SISTEM ANGGARAN PENDIDIKAN

SISTEM ANGGARAN PENDIDIKAN (Studi Tentang Sistem Penganggaran Pendidikan dan Efektivitas Penggunaan Biaya Pendidikan serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi) Oleh: Armida Mahasiswa S3 Sekolah Pascasarjana UPI Abstrak: Penelitian ini mengkaji bagaimana kondisi aktual sistem penganggaran pendidikan Madrasah Aliyah yang meliputi aspek penyusunan anggaran pendidikan, sumber penerimaan, pratek pengalokasian, penerapan pengawasan dan pertanggungjawaban. Implementasi anggaran tersebut dirilis dari realisasi anggaran dan penggunaan biaya terhadap aktivitas aktivitas pendidikan, sehingga kemudian diketaui indikator indikator yang efektiv terhadap penggunaan biaya pendidikan dan dampaknya yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di unit unit MA yang diteliti di Kota Jambi. Kata kunci: Sistem, Anggaran, Mutu, Pendidikan Abstract: This study examines how the actual condition of Madrasah Aliyah education budgeting system that includes aspects of educational budgeting, sources of revenue, allocation implementation, application control and accountability. Implementation of the budget is released from the realization and use of the cost of the activity of educational activities, so that later identification of indicators that effective at the cost of education and the use of a significant impact on improving the quality of education in the unit studied MA unit in the city of Jambi. Keywords: System, Budget, Quality, Education

PENDAHULUAN Eksistensi madrasah diakui sebagai bagian sistem pendidikan nasional yang tidak dibedakan dari lembaga pendidikan umum sejenis sebagaimana diatur oleh pasal 17 dan fasal 18 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tataran penerapan kebijakan, pendidikan madrasah masih menghadapi dilematis dalam berbagai bidang terutama dalam penerimaan subsidi anggaran pemerintah masih sangat terbatas, hal ini berdampak pula kepada penyelenggaraan pendidikan madrasah dengan input yang serba terbatas.

Tahun ajaran 2008/ 2009 siswa DO di tingkat MI 12.161 siswa dari 2.916.227 murid, MTs 18.723 siswa dari 2.437.262 murid, MA 4290 siswa dari 397.366 siswa. Di tahun ajaran 2009/2010 jumlah siswa DO MI 7364 siswa dari total 3.013.220, 9101 siswa, MTS dari 2.541.839 siswa, 3405 siswa MA 917.227 siswa. Tingginya angka DO siswa madrasah, sebagian besar dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Kebanyakan orangtua siswa madrasah hidup dengan tingkat kesejahteraan dan perekonomian yang rendah, masih ada orang tua yang berpenghasilan Rp.500.000/

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1

Jurnal Penelitian Pendidikan | Vol. 13 No. 2 Oktober 2012 bulan (A.Saifuddin-Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. http://pendis.kemenag. go.id di up date tgl 2012-07-21) Sejumlah Madrasah Aliyah (MA) di Kota Jambi mengalami permasalahan hampir sama , data menunjukkan sedikitnya MA yang sudah berstatus akreditasi, tentu status ini juga berpengaruh kepada kualitas pendidikan MA. Di Kantor Kementrian Agama Propinsi Jambi tahun 2011 tercatat, dari 17 MA Negeri (MAN) dan Swasta (MAS), baru 1 MAN yang berstatus akreditasi A, dan 2 MAN berstatus akreditasi C, 9 MAS berstatus akreditasi C. Sedangkan 5 MA lainnya belum terakreditasi. Masalah tersebut dilatarbelakangi oleh banyak paktor. Pertama kondisi lahan madrasah yang sulit untuk dikembangkan, karena berada dilahan padat penduduk. Kedua paktor kepemilikan (Yayasan) dari individual atau kelompok yang mendirikan madrasah kurang memperhitungkan pengembangan sesuai dengan kemajuan lingkungan masyarakat atau kebutuhan stake kholder. Ketiga kondidsi prasarana dan sarana yang dimiliki madrasah sangat serba terbatas, sehingga proses belajar mengajar (PBM) madrasah menggunakan fasilitas apa adanya. Keempat penyesuaian standar kurikulum dengan waktu yang tersedia atau jam kerja terbatas, sehingga rasio jam pembelajaran dengan tujuan pendikan sulit dicapai. Satu sisi pengembangan kurikulum madrasah masih dihadapkan pemenuhan keseimbangan standar isi, baik ilmu agama maupun ilmu umum, sementara muatan lokal yang diprakarsai madrasah belum mencerminkan standar isi yang memadai. Kelima permasalahan di MA terkait dengan kemampuan anggaran pendidikan MA untuk mendanai aktivitas pendidikan sangat terbartas, sehingga kinerja

2

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

pengelolaan pendidikan MA pun berjalan apa adanya,seperti kurangnya prasrana dan sarana ,kurang sumber belajar seperti buku buku pelajaran yang lengkap, kurang sumberdaya manusia yang berkualipikasi, fasilitas laboratarium kurang memadai. Terkait dengan peningkatan kinerja lembaga pendidikan didaerah diantaranya masalah anggaran, sejak disahkannya UU No. 22/1999 tentang Pemda dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, status madrasah menjadi dilematik akibat timbulnya multitafsir Pemda terhadap kedudukan Pendidikan Agama, yang penyelenggaraannya di bawah naungan Departemen Agama. Dengan demikian terjadi dualisme dalam pembinaan pendidikan yaitu: antara madrasah yang berada di bawah Departemen Agama dengan sekolah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Suryadi, 2003 : 8). Kebijakan tersebut berdampak pada anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk madrasah. Pemda pun tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan madrasah, karena dianggap anggran pendidikan madrasah mendapat angggaran penuh dari pemerintah Kementerian agama. sementara peranserta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan juga masih terbatas, akibatnya unit cost dan penerimaan anggaran pendidikan untuk madrasah masih dibawah standar. Dari sudut pandang ilmu administrasi pendidikan, substansi permasalahan di atas merujuk kepada isu tanggung jawab anggaran pendidikan madrasah dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat. Dari

penomena

pendidikan

madrasah

ISSN 1412-565X

Sistem Anggaran ..................... (Armida)

diatas teridentipikasi dalam masalah penelitian ini yaitu; perolehan anggaran pendidikan belum mencerminkan pemenuhan kebutuhan anggagaran terhadap aktivitas aktivitas pendidikan di MA, yang berakibat kepada lemahnya kinerja manjemen pengelolaan MA, kurangnya prasarana dan sarana yang dimiliki MA, kurangnya tenaga pengelola dan tenaga kependidikan (guru) yang berkualipikasi profesional, terutama di MA yang berstatus swasta. Lebih lebih berakibat kepada pendidikan madrasah belum seluruhnya menjadi lembaga pendidikan yang favorit bagi pilihan masyarakat. Selain itu regulasi anggaran pendidikan masih bersipat dualisme yang mengatur tanggungjawab penyelenggaraan lembaga pendidikan madrasah, antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Secara sedenrhana penelitian ini difokus kepada efektivitas penggunaan biaya pendidikan dan dampaknya terhadap mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi. Bertitik tolak dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana sistem anggaran pendidikan MA dilihat dari aspek penyusunan anggaran, penetapan penerimaan, pengalokasian anggaran pendidikan, pendistribusian serta pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran pendidikan?; (2) Bagaimana keterserapan anggaran pendidikan MA dilihat dari komposisi pengeluaran dan sumber-sumbernya dibandingkan dengan hasil yang diperoleh?; (3) Bagaimana efektifitas penggunaan biaya pendidikan dan dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan MA ? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (best practice) dalam sistem penganggaran

pendidikan dan dampaknya terhadap mutu pendidikan madrasah. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penganggaran pendidikan Madrasah Aliyah berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi. Secara khusus untuk menganalis efektivitas penggunaan biaya pendidikan dan mengetahui mutu (out put) yang dihasilkan MA. Dengan mengethui tujuan umum dan tujuan khusus Madarasah Aliyah ini dapat pula dirumuskan strategi penggangaran yang akan ditawarkan ke Madrasah Aliyah di Kota Jambi dimasa mendatang. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mempertajam kajian administrasi pendidikan, terutama mengenai sistem anggaran pendidikan MA sebagai penguatan teori-teori untuk mengelola lembaga pendidikan. Sedangkan manfaat praktisnya adalah sebagai umpan balik bagi pihak terkait dengan kebijakan penganggaran pendidikan, khususnya pendidikan MA di Kota Jambi

METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di Kota Jambi. Sesuai dengan kategori dan statusnya, maka sampel madrasah yang dipilih adalah MAN Model Jambi, MAN Olak Kemang Jambi, MAS Nurul Falah, dan MA Laboratarium. Penentuan subjek penelitian ini mewakili keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan sistem pengganggaran MA, dengan imformen penelitian terdiri dari Kepala MA, WAKA MA dalam berbagai bidang,


3

Jurnal Penelitian Pendidikan | Vol. 13 No. 2 Oktober 2012 bendaharawan MA, pengelola anggaran Kantor Kementerian Agama, termasuk KPPN di propinsi, guru, siswa dan pengguna jasa pendidikan MA yang dianggap terlibat atau mengetahui tentang sistem anggaran pendidikan MA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, rancangan yang dipilih adalah studi kasus, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif perkembangan subjek masalah yang sedang diteliti dalam sesi tertentu. Berkaitan dengan studi ini pendapat Best yang dikutip oleh Rianto (2000: 24) menyatakan bahwa studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam sejarah perkembangan kasus yang bertujuan untuk memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu (perorangan, keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) wawancara; (2) observasi; dan (3) studi dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul, dianalisis untuk melihat komponen-komponen biaya pendidikan MA yang dapat meningkatkan mutu pendidikan MA. Akhirnya dari siklus pengganggaran pendidikan MA dapat menyusun konseptual dan merancang strategi penganggaran yang mungkin dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendikan Madrasah Aliyah. Pada pasal 46 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Amanat undang undang ini berkaitan pula dengan UU Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 fasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan bahwa madrasah masuk pada jenjang pendidikan dasar serta pendidikan

4


menengah sama dengan sekolah umum. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 penegasan dari Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 ayat (5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan penedidkan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Kemudian dilanjuti oleh Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 fasal 2 ayat (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Disamping itu penyelenggaraan pendidikan nasional secara profesional ada delapan standar yang harus dipenuhi, Undang Undang Sikdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 35 ayat (1) yaitu; 1) standar isi,2) standar kompetensi lulusan, 3) standar proses, 4) standar pendidik dan tenaga pendidik, 5) standar pengelolaan, 6) standar sarana prasarana, 7) standar pembiayaan, 8) dan standar penilaian. Adapun standar biaya pendidikan dijelaskan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nonmor 69 Tahun 2009 fasal 2 ayat (1) Standar biaya operasi nonopersonalia tahun 2009 per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB,dan SMALB. (lihat pada lampiran). Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan system yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan (fiscal), serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan. Ada dua bagian dalam penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penyajian pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan ISSN 1412-565X


sehingga dapat direalisasikan (Mulyasa, 2002: 47-48). Fasli Djalal (2002: 123), staf ahli Mendiknas mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga pengertian tentang anggaran pendidikan. Pertama, anggaran untuk sector pendidikan. Selain untuk anggaran pendidikan masyarakat umum, dalam pengertian ini juga termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen lain selain Depdiknas. Kedua, anggaran Depdiknas, yaitu anggaran pendidikan nasional yakni semua anggaran pembangunan. Ketiga, anggaran pendidikan nasional, yakni semua anggaran pendidikan di semua departemen, termasuk anggaran rutin untuk gaji PNS dan biaya rutin operasional lembaga. Pendidikan merupakan human investment yang harus dilakukan secara rasional, karena itu diperlukan biaya. Melalui investment di bidang pendidikan dimungkinkan diperolehnya jumlah besar sumber daya manusia yang sangat diperlukan untuk pembangunan. Biaya pendidikan pada umumnya diartikan sebagai pengeluaran sejumlah uang untuk membiayai faktor-faktor masukan pendidikan. Pemahaman atas konsep biaya pendidikan didasarkan atas pandangan bahwa pendidikan sebagai investasi sumberdaya manusia. Dalam kajian ekonomi pembangunan, pandangan ini tercermin dalam konsep manusia sebagai human capital, atau manusia sebagai modal pembangunan. Oleh sebab itu,investasi hendaknya menghasilkan keterampilan yang memiliki nilai ekonomi; (2) investasi dalam pendidikan diperlukan untuk merespons kebutuhan ekonomi tenaga kerja menurut jenis pendidikan. Investasi merupakan pengorbanan sejumlah nilai tertentu saat ini untuk memperoleh nilai (pengembalian) mendatang yang tentunya dengan

harapan lebih besar dari nilai saat ini (Fattah, 2000: 39). Biaya investasi (penanaman modal) sekolah meliputi biaya penyediaan sarana (komputer, buku, dan sebagainya) dan prasarana (ruang kelas, ruang kantor, dan sebagainya) serta biaya pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, biaya personal meliputi segala macam pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh siswa sekolah, antara lain SPP (tuition fee) dan biaya praktikum, agar dapat mengikuti pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Adapun biaya operasional sekolah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 62 (4) mencakup tiga komponen, yaitu: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; dan (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai (boardmarker/kapur, penghapus, tinta, kertas tik dan sebagainya); dan biaya operasional pendidikan tidak langsung yakni biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, daya listrik, telekomunikasi, dan sebagainya Biaya satuan pendidikan, tidak semata terletak pada besarnya anggaran yang dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik, akan tetapi bagaimana menggunakan biaya dengan efektiv dan efisien untuk meraih keunggulan-keunggulan sekolaht. Penerimaan biaya pendidikan di sekolah H. M. Levin (1987: 426) adalah school revenue refer to the financial receipts of school for supporting their operations. Such revenues can be derived from taxation, tuition charges, and student fees as well as from contributions and income from the provisions of goods and services. Kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, Liphan (1985) mengemukakan empat fase pokok sebagai berikut: (1)


5

Jurnal Penelitian Pendidikan | Vol. 13 No. 2 Oktober 2012 Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan personal yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran; (2) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia; (3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu melaksanakan pembukuan, melakukan

anggaran APBN yang bersumber dari Pemerintah Kementrian Agama dan sumber masyarakat (Komite Madrasah), baik di madrasah yang berstatus negeri maupun di madrasah yang berstatus swasta. Rata rata 87,39% per tahun penerimaan anggaran pendidikan MA Model bersumber dari APBN, dan 12,61% per tahun bersumber dari dana komite (dirilis lima tahun terahir). MA Olak Kemang, rata rata 95,46% per tahun anggaran pendidikan bersumber dari angggaran APBN, dan rata rata 4,54% bersumber dari dana komite. MA Nurul Falah, rata rata 55,52% per tahun anggaran pendidikan bersumber dari angggaran APBN, dan rata rata 44,48%

pembelajaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan, sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan (4) Menilai pelaksanaan anggaran yaitu menilai bagaimana pencapaian sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

bersumber dari dana komite. MA Laboratarium, rata rata 52,60% per tahun anggaran pendidikan bersumber dari angggaran APBN, dan rata rata 47,40% bersumber dari dana komite. Madrasah Aliyah tempat penelitian sangat berpariasi dari tahun ke tahun ( lima tahun terahir) yakni: MA Olak Kemang, MA Nurul Falah, Laboratarium, hanya penerimaan anggaran pendidikan MA Model yang meningkat stabil dalam lima tahun terahir ini. Sedangkan penerimaan anggaran pendidikan MA Olak Kemang, MA Nurul Falah, Laboratarium terlihat berpluktuasi dari tahun ke tahun, artinya penetapan penerimaan anggaran pendidikan di MA tempat penelitian sulit diperikdiksi pada awal tahun, dikarenakan penetuan keputusan ditingkat pusat. Kemudian dari empat MA yang diteliti masih terdapat biaya per siswa per tahun dibawah standar biaya pendidikan yang ditetapkan oleh Permen Diknas No. 69 Th.2009, yang seharusnya tahun 2011 ini, diperiksi persentase kenaikan anggaran pendidikan 10% setiap tahun, berarti ada kenaikan 30% di tahun 2011, namun kenyataannya biaya persiswa per tahun masih dibawah standar tahun 2009. Artinya kebijakan anggaran pendidikan nasional belum dapat

Dengan demikian diperlukan pengawasan anggaran untuk mengetahui sampai di mana tingkat efektifitas dari penggunaan sumbersumber dana yang tersedia terhadap sasaran atau tujuan pendidikan yang dicapai. Dari struktur kerangka pikir ini, penulis melakukan konfirmasi di tingkat empirik berkenaan dengan praktek praktek anggaran pendidikan di Madrasah Aliyah di tempat penelitian, sebagaimana pada diskripsi hasil penelitian berikut ini:

HASIL PENELITIAN Selanjutnya, diskripsi hasil penelitian menunjukkan, bahwa sumber penerimaan anggaran madrasah hanya mengandalkan

6


ISSN 1412-565X


menyerap pada seluruh lembaga pendidikan diantaranya lembaga pendidikan Madrasah Aliyah. Selain itu data menunjuk daya serap penggunaan anggaran pendidikan, pada umumnya di MA Model rata rata 92,92% per tahun, di MA Olak Kemang 88,84% per tahun, sedangkan di MA Nurul Falah rata rata 101 % per tahun, dan di MA Laboratarium rata rata 102 % per tahun. Kemampuan daya serap ini juga didukung oleh paktor internal MA sistem manajemen MA. Beberapa indikator efektivitas penggunaan biaya pendidikan di empat MA yang diteliti diantaranya; dilihat dari biaya persiwa per tahun dari jumlah penerimaan anggaran dengan nilai UN yang diperoleh MA, dari penggunaan gaji, dan dari jumlah kelulusan UN, Tahun 2011 di MA Model, rata rata biaya pendidikan Rp.7.046.680 persiswa per tahun berdasarkan jumlah anggaran pendapatan MA. Rata rata Rp.5.377.076 per siswa per tahun berdasarkan penggunaan gaji. Rata rata biaya pendidikan Rp. 19.393.721 persiswa per tahun berdasrkan kelulusan UN, dengan perolehan nilai rata rata 7,19. MA Olak Kemang, rata rata biaya pendidikan Rp.7.649.178 per siswa per tahun berdasarkan jumlah anggaran pendapatan MA, rata rata Rp. 6.089.732 per siswa per tahun berdasarkan penggunaan gaji, rata rata biaya pendidikan Rp. 43.164.364 persiswa per tahun berdasrkan kelulusan UN. dengan perolehan nilai rata rata 8,20. MA Nurul Falah, rata rata biaya pendidikan Rp. 1.825.230 persiswa per tahun berdasarkan jumlah anggaran pendapatan MA, biaya pendidikan rata rata Rp. 1.087,142 per siswa per tahun berdasarkan penggunaan gaji, rata rata biaya pendidikan Rp. 5,896.923 persiswa per tahun berdasrkan kelulusan UN. dengan

perolehan nilai rata rata 7,74. MA Laboratarium, rata rata biaya pendidikan Rp.718.950 persiswa per tahun berdasarkan jumlah anggaran pendapatan MA, biaya pendidikan rata rata Rp.391.393 per siswa per tahun berdasarkan penggunaan gaji, rata rata biaya pendidikan Rp.2.990.421 persiswa per tahun berdasarkan kelulusan UN, dengan perolehan nilai rata rata 8.24.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan diskripsi hasil analisis pembahasan dapat disimpulkan bahwa biaya adalah salah satu penentu berjalannya aktivitas aktivitas PBM, dan juga didukung oleh faktor faktor lain untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan adrasah, diantaranya ketepatan penggunaan biaya dengan sasaran tujuan pendidikan yang akan dicapai, komitmen kepemimpinan MA terhadap keputusan yang telah ditetapkan, dan lain sebagainya. Sedangkan anggaran pendidikan adalah berfungsi sebagai alat bantu penggerak sistem manajemen pengelolaan pendidikan madrasah diantararanya sistem anggaran pendidikan madrasah, dan sekaligus sebagai alat pengendalian pendeteksi berjalan tidaknya program pendidikan serta mengarahkan kepemimpinan kelembaga kearah program yang lebih kuat dan bertindak efektif dan efisien, agar tepat sasaran dalam menjalankan aktivitas aktivitas untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila anggaran dianologikan dengan darah dalam tubuh seseorang, dan jika terjadi porsi yang berlebihan dan kekurangan mengakibatkan tekanan darah menjadi tidak stabil, dan sirkulasi darahnya tidak dapat mengalir secara efektif dan efisien, dan terjadi penyumbatan pada anggota tertentu, sehingga seluruh anggota


7

Jurnal Penelitian Pendidikan | Vol. 13 No. 2 Oktober 2012 tubuh ikut merasa sakit. Jika demikian anggaran pendidikanpun dapat menghambat berjalannya aktivitas pendidikan. Selain itu temuan, didalam pengalokasian anggaran terlihat ketidakjelasan pemilahan alokasi anggaran PBM dengan anggaran non ABM sehingga item item kegiatan berbasisis madrasahpun tidak dirinci secara transparan. Artinya kemampuan penyusunan anggaran yang dilakukan Madrasah dinilai masih memiliki ktrampilan yang terbatas. Selnjutnya penyerapan anggaran pendidikan dari empat MA yang diteliti, ternyata dua MA yang berstatus negeri dapat menghemat anggaran sekitar 10 sampai dengan 20 %. Akan tetapi dilihat pada penyerapan anggaran belanja gaji melebehi proporsi dari anggaran yang tersedia, artinya pelaku penyusun anggaran belum cermat mempridiksi anggaran pembayaran gaji yang tepat. Selain itu masih ada anggaran belanja modal yang tidak terserap oleh MA, padahal prasarana dan sarana madrasah masih sangat terbatas, artinya pendistribusian anggaran ini belum didukung sepenuhnya oleh komitmen interen MA. Sedangkan dua MA yang berstatus swasta rata rata dapat menyerap anggaran 101% s/d 102%. artinya penggunaan anggaran melebihi seratus persen. Penghemtan penggunaan biaya pendidikan diukur dari indikator besaran biaya per siswa per tahun dari jumlah penerimaan anggaran, dari jumlah pembayaran gaji, dan dari jumlah biaya per siswa lulus UN, ternyata MA Laboratarium mendapat peringkat nomor urut 1, MA Model peringkat nomor urut 2, MA Nurul Falah peringkat nomor urut 3, Olak Kemang nomor urut 4.

Saran Berdasarkan penomena praktek penyusunan anggaran di lembaga pendidikan MA tempat penelitian, perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan pimpinan MA dalam

8


menyusun anggaran pendidikan dan aspek aspek yang terkait didalamnya.Oleh sebab itu direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan selaku pembuat kebijakan untuk melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada pimpinan sekolah/madrsasah berupa penataran, dan lain sebagainya. Anggaran berfungsi sebagai alat bantu penggerak sistem manajemen pengelolaan pendidikan dan sekaligus sebagai alat pengendalian/ pendeteksi berjalan tidaknya program pendidikan serta mengarahkan kepemimpinan kelembagaan kearah program yang lebih kuat dan bertindak efektif dan efisien, direkomendasikan kepada pengambil kebijakan terutama DPR agar merilis intitusi pendidikan yang tertinggal, terutama pendidikan madrasah terintegrasi sebagaimana layaknya anggaran pendidikan umum lainnya. Membangun sistem anggaran pendidikan MA yang berkualitas dan bermutu agar dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya, direkomendasikan kepada pimpinan MA antara lain; pertama melaku audit internal MA membangun sistem anggaran yang transparan dan akuntabel sehingga terbangun komitmen bersama satu visi dan satu misi dalam menjalankan aktivitas dan mengembangkan pendidikan yang berkesinambungan dan berkelanjutan di MA. Kedua melaku akses keluar (external) MA, menjalin hubungan dengan instansi terkait dan menjalin hubungan dengan stake kholder, agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan rasa kepemilikan terhadap MA, sehingga partisipasi masyarakatpun terhadap biaya pendidikan dapat ditingkatkan. Ketiga meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang pengelolaan pendidikan di MA, terutama dalam bidang penganggaran pendidikan. Penelitan ini dilakukan dengan unit analisis yang sangat terbatas, maka diperlukan ISSN 1412-565X


penelitian selanjutnya melakukan analisis ke unit unit yang lebih luas di Propinsi Jambi, mengingat banyaknya aspek pengelolaan pendidikan yang harus dikembangkan terutama lembaga pendidikan madrasah. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti

pada tema tema yang lebih spesipik dimasa mendatang seperti kebijakan pemerintah terhadap anggaran pendidikan, profesionalitas pengelolaan anggaran, akuntabilitas pembiyaan, manfaat biaya pendidikan madrasah, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA Ali, Suryadharma, 2009, Madrasah Akan Menjadi Program Unggulan Depag, http://news.okezone. com/read/2009/12/11/337/284010/madrasah-akan-menjadi-program-unggulan-depag. Andrews, C., dan Amal, I. (1993). Hubungan Pusat – Daerah Dalam Pembangunan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Anwar, M. I. (1990). Transformasi Biaya Pendidikan Dalam Layanan Pendidikan pada Perguruan Tinggi. Bandung: Pasca Sarjana IKIP Bandung Disertasi Tidak Diterbitkan. ______. (2003). Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Becker, S. G. (1993). Human capital a teoretical and empirical analysis with special reference to education. London: The University of Cicago Press. Beeby, C. E. (1987). Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan. Jakarta: LP3ES. Berg, B. (1989). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Boston: Allyn & Bacon. Blocher, E. J. (2000). Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik. Diterjemahkan Susty Ambarriani. Jakarta: Salemba Empat. Bransyah. Perencanaan Pendidikan, Strategi dan Implementasinya. Jakarta: Karya Aditama., 1990. Bogdan, R. C. dan Biklen (1982). Qualitative Reasearch for Education: An introduction in theory and methods. Boston: Allyn Bacon. Bogdan dan Biklen, (1982), Qualitative Researches Methods for The Social Sciences. Boston : Allyn & Bacon. Cohn, E. (1979). The Economic of Education. Massachusetts: Ballinger Publishing Company. Coombs, P. (1968) The World Educational Crisis, New York, Oxford University Press. Clark, D. at al (1998:20). Financing of Education in Indonesia. Manila: Asian Development Bank. Coombs, P. H. dan Hallak, J. (1972). Managing Educational Cost. New York: Oxford University Press. Cummings, P. W. (1980). Open Management: Guides to Successful Practice. New York: Amacom. Coopers & Lybrand L.L.P. (1995), Reinventing The University-Managing and Financing Institutions of Higer Education, New York: John Wiley & Sons, Inc. Cosby, M. (1983), Rational Technique in Policy Analysis, London; Heineman Educational Book, Ltd. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

9

Jurnal Penelitian Pendidikan | Vol. 13 No. 2 Oktober 2012 David, C., Bray, M. dan Murray, R T. (1998). Financing of Education in Indonesia. Hongkong: ADB-CERC The University of Hongkong. Depdikbud. (1981). Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia, Buku IV, Jakarta. Devas, Nick dkk. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Diterjemahkan oleh Masri Maris). Jakarta: UI Press. Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan. Jakarta: 1990. Daud, Afrianto ,(2008), http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367= at02100023, Agar Madrasah Tak Jadi Anak Tiri, 28 Maret 2008 Depdikbud, (1988), buku pedoman rencana, program dan penganggaran. Fattah, N. (1999). TQM dalam Pendidikan (Materi: Diklat Kepala Sekolah Swasta se Indonesia). Jakarta: Direktorat Swasta. Fattah, N. (2006), Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: P. Rosda Karya. George R. Terry. 1986. Asas-asas manajemen. Bandung : Alumni Bandung. Gaffar, M. F. (1991). Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan. Bandung: Mimbar Pendidikan No.1 Tahun X April 1991. ______. (1998). Administrasi Pendidikan. Mimbar Pendidikan No.2 Tahun XVII April 1998. ______ . (2001). Pembiayaan Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah. Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Otonomi Pendidikan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah pada PPS Universitas Negeri Semarang. Tidak Diterbitkan. Gibson, J., L. , Ivanevich, J., M. dan Donnely, J., H. (1982). Organisasi Dan Manajemen. Terjemahan oleh Djoerban Wahid. Jakarta: Erlangga.

BIODATA SINGKAT Penulis adalah Mahasiswa S3 Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

10


ISSN 1412-565X

SISTEM ANGGARAN PENDIDIKAN

Recommend Documents