KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PEMANFAATAN FISCAL SPACE DALAM APBN-P 2015 dan RAPBN 2016
Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 25 Agustus 2015
POKOK BAHASAN 1
PENDAHULUAN
2
APBN-P 2015
3
RAPBN TAHUN 2016
2
PENDAHULUAN
3
Tantangan APBN ke Depan Ruang Fiskal Terbatas Masih ada potensi perpajakan
Harga minyak rendah dan Lifting minyak stagnan
Mandatory Spending dan belanja wajib relatif besar
Kualitas Belanja yang lebih baik
Mandatory spending (Pendidikan, Kesehatan, Transfer ke Daerah & Dana Desa)
Efisiensi belanja operasional (rapat, perjalanan dinas, gedung)
Belanja wajib (pegawai dan operasional, bunga utang, subsidi)
Efektifitas perencanaan belanja produktif
Penyerapan anggaran belum optimal Belanja K/L masih berkisar 90%-95% Belanja masih menumpuk pada triwulan III dan IV
4
ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2016 RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas Tiga Dimensi Pembangunan
Dimensi Pembangunan Manusia
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
Tema Kebijakan Fiskal
Dimensi Pemerataan & Kewilayahan
Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
Strategi Stimulus
Daya Tahan
Sustainabilitas
Pemberian Insentif fiskal Peningkatan belanja yang produktif Dukungan PMN, Penjaminan, dan kerjasama dengan swasta.
Cadangan risiko fiskal Fleksibilitas fiskal dalam UU APBN
Defisit APBN terkendali (2,1% PDB) Debt ratio dijaga sekitar 26% PDB Menjaga keseimbangan primer 5
5
Gambaran Umum RAPBN 2016 Mencapai target Pembangunan: Tingkat Kemiskinan 9-10% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,2-5,5% Gini Ratio 0,39 IPM 70,1
Asumsi dasar Ekonomi Makro disusun mengikuti perkembangan terkini dan prospek ke depan Pertumbuhan ekonomi 5,5% Defisit Anggaran tahun 2016 pada tingkat yang sustainable (sekitar 2,1% dari PDB), yang masih di bawah outlook Defisit Anggaran tahun 2015
Penerimaan perpajakan didasarkan pada outlook Penerimaan tahun 2015 (pertumbuhan Penerimaan Perpajakan sekitar 14,5%)
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah lebih besar dari Belanja K/L, dalam rangka penguatan peran Daerah dalam pemerataan pembangunan dan implementasi Desentralisasi Fiskal. 6
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2015
2016
APBNP
RAPBN
a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)
5,7
5,5
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)
6,2
5,5
Indikator
b. Inflasi (%, yoy)
d. Nilai tukar (Rp/US$)
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)
5,0
4,7
12.500
13.400
825
830
60
1.221
60
1.155 7
Defisit RAPBN 2016 di bawah Outlook Defisit Tahun 2015 Uraian (triliun Rupiah)
2015 APBN
2016 APBNP
RAPBN
Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN Tax Ratio % (termasuk SDA migas dan Pertambangan) Tax Ratio % (definisi luas) 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK II. PENERIMAAN HIBAH
1.793,6 1.790,3 1.380,0 14,61 16,05 410,3 3,3
1.761,6 1.758,3 1.489,3 13,69 15,06 269,1 3,3
1.848,1 1.846,1 1.565,8 13,25 14,69 280,3 2,0
86,5 87,7 76,5 (0,44) (0,37) 11,2 (1,3)
B. BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
2.039,5 1.392,4
1.984,1 1.319,5
2.121,3 1.339,1
137,1 19,5
1. Belanja K/L 2. Belanja Non K/L a.l. - Pembayaran Bunga Utang - Subsidi BBM & LPG - Subsidi Listrik TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
647,3 745,1 152,0 276,0 68,7 647,0
795,5 524,1 155,7 64,7 73,1 664,6
780,4 558,7 183,4 71,0 50,0 782,2
(15,1) 34,6 27,7 6,3 (23,1) 117,6
1. Transfer ke Daerah
638,0
643,8
735,2
91,4
II.
2. Dana Desa Anggaran Pendidikan Rasio Anggaran Pendidikan Anggaran Kesehatan Rasio Anggaran Kesehatan Total (%) C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN % Surplus/ (Defisit) terhadap PDB E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI a.l Surat Berharga Negara (neto) Penyertaan Modal Negara Dana Antisipasi untuk PT. Minarak Lapindo Jaya II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN
9,1 409,1 20,06
20,8 408,5 20,6
47,0 424,8 20,0
26,2 16,2 (0,6)
3,28 (93,9) (245,9) (2,21)
74,3 3,75 (66,8) (222,5) (1,9)
106,1 5,0 (89,7) (273,2) (2,1)
31,8 1,3 (23,0) (50,7)
245,9 269,7 277,0 (7,3) 0,0 (23,8)
222,5 242,5 297,7 (70,4) (0,8) (20,0)
273,2 272,0 326,3 (48,2) 0,0 1,2
50,7 29,5 28,6 22,2 0,8 21,2 24,2
47,0
48,6
72,8
(66,5)
(64,2)
(65,7)
(1,5)
8
APBN-P 2015
9
10
POKOK-POKOK PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT Reformasi subsidi BBM dengan skema kebijakan fixed subsidy untuk solar dengan subsidi maksimum Rp1.000/liter untuk setiap level harga dan kebijakan harga keekonomian yang ditetapkan Pemerintah untuk premium. Reformasi tersebut menyebabkan penghematan subsidi BBM.; Penghematan subsidi LPG karena perubahan asumsi (terutama ICP);
Pengalokasiantambahan anggaran untuk berbagai program prioritas (sesuai visi dan misi Presiden), meliputi: -
Dukungan sektorpendorong pertumbuhan (pangan, energi, maritim, pariwisata, dan industri);
-
Pembangunaninfrastruktur konektivitas.
-
Pemenuhan kewajiban dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan); Pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan dan antar wilayah;
Efisiensi belanja melalui penghematan belanja perjalanan dinas untuk direalokasikan ke kegiatan yang lebih prioritas dan lebih produktif sesuai usulan K/L (refocusing); Mengakomodasi perubahan nomenklatur K/L;
Revisi anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri, pagu penggunaan PNBP/BLU, SBSN-PBS, serta realokasi anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 11
12
13
14
15
16
17
Antarwilayah Pembangunan yang inklusif dan komprehensif, membangun wilayah perdesaan, daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan. Pembangunan jalan baru sepanjang 616,75 Km, jalan bebas hambatan sepanjang 125 Km, peningkatan kapasitas/pelebaran jalan nasional sepanjang 3.869,74 Km. Penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa. Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 1.000 unit. Pembangunan jalan di wilayah perbatasan terutama Kalimantan dan NTT dengan tambahan sasaran sepanjang 300,1 Km sehingga mencapai 390,66 Km. Pembangunan pengembangan 8 bandara untuk dapat didarati pesawat tipe Boeing 737, serta pembangunan dan pengembangan bandara serta fasilitas penunjang di 34 lokasi termasuk pada wilayah terdalam, terluar dan perbatasan. Pembangunan jalan akses di pelabuhan sepanjang 167 K m. Pembangunan infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa serta jalur ganda lintas selatan Jawa, pengadaan sarana kereta api perintis untuk lintas Sumatera dan Sulawesi, penyelesaian DED dan persiapan jalur KA Trans Papua dan Kalimantan serta ruas-ruas lainnya di luar Jawa, serta proses pengadaan lahan yang diperlukan dengan tambahan sasaran panjang jalur KA mencapai 400 Km.
Antarkelas pendapatan Menciptakan pertumbuhan yang inklusif melalui pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, target angka kemiskinan 10,3% melalui pemberian perlindungan sosial terintegrasi dan akses pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi kepada petani, nelayan, buruh, dan usaha kecil/mikro. Pemberian kartu keluarga sejahtera (KKS) sebanyak 15,9 juta jiwa. Perbaikan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang mencakup pemutakhiran dan validasi data. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar. Penerapan sistem pelatihan kerja terpadu, dengan target 32 ribu orang pelatihan berbasis kompetensi dan 35 ribu sertifikasi berbagai sektor. Peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat
18
19
20
21
22
RAPBN 2016
23
Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat ... (1) 1. Mempertahankan pendapatan riil aparatur pemerintah untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik, melalui pemberian THR (selain kebijakan baseline: pemberian gaji dan pensiun ke 13)
2. Melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja non-operasional (termasuk moratorium pembangunan gedung pemerintah, serta kebijakan sewa/leasing untuk kendaraan dinas operasional) 3. Mengarahkan subsidi yang lebih tepat sasaran (khususnya subsidi Listrik, Raskin, dan Pupuk)
4. Melanjutkan program prioritas pembangunan (a.l: pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, serta pengurangan kesenjangan) untuk memperbaiki kualitas pembangunan 5. Pemenuhan anggaran Pendidikan 20% dari APBN untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, diantaranya melalui wajib belajar 12 tahun.
6. Meningkatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN di bidang kesehatan (dari sisi demand dan supply) dan ketenagakerjaan, termasuk perbaikan kebijakan dan regulasinya
24
Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat ... (2) 7. Menyelaraskan kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP) di K/L ke DAK 8. Pemenuhan anggaran Kesehatan sebesar 5% dari APBN, dengan didukung program yang lebih efektif dan luas
9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan (KIP, KIH), termasuk perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta KSM
10. Penyediakan kebutuhan pokok Perumahan melalui program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui dukungan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, bantuan uang muka, dan FLPP 11. Perluasan dan penajaman program KUR (coverage dan subsidi bunga) yang sudah dimulai tahun 2015.
25
Target Pembangunan Bidang Perekonomian, Tahun 2016 Pembangunan jalan 375,9 km dan jembatan 6.283,9 m Pemeliharaan jalan 43.506 km dan jembatan 338.690,9 m
Embung & penampung air lainnya 228 buah; Normalisasi sungai dan pembangunan /peningkatan tanggul 119 km; Infrastruktur SPAM di kawasan nelayan 20.000 Sambungan Rumah (SR) & di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar 105.280 SR
Produksi padi 76,23 juta ton, Produksi jagung 21,35 juta ton Produksi kedelai 2,03 juta ton
Produksi daging sapi/kerbau 588,56 ribu ton Produksi telur 3.393,36 ribu ton Produksi susu 850,77 ribu ton
Penambahan luas tanam padi 60 ribu ha, Penambahan luas baku lahan padi 200 ribu ha, Pengembangan/perbaikan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 500.000 ha
Anggaran
Meningkatkan kualitas air di 7 DAS prioritas dan 1 danau prioritas
KemenPU & PR Rp103,8 T; Kementan Rp32,85 T; Kemen LH dan Kehutanan Rp6,3 T 26
Target Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tahun 2016 92,4 jt penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS APK SD/SDLB/Paket A 97,85%; APK SMP/SMPLB/Paket B 81,89%; APK PAUD 72,1%; APK Perguruan Tinggi 28,16% Siswa pendidikan dasar dan menengah yang menerima KIP 19,2 juta siswa; APK MI/Ula 13,29 %, APK Mts/Wustha 22,59 %, dan APK MA/Ulya 8,83 %; Siswa MI/Ula, Mts/Wustha, dan MA/Ulya penerima KIP masing-masing sebanyak 860.339 siswa, 961.529 siswa, dan 507.489 siswa 77% persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; Kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 78%
700 kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi, 190 kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi
Jumlah keluarga sangat miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat sebanyak 58,30%
Anggaran
Kemendikbud Rp49,2 T; Kemenkes Rp64,8 T;
Kemenag Rp58,5 T; Kemensos Rp15,3 T
27
Target Pembangunan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tahun 2016
Penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta Sarpras 20% dan pengadaan 116 unit Rantis (matra darat); Pengadaan 184 unit KRI, KAL, Alpung, Ranpur, Rantis (matra laut); Pesawat yang siap operasional sebanyak 150 unit (matra udara)
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan Prolegnas sebesar 80%; WBP dan tahanan yang taat hukum guna meningkatkan partisipasi pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan reintegrasi sosial sebesar 75% Menurunnya gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat moda transportasi laut 35%; Penyelesaian tindak pidana narkoba 66%; Penyelesaian tindak pidana umum 52% Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset di 7.094 desa; Meningkatnya pemanfaatan NIK, data base kependudukan, dan KTP-el oleh lembaga pengguna pusat di 25 K/L (kumulatif)
Anggaran
Kemenhan Rp95,9 T Polri Rp67,2 T
Kemendagri Rp4,96 T Kemenkumham Rp10,1 T
28
Target Pembangunan Kelompok Bidang Kemaritiman, Tahun 2016 Pembangunan jalur kereta api 110,9 km sp dan jembatan/underpass/flyover KA 27 unit, BRT 530 unit, Pembangunan 94 unit kapal perintis penumpang dan barang; Trayek perintis dan PSO sejumlah 96 trayek dan 22 kapal; Pembangunan bandara di 11 lokasi; Pengembangan bandar udara di daerah perbatasan dan rawan bencana masing-masing di 26 lokasi dan 57 lokasi
Lifting minyak bumi sebesar 800-830 ribu bopd; Lifting gas bumi sebesar 1.100-1.300 ribu boepd; Produksi biofuel, biogas, dan uap panas bumi masingmasing sebesar 6,48 juta KL, 22.995 ribu m3, dan 83,05 juta ton
Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Air, Surya, dan Angin masing-masing sebesar 1.712,5 MW, 5.534 MW, 92,1 MW, dan 11,2 MW
Anggaran
Produksi perikanan tangkap sebanyak 6,45 juta ton; Produksi perikanan budidaya sebanyak 8,35 juta ton ikan, 11,11 juta ton rumput laut, dan 1,9 miliar ekor ikan hias
Kemenhub Rp50,2 T; Kemen KKP Rp15,8 T; Kemen ESDM Rp8,9 T
29
Peningkatan Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur di tahun 2016 450
408.5
424.8
APBN-P 2015
400
RAPBN 2016
(triliun rupiah)
350
290.3
300
313.5
250 200 150 106.1
100
74.3
50 0
Pendidikan
Kesehatan
Infrastruktur
Sumber : Kementerian Keuangan 30
Peningkatan Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur di tahun 2016 ANGGARAN PENDIDIKAN
120.0
450.0
5.0
0
400.0
250.0
Triliun Rp
Triliun Rp
275.9
254.2
200.0 150.0 100.0
154.4
50.0 -
80.0
84.0
40.0
RAPBN 2016
Transfer Ke Daerah
7.8
60.0
-
Bel Pem Pusat
3.5
63.0
20.0
143.8
APBN-P 2015
22.1
100.0
350.0 300.0
ANGGARAN KESEHATAN
APBN-P 2015 Bel Pem Pusat
Pembiayaan
Transfer Ke Daerah
RAPBN 2016 Pembiayaan
ANGGARAN INFRASTRUKTUR 350.0
Triliun Rp
300.0 250.0 200.0
50.3
35.7 41.0
79.4
150.0 100.0
213.6
183.9
50.0 -
APBN-P 2015 Bel Pem Pusat
Transfer Ke Daerah
RAPBN 2016 Pembiayaan
Sumber : Kementerian Keuangan 31
Peningkatan Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur di tahun 2016 (triliun rupiah)
Uraian
APBNP 2015
RAPBN 2016
1.
Anggaran Pendidikan
408,5
2.
Anggaran Kesehatan
20,6% 154,4 254,2 -
424,8
74,3
106,1
Anggaran Infrastruktur Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pembiayaan Anggaran
290,3 213,6 41,0 35,7
313,5 183,9 79,4 50,3
3.
(persentase terhadap belanja negara) Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pembiayaan Anggaran (persentase terhadap belanja negara) Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pembiayaan Anggaran
Sumber : Kementerian Keuangan
3,75% 63,0 7,8 3,5
20,0% 143,8 275,9 5,0 5,0% 84,0 22,1 -
32
Perbaikan Kebijakan Subsidi Energi Subsidi BBM • Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG Tabung 3kg; • Kenaikan harga LPG tabung 3 kg sebesar Rp1.000/kg untuk efisiensi ekonomi.
Subsidi Listrik • Perubahan sistem subsidi menjadi lebih tepat sasaran (subsidi langsung); • Diberikan kepada 30 juta pelanggan (450 VA dan sebagian pelanggan 900 VA); • Subsidi Listrik tahun 2016 Rp50 triliun (dengan subsidi tahun berjalan Rp40 triliun).
33
Penajaman & Perluasan Subsidi Non Energi Subsidi Pangan (Raskin) • Diberikan kepada 15,5 juta RTS (rumah tangga sasaran) • Durasi penyaluran 12 kali • Kuantum sebanyak 15 kg per RTS per bulan • Harga jual raskin Rp1.600,00 per kg Subsidi Pupuk • Volume pupuk bersubsidi 9,55 juta ton • HPP mendekati harga keekonomian dan rencana kenaikan HET untuk mengurangi disparitas harga pupuk Subsidi Bunga KUR • Sasaran: KUR mikro, KUR ritel, dan KUR TKI • Sektor yang dibiayai: sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan (termasuk TKI) • Alokasi Subsidi Bunga KUR tahun 2016 sebesar Rp10,5 triliun • Tingkat Suku Bunga KUR ke end user sebesar 9% per tahun • Subsidi bunga KUR oleh Pemerintah 8,5% per tahun • Coverage KUR Rp100 T – Rp123 T
34
Perbaikan Kebijakan Transfer ke Daerah & Dana Desa Transfer ke Daerah Memformulasi nomenklatur Dana Transfer (Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus) Penajaman dan peningkatan alokasi Dana Transfer Khusus (DTK) sehingga lebih efektif, selektif dan optimal
Penajaman implementasi Reward dan Punisment ke Daerah
Dana Desa • Meningkatkan alokasi Dana Desa Tahun 2016 sehingga setara 6,4% dari dan diluar transfer ke daerah menuju pemenuhan 10% di tahun 2017. • Mengefektifkan program-program yang berbasis desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa
• Pemerataan dan pemberdayaan pembangunan hingga ke Desa 35
Peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa … naik 17,7% dari APBNP 2015
Uraian (triliun Rupiah) A. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana Transfer Umum b. Dana Transfer Khusus 2. Dana Insentif Daerah 3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y. 4. Dana Transfer Lainnya B. Dana Desa JUMLAH
2015
2016 Selisih
APBNP
RAPBN
643,8 521,8 462,9 58,8 1,7 17,7 102,7 20,8
735,2 710,8 495,5 215,3 5,0 19,5 0,0 47,0
91,4 189,0 32,6 156,4 3,3 1,8 (102,7) 26,2
664,6
782,2
117,6
Kebijakan :
Transfer ke Daerah dan Dana Desa mulai lebih besar dari Belanja K/L
Peningkatan Dana Transfer Khusus (dh. DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID)
Dana Desa sebesar 6,4% dari dan di luar Transfer ke Daerah sekitar Rp628,5 juta per desa.
36
TERIMA KASIH
37
