SUBSIDI PUPUK DALAM RAPBN-P 2014
A.
PENDAHULUAN
Prioritas ketahanan pangan di 2014 diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri;
meningkatkan
meningkatkan
akses
kualitas
masyarakat
konsumsi
pangan
terhadap
pangan;
masyarakat;
serta
perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan. Salah satu upaya pemerintah dalam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani adalah menyediakan subsidi pupuk dan benih dengan harga yang terjangkau. Jika dibandingkan dengan total subsidi yang dialokasikan pemerintah, maka trend alokasi subsidi pupuk sejak 2008 sampai 2014 cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti dengan rata-rata sebesar 7% saja. Hal serupa juga terjadi dalam rata-rata alokasi subsidi benih yang hanya sebesar 5% dalam periode yang sama. Tabel 1. Persentasi Subsidi Pupuk dan Benih terhadap Total Subsidi dan terhadap Subsidi Non Energi, 2008-2014 Tahun
Subsidi
%/total
%/subsidi
Subsidi
%/total
%/subsidi
Pupuk
subsidi
nonenergi
Benih
subsidi
non energi
2008
15,181.5
5.51%
29.04%
985.2
0.36%
1.88%
2009
18,329.0
13.27%
42.14%
1,597.2
1.16%
3.67%
2010
18,410.9
9.55%
34.90%
2,177.5
1.13%
4.13%
2011
16,344.6
5.53%
41.12%
96.9
0.03%
0.24%
2012
13,958.5
4.03%
34.95%
60.3
0.02%
0.15%
2013
17,932.7
5.15%
37.14%
1,454.2
0.42%
3.01%
2014
21,048.8
6.31%
40.81%
1,564.8
0.47%
3.03%
Sumber: Nota Keuangan, kemenkeu
Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam APBN 2014 sebesar Rp21 triliun, atau meningkat Rp3 triliun bila dibandingkan dengan APBNP Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 1
2013 sebesar Rp18 triliun. Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam APBN 2014 sudah termasuk kurang bayar subsidi pupuk tahun 2012 sebesar Rp3 triliun. Sedangkan, alokasi anggaran subsidi benih dalam APBN 2014 direncanakan sebesar Rp1,6 triliun, lebih tinggi bila dibandingkan APBNP tahun 2013 sebesar Rp1,5 triliun. Grafik 1. Grafik Subsidi Energi dan Non Energi Tahun 2014
Sumber: Nota Keuangan APBN tahun 2014, Kemenkeu RI
B.
BEBERAPA PERMASALAHAN SUBSIDI PUPUK
Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No 122/2013 tentang Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi 2014 yang diterbitkan pada 26 November 2013, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2014 bagi petani sebanyak 7,78 juta ton. Alokasi subsidi pupuk yang kurang lebih sama dengan tahun lalu Rp18 triliun, mengakibatkan volume pupuk bersubsidi tahun lalu mencapai 9,2 juta ton, sedangkan pada 2014 diperkirakan 7,88 juta ton (turun 15% sebesar 1,4 juta ton). Karena pengurangan volume pupuk pada tahun ini dan petani mempercepat musim tanamnya, petani mulai panik khawatir tidak tersedianya pupuk maka petani membeli pupuk melebihi dari yang dibutuhkan, sehingga di beberapa daerah pupuk menjadi langka. Tiga Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 2
bulan terakhir ini pupuk subsidi menghilang.1 Padahal awalnya, pupuk diperkirakan habis di bulan Oktober 2014.2 Dahlan
Iskan
mengatakan3,
“Dulu
memang
dimungkinkan
ada
kelangkaan pupuk subsidi karena kesalahan BUMN. Sebab, pabrik pupuk saling serbu ke wilayah berbeda dan tidak ada penanggung jawab khusus. Hampir 90 persen penyebab pupuk subsidi langka karena Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak cocok dengan kondisi riil. Kami (PT Pupuk Indonesia) sudah menyalurkan pupuk subsidi sesuai RDKK. Jika menyalurkan lagi, bisa ditangkap KPK.” RDKK dimulai dari setiap petani yang ingin memperoleh subsidi pupuk harus mendaftar dan menyampaikan kebutuhannya ke tingkat desa, kecamatan, kota/kabupaten dan dilaporkan ke Kementerian Pertanian. PT Pupuk Indonesia (sebagai Holding Company), mendapat data dari kementerian pertanian mengenai jumlah pupuk bersubsidi. Meskipun pemerintah telah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik, namun dalam pelaksanaannya HPP pupuk masih sangat dipengaruhi oleh harga gas. Hidayat Nyakman, Direktur Utama Petrokomia
menjelaskan
kenaikan
HPP
selain
dipengaruhi
oleh
lonjakan harga gas juga dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah. Oleh karena itu,
Munir S, (2014), Tiga Bulan Pupuk Menghilang, Petani dan Peternak Rugi Miliaran Rupiah, 17 Mei. (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/17/0832419/Tiga.Bulan.Pupuk. Menghilang.Petani.dan.Peternak.Rugi.Miliaran.Rupiah) 1
2Fardaniah,
R. (2013), “Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan”, 13 November. (http://www.antaranews.com/berita/404813/subsidi-pupuk-dan-ketahanan-pangan) 3
Tempo (2014) “Pupuk Subsidi Langka, Dahlan Tak Mau Disalahkan”, 20 April.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 3
beberapa
pabrik
pupuk
mengusulkan
kenaikan
HPP,
bukan
berdasarkan HPP keputusan kementerian Pertanian. Riil keuntungan sekitar 4-5 %. Namun, berdasarkan data dari Tempo tersebut, pada tahun 2012, rasio pendapatan subsidi terhadap pendapatan total yakni: Petrokimia Gresik 55%, Pupuk Kalimantan Timur 18%, Pupuk Sriwijaya 16% dan Pupuk Iskandar Muda 36%. Memakai HPP lama adalah logis dikarenakan pabrik pupuk tetap mendapat untung (tidak terlalu dirugikan walaupun tidak terlalu besar untungnya). PT Pupuk Indonesia pun telah membeli pabrik amoniak Jepang, membuat kepastian pasokan amoniak untuk pupuk sehingga biaya produksi harusnya bisa ditekan.4 Tabel 2. Anggaran dan Volume Pupuk Bersubsidi (Kep Mentan) Pupuk
HPP
APBN 2014
(Usul Pabrik)*
Prediksi APBNP 2014
Volume
Subsidi
HPP
Volume
Subsidi
(ribu ton)
(Rp Miliar)
(Rp/kg)
(ribu ton)
(Rp Miliar)
(Rp/kg)
HET (RP/KG)
Urea
3,300
1,800
3,418
6,039
3,500
4,000
7,068
SP 36
4,300
2,000
760
2,577
5,300
850
2,882
ZA
2,600
1,400
800
1,402
3,100
1,000
1,753
NPK
4,800
2,300
2,000
6,899
5,700
2,450
8,452
Organik
1,700
500
800
1,127
1,900
900
1,268
7,778
18,044
9,200
21,423
TOTAL
Sumber: Annual report Pupuk Indonesia, Kementan. *Usul Pabrik = beberapa pabrik mengusulkan supaya HPP naik.
C. PENUTUP Kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk menyusutkan volume pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan pupuk. Hilangnya pupuk bersubsidi telah menjadi problema yang berulang. Perlu kebijakan dan upaya yang tegas bagi pihak yang terkait untuk menjadikan prioritas. Sukmana, Y (2014). “Pupuk Indonesia Ambil Alih Pabrik Amoniak Jepang”. Tribunnews, 8 Mei. 4
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 4
Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait dalam berkaitan dengan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2014 antara lain: 1. Dalam hal mengatasi dilema pemisahan biaya yang tegas antara operasional
pupuk
subsidi
atau
non
subsidi,
diperlukan
kebijakan untuk menentukan seluruh produksi pupuk untuk pupuk subsidi semuanya atau bahkan pupuk non subsidi semuanya
(dalam arti subsidi pupuk dihapuskan),
bukan
mencampur pupuk subsidi, non subsidi dan ekspor dalam satu pabrik. Hal ini membuat kesulitan dalam mengalokasikan biaya operasional dan tentunya dapat memunculkan fraud. 2. Meningkatkan anggaran subsidi pupuk supaya kuota pupuk subsidi cukup sampai akhir tahun 2014. Hal ini disebabkan karena petani sering kehabisan pasokan pupuk subsidi pada saat musim tanam. Saat ini, subsidi non energi (atau dalam hal ini pupuk) – bukan subsidi energi – terbukti terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 5 3. Penyuluhan pertanian yang mendorong petani untuk mendaftar bagi yang belum mendaftar dan mendaftar ulang sehingga RDKK bisa terupdate sesuai dengan kondisi terkinian. Dengan adanya penyuluhan
pula,
petani
diberikan
pengetahuan
mengenai
jumlah dan proporsi pupuk yang tepat dalam penggunaannya. 4. Pembuatan
pupuk
organik
di
daerah.
Bisa
langsung
ke
masyarakat melalui penyuluhan atau melalui Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), sehingga membuat masyarakat tidak bergantung pada subsidi dan tidak bergantung pada pasokan gas atau amoniak atau bahan-bahan lain yang relatif fluktuatif. Selain itu, pupuk organik dapat membuat tanah lebih subur di jangka
panjang.
bertahap
dapat
Dengan
demikian,
dikurangkan
atau
subsidi
pupuk
dihapuskan
secara supaya
Ginting, A (2010), Analisa Kebijakan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Setjen DPR RI Bidang Pengkajian. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 5 5
mengurangi ketergantungan petani terhadap pemerintah dan alokasi subsidi pupuk dapat dialokasikan ke infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani atau irigasi yang juga sangat penting dalam meningkatkan produksi pertanian. Ketahanan pangan di Indonesia mampu tercapai apabila terdapat arah kebijakan
yang
benar
dalam
mengatasi
permasalahan
yang
berlangsung terus-menerus tiap tahun. Upaya mencapai keberhasilan swasembada dan swasembada berkelanjutan atas tanaman pangan sebagai salah target mencapai ketahanan pangan yang ditetapkan penting untuk mendapat dukungan seluruh pihak, karena ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu
negara.
Subsidi
pupuk adalah
upaya
pemerintah
untuk
mewujudkan mewujudkan ketahanan pangan, namun itu merupakan tantangan yang tidak mudah dan harus mendapatkan prioritas. (JP)
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 6
