Bahan Diskusi, Tidak Untuk Dikutip. Comment welcome.
TARGET 20 % ANGGARAN UNTUK PENDIDIKAN: Langkah Maju Atau Blunder? Edy Priyono AKADEMIKA, Bekasi Jl. Dasa Darma 24 Perum Bumi Bekasi Baru, Rawalumbu, Bekasi Telp: 925 1815 Email:
[email protected]
2/16/2004
Diskusi Terbatas AKADEMIKA, 21 September 2001
1
• Telah menjadi “kesepakatan nasional” bahwa 20% APBN (dan 20% APBD) harus dialokasikan untuk sektor pendidikan di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan (Pasal 49 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). • Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan pada gilirannya meningkatkan kualitas SDM Indonesia • Pertanyaan: Apakah tujuan tersebut bisa dicapai? Adakah alternatif lain dalam pengalokasian dana untuk sektor pendidikan? 2/16/2004
Diskusi Terbatas AKADEMIKA, 21 September 2001
2
• Affordability: Apakah APBN mampu menopang visi tersebut? • Relevansi: Apakah pola alokasi dana sektor pendidikan seperti itu relevan, khususnya ketika dikaitkan dengan otonomi daerah? • Mekanisme Alokasi: Jika memang harus demikian, bagaimana harus dialokasikan kepada daerah dan/atau sekolah? 2/16/2004
Diskusi Terbatas AKADEMIKA, 21 September 2001
3
Affordability • Realisasi APBN 2001: – 26 % utk membayar bunga hutang – 24 % utk dana perimbangan – 19 % untuk subsidi (BBM & non BBM)
• Artinya: Sekitar 70% APBN habis untuk hal-hal yang “tak terhindarkan”, hanya menyisakan 30% untuk belanja pegawai, barang dan belanja pembangunan • Tidak mengherankan, jika total anggaran pembangunan hanya 13% dari APBN 2001. 2/16/2004
Diskusi Terbatas AKADEMIKA, 21 September 2001
4
• Jelas bahwa dalam jangka pendek dan menengah, APBN tidak akan sanggup untuk mengalokasikan 20% dana bagi sektor pendidikan! • Ada harapan jika: Subsidi secara bertahap dihapus. Sebagai ilustrasi: Subsidi untuk BBM adalah 16% dari total APBN 2001, LEBIH BESAR dibandingkan dengan total anggaran pembangunan yang hanya 13%! • Pertanyaannya: Apakah pemerintah secara politis berani mengambil langkah yang tidak populer itu? Apakah masyarakat bisa menerima? 2/16/2004
Diskusi Terbatas AKADEMIKA, 21 September 2001
5
Relevansi • Kalau berbicara tentang sektor pendidikan dalam konteks APBN, mostly kita berbicara tentang anggaran Depdiknas. • Tugas Depdiknas (Keppres 102/2001: – – – – – – – –
kebijakan makro pendidikan rencana nasional pendidikan pedoman standar pelayanan minimum (SPM) persyaratan akreditasi lembaga pendidikan pembinaan & pengawasan pelaksanaan otonomi daerah pengaturan perjanjian & persetujuan internasional standar pemberian ijin oleh Daerah sistem informasi nasional
– penyelesaian perselisihan antar propinsi 2/16/2004
Diskusi Terbatas AKADEMIKA, 21 September 2001
6
– – – – – – –
pengaturan & pengembangan pendidikan tinggi pedoman pembiayaan pendidikan penggunaan gelar akademis standar kompetensi, kurikulum nasional, evaluasi nasional kalender pendidikan pembinaan & pengembangan sastra Indonesia kepemudaan & olah raga (perlu UU)
• Depdiknas hanya bertugas utk hal-hal yang berkaitan dengan standar & kebijakan nasional, serta urusan pendidikan tinggi. Praktis seluruh urusan pengelolaan pendidikan dari TK s/d SLTA menjadi tanggung jawab Daerah (kabupaten/kota) • Pertanyaan: Anggaran sebesar itu (20% dari APBN) akan digunakan Depdiknas untuk apa? 2/16/2004
Diskusi Terbatas AKADEMIKA, 21 September 2001
7
Mekanisme Alokasi • APBN dialokasikan kepada Depdiknas, Depdiknas mengalokasikan melalui DIP. DIP kemudian disalurkan kepada sekolah setelah berkoordinasi dengan Daerah. Titik kritis: mistargeting, misalokasi, minim partisipasi, rawan korupsi. • APBN dialokasikan kepada Daerah melalui DAU, Daerah mengalokasikan untuk sektor pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya melalui APBD. Titik kritis: Daerah belum tentu memprioritaskan untuk sektor pendidikan. • APBN dialokasikan kepada Daerah melalui DAK Pendidikan, Daerah mengalokasikan untuk sektor pendidikan melalui APBD. Titik kritis: Menurut peraturan, DAK hanya untuk pembangunan fisik!
2/16/2004
Diskusi Terbatas AKADEMIKA, 21 September 2001
8
• Target 20% APBN untuk sektor pendidikan tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah di bidang pendidikan. • Efektivitas 20% APBN untuk sektor pendidikan sangat tergantung kepada mekanisme alokasi dana ke daerah dan/atau sekolah • Dalam jangka pendek, mekanisme paling baik untuk mengalokasikan APBN untuk sektor pendidikan adalah melalui DAK. Peraturan perlu diubah untuk memungkinkan alokasi DAK Pendidikan bagi pembangunan non-fisik. • Dalam jangka panjang, mekanisme terbaik adalah melalui DAU, dengan pengawasan ketat dari masyarakat lokal agar Pemda/Pemko memprioritaskan sektor pendidikan. 2/16/2004
Diskusi Terbatas AKADEMIKA, 21 September 2001
9
