ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PERMASALAHNNYA
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Keputusan tersebut telah dilegalkan dalam UUD 1945 maupun UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dapat dipenuhi sebesar 20% sejak APBN tahun anggaran 2009. ALokasi yang besar tersebut tentunya harus dikuti kemampuan mengelola dan mengawasai anggaran pendidikan secara akuntabel dan kemampuan untuk mengatasi permasahan‐permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia sebagaimana akan dibahas dalam tulisan ini. Laporan Education Public Expenditure Review (Tinjauan Belanja Publik di Sektor Pendidikan) yang diluncurkan pada 14 Maret 2013 menyebutkan, meskipun anggaran pendidikan Indonesia kini mencapai 20 persen dari APBN, meningkatnya pembiayaan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir belum membuahkan capaian pendidikan yang diharapkan.
AA N 2008
SA
2007
20.8
20.2
20.2
20.0
2010
2011
2012
2013
20.0
AK
15.6
PE L
18.9
2009
AN
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
N
AP
Grafik 1 Persentase Anggaran Pendidikan
BN
–
D
AN
Sumber : Kementerian Keuangan, diolah
G
AR
AN G
A. Perkembangan Anggaran Pendidikan
BI
R
O
AN
AL
IS
A
Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (pasal 1 butir 39 UU No. 19 Tahun 2012 Tentang APBN TA 2013) Berdasarkan definisi di atas, maka struktur Anggaran Pendidikan dalam APBN terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : Pertama : Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Kedua : Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah Ketiga : Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR‐RI | 65
D
AN
PE L
AK
SA
N
AA
N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian negara/lembaga. Kementerian negara/lembaga yang mendapat alokasi anggaran pendidikan bukan hanya Kementerian pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama tetapi juga Kementerian negara/lembaga lain yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. Pada tahun anggaran 2012 terdapat 20 Kementerian negara/lembaga yang mendapat alokasi anggaran pendidikan yaitu : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pertanahan Nasional, Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan tenaga Nuklir Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pertahanan, Kementerian tenaga Kerja dan Administrasi, Perpustakaan Nasional, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah merupakan alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melaui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaiman kita ketahui bahwa berdasarkan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pendidikan merupakan salah satu urusan wajib daerah. Anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui transfer ke daerah tersebut terdiri dari berbagai nomenklatur. Berikut adalah berbagai nomenklatur anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah : Tabel 1. Nomenklatur Anggaran Pendidikan melalui Tansfer ke Daerah (2007‐2013)
AN
Keterangan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
a.
BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU – Non Gaji
b.
BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU – Gaji Pendidik
BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH
‐
‐
d.
BA Pendidikan yang dialokasikan dalam Dana Otsus
‐
‐
e.
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
‐
‐
f.
Tunjangan Profesi Guru
‐
‐
‐
g.
Dana Insentif Daerah
‐
‐
‐
BI
R
O
AN
AL
c.
IS
A
AN G
G
AR
a. DAK Bidang Pendidikan
2007
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR‐RI | 66
h.
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Pendidikan
‐
‐
‐
i.
Bantuan Operasional Sekolah
‐
‐
‐
‐
‐
‐
R
PR
I
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah
EN
D
Berikut adalah perkembangan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan pengeluaran pembiayaan.
SE
TJ
Grafik 2
–
Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat,
AP
BN
Transfer Ke Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan
AA
N
250,000.0
N
200,000.0
AK
SA
150,000.0
PE L
100,000.0 50,000.0
AN
‐
2008
2009
2010
2011
2012
2013
AN
D
2007
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer ke Daerah
AN G
G
AR
Pengeluaran Pembiayaan
AL
IS
A
Dari grafik 1 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan melalui transfer ke daerah.
BI
R
O
AN
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR‐RI | 67
Bagaimana rincian anggaran penddikan dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini . Tabel 2. Rincian Anggaran Pendidikan ANGGARAN PENDIDIKAN 2007 ‐ 2013
b. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU ‐ Non Gaji c. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU‐ Gaji Pendidik
2011
2012
2013
55,668.2
58,565.4
90,632.2
96,480.3
105,356.4
102,518.3
117,776.7
95,620.1
117,654.4
127,749.1
158,966.5
186,439.5
5,195.3
7,015.4
9,334.9
9,334.9
10,041.3
10,041.3
6,591.5
7,180.3
13,425.4
11,365.7
11,276.6
10,838.6
74,747.6
81,424.4
84,557.4
84,557.4
93,013.1
103,016.9
d. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH
‐
‐ 609.7
748.5
882.4
e. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam Dana Otsus
‐
‐ 2,237.0
2,309.9
2,706.4
f. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
‐
‐ 7,490.0
5,800.0
g. Tunjangan Profesi Guru
‐
‐
‐ 10,994.9
h. Dana lnsentif Daerah
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐ 1,000.0
Rasio Anggaran Pendidikan (4 : 5) X 100% Sumber : UU APBN berbagai tahun
3,285.8
3,733.6
2,898.9
2,412.0
18,537.7
30,559.8
43,057.0
‐ 1,387.8
1,387.8
1,387.8
1,387.8
‐ 1,250.0
613.0
BN
–
874.3
N
AA
N
AP
3,696.2
‐ 16,812.0
‐
‐
23,594.8
23,446.9
2,617.7
1,000.0
5,000.0
142,202.5
154,185.5
SA
5. Total Belanja Negara
128,068.9
815.6
208,286.6
225,229.3
266,940.6
289,957.8
336,848.9
752,373.3
989,493.8
1,000,843.9
1,126,146.5
1,320,751.3
1,435,406.7
1,683,011.1
15.6
20.8
20.0
20.2
20.2
20.0%
18.9
AK
4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3)
PE L
3. Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiyaan (Dana
214,072.2
11,090.7
AN
i. Dana Percepatan Pembangunan lnfrastruktur Daerah (PPID) j. Bantuan Operasional Sekolah
PR
86,534.4
R
I
2010
D
a. DAK Bidang Pendidikan
2009
EN
2. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer Ke Daerah
2008
TJ
1. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat
2007
SE
Komponen Anggaran Pendidikan
G
AR
AN
D
Dari rincian anggaran pada tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa sebagin besar anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah digunakan untuk DAU gaji pendidik dan Tunjangan Profesi Guru serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
BI
R
O
AN
AL
IS
A
AN G
Dibawah pola pembiayaan pendidikan saat ini, porsi anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk membayar gaji guru serta membiayai program sertifikasi guru. Anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji guru meningkat tajam seiring dengan meningkatnya jumlah guru secara keseluruhan, dan jumlah ini terus meningkat meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan rasio siswa‐guru paling rendah di dunia. Dan meskipun program sertifikasi guru telah bantu memperbaiki kesejahteraan guru, belum terlihat adanya bukti bahwa program sertifikasi ini lantas diikuti dengan semakin membaiknya performa siswa. Sementara itu, menurut standar internasional, alokasi anggaran untuk pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah. Karena itu, pola pembiayaan yang berlaku sekarang tampaknya tidak akan membawa dampak signifikan pada perbaikan kualitas pendidikan serta akses pasca‐wajib belajar 9 tahun bagi siswa miskin 1.
1
http://www.worldbank.org/in/news/press‐release/2013/03/14/spending‐more‐or‐spending‐better‐improving‐ education‐financing‐in‐indonesia
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR‐RI | 68
EN
D
PR
R
I
Permasalahan dasar dalam dunia pendidikan Indonesia selain soal infrastruktur yang kurang, kondisi guru sebagai garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan juga tak kunjung baik kualitasnya. Pada uji kompetensi guru yang diikuti guru bersertfikat rata‐rata nasional nasional untuk nilai guru hanya 43,2. Adapun nilai rata‐rata nasional para guru yang belum bersertifikat di uji kompetensi awal berkisar 42,25. Di sisi lain, kondisi minimnya riset berkualitas yang mampu menembus di jurnal internasional setelah 15 tahun Reformasi masih menjadi persolan . Di kawasan Asean, Indonesia belum mampu menembus dominasi Singapura, Malaysia dan Thailand dalam berbai penilaian mutu pendidikan (Kompas, 23 Mei 2013)
SA
N
AA
N
AP
BN
–
SE
TJ
Dalam laporannya, Bank Dunia menyebut bahwa meningkatnya belanja publik di sektor pendidikan telah sangat bantu memperluas akses, dan meningkatkan angka partisipasi sekolah selama satu dekade terakhir, terutama di kalangan siswa miskin. Kendati demikian, peningkatan angka partisipasi ini lebih terlihat di tingkat wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan level pendidikan menengah pertama . Sementara akses terhadap level pendidikan menengah atas ‐ dan perguruan tinggi – walau meningkat secara rata‐rata – masih tergolong sangat rendah di kalangan siswa miskin. Selain itu, skor Indonesia dalam sejumlah tes internasional menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah, dan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Segala kemajuan dari segi akses hanya akan berarti jika siswa‐siswa dapat lulus sekolah dengan sejumlah keterampilan mendasar2
AN G
Kesimpulan :
G
AR
AN
D
AN
PE L
AK
Selain itu, dengan pola distribusi anggaran pendidikan yang sebagian besar dialokasikan melalui transfer ke daerah menjadikan Peran Pemda dalam pendidikan menjadi semakin besar. Menurut Itje Chodijah praktisi pendidikan desentralisai pendidikan yang membuat implementasi pendidikan nasional tidak terkontrol di tingkat kabupaten/kota. Desentralisasi pendidikan membuat pengaturan pendidikan tidak lagi murni untuk kepentingan pendidikan, tetapi sudah bercampur kepentingan politik (Kompas, 23 Mei 2013)
Distribusi anggaran pendidikan sebaiknya dititikberatkan pada peningkatan akses masyarakat pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta pada upaya perbaikan permasalahan‐permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia. Perlu pengawasan yang lebih optimal dalam pelaksanaan desentralisasi anggaran pendidikan.
AL
IS
A
•
BI
R
O
AN
•
***
2
http://www.worldbank.org/in/news/press‐release/2013/03/14/spending‐more‐or‐spending‐better‐improving‐ education‐financing‐in‐indonesia
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR‐RI | 69
