TERM of REFFERENCE
Doc. No
F-8-3-1
Revision
0
Date of lssue
tofT
Pages
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGTATAN TA 2015
Unit Kerja
Badan Standardisasi Nasional Biro Hukum, Organisasidan Humas
Program
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Kementerian/Lembaga
Lainnya BSN
Hasil(Outcome)
Meningkatnya kualitas layanan pelaksanaan tupoksi
Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN Jumlah laporan capaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Laporan capaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 2 (dua) laporan, yang terdiri dari: 1. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Laporan Penguatan Organisasi Laporan
Indikator Kinerja Kegiatan
utputl
Jenis Keluaran lO Volume Keluaran
Satuan Ukuran Jenis keluaran A Latar
7.
Belakang
BSN
:
DosorHukum Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah: Keputusan Kepala BSN No. 965/BSN-l/HK.35l05l2OO1tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional dalam pasal 25 menyatakan "Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masya ra kat mem punyai tugas melaksanakan pengkajian da n penelaahan hukum, perum usa n
-
-
dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan". peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2010 tentangGrond Design Reformasi Birokrasi 2010-
-
2025. peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 s.d. 15 Tahun 2011.
-
peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor l Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi lnstansi Pemerintah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
2.
Gambaron umum
pembinaan pegawai, serta Biro Hukum, organisasi, dan Humas melaksanakan pengelolaan dan tata laksana serta pengawasan dan melaksanakan penataan, evaluasi dan perumusan organisasi dan HOH tersebut, sejalan dengan evaluasi manajemen mutu internal. Tugas pokok dan fungsi Biro Birokrasi mempunyai Reformasi kebijakan pemerintah mengenai Reformasi Birokrasi. Program profesional den tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang melayan mampu KKN' berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas apar dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik berdedikasi,
programRBtersebutaaatarrterwujudnyapemerintahanyangbersihdan
nepotisme; meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan meningkatnya kapasitas dan akuntabllitas kinerja birokrasi.
Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut di atas, BSN sebagai LPNK harus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan RB, BSN membentuk Tim RB BSN yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksanayang terbagi menjadi 4 Kelompok Kerja. Masing-masing kelompok kerja menyelesaikan program RB. Untuk program RB Penataan Tata Laksana, BSN telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) secara berkela njutan. Penerima Manfaat : Penerima manfaat dari kegiatan Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN ini adalah seluruh pegawai BSN dan stokeholder BSN. Strategi Pencapaian Keluaran : L. Metode Pelaksanaon Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah kombinasi antara swakelola dan pelaksanaan oleh pihak ketiBa.
2.
Tahopon don Waku Pelaksonoon Sub output 07 : Loporon Pelokanoon Relormosi Bitoktosi
0ll.Pelaksanaan Roadmap RB A. Program Manajemen Perubahan Dilakukan melalui :
a. Rapat Koordinasi Pokja RB b. Refreshment Roadmap RB 2015-2019 c. Sosialisasi Roadmap RB kepada seluruh pegawai BSN d. Koordinasi pelaksanaan RB den8an instansi terkait e. Pelatihan Agen Perubaha n
f.
Sharing Knowledge Manajemen Reformasi Birokrasi, dilakukan dengan mengundang narasumber dari Kementerian/Lembaga yang pelaksanaan Reformasi Birokrasinya sudah lebih baik. Sharing knowledge dilakukan juga dengan mendatangi Pemda lawa Timur karena mendapat referensi dari Kemen PAN dan RB mempunyai tata kelola Pemerintahan terbaik.
B. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Dila kukan
a. b.
melalui
:
Harmonisasi Peraturan Peru ndanga n Penyusunan Sistem Pengendalian Peraturan Perundangan
C. Program Penataan Tata Laksana BSN
5Nl/lso 9oo1 (sistem Manajemen Mutu) dan BSN telah mendapat sertifikasi penerapan sNl/lso 9001 untuk ruang lingkup BSN melaksanakan program ini melalui penerapan
pengembangan sNl pada tahun 2012. Pada tahun 2013 menambah ruang lingkup dan telah mendapatka n sertifikasi untuk
:
1. Penerapa n SNI 2. lnformasi dan Dokumentasi SNI 3. Pemasyarakatan dan pendidikan dan pelatihan SNI 4. Penelitian dan Pengembangan Standardisasi 5. Pengemba ngan SDM
Dan pada tahun 2014 menambah ruang lingkup dan telah disertifikasi untuk
1. 2. 3. 4.
:
Kerjasama Standard isasi Perencanaan, keuangan dan ketatausahaan Pengelolaan Hukum dan Humas Pengawasa n
Agar penetapan Sistem Manajemen Mutu dapat berkesinam bunga n, langkah-langkah yang dilakukan pada tahun 2016 adalah : a. Review Panduan Mutu, melalui rapat-rapat dan pembahasan intensif b. Review Dokumentasi Mutu, melalui identifikasi sistem/tatalaksana ditiap unit kerja serta pembahasa n intensif
c. Audit interna d. Resertifikasi lin8kup Pengembangan e. Audit eksternal untuk pemeliharaan I
f.
SNI
sertifikasi ketidak sesuaian serta peluang perbaikan evaluasi Pembahasan dan
D. Pengembangan e-government Pada tahun 2016 direncanakan akan membuat:
1. Sistem informasi internal yang lebih komprehensif, yang selama ini hanya melalui email forum. 2. Sistem informasi layanan pengaduan yang dapat diketahui masyarakat luas terkait layanan dan tugas fungsi BSN. Aparatur Dilakukan melalui Rapat-rapat konsolidasi data pegawai, Peningkatan kompetensi bagi pengelola kepegawaia n
E. Program Penataan Sistem Manaiemen
F. Program Penguatan Pengawasan Dilakukan melalui Rapat koordinasi pelaksanaan program pengawasan
G. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dilakukan melalui Rapat pemantauan pelaksanaan SAKIP di BSN, FGD AKIP dengan mengundang narasumber dan Review pedoman Penyusunan LAKIP. H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi Dilakukan Evaluasi Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan Review soP Pelayanan Diklat Standardisasi, serta Pelatihan untuk meningkatkan pelayanan publik.
l.
Peningkatan Kualitas Pelayanan lnformasi Standardisasi Dilakukan melalui Evaluasi pelayanan informasi standardlsasi, Review soP Pelayanan lnformasi Standardisasi dan Pelatihan untuk meningkatkan pelayanan publik'
J.
Peningkatan Kualitas Pelayanan lsuuer ldentification Number (llN)
DilaksanakanmelaluisurveypelayananllNdanrapatpembahasanReviewsoPPelayanan llN.
K. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
RB
Dilakukan melalui : Rapat dan penyusunan Laporan Monitoring pelaksanaan RB Rapat dan penyusunan laporan Evaluasi RB
a. b.
Penataan dan Penguatan Organisasi Dilakukan melalui : a. Restrukturisasi Organisasi, Sebagai tindak lanjut pengusulan penguatan dan Penataan Organisasi BSN ke Kemen PAN & RB yang pada tahun 2015 sedang dilakukan pembahasan, akan dilakukan penyusunan Peraturan Kepala BSN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) mengikuti struktur Organisasi yang disetujui. Dilakukan dengan kajian dan penyusunan OTK BSN oleh pihak ke-3. Penyusunan Perka BSN dilakukan melalui rapat-rapat pembahasan mengundang narasumber dan Tim. Selanjutnya dilakukan sosialisasi organisasi dan tata kerja, serta pelatihan-pelatihan untuk penguatan organisasi. b.
Penyusunan Analisa Jabatan
Dilakukan melalui rapat-rapat pembahasan dengan mengundang narasumber berdasarkan peta jabatan dalam struktur organisasi yang disetujui. Penyusunan Dokumen Analisa Beban Kerja Dila kukan melalui ra pat-rapat pembahasa n denga n mengundang d.
na
rasumber
Evaluasi Jabatan dan Penghitugan Kelas Jabatan /Grading
Dilakukan melalui rapat-rapat pembahasan.
Komponen 072: Penguoton Orgonisosi Dilaksanakan melalui : 1. Penyusunan nilai-nilai organisasi yang dibantu oleh konsultan 2. Evaluasi kelembagaan melalui survey evaluasi kelembagaan. Waktu Pelaksanaan
:
Waktu Sub Komponen
No
/
Langkah 1
004
Laporan Pelaksanaan RB
011
PELAKSANAAN ROADMAP RB
A
MANAJEMEN PERUBAHAN
a
Raoat Koordinasi POKIA RB Refreshment Roadmap RB 2015-
2
3
4
5
L___l
b c
Sosialisasi RoadmaP RB
d
Koordinasi pelaksanaan RB dengan instansi terkait Pelatihan Agen Perubahan
e F
Penvusunan Strategi Komunikasi
G
Sharine Knowledge Forum
B
PENATAAN PERUNDANGUNDANGAN
a
Harmonisasi Peraturan Perundangan
b
PenYusu na n
Siste4&!89!94E
n-
[T-n
6
7
8
9
10
IL
L2
Peraturan Perundangan
Penambahan ruang lingkup dan
tindakan perbaikan/ pencegahan berdasarkan hasil audit
Peningkatan kompetensi Personil pengelola kepegawaian
Peningkatan Kualitas PelaYanan Pendldikan dan Pelatihan Evaluasi Pelayanan
penyelenggaraan Diklat kePada pelanggan
Pelatihan Peningkatan PelaYanan Publik
Evaluasi PelaYanan lnformasi
Standardisasi
Review dokumen SOP Pelayanan
Publik Pelatihan Peningkatan Pelayanan Publik
Review dokumen SOP Pelayanan
Publik
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan RB
Sosialisasi tugas, fungsi, dan
struktur OTK
BSN
Evaluasi Jabatan dan Penghitungan Kelas Jabatan GRADING
Waktu Pencapaian Outcome: Keluaran kegiatan tersebut harus dicapai secara terus menerus setiap tahun anggaran.
E Biaya Yang Diperlukan Biaya yang diperlukan dalam menghasilkan output ini adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar
Rupiah) dengan rincian sebagaimana RAB terlampir.
Jakarta,
Mengeta hui, Sekreta ris Uta ma
Juli 2015
Penanggung jawab kegiatan,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
W Dr. lr. Puii Winarni, M.A NtP. 196102271985122001
o. MM
l*
1986031001
