SALINAN PUTUSAN Nomor : 114/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ARFAN MUSTAFA Bin MUSTAFA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Cibening Gang Masjid II RT. 02/08, No. 44,Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. ABDUL CHALIM SOEBRI, SH. KARTIKA P. SARI, SH. Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ICHAL BBS & Rekan yang berkantor di Gedung Islamic Centre Jl. Ahmad Yani No. 22, Bekasi, Khusus teranggal 11 Januari 2011,
berdasarkan Surat Kuasa
semula sebagai TERGUGAT
sekarang sebagai PEMBANDING. MELAWAN NIKEN NAWANG PALUPI Binti SOEBENO SOEMANTRI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Cibening Gang Masjid II RT. 02/08, No. 44, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip
segala
uraian
tentang
hal ini sebagaimana termuat dalam
salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 725/Pdt.G/2010/PA.Bks tanggal 20 Desember 2010 M. bertepatan dengan 14 Muharram 1432 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan sebuah bangunan rumah seluas 130 m2 yang terletak di Cibening Gang Masjid II RT/RW. 002/008 No. 44, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dengan batas-batas: -
Sebelah Barat
Gedung SMP dan SMA Toga Terang;
-
Sebelah Utara
Rumah kontrakan bpk. David Son;
-
Sebelah Timur
Jalan buntu/Tanah kosong/kuburan;
-
Sebelah Selatan
Rumah kontrakan bpk. Karjo;
Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, kecuali bangunan disebelah Selatan dan Barat rumah tersebut. 3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas. 4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, masing-masing mendapat bagian sebagai mana tersebut di atas. 5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (NO – Niet Onvanklijk Verklaart) gugatan Penggugat Konvensi selebihnya. DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagian. 2. Menetapkan sebuah bangunan rumah seluas 130 m2 yang terletak di Cibening Gang Masjid II RT/RW. 002/008 No. 44, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dengan batas-batas. -
Sebelah Barat
Gedung SMP dan SMA Toga Terang.
-
Sebelah Utara
Rumah kontrakan bpk. David Son.
-
Sebelah Timur
Jalan buntu/Tanah kosong/kuburan.
-
Sebelah Selatan
Rumah kontrakan bpk. Karjo.
Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, kecuali bangunan disebelah Selatan dan Barat rumah tersebut. 3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas.
2
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (NO – Niet Onvanklijk Verklaart) gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 1. Membebankan
kepada
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.1.101.000.- (satu juta seratus satu ribu rupiah). Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 725/Pdt.G/2010/PA.Bks tanggal 25 Januari 2011 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 31 Januari 2011. Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Pebruari 2011 yang diterima di Pengadilan Agama Bekasi tanggal 17 Pebruari 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 18 Pebruari 2011. Memperhatikan pula bahwa, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bekasi tanggal 03 Maret 2011 dan telah
diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 04 April 2011. Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage)
sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama
Bandung, akan tetapi kesempatan tersebut telah tidak dipergunakan oleh Pembanding sebagaimana Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 24 Mei 2011. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding
telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara
gugatan maupun
memori banding dan kontra memori banding, Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa terlebih dahulu surat gugatan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas Bundel A dalam perkara a quo, 3
memperoleh fakta bahwa perkara ini adalah perkara gugatan pemeliharaan anak, yang digabungkan (kumulasi) dengan perkara gugatan biaya anak dan sengketa harta bersama,oleh karenanya Majlis Hakim Banding memberi pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa menurut hukum dengan berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa penggabungan perkara ( Kumulasi)
hanya berlaku pada perkara perceraian dengan nafkah madiyah,
iddah,mutah, pemeliharan,biaya anak dengan ketentuan
a. Perkara gugatan anak
dan biaya anak mempunyai kaitan erat dengan perkara pokok hanya dengan perkara perceraian
, b. perkara tersebut merupakan
asesor dari perceraian c.
Perkara gugatan anak dan biaya anak sebagai akibat dari perceraian, d. Gugatan tentang “ Bezit “ tidak boleh diajukan bersama sama-sama dengan tunututan “ eigendom”. Menimbang bahwa perkara pemeliharaan anak dan biaya anak adalah hak bezit ( hak menguasi ) sedangkan gugatan harta bersama adalah hak eigendom (hak memiliki).Hak bezit (hak menguasi) dalam hal ini gugat merawat anak adalah hak
untuk
menguasai,dalam
melaksanakan
kewajiban
semata-mata
untuk
kepentingan anak,sebagai mana diatur dalam UU no 23 th 2002 tentang Pelindungn Anak, bukan untuk dimiliki,dipindah tangankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkankan hak eigendom (hak memiliki) dalam hal ini gugat harta bersama adalah hak untuk memiliki ,hak untuk menikmati yang dapat berbuat sebebasbebasnya untuk dijual belikan,dipindah tangankan, bukan semata-mata menguasai sebagai kewajiban,sebagai mana diatur dalam pasal 570 KUHPerdata. Menimbang bahwa menurut pasal 103 RV bahwa “ tuntutan mengenai hak untuk menguasai ( bezit) dan hak untuk memiliki ( eigendom) tidak dapat dilakukan bersama”,karena antara bezit dalam hal ini gugat merawat anak dengan eigendom dalam hal ini gugat harta bersama adalah dua
perkara
yang berbeda,
penyelesaiannya dengan perkara masing-masing tersendiri. Menimbang bahwa dari hasil periksaan berkas perkara telah ternyata perkara a quo adalah gugatan pemeliharaan anak yang digabungkan (kumulasi) dengan gugatan biaya anak dan harta bersama yang tidak mempunyai kaitan erat dan tidak sebagai sebab dan akibat, bukan pula esesor akan tetapi dua perkara berdiri sendiri sendiri, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dengan berdasarkan pasal 103 Rv penggabungan (kumulasi) antara dua perkara tersebut, diajukan bersama sama tidak di dibenarkan karena bertentangan dengan hukum.
4
Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim Banding menambah pertimbangan tentang urutan-urutan sebutan pokok perkara, bahwa diperoleh takta di persidangan,sesuai dengan urutan dalam surat gugatan halaman 1 prihal baris ke 1, penggugat mengajukan “gugatan pemeliharaan anak urutan pertama ,biaya anak urutan kedua dan pembagian harta bersama urutan ketiga” dan pada halaman 4 angka ,3,4 dan 5, diulang lagi dengan urutan perkara “gugatan pemeliharaan anak urutan pertama,gugatan biaya anak urutan kedua dan gugatan harta bersama ururutan ketiga”, dengan demikian yang menjadi pokok perkara adalah urutan pertama yaitu perkara pemeliharaan anak,kemudian dikumulasikan dengan biaya anak dan harta bersama. Menimbang bahwa oleh karena gugatan pemeliharaan anak sebagai pokok perkara telah diajukan ke Pengadilan Agama Bekasi diputus nomor 788/Pdt G/2005 /PA Bks serta sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan bukti P 4,maka perkara yang sama diajukan kemudian, harus dinyatakan nebis in idem,karena pokok perkara sudah dinyatakan nebis in dem maka perkara-perkara lainnya yang dimukilasikan dengan pokok perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta penggabungan
perkara
(kumulasi)
telah
dinyatakan
bertentangan
dengan
hukum,maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama
.Oleh karena itu
putusan Pengadilan Agama Bekasi
Nomor: 725/Pdt.G/ 2011/PA.Bks . tanggal 20-12-2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1432 H. bertepatan dengan tanggal 26 Rajabl 1432 H dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagai tercantum dalam amar putusan ini. Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dinyatakan batal maka permohonan banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkankan lagi. Menimbang, Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilaan Tinggi Agama Bandung, terjadi adanya pendapat yang berbeda yaitu pendapat dari Hakim Tinggi nama Drs.H.MUHAMMAD SHALEH, SH. MHum yang berpendapat sebagai berikut. Menimbang, bahwa
Hakim yang bersangkutaan
sependapat dengan
pendapat Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara komulatif, karena
menurut Hakim Tinggi yang bersangkutan, penggabungan
beberapa obyek perkara dalam satu perkara (komulasi) akan memudahkan proses 5
dan dapat menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan serta sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Kebolehan komulasi tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043K/Sip/1971 Tanggal 3 Desember 1974 dan Nomor 880K/Sip/1973 Tanggal 6 Mei 1975. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1652K/Sip/1975 Tanggal 22 September 1976 dinyatakan bahwa Komulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang bersangkutan faktanya jelas bahwa antara Hadlonah anak, nafaqah anak serta harta bersama mempunyai hubungan yang erat, antara lain bahwa seorang anak adalah hasil hubungan perkawinan sepasang suami isteri, sedangkan harta bersama juga merupakan hasil jerih payah kolektif dari suami isteri didalam perkawinan, dan dari harta bersama itu pula sang ayah berkewajiban untuk mengeluarkan biaya hadlonah dan nafakah anak. Menimbang, bahwa menurut Hakim
Tinggi yang bersangkutan, suatu
perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabung dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara tersebut erat hubungannya, kecuali sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan komulasi dalam perkara a quo tunduk pada hukum acara yang sama yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa dan mengadili secara komulatif perkara ini menurut Hakim Tinggi yang bersangkutan adalah sudah tepat dan benar. Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama, khususnya Penggugat/Terbanding
dalam
tentang Gugatan
konpensi, Hakim Tinggi yang
bersangkutaan
sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama, karena menurut Hakim yang bersangkutan pertimbangan Pengadilan Agama tentang hal tersebut telah tepat dan benar, namun amar putusannya perlu diperbaiki dengan memperjelas gugatan mana yang ditolak sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum.
6
Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama, khususnya dalam rekonpensi, Hakim Tinggi yang bersangkutan tidak sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama.
Menurut
Hakim
Tinggi
yang
bersangkutan
gugatan
Penggugat
Rekonpensi/Pembanding dalam perkara a quo harus dianggap sebagai jawaban atas gugatan Penggugat Konpensi/Terbanding, karena obyek yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding sama dengan obyek yang telah digugat oleh Penggugat Kompensi / Terbanding, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tinggi yang bersangkutan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar putusannya baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi seperti yang dipertimbangkan tersebut diatas. Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (dissenting opinion) sebagai mana diuraikan diatas, namun sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara persidangan Pengadilan, maka pendapat Hakim Tinggi terbanyaklah yang menjadi putusan sebagai tertuang dalam amar putusan perkara ini. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding. .Mengingat semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI 1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima. 2. Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Bekasi
Nomor:
725/Pdt.G/
2011/PA.Bks . tanggal 20-12-2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1432 H. yang dimohonkan banding. Dan dengan mengadili sendiri: -
Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima .
-
Mengnghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat petama sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah).
7
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ). Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan Dzulqa’dah 1432 Hijriyyah, oleh kami
tanggal 29
Drs.H.M. NADJMI YAQIN, SH. M.Hum.
Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, SH. M.Hum. dan Drs. H. BARHAKIM SUSILA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan dibacakan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri dua orang Hakim Anggota dibantu oleh PIPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.
KETUA MAJELIS, Ttd.
Drs. H. M. NADJMI YAQIN, SH. HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
Ttd.
Ttd.
Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, SH., M.Hum.
Drs. H. BARHAKIM SUSILA, SH.
PANITERA PENGGANTI, Ttd. PIPIH, SH.
Rincian biaya proses : 1. Biaya Meterai ………………………… Rp. 6.000,2. Redaksi ……………………………… Rp. 5.000,3. Biaya ATK, Pemberkasan dll. Rp.139.000,J u m l a h…………………………… Rp.150.000,-
8
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh : PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
H. TRI HARYONO, SH.
9
