RANCANGAN KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK LANGSUNG KEPADA PETANI I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah telah memberikan berbagai macam subsidi kepada petani, dan salah satu bentuk subsidi yang menonjol adalah subsidi pupuk. Model subsidi pupuk yang diterapkan saat ini adalah subsidi tidak langsung, yaitu subsidi yang diberikan kepada produsen pupuk. Walaupun diberikan secara tidak langsung, petani memperoleh manfaat dari subsidi tersebut, berupa harga pupuk yang lebih murah. Jika dibandingkan dengan model–model sebelumnya, model subsidi pupuk saat ini sudah lebih baik tetapi masih ada beberapa kelemahan. Pertama, manfaat subsidi tidak langsung dirasakan oleh petani sebagai kelompok sasaran. Kedua, terjadi disparitas harga antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non-subsidi sehingga terjadi aliran pupuk dari sektor yang mendapatkan subsidi ke sektor yang tidak disubsidi yang kemudian menimbulkan masalah langka-pasok di sektor yang mendapatkan subsidi. Masalah langka pasok pupuk tersebut akan selalu ada selama ada disparitas harga. Sehubungan itu, pemerintah merencanakan untuk merubah model subsidi tidak langsung menjadi model subsidi langsung. B. Pengertian Subsidi Langsung “Subsidi langsung pupuk kepada petani” adalah sistem subsidi dimana petani menerima dana subsidi harga langsung dari pemerintah. Dalam transaksi pembelian pupuk, petani dikenakan harga pasar, tetapi hanya membayar harga neto sebesar harga pasar dikurangi dengan subsidi harga. C. Keuntungan Subsidi Langsung (1)
Menghapus disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi sehingga aliran pupuk dari sektor yang mendapatkan subsidi ke sektor yang tidak mendapatkan subsidi tidak terjadi lagi.
(2)
Petani dapat merasakan manfaat subsidi secara langsung.
(3)
Penggunaan anggaran subsidi lebih transparan dan jumlah dana yang diperlukan bias lebih rendah.
II. RANCANGAN SUBSIDI LANGSUNG A.
Jenis Pupuk, Komoditas Dan Kelompok Sasaran
Jenis pupuk yang akan disubsidi adalah Urea, NPK, ZA, SP-18 dan pupuk organik. Kelompok sasaran yang disubsidi adalah usaha pertanian rakyat, yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Petani yang berhak menerima subsidi pupuk adalah yang mempunyai luas garapan sampai dengan 2 (dua) hektar untuk tanaman semusim dan sampai dengan 5 (lima) hektar untuk tanaman tahunan. B.
Pengajuan Kebutuhan Pupuk
Pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi oleh petani tetap menggunakan prosedur yang saat ini, yaitu melalui penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Penetapan jenis, jumlah dan waktu penyaluran pupuk yang dibutuhkan didasarkan atas kesepakatan semua anggota Kelompok Tani sesuai rekomendasi penggunaan pupuk wilayah setempat. Dalam penyusunan RDKK, Kelompok Tani didampingi oleh penyuluh/petugas lapang pertanian setempat. Data luas lahan garapan masing-masing petani harus obyektif, sedapat mungkin sesuai dengan dokumen resmi. RDKK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Penyuluh/petugas lapang pertanian setempat sebelum diserahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk dibuat rekapitulasi kebutuhan pupuk per kecamatan. Hasil rekapitulasi 1
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dikirim ke Dinas Pertanian Provinsi untuk dibuat rekapituasi kebutuhan pupuk per kabupaten. Hasil rekapitulasi Dinas Pertanian Provinsi dikirim ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementrian Pertanian untuk dibuat rekapitulasi kebutuhan pupuk per provinsi. Berdasarkan hasil rekapitulasi kebutuhan pupuk, kemudian dibuat Permentan mengenai alokasi pupuk per provinsi. C.
Alokasi Pupuk
Alokasi pupuk bersubsidi kepada petani menggunakan prosedur yang berlaku saat ini. Menteri Pertanian menerbitkan Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi menurut provinsi. Berdasarkan Permentan tersebut, Gubernur menerbitkan SK Gubernur tentang alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing Kabupaten/Kota. Berdasarkan SK Gubernur tersebut, kemudian Bupati/Walikota menerbitkan SK Bupati/Walikota mengenai alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing kelompok tani penerima subsidi di setiap kecamatan. D.
Distribusi Pupuk
Pupuk adalah komoditas yang peredarannya diawasi oleh pemerintah, agar pasokan pupuk dapat diterima petani dengan prinsip 6 tepat. Oleh karena itu, penyaluran pupuk pada prinsipnya tetap menggunakan jaringan yang berlaku saat ini. Dalam jaringan tersebut, penyalur pupuk di Lini-4 adalah kios setempat. Namun apabila ada Gapoktan yang memenuhi syarat sebagai penyalur pupuk bersubsidi (sesuai Permendag), maka Gapoktan tersebut dapat diberikan peran sebagai penyalur di Lini-4. Dengan demikian, mekanisme distribusi pupuk mengikuti alur sebagai berikut: Lini-1 (Prod) Lini-2 (Prod) Lini-3 (Distributor) Lini-4 (Kios/GAPOKTAN) Petani/Kelompok Tani E.
Penentuan Harga Eceran Pasar, Subsidi Harga Dan Harga Neto Petani
Harga Eceran Pasar (HEP) pupuk adalah harga pupuk di Lini-4 (tanpa subsidi). HEP pupuk ditetapkan sama untuk semua wilayah Indonesia. HEP ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rata-rata Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk dari semua produsen pupuk BUMN (PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kalimantan Timur). Pada prinsipnya petani membeli pupuk sesuai HEP namun dalam pelaksanaannya mereka hanya membayar sebesar HNP (Harga Neto Petani). Harga Neto Petani (HNP) adalah HEP setelah dikurangi subsidi. Nilai HNP pupuk ditetapkan sama di semua wilayah Indonesia. Pemerintah harus menetapkan harga neto petani (HNP) terlebih dahulu, baru kemudian menghitung subsidi harga (SH). Langkah ini sangat penting karena dua alasan. Pertama, petani pada akhirnya akan melihat harga neto yang mereka bayar yaitu HNP. Kedua, penentuan HNP (seperti HET pada model subsidi tidak langsung) akan selalu dikaitkan dengan harga pembelian pemerintah untuk gabah (HPP Gabah). Pemerintah dapat mengatur rasio HNP terhadap HPP Gabah dengan mempertimbangkan tujuan sebagai berikut: (a) Peningkatan produktivitas dan laba usahatani; dan (ii) Mendorong petani untuk menggunakan pupuk majemuk (NPK) dan pupuk organik lebih banyak serta mengurangi penggunaan pupuk tunggal (terutama Urea). Untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sampai ke Lini-4, diperlukan biaya pemasaran dan dan marjin keuntungan di Lini-3 (Distributor) dan Lini-4 (Kios atau GAPOKTAN). Biaya pemasaran dan marjin keuntungan tersebut ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang sudah berjalan saat ini.
2
F.
Penebusan Pupuk Oleh Petani Dan Penyaluran Dana Subsidi
Ada beberapa alternatif tentang mekanisme penebusan pupuk oleh petani dan penyaluran dana subsidi, sebagai berikut: 1. Dana subsidi disalurkan ke Bank pelaksana (penerima dan penyalur dana subsidi di lokasi setempat yang telah ditunjuk pemerintah) sesuai dengan jumlah alokasi subsidi yang ditetapkan menurut SK Bupati. Lini 4 (Kios) menebus pupuk di distributor dengan harga non subsidi. Petani/Kelompok Tani membeli pupuk di Lini 4 dengan jumlah sesuai dengan RDKK sebesar harga subsidi (HNP). Selanjutnya berdasarkan nota pembelian oleh petani, Lini 4 mengklaim dana subsidi ke Bank. Apabila dana subsidi yang diklaim ke Bank oleh Lini 4 lebih rendah dari alokasi subsidi pemerintah yang disalurkan ke Bank (misalnya karena petani tidak menebus semua jatah pupuk sesuai RDKK), sisa dana subsidi tetap disimpan di Bank untuk keperluan subsidi tahap selanjutnya. 2. Dana subsidi disalurkan kepada Bank pelaksana, tetapi petani/Kelompok Tani membeli pupuk dengan jumlah sesuai dengan RDKK sebesar harga non subsidi (HEP). Atas dasar nota pembelian pupuk oleh petani/Kelompok Tani, Lini 4 mengklaim dana subsidi ke Bank pelaksana. Selanjutnya dana subsidi disalurkan kepada masing-masing petani sesuai dengan jumlah pupuk yang dibeli menurut. Apabila dana subsidi yang diklaim ke Bank oleh Lini 4 lebih rendah dari alokasi subsidi pemerintah yang disalurkan ke Bank, maka sisa dana subsidi tetap disimpan di Bank untuk keperluan subsidi tahap selanjutnya. 3. Dana subsidi disalurkan langsung kepada Kelompok Tani/Gapoktan melalui Bank pelaksana sesuai dengan jumlah alokasi subsidi yang ditetapkan menurut SK Bupati/Walikota. Petani membeli pupuk di penyalur Lini 4 dengan jumlah sesuai dengan RDKK sebesar harga non subsidi (HEP). Atas dasar nota pembelian pupuk, petani mengklaim dana subsidi ke Kelompok Tani/GAPOKTAN. Apabila dana subsidi yang diklaim oleh petani lebih kecil dari nilai subsidi yang telah disalurkan ke Rekening Kelompok Tani/GAPOKTAN, sisa dana subsidi menjadi milik Kelompok Tani/GAPOKTAN untuk penguatan modal kelompok. 4. Bagi Kelompok Tani/GAPOKTAN yang sudah mampu bertindak sebagai penyalur Lini 4, dana subsidi disalurkan langsung kepada Kelompok Tani/GAPOKTAN. melalui Bank pelaksana. Petani membeli pupuk ke GAPOKTAN dengan harga subsidi (HNP). Apabila dana subsidi yang diklaim oleh petani lebih kecil dari nilai subsidi yang telah disalurkan kepada Kelompok Tani/GAPOKTAN, sisa dana subsidi menjadi milik Kelompok Tani/GAPOKTAN untuk penguatan modal kelompok. Untuk dapat menebus pupuk dan memperoleh dana subsidi, petani diberi Kartu Kendali Pupuk (KKP) yang mencantumkan: (a) Nama dan alamat petani, (b) Nama dan alamat penyalur Lini-4, (c) Jenis, jumlah, harga pupuk, total nilai pupuk yang ditebus; (d) Nilai subsidi; dan (e) Tandatangan, nama jelas dan jabatan petugas terkait (Ketua Kelompok Tani, Penyuluh/Petugas lapangan setempat). KKP tersebut dibuat dan disediakan pemerintah untuk petani. Dilihat dari segi efisiensi, kartu tersebut sebaiknya tidak diberikan kepada petani individu tetapi kepada Kelompok Tani. Pada saat menebus pupuk di Lini-4, petani/kelompok tani harus membawa KKP tersebut. Jika Kios ditetapkan sebagai penyalur Lini-4, maka proses klaim dana subsidi ke Bank memerlukan biaya tambahan, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada petani. Sebaliknya jika GAPOKTAN yang ditetapkan sebagai penyalur Lini-4, maka biaya tambahan tersebut dianggap tanggungjawab GAPOKTAN sehingga tidak berdampak pada kenaikan harga pupuk.
3
G. Pengawasan Pengawasan perlu dilakukan terhadap distribusi pupuk mulai dari Lini-1 sampai dengan Lini-4 agar pupuk yang disalurkan dapat sampai ke kelompok sasaran sesuai dengan prinsip enam tepat. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan terhadap penggunaan KKP, penebusan pupuk oleh petani, dan penyaluran dana subsidi kepada petani. Pengawasan distribusi dilakukan oleh produsen pupuk dan Dinas Pertanian. Penyuluh/petugas lapang melakukan pengecekan secara intensif terhadap pasokan pupuk di Lini-4 dan penyaluran dana subsid
4
Tabel 1. Perbandingan Alternatif Proses Penebusan Pupuk oleh Petani dan Penyaluran Dana Subsidi Alternatif
I
II
III
Keuntungan 1. Praktis. Tidak banyak merubah sistim lama. Hanya memindahkan alokasi subsidi dari pabrik pupuk ke Bank Pelaksana. 2. Bank bisa memberi dana talangan. 3. Petani tidak perlu menyediakan dana untuk membayar harga non subsidi. 4. Jika subsidi tidak terserap, dana masih tersimpan di Bank. 1. Petani menerima subsidi dalam bentuk uang tunai. 2. Bank bisa memberi dana talangan. 3. Jika subsidi tidak terserap, dana masih tersimpan di Bank.
1. Petani menerima subsidi dalam bentuk uang tunai. 2. Dana subsidi disalurkan langsung kepada KT dan berdampak pada penguatan modal kelompok. 3. Mendorong terbentuknya dan
Kelemahan Persyaratan 1. Tidak semua Kios mampu menyediakan 1. Diperlukan kesepakatan antara dana untuk menebus pupuk dengan Pemerintah dengan Bank harga non subsidi. pelaksana dalam penyaluran 2. Penyalur Lini 4 memerlukan biaya subsidi. Bank harus tambahan untuk proses klaim dana menyediakan dana talangan subsidi ke Bank (pada akhirnya biaya apabila terjadi keterlambatan tersebut dibebankan kepada petani). pembayaran dana subsidi oleh 3. Petani tidak mendapat subsidi dalam pemerintah. bentuk uang tunai. 1. Petani harus menyediakan dana untuk 1. Diperlukan kesepakatan antara Pemerintah dengan Bank membayar pupuk dengan harga non pelaksana dalam penyaluran subsidi. subsidi. Bank harus 2. Dengan harga pupuk relatif tinggi, menyediakan dana talangan kemungkinan petani yang membayar apabila terjadi keterlambatan secara ‘Yarnen’ atau skim pinjaman lain pembayaran dana subsidi oleh semakin banyak. Harga pupuk naik => pemerintah. nilai subsidi riil berkurang. 3. Kemungkinan petani mengurangi dosis penggunaan pupuk. 4. Efek sampingan berupa maraknya peredaran pupuk dengan mutu di bawah standard (pupuk palsu) namun harganya lebih murah. 5. Maraknya praktek rentenir untuk meminjamkan uang kepada petani yang tidak mampu. 6. Timbul kecemburuan dari kelompok masyarakat yang tidak menerima subsidi, karena melihat ada pembagian uang tunai. 1. Diperlukan kesepakatan antara 1. Butir 1- 6 dari alternatif II Pemerintah dengan Bank 2. Ada kemungkinan dana subsidi pelaksana dalam penyaluran disalurkan secara merata kepada semua subsidi. Bank harus petani. menyediakan dana talangan 3. Ada peluang penyalahgunaan dana apabila terjadi keterlambatan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak
5
Alternatif
Keuntungan berkembangnya KT /Gapoktan. 4. Bank bisa memberi dana talangan.
1. 2.
IV
3. 4. 5.
4.
Bank bisa memberi dana talangan. 1. Petani tidak perlu menyediakan dana untuk membayar pupuk dengan 2. .harga non subsidi. 3. Jaminan kecukupan pupuk oleh petani Memperkuat peran GAPOKTAN Petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengkalim dana subsidi ke Bank.
Kelemahan Persyaratan pembayaran dana subsidi oleh berhak. pemerintah Belum semua pengurus KT mampu mengelola dana subsidi dengan baik dan transparan sehingga petani dirugikan. Belum semua Gapoktan mampu 1. Ada kerjasama/kesepakatan berperan sebagai penyalur Lini 4. Pemerintah dengan Bank dalam Peran Kios akan menurun. penyaluran subsidi (terutama Petani tidak mendapat subsidi uang terkait dengan dana talangan tunai. yang harus disediakan Bank apabila ada keterlambatan pembayaran dana subsidi oleh pemerintah ke Bank pelaksana). 2. GAPOKTAN sudah kuat secara finansial dan manajemen. 3. Perlu disinergikan dengan program PUAP dan program pembiayaan lainnya untuk penguatan modal GAPOKTAN.
6
H. Lain-lain Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan/ditindaklanjuti untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan subsidi langsung: 1. Pemerintah harus menyalurkan dana subsidi ke Bank sebelum petani membeli pupuk di masing-masing wilayah untuk menjamin tercapainya prinsip 6 tepat. 2. Peninjauan kembali harga pupuk, subsidi transportasi dan marjin pemasaran di Lini 1- Lini 4 agar diperoleh harga pupuk (HEP dan HNP) di Lini 4 yang sama untuk seluruh wilayah. 3. Diperlukan fasilitasi pendanaan khusus untuk Kios pengecer agar bisa menebus pupuk dengan harga pasar (non-subsidi). 4. Perlu koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak calon pelaksana kebijakan subsidi langsung (Dinas Pertanian, Pemda, Produsen pupuk, dan Perbankan). 5. Perlu sosialisasi di tingkat petani, distributor dan kios pengecer. 6. Perbaikan RDKK menjadi prasyarat untuk pengajuan subsidi pupuk. Untuk itu perlu meningkatkan peran dan fasilitas Penyuluh/petugas lapang dalam penyusunan RDKK. 7. Diperlukan jaminan penyediaan setiap jenis pupuk sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. 8. Sebelum dilaksanakan, diperlukan sosialisasi rancangan kebijakan subsidi pupuk langsung kepada petani secara luas. 9.
Diperlukan penyiapan perangkat dalam rangka penerapan subsidi langsung pupuk. Lampiran Ringkasan Perbandingan Subsidi Tidak Langsung versus Subsidi Langsung Komponen
Subsidi Tidak Langsung
Subsidi Langsung
Jenis pupuk
Urea, ZA, SP-18, NPK, Organik
Urea, NPK, SP-18 ,Organik
Pengajuan kebutuhan pupuk
RDKK tanpa database luas lahan garapan, penyuluh hanya mengetahui
RDKK berdasarkan database luas lahan garapan, penyuluh terlibat aktif
Alokasi pupuk
Permentan, SK Gubernur, SK Bupati/Walikota
Permentan, SK Gubernur, SK Bupati/Walikota
Penyalur di Lini-4
Kios
Kios atau GAPOKTAN
Harga yang dibayar petani
Harga Eceran Tertinggi (HET) di Lini-4 harga subsidi
Harga Eceran Pasar (HEP) di Lini-4 (sebesar HPP)
Subsidi harga
Dibayarkan ke produsen pupuk sebesar HPP – HET
Dibayarkan ke petani sebesar HEP dikurangi harga neto petani
Marjin pemasaran dan keuntungan Lini-3 dan Lini-4
Sama di seluruh Indonesia (ditetapkan pemerintah)
Sama di seluruh Indonesia (ditetapkan pemerintah)
Pengawasan
Dari Lini-1 sampai Lini-4, di Lini-4 sangat minim
Dari Lini-1 sampai Lini-4, lebih fokus di Lini-4
7
