IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDIDIKAN NASIONAL

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDIDIKAN NASIONAL

I.

Latar Belakang “Setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia “.1 Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap umat manusia. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hal tersebut. Pada Pasal 31 Ayat (1) diatur bahwa Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undangundang. Perhatian bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan sangat besar. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini pembangunan pendidikan telah mengalami kemajuan yang berarti. Reformasi pendidikan nasional secara mendasar melalui tata aturan perundang-undangan telah dimulai sejak tahun 1999, yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak

Asasi

Manusia.

Dimana

dalam

undang-undang

tersebut

dicantumkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia.2 Selain Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Amandemen II UUD 1945 Tahun 2000 juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia. Dalam upaya meningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. Namun, bantuan dana yang diberikan pemerintah tersebut dinilai masih sangat kecil dan juga tidak memenuhi amanat konstitusi. UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 telah mengamanatkan 1 2

Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999

Sie Infokum – Ditama Binbangkum

1

bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi

kebutuhan

penyelenggaraan

pendidikan.3

Selain

UUD

1945

Amandemen IV Tahun 2002, hal tersebut juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, yang berbunyi : “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.4 Anggaran pendidikan sebesar 20% yang diambil dari APBN dan APBD ini dikenal dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, apakah DAK bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen)

ini

dapat

dipergunakan

sebagaimana

mestinya

yaitu

untuk

Menuntaskan Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, serta Peningkatan Mutu, Relevansi

dan

Daya

Saing

Pendidikan,

sesuai

dengan

harapan

yang

dikemukan oleh Presiden Susilo bambang Yudhoyono dalam Pidato Pengantar Rancangan APBN 2010 dan Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat RI.5 Hal inilah yang akan dibahas lebih jauh dalam penulisan ini.

II.

III.

Permasalahan Bagaimanakah implementasi pelaksanaan anggaran pendidikan nasional yang berasal dari APBN/APBD? Pembahasan 1. Pengertian dan Dasar Hukum DAK a. Pengertian DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.6 DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk :

3 4 5 6

Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Depdiknas.go.id Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 33 Tahun 2004


2

(1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional; dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.7 Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan kebutuhan

yang

merupakan

komitmen

atau

prioritas

nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan agar DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.8 Sebagai contoh, penggunaan DAK bidang pendidikan meliputi: 1. Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas; 2. Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC; 3. Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan; 4. Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah; dan 5. Peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas pendidikan lainnya di sekolah. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas9 seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis. b. Dasar Hukum ¾

DAK : 1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

7 8 9

Pasal 162 UU No.32 Tahun 2004 Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah “Inter-Governmental Fiscal Review”, Hal.81 PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 60 ayat (3)


3

2) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3) PP Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan

¾

DAK Bidang Pendidikan : 1) UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 5) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009

2. Anggaran Pendidikan Nasional 20% Kewajiban konstitusi dengan menetapkan porsi anggaran pendidikan sebesar

20%

(dua

puluh

persen)

dari

APBN

memperlihatkan

sifat

pendidikan yang demikian penting bagi perjalanan bangsa ke depan, dengan mempersiapkan kualitas manusia Indonesia yang mampu secara teknis membangun negara dan berkompetisi melalui pengembangan teknologi dengan memperhatikan sisi akhlak mulia.10 Anggaran pendidikan Departemen Pendidikan Nasional yang kemudian berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

dan

Organisasi

Kementerian

Negara

berganti

menjadi

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, alokasi anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional baru dapat direalisasikan pada tahun 2009. Hal tersebut menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati disebabkan

semata-mata

Sedangkan

DPR

karena

beranggapan

terbatasnya

bahwa

belum

anggaran

pemerintah.

tercapainya

anggaran

pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN menunjukan

10 Randy R. Wrihatnolo, Kebijakan Anggaran Pendidikan 20% (dua puluh persen): Antara Harapan dan Fakta, 2009.


4

lemahnya kemauan politik (political will) pemerintah untuk memposisikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.11 Dalam PP Nomor 25 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Nasional periode

2004-2009

(RPJMN 2004-2009),

Pendidikan kemudian ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama

pembangunan

nasional,

yaitu

prioritas

peningkatan

akses

masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. 3. Implementasi Pelaksanaan Anggaran Pendidikan Nasional 20% Pada tahun 2009 anggaran DAK Bidang Pendidikan mencapai Rp9,3 triliun untuk 451 kabupaten/kota, dibandingkan tahun sebelumnya Rp7 triliun untuk 450 kabupaten/kota. Dana ini dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan diarahkan untuk rehabilitasi ruang kelas serta pembangunan ruang perpustakaan sekolah dasar beserta perangkatnya. DAK Bidang Pendidikan tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :12 SATUAN BIAYA (IKK=1)

NO.

KOMPONEN KEGIATAN

SATUAN

1

Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas

Kelas

Rp

70.000.000,00

2

Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC

Sekolah

Rp

20.000.000,00

3

Pembangunan ruang perpustakaan (56 m2) dan pengadaan meubelair perpustakaan

Sekolah

Rp 105.000.000,00

4

Pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelairnya minimal 12 m2

Sekolah

Rp 24.000.000,00

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009

Sedangkan DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai : 1. administrasi kegiatan; 2. penyiapan kegiatan fisik; 3. penelitian; 4. pelatihan; dan 11 12

Anggaran Pendidikan Indonesia, dikti.org Permendiknas Nomor 3 Tahun 2009, Lampiran I.


5

5. perjalanan dinas.13 Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK tersebut, pembiayaannya dibebankan pada biaya umum yang disediakan melalui APBD. Dalam merencanakan pemanfaatan anggaran 20% (dua puluh persen),

pemerintah

menguraikan

kebijakan

pendidikan

ke

dalam

beberapa program yang dipandang menjadi prioritas utama yang harus segera dilakukan. Prioritas penggunaan anggaran sebanyak 20% (dua puluh persen) dari APBN bidang pendidikan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan kualitas yang lebih baik, murah, dan terjangkau, akses mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang lebih baik, serta mutu dan relevansi penelitian yang lebih baik. Selain itu juga memperhatikan beasiswa kepada siswa/mahasiswa berprestasi serta mendapatkan jaminan melanjutkan pendidikan dimanapun, memberikan perhatian pada pendidikan non formal yang lebih baik dan penguatan tata kelola. Kerangka dasar dan arah kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009. Sasaran pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan pada tahun 2009 adalah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) 6 (enam tahun) baik negeri maupun swasta untuk kegiatan rehabilitasi/pembangunan fisik. Mekanisme Pengalokasian DAK Bidang Pendidikan 1. Penetapan Program dan Kegiatan •

DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan.

•

Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sesuai dengan RKP.

•

Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

13

Pasal 60 ayat (3), PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,


6

2. Perhitungan Alokasi DAK •

Pasal 53, PP Nomor 55 tahun 2005 Setelah menerima usulan kegiatan khusus dari Menteri Teknis terkait, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK

•

Pasal 54, PP Nomor 55 tahun 2005 −

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: 1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; 2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah.

−

Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

−

Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

3. Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK Dalam rangka pelaksanaan penetapan DAK, terdapat sejumlah proses yang secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Berdasarkan

Rencana

Kerja

Pemerintah

(RKP),

dilakukan

perumusan kebijakan umum DAK di APBN, termasuk didalamnya bidang-bidang yang akan di danai dari DAK. b) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi dalam rangka pembahasan kegiatan khusus yang diusulkan oleh Menteri Teknis. c) Menteri

Keuangan

melakukan

penghitungan

alokasi

DAK

berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. d) Menteri keuangan menetapkan alokasi DAK untuk masing-masing daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan. Berkaitan dengan penetapan alokasi DAK oleh Menteri Keuangan, rincian

alokasi

Lampiran

kepada

Peraturan

masing-masing

Menteri

Keuangan.

daerah

ditetapkan

Penetapan

ini

dalam

kemudian

disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada kepala daerah penerima DAK, Menteri Teknis, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.


7

Proses Penyaluran Pelaksanaan penyaluran DAK mengalami perubahan yang mendasar, jika pada tahun-tahun sebelumnya penyaluran dilakukan melalui Kantor Pelayanan

Perbendaharaan

Negara

(KPPN),

sejak

tahun

2008

penyalurannya dilaksanakan dari Pusat, yaitu melalui Bendahara Umum Negara (BUN) yang akan memindahbukukan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Jadi, penyaluran dilakukan secara langsung dari Kas Negara ke Kas Daerah (daerah tidak perlu mengajukan tagihan/permintaan). Untuk tahun 2009, berdasarkan PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah, tahapan penyaluran DAK adalah sebagai berikut: 1) Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi DAK, paling cepat dilaksanakan pada bulan Februari, setelah peraturan daerah mengenai APBD, laporan penyerapan penggunaan DAK tahun anggaran sebelumnya, dan surat pernyataan penyediaan dana pendamping diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; 2) Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari alokasi DAK, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan DAK tahap I, diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; 3) Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen), dilaksanakan selambat-lambatnya

15

(lima

belas)

hari

kerja

setelah

laporan

penyerapan penggunaan DAK tahap II, diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pihak- Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Program DAK Bidang Pendidikan (Tugas dan Tanggung Jawab) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 A. Pemerintah Provinsi 1) Mengkoordinasikan

sosialisasi

pelaksanaan

DAK

bagi

kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang nara sumber dari institusi yang relevan.


8

2) Melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di kabupaten/kota. 3) Melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur Jenderal Manajemen

Pendidikan

Dasar

dan

Menengah,

u.p.

Direktur

Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. B. Pemerintah Kabupaten/Kota 1) Menganggarkan

dana

pendamping

dalam

APBD

sekurang-

kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 2) Menyediakan dana biaya umum sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari total alokasi DAK Bidang Pendidikan untuk kegiatan perencanaan,

sosialisasi,

lainnya, sesuai

pengawasan

dan

biaya

operasional

dengan kebutuhan sebagaimana diatur dalam

Permendagri. Besaran dana biaya umum harus dicantumkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). DPA-SKPD memuat rincian kegiatan yang akan dibiayai DAK sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan serta rencana biaya yang

bersumber

dari

DAK

bidang

pendidikan

dan

dana

pendamping. 3) Menetapkan nama-nama SD/SDLB penerima DAK dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Pembinaan TK dan SD untuk SD/SDLB dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat. 4) Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan kepala sekolah penerima DAK 5) Menyalurkan dana ke sekolah penerima DAK melalui PPKD 6) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat Kabupaten/Kota. C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 1) Membentuk tim teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi

prasarana

sekolah

dan

sarana

peningkatan

mutu

pendidikan di sekolah;


9

2) Untuk

SD/SDLB:

Dinas

Pendidikan

Kabupaten/Kota

membuat

rencana alokasi jumlah SD/SDLB yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; 3) Mengusulkan nama-nama SD/SDLB dan SMP beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK kepada

Bupati/Walikota, berdasarkan

hasil pemetaan dan pendataan 4) Mensosialisasikan

pelaksanaan

program

DAK

kepada

Kepala

Sekolah dan Komite Sekolah penerima; 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Menteri

Keuangan,

dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008,

900/3556/SJ

Tanggal

21

Petunjuk

Pelaksanaan

Pemantauan

November Teknis

2008

perihal

Pelaksanaan

dan

Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). D. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam konteks program DAK bidang pendidikan tahun 2010, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. E. Kepala Sekolah 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah; 2) Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 3) Membentuk panitia pelaksana program DAK di tingkat sekolahan yang

terdiri

dari

unsur-unsur

sekolah,

komite

sekolah

dan

masyarakat. 4) Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan.


10

F. Komite Sekolah Komite sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan

dan

Komite

Sekolah,

yaitu

:

(a)

sebagai

pemberi

pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (b) sebagai pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan

pendidikan;

(c)

sebagai

pengontrol

(controlling

agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan (d) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat. Dalam konteks program DAK, Komite sekolah memiliki tugas sebagai berikut: 1) Membantu kepala sekolah membentuk panitia pelaksana program DAK; 2) Memberi dukungan finansial, pemikiran maupun tenaga dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan; 3) Melakukan

pengawasan

dalam

rangka

transparansi

dan

akuntabilitas dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan. G. Panitia Pelaksana Tingkat Sekolah 1. Perencanaan Menyusun rencana kegiatan disesuaikan dengan hasil pemetaan yang sudah dilakukan. Mempresentasikan (sosialisasi) rencana kegiatan kepada unsur-unsur dari sekoah, komite sekolah dan tokoh masyarakat di sekitar sekolah 2. Pelaksanaan −

Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan

−

Menjamin informasi rencana dan pelaksana kegiatan diketahui secara terbuka oleh masyarakat

3. Pelaporan −

Menjamin selesainya laporan teknis dan keuangan (bulanan dan akhir) hasil kegiatan

−

Menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala

Sekolah yang

akan melanjutkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Proses Pelaporan dan Pertanggunjawaban 1. Ketua panitia membuat laporan bulanan dan laporan akhir.


11

Laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan fisik dengan menggunakan format sebagaimana terlampir disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, serta melampirkan foto hasil pembangunan/rehabilitasi sebelum (0%), sedang (50%), dan sesudah (100%) pelaksanaan kegiatan. Di dalam laporan akhir, agar disertakan juga file foto kegiatan dalam CD 2. Laporan ketua panitia disampaikan kepada Kepala Sekolah. 3. Berdasarkan laporan panitia, Kepala Sekolah menyusun laporan bulanan dan laporan akhir untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pendidikan; 4. Bupati/walikota menyusun laporan triwulanan dan laporan pelaksanaan akhir yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada: 1) Menteri Keuangan 2) Menteri Pendidikan Nasional up. Dirjen MPDM 3) Gubernur up. Dinas Pendidikan Provinsi 5. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksudkan pada poin 4 dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Rincian pelaporannya mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemantauan dan Pengawasan DAK 1. Pemantauan •

Pemantauan

pelaksanaan

pembangunan/rehabilitasi

gedung,

SD/SDLB dilaksanakan oleh: a. Dinas Pendidikan kabupaten/kota; b. Dewan Pendidikan kabupaten/kota; c. Dinas Pendidikan Propinsi; d. Departemen

Pendidikan

Nasional,

Direktorat

Jenderal

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah u.p. Direktorat Pembinaan TK dan SD; e. Bappenas u.p. Direktorat Agama dan Pendidikan; dan


12

f.

Departemen Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

•

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara: a. Periodik Pemantauan dan evaluasi secara periodik dilakukan oleh Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, dan Dewan Pendidikan kabupaten/kota, menggunakan instrumen yang sesuai dengan keperluan daerah. b. Insidental Pemantauan dan evaluasi secara insidental dilakukan oleh Direktorat

Pembinaan

TK

dan

SD,

Direktorat

Jenderal

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan

Nasional

sebagai

departemen

teknis

ke

kabupaten/kota sesuai dengan keperluan. 2. Pengawasan Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK bidang pendidikan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan Inspektorat Daerah. Pengawasan fungsional/pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan berbasis sampel.

Sanksi 1. Sanksi Kepada Pengelola/Kepala Sekolah/Masyarakat: •

Sanksi administratif diberikan apabila pengelola/kepala sekolah/ aparat pemerintah daerah melakukan pelanggaran administrasi;

•

Sanksi hukum oleh aparat penegak hukum diberikan apabila pengelola/kepala

sekolah/aparat

pemerintah

daerah/komite

sekolah/masyarakat melakukan pelanggaran hukum. 2. Sanksi Kepada Kab/Kota: •

Pengelola DAK kabupaten/kota yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan DAK akan ditindak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•

Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatannya tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta paraturan perundangan


13

lain yang terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang dapat dikenai sanksi hukum oleh aparat hukum terkait. Adanya peningkatan prioritas anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana tertuang dalam Amandemen UUD 1945 dari APBN dikhawatirkan berbahaya, karena dinilai semakin memberi peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran yang lebih besar. Oleh karena itu, fungsi kontrol sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pada tahun 2009 anggaran DAK Bidang Pendidikan mencapai Rp9,3 triliun yang akan diberikan untuk 451 kabupaten/kota. Namun, untuk dapat melihat apakah pengelolaan DAK Bidang Pendidikan tersebut sumber dan penggunaan dananya telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap pengelolaan DAK tersebut dilakukan oleh pihak yang independen dan objektif, kompeten dan profesional yaitu oleh Badan Pemeriksa

Keuangan

(BPK).

Pemeriksaan

tersebut

dilakukan

untuk

mengetahui apakah kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah tersebut penggunaannya telah memenuhi unsur 3E yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. BPK selaku lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 194514, akan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan DAK Bidang Pendidikan untuk menilai apakah : 1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) pengelolaan DAK Bidang Pendidikan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai. 2. Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan dana pendamping dalam APBD

dengan

besaran

sesuai

kesepakatan

bersama

pembiayaan

pendidikan antara Mendiknas dan Kepala Daerah. 3. DAK telah diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu dan cara yang tepat. 4. DAK telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.15 Pemeriksaan tersebut baru akan dilakukan pada bulan Februari tahun ini. Dari hasil pemeriksaan BPK tersebutlah kita dapat mengetahui secara jelas apakah peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh konstiusi telah dapat secara benar

14 15

Pasal 1 Butir (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 Rencana Pemeriksaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010, Bahan Raker AKN VI


14

dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya demi peningkatan kualitas pendidikan di negara kita.

Referensi : 1.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen II dan IV;

2.

UU Nomor 39 Tahun 1999

3.


4.


5.


6.

PP Nomor 25 Tahun 2005

7.

PP Nomor 55 Tahun 2005

8.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002

9.

PMK Nomor 21 Tahun 2009

10. Permendiknas Nomor 3 Tahun 2009 11. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, SE 900/3556/SJ 12. Rencana Pemeriksaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010, Bahan Raker AKN VI 13. Dana Alokasi Khusus Dalam Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, Seksi Analisis Keuangan Daerah, Ditama Binbangkum 14. Randy R. Wrihatnolo, Kebijakan Anggaran Pendidikan 20% (dua puluh persen): Antara Harapan dan Fakta, 2009 15. Anggaran Pendidikan Indonesia, dikti.org 16. Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah “Inter-Governmental Fiscal Review”.


15

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDIDIKAN NASIONAL

Recommend Documents