Nuansa Teknologi GAPOKTAN MENYAMBUT PROGRAM SUBSIDI PUPUK LANGSUNG KE PETANI PENDAHULUAN Kelembagaan petani merupakan organisasi masyarakat perdesaan berbasis pertanian. Organisasi tersebut meliputi; kelompok tani, wanita tani, pemuda tani, dan kontak tani, Terbentuknya kelompok tani di pedesaan berdasarkan kesamaan wilayah, tujuan, pandangan, dan kebutuhan. Kelompok tani sebagai lembaga yang membawahi langsung pelaku pertanian (petani) di berbagai sektor komoditas produksi. Aktivitasnya harus selalu dihidupkan, dihimpun, dibina, dikuatkan, dan diberdayakan agar proses transformasi pengetahuan dan teknologi dapat dengan mudah dilakukan. Potensi kelembagaan petani dicirikan dengan keberadaan sikap kepemimpinan, tata peraturan, norma sosial, struktur kelembagaan, peran kelembagaan, dan toleransi sosial masyarakat. Oleh karena itu posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam suatu komunitas. Kementerian Pertanian menyusun konsep verifikasi/rancangan subsidi pupuk langsung ke petani. konsep tersebut untuk memberdayakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (koptan) dan akan diuji pada Tahun 2011 di Kabupaten Karawang (Jawa Barat), Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur), Kabupaten Simalungun (Sumatra Utara), Kabupaten Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Gianyar (Bali), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan). Pengujian subsidi pupuk langsung ke petani, pemerintah menyediakan anggaran Rp 700 miliar. Buletin Inovasi dan Informasi Pertanian www.sulsel.litbang.deptan.go.id
Model uji coba subsidi pupuk langsung adalah pupuk dari pabrik dijual dengan harga non subsidi. Selanjutnya pemerintah memberikan subsidi langsung kepada petani melalui kelembagaan petani atau Gapoktan. Untuk mendapatkan subsidi pupuk, petani mengklaim ke Gapoktan, selanjutnya Gapoktan mengklaim ke Bank Pemerintah yang ditunjuk yaitu BRI. Dengan demikian, kondisi ini akan mendorong setiap petani untuk menjadi anggota poktan dan Gapoktan. Sebab subsidi pupuk tersebut tidak bisa diklaim oleh perorangan, melainkan petani yang sudah menjadi anggota poktan/Gapoktan. Manfaat yang diperoleh dengan pemberlakuan subsidi pupuk langsung ke petani adalah: (1) terhapusnya disparitas harga pupuk di semua Lini, karena semua transaksi jual-beli pupuk menggunakan harga non-subsidi; (2) petani dapat menerima dana subsidi pupuk secara langsung; (3) menumbuh-kembangkan kelembagaan petani terutama Kelompok Tani dan Gapoktan. Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan skema terbaik berkaitan pemberian subsidi pupuk yang akan langsung diberikan kepada petani. Program tersebut diharapkan bisa dimulai pada 2011 mendatang. PRINSIP KELEMBAGAAN PETANI Secara empiris kelembagaan pertanian dapat dibedakan, antara lain: (1) kelembagaan sosial non bisnis yang merupakan lembaga pertanian yang mendukung penciptaan teknologi, penggunaan teknologi dan pengerahan partisipasi masyarakat, seperti lembaga penelitian, penyuluhan, kelompok tani, dan sebagainya, (2) kelembagaan bisnis penunjang merupakan lembaga yang bertujuan mencari keuntungan, seperti Page
Nuansa Teknologi koperasi, usaha perorangan, usaha jasa keuangan, dan sebagainya. Model kelembagaan petani dibangun dengan mempertimbangkan tujuh prinsip dasar, sebagai berikut: 1) Prinsip kebutuhan. Kelembagaan yang dibangun dibutuhkan secara fungsional. Keberadaannya tidak dipaksakan, jika fungsi-fungsi dalam setiap subsistem agribisnis telah memenuhi kebutuhan, 2) Prinsip efektivitas. Kelembagaan hanyalah sebuah alat, bukan tujuan. Sebagai alat maka elemen kelembagaan yang dikembangkan di setiap subsistem agribisnis haruslah efektif untuk upaya pencapaian tujuan yang diinginkan; 3) Prisip efisiensi Penumbuhan elemen kelembagaan harus dipilih opsi yang paling efisien, yaitu yang relatif paling murah, mudah, dan sederhana namun tetap mampu mendukung pencapaian tujuan. 4) Prinsip fleksibilitas. Kelembagaan yang dikembangkan disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia dan budaya setempat. Soal nama lembagapun tidak boleh dipaksakan jika sudah ada nama yang melembaga di masyarakat; 5) Prinsip manfaat. Kelembagaan yang dikembangkan adalah mampu memberikan manfaat paling besar bagi petani dan masyarakat pedesaan; 6) Prinsip pemerataan. Kelembagaan yang dikembangkan memberikan pembagian benefit (sharing system) secara proporsional kepada setiap petani dan pelaku agribisnis lainnya di pedesaan; 7) Prinsip keberlanjutan. Kelembagaan petani yang dikembangkan diharapkan akan terus berjalan meskipun keterlibatan lembaga jasa penunjang (lembaga pemerintah daerah dan lembaga keuangan) secara langsung telah berkurang. PERMASALAHAN PETANI
KELEMBAGAAN
Poktan merupakan kelembagaan tani yang langsung mengorganisir para petani dalam membangun perekonomian Buletin Inovasi dan Informasi Pertanian www.sulsel.litbang.deptan.go.id
masyarakat berbasis pertanian dan juga dapat berfungsi secara nyata sebagai wahana penyuluhan untuk menggerakkan anggotnya. Beberapa poktan mempunyai kegiatan lain, seperti gotong royong, usaha simpan pinjam dan arisan kerja untuk kegiatan pertanian. Kelembagaan petani memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Potensi sumberdaya pedesaan dimanfaatkan untuk peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani). Kelembagaan petani di perdesaan belum beroperasional optimal. Menurut Dimyati ( 2007), bahwa permasalahan yang dihadapi oleh kelembagaan petani, adalah; 1.
Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran.
2.
Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis.
3.
Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (on farm).
4.
Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.
Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (seperti : kelompoktani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan) dan diharapkan dapat melindungi bargaining position petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga output yang layak dan menguntungkan petani. Dengan demikian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut juga Page
Nuansa Teknologi untuk menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA dan berbagai usaha untuk menopang dan menunjang aktivitas kehidupan pembangunan pertanian di pedesaan. EKSISTENSI DI SULSEL
PENGGUNAAN
PUPUK
Pengembangan pupuk anorganik berdampak positif terhadap peningkatan produksi padi, namun di sisi lain penggunaan pupuk anorgranik juga berdampak negatif, seperti pencemaran lingkungan dan inefisiensi pemupukan di sebagian besar daerah intensifikasi padi. Hal ini mendorong tingginya tingkat ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik, bahkan mereka seringkali menggunakannya dalam jumlah yang berlebihan. Selain tidak lagi meningkatkan hasil, penggunaan pupuk anorganik dengan takaran di atas kebutuhan tanaman juga mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh dari usahatani. Penggunaan pupuk anorganik yang telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun secara intensif telah menyebabkan kerusakan struktur tanah, soil sickness (tanah sakit) dan soil fatigue (kelelahan tanah) serta inefisiensi penggunaan pupuk anorganik. Untuk memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik adalah melalui pengembangan penggunaan pupuk majemuk N, P dan K dan pupuk organik secara berimbang. Namun hingga saat ini penggunaan pupuk NPK dan organik masih rendah. Permentan No. 40/2007 merekomendasikan pengembalian bahan organik atau pemberian pupuk organik yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi dan kesuburan tanah, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik. Pemupukan
berimbang
Buletin Inovasi dan Informasi Pertanian www.sulsel.litbang.deptan.go.id
adalah
pemberian pupuk ke dalam tanah untuk mencapai status semua hara esensial seimbang dan optimum dalam tanah sehingga mampu meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian, meningkatkan efisiensi pemupukan dan kesuburan tanah serta menghindari pencemaran lingkungan. Pada jenis tanah dengan kadar hara optimum atau status tinggi, pemberian pupuk hanya berfungsi menggantikan hara yang terangkut sewaktu panen. Pemupukan berimbang tidak harus menggunakan semua jenis pupuk, dan sumber hara dapat berupa pupuk tunggal, pupuk majemuk, atau kombinasi keduanya, termasuk pupuk organik. Potensi peningkatan efisiensi penggunaan pupuk anorganik dapat dicapai sesuai dengan kemampuan penerapan rekomendasi. Di seluruh Indonesia, total kebutuhan pupuk anorganik pada sistem usahatani konvensional adalah 2.704.159 ton urea, 811.248 ton SP-36, dan 540.832 ton KCl/tahun. Apabila teknologi PTT diterapkan pada seluruh lahan sawah di Indonesia, maka terjadi penurunan kebutuhan (penghematan) pupuk anorganik sebanyak 540.832 ton urea (20%), 270.416 ton SP-36 (33%) dan 270.416 ton KCl/tahun (50%) dan sebagai kompensasinya diperlukan pupuk organik sebanyak 21.633.270 ton. Kebutuhan pupuk bersubsidi di Sulsel tahun 2010 menurut jenis pupuk berdasarkan Pedoman Pelaksanaan pemanfaatan alokasi kebutuhan & HET Pupuk bersubsidi untuk Sektor Petanian, pupuk urea sebesar 350.000 ton, jenis SP36 50.000 ton, jenis ZA sebanyak 62.185 ton dan jenis NPK sebanyak 86.667 ton dan jenis organik 36.766 ton. Di Sulawesi Selatan Sektor tanaman pangan mendapatkan jatah tertinggi untuk semua jenis pupuk. Untuk sektor ini jatah pupuk urea mencapai 157.640 ton, jenis SP-36 20.760 ton, jenis ZA 21.341 Page
Nuansa Teknologi ton dan NPK 17.473 ton. Sektor tanaman pangan termasuk di dalamnya tanaman padi yang selama ini menjadi komoditi andalan di Sulsel PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF Usaha produktif yang dikembangkan oleh gapoktan dengan memperhatikan potensi dan agroekosistem wilayah. Bidang usaha terbagi menjadi dua bagian yaitu a) bidang usaha budidaya atau on farm (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) dan b) non budidaya atau off-farm (industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian skala mikro atau bakulan dan lain-lain, usaha lain berbasis pertanian). Adapun usaha produktif yang dilakukan
oleh Gapoktan disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan usaha produktif yang dilakukan oleh Gapoktan pada Tabel 1 tersebut di atas, maka usaha produktif pada bidang tanaman pangan mencapai 100 % dilakaukan oleh Gapoktan. Bidang tanaman pangan yang dijadikan usaha produktif adalah usahatani padi, jagung, dan kedelai. Usaha produktif bidang peternakan dan pemasaran hasil pertanian menenpati ranking kedua yang diminati oleh Gapoktan. Dari empat belas wilayah Kabupaten yang membina Gapoktan menggunakan dana BLM PUAP untuk kegiatan usaha tersebut ada tiga belas wilayah Kabupaten atau 93 %.
Tabel 1. Usaha produktif yang dilakukan oleh Gapoktan yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, 2010
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kabupaten
Bantaeng Bulukumba Luwu Utara Pangkep Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Tana Toraja Wajo Maros Enrekang Pinrang Jeneponto Presentase (%) Keterangan :
1.1 V V V V V V V V V V V V V V 100
Buletin Inovasi dan Informasi Pertanian www.sulsel.litbang.deptan.go.id
Kode Usaha Produktif Budidaya Non Budidaya 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 79 93 86 64 93 93
Page
Nuansa Teknologi 1.1 1.2 1.3 1.4
: : : :
Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan Perkebunan
Bidang usaha non budidaya pada industri rumah tangga menempati rangking terakhir yang diminati oleh Gapoktan yang berada pada empat belas kabupaten tersebut. Wilayah kabupaten yang melakukan usaha produktif pada kegiatan industri rumah tangga baru mencapai sepuluh wilayah kabupaten atau sebasar 64 %. Gapoktan yang dibina pada delapan kabupaten yaitu Kabupaten Bulukumba, Luwu Utara, Pangkep, Selayar, Sinjai, Tana Toraja, Wajo, dan Pinrang memanfaatkan seluruh usaha produktif budidaya maupun non budidaya. STRATEGI GAPOKTAN
PENGEMBANAGAN
Pengembangan Gapoktan untuk menghadapi sistem subsidi pupuk langsung ke petani harus mempunyai bidang usaha seperti LKMA yang mampu dijadikan tumpuan kemandirian perekonomian memerlukan suatu strategi. Strategi penguatan Gapoktan digarap secara serius, agar sasaran dapat dicapainya. Staregi yang dapat dikembangkan, antara lain; 1) penyediaan dan penyebarluasan informasi, 2) inventarisasi dan identifikasi, 3) pemberdayaan kelembagaan Gapoktan, 4) pengembangan sumberdaya manusia, 5) pengembangan kemampuan permodalan, dan 6) pengembangan jejaring dan kemitraan. 1. Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Lemahnya kelembagaan Gapoktan di pedesaan dalam program pengembangannya untuk menghadapi sistem subsidi pupuk langsung ke petani. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya akses masyarakat terhadap Buletin Inovasi dan Informasi Pertanian www.sulsel.litbang.deptan.go.id
2.1 2.2 2.3
: : :
Industri Rumah Tangga Pemasaran hasil pertanian Usaha lain berbasis pertanian
informasi pengembangan Gapoktan. Untuk memfasilitasi masyarakat terhadap informasi dalam rangka penguatan Gapoktan, maka perlu adanya upaya penyediaan dan penyebarluasan informasi melalui kegiatan sosialisasi, diseminasi, kampanye, dan penyuluhan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan penerangan, penjelasan, dan pengertian agar di dapat kesamaan persepsi diantara pihak-pihak terkait. Pemberdayaan kelembagaan Gapoktan dan Koptan, kegiatan yang perlu dilakukan adalah sosialisasi pengembangan kelembagaan Gapoktan. Sosialisasi program atau kegiatan merupakan tahapan awal untuk menumbuhkan minat dan kemauan masyarakat tani. 2. Inventarisasi dan Identifikasi Data dan informasi sosial budaya merupakan modal utama dalam kegiatan pemberdayaan masayarakat itu sendiri. Data tersebut hanya sebagai bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam penguatan kelembagaan. Semakin jauh mengenal masyarakat yang menjadi sasaran, semakin mudah dalam melakukan penguatan kelembagaan masyarakat. Adapun data sosial budaya yang penting dilakukan inventarisasi dan identifikasi adalah; a) pertumbuhan penduduk, kesempatan kerja dan berusaha, tingkat ketergantungan masyarakat dengan sektor pertanian, b) ada tidaknya kelembagaan masyarakat, c) keberadaan kelompok adat, kelompok keagamaan dan kelompok sosial lainnya, d) tata nilai/pranata budaya yang berkembang di masyarakat, dan e) mengumpulkan informasi kerusakan lahan yang telah terjadi, upaya-upaya perbaikan Page
Nuansa Teknologi dan konservasi lahan yang telah dilakukan, jenis tanaman pokok yang dibudidayakan dan tanaman unggulan spesifik lokasinya kemampuan. Hasil yang diharapkan yaitu; a) terkumpulnya dan terdiskripsikannya tentang data dan informasi sosial budaya, b) diketahuinya kondisi, perilaku, kehendak, dan pemikiran masyarakat, dan c) dikenalnya kemauan dan kebutuhan masyarakat. 3. Pemberdayaan Gapoktan
Kelembagaan
Upaya pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat desa dan kelompok tani dengan berlandaskan pada peningkatan kemampuan yang menghasilkan pendapatan sehingga mereka mampu menjangkau terhadap sumberdaya, permodalan, teknologi, dan pasar. Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat adalah; a) penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, b) memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat, dan c) melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan kelompok tani dilakukan melalui pengembangan SDM, pengembangan kelembagaan, pengembangan kemampuan dan permodalan, serta pengembangan jejaring kerja dan kemitraan. 4. Pengembangan Manusia (SDM)
Sumberdaya
Pengembangan SDM merupakan upaya pembinaan, sehingga terwujud kualitas yaitu kreatif, produktivitas, disiplin, dan mandiri melalui empat tahapan; yaitu a) peningkatan kesadaran dan percaya diri, b) peningkatan pendapatan, c) peningkatan kesejahteraan, dan d) peningkatan sosial politik dan budaya.
Buletin Inovasi dan Informasi Pertanian www.sulsel.litbang.deptan.go.id
5. Pengembangan Permodalan Pengembangan permodalan merupakan kegiatan pemberdayaan dengan cara pemberian fasilitasi yang sifatnya mendidik, sehingga mampu menghilangkan ketergantungan dan akan menumbuhkan keswadayaan dan mampu berusaha dengan sistem pasar. Kementerian Pertanian melalui Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) memberikan penguatan modal kepada Desa PUAP/Gapoktan sebesar Rp. 100 juta. Dana tersebut untuk dapat dikembangkan untuk menuju desa mandiri secara ekonomi berbasisi pertanian. Sehingga memberikan kemampuan Gapoktan dalam penyediaan pupuk sebelum subsidi diklaim. 6. Pengembangan Kemitraan
Jejaring
dan
Pada umumnya petani dan masyarakat kita hanya memiliki SDA berapa lahan yang selalu dihadapkan kepada berbagai kendala dan keterbatasan, khususnya keterbatasan skala usaha, manajemen usaha, modal, teknologi, ketrampilan berusaha skala usaha dan pemasaran hasil. Maka perlu dikembangkan pola-pola kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dengan dasar asetaset yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut. PENUTUP Kemandirian perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian diperlukan pengembangan kemampuan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Pemerintah menyadari potensi tersebut, sehingga pemerintah melakukan pembinaan dengan pendampingan secara teknis dan penguatan modal gapoktan. Tujuan utama dalam pendampingan antara lain 1) meningkatkan kemampuan dan kemandirian organisasi Gapoktan, 2) meningkatkan dan memantapkan administrasi Gapoktan, 3) meningkatkan Page
Nuansa Teknologi kemampuan permodalan Gapoktan melalui pemberdayaan Gapoktan dengan pengembangan bidang usaha, 4) meningkatkan penerapan teknologi produksi usaha pertanian yang berorientasi agribisnis, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan. Dalam pencapaian tujuan tersebut diperlukan sinergitas semua stakeholder yang berkepentingan dan peduli terhadap pengembangan pertanian di pedesaan. Pengembangan Gapoktan untuk menghadapi pemberian subsidi pupuk langsung ke petani. Sunanto dan Eka Triana Yuniarsih
Buletin Inovasi dan Informasi Pertanian www.sulsel.litbang.deptan.go.id
Page
