan masukkan bagi perencanaan dinas pendidikafl yang akan diusulkan dalam perencanaan anggaran nantinya". (ha5il wa"vvancora tanggal 8 Mei 2008) Seiain itu ditambahkan pula oleh Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan yang mengatakan sebagai l)erikut :

"Keterbatasan jumlah pegawai pada bagian perencanaan i.'1i merupakan suatu ksndala b&gi kami dalam menyusun perencanaan dibidang pendidikan karena oekerjaan yang begitu banyak hanya dikerjakan oleh 5 orang. Belum lagi dari ke lima orang te1sabut sering mendapat tugas luar seperti mengikuti rapat koordinasi maupun kGgiatan lainnya yang dilaksar.akan oleh Provinsi maupun pusat." (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2008)

Lemahnya koordinasi dari instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga diakui oleh Kepala Bidang Pendidikan W:enengah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung T;mur seperti yang diungkapkan sebagai berikut :

"Ada program-program yang menyangkut pendidikan yang dilaksanakan oleh dinas lain tanpa pemberitahuan kepada kami. Contohnya pelaksanaan festival seni dan budaya untuk siswa yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Timur yanu dilaksanakan tanpa koordinasi dengan kami. Contoh lainnya yaitu tacfinya penya/uran beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar berada di Din as Sosial dan kami tidak pen 1ah dilibatkan pada kegiatan tersebut, baik dalam proses perencanaannya hingga pelaksanaan dan monitoringnya." (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2008)

Lerr.ahnya koordinasi ini juga terjarii pada lingkungan internal Dinas Pendidik;:m. Hal ini tedihat pada saat wawancara dengan Kepala Bagian Pendidikan Menengah, tiba-tiba masuk salah seorang staf dari pere.ncanaan yang menanyakan Lle~ta men~enai

SMP ynng akan dibantu dengan menggunak.:m dana APBD Provinsi.

105 Kepafa Baglan tersebut fangsung mengungkapkan buhwa data-data mengenai SMP ter~ebut s~~enamya

perencam~an

pendidikan

sudah ada bagian pendataan dan sarana prasarana di bagian

sehingga sebetufnya tidak perfu fagi meminta data kepada bagian menengah.

Bahkan

l<"epada

peneliti

Kepala

Bagian

tersebut

mengungkapkan hal sebagai ber;ku'L .

"Kc;dang-kadang kami tidak tahu ada SMP yang dibangun, tahu-tahu pekerjaannya sudah dilalrsanakan dan kita diminta untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan tersebut." ~l:asil wawan-;ara tanggal 8 Mei 2008) Hai ini juga diakui oleh Kepala Bagian TK dan SD yang mengungkapkan sebagai berikut :

"Program-program yang direncana.'(an tidak pernah dikoordinasikan dengan kita se/aku pelaksana teknis di /apangan. Tc;hunya kita st:3telah keluar SK Kepala Dinas (SK Pemimpin Kegiat:m) dan ditunjuk menjadi pemimpin kegiatan tersebut yang sebenamya tidak pemah kita usu/kan. Jadi nampaknya semua itu usulan dari bagian perencanaan sendiri tanpa melibatkan kita." (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2008). Dilnin pihak, Kepala Bagian Pendataan dan Sarana Bappeda Kabupaten Belitung T:mur mengungkapkan sebagai berikut :

"Kami seting kesu/itan untuk meminta usulan pembangunan bidang pendidikan dari Dinas Pendidikan He/ ini antara lair. disebabkan Kurangnya kemampuan tenaga perencana di Dinas Pandidikan itu sendiri. Untuk itu kami sangat bersukur bahwa ada stat pada bagian perencanaan tersebut yang n1enerima beasiswa dari pemda untuk melanjutkan ke S2 dibidang perencanaan". (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2008)

Berkaitan dengan faktor penghambat dalam proses perencanaan ini juga disampaikan oleh Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut :

"Salah satu faktor yang menghambat proses perencanaan yang akan kami susun yaitu keterbatasan data yang ada terutama data tentang jumlah penduduk usia sekolah. Se/ama ini kami hanya mengacu pada data dari BPS yang sebenamya menurut kami validitasnya perlu cfipertanyakan." (hasil wawancara tanggal 8 Mei 201)8)

Kurangnya ruang untuk publik (masyarakat) dalam proses perencanaan pendidikan, baik itu untuk perencanaan di sekolah (RPS dan RAPBS) serta dalam

106 kegiatan musrenbang juga sangat mempengaruhi kualitas perencanaan dibidang pendidikan. Hal ini diakui oleh hampir seluruh kepala sekolah yang diwawancarai seperti yang diungkapkan oleh salah satu Kepala SD Negeri di Kecamatan Manggar sebagai berikut : Kalau mengharapkan masukan dari masyarakat setempat mengenai apa yang ingin dilaksanakan untuk memajukan sekolah umumnya sangat sulit. Paling-paling kami .'lanya berkonsultasi dengan ketua komite sekolah dalam menentukan programprogram y~ng akan kami laksanakan sepertf dalam penyusunan RAPBS'. (hasil wawancar2 tanggal 12 Mei 2008) n

Kesulitan untuk melibatkan masyarakat di sekitar sekolah baik yang tergabung dalam komite sekolah maupun bukan sebagCli anggota komite sekolah seperti yang diungkapkan oleh Kepala SMP Negeri 4 Manggar sebagai berikut : "Dalam penyusunan RPS maupun RAPBS tahunan, kami selalu melibatkan komite sekolah karena RPS dan RABPS tersebut harus ditandatangani oleh Ketua Komite Seko/a/1. Namun mungkin dikarenakaf1 kesibukan para anggota komite sekolah, maka yang hadir biasanyc.. sangat sedikit saja. Bahkan banyak orang tua siswa yang tidak hadir dalam pertemuan membahas RAPBS setiap tahunn. (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2008)

Dalam kegiatan musrenbang baik di tingkat desa hingga kecamatan dan musrenbelng kabupatenpun keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pandidikan sangat kecil. Hal ini di!>ebabkan oleh pemahC:Jman masyarakat bahwa pendidikan itu merupakan salah satu sektor pembangunan yang tidak bisa dilepaskar dari pembangunan yang lainnya. Kenyataan ini dapat dilihat dari pernyataan tokoh masyarakat seperti be:-ikut ini : "Musrenbang desa setiap tahun kami laksanakan dengan difasilitasi oleh orang dari Bappeda (Bappeda :
107 Sedcmgkan

keterlibatan

pihak

swasta

dalam

pr:lses

perencanaan

pembangunan bidartg pendidikan sama sekali tidak pernah terwujud. Hal ini diutarakar, -:>leh Kepala Bappeda Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut : "Perusahaen-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Belitung Timur ini memang banyak, tetapi ketertibatan mereka daJam proses perencanaan pembangunan bisa dikatakan tidak ada suma sekalf. (hasil wawancara tanggal 8 Mei 2008) Hal ini juga diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur yang mengungkapkan sebagai berikut : "Pihak swasta yang ada di Kabupaten Belitung Timur ini paling-paling hanya sibuk kalau adA bantuan block grant di sekoleh saja. Baru rnereka tanya ini dan itu, sekolah mana yang dibantu dan mohon supaya mereka dapat mengerjakan pekerjaan tersebut. Lain dari itu tidak ada sama sekali ketertibatan mereka dalam proses perencanaan pendidikan". (hasil wawc:mcara tanggal 8 Mei 2008) Hal serupa juga dinyRtakan oleh petra pengelola sekolah (kepala sekolah) ye:mg menyatakan bahwa pihak swasta tidak pernah sama sekali terlibat dalam perencanaan pengembangan sekolah mereka. Tetapi begitu ditanya apakah pihak swasta in: pernah diundang dalam kegiatar. penyusunan perencanaan, baik pihak sekolah, Dinas Pendidikan maupun Bappeda semuanya mengatakan tidak pernah mengundang atau melibatkan pihak swasta dalam kegiatan perencanaan mereka.

4.6.2. Faktor-faktor yang mendukung dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses perencanaan seperti pengelola sekolah, masyarakat, sektor sw.asta dan dari unsur pemerintah daerah Hal-hal yang mendukung mekanisme perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung Timur ini antara lain diungkapkan oleh Kepala BRpped& Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut : "Adanya mekanisme atau sistem perencanaan seperti yang diatur dalam UndangVndang tlomor 32 Taiwn 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20fJ4 tentang Sistem Perencanaan Nasional sangat membantu pemerintah kabupaten dalam penyusunan perencanaan sehingga semua stake hoider dapat tertibat dalam kegiatan .oerencanaan mulai dari murenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan hingga musrenbang kabl..'paten. Tinggal sekarang bagaimana stake holder tersebut memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan aspirasinya". (hasil wawancara tanggal8 Mei 2008)

108 Ada'lya

dol~umen-dokumen

pemncanaan seperti Rei1cana Pembangun&n

Jangka Panjang Daemh (RPJPD}, RPJM Daerah juga dirasakan sangat mendukung dalam pe,yusunan rencana Kepala

B~r.;ian

ke~a

Dinas Pendidikan seperti yang diungkapkan oleh

Perencanaannya sebagai be!ikut :

"Da/am penyusunan perencanaan bidang pendidikan ini kita selalu mengacu pada tujusn uiama pembangunan yang tertuang dalam RPJP daerah maupirn RPJM Daerah. RPJP daerah dan RPJM Daerah ini kita terima dari Bappeda dan sangat membantu kita dafam merumuskan tujuan pembangunan yang akan kita laksanakati". (hasil wawancara t::.~nggal8 Mei 2008} Dari hasil

w~wancara

dengan masyarakat. sebetulr.ya ada keinginan

masyarakat untuk ikut memperhatikan masalah pendidikan asalkan mereka ikut dilibatl
cleh nMP Negeri 5 Manggar yang mampu mengajak masyarakat di

sekitar sekolah untulr ikut memparhatikan perkembangan sekolah seperti yang sudah disampaikan ciatas. Tinggal sekarang c.dalah masalah pendekatan yang digunakan oleh

peng~lola

pendidikan rti sekolah untuk menarik minat masyarakat

terse but.

4. 7.

lmplikasi dari perencanaan terse but untuk yang diingink:Jn

4. 7.1.

Partisipasi lllfasyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Casar di Kabupaten Belitung Timur

men~apai

tujuan pendidikan

Dengan adanya model perencanaan yang dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur ini tentu saja mempunyai dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam p<3laksanaall

p~mbangunan

di bidang pendidikan, khususnya pada pendidikan

dasar separti yang diungkapkan oleh salah satu kepa1a sekolah SO Negeri di Kecamatar. Gantung sebagai berikut :

"Perhatian masyarakat terhadap pendidikan di daerah ini kami rasakan sangat kurang sekali. Bahkan kadang-kadang kami merasakan bahwa keterlibatan orang tua siswa dalam pendidikan t:Jnaknya sangat minim sekali seakan-akan pendidikan

109 bagi anakrwa diserahkan sepenuhnya untuk sekolah. Sebetulnya pendidikan itukan bukan tanqgung jawab sekolah saja." (hasil wawancara tanggal 16 Mei 2008) Hal serupa juga diungkapkan .Jieh salah seorang guru di SMP Negeri Kecamatan Manggar sebagai berikut : "Peran orang tua siswa dalam pendidikan anaknya sangat kurang sekali. Sering saya a/ami kalau ada siswa yang bermasalah dan orang tuanya dipanggil ke sekolah, sering orar.g tuanya tersebut tidak mau datang ke sekolah dengan berbagai alasan sel1ingga ini menyulitkan kami untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa dalam menyelesaikan masalah pendidikan anaknya". (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2008) Tak jauh berbeda dengan yang disampaikan diatas, salah satu kepala se!
Ke~amatan

Gantung yang memiliki angka putus

sekolah cukup besar ;nengatakan hal sebagai berikut : "Di desc,; f
110 p&rencanaan masyarakat melalui kepala desa ikut terlibat dalam pembangunan sekolah tArsebut." (hasil wawancara t:mggal 19 Mei L.008) Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala Desa Pulau Buku Limau, Beliau menyatakan sebagai berikut :

"MasyarC:Jkat itu ka/au diajak mulai dari awal tentu saja tidak akan keberatan da/am pembangunan sekolah tersebut sepe.ii yang dilakukan dalam pembangunan SO SMP Satu Atap ters~but. Apalagi keberadaan SMP tersebut sangat membantu masyaral<.at di sini sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk ;nenyekolahkan anaknya di SMP." (hasil wawancara tanggal19 Mei 2008). Pola pendidikan gratis yang diterapkan tanpa diiringi dengan regulasi yang jelas juga ikut memoengaruh1 paftisipasi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh kepala SO Negeri di Kecamatan Oendang sebagai berikut ·

"Dengan adanya pendidikan gratis dimana sekolah tidaf<. boleh memungut dana dari masyarakat yang tadinya disalurkan melalui dana komite sekolah. Sekarang dana tersebut tidak ada lagi. Bagaimana kami harus membayar tenaga honor di sekolah ini. Seber.amya sebagian anggota knmite sekolah tidak keberatan untuk ikut mambiayai sebagian kegiatan sekolah." (ha~il wawancara tanggal 9 Mei 2.008) Tid2k jauh berbeda dengan perryataan pengelolo sekolah diatas, dari pihak ma~yaralt:atpun

umumnya menyatakan bahwa memang selama ini mereka kurang

memperhatikan pembangunan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah seperti yang ungkapkan oleh salah se0rang

masyarakat di desa Lintang Kecamatan Gantung

sebagai be.rikut :

"Kalau b1cara urusan sekolah, itukan urusan pemerintah. Yang kita tahu bahwa anakanak disini dapat bersekolah. Se/ama ini kami tidak pemah diajak atau dilibatkan dalam segala urusan di sekolah kecuali ka/au ada anaknya yang bersekolah di sekolah tersebut. ltupun biasanya sebatas pada saat pelaporan penggunaan keuangan sekolah.." (hasil wawancarc- tanggal14 Mei 2008).

Se.mentara salah

seorang

orang tua

siswa

SO di desa tersebut

mengungk:lpkan hal sebagai berikut :

"Pemah seya mer.anyakan kepada kepala sekolah mengap& di sekolah lain telah rnasuk sekolah tctapi anak saya di sekolah tersebut kok be/urn masuk. TemyC:Jta kt:Jpala sekolah tersebut marah-marah kepada saya dan mengatakan itu urusan sekolah. Jadi ya sudah ka/au itu urusan seko/ah bullt apa kami sibuk-sibuk". (hasil wawanca,.c: tanggal 14 Mei 2008)

Ill

4.7.2. K£majuan pembangunan pemtidikan di Kabupaten Belitung Timur selama lima tahun terakhir De11gan mode: perencanaar pembangunan bidang diterapkan di kemajuan

Kabuj:~aten

pembangunan

p~ndidikan

seperti yang

Belitung Timur dapat dilihat implikasinya terhadap pendidikan

tersebut.

Hal

ini

dapat

dilihat

dari

perkembangan Angka Putus Sekolah untuk jenjang pendidilr.an dasar (SD dan SMP atau sederajat) selamC::t em pat tahun terakhir sebagai berikut :

140

r----------------· ----·-·- -- ·-··

1

!

-I

I

--I

i l

03/04

04/05

05/06

---+-SO . -111'--SMP

06/07

Tahun

SL.mber . Ciolah dari data Dinas Pendid1kan Kab. Be/tim 2007 Gambar 12 Perkernbangan Angka Putus Sekofah SD 'tlan SMF' di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 - 2007 Dari gambar diatas tampak bahwa pada tiga tahun pertama pembentukan Keibupaten Belitung Timur terjadi peningkatan angka putus sekolah baik pada SD maupun SMP. Namun pada tahun pe!ajaran 2006/2007 angka putus sekolah tersebut IT'enurun drastis untuk jenjang pendidikan SD dan SMP.

Perkembangan jumlah masyarakat yang menikmati bangku sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari perkembangan Angka Partisi Kasar (APK). Untuk jenjang

112 pendidikan SO memang memiliki APK diatas 100 % yang dapat diartikan bahwa pendidikan SO sudah dinikmati hampir seluruh masyarakat usia sekolah SO di Kaoupate11 Belitung. Tetapi untuk jenjang pendidikan SMP hingga saat ini memiliki APK sebesar 85,20 % yang dapat diartik&n bahwa saat ini masih ada lebih kurang 14,80% m&syarakat usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di SMP.

Ketika disir.ggung mengenai kemajuan peningkatan dengan pcla perencanaan yang diterapkan

~leh

~ualitas

mutu pendidikcm

Pemerintah Oaerah Kabupaten

Belitung, banyak kepala sekolah yang merasa pesimis kemajuan tersebut terjaai seperti yang diharapkan seperti yar.g diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah SMP Negeri di Kecamatan Manggar sebagai berikut : "Rasanya dengan model perencanaan seperti ini s::mgat sulit bagi kami di sekolah untuk dapat meningkatkan mutu pcmbelajaran diseko/ah. Apalagi dengan sarana dan prasarana yang terbatas serta terbatasnya dana bagi kami sehingga untuk berinovasi dalam pembelajaranpun sulit kami lakukan. Saya rasa, sepintar apun atau sehebat '1papun guru memberikan mate1 i didepan kelas, apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai tentu saja kemajuar. yeng diperoleh sangat lambar. (hasil wawancara tanggal6 Mei 2008).

Rasa

pesimisti~

akan peningkatan mutu pendidikan juga disampaikan oleh

salah seomng guru S:v1P Negeri di Kecamatan Gantung yang mengajar Teknologi lnformatika dan Komputer (TIK) sebagai berikut: "Di SMP sekarang a:Ja pelajaran TIK dan ke~etulan saya mengajar pelajaran tersebut. Terus terang saja selama 1 tahun mamberiken pelajaran TIK tersebut saya merasa k9sulitan karena terbatas med.ia praktik bagi siswa. Hingga saat ini kami hanya memiliki 4 unit komputer yang digunakan secara bergantian uleh siswa untuk praktek. Dengan kondisi seperti ini proses pembela_iaran menjadi tidak optimal dan sulit rasanya siswa kami mendapat nilai yaog bagus pada saat ujian nanti." (hasil wawancara tanggal ·.4 Mei 2008).

Berc1asarkan hasil observasi pada sekolah tersebut, ruang komputernya menggunakan ruangan perpustakaan sekolah yang d1beri pembatas seadanya dan didalamnya terdapat 4 unit personal kl)mputer dan satu printer yang digunakan oleh siswa untuk praktek pelajaran TIK.

113

H~l

yang sama juga diungkapkan

ol~h

salah seorang kepala sekolah SO

Negeri di desa Mengkubang Kecamatan Manggar yang mengatakan bahwa sekolahny~

memerlukan biaya untuk rnerehabilitasi saluran air (sanitair), pembuatan

sumur, dan perbaikan WC/kamar mandi di sekolah tersebut. Namun sudah beberapa kali diusulkan temyata tidak pemah ditanggapi oleh Dinas Pendidikan. Saluran air dan sumur itu sangat penting hagi katTJi. Bagaimana kami dapat menanamY.an nilai-nilai kebersihan kalau saluran aimya mampet pada saat hujan dan daerah di sekitar sini sering tergenang air. Sedangkan WC dan kamar mandinya tidak dapat kami manfaatkan dan menjadi kotor karena tidak ada sumber air bersih. Hal ini s.udah diusulkan 1:9 Dinas P9ndidikan tetapi tidak pemah ada tanggapan. Bahkan yang direhab yaitu sekolah lain yang sebenamya /okalnya sudah bagus. Bagaimana pendidikan kifa akan maju kalau modelnya seperti inf. (hasil wawancara tanggal7 Mei 2008). II

Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bagian

Perencanaan

Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Belitung

Timur,

Beliau

mengatakan bahwa dengan keterbatasan dana untuk pendidikan, maka perbaikan tersebut oilaksanakan secara be:1ahap sesuai dengan tingkat kepentingannya. Demikian !uga perencanaan yang disusun untuk merehabilitasi sarana prasarana tersebut mengacu pada data yang dihimpun dari sekolah. "Memang leila akui masih ada sekolah kita yang sarana dan prasarananya tidak memadai, khususnyn untuk kamar ma'1di dan WC. Namun karena keterbatasan dana, maka rehabilitasinya dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu kami memerfukEm data dari sekolah mengP,nai tingkat keru.sakannya." (hasil wawancara tanggal8 Mei 2008). Cmi observRsi pada beberapa SO dan SMP di Kabupaten Belitung memang

menunjukkan kondisi sekolah yang cukup representatif sebagai tempat proses belajar-mengajar (lihat gambar 13}. Namun kondisi sarana air bersih dan sanitair ternyata banyak yang tidak berfungsi dan tidak dapat digunakan (lihat gambar 12). Salah seorang Anggota Dewan Pendiuikan Kabupate>n Belitung mengungkapkan sebagaibe:rikut: Saat ini sangat sulit untuk mencari sekolah terutama S:J .vang kondisinya rusak parah. Demikian juga untuk SMP. Kalaupun ada .vang n1sak, itu tidak seberapa dan II

114

tidak sampai mengganggu proses belajar-mengajar. Hanya memang kami akui masih ada seko/ah kami tidak memiliki ~IC dEm kamar mandi yang baik. Hal ini dikarenaka'1 sarana air bersihnya banyak yang belum tersedia ." (hasil wawancara tanggal 18 Mei 2008)

Dem1kian jugn untuk kondisi sarana dan prasC\ra penunjang pembelajaran seperti laboratorium dan perpustakaan. Dari hasil pengamatan ternyata untuk jenjang pendidikan SO sebagian besar tidak mempunyai ruangan khusus untuk guru dan kepal 2 sekolah (lihat gambar 13. 14 dan 15), perpustakaan dan laboratorium serta sarar.a olahraga. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP ternyata sarana dan prasamna ya11g tersedia masih jC\uh dari harapan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Depdiknas.

Su:nber : Hasil Observasi tanggal 14 Mei di SON desa Lintang Kecamatan Gantung

Gambar 13 Kondisi s;uana dan prasarana salah !iatu SON di di Kabupaten Belitung Timur yang kurang baik

115

S•Jrnber : Hasil Observasi di SMP Negeri 1 Manggar

Gambar 14 Kondisi Ruang Kelas di salah satu SMP di Kabupaten Belitung Tlmur

Sumber : Hasil Observasi pada SON di Kecamatan Gantung

Gambar 15 Ruang Kelas yang disulap menjadi ruang guru

II'>:> OfVWVI.J/-\11-\ IVII-\Lfo\l'lu UI'IIVt::f'>:>lll-\>:> Of'IIVVI.JI'\11'1 MI'ILI'\Nu UI'IIIVt::K::>III'I::> OKI'IVVI.JI'ITI'I MI'ILANu UNIVt:K::>IIA::> t:lKPiVVIJ PiTPi

MPit:PiN~

lfAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN G AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANd AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWI JAYA MALANG

fAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSiTAS BRAWIJAYA MALAN

lAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS 8 BRAWIJAYA MALANG UNIVERSI"I

~AS

ASBRAWIJAYAMALANG UNIVER ASBRAWIJAYAMALANG U

rAS BRAWIJAYA MALANG rAs BRAWIJAYA MALA

rAs BRAWIJAYA MALA

rAs BRAWIJAYA MALAN jAS BRAWIJAYA MALAN

~ p

END I

~(c; ~-(AS

/~

v

~

... ..

,f :!(~

;::! ~

"/-

~it'

~~

_. ;,'t:

.::»

•• .

jAS BRAWIJAYA MALAN jAS BRAWIJAYA MALAN jAS BRAWIJAYA MALANG

tl

~ • t'/

~

jAS BRAWIJAYA MALANG

ALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN -

-~~..~~ ~._. g,

~~~lb...

,~

01Jr4 A# 8~?. ~

jAS BRAWIJAYA MALANG

~

!- f'no_"· \

~~'

,...... .,

\

~~ ~

,.

RSITAS BRAWIJAYA MALAN RSITAS BRAWIJAYA MALAN RSITA3 BRAWIJAYA MALAN ERSITAS BRAWIJAYA MALAN ERSITAS BRAWIJAYA MALAN ERSITAS BRAWIJAYA MALAN

tff.tt Sl;

NIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

~AS BRAWIJAYA MALANG U

jAS BRAWIJAYA MALANG UN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

rAs BRAWIJAYA MALANG UNI


jAS BRAWIJAYA MALAN G UNIVE

jAS BRAWIJAYA MALANG UNIVER jAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSI

I

•

t

t

lVI A LAN G

NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN ALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

jAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITA~=~~~;;;;;;;;;;;~~~:: MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAY ~AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS 8RAWIJAYA MALAN

~AS

jAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN ~AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

~AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

~AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MAL AN rAs BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN lAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

lAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Ut-.!IVERSITAS BRAWIJAYA MALNl lAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

lAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

lAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN lAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

"AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN "AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

"AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN "AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

"AS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MAl AN rAs BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVFRSITAS BRAWIJAYA MALAN lAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWI.JAYA MALA.NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

lAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN lAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

lAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MAl ANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BR AWIJAYA MAl AN lAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MAL A NG UNM: RSITAS BRAVVIJAYA MAl AN

116

BABV PEMBAHASAN

5.1.

Meikanisme Perencanaan K.aiJupaten Belitung Timur

Pembangun2n

Bidang

Pendidikan

dl

5.1.1. Ptmdekatan Perencanaan Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan Bldang Pendidikan Dasar Secara umum perencanaan pambangunan daerah menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2006) didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat da1am menunjang pembangunan nasional. Lebih lanjut disebutkan oleh Wrihatnolo dan Nugroho (2006) bahwa perencanaan pembangunan daerah juga merupakan suatu usaha yang sistematis dari pelbsgai aktor, baik umum (publik), pemerintah, dan swasta ataupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya.

Dari dokumen perencanaan (RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang ada diketahui bahwa perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur merupakan bagian dari perencanaan bidang pendidikan yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan secara keseluruhan di Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Dari hasil wawancara dengan informan,

baik dari Bappeda,

Dinas

Pendidikan, Kepala Sekolah/Guru, Kepala Desa, dan masyarakat, diketahui bahwa secara normatif mekanisme penyusunan perencanaan pernbangunan bidang pendidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Me!
117 pendidikan dasar ter.:;~but melalui dua jalur yaitu melalui kegiatan musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga

musren~ang

tingkc.t kecamatan dan melalui jalur

perencanaan di sef\olah hingga perencanaan di Dinas Pendidikan di Kabupaten seperti yang digambarkan sebagai berikut :

}

J

Penyusu.1an nencana St>kolah

~

~

Penyusunan Rencana Dinas Pendidikan

Subtantif

Sumber : Diolah dari keterangan Kepala Bagian Pendataan dan Litbang Bappeda i
G~mbar 16 Model Penyusunan Rencana Kerja P&mbangunan Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Belitung Timur

Jalur perencanaan melalui musrenbang merupakan jalur perencanaan yang menurut Faludi (1973) merupakan t.ipe perencanaan prosedural dimana semua bidang direncanakan dengan prosP.dur yang sama pada saat musrenbang. Sedangkan jalur perencanaan melalui perencanaan sekolah merupakan tipe perencanaan subtantisial dimana

perencanaan hanya khusus untuk bidang

pendidikan saja.

Model perencanaan ini menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2006) merupakan perencanaan yang p2rtisipatif dimana '<eterlibatan peran serta masyarakat dalam menyalurk
118 berasal

dari

semua

aparat

penyeloe:!nggara

negara,

masyarakat,

kelompok

profesional, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

Untuk itu perlu dilihat s9jauh mana keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan musyawarah pada proses penyusunan rencana pendidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur baik melalui jalur musrenbang maupun jalur perencanaan disekolah.

5.1.1.1. Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan Casar melalui kegiatan Musrenbang. Perencanaan melalui kegiatan musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten

m~rupakan

implementasi dari Surat Edaran Bersama Menteri

Neaara Perencanaan Pembangunan Nasionai/Ketua Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang

r~omor

08/M.PPN/01/2007 dan 050/264AISJ Tanggal 12 Januari 2007

?etunjuk Teknis

dis~butkan

bahwa

Pelak~anaan

Mu~renbang

Musr~nbang

2007 yang

didalamnya

Desa/Kelurahan dilaksanakan secara partisipatif oleh

para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/kelurahan untuk mengatasi pe.·masaiClhan desa/kelurahan dan pihak yang akan

ter~~ena

dampak hasil

musyawarcth untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Sedangkar. yang termasuk dalam stakeholders dalam

~urat

edaran tersebut

disebutkan antara lain perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di d&salkelurahan, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, pengusaha, komite sekolah dan lain-lain dengan nc.rasumber antara lain adalah Kepala Sekolah.

D:lri keterangan informan di desa memang musrenbang tingkat desa telah dilaksanakan. Peserta Musrenbang Tingkat Desa adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Anggota BPD, Tetua Desa, Karang Taruna, PKK dan masyarakat yang

119 sebagian mempunyai anak yang bersekolah di SO maupun di SMP. Umumnya yang rencana yang diusull;an oleh masyaral-:at be:rupa kebutuhan mereka akan sarana dan prasC:Ir3na fisik seperti perbaikan jalan, pembangunan jalan desa, pembangunan ml3sjid dan sarana pertanian. Namun temyata jarang sekali dalam kegiatan musrenbaPg ini dibicarakan masalah kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar secara fc,rmal. Adapun masalah pendidikan yang dibicarakan hanyalah sekitar pendidikan luar sekolah seperti pendidikan kesetaraan paket A, B dan C, dan pendidik3r. anak usia din; (PAUD).

ltu~un

sangat jarang sekali dibicarakan dalam

musrenbang.

Dari sini tergambar bahwa pendidikan dasar buk.anlah dipandang sebagai suatu ke':>utuhan bagi masyarakat karena menurut Abe (2005) perencanaan daerah dipandang sebagai formulasi (rumusar.) mengenai aspira3i masyarakat setempat, dalam ran9ka mencapai suatu kehir.lu!Jan baru yang

l~bih

baik dan bermakna melalui

langkah-langkah pembangunan. Perencanaan daerc.h sendiri menurut Abe (2005) merupakan proses menyusun langkah-lanykah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka me:njawab kebutuhan masyarakat, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Hal ini sangat mudah untu!( dipahami karena dari gambaran umum diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan rata -rata masyarakat desa di Kabupaten Belitung Timur sebDgian besa!" hanya tamate:m SD- SMA (55%) dan tidak tamat SD (24%). Selain itu dari keterangan masyarakat juga diketahui bahwa sebagian masyarakat beranggapan bahwa L•rusan pendidikan formal merupakan urusan pernerintah saja. Ada juga. yang be1 anggapan bahwa urusan perenca11aan pendidikan dasar hanya dilaksanokan di sekolah saja.

120 Gambaran mengenai kondisi sebagian masyarakat Belitung Timur yang tidak

mem~ndang

pendidikan dasar sebagai suatu kebutuhan ini sangat bertolak

belakang c1engan apa yang diceritakan oleh Hirata (2007) dalam novelnya yang berjudul Laskar Pelangi serta pengalaman prioadi peneliti sendiri sebagai bagian dari masyarakat Belitung Timur. Tentunya kondisi ini dapat dianggap sebagai suatu penurunan sosial budaya masyarakat di perlu diteliti lebih lanjut mengenai penyebabnya.

K~terlibatan

tidak ada

penyelenggara sekolah (dalam hal ini Kepala Sekolah) juga

~ama-sekali

dalam kegiatan musrenbang. Padahal dari gambaran umum

diketahui bahwa setiap desalkelurahan mempunyai paling sedikit satu sekolah dasar (SO) di wilayahnya. Menl!rut Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionai/Ketua Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08/M.PPN/01/2007 dan 050/264AISJ Tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang 2007, dalam kegiatan musrenbang tingkat desa seharusnya melibatkan Kepala Sekolah di desa tersebut sebagai salah seorang narasumb&r untuk membicarakan juga merupakan kebutuhan dari

k~butuhan-kebutuhan

m~s~1arakat

dari sekolah tersebut yang

desa. Hc.l ini juga dapat menyebabkan

kebutuhan masyarakat desa akan pendidikan tidak terungkapkan dalam kegiatan musembang tingkat desa/kelurahan.

Selanjutnya hasil rumusan perencanaan desa dalam kegiatan musrenbang tingkat

<.lP.3a/kslurah~n

ini dibawa untuk dibahas di tingkat musrenbang tingkat

kecamatan. Dalam kegiatan musrenbang tingkat kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, r,emang adn beberapa kecamatan yang beruEaha melibatkan Kepa!a Sekolah SMP yang nda di wilayah kecC:Jmatannya seperti di Kecamatan Gantung. Namun sangat disayangkan bahwa kegiatan ini

tern~'ata

ticlak dimanfaatkan oleh

Kepala Sekolah SMP tersebut dengan alasan yang tidak jelas.

Pade~hal

jika kegiatan

121 musrenba~-.g

gambaran

tingkat lcecamatan in: juga mengenai

kebutuhan

diiku~i

sakolah

kepala sekolah yang memberikan

ya;1g

juga

merupakan

kebutuhan

masyarak at, aspirasi masyarakat mengenai pendidikan dasar tentunya dapat tersalurka., dalam kegiatan musrenbang tingkat kecamai:an ini.

Pada musrenbang tingkat kecamatan, keterlibatan unsur pendidikan yang hanya diwakili oleh

Cabang

Dino.s

Pendidikan

Kecamatan

hanyalah untuk

memapar!
Usulan-usulan

rencana

pemb:2ngunan

dalam

musrenbang

tingkat

kecamatan ini selanjutnya dibahas lagi dalam forum musrenbang tingkat Kabupaten dimcma usulan-usulan rencana

pembangunan bidang pendidikan dasar

dar~

masyarakc.t akan dipertemukan dengan usulan-usulan pemerintah daerah melalui Dinas Per,didikan dan lembaga-lembaga swadaya yang menangani pendidikan lainnya.

Karena usulan rencana pembangunan bidc:ng pendidikan dasar dari hasil musrenbang tingkat kecamatan hanyalah berasal dari pemaparan program Dinas Pendidikan Kabupaten, dapat disim9ulkan bahwa usulan yang dibahas dalam Musrenbang tingkat t
122 ~roses Per.y usunan Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar melalui kegiatan Perencanaan di Sekolah.

5.1.1.2

Prose5 perencanaan pendidikan secara subtatif mel31ui jalur lembaga pcndidik'3n (sekolah) yang dilaksa;"lakan di Kabupaten Belituna Timur dimulai dari perencanaan

yang

dilaksanakan

oieh

sekclah.

Unsur

masyarakat

dalam

perencanann sekolah ini umumnya diwakili oleh Komite Sekolah.

Aoe. sedikit perbedaan mengenai proses penyusunan perencanaan di tingkat Sel
Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di

perencan~an

yang disusun hanya merupakar. perencanaan tahunan yang

sekolah a11tara tingkat SO

berbentuk RAPBS disusun berdasarkan jumlah biaya yang dialokasikan untuk sekolah

~e;-sebut

melalui dana APBD Kabupaten. Sedc.ngkan untuk perencanaan

jangka menengah dan perencanaan jangka panjang tidak ada

same~

sekali.

Keterlibatan masyarakat ha.1ya diwakili oleh sebagian orang tua siswa dan pengurus komite sekolah saja terutama ketua '
Sedangkan untuk tingkat SMP, sekolah menyusun perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan perencanaan jangka pendek dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

123 (RAPBS) yang berlaku selama satu tahun. Sedangkan untur. perencanaan jang!
tidak ada di setiap sekolah.

S :tma seperti yang terjadi di tingkat Sekolah Dasar, dalam proses penyusunan perencanaan di SMP, baik untuk jangka menengah (RPS) maupun jangka pendek (RAPBS), sekali dan keterwakilan

keterliba~an

masyarak~t

masyarakat di sekitar sekolah sangat jarang

melalui orang tua sisw3 dan pengurus komite

sekolah umumnya hanya sebagai pendangar program-progmm yang telah disusun oleh

sekol-:~h.

Memang ada juga sekolah yang betul-betul mP.Iibatkan masyarakat

dalam proses perencanaan di sekolahnya walaupun tidak melalui pendekatan yang formal separti yang terjadi di SMPN 5 Manggar dan SD Neyeri di Pulau Buku Lim au.

Dari kenyataan diatas dap::;}t disimpulkan bahwa sacara umum keterlibatcm masyarakat

dalam proses perencanaan pendidikan sangat kurang sekali dan

perencanaan sekolah yang disusun

merupak~n produ~~

dan pengelola sekolah saja.

Padahal, jika menqac'J pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksar.aon, pengawasan, dan cvalu&si program pendidikan.

Penyelengg~raan

pendidikau berbasis masyarakat merupakan perwujudan dari prinsip pendidikan yang diselenggarakar. oleh, untuk, dan dari masyc.rakat, yaitu pendidikan yang dJselenggarakan oleh masyarakat sebagai pemen:Jhan atas ciri kl1as yang berkenaan dengan nilai-nilai sosial dan kultural pada masyarakat tertentu.

D~mikian

pula yang diungkapkan oleh Pidarta (2005) bahwa hubungan yang

baik antara lembaga pendidikan dengan masyarakat atas dasar common sense dengan komunikasinya yang lancar memberi peluang yang besar kepada para perencana melaksanakan perencanc:lan partisipatif.

124 M~·1genai

perumusan

proses

hubungan

lembaga

pendidikan

dengan

rnasyaraket disebutkan oleh Kotler dalam Pidarta (2005) sebagai berikut :

1.

ldentitikasi manusia-manusia kunci di masyarakat.

2.

Perhatikan angan-angan dan pikiran mereka terhadap lembaga pendidikan deny::m kontak-kontak secara kebetulcm.

3.

RumJskan tujuan hubungan lf:~mbaga dengan masyarakat yang tepat dengan angan-angan da;1 pikiran mereka.

4.

Nilai efektivitas biaya program

5.

lmpl€mentasi rtnn nilai hasilnya.

1-!al inilah

y~:mg

jarang dilaksanakan oleh pengelola sekolah baik SO

maupun SMP di Kc.bupaten Belitur.g r;mur. Sekolah jarang sekali mengidentifikasi manusia-manusia kunci di masyarakat yang dapat berperan dalam menjembatani kepentingan sekolah dan masyarakat serta untuk menggerCllkkan masyarakat agar ikut berpar.isipasi dalam proses perencanaan pendidikan di sekolah.

Usaha untuk mengakomodir kepentingan masyarakat umumnya hanya dilnkukan rnelalui jalur formal saja ;;eperti

rapat-rapa~

yang dilaksanakan di sekolah.

Padahal menurut Picfarta (2005) diatas, sekolah hendaknya juga memperhatikan angan-angan dan pikiran mereka terh3dap lembaga pendidikan dengan kontakkontak secara kebetu!an seperti yang dilakukan oleh SMPN 5 Manggar. Hal inilah yang menyebabkan hubungan antara lembaga penciidikan dengan masyarakat disekitarnya tidak te~alin secara harm0nis.

Oalam penyusunan rencai1a Pemerinte~h

t~hunc:n

(RAPBS) juga campur tangan

Daerah juga sangat dominan dengan mengatur bahwa RAPBS harus

disusun berdasarl<"an jumlah biaya yang dialokasikan dalam APBD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperoleh dari APBN dengan peruntuk.an yang

125 telah

diten~ukan

terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan sekolah tidak dapat berkreasi

dan berinovasi dalam merencanakan ar.ggaran pembangunan di sekolahnya setiap tat.un. Padahal menurut Hasbullah (2006) Galam pelaksanaan otonomi pendidikan, sekolah senarusnya mendapat kcsempatan untuk menantukan sendiri kebijakankebijakan dalam bidang pendidikan dengan tujuan lebih meningkatkan kualitas dan daya

tarik

sekolah

tersebut

merencanakan sencliri

termasuk

k~giatan-kegiatan

pendidikan

serta

merencanakan sendiri

ditanggung

oleh

pemerintah

dan

didalamnya

yaitu

kebijakan

untuk

yang a!
masyarakat

pendidikan

(orang

tua

yang

siswa).

harus

Dengan

memperhatikan hal tersebut, jelas tidak diperlukan adanya penyeragaman antara sekolah yang satu dengan sekolah lain.

Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai salah satu program pernbangunan bidang pendidikan dasar dan msnengah yang didalamnya memuat model porencanaan pombangunan pendidikan di sekolah menurut Hasbullah (2006) akan

memberikan

otonomi

lebih

besar

kej.>ada

sekolah,

memberikan

fleksibilitas/keluwesan lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dc:m medorong sekolah untuk meningkatkan

parti~ipasi

warga sekolah dan

masyarak2t U11tuk memenuhi kebutuhan mutu sekoluh dalam kerangka pendidikan nasional. Karena itu essensi MBS adalah otonomi se!mlah + fleksibilitas + partisipasi untuk

m~ncapai

sasar.m mutu seko:ah.

Hal serupa juga dikemukan oleh Brown dalam Hasbullah (2006) yang menyatakc:m bahwa karakteristik utama dan efektif dalam renerapan MBS di sekolah mencakup otonomi, f1eksibilitas, re<>ponsibilitas, perencanaan sekolah, deregulasi sekolah, partisipasi lingkungan sekolah, kolaborasi dan kerjasama antara sesama warga sekolah.

126 Serdasarkan Juklak Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang dikeluarkan oleh Di~en Dikdasmen Depdiknas model perencanaan pendidikan harus dimulai dari perencanaan di sekolah yang bersama-sama dengan Komite Sekolah membuat apa yang disebut dengan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana

~ahunan

dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Sckolah (RAPBS). RPS ini nantinya akan menjadi masukan bagi Dinas Pendidikar.

Kabupaten

bersama

Dewan

Pendidikan

Kabupaten/Kota

untuk

menyusun Rencana Pengembangan Pendidikan di Kabupaten (RPPK) dengan mengacu arah dan kebijakan pembangunan pendidikan provinsi dan nasional yang termuat dalam RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. RASPS dan RPPK inilah nantinya menjadi sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana

Ke~a

(Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten.

Adapun model yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas untuk proses perencanaan pendidikan di sekolah dapat diliha~ pada gambar berikut :

I

=:J

RPJMD ,, /

.... .... ....

Sumber : Diolah dari Juklak Penyusunan RPS dan RPPK Dirjen Dikdasmen Dapdiknas 2006 Gambar 17 Alur Perencanaan Pendidikan di Kabupaten

i -~ i

sekolah, masyarakat oc1n w2rga sekoial"' (dc.lam hal ini yaitu 1->:::.r-:alc.; sekoi
g~;rll,

dan komit9 sekolah) ::;ecara bersanta rnenyusun perencanaan di sei
~nengacu

pada RPJM. Kemudian dalam menyusun Rancangan

Rencana Kerja Dinas (Renja SKPD) harus mengacu pada Renstra yang telah disusl!n dan menjadi RAPBS sebagai bahan masukan. Ranc.:mgan Rencana Kerja inilah yang dipaps.rkan dalam musrenbang

kecama~an

kemudian dibahas pada

Musrenbang Kabupaten.

Dalam penyusllnan RPPK dan Renstra Dinas Pendidikan juga temyata tidak mengacu pada RPS yang telah disusun oleh sekolah. Bahkan ternyata dokumen perencane~an Ka~upaten

menengah sekolah tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan

sehingga setiap kali menyusun perencanaan tahunan, Dinas Pendidikan

Kabupaten Belitung Timur selalu meminta data di sekolah yang sebetulnya data tersebut dapat dipantau melalui RPS yang disusun dari sekolah. Pola penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidi'
pada

Renstra

yany

telah

disusun

dan

RPJM

Daerah

tanpa

memperhalikan RAPBS yang telah cfisusun sekolah.

Dcngan demikian aspirasi dan inforrnasi dari masyarakat berkaitan dengan kebutuhannya terhadap pendidikan dasar di wilayahnya juga tidak tersalurkan melalui jalur perencanaan sekolah inL

128 Nur.ina (2007) mengemukakan bahwa dalam perencanaan partisipatif m~merlukan

informasi dari masyarakat dalam

arti

perlu pendekatan pada

masyarakat untuk melaksanakan psrencanaan pendidikan pada satu tempat (daerah).

Dalam arti hubungan lcmbaga pendidikan dengan komunikasinya

merupakan dasar untuk mernudahkan pelaksanaan perencanaan pendidikan pa."tispatori seperti l<e biasaan lembaga pendidikan dan masyarakat bekerja sam a membangun

pendidi:
Komunikasi

antara

lembaga

pendidikan

dengan

masyarakat merupakan realisasi teori common sense dalam komunikasi, bukan teori kompetisi ataLI teori kontrol.

Dapat disimpulkan dari paparan diatas bahwa penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

sebag~i

salah satu program pembangunan bidang

pendidikan secara nasional yang didalamnya termasuk model perencanaan sekolah tidRk terwujud sama sekali dalam pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur.

Dari kedua jalur perencanaan f:'embangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung

Ti~ur

itu sama sekali tidak menunjukkan adanya alur pendekatan dari

bawah ke atas (bottom up approach). M13nurut Wrihatnolo dan Nugroho (20G6) alur perencanaan pembangunan dengan pendekatan dari bawah ke atas menggariskan bahwa inisiatif perencanaan be.·asa: dari berbagai unit atau divisi yang disampaikan ke atas sampai pada tingkat institusi. Oleh karena itu, strategi kelembagaan merupakan gabungan dari strategi-str ategi ini.

Sat•J-satunya bentuk perencanaan Bottom Up Approach yang diterapkan di Kabupatcn Belitung Timur yaitu hanya dari permintaan data mengenai kondisi sarana dan prasarana dari sekolah yang dijadikan dasar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur untuk menyusun perencanaan jangka pendek (rencana

129 kerja tahunan) Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan setiap tahun.

Adapun alur pcndekatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung Timur lebih mengarah pada pola pendekatan dari atas ke bawah (top down approach). Pada alur pendekatan model ini menggariskan bahwa perumusal"' strategi yang tE:Iah disatukan dan dikoordinasikan oleh pimpinan tertinggi dibantu oleh pam mar.ager pada level dibawahnya. Strategi menyeluruh ini kemudian dipakai sebagai suatu penentu sasaran-sasaran dan mengevaluasi kinerja unit masing-masing.

Conyers (1992) sebetulnya telah mengidentifikasi masalah ini, bahkan dikatakan sebagai masalah yang paling serius dalam proses perencanaan partisipatif dimana meskipun perencana2n

~embangunan

bidang pendidikan dasar telah

dicesentral:sasikan, orang-orang awam pada tingkat masyarakat atau desa jarang atau

masih

belum terlibat secara

langsung

didalam

p1·oses

perencanaan.

Perencanaan dijalankan oleh pejabat lokal atau perwakilan (komite sekolah) yang diangkat secara loke:ll. Meskipun orang-orang ini lebih besar kemungkinan untuk mengenal kondisi lokal, penduduk biasanya tidak l&ngsung terlibat dalam proses perencana~n.

Sebagian besar pengelola sekolah dan perencana di Dinas Pendidikan rnaupun c!i BappeC:a 1\abupaten Belitung mengungkapkan bahwa sangat sulit untuk melibatkai1 masyarakat agar ikut bcrpartk;ipasi dalam perencanaan oembangunan bicfang

~endidikan.

Conyers ("1992) mengemukakan hahwa sebetulnya ada dua

faktor yang benar-ben3r penting dalam menentukEm apaxah masyarakat benar-benar ingin terlibat dalam suatu perencanaan atau tidak. Pertama yaitu hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat tidak akan barpartisip2si atas kemauan

130 sendiri atau dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap perencanaan akhir. Kedua yaitu masyarakat merasa enggan

berpartisipa~i

dal&m kegiatan-kegiatan yang tidak menarik minat mereka

atau aktilfitas yang tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka ra-sakan.

Delam kasus partisipasi maayarakat dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung Timur, dalam proses penyusunan perencanaan tampak bahwa masyarakat umumnya ditempatkan sebagai pendengar saja dari perencanaan yang telah disusun oleh sekolah, sehingga ada kemungkinan mereka b.granggapan bahwa apapun yang mereka usulkan nantinya akan terganjal oleh peruntukan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan perencanaan akhir tetap berada dltangan pejabat lokal, dalam hal ini yaitu kepala sekolah dan Dinas Pendidikan serta Bappeda Kabupaten Bclitung Timur.

Selain itu kurangnya sosialisasi yang maupun sekolah

pe~da

kepala

clalam

~ekolah

dilakul~an

baik terhadap masyarakat

seperti yang disampaikan oleh masyarakat dan kepala

W&\ltlancara juga

ikut

mempengaruhi

kurangnya

partisipasi

masyaral
menyer~hkan

kepada pemerintah.

urusan pendidikan keluarga mereka secara formal

131 5.1.2.

Pangalokasian Anggaran Belanja Pembangunan Bidang Pendidikan Menurut Mardiasmo (2002) anggaran sektor publik mempunyai beberapa

fungsi utama antara lain sebagai alat perencanaan, alat penilaian kinerja dan !;ebagai

alat

politik.

Sebagai

alat

r.>erencanaan,

anggaran

dibuat

untuk

merencanakan tindakan yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut. Sebagai alat penilaian

kine~a.

anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (pihak eksekutif) kepada pemberi wewenang. Pihak eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian

targe~

anggaran dan efisiensi pel3ksanaan anggaran. Kinerja manajer publ.ik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sebagai alat politik, anggaran dipergunakan untuk memutuskan prioritasprioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Dalam sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen Kepala Daerah dan DPRD atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

Tak jauh salah

berb~da

dengan pendapat diatas, Abe (2005) berpendapat bahwa

satu tahap yang

panting

dalam

perencanaan

pembangunan

adalah

menentukan anggaran (budget) yang hendak digunakan dalam realisasi rencana.

Pada prinsipnya anggaran pembangunan daerah atau yang dikenal dengan APSD tidak jauh herbeda dengan anggaran pembangunan secara nasional, hanya cakupannya lebih sempit dalam suatu wilayah tertentu. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang tsrdiri atas pendaoatan Jaerah. belanja daerah dan pembiyaan sebagaimana diatur dalam

Keputus;:~n

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

juncto Pqrmendagri hlomor 58 tahun 2008. Namun dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Be~anja

Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2008 hanya

menggunakan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 karena saat proses penyusunan anggaran t&hun 2008 pada akhir tanun 2007 belum ada petunjuk pelaksanaan dari

132 permendet"ri nomor 58 tahun 2008. Adapun yang termasuk pendapatan daerah yaitu berupa pendapatan

a~li

daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain

yetng sah. Untuk belanja dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsunff. Sedangkan untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan penge•uaran pembiayaan daerah.

Jika dilihat dari struktur APBD Kabupaten Belitung Timur tahun 2008 yang tel:.h diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Belitung Timur dan disertai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD tahun 2008, dapat d1lihat bahwa APBD Kabupaten Belitung Timur secara normatif telah mengikuti peraturan yang ditentukan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. APBD Kabupaten Belitung Timur terdiri dari Pendapaten yang diuraikan lagi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Komponen Belanja dalam struktur APBD tersebut dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung yang

terdiri dari belanja

pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bayi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga, dan Belanja Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Untuk pembiayaan pendidikan disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 t'9ntang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menganggarkan minimal 20 % anggaran belanjanya untuk belanja dibidang pendidikan diluar gaji pegawai dan guru. Jika dilihat dalam uraian APBD te1 sebut temyata Kabupaten 82.571.8~5.661 ,60

Bel!tung Timur

menganggarkan sebesar Rp.

atau sekitar 20,67% termasuk gaji pegawai dan guru dalam biaya

tidak langsung. Jika balanja tidak langsung ini dikeluarkan maka sebenamya belanja pendidikar.

di

Kab,.,paten

Belitung Timur hanya

7,88%

atau

sebesar Rp.

133 31.453.54e.386,00 termasuk dana OAK yang sei:Jenarnya sudah termuat dalam perhitungan APBN.

Scbagai alat politik seperti yang ungkapkan oleh Mardiasmo diatas, berdasarl
5.2.

Faktor - Fctktor Yang Mempengaruhi Mekanisme Perancanaan pembangunan bidang pendidikan dasar

Penyusunan

Sebagaimana layaknya suatu aktivitas yang terkait dengan masalah sosial kemasyarAkatan dan selalu bersifat

d~namis,

keberhasilan atau kegagalan prograrr.

perencan8an pembangunan bidang pendidikan dasar selalu dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Menurut penc:iapat yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Duetche Stiftung for lnternationale Entwickliing (DSE) ymrg dikutip oleh Riyadi (2004),

hal-hal yang dapat mempengaruhi

perencanaan pembangunan daerah tersebut antara lain : 1. Kestabilitan politik dan keamanan dalam negeri 2. SDM perencana

3. Realistis, sesuai dengan kemampuan sumberdaya dan dana 4. Koordinasi yang baik 5. Top Down dan Bottom Up Planning 6. Sistem Pemantauan dan pengawasan yang terus menerus 7. Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat.

1J4 Riyadi (2004) juga mengemukakan bahwa secara umum faktor-faktor yang daoat

rnempengaruhi

tingkat

kcberhasilan

suatu

program

perencanaan

pembangunan daerah merujuk pada faktor yang dapat mempengaruhi pembangunar. yang antara lain meliputi faktor lingkungan (ekonomi, sosial, budaya dan politik), SDM perencana, sistem yang digunakan, perkembangan i:mu dan teknologi dan faktor pendanaan.

Dari

beberapa orang informan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi

mek.anisme

penyusunan

rerencanaan

pembangunan

bidang

pendidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur. Faktor··faktor tersebut dipilah menjadi faktor yang mengharr.bat dan faktcr yang mendukung dari unsur-unsur yang terlibat dalam prcses perencanaan.

Ada pun unsur -unsllr yang terllbat dalam proses penyusunan rencana pendidikan baik dari jalur musrenbang maupun jalur sekolah adalah sebagai berikut : 1. Perencana dari Dir~as Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.

2. Kepala Sekolah dan pengelola sekolah lainnya. 3. Komite Sekolah 4. Bappeda Kabupaten Belitung Timur 5. Masyarakat umum yang dalam hal ini diwakili oleh orangtua siswa/wali murid.

5.2.1.

Faktor-faktor yang menghambat dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses perencanaan seperti pengelola sekolah, masyarakat, sektor ~wasta dan dari unsur pemerlntah daerah Faktor-faktor yang menghambat proses perencanaan dari pengelole

sekolah yaitu rendahnya kemampuan kepala sekolah dalam hal menyusun perencan2an pembangunan di se!
135 bahkan menjadi kunci bagi berhasil tidaknya proses perencal"aan pembangunan pendidikan di sekolah. Selain itu keterbatasan jumiQh staf perencanaan pada Dinas Pendidikan juga menjadikan hambatam dalam proses perencanaan.

Masih dalam kerangka kemampuan sumberdaya manusia perencana, lemahnya i
Sebagai contoh, berdasarkan lampiran pada PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan Kabupaten/Kota bidang kebudc.yaan yFJitu untuk menanamkan nilai-nilai tradisi serta pembinaan aan reke.1i bangsa. Urusan ini diserahkan pada Dinas

dan

Kebudayan

Pariwisata

Kabupaten

8elitung

Timur

yang

pada

pelaksanuannya bar.yak melibatkan sekolah-sekolah seperti dalam pelaksanaan festival

~eni

~ekolah.

antar

Perencanaan kegiatan ini ternyata dilakukan tanpa

melibatkan Dinas Pendidikan sehingga seringkali terjadi adanya tumpang tindih jadwal

keg~atan

persiapan

dan

l~egiatan

~ekolah

yang terlibat tidak pernah menganggarkan dana untuk

tersebut.

Lemahnya koordinasi ini sebenarnya dapat diatasi pada saat kegiatan rakorbang di tingkc.t Kabupaten atau dalam forum koordinasi SKPD yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Belitun£ Timur. Namun dalam kenyataannya walaupun sudah diadakan rapat koordinasi di tingkat Kabupaten Belitung Timur yang melibatkan seluruh SKPD, namun pada implementasi dari perencanaan yang sudah disusun dalam rapat koordinasi tersebut ada keengganan dari pihak Dinas

136 Pendidikan untuk iKut berperan dalam kegiatan yang dilakukan oleh instansi lain dengan alasan tidak ada pemberitahuan ateu dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa

ma~ih

terlihat adanya ego sektoral yang sangat kuat di lingkungan SKPD di

Kabupaten Belitung Timur.

Dari segi kemampuan kepala sekolah sebagai perencana di Kabupaten Belitung Timur untuk menggerakkan sumberdaya manusia disekitamya (dalam hal ini masyarakat di lingkungan sekolah dan se!dor swasta) masih sangat rendah. Hal inilah yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi m&syarakat dan swasta dalam proses perencanaan di tingkat sekolah. Poppe dalam Riyadi (2004) menyatakan bahwa peranan dan fungsi yang mesti dapat dilakukan seorang perencana cukup luas dal" kompleJ...:s. Si perencana tid&k hanya melaksanakan peranan seorang perencana ahli yang terampil dari segi teknik, tapi juga peranan-peranan lainnya seperti agen perubahan, pendidikan non-formal, koordinator pelayanan, penggerak sumber daya, manajer program, ncgosiator, moderator dan evaluator serta harus memiliki pandangan jauh kedepan (fLJturistik).

Pl)la pendanaan pendidikcm yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dimana dalam penyusunan RAPBS hanya memuat anggaran operasional sekolah (hiaya rutin) yang besaran serta penggunaan dananya sudah ditentukan juga ikut menghambat pros-es perencanaan yang ada di sekolah. Apalagi dengan diberlakukannya sekolah gratis untuk seluruh lapisan masyarakat dan lemahnya regulasi yaug sekolah

ti~ak

mendefini~ikan

sekolah gratis tersebut membuat pengelola

berani ·mtuk menggali sumberdana yang berasal dari masyarakat.

Padahal menu rut Riyc.di (2004) dalarn suatu

perencan~an

yang baik sudah dapat

diperhitung!<:an dan cJipertimbangkan masalah pendanaannya mulai dari berapa jumlah kebutuhanl'lya, dari mana sumbernya dan bagaimana cara mengelolanya.

137 Tentunya

tidak

diharapkan

adanya

hasil

perencanaan

yang

tidak

bisa

diimplementasikan karena ketiadaan dana.

Faktor-faktor yang mendukung dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses perencanaan seperti pengelola sekolah, masyarakat, sektor swasta d3n dari unsur pemerintah daerah

5.2.2.

Faktor-faktor yang mendukung proses perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses perencanaan yaitu adanya sistem perencanaan partisipatif yang baik yang ingin diterapkan oleh Pemerinah Kabupaten Belitung Timur. Dalam modei perencanaan ini sebenamya seluruh unsur dapat memainkan peranannya dalam proses perencanaan. Namun sangat disayangkan dalam implementasi proses penyusunan perencanaan tersebut, banyak kepentingan-kepentingan, terutama kepentingan masyarakat yang tidak dapat tersalurkan karena terbatasnya kemampuan perencana dalam menggali sumberdaya yang ada disekitamya. Dari segi sosial dan budaya masyarakat Belitung Timur yang sebagian besar merupakan suku melayu, pola musyarawah adalah suatu hal yang !azim dan s&ring digunakan oleh masyarakat.

Selain itu, ketersediaan dokumen perencanaan yang terarsip secara bail< juga ikut mendukung proses perencanaan yang dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan gdanya dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah pada setiap instasi sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan mereka.

Adanya

keinginan

masyarakat

untuk

ikut

berperan

serta

dalam

perencanaan pendidikan di Kabupaten Belitung Timur ditunjukkan oleh pengalaman proses penjaringan aspirasi masyarakRt yang dilakukan oleh SMP Negeri 5 Manggar.

Permasalc:;han

pecencanaan

pendidi!~an

kurangnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

sebetulnya belum tentu dikarenal
138 budaya rlasyarakat, tetapi melalui contoh pada SMP Negeri 5 Manggar, dengan pendekatan yang tepat partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan.

5.3.

lmplikasi dari perencanaan tersebut untuk y&og diinginkan

menca~ai

tujuan pendidikan.

Dalam RPJM Derah Kabupateil 8elitung Timur tahun 2005 -2010 disebutkan bahwa

vi~i

dari Kabupaten Belitung Timur yaitu untuk menghasilkan sumber daya

manusia (SDM) yang tangguh dengan memberdayakan sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Belitw1g Timur. Sejalan dengan visi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur juga telah merumuskan visi sebagai tujuan yang· hendak dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar, yaitu terwujudnya masyarc.kat Kabupaten Belitung Timur yang berkualitas melalui pendidikan yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan tersebut telah disiapkan dan dilaksanakan beberapa strategi yang termuat dalam misi pembangunan yang dilaksanakan seperti yang tertulis dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur tahun 2005- 2010 diantaranya yaitu : 1. Meningkatkan kualitas pendidikan

2. Meningkatkan sarana dan prasarana di semua jenjang pendidikan. 3. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. 4. MemiJerdayakan peran serta masyarakat dalam

Se~uai

dari

pendidikan

dengan fokus pada penelitian ini, akan dilihat sejauh mana dampak

pendekatan

pemberdayaan

pelak~anaan

perencanaan

yang

masyarakat dalam

dilakukan

pelaksanaan

dengan pendidikan

pencapaian dan

misi

bagaimana

peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada jenjang pendidil
139 yaitu terwujudnya mDsyarakat Kabupaten Belitung Timur yang berkualitas melalui pendidikc,n yang dimilikinya

5.3.1.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang P13ndidikan Dasar di Kabupaten Belitung Timur

Dari hasil penelitian ternyata diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaC'n pembangunan bidang pendidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur masih sangat rendah. Hal ini lebih disebabkan karena pola perencanaan yang digunakan walaupun harapannya akan memunculkan gabungan pola Top Down dan Bottom Up, tetapi pada implementasi dalam proses perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar hanyalah merupakan

~ola

Top Down saja dimana

kepentingan masya.-akat dalam bidang pendidikar. dasar tidak tersalurkan baik dalam mek3nisme musrenbang maupun melalui perencanac:m pendidikan di sekolah.

VVahyudi (2006) mengemukakan bahwa konsep partisipasi dengan pola bottom up dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sebalikny&. Konsep ini adalah suatu hak masyarakat untuk secara sistematis melibatk3n dalam proses pengambilan keputusan sampai ke tingkat yang paling bawah. Demikian pula sebaliknya seperti

~rang

terjadi di Kabupaten Belitung Timur.

Dengan pola pendekatan perencanaan yang cenderung Top Down justru membuat masyarakat berpendaJJat bahwa urusan pendidikan formal seperti pendidikan dasar adalah urusan pemerintah saja dan tidak perlu melibatkan masyarakat didalamnya seperti yang dikemukan oleh salah seorang informan dari masyarakat.

Dikemukan pula oleh Abe (2005) bahwa prinsip dalam melibatkan masyarakat secara

langsung adalah apa yang disebut dengan melibatkan

kepentingan masyarakat yang hanya mungkin dicapai jika masyaral
140 masyarakat ini akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Dalam proses perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung Timur, nampak bahwa sebenamya peluang partisipasi

yang diberikan kepada

masyarakat dengan pola pendekatan yang terlalu formil belum terlaksana secara optimal karena temyata kondisi sosial budaya masyarakat di daerah tersebut kurang menyukai pendekata., yang fon nal.

Dengan kurangnya

peluang

partisipasi

masyarakat dalam parencanaan bidang pendidikan ini mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakut dalam proses pembangunan bidang pendidikan dasar secara keseluruhen. Kartiwa (2008) mengungkapkan bahwa ada dua hal penting yang diperhatikan berkenaan dengan partisipasi publik, yaitu peluang partisipasi yang diberikan oleh pemerintah kepada publik dan keterlibatan atau keikutsertaan publik untuk amb11 bagian dalam proses pembangunan. Keterlibatan publik adalah sarana un~uk

menjamin bahwa warga memiliki suara langsung dalam keputusan publik

(direct vo1ce in public decisions).

Lebih lanjut Wahyudi (2006) menjelaskan bahwa dalam pendekatan partisipatoris, pembangunan dimaknai sebagai proses bagi masyarakat untuk : 1. Mengorganisasikan

diri

mereka

menjadi

pelaku

pembangunan,

guna

menyelesaikan masalah serta untuk meningkatkan kemampuan manajemen sumberdaya dan organisasi, supaya mereka secara berkelanjutan dapat memperbaiki peningkatan kesejahteraan. 2. Mentransformasikan sistem sosiallokal dan sistem sosial yang diatasnya menjadi sesuatu yang mempromosikan dan mendukung perwujudan lingkungan sosial yang mandiri, kolaboratif dan demokratis.

Pemyataan yang labih tegas mengenai keterkaitan antara partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan C'.lengan partisipasi mereka aalam

pelaksanaan

pembangunan

bidang

pendidikan

dikemukakan

oleh

141

Cunningham dalam PidartA (2006) yang mentatakan bahwa dari kenyataan hasil penelitian,

dengan berpartisipasi dalam perencanaan,

komitmen masyarakat

terhadap pelaksanaan pendidikan aka11 menjadi lebih tinggi dan mereka akan saling bahu-memhahu

untuk

membantu

pengembangan

pemdidikan

di

daerahnya.

Seoaliknya jika partisipasi masyarakat dalam perencanaan rendah akan membuat komitmen rnasyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan akan menjadi lebih rendah dan bahkan mereka menyerahkan sepenuhnya urusan pendidikan warganya kepada pihak sekolah selaku penyelenggara pendidikan d•m urusan pengembangan pendidikan didaer2hnya sepenuhnya dianggap urusan pemerintah semata.

H:1l ini tentu saja bertolak belakang dengan konsep good governance yang saat ini menjadi trendcenter konsep pembangunan di Indonesia dengan tiga pilarnya yaitu masyarakat (civil society), pemerintah (goverme:1t), dan pihak swasta (Privat. sector). Pola pembar
m~njadi

tanggungjawab pemerintah saja tanpa melibatkan pilar yang lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan pola pendekatan perencanaan yang dilaksanakan di Kubupaten Belitung Timur ternyata memberikan dampak rendahnya !')artisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kenyataan in; salah satu misi dari dinas pendidikan Kabupaten Belitung Timur

untuk

membP.rdayakan

1Jeran

serte

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pe'ld;dikan belum terlal<sana.

G.3.2.

Kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Belitung Timur

M•si lain yang dilaksanC::Jkar. dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pendidikan dasar dengan asumsi bahwa jika kualitas

142 sarana dan prasarana pendidikan mer.ingkat maka akan meningkatkan kualitas pendidikan dan dengan demikian maka tujuan pembangunan bidang pendidikan, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang berkualitas melalui pendidikan dapat tercapai.

Dengan pola perencanaan yang dilakukan pada saat ini sangat sulit bagi perencana di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur maupun pada Bappeda Kabupaten Belitung Timur untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang ada sekolah. Hal ini yang menyebabkan masih adanya pemberian bantuan untuk sekolah se~saran

yang kurang tepat

seperti yang dikemukan oleh salah seorang informan

bahwa ada sekolah yang kondisinya masih bagus rr.endapatkan bantuan untuk rehabilitasi, tetapi disisi lain ada sekolah yang sarana sanitairnya rusak malah hingga saat ini

b~lum

mendapatkan bantuan dana untuk merehabilitanya. Sedangkan

bantu an dari masyar akat tidak dapat diandalkan karen a adanya ketakutan pihak sekolah un\uk menerima atau menghimpun dana dari masyarakat maupun dari dunia industri (privat sektor).

013mikian

pul~

segi pemb3.ngunan prasaran~

untuk pemenuhan standar sarana dan prasana sekolah. Dari

~mrana

dan prasarana pendidikan dasar, s.tandar sarana dan

yang harus dipenuhi telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah

Dasar/Madra~ah

lbtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiy·:IIl (SMP/MTs) dan Sekol-ah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMAIMA). Dalam

Perml9ndiknar

Nomor 24 tersebut disebutkan bahwa untuk jenjang

pe'ldidikan SD/MI sekurang-kurangny& memiliki p1 asaran~ sebagai berikut : 1. ruang ke!as, 2. ruang pe:-pustakaan,

3. laboratorium IPA,

143 4. ruang pimpinan, 5. ruang guru, 6. tempat tieribadah, 7. ruang Ur<S, 8. jamban, 9.gudang 10. ruang strkulasi, 11. tempat bermain/berolahraga.

Sedangkan

untuk jenjang

memiliki prasarana sebagai berikut : 1. ruang kelas, 2. ruang perpustakaan, 3. ruang lahoratorium IPA,

4. ruang pimpinan, 5. ruang guru, 6. ruang tata usaha, 7. tempat beribadah, 8. ruang konseling, 9. ruang UKS,

·1 0. ruany organisasi kesiswaan, 11. jamban, 12. gudang, 13. ruang sirkulasi, 14. tempat bermain/berolahraga.

per1didikan SMP/MTs sekurang-kurangnya

144 Dmi hasil ob'iervasi yang dilakukan terhadap SO dan SMP di Kabupaten Belitung Timur temyata hampir seluruhnya tidak merr.enuhi persyaratan prasarana minimun saperti yang telah ditetaplcan. Padahal jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 tahun 2007 ciisebutkan bahwa Pemerintah kabupatenlkota menjamin: 1) tersedianya dana, saran a dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan program pencapaian SNP; 2) kesiapan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerahnya untuk melaksanakan program pencapaian SNP.

Selain itu juga diberdasarkan Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 dijGiaskan bahwa Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan program pemenuhan SPM bidang pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam SNP. Namun pad a kenyataan bahwa perencanaan pemenuhan SPM bidang pendidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Belitung Timur belumlah optimal.

Keterbatasa11 dana sekali lagi menjadi alasan bagi pemerintah daerah yang menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Padahal jika mengacu pada UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah daerah diwajibkan

menyedi~kan

minimal 20 % dari dana APBD untuk

pembangunan bidang pendidikan termasuk pendidikan dasar. Namun kenyataannya, pada tahun 2008 c'ana untuk pendidikan termasuk pendidikc:m dasar baru mencapai 7,8 %.

145 Dengan

keterb~tasan

sarana dan prasarana ini maka wajar saja jika guru dan

kepala sekolah merasa pesimis terhadap tercapainya tujuan per.didikan seperti yang diharapkan dalam visi Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.

Melihat dari tujuan pembanQunan bidang pendidikan di !<.abupaten Belitung Timur, pengukuran indikator kemajuan

pem~angunan

pendidikan dasar bagi seluruh

ma!>yarakat usia sekolah dilakukan pada upaya menjamin agar semua anak usia sekolah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Menurut VVrihatnolo dan Nugroho (2006) indikator yang dapat digunakan yaitu : 1. Angka Partisipasi d! Sekolah Oasar dan sederajat. 2. Angka Partisipasi di Sekolah Menengah Pertama dan sederajat 3. Angka Putus Sekolah

Oari data hasil penelitian seperti yang terlihat dalam gambar 12, tampak selama 3 tahun pertama angka putus sekolah menunjukkan peningkatan baik untuk jenjang SO maupun SMP. Baru setelah tahun keempat menunjukkan penurunan yang cukup drastis. Namun jika angka putus sekolah di Kabupaten Belitung Timur ini dibandingkan dengan Kabupaten yang lain tampak bahwa

angk:~

putus sekolah baik

untuk SO maupun SMP di Kabupaten Belitung Timur masih cukup tinggi.

Oilihat dari data angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SD memang di Kabupaten Belitung Timur telah menunjukkan angka diatas 100 % dalam artian bahwa seluruh anak usia SO telah menyelesaikan pendidikan SD walaupun dalam kenyataan masih ada siswa yang putus sekolah di SO. APK diatas 100% ini menunjukkan bahwa ada anak yang berusia dibawah 7 tahun dan diatas 12 tahun yang

m:~sih

bersekolah di SO.

146 Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP, Angka Partisi Kasar memang menunjul
pening~atan

dengan APK dari

walaupun hanya sedikit. Namun apabila dibandingkan

k~bupaten

yang lain dalam satu provinsi ternyata APK untuk

jenjang pendidikan SMP ini masih termasuk yang rendah. Bahkan dengan tingkat kemajuan seperti itu harapan pemerin!ah pusat untuk dapat menuntaskan wajib belajar per.didikan dasar 9 tahun di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2008/2009 sangat kecil sekali. Sebagai catatan. suatu daerah dikatak:m telah menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar apabila APK SMP \elah mencapai diatas 95%.

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan pola perencanaan yang cenderung top down, kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Belituny T1mur walaupun ada namun berjalan sangat lamban sekali dan tujuan pembangunan bidang pendidil
5.4.

Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu Untuk

melengkapi

pembahasan

dalam

penelitian

ini,

disampaikan

perbandir.gan peneliiian terdahulu dengan hasil penelitian ini. Dari lima hasil pada penelitian dahulu ada yang

bertolakb~lakang

dengan hasil kesimpulan ini, ada yang

menambankan dan adapula yang mendukung hasil penelitian terdahulu.

Untuk mekanisme perencenaan pembangunan bidang pendidikan dasar hasilnya ada yang mendukung dan ada yang bertolakbelakang dari seluruh penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Afiudin (2005) yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan bidang

147 pendidikan di Kota Depok telah dilaksanakan berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kota Depok dengan mekanisme penyusunan perencanaan yang tergabung dalam perencanaan K.ota Depok sebagai satu kesatuan dengan bidang yang lain. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Belitung Tirnur dimana Perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar disusun berdasarkan Renstra dan RPJM Kabupaten dengan mckanisme (Jeny• Jsunan yang tergabung dalam perencanaan Kabupaten Belitung Timur sebagai satu kesatuan dengan bidang yang lain.

Namun jika dibandingkan dengan hasil penelitic:m yang dilakukan oleh Roy M. Lumbantobing (2006) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan bidang pendidikan dilaksanDkan melalui jalur ;:>emerintah dan jalur musyawarah dengan pendekatan Top Down Planning dan Bottom Up Plann;ng, hasil penelitian ini bertolak belakang

dimana

Perencanaan

pembangunan

l:idang

pendidikan

dasar di

Kabupaten Belitung 7imur dilakse.nakan dengan lebih cenderung pada model pendekatar1 Top Down.

Dari

segi

al"ggaran

pendidikan

yang

bera">al

dari

dana

APBD

Kabupaten/Kota, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang lain dimana kesimpulannya yaitu bahwa anggaran pendidikan melalui APBD Kabupaten/Kota masih kecil, yaitu kurang dari 20 % seperti yang di amanahkan oleh UU No. 20 Ta;1un 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ur.t•Jk faktor-fa:
da~:ar,

proS;e~

perencanaan pembangunan

pada penelitian terdahulu disebutlc.an bahwa faktor-faktor

penghamhat yaitu faktor SDM (ego sektoral, kemampuan perencana, kreatifitas stakeholder), rendahnya anggaran pendidikan, faktor geografis. Sedangkan faktorfaktor yang mendukung disebutkan yaitu faktor lingkungan seperti letak

geografi~

serta adanya sistem mekanisme perencanaan yang menggunakan dokumen

148 rencana menengah (RPJM) sebagai acuan dalam pembuatan rencana tahunan yang bersifat.

Hasil dari penelitian ini menambahkan hasil penelitian terdahulu dimana faktor yang menghambat dalam proses perencanaan yaitu kemampuan kepala sekolah sebagai tenaga perencana di sekolah, keterbatasan personil perencanaan di dinas penriidikan, kurangnya koordinasi dan pola pendanaan. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu adanya doi
Secara lengkap perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel12.

0\ ~

.....

Matrik Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu Nama Peneliti/Tahun

Hasll Penelltlan Terdahulu Perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kota Depok telah dilaksanakan berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kota Depok dengan mekanisme penyusunan perencanaan yang tergabung dalam perencanaan Ko~a Deook sebaaai satu kesatuan denaan bidana vana lain

Arifudin (2005)

I

Saatlni

Keterangan

Perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Renstra dan Mendukung RPJM Kabupaten dengan mekani:;me penyusunan yang tergabung dalam perencanaan Kabupaten Belitung Timur sebaaai satu kesatuan denaa11 bidang vana lain Fai
Faktor-faktor penghambat dalam proses perencanaan yaitu masal&h pendanaan dari pemerintah daerah yar.g masih sangat kurang (dari tahun 2003 hingga 2005 hanya berkisar 4% hingga 6 5%) APBD Kota Depok masih sangat tergantuna pacia dana perimbanaan dari l)emerintah ousat Faktor-fal
o

Tabel 15. (larajutan)

V'l

!

Hasll Penelltlan

Nama F'eneliti/Tahun

Terdahulu

Keterangan Saatlnl

Strategi dan arah kebijakan dalam renstra 2001 - 2005 yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, manajemen dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan pembinaan generasi muda dan olah raga serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah Mekanisme proses perencanaan sarana fisik sekolat, merupakan tanggungjawab Dinas Kimpraswil dan proses G Raymond H. Matondang perencanaan KBM merupakan tanggungjawab Dinas Pendidikan. (2006)

Faktor Per.ghambat yaitu berupa adanya ego sektoral dan keterbatasan dana

!

I

Perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan dengan model pendekatan Top Down berdassrkan Renstra dan RPJM Mendukung Kabupaten dengan mekanisme penyusunan yang tergabung dalam perencanaan Kabupaten Belitung Timur sebaaai satu kesatuan denaan bidana vana lain Faktor-faidor penghambat daiam proses J,~erencanaan lyaitu kemampl!an kepala sekolah sebagai tenaga perencana di sekolah, keterbatasan pe.-sonil Menambahkan perencanaan di ainas pendidikan, kurangnya koordinasi dan~oendanaan

Alokasi anggaran dari tahun 2003 - 2005 han~a mencapai antara 4%-7,06% dari APBD yang sebagian besar untuk rehabilitasi dan pembangunan sarana fisik (90 % dari anggaran)

Alokasi anggaran pembangunan pendidikan tahun 2008 Mendukung hanya 7,88%

Perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar di pe:nbangunan bidang pendidikan dilaksanakan KabupatE'n Belitung Tim~r dilaksanakan denga:1 model melalu1 jalur pemerintah dan jalur musyawarah def'1gan pendekatan Top Down berdasarkan Renstra dan RPJM Bertolak belakang pendekatan Top Down Planning dan Bottom Up Planning Kabupaten dengan mekanisme penyusunan yang tergabung dalam perencanaan Kabupaten Belitung Timur sebagai satu kesatuan denaan bidana vana lain P~rencanaan

Roy M Lumbantobing (2006) I

Faktor yang menjadi penghambat yaitu masalat: penyediaan dana dalam APBD masih rendah (antara 4% hingga 7,4%, faktor SDM yang belum memadai dan faktor geografis daerah. Sedangkan fal
r&:.1or-faktor p~nghambet dalam p;oses peiencanaan yaitu kemampuan !<epala sekolah sebagai tenaga perencana di sekolah, keterbatasan personil Mendukung perencanaan di dinas pendidikan, kurangnya koordinasi dan pola pendanaan

trl •

---·

•

-0

1'-" - ·

0

0

Nama PenelitiiTahun

Hasil Penelltlan Keterangan Saat In I Terdahulu Kegiatan penganggaran mengacu pada PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan titik tekannya Ipad a anqqaran berbasis kineria Anggaran pendidikan masih terbatas yaitu 4,33% (2005) dan Alokasi anggaran pembangunan pendidikan tahun 2008 6,90% (2006) yang prioritas ut3ma pada pemerataan dan Mendukung perluasan wajar dikdas dan priorit&s kedua pada rendidikan hanya 7,88% menenoah Tingkat ketergantunga~ terhadap bantuan :Jar negeri masih sanaat tinaai khususnva dari ADB dan Unicef Tidak ada kreatifitas dari stakehc.lder untuk mencari sumber dana baru dalam penaelolaan sakolah Pendidika,, merupakan prioritas utama dalam RPJMD 20052010 dan RKPD menoacu pada RPJMD tersebut i Mekanisme perencanaan diawali dari penyusunan RPPS olehl sekolah b~rsama dengan komite sekolah yang kemudian diverifikasi o!eh Dinas Pendidikan Kabupaten bersama Perencanaan pembangunan bidang penc!idikan dasar di dengan dewan pendidikano RPPS ini menjadi acuan dalam Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan dengan model Bertolak belakang ;nenyusun RPPK. RPPK kemudiar. dipaparkan dalam pendekatan Top Down berdasarkan Renstra dan RPJM musreni:>ang Kabupaten yang hasilnya berupa RKPDO Alokasi Kabupaten dengan mekanisme penyusunan yang anggaran dilakukan berdasarkan rencara kegiatan pada tergabung dalam perencanaan Kabupaten Belitung RKPD Timur sebagai satu kesatuan denaan bidana vana lain Faktor-faktor penghambat dalam proses perencanaan yait:.: kemampuan kepala sekolah sebagai tenaga Faktor penghambar yaitu berupa keterbatasan dana dan perencana di sekolah, keterbatasan personil Mendukung SDM y<:;ng momb1dangi perencanaan bell.!m ITiemilikt perencanaar. di dinas pendidika11, kurangnya koordinasi soesifikasi kualifikasi dan pola pendanaan

0 -

Moho Juhad (2007)

I

Sumber : Hasil olaha!1 dari ku111pular. hasil penelitian terdahulu

:

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


152 BABVI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1.

Secar:~

normatif proses perenr:anaan pembangunan bidang pendidikan di

Kabupaten Belitung Timur telah yang

berlaku.

Namun

ses~ai

pada

dengan peraturan perundang-undangan

pelaksanaan

penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah ternyata lebih dominan menggunakan pendekatan top

down 8.pproach baik dari jalur musrenbang maupun dari jalur perencanaan sekolah.

Bentuk perencanaan bottom up approach hanya terlihat pada

pengumpulan data dari sekolah yang diJadikan dasar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur untuk mer.yusun rencana kerja tahunan. 2. Pengalokasian belanja daerah Kabupaten Belitung Timur untuk sektor pendidikan dasar masih jauh dari yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

T~ntang

Sistem Pendidikan Nasional yang mengharapkan anggaran untuk

pendiciil
termasu~:

Dana Alokasi Khusus (OAK) bidang pendidikan dari total

dana APBD Kabupaten Belitung Timur. 3. Faktor-faktor yang menghambat dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses perem;anaan yaitu sebagai berikut : Kurangnya ket~rbatasan

kemampuan

p~rencana

terutama

kepala

sekolah

dan

tenaga perencana di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung

Timur. PoiA penyusunan rencana pendanaan pendidikan yang diterapkan di sekolah dimana RAPB8 hanya memuat memuat anggaran rutin sekolah yang be~aran

dan penggunaan dana sudah ditentukan terlebih dahulu oleh

153 pe:-nerintah Kabupaten Belitung Timur sehingg3 kreati'litas kepala sekolah dalam menrm>un perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolahnya terbatas pada penyusunan biaya rutin saja. Kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja Ferangkat Daerah yang samasama menangani program yang berkaitan dengan pendidikan dasar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial dan Dinas Pemukinan dan Prasarana Wilayah. 4. Faktor-faktor yang mendukung dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebagai berikut : Adanya

dokur.-~en-dokumen

perencanaan yang terarsip secara baik dan

digunakan sebagai dasar untuk peny:..~sunan pe:rencanaan. Adanya keinginan masyarakat :.mtuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pendidikan walaupun dengan pendekatan yang sifatnya tidak ter lalu formal. 5. Kurangnya peluang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar mengakibatkan partisipasi ma:;yarakat dalam proses pembangunan pendidilr:an dasar secara keseluruhan sangc..t rendah c.ian hal ini menyebabkan pencapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan dasar sebagai visi yang ingin dica.pai seperti yang tertulis dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan sangat sulit tercapai tepat pada waktu yang direncanakan. 6. Dampak dari pola perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar yang diterapkan di Kabupaten Belitung Timur mengakibatkan pemenuhan sarana dan prasamna pendidil
tujuan yang pembangunan bidang pendidikan yang diinginkan :;ulit

untuk tl9rcapai tepat pada waktu yang telah direncanakan.

154

6.2. Saran - Saran Dmj hasil

pen~litian

ini, untuk memperoleh kemajuan pembangunan bidang

pendidika.l dasar di Kabupaten Belitung Timur cari segi proses perencanaan pembangunan disarankan hal-hal sebagai berikut: 1.

Pros~s J:er~ncanae:m

dengan pcla pendekatan Bottom Up dapat lebih diefektifk.an

baik da.ri jalur musrenbang dengan rneHbatkar. pihak sekolah dan komite sekolah dalam

kegiatan

musrenbang

desa

dan

kecamatan

maupun

dari

jalur

perencanaan sekolah dengan melibatkan anggota r.1asyarakat di lingkungan sekolar serta komite sekolah

d~lam

proses perencanaan pembangunan

pendid;kan di sekoJah baik untuk tingkat SO maupun SMP.

2. Partisipasi masynrakat dapat ditumbuhkan dengan melaksanakan sosialisasi pentingnya arti pe.ndidikan, khuscsnya pendidik2n dasar bagi masyarakat dan dengcm membuat usulan masyarakat baik melalui jalur musrenbang maupun jalur sekolah betul-betul diakomodir da11 menjadi perencanaan final

dibidang

pendidikan dasar. Hal ini penting dilaksanakan agar masyarakat tidak merasa bahwa usulan yang mereka berikan tidak menjadi percuma dan hanya sebagai bahan pelengkap saja. Teknik pendekatcm sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan formal saja, tetapi juga melalui pendekatan non formal seperti pendekatan secara kekeluargaan seperti yang dicontohkan oleh SMPN 5 Mangg"3r. 3. Pemcri.1tah Daerah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pendidikan sebaikr.ya memberikan pelatihan yang berkesinambungan untuk kepala sekolah terutaMa untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam hal manajemen sekolah, khususnya dalam hal perencanaa.1 pengembangan sekolah. 4. Pendanaan bidang pendidikan dasar sebaiknya menjadi prioritas utama sesuai dengan program pemerintah terutama untuk menuntaskan gerakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dengan meningkatkan program akses

155 pendidikan dasar maupun program pening"atan mutu pendidikan dasar dan berupaya memeruhi tuntutan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran belanja daerah diluar gaji pegawai dan pendidikan kedinasan. Untuk ttu diperlukan persamaan persepsi antara semua stakeholder akan pentingnya pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar untuk rnenciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


156

DAFTAR PUSTAKA Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Cetal(an IV. Per.1baruan : Yogyakarta. Arsyad, Lmcolin. 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur. 2007. Belitung Timur Dalam AngA·a, Belitung Timur In Figures 2006, Bappeda Belitung Timur dan BPS Kabupaten Belitung Timur : Manggar Bafadal, Ibrahim. 2003. Teknik Ana/isis D·1ta Penelitian Kua/itatif Dalam Metodologi Penelitian Kualitif : Tinjauan Teori dan Praktis. Editor : Masykuri Bakri. Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang dan Visipress : Malang. Conyers, Diana. 1992. Perencanaan Sosia/ di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar. Indonesian Edition. Terjemahan Susetiawan. Gajah Mada University Pers. Yogyakarta. Dwiyanto, Djoko. 2007. Metode Kualitatif : Penerapa1tnya dalam Penelitian. Fakultas llmu Budaya UGM. ww~y :!-JQ.f!ra:cletric CJm. Di down load tanggal 5 Pebruari 2007. Faludi, A11dreas. 1976. Planning Theory. Urban a.1d Regional Planning Series Vol. 7. Pergamon Press. Fatah, Nanang. 2006. Landasan Manajemen Peno'idikan. Remaja Rosdc.karya : Bandung. Frederickson, H. George. 1988. Administrasi Negara Baru. Terjemahan AI-Ghozie Usman. Cetakan Ketiga. LP3ES : Jakarta. _ _ . 1997. The Spirit of Public Administration. The Jose-Bass Public Administration Series. Jessey-Bas'> Inc. Publisher: San Fransisco. Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan : Kebijakan Otonomi Daerah dan lmplikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Rajawali Pers : Jakarta. Kartiwa. 2008. Paradigma Administrasi Demokratis Tentang Pe/iiyanan Prima. Makalah disampaikan pada kuliah Umum Pasca Sarjana Unibraw tanggal 5 Juli 2008 di FIA Unibraw, Malang. Koster, Wayan. 2006. Membangun Kemandirian d:~n Peradaban Bangsa Me/a/ui Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 61 Bulan Juli 2006. Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Pro{fram Pembangunan. Penerbit Universitas l11donesia : Jakarta.

157 McNabb, David E. 2002. Research Methods In Public Administration and Non Profit Management : Quantitative and Qualitative Approaches. M.E. Sharpe : USA. Muhammad, Fadel. 2007. Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Makalah pada Workshop Best Practice Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah di Belle Li Mbui Gorontalo tanggal 15 Pebruari 2007. Muluk, M.R. Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik Da/am Pemerintahan Daerah : Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem. Bayumedia Publishing: Malang. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Pub/ik. Penerbit Alfabeta: Bandung. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005- 2010. Pemkab Beltim : Manggar. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 2008. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008. Pemkab Beltim : Manggar Pidarta, Made. 2005. Perencanaan Pendidikan Partisipatori: Dengan Pendekatan Si~tem. Edisi Revisi. Rineka Cipta : Jakorta. Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. Ronainelli, Denis A., John Middleton., and Adr:aan M. Verspoor. 1990. Planning Education Reforms in Developing Countries : The Contingency Approach. Duke University Press : London. Sa'ud,

Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun. 2006. Perencanaan Pendidikan. Cetakan Kedua. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Cetakan Ketiga. Bumi Aksarc:: : Jakarta. Silalahi, Ulbert. 2005. Studi Tentang 1/mu Administrasi; Konsep, Teori dan Dimensi. Cetakan Keenam. Sinar Baru Algesindo: Bandung. Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. Dasar-Da~ar & Teori Administrasi Publik. Agritek YPN : Malang. Soeryana, Endang. 2007. Menggugah Perspektif Masyarakat Terhadap Paradigms Baru Sistem Pendidikan (Nasional). Edu-Articles.com. 29 Juni 2007. Suryadi, Ace. 2006. Mewujudkan Sekolah Yany Mandiri dan Otonom. Portal Guru. v'lr,r;\.v JiUili§Q_t_Jn 1 CC)I' . Di down load tanggal 24 November 2007. Suryono, Agus. 2001. Teori dan lsu Pembangunan., UM Pers : Malang.

158 The International Bank for Reconstructionffhe World Bank. 2000. Kualitas Pertumbuhan. Terjemahan Marcus Prihminto Widodo. Gramedia: Jakarta. Tinbergen, Jan. 1987. Rencana Pembangunan. Terjemahan A. Hafid. Cetakan kedua. Penerbit Universitas Indonesia : Jakarta. Tilaar, H.A.R. 2004. Manajemen Pendidikan Nasional. Cetakan Ketujuh. Remaja Rosdakarya : Bandung. _ _ _ . 2002. Membenahi Pendidikan Nasional. Rineka Cipta : Jakarta. Tjokroamidjojo, Bintoro. 2003. Prospek dan Tantangan 1/mu Administrasi di Era Global. Jurnal Administrasi Negara Vol. Ill No. 2, Maret 2003. Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007. Pembangunan : Dilema dan Tantangan. Cetakan VL Pustaka Pelajar: Yogyakarta. ____ . 2003. Prospek c.lan Tantangan 1/mu Administrasi di Era Globalisasi. Jurnal Administrasi Nagara Vol. Ill No. 2 IVIaret 2003. Todaro, Michael P. 1999. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Edisi Keenam Jilid 1 dan 2. Alih Bahasa Oleh Haris Munandar. Erlangga : Jakarta. Wibawa, Samudra. 2006. Good Governance dan Otonomi Daerah. dalam Mewujudkan Good Governance Me/alui Pelayanan Publik. Editor : Agus Dwiyanto. Gajah Mada University Press: Yogyakarta. Wrihatnolo, Randy R., dan Riant Nugroho D. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia : Sebuah Pengantar dan Panduan. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta. Zauhar, Soesilo. Administrasi Publik. Universitas Negeri Malang.

Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 T3hun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Undang-U11da11g Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang··Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2009. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

159 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Da~rah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidika1 Oleh Pemerintah Daerah. Surat

Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nas1onai/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor OCOBiM.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2007.

TESIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN IMPLIKASINYA (STUD I PADA OINAS PENOIOIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR)

Recommend Documents