ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM RAPBN 2014 1. Perkembangan Anggaran Pendidikan Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. (pasal 1 butir 39 RUU APBN 2014) Berdasarkan definisi di atas, maka struktur Anggaran Pendidikan dalam APBN terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : Pertama : Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Kedua : Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah Ketiga : Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan
Grafik 1 Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat, Transfer Ke Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan
250,000.0 200,000.0 150,000.0 100,000.0 50,000.0 2007
2008
2009
Belanja Pemerintah Pusat
2010
2011
2012
2013
Transfer ke Daerah
Pengeluaran Pembiayaan
Dari grafik 1 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan melalui transfer ke daerah. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga. Kementerian negara/lembaga yang mendapat alokasi anggaran pendidikan bukan hanya Kementerian pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama tetapi juga kementerian negara/lembaga lain yang menyelenggarakan fungsi pendidikan.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 23
Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah merupakan alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melaui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pendidikan merupakan salah satu urusan wajib daerah. Anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui transfer ke daerah tersebut terdiri dari berbagai nomenklatur. Berikut adalah berbagai nomenklatur anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah : Tabel 1. Nomenklatur Anggaran Pendidikan melalui Tansfer ke Daerah (2007-2013) Keterangan
2007
2008
c. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH
-
-
d. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam Dana Otsus
-
-
e. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
-
-
f.
-
-
-
-
-
-
a. DAK Pendidikan
2009
2010
2011
2012
2013
Bidang
a. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU – Non Gaji b. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU – Gaji Pendidik
Tunjangan Guru
Profesi
g. Dana Insentif Daerah Sumber : UU APBN, berbagai tahun
Anggaran Pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan merupakan dana pengembangan pendidkan nasional yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) serta dana cadangan pendidikan.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 24
Tabel 2 Perkembangan Anggaran Pendidikan ANGGARAN PENDIDIKAN 2007 - 2013 Komponen Anggaran Pendidikan
2009
2010
58,565.4
90,632.2
96,480.3
105,356.4
102,518.3
117,776.7
86,534.4
95,620.1
117,654.4
127,749.1
158,966.5
186,439.5
214,072.2
5,195.3
7,015.4
9,334.9
9,334.9
10,041.3
10,041.3
11,090.7
6,591.5
7,180.3
13,425.4
11,365.7
11,276.6
10,838.6
74,747.6
81,424.4
84,557.4
84,557.4
93,013.1
103,016.9
-
-
609.7
748.5
882.4
815.6
874.3
-
-
2,237.0
2,309.9
2,706.4
3,285.8
3,733.6
-
-
7,490.0
5,800.0
3,696.2
2,898.9
2,412.0
g. Tunjangan Profesi Guru
-
-
-
10,994.9
18,537.7
30,559.8
43,057.0
h. Dana lnsentif Daerah
-
-
-
1,387.8
1,387.8
1,387.8
1,387.8
-
-
1,250.0
613.0
-
-
-
-
-
16,812.0
23,594.8
23,446.9
1. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat 2. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer Ke Daerah a. DAK Bidang Pendidikan b. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU - Non Gaji c. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU- Gaji Pendidik d. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH e. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam Dana Otsus f. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
2007
2008
55,668.2
Rasio Anggaran Pendidikan (4 : 5) X 100% Sumber : UU APBN berbagai tahun
2012
2013
128,068.9
i. Dana Percepatan Pembangunan lnfrastruktur Daerah (PPID) j. Bantuan Operasional Sekolah 3. Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiyaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional) 142,202.5 4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3) 5. Total Belanja Negara
2011
-
-
1,000.0
2,617.7
1,000.0
5,000.0
154,185.5
208,286.6
225,229.3
266,940.6
289,957.8
336,848.9
752,373.3
989,493.8
1,000,843.9
1,126,146.5
1,320,751.3
1,435,406.7
1,683,011.1
18.9
15.6
20.8
20.0
20.2
20.2
20.0%
2. Postur Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2014 Dalam Pasal 19 ayat 1 sampai dengan 3 RUU APBN 2014 dinyatakan besaran dan persentase anggaran pendidikan sebagai berikut : (1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp371.163.871.527.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu triliun seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,43% (dua puluh koma empat puluh tiga persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.816.734.700.342.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus enam belas triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah). (3) Rincian Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 25
Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (endowment fund) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran RUU APBN 2014 adalah sebagai berikut : 1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 132.660.290.488.000,00 Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga 132.660.290.488.000,00 1.1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 82.743.626.761.000,00 1.2 Kementerian Agama 42.882.270.494.000,00 1.3 Kementerian Negara/Lembaga lainnya 7.034.393.233.000,00 1.3.1 Kementerian Keuangan 678.219.290.000,00 1.3.2 Kementerian Pertanian 55.610.000.000,00 1.3.3 Kementerian Perindustrian 421.438.189.000,00 1.3.4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 78.500.000.000,00 1.3.5 Kementerian Perhubungan 1.700.000.000.000,00 1.3.6 Kementerian Kesehatan 1.320.890.800.000,00 1.3.7 Kementerian Kelautan dan Perikanan 252.485.000.000,00 1.3.8 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 250.000.000.000,00 1.3.9 Badan Pertanahan Nasional 28.693.258.000,00 1.3.10 Badan Tenaga Nuklir Nasional 17.000.000.000,00 1.3.11 Kementerian Pemuda dan Olahraga 1.103.549.000.000,00 1.3.12 Kementerian Pertahanan 131.016.596.000,00 1.3.13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 428.500.000.000,00 1.3.14 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 310.000.000.000,00 1.3.15 Kementerian Koperasi dan UKM 215.000.000.000,00 1.3.16 Kementerian Komunikasi dan Informatika 31.865.200.000,00 1.3.17 Lembaga Sandi Negara 11.625.900.000,00 2.
Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah 238.503.581.039.000,00 2.1 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH 856.690.096.000,00 2.2 DAK Pendidikan 10.041.300.000.000,00 2.3Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU 135.651.877.649.000,00 2.4 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD 1.853.600.000.000,00 2.5 Tunjangan Profesi Guru (TPG) 60.540.700.000.000,00 2.6 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus 4.096.913.294.000,00 2.7 Dana Insentif Daerah (DID) 1.387.800.000.000,00 2.8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 24.074.700.000.000,00
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 26
Dari rincian tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar anggaran pendidikan atau 64,26% didistribusikan ke daerah melalui transfer ke daerah dan sisanya sebesar 36,24% didistribusikan melalui belanja pemerintah pusat. Grafik 2 Distribusi Anggaran Pendidikan dalam RUU APBN 2014
35.74%
Melalui Pemerintah Pusat Melalui Transfer ke Daerah
64.26%
Sumber : RUU APBN 2014, diolah Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat dialokasikan tidak hanya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama tetapi juga kepada 17 K/L lainnya yang menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana tersebut di atas. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebagian besar dialokasikan untuk gaji guru (melalui DAU gaji) serta tunjangan profesi guru. Adapun komposisi ats rincian angaran pendidikan yang ditransfer ke daerah adalah sebgai berikut : Grafik 3 Distribusi Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah
0.58%
0.36%
4.24% BA Pendididikan yang diperkirakan dalam DBH DAK Pendidikan
1.72% 10.09%
BA Pendidikan Yang diperkirakan dalam DAU Dana Tambahan penghasilan Guru PNSD Tunjangan Profesi Guru
25.38% 56.86%
0.78%
BA Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus Dana Insentif Daerah (DID) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Sumber : RUU APBN 2014, diolah Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 27
3. Permasalahan Terkait Anggaran Pendidikan - Laporan Education Public Expenditure Review (Tinjauan Belanja Publik di Sektor Pendidikan) yang diluncurkan pada 14 Maret 2013 menyebutkan, meskipun anggaran pendidikan Indonesia kini mencapai 20 persen dari APBN, meningkatnya pembiayaan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir belum membuahkan capaian pendidikan yang diharapkan. -
Dibawah pola pembiayaan pendidikan saat ini, porsi anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk membayar gaji guru serta membiayai program sertifikasi guru. Anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji guru meningkat tajam seiring dengan meningkatnya jumlah guru secara keseluruhan, dan jumlah ini terus meningkat meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan rasio siswa-guru paling rendah di dunia. Dan meskipun program sertifikasi guru telah bantu memperbaiki kesejahteraan guru, belum terlihat adanya bukti bahwa program sertifikasi ini lantas diikuti dengan semakin membaiknya performa siswa. Sementara itu, menurut standar internasional, alokasi anggaran untuk pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah. Karena itu, pola pembiayaan yang berlaku sekarang tampaknya tidak akan membawa dampak signifikan pada perbaikan kualitas pendidikan serta akses pasca-wajib belajar 9 tahun bagi siswa miskin 1.
-
Permasalahan dasar dalam dunia pendidikan Indonesia selain soal infrastruktur yang kurang, kondisi guru sebagai garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan juga tak kunjung baik kualitasnya. Pada uji kompetensi guru yang diikuti guru bersertfikat rata-rata nasional nasional untuk nilai guru hanya 43,2. Adapun nilai rata-rata nasional para guru yangbelumbersertifikat di uji kompetensi awal berkisar 42,25. Di sisi lain, kondisi minimnya riset berkualitas yang mampu menembus di jurnal internasional setelah 15 tahun Reformasi masih menjadi persolan . Di kawasan Asean, Indonesia belum mampu menembus dominasi Singapura, Malaysia dan Thailand dalam berbai penilaian mutu pendidikan (Kompas, 23 Mei 2013)
-
Dalam laporannya, Bank Dunia menyebut bahwa meningkatnya belanja publik di sektor pendidikan telah sangat bantu memperluas akses, dan meningkatkan angka partisipasi sekolah selama satu dekade terakhir, terutama di kalangan siswa miskin. Kendati demikian, peningatkan angka partisipasi ini lebih terlihat di tingkat wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan level pendidikan menengah pertama . Sementara akses terhadap level pendidikan menengah atas -dan perguruan tinggi – walau meningkat secara rata-rata – masih tergolong sangat rendah di kalangan siswa miskin. Selain itu, skor Indonesia dalam sejumlah tes internasional menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah,
1
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2013/03/14/spending-more-or-spending-better-improvingeducation-financing-in-indonesia
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 28
dan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Segala kemajuan dari segi akses hanya akan berarti jika siswa-siswa dapat lulus sekolah dengan sejumlah keterampilan mendasar2 -
Selain itu, dengan pola distribusi anggaran pendidikan yang sebagian besar dialokasikan melalui transfer ke daerah menjadikan Peran Pemda dalam pendidikan menjadi semakin besar. Menurut itje chodijah praktisi pendidikan desentralisai pendidikan yang membuat implementasi pendidikan nasional tidak terkontrol di tingkat kabupaten/kota. Desentralisasi pendidikan membuat pengaturan pendidikan tidak lagi murni untuk kepentingan pendidikan, tetapi sudah bercampur kepentingan politik (Kompas, 23 Mei 2013)
Kesimpulan : •
•
Distribusi anggaran pendidikan sebaiknya dititikberatkan pada peningkatan akses masyarakat pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta pada upaya perbaikan permasalahan-permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia. Perlu pengawasan yang lebih optimal dalam pelaksanaan desentralisasi anggaran pendidikan.
*** -
2
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2013/03/14/spending-more-or-spending-better-improvingeducation-financing-in-indonesia
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 29
