Program Generik : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

LAPORAN KINERJA KLHK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014

Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana eselon II kecuali Unit Pengelola Teknis mandiri dan Pusat Pengelolaan Ekoregion menghasilkan kategorikategori output yang secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut : 1)

Penyusunan rekomendasi kebijakan, peraturan, regulasi, metodologi, konsep, dan kajian;

2)

Pelayanan publik (perijinan, pengaduan, penyelesaian kasus, pengembangan dan pelayanan informasi);

3)

Pembinaan (pengawasan, pembinaan, insentif/disinsentif, asistensi terhadap pemerintah daerah atau masyarakat) dan monitoring-evaluasi (monev). Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan Unit Pengelola Teknis mandiri dan

Pusat Pengelolaan Ekoregion menghasilkan kategori output yang secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut : 1) Penyusunan rekomendasi kebijakan, inventarisasi data (dilakukan melalui monev), konsep, dan kajian; 2) Pelayanan publik; 3) Pembinaan dan peningkatan kapasitas; 4) Layanan perkantoran. 2.4.2. Program Generik : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KLH Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup. Sasaran Strategis (Outcomes) Program Generik ini adalah : 1) Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP); 2) Percepatan implementasi reformasi birokrasi (RB). Berdasarkan sasaran strategis program generik ini, fungsi Eselon 1 KLH dikelompokkan sebagai berikut : 22


Tabel 2.2. Pengelompokan Fungsi Eselon I dalam Program Generik berdasarkan Sasaran Strategis Pengelompokan Fungsi Eselon I dalam Program Generik berdasarkan Sasaran Strategis Program Program Dukungan Manajemen

Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan kementerian Percepatan implementasi reformasi birokrasi

Kelompok Kegiatan Menurut Fungsi Pemberian dukungan manajemen dan penyediaan sarana dan prasarana

Eselon I Pelaksana Sekretariat Kementerian LH DNPI

Indikator capaian sasaran strategis dari program generik ini adalah : 1) Pelaksanaan RB merupakan komponen dari sistem penilaian kinerja unit kerja, maupun kinerja para pejabat/pimpinan unit kerja, pegawai; 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal; 3) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara akuntabel dengan menaati perundangan : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 4) Peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, pendanaan dan akuntabilitas kinerja. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan perencanaan dan kerjasama luar negeri; 2) Peningkatan kinerja Dewan Nasional Perubahan Iklim; 3) Pengendalian internal; 4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian; 5) Pengembangan telaahan kebijakan; 6) Pengembangan perundang-undangan dan hubungan masyarakat. 2.5.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014

Dalam menyusun rencana kinerja tahunan, KLH membagi kinerja teknis para eselon 1 ke dalam klaster yang dikaitkan dengan prioritas nasional yang merupakan kontrak kinerja Menteri dengan Presiden. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para eselon I diterjemahkan dalam berbagai rangkaian kegiatan, sehingga pengukuran 23


kinerja para eselon I menggunakan indikator-indikator pengukuran pada tingkat kegiatan. Penjumlahan dan sinergi hasil kegiatan menurut klaster tersebut secara keseluruhan menggambarkan pencapaian setiap sasaran strategis.

Penurunan tingkat pencemaran LH

Peningkatan Upaya Pengendalian Kerusakan LH

Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH

INDIKATOR • pengawasan industri dan jasa

• kebijakan pengelolaan gambut • rehabilitasi hutan dan lahan • penghentian kerusakan DAS

• penurunan jumlah hotspot (titik

• peningkatan kapasitas SDM dan aparatur • peningkatan kapasitas sarana dan prasarana

panas) kebakaran hutan

INDIKATOR KINERJA • pengawasan industri dan jasa • penurunan beban pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3

• pemetaan gambut • pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang • penetapan kelas air • penyediaan data hotspot • rehabilitasi hutan dan konservasi kehati • tersedianya kebijakan perlindungan atmosfir

• peningkatan kapasitas SDM dan aparatur • peningkatan kapasitas kelembagaan • harmonisnya kerangka regulasi • penyelesaian konflik dan kepastian hukum • tersedianya data & informasi

INDIKATOR

• indikator kegiatan terkait



INDIKATOR

Gambar 2.4. Keterkaitan Indikator dalam Berbagai Tingkatan Implementasi

Rencana kinerja KLH pada tahun 2014 kemudian disusun dengan mengacu pada sasaran strategis yang ingin dicapai dikaitkan dengan prioritas nasional dan indikator-indikator kinerja pada tingkat eselon I. Gambaran rencana kinerja tersebut disajikan pada tabel di bawah ini :

24


Tabel 2.3. Rencana Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014 dikaitkan dengan Prioritas Nasional

SASARAN STRATEGIS Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan

PRIORITAS NASIONAL

INDIKATOR KINERJA

Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut

Prosentase penurunan pencemar yang dibuang ke lingkungan oleh industri

Penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014

Jumlah kota metropolitan dan kota besar dengan kualitas udara membaik

Prosentase industry yang taat terhadap peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan Prosentase peningkatan kinerja industry dari “tidak taat” ke “taat”

ESSELON I PENANGGUNGJAWAB 1. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2. Deputi Bidang Pengelolaan B3 , Limbah B3 dan Sampah

Prosentase jumlah penurunan timbulan sampah Jumlah timbulan limbah B3 terkelola dari industry yang terinventarisir Jumlah limbah B3 di media yang terkelola dari kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi yang terinventarisir Meningkatnya usaha pengendalian perusakan lingkungan

Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% pertahun

Jumlah kabupaten yang meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi di wilayahnya (profil kabupaten hijau)

Peningkatan keberdayaan pengelolaan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi 500.000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi Penghentian kerusakan lingkungan di 11 DAS yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya

Jumlah provinsi yang menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan

1. Deputi Bidang Tata Lingkungan 2. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim

Jumlah sungai prioritas yang disepakati kelas airnya dengan pendekatan ekoregion Jumlah danau prioritas yang telah dilakukan penyusunan rencana aksi penyelamatan danau (Germadan)

25


SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kapasitas PSDA dan LH

Pengelolaan Keuangan Kementerian

Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)

2.6

PRIORITAS NASIONAL Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi

Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)

INDIKATOR KINERJA Jumlah kasus lingkungan yang tertangani Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi/berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Prosentase laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dipersiapkan untuk proses akreditasi Prosentase peningkatan kapasitas pejabat fungsional pedal Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

ESSELON I PENANGGUNGJAWAB 1.

Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan

2.

Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Menteri

Peningkatan kinerja KLH berdasarkan nilai LAKIP

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 Setelah menetapkan RKT 2014 dan menerima DIPA 2014, Kementerian

Lingkungan Hidup menetapkan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014, yang mengemukakan program utama, sasaran strategis, indikator kinerja keluaran (output), indikator kinerja hasil (outcome) beserta targetnya. Dokumen penetapan kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Adapun fungsi dokumen Penetapan Kinerja (PK) selain digunakan sebagai alat komunikasi antara atasan dan bawahan yang bersifat top-down, juga djadikan sebagai alat untuk menggabungkan pengukuran kinerja dengan strategi organisasi. Penyusunan dan pemanfaatan dokumen penetapan kinerja atau perjanjian kinerja atau kontrak kinerja merupakan salah satu cara dan mekanisme dalam menerapkan manajemen kinerja secara baik. Dengan menggunakan penetapan atau 26


perjanjian kinerja diharapkan KLH secara berjenjang dapat mengerahkan sumber daya yang dimiliki guna mencapai target kinerja yang telah disepakati. KLH telah menyusun penetapan kinerja Tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang diembannya. Penetapan Kinerja (PK) ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan Kinerja KLH tahun 2014, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014 Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Tahun Anggaran : 2014 Sasaran Strategis (1) Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan

Meningkatnya usaha pengendalian perusakan lingkungan hidup

Indikator Kinerja

Target

Program

Anggaran

(2) Prosentase penurunan pencemar yang dibuang ke lingkungan oleh industri

(3) 10%

(4)

(5)

Prosentase industri yang taat terhadap peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan Prosentase peningkatan kinerja industri dari "tidak taat" ke "taat" Jumlah kota metropolitan dan kota besar dengan kualitas udara membaik Prosentase jumlah penurunan timbulan sampah Jumlah limbah B3 terkelola dari industri yang terinventarisir Jumlah limbah B3 di media yang terkelola dari kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi yang terinventarisir Jumlah kabupaten meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi di wilayahnya (profil kabupaten hijau) Jumlah provinsi yang menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan

65%

Pengeloaan SDA dan LH

Rp. 676.565.559.000

30%

45 Kota

20%

10.005.500 Ton

62.400 Ton

200 Kabupaten

3 Provinsi

27


Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDA dan LH

Pengelolaan Keuangan Kementerian Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)

Jumlah sungai prioritas yang disepakati kelas airnya dengan pendekatan ekoregion Jumlah danau prioritas yang telah dilakukan penyusunan rencana aksi penyelamatan danau (Germadan) Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi/berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan LH Prosentase laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dipersiapkan untuk proses akreditasi Prosentase peningkatan kapasitas pejabat fungsional pedal Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Peningkatan kinerja KLH berdasarkan nilai LAKIP

13 sungai

5 Danau Prioritas

47 Kasus 2.340 komunitas pendidikan dan 1.018 organisasi Kemasyarakatan yang berpartisipasi 29%

20%

Opini WTP

LAKIP B

Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Tenis Lainnya KLH

Rp. 372.772.551.000

Jumlah Total Anggaran KLH : Rp.1.040.338.110.000,Jakarta,

Januari 2014

Menteri Lingkungan Hidup, ttd Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA

28


Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1.

Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan visi instansi pemerintah. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian setiap target kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan KLH dalam pencapaian tujuan. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut: Prosentase Capaian = Realisasi x 100% Kinerja Target

Dengan membandingkan antara realisasi dan target kegiatan, maka dapat dilihat jumlah prosentase capaian pada masing-masing indikator kinerja kegiatan. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan target kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Lingkungan Hidup merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang menjadi tanggungjawabnya. Indikator-indikator ini ditetapkan agar memudahkan para

29


pemangku

kepentingan

mengukur

dan

menganalisa

keberhasilan

kinerja

Kementerian Lingkungan Hidup. Pemilihan indikator yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka dan berpedoman pada kriteria SMART (specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bond). Adapun indikator-indikator tersebut adalah : a. Prosentase penurunan pencemar yang dibuang ke lingkungan oleh industri b. Prosentase industri yang taat terhadap peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan c. Prosentase peningkatan kinerja industri dari "tidak taat" ke "taat" d. Jumlah kota metropolitan dan kota besar dengan kualitas udara membaik e. Prosentase jumlah penurunan timbulan sampah f. Jumlah limbah B3 terkelola dari industri yang terinventarisir g. Jumlah limbah B3 di media yang terkelola dari kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi yang terinventarisir h. Jumlah kabupaten meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi di wilayahnya (profil kabupaten hijau) i. Jumlah provinsi yang menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan j. Jumlah sungai prioritas yang disepakati kelas airnya dengan pendekatan ekoregion k. Jumlah danau prioritas yang telah dilakukan penyusunan rencana aksi penyelamatan danau (Germadan) l. Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani m. Jumlah

Kelompok

Masyarakat

yang

berpartisipasi/berperan

aktif

dalam

perlindungan dan pengelolaan LH n. Prosentase

laboratorium

pengujian

parameter

kualitas

lingkungan

dipersiapkan untuk proses akreditasi o. Prosentase peningkatan kapasitas pejabat fungsional pedal p. Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) q. Peningkatan kinerja KLH berdasarkan nilai LAKIP

30

yang


Dari masing-masing indikator kinerja di atas telah ditetapkan target-target yang hendak dicapai pada tahun 2014 (tertuang dalam penetapan kinerja) dan realisasi pencapaiannya seperti yang tertuang pada tabel di bawah ini: Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama KLH Tahun 2014 Sasaran Strategis (1) Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup

Meningkatnya usaha pengendalian perusakan lingkungan hidup

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

%

(2) Prosentase penurunan pencemar yang dibuang ke lingkungan oleh industri Prosentase industri yang taat terhadap peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan Prosentase peningkatan kinerja industri dari "tidak taat" ke "taat" Jumlah kota metropolitan dan kota besar dengan kualitas udara membaik Prosentase jumlah penurunan timbulan sampah Jumlah limbah B3 terkelola dari industri yang terinventarisir Jumlah limbah B3 di media yang terkelola dari kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi yang terinventarisir Jumlah kabupaten meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi di wilayahnya (profil kabupaten hijau) Jumlah provinsi yang menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan Jumlah sungai prioritas yang disepakati kelas airnya dengan pendekatan ekoregion

(3)

(4)

(5)

(6)

Prosentase

10

80,56

805,6

Prosentase

65

72

110,7

Prosentase

30

41

136,7

Kota

45

45

100

Prosentase

20

20

100

Ton

10.005.500

19.089.566,53

190,8

Ton

62.400

1.088.411,3

1.744,2

Kabupaten

200

316

158

Provinsi

3

3

100

Sungai

13

13

100

Danau Prioritas

5

5

100

Jumlah danau prioritas yang telah dilakukan penyusunan rencana aksi penyelamatan danau

31


Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDA dan LH

Pengelolaan Keuangan Kementerian

Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)

3.3

Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi/berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan LH Prosentase laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dipersiapkan untuk proses akreditasi Prosentase peningkatan kapasitas pejabat fungsional pedal Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Peningkatan kinerja KLH berdasarkan nilai LAKIP

Kasus

47

201

438,3

komunitas pendidikan dan organisasi Kemasyarakatan yang berpartisipasi

2.340 dan 1.018

2.905 dan 1.018

124 dan 100

Prosentase

29

29

100

Prosentase

20

4

25

Opini

WTP

WTP

LAKIP

B

CC

Analisis Capaian Kinerja

Secara lebih detil dari masing-masing sasaran telah ditetapkan indikator kinerja utama yang hendak dicapai. Capaian indikator kinerja dijelaskan dalam analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup

Perbaikan kualitas lingkungan dalam beberapa tahun kedepan masih akan menghadapi permasalahan yang cukup kompleks meskipun mulai dirasakan adanya peningkatan kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap buruknya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, untuk memastikan terjadinya penurunan beban pencemaran melalui pengendalian pencemaran lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi dan terukur dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan kualitas lingkungan yang lebih baik. Sasaran KLH dalam menurunkan tingkat pencemaran lingkungan hidup dicapai melalui indikator kinerja yang mencerminkan membaiknya kualitas air dan 32


udara, pengelolaan sampah serta limbah B3, serta terkendalinya pencemaran lingkungan melalui pemantauan industri. Indikator kinerja, target dan realisasinya pada tahun 2014 digambarkan pada Tabel 3.2 sebagai berikut: Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1: ”Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan”

NO. a.

b.

c.

d.

e. f.

g.

a.

INDIKATOR KINERJA 1 Prosentase penurunan pencemar yang ddibuang ke lingkungan oleh industri Prosentase industri yang taat terhadap peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan Prosentase peningkatan kinerja industry dari “tidak taat” ke “taat” Jumlah kota metropolitan dan kota besar dengan kualitas udara membaik Prosentase jumlah penurunan timbulan sampah Jumlah limbah B3 terkelola dari industry yang terinventarisir Jumlah Limbah B3 di media yang terkelola dari kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi yang terinventarisir

TARGET

REALISASI

2

%

3

4

10

%

80,56

%

805,6

65

%

72

%

110,7

30

%

41

%

136,7

45

Kota

45

Kota

100

20

%

20

%

100

10.005.500

Ton

19.089.566,53

Ton

190,8

62.400

Ton

1.088.411,3

Ton

1.744,2

%

%

%

% % %

%

Penurunan pencemar yang dibuang ke lingkungan oleh industri Beban

pencemar

merupakan

variabel

yang

mempengaruhi

kualitas

lingkungan baik untuk kualitas air maupun udara. Dengan kondisi media penerima yang sama maka semakin kecil beban pencemar yang dibuang ke lingkungan, maka kualitas lingkungan akan semakin baik. Patut diperhatikan bahwa untuk menghasilkan kualitas lingkungan yang baik, selain penurunan beban pencemaran maka perlu juga dilakukan upaya-upaya lainnya agar variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas lingkungan juga 33


mendukung, dapat menetralkan polutan yang masuk sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan. Beban pencemar air untuk industri dihitung dari peserta penilaian mandiri PROPER. Nilai beban pencemar air yang dibuang ke sumber air, dalam hal ini sungai, dipengaruhi oleh efisiensi instalasi pengolah air limbah (IPAL). Semakin baik kinerja IPAL maka beban pencemaran air yang dibuang ke sumber air akan semakin kecil. Dengan demikian diasumsikan bahwa penurunan beban pencemar air diperoleh dari selisih antara besaran/nilai beban pencemar air sebelum masuk ke IPAL (inlet) serta nilai beban pencemaran air setelah diolah di IPAL (outlet). Data penghitungan beban pencemaran air limbah industri didasarkan data dari 598 industri peserta PROPER yang dievaluasi melalui penilaian mandiri. Pada penilaian mandiri, perusahaan tidak diawasi secara langsung oleh pengawas, namun diberikan kesempatan untuk menyampaikan seluruh data penaatan dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan. Target penurunan beban pencemar dari kegiatan industri adalah 10%. Realisasi penurunan beban pencemar air limbah adalah 80,56% sehingga capaian kinerja untuk penurunan beban pencemar air adalah 805,6% (lihat Tabel 3.3). Sementara capaian untuk beban pencemar air bervariasi tergantung parameter, mulai 21,72% untuk NO2 sampai 58,91% untuk partikulat. Tabel. 3.3 Data Beban Pencemar Air Limbah Industri Tahun 2014 (ton)

Parameter

Inlet

Outlet

Reduksi

% Reduksi

Organik

1.316.354.957,00

367.402.874,34

948.927.581,43

72,09%

Anorganik

8.290.180.255,87

1.498.356.336,33

6.790.125.386,76

81,91%

Total

9.606.535.212,87

1.865.759.210,67

7.739.052.968,19

80,56%

Beban pencemar yang direduksi adalah selisih antara beban pencemar air limbah sebelum diolah dengan air limbah setelah diolah. Parameter-parameter 34


pencemar dikelompokan dalam dua kelompok besar, yaitu organik dan anorganik. Berdasarkan pendekatan tersebut, data kumulatif yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut: Tabel 3.4 Reduksi Beban Pencemaran Air dari Setiap Sektor Inlet (ton/tahun) No

1

2

3

Outlet

(ton/tahun)

Reduksi (ton/tahun)

Sektor Manufaktur, Prasarana dan Jasa Pertambanga, Energi, dan Migas

Organik

Anorganik

Organik

Anorganik

Organik

Anorganik

15.282.165,08

5.541.883,69

1.215.500,66

1.240.001,89

14.066.664,42

4.301.881,80

10.823.595,00

4.466.074.529,00

34.605,00

1.484.992.813,00

10.788.990,00

2.981.081.716,00

Agroindustri

1.290.249.196,92 3.818.563.843,18

366.152.768,68

12.123.521,44

924.096.428,24

3.804.717.287,74

Jumlah

1.316.354.957,00

367.402.874,34

1.498.356.336,33

948.927.581,43

6.790.125.386,76

8.290.180.255,87

Pencemaran terjadi akibat tingginya beban pencemar dalam suatu media lingkungan sehingga proses asimilasi atau pemurnian yang dilakukan oleh media lingkungan tersebut tidak dapat berjalan. Oleh karena itu, penurunan beban pencemar

merupakan

variabel

yang

dapat

mendorong

perbaikan

kualitas

lingkungan. Penurunan beban pencemar hanya dapat diharapkan dapat terjadi atau dilakukan oleh kegiatan-kegiatan yang mampu memenuhi ketentuan peraturan. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa ketentuan yang diberlakukan sudah dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang dapat mempengaruhi kualitas suatu media lingkungan. Penurunan beban pencemar dapat terjadi apabila sumber pencemar mampu mereduksi kuantitas pencemar yang dihasilkan menjadi lebih rendah ketika harus dibuang ke lingkungan, melalui suatu sistem pengolahan air limbah atau pengendalian emisi. Untuk mengetahui besaran pencemar yang direduksi, maka perlu dilakukan penghitungan atau pengukuran beban pencemar awal dan beban pencemar setelah proses pengendalian.

35


b.

Industri

yang

taat

terhadap

peraturan

perundangan

di

bidang

pengendalian pencemaran lingkungan Ketaatan

industri

terhadap

peraturan

pengelolaan

lingkungan

hidup

merupakan aspek dasar dalam penilain PROPER. Sifat pembinaan PROPER, selain bentuk pengawasan, memberi peluang bagi perusahaan untuk dapat memahami dan menjalankan peraturan lingkungan yang berkaitan atau menjadi kewajibannya. Persentase ketaatan dalam PROPER merupakan hal yang krusial karena ditargetkan maksimal, namun rentan karena setiap tahun jumlah industri peserta PROPER

selalu

bertambah.

Pertambahan

industri

baru

tentunya

akan

mempengaruhi keseluruhan peringkat ketaatan PROPER. Selama periode 20102014 target tahunan prosentase jumlah ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan adalah 65%. Hasil penilaian PROPER 2014 menunjukkan bahwa prosentase industri yang mampu taat terhadap peraturan mencapai 72%. Dengan demikian capaian ketaatan industry

PROPER

pada

kegiatan

tahun

2014

mencapai

110,7%.

Hasil

pemeringkatan PROPER 2014 menunjukkan bahwa proses pra-PROPER atau persiapan PROPER lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase penaatan industri PROPER yang lebih tinggi dibanding pencapaian tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 65% dari total 1.812 industri yang diawasi. Bahkan persentase pencapaian 2013 tersebut juga masih lebih rendah dibanding pencapaian 2012 yang mencapai 69% dari 1311 industri, atau 2011 yang mencapai 66% dari 1.005 industri. Prosentase Tingkat Ketaatan Industri yang diawasi dan memenuhi baku mutu dari tahun 2010 s/d 2014 dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini: Tabel 3.5. Prosentase Tingkat Ketaatan Industri yang Diawasi dan Memenuhi Baku Mutu

36

Tahun

Target

Pencapaian

Realisasi

2013-2014

65%

72%

110,7%

Jumlah Industri 1.914

2012-2013

65%

65%

100%

1.812

2011-2012

65%

69%

106,2%

1.311

2010-2011

65%

66%

101,54%

1.005

Program Generik : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Recommend Documents