RELEVANSI SISTEM PELAKSANAAN UJIAN AKHIR NASIONAL DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

RELEVANSI SISTEM PELAKSANAAN UJIAN AKHIR NASIONAL DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL (Telaah Verifikatif atas Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Dengan UU Nomor. 20 Tahun 2003 )

SKRIPSI Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.PD.I)

Disusun Oleh: FAHRONI NIM. 11106074 JURUSAN TARBIYAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA 2010

ii

RELEVANSI SISTEM PELAKSANAAN UJIAN AKHIR NASIONAL DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL (Telaah Verifikatif atas Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Dengan UU Nomor. 20 Tahun 2003 )

SKRIPSI Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

Disusun Oleh: FAHRONI NIM. 11106074 JURUSAN TARBIYAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA 2010

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah dikoreksi dan diperbaiki, maka skripsi Saudara: Nama

: FAHRONI

NIM

: 11106074

Jurusan

: TARBIYAH

Progdi

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Judul

: RELEVANSI SISTEM PELAKSANAAN UJIAN AKHIR

NASIONAL DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL(Telaah Verifikatif atas Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Dengan UU Nomor. 20 Tahun 2003 )

Telah kami setujui untuk dimunaqosahkan.

Salatiga, 16 Agustus 2010 Pembimbing

iv

KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA Jl. Tentara Pelajar 02 Telp. 323706 Fax. 323433 Kode Pos. 50721 Salatiga http://www.salatiga.ac.id e-mail: [email protected]

PENGESAHAN KELULUSAN Skripsi Saudari: FAHRONI dengan Nomor Induk Mahasiswa: 11106074 yang berjudul RELEVANSI SISTEM PELAKSANAAN UJIAN AKHIR NASIONAL DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL (Telaah Verifikatif atas Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Dengan UU Nomor. 20 Tahun 2003 ), telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Panitia Ujian, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, pada hari Selasa yang bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2010 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Salatiga,08 Ramadhan 1431 H 31 Agustus 2010 M Panitia Sidang

Pembimbing

v

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: FAHRONI

NIM

: 11106074

Jurusan

: TARBIYAH

Program Studi

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Salatiga, 20 Agustus 2010 Yang menyatakan,

FAHRONI NIM. 11106074

vi

MOTTO

Ketika Seseorang Hidup Dengan Membangun Kepercayaan Maka Di Sekelilingnya Adalah Keindahan All Is Well

vii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:  Kedua orangtua tercinta, Bapak Ahmad, Ibu Siti Nurmah, kakak ku Fahrudin dan adik termulia Malik Fajar.  Kepada motivator hidup segenap keluarga mbah kusdi.  Kepada seseorang yang selalu membuat penulis tersenyum, di kala sedih, seseorang yang memperjuangkan hidup demi kehidupan yang akan datang.  Segenap keluarga besar Mbak Suli Kridanggo, yang selalu memberi semangat serta membantu dalam penulisan skripsi.  Teman sehidup semati, Misbahul Munir, Unsi Minan (Paijo), Muh Ghufron Ikhsanuddin, Sunarso (Aseng), lek luco.  Pembaca yang budiman.

viii

KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah semesta alam, atas limpahan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada panutan umat Islam Nabi Muhammad SAW, anak kerabat dan para sahabat yang telah menunjukkan jalan yang benar dengan perantara agama Islam. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi kewajiban sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada : 1. Dr. Imam Sutomo, M. Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. 2. Ibu Prof. Dr. Mansur, M. Ag selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 3. Kedua orang tuaku (Bapak Ahmad dan ibu Siti Nurmah) kakaku Fahrudin dan adikku Malik Fajar 4. Keluarga besar Mbah Suli Kridanggo Salatiga yang selalu mendukung dan memberi semangat.

ix

5. Seseorang yang berarti dalam hidup yang senantiasa selalu berkomitmen bersama 6. Seluruh teman-teman Rental Kridanggo (Unsi Minan/ Paijo, Gufron/ Bro, Narso/ Aseng), Core Computer Klasemen (Misbahul Munir) yang setia menemani penulis belajar bersama. Penulis menyadari dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, semua itu dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Sehingga masih banyak kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dalam skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdo’a semoga skripsi ini memberikan sumbangan positif bagi pengembangan supremasi hukum, khususnya dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Salatiga.

Salatiga, 16 Agustus 2010 Ttd,

Penulis

x

ABSTRAK

Fahrudin. 2010. Relevansi Sistem Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Dengan Tujuan Pendidikan Nasional (Telaah Verifikatif Atas Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Dengan UU Nomor. 20 Tahun 2003 ). Skripsi, Jurusan Tarbiyah. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing : Prof. Dr. Mansur M.Ag Kata Kunci

: Relevansi, Ujian Nasional, Pendidikan Nasional,

Penelitian ini merupakan tolak ukur dari penerapan sistem pelaksanaan ujian nasional terhadap tujuan pendidikan nasional. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana Tujuan Pendidikan Nasional Menurut UU Nomer 20 Tahun 2003? (2) Bagaimana Sistem Pelaksanaan Ujian Nasional Menurut Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005? Dan (3) Bagaimana Relevansi Sistem Pelaksanaan Ujuan Nasional Dengan UU Nomer 20 Tahun 2003? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode analitico- penulis maksudkan untuk merelevansikan antara obyek penelitian satu dengan obyek penelitian yang lain. Sedangkan tehnik analisis data peneliti menggunakan metode analisis data sebagai berikut: deduksi, induksi, dan sintesis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem ujian nasional dipaksakan setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Sedangkan jawaban dari pertanyaan di atas yang sesuai dengan hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut : (1) tujuan pendidikan nasional adalah adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, (2) sistem pelaksanaan ujian nasional diatur dalam PP. No 19 Tahun. (3) setelah melakukan penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pelaksanaan ujian akhir nasional dengan tujuan pendidikan nasional sangat relevan.

xi

DAFTAR ISI

SAMPUL ....................................................................................................

i

LEMBAR BERLOGO ................................................................................

ii

JUDUL .......................................................................................................

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...............................................................

iv

PENGESAHAN KELULUSAN..................................................................

v

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN....................................................

vi

MOTO .......................................................................................................

vii

PERSEMBAHAN .......................................................................................

viii

KATA PENGANTAR ................................................................................

ix

ABSTRAK .................................................................................................

xi

DAFTAR ISI ..............................................................................................

xii

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................

xii

A. Latar Belakang Masalah ...........................................................

1

B. Rumusan Masalah ....................................................................

4

C. Tujuan Penelitian ......................................................................

5

D. Manfaat Hasil Penelitian ...........................................................

5

E. Tinjauan Pustaka ......................................................................

6

F. Metode Penelitian .....................................................................

9

G. Sistematika Penulisan ...............................................................

12

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL A. Dasar dan Tujuan Pendidikan Nasional .....................................

xii

15

B. Fungsi Pendidikan Nasional ......................................................

19

C. Faktor-faktor Pendidikan .........................................................

21

1. Pendidik ..............................................................................

21

2. Peserta Didik ......................................................................

25

3. Kurikulum ..........................................................................

27

D. Strategi Pendidikan Nasional ....................................................

30

BAB III UJIAN NASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL A. Evaluasi Dalam Pendidikan ......................................................

31

B. Ujian Nasional sebagai Bentuk Evaluasi Pendidikan ................

37

1. Pengertian Ujian Nasional ...................................................

37

2. Dasar Pelaksanaan Ujian Nasional ......................................

38

3. Fungsi Ujian Nasional .........................................................

39

4. Kriteria Kelulusan Ujian Nasional .......................................

41

BAB IV ANALISIS RELEVANSI SISTEM UJIAN AKHIR NASIONAL DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL A. Peraturan Pemerintah NO 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat ke 17 dan 18 ..................................................................................................

43

B. Standar Penilaian Pendidikan ....................................................

44

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 Ayat 1 ............................................................................................

44

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64 Ayat 1 dan 2 ............................................................................................

xiii

48

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64 Ayat 3 ............................................................................................

49

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 66 Ayat 1 ............................................................................................

50

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 68 ........

50

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 72 ........

51

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ..............................................................................

54

B. Saran-saran ...............................................................................

55

xiv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Fahroni

Tempat tanggal lahir : Boyolali, 4 juni 1988 Jenis kelamin

: Laki-laki

Kewarganegaraan

: WNI

Agama

: Islam

Alamat

: Rt 5/ Rw 1 Ngawen, Banyusri, Wonosegoro, Boyolali Jawa Tengah, Indonesia.

Riwayat pendidikan: TK PERTIWI BANYUSRI

Tahun lulus 1994

SD NEGERI 2 BANYUSRI

Tahun lulus 2000

SLTP NEGERI 1 WONOSEGORO

Tahun lulus 2003

MA AL IHSAN DOGLO, CEPOGO

Tahun lulus 2006

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Salatiga, 19 Agustus 2010 Penulis

FAHRONI

xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah sarana strategis pembangunan nasional melalui usaha dan proses peningkatan sumber daya manusia, agar diperoleh manusia yang berkualitas tinggi sesuai dengan cita-cita tujuan pendidikan nasionbal sehingga mampu berperan aktif sebagai subjek pembangunan. Hal ini termuat dalam Rumus Meningkatkan Mutu Pendidikan. (2009: 12). Menyadari akan pentingnya pendidikan sebagai sarana strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi manusia Indonesia yang dapat membangun dirinya, keluarga masyarakat dan bangsa pada umumnya, maka pendidikan senantiasa menjadi tumpuan masyarakat bangsa dan negara saat ini dan di masa mendatang. Kontribusi sumber daya manusia sangat besar artinya terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat yang adil, makmur, yang merata dan sejahtera lahir dan batin. Itulah sebabnya masalah peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di setiap jenjang dan tingkat pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan pendidikan. Keberhasilan pembangunan nasional sejak Peiita I sampai akhir Pelita V telah banyak memperoleh hasil-hasil nyata sehingga telah mengantarkan

bangsa Indonesia kepada kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dampak dan hasil pembangunan tersebut diantaranya dirasakan dalam pendidikan, yakni semakin meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap kualitas pendidikan dan kebutuhan akan fasilitas pendidikan, aspirasi tersebut terlihat dari melonjaknya penduduk usia sekolah yang mendaftarkan diri di berbagai tingkat jenjang pendidikan, dari tahun ke tahun. Pada sisi lain pembangunan nasional menjelang era lepas landas menuntut kualitas manusia Indonesia yang tangguh, terampil dan memiliki wawasan

yang

ditunjang

kepribadian

yang

berkualitas.

Ini

berarti

pembangunan pendidikan sebagai sarana strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia semakin diperlukan, dalam upaya mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pendidikan tinggi sebagai sub sistem dari pendidikan nasional memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengisi kebutuhan tenaga berkualifikasi tinggi. Kualifikasi yang tinggi tersebut harus dilengkapi dengan kepribadian yang berkualitas luhur, untuk itu orientasi pendidikan yang selama ini bernuansa keduniaan semata perlu dilengkapi dengan nuansa keagamaan, terutama nuansa !slam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional di setiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2004, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran (

Ngadirin, 2006: 365). Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan dan metode pembelajaran. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendidikan, diperlukan suatu bentuk evaluasi. Sesuai dengan apa yang telah diputuskan dalam Undang-Undang Dasar, BAB XIII Pasal 31 Ayat I yang di dalamnya menyebutkan tentang hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan. Yang berbunyi “Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan” Amandemen 1999 dan 2002. Dengan dasar itulah maka pendidikan di Indonesia dibentuk dan berdirilah lembagalembaa pendidikan. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan tersebut diatur oleh menteri melalui system pendidikan nasional. Yang kemudian sistem pendidikan nasional ini mengikat seluruh lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Melalui sistem pendidikan nasional diharapkan perserta didik mendapatkan haknya sebagai subyek pendidikan.

Dengan demikian

pendidikan di Indonesia akan terwujud sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Akan tetapi dalam pelaksanaanya banyak terjadi kontroversi

kebijakan pemerintah terhadap pendidikan. Khususnya adalah kebijakan pemerintah yang berupa ujian akhir nasional. Ujian nasional merupakan salah satu alat evaluasi yang dikeluarkan oleh pemerintah guna sebagai alat pengendali mutu pendidikan nasional yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2003 dan sampai sekarang. Menginjak tahun 2010 ternyata terdapat fenomena penolakan evaluasi dengan ujian nasional, hal ini menjadi menarik ketika ada pihak yang setuju akan ujian nasional sebagai alat evalusai dan pihak yang tidak setuju adanya ujian nasional. hal itu menjadikan penulis untuk mendalami lebih lanjut tentang keberadaan ujian nasional yang akan direlevansikan dengan Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomer 20 Tahun 2003. Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang

Ujian

Nasional

dengan

judul:

” RELEVANSI

SISTEM

PELAKSANAAN UJIAN AKHIR NASIONAL DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL (Telaah Verifikatif atas Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Dengan UU Nomor. 20 Tahun 2003 ).

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Tujuan Pendidikan Nasional Menurut UU Nomer 20 Tahun 2003?

2. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Ujian Nasional Menurut Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005? 3. Bagaimana Relevansi Sistem Pelaksanaan Ujuan Nasional Dengan UU Nomer 20 Tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut : 1. Untuk Mengetahui Tujuan Pendidikan Nasional Menurut UU Nomer 20 Tahun 2003 2. Untuk Mengetahui Sistem Pelaksanaan Ujian Nasional Menurut Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 3. Untuk Mengetahui Relevansi Sistem Pelaksanaan Ujuan Nasional Dengan UU Nomer 20 Tahun 2003

D. Manfaat Penelitian Penelitian dilakukan oleh penulis dengan harapan, agar hasil dari penelitian ini dapat diperoleh beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Manfaat

teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan

sumbangan khasanah ilmu pengetahuan yang baru, khususnya di bidang pendidikan yang mengupas tentang Sistim Evaluasi Ujian Akhir Nasional dengan Kajian UU. Nomor 20 tahun 2003.

2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan kepada diri penulis pribadi dan masyarakat umum, tentang tujuan pendidikan nasional, dengan pelaksanaan ujian akhir nasional serta afektivitas ujian akhir nasional sebagai alat evaluasi pencapaian hasil belajar. b. Hasil analisis dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kembali alat evaluasi yang paling sesuai dengan pendidikan di Indonesia pada waktu sekarang dan akan datang, yang sesuai dengan UU. Nomor 20 Tahun 2003.

E. Tinjauan pustaka Penelitian

yang

dilakukan

oleh

penulis

adalah

Relevansi

Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional dengan Tujuan Pendidikan Nasional melalui telaah Verifikatif atas Sistem Pelaksanaan Ujian Nasional dengan UU Nomor. 20 tahun 2003. Sebelum penulis menyusun terlebih dahulu penulis mengadakan tinjauan pustaka, yaitu sebagai berikut: Tulisan Y. Suparya. A yang berjudul tentang “Merelevansikan Ujian Nasional dengan Pengembangan KTSP, di sini penulis memaparkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 pasal 63 ayat "1”.

Mengamanatkan tiga jenis penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik. Salah satunya, penilaian hasil belajar yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pada pasal 66 bentuk penilaian yang dilakukan pemerintah tersebut dilakukan

dalam bentuk ujian nasional untuk mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi. Dalam pelaksanaannya selama ini, mata pelajaran yang diujikan oleh pemerintah hanya beberapa saja. Pemerintah menugasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan ujian nasional tersebut. Dengan peraturan tersebut sangat jelas, tegas ,dan pasti bahwa ujian nasional akan terus bergulir setiap tahun, demikian halnya untuk tahun ajaran 2006-2007, sekalipun program pemerintah yang beraroma “proyek “ tersebut senantiasa menuai kritik dan gugat dari berbagai kalangan, khususnya kalangan pendidikan. Hal ini penting untuk dikemukakan demi menjawab keraguan dan simpang siur pertanyaan dari semua pihak, khususnya para pendidik, orang tua murid, dan para peserta didik itu sendiri yang muncul di awal tahun pelajaran. Kemudian tentang Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP beliau mengemukakan KTSP merupakan upaya pelimpahan kewenangan menyusun kurikulum yang semula dan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah sekarang didesentralisassikan menjadi tanggung jawab sekolah. Tujuannya gara para guru dapat berkreasi dalam pembelajaran dan dapat menyusun pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan ketersediaan sarana yang ada. Jika seperti itu konsepnya maka terbayang oleh masyarakat atau komponen pendidikan saat ini akan tercipta ratusan bahkan ribuan kurikulum yang dikembangkan oleh para guru di

sekolah dari Sabang sampai Merauke. Dengan kondisi seperti itu maka terbayang akan ada banyak model pembelajaran yang diciptakan atau dikembangkan oleh para guru di lapangan . Ada pembelajaran yang dilakukan di kelas, di tepi pantai, di sungai, di danau, di kebun, di sawah, di pasar, di pelabuhan, di pinggir jalan, di kebun binatang, dll. Dan dalam tulisannya penulis juga memberi beberapa alternatif strategi ujian nasional yang menjadi inti dari tulisannya tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Ujian

Nasional

harus

diarahkan sebagai

alat

pengarah

kegiatan

pembelajaran yang dilakukan sekolah pada standar kompetensi dan standar isi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Dengan ujian nasional yang difungsikan sebagai alat pengarah maka sebebas dan seluas apapun model pembelajaran yang dilakukan di tingkat satuan pendidikan tetap memiliki standar kualitas nasional. 2. Ujian Nasional hendaknya dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi pengembangan pendidikan untuk tingkat lokal (sekolah) dan daerah tingkat kota atau kabupaten. Dengan peran ini diharapkan sekolah-sekolah punya gambaran pengembangan seperti apa yang perlu dilakukan baik untuk sekolah maupun tingkat kota atau kabupaten. Untuk kepentingan ini hasil ujian nasional sebaiknya diserahkan langsung ke daerah. 3. Ujian Nasional dijadikan alat pengarah pengembangan kurikulum yang berstandar nasional. Dengan ujian nasional sekolah-sekolah menjadi tahu kurikulum seperti apa yang baik dikembangkan.

4. Ujian Nasional dijadikan sebagai alat pengarah kinerja para guru dalam proses pembelajaran. Ujian nasional menjadi acuan dalam beraktifitas dalam mengajar.

Dalam Skripsi Widiyatmoko 2008, yang berjudul Relevansi Konsep Pendidikan Akhlak dalam Surat Luqman dengan Perundang-undangan Pendidikan di Indonesia, yang Mengkaji Tentang Akhlak dalam Surat Luqman kemudian merelevansikan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003-2007 yaitu UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam penelitian ini yang dilakukan, penulis mengambil judul Relevansi pelaksanaan ujian akhir nasional dengan tujuan pendidikan nasional Telaah Verifikatif atas Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Dengan UU Nomor. 20 Tahun 2003 dengan arahan pembahasan pelaksanaan ujian nasional yang mendapat dukungan dan penolakan dari komponen pendidikan yang akan direlevansikan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UndangUndang Pendidikan Nasional, yang dimaksudkan pada Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. yang dilakukan secara verifikatif.

F. Metode Penelitian Untuk membantu dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil beberapa metode untuk dijadikan landasan dalam pengumpulan data yang

dibutuhkan tetapi sebelum penulis memaparkan metode dalam penulisan, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu tentang hal-hal sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Dalam membahas beberapa permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis mengunakan jenis penelitian kepustakaan (Librarian Research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, ringkasan, catatan-catatan, kitab, dokumen, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa tulisan atau teks authentic. Metode ini penulis terapkan guna mengkaji konsep-konsep yang ada tentang pembahasan seputar pelaksanaan ujian akhir nasional dengan tujuan nasional pendidikan (Kartini Kartono, 1990: 33). 2. Sumber Data Adapun sumber data dalam penulisan ini dapat digolongkan menjadi dua macam. a. Sumber data Primer Sumber data Primer yaitu hasil atau tulisan karya penelitian teoritik dan orisinil. Sumber data ini merupakan deskriptif langsung tentang kenyataan yang dibuat individu yang mengemukakan teori yang pertama kali (Ibnu Hajar, 1996:83). Dalam penulisan ini sebagai

sumber primernya adalah UU System Pendidikan Nasional dan UU No. 20 Tahun 2003. b. Sumber data Sekunder Sumber data Sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang dideskripsikan bukan penemuan teori (Ibnu Hajar, 1996:84). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku karangan ilmiah, kitab undang-undang republik Indonesia, pemikiran tokoh yang dituangkan melalui artikel dan situs dalam internet yang isinya dapat dijadikan sebagai data penelitian. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka penulis menerapkan metode analisis data yaitu, “ proses, cara, perbuatan

mengkaji,

menyelidiki

(pelajaran

yang

mendalam),

penelaahan”. 3. Metode Induksi dan Deduksi a. Metode Induksi Metode Induksi adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atas masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (Sudarto, 1997:57). b. Metode Deduksi Metode Deduksi adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari

pengamatan atas hal-hal atas masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus (Sudarto, 1997:58). Dalam bukunya Nueng Muhajir menjelaskan dalam logika dikenal dengan logika deduktif atau logika formal, atau logika kategorik

bahwa

pembuktian kebenaran dalam logika deduktif distrikturkan dalam satu premis mayor, sejumlah premis mayor dan satu kronklusi (Noeng Muhajir, 2989:11). c. Metode Analitiko-Sintesa Metode ini menurut Suejono Suemargono (1980:13) adalah gabungan dari metode analisis dan metode sintesa. Dengan ini penulis maksudkan untuk merelevansikan antara obyek penelitian satu dengan obyek penelitian yang lain. penggunaan metode ini penulis gunakan untuk menggabungkan dari penafsiran terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan satu kesatuan dalam pengertian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi Untuk mempermudah mengkaji penulisan ini, maka penulis menulis sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab II tujuan pendidikan nasional dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, yang berisi: dasar dan tujuan pendidikan nasional, fungsi

pendidikan nasional, faktor-faktor pendidikan yang meliputi: pendidik, peserta didik, kurikulum, dan strategi pendidikan nasional. Bab III ujian nasional dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dalam bab ini berisi: evaluasi dalam pendidikan, dasar pelaksanaan ujian nasional. Berisi: Undang-Undang No 20 Tahun 2003 SISDIKNAS khususnya pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang

ujian nasional sebagai bentuk

penilaian pendidikan. Fungsi ujian nasional di Indonesia, berisi: ujian nasional sebagai peningkatan mutu pendidikan Indonesia, ujian nasional sebagai pengendali mutu pendidikan Indonesia. Undan-undang yang mengatur ujian nasional, aspek yang dinilai dalam ujian nasional. Bab IV Relevansi Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Dengan Tujuan Pendidikan Nasional yang berisi: Relevansi Sistem Ujian Akhir Nasional Dengan Tujuan Pendidikan Nasional, dan dalam perundang-undangan di Indonesia, pendapat masyarakat tentang ujian nasional. Bab V Penutup berisi kesimpulan, saran, kesan. Bab IV

Analisis Data Pada bab ini dibahas tentang analisis pendahuluan dan analisis lanjutan.

Bab V

Penutup Merupakan bagian akhir penulis yang tercakup didalamnya kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2009

A. Dasar dan Tujuan Pendidikan Nasional

Dalam UU SISDIKNAS No. 2 tahun 1989 mengemukakan: Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dalam kehidupan suatu bangsa menduduki peran yang sangat penting

dalam perkembangan, kebangkitan,

dan

kejayaan hidup bangsa akan terjamin melalui pendidikan. Akan tetapi hal-hal tersebut tidak akan tercapai jika sendi-sendi dan pilar-pilar pendidikan rapuh.

Dalam hubungan itu, pendidikan di Negara Indonesia dilaksanakan dengan maksud untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa. Sebagai perwujudan dari amanat yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia , dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan…..”

Sedangkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 dijabarkan cita-cita bangsa melalui pendidikan yang terdapat pada pasal 31 dan sekaligus sebagai dasar konstisional yakni.

a. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai c. Pemerintah

mengusahakan

dan

menyelenggarakan

suatu

Sistem

Pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa yang diatur dalam Undang-Undang.

Ayat pertama menunjukkan bahwa pemerintah indonesia menghormati dan melindungi hak dan individu yang berkedudukan sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan ayat kedua menunjukkan, bahwa setiap warga negara indonesia wajib untuk mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah berkewajiban untuk membiayai, serta melaksanakan kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan pengertian dan uraian di atas maka perlu adanya usaha yang lebih serius dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bangsa yang ingin maju. Dengan keyakinan bahwa pendidikan yang bermutu dapat menunjang pembangunan di segala bidang. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman tentang dasar dan tujuan pendidikan secara mendalam. Apabila kita telah memahami dasar dan tujuan penulis yakin bahwa kita bisa memajukan pendidikan secara nasional.

Dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, karena dasar pendidikan itu akan menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan itupun akan menentukan ke arah mana anak didik akan dibawa. Untuk itu maka kita harus benar-benar memahami apa saja dasar pendidikan dan tujuan yang nantinya bisa dicapai.

Sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke empat dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa salah satu faktor pemimpin-pemimpin gerakan kebangsaan menyatakan kemerdekaan dan membentuk pemerintah negara adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Di negara kesatuan republik indonesia ini, negara yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” . atau yang dikenal dengan pancasila.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 BAB II Pasal (2) dua ditegaskan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Depag RI, 2006: 8). Sedangkan pasal (3) tiga dijelaskan bahwa, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, ber ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Serangkaian nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional harus mampu diterapkan pada realitas. Agar terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu melahirkan

warga negara yang bersumber daya unggul, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, serta menguasai iptek, maka pendidikan dikembangkan secara terpadu yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Bila merujuk pada tujuan pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 di atas, untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia, perlu adanya campur tangan pendidikan agama. Untuk itu, kemudian pemerintah republik indonesia mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, sebagai wujud dari Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Nasional sesuai Pasal 12 Ayat (4) dan Pasal 30 Ayat (5). UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Dari pemaparan di atas dapat ditarik sebuah garis besar bahwa, pendidikan merupakan kunci dari pembangunan nasional., dengan demikian perlu adanya usaha bersama dari pemerintah dengan komponen pendidikan, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di indonesia perlu adanya usaha keras dari pemerintah sebagai badan legislatif dalam pendidikan untuk merumuskan pendidikan yang berkualitas. Kemudian diterapkan dalam lembaga pendidikan melalui sistem pendidikan nasional. Bersamaan dengan itu komponen

pendidikan

bersama-sama

mengembangkan,

mendukung

dan

melaksanakan apa yang menjadi bajakan pemerintah demi meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian setiap jalur, jenis, dan sistem pendidikan harus mempunyai tujuan yang berkesinambungan. Nilai-nilai yang diwujudkan oleh tujuan pendidikan tersebut tidak hanya ditampilkan sekedar slogan/istilah saja. Melainkan diharapkan mampu menjiwai keseluruhan ini yang berkaitan dengan pendidikan

nasional. Barangkali tidak berlebihan jika dikatakan pemahaman ilmu pengetahuan sebagai tujuan pendidikan nasional pendidikan Indonesia.

B. Fungsi Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Depag RI, 2005: 5). Sebagaimana telah diketahui, bahwa pendidikan merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan bangsa, terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai instrumen, pendidikan nasional haruslah merupakan pengejawantahan dari dasar Negara RI, yaitu UUD 1945 dan Pancasila, maka pemikiran, penyusunan, pengembangan, da pembinaan sistem serta programnya harus bersumber dan bertolak dari Pancasila dan UUD 1945 dalam sejarah perkembangan dan perubahan sistem pendidikan di Indonesia. secara langsung maupun tidak komponen-komponen pendidikan pun akan mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perkembangan di Era Reformasi ini. Secara umum menuntut diadakannya berbagai pembenahan dan pembaharuan, termasuk pendidikan didalamnya. Sedangkan dalam pergeseran, adanya perubahan perspektif tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh (PPRI No.19, 2005: 71). sehingga dalam fungsinya (pendidikan ) akan mengalami perubahan juga. Hal itu dinyatakan dalam UU No. 20 tahun 2003 bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa (Depag RI,

2006: 8). Dengan

demikian fungsi pendidikan adalah berusaha mengembangkan kemampuan peserta didik, serta membentuk watak manusia yang bermartabat. Sedangkan untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perpaduan kedua sistem pendidikan diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang mendasar.

Azzumardi Azra (1996: 3) mengemukakan, bahwa fungsi dasar pendidikan adalah memberikan kaitan peserta didik dengan lingkungan yang selalu cepat mengalami perubahan. Di samping itu pendidikan yang berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial secara keseluruhan. Sehubungan itu, Abdul Rahman (1999: 34) mengatakan bahwa, “The are unsupported dialectical relationship between education and societies even so, experience shows that education is more determined by social changes… ”

Oleh karena itu pendidikan harus terlibat dalam perubahan. Keterlibatan pendidikan diharapkan tidak hanya sebatas mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, tetapi pendidikan harus mampu berperan sebagai agen perubahan. Pendidikan diharapkan mampu mengembangkan manusia yang berkualitas, yang memiliki kemampuan intelektual, daya nalar tinggi sehingga perkembangan kemampuan itu mampu mengarah dan membentuk watak dan peradaban bangsa.

C. Faktor-Faktor Pendidikan a. Pendidik (Guru)

Dalam upaya pencapaian hasil sebuah pendidikan, faktor pendidik memiliki peran yang sangat penting. Pendidik adalah seorang penyampai ilmu,

pemberi nasehat dan teladan bagi anak didiknya. Seorang guru harus memiliki kemampuan dan mempertahankan penampila sebagai orang yang terbaik di mata anak didiknya. Secara garis besar faktor-faktor yang termuat dalam sistem pendidikan mencakup dasar, tujuan, pendidikan, peserta didik dan kurikulum. Sedangkan dalam dasar dan tujuan telah penulis paparkan di muka. Guru atau pendidik menurut Madyo Ekosusilo dalam Ramayulis (2005: 50). Guru adalah seorang yang bertanggung jawab memberikan bimbingan secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik baik itu dari aspek jasmani maupun rohaninya, agar ia mampu hidup mandiri dan dapat memenuhi tugasnya sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut pengertian yang lain menyebutkan Guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari tiga pihak yaitu orang tua, masyarakat dan Negara (Prof Arifin, 1991: 32).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan” (Depag RI, 2006: 126)

Pernyataan tersebut menjelaskan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan dalam rangka memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional, maka masalah tenaga pendidik dan kependidikan di atas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Dijelaskan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha ESA, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jalaludin (2001; 93) berpendapat bahwa, dalam hubungan dengan dimensi akhlak, maka pelaksanaan pendidikan diutamakan kepada upaya pembentukan manusia yang berakhlak. Tujuan di titik beratkan pada pengenalan terhadap nilainilai baik dari menginternalisasikannya serta mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam perilaku melalui pembiasan. Sumber utama dari pembentukan akhlak dimaksud adalah ajaran wahyu. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diharapkan manusia memiliki kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, ser5ta mampu mengamalkan dan mempertahankan nilai-nilai aklak secara berkelanjutan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, tugas seorang pendidik begitu berat, yang mana harus secara tepat melakukan usaha mentransfer pengetahuan kepada siswa dengan tujuan memberikan pengertian, pemahaman, dan pengamalan pengetahuan yang diajarkanya kepada peserta didik. Dengan demikian peserta didik akan memperoleh pengetahuan melalui pendidikan. Akan tetapi tugas seorang pendidik tidak cukup sampai di situ saja. Untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan peserta didik perlu adanya evaluasi dalam pendidikan. Evaluasi sebagai alat ukur keberhasilan bagi seorang pendidik dalam

melaksanakan tangung jawabnya mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dan untuk mengukur standar pendidikan di indonesia diterapkan sistem evaluasi ujian nasional. Keberhasilan peserta didik dalam ujian nasional juga merupakan tangung jawab seorang guru. Di samping para pendidik memberikan pemahaman tentang budi pekerti mereka juga dituntut untuk mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik agar dapat sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku.

Sedangkan menurut Hamzh B Uso (2007: 15). Guru adalah suatu profesi, yang berarti suatu jembatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai seorang guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa, kewajiban orang tua memberikan pendidikan dasar pada anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 Bab IV Pasal 7 Ayat (2). Namun karena keterbatasan orang tua, maka melimpahkan tangung jawab tersebut kepada orang lain (pendidik/guru) dalam pengertian pendidikan formal.

Sehubungan dengan Zakia Derajat (1992: 55) berpendapat bahwa, adanya pelimpahan tangung jawab orang tua kepada pendidik disebabkan oleh faktor yang memungkinkan proses pendidikan itu berjalan dengan maksimal. Untuk itu seorang pendidik harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan profesional.

Bila mengacu pada Undang-Undang Nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada masa revolusi ini, maka mensyaratkan kriteria seseorang pendidik sebagai berikut

1. Memiliki kualifikasi akademik yang memperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana. 2. Memiliki beberapa kriteria/komponen yang meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional (Depag RI, 2006: 88)

Dengan demikian pendidik wajib menunjukkan perilaku sebagai seorang yang dapat menjadi contoh anak didiknya, memiliki pengalaman, memenuhi perkembangan anak didik, dan memberi tauladan di samping harus menjalankan kegiatan pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajarnya serta memberi panduan kepada mereka dalam menghadapi ujian nasional..

b. Peserta didik (siswa)

Anak didik adalah obyek pendidikan, anak didik adalah seseorang yang harus diajar, dibina, diberi pengetauan agar mampu hidup layak dan memiliki pengetahuan serta dilatih untuk mempersiapkan menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, beraklak mulia. Bagaimanapun latar belakang atau kondisi sosial seorang anak, ia menjawab mendapatkan pendidikan yang bermutu. Untuk itu, wajib ditanamkan padanya dasar-dasar pendidikan dan pengetahuan tentang perkembangan teknologi serta mempersiapkan diri untuk melaksanakan evaluasi sebelum mereka tamat dari lembaga pendidikan. Agar peserta didik menjadi sumber daya manusia yang berpotensi tinggi yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa indonesia.

Keberhasilan untuk merealisasikan tujuan pendidikan secara optimal, faktor peserta didik (siswa) harus menjadi perhatian secara khusus. Peserta didik (siswa) harus dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak mengalami banyak hambatan dalam proses belajar, evaluasi, dan usaha pengembangan potensi anak didik, yaitu manusia yang bersumber daya unggul dalam segala aspek.

Sementara yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu (Depag RI, 2006: 6). Lebih jauh dijelaskan oleh Abdul Mujib (1993: 177) bahwa, Peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikologi.

Adanya perubahan paradigma dalam pendidikan (peran manusia) . peserta didik merupakan obyek sekaligus sebagai subyek pendidikan, oleh sebab itu dalam memahami hakekat peserta didik, pendidik harus memahami ciri-ciri umum siswa. Sebagaimana tuntunan dari tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi sumber daya manusia yang cerdas, berpendidikan berpengetahuan, dan beraklak mulia. Jalaludin (2001: 129) berpendapat bahwa, peserta didik adalah manusia yang membutuhkan pendidikan. Karena pendidikan merupakan bekal untuk melanjutkan hidup di secara mandiri. Dan dengan pendidikan yang baik dan bermutu yang sesuai dengan tujuan pendidikan manusia akan memperoleh kebahagiaan dunia mereka, seiring dengan perkembangan pendidikan pada anak juga ikut dikembangkanya sistem evaluasi. Karena inti pendidikan dari anak didik

adalah keberhasilan mereka dalam evaluasi pada tingkat pendidikan tersebut. Apabila anak dapat berhasil dan lulus dalam evaluasi yang sekarang dikembangkan adalah ujian nasional, maka mereka berhasil dalam proses pendidikan. Untuk itu pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan evaluasi pendidikan. Keduanya akan selalu berjalan bersama.

c. Kurikulum Pendidikan Nasional

Kurikulum merupakan salah satu yang dijadikan pedoman dalam segala kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena pendidikan tidak akan berjalan dengan baik jika tanpa adanya kurikulum, begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain pendidikan dan kurikulum tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

Menurut Al-Syaibany (1979: 485-486) kurikulum didefinisikan sebagi berikut: “sejumlah kekuatan, faktor-faktor pada alam sekitar pengajaran dan pendidikan yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luarnya, dan sejumlah pengalaman-pengalaman yang lahir dari interaksiinteraksi dengan kekuatan dan faktor-faktor itu” (Omar Al-Toumy AlSyaibany, 1979: 485-486) Pengertian di atas mengandung makna bahwa kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga tercipta interaksi yang sehat antara pendidikan dan masyarakat karena fungsi sekolah mempunyai hubungan yang erat dengan

kebutuhan masyarakat. Untuk itu, diusahakan agar kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini harus diperhatikan, karena relevansi merupakan salah satu patokan dalam pengembangan kurikulum.

Dalam penyusunan kurikulum pendidikan harus diupayakan untuk mengitregrasi antara ilmu agama dan ilmu umum kurikulum yang bersumber pada ajaran islam (Al-Qur’an) yang dikembangkan secara efektif sesuai dengan kondisi masyarakat. Kurikulum harus dikembangkan dengan menganut prinsip-prinsip tertentu. Yang merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum dan dipakai sebagai landasan agar kurikulum dapat memenuhi apa yang diharapkan, baik oleh tujuan pendidikan nasional, masyarakat, sekolah maupun orang tua.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia, dengan memperhatikan peningkatan keimanan, ketakwaan, peningkatan akhlak mulia, peningkatan kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah, tuntutan pembangunan potensi daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, IPTEK, agama, dan seni serta nilai-nilai kebangsaan” (Depag RI, 2006: 25)

Dalam gerak perubahan pendidikan dari bersifat Humanisme Sekuler menuju Humanisme Teoritik, dan semakin jelas lagi dalam rumusan pendidikan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003, menyebutkan tentang tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian falsafah negara pancasila semakin memberi tempat yang terhormat kepada pendidikan.

Tampak bahwa potensi anak didik menjadi tujuan yang utama pendidikan di indonesia. Mengembangkan potensi bagi para peserta didik, yang nanti akan dihadapkan kepada titik akhir perjalanan pendidikan yaitu dengan melalui evaluasi pendidikan terlebih dahulu. Evaluasi inlay nag menjadi dasar acuan penilaian, berhasil atau tidaknya pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik, peserta didik dan lembaga pendidikan. Apalagi di saat sekarang dengan adanya ujian nasional sebagai alat evaluasi pendidikan yang diterapkan mulai tahun 2003 sampai sekarang, membuat seluruh komponen pendidikan berjuang lebih keras untuk meningkatkan mutu pendidikan.

D. Strategi Pendidikan Nasional

Sebagaimana diketahui bahwa gerakan reformasi di indonesia mengakibatkan perubahan di setiap aspek kehidupan. Pembahasan pendidikan dititik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yng didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan iptek. Untuk itu kualitas manusia indonesia paling tidak harus meliputi beberapa dimensi. Chabib Thoha (1996: 3) menegaskan bahwa, Kualitas manusia Indonesia paling tidak meliputi tiga dimensi, yaitu, kualitas kepribadiaan, kualitas penguasaan IPTEK, kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional merupakan strategi tertentu. Sebagaimana dengan visi pembangunan pendidikan nasional adalah: “Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semu warga negara Indonesian berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah” (Depag RI, 2006: 49)

Lebih jauh dijelaskan bahwa, untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional dalam visi, dan misinya. Untuk itu, pembaharuan sistem pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan

tersebut mengunakan strategi Evaluasi Sisteim

Pelaksanan Ujian Nasional. Dengan strategi tersebut diharapkan tercapainya tujuan pendidikan. Minimal dalam mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa serta memiliki akhlak yang mulia, cerdas dalam segala hal dan bertanggung jawab. Dengan demikian tujuan pendidikan akan tercapai sesuai harapannya.

BAB III

UJIAN NASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA

A. Evaluasi Dalam Pendidikan Sebelum berbicara tentang evaluasi dalam pendidikan, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang kurikulum sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mencakup fokus program, media instruksi, organisasi materi, strategi pembelajaran, manajemen kelas, dan peranan pengajar (Arieh Lewy, 1977:7-8). Di Indonesia sekarang sedang dikembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan “bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3).

a. Pengertian Evaluasi

Istilah evaluasi atau penilaian adalah sebagai terjemahan dari istilah asing “evaluation” dan sebagai panduan, menurut Benyamin S.

Bloom (Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning ) dikemukakan, bahwa: “Evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk kemudian dijadikan dasar penetapan ada tidaknya perubahan dan derajat perubahan yang terjadi pada diri siswa atau peserta didik” Berdasarkan pengertian tersebut, evaluasi harus mampu menjawab semua informasi tentang tingkat pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pendidikan yang diarahkan untuk melahirkan tenaga cerdas yang mampu bekerja dan tenaga kerja yang cerdas tidak dapat diukur hanya dengan tes belaka (Soedijarto, 1993:17). Untuk itu evaluasi harus mampu menjawab kecerdasan peserta didik sekaligus kemampuannya dalam bekerja. Sistem evaluasi yang lebih banyak berbentuk tes obyektif akan membuat peserta didik mengejar kemampuan kognitif dan bahkan dapat dicapai dengan cara menghafal saja. Artinya anak yang lulus ujian dalam bentuk tes obyektif belum berarti bahwa anak tersebut cerdas apalagi terampil bekerja, karena cukup dengan menghafal walaupun tidak mengerti maka dia dapat mengerjakan tes. Sebagai konsekuensinya harus dikembangkan sistem evaluasi yang dapat menjawab semua kemampuan yang dipelajari dan diperoleh selama mengikuti pendidikan. Selain itu pendidikan harus mampu membedakan antara anak yang mengikuti pendidikan dengan anak yang tidak mengikuti pendidikan. Dengan kata lain evaluasi tidak bisa dilakukan hanya pada saat tertentu, tetapi harus dilakukan secara

komperehensif atau menyeluruh dengan beragam bentuk dan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan (Soedijarto, 1993b:27-29).

Demikian pula yang dikemukakan McNeil (1977:134-135) dimana evaluasi harus mampu memberikan tiga informasi penting yaitu penempatan, mastery, dan diagnosis. Penempatan berkaitan dengan pada level belajar yang mana seorang anak dapat ditempatkan sehingga dapat menantang tetapi tidak frustasi. Mastery berkaitan dengan apakah anak sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk menuju ke tingkat berikutnya. Diagnosis berkaitan dengan pada bagian mana yang dirasa sulit oleh anak.

b. Tujuan Evaluasi

Evaluasi merupakan salah-satu komponen pendidikan yang sangat penting karena dengan evaluasi dapat diketahui seberapa jauh keberhasilan peserta didik dalam belajar. Tujuan program evaluasi adalah mengetahui kadar/ukuran pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan oleh seorang pendidik. Lebih dari itu evaluasi juga bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur kemampuan anak didik, tetapi juga bertujuan untuk mengevaluasi pendidik yaitu sejauh mana keberhasilan dan kesungguhan pendidik dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. (Muhaimin, 1993 : 277).

Evaluasi yang dalam pendidikan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kompetensi peserta didik, Selain itu evaluasi dalam pelaksanaan juga mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. (PPSPA, 1974 : 109). 2. Mengetahui prestasi hasil belajar guna menetapkan keputusan apakah bahan pelajaran perlu diulang atau dapat dilanjutkan. Dengan demikian prinsip life long education (pendidikan seumur hidup) benar-benar berjalan secara berkesinambungan. (PPSPA, 1974 : 109).

3. Mengetahui efektivitas cara belajar dan mengajar apakah yang telah dilakukan pendidik benar-benar tepat atau tidak, terutama berkenaan dengan sikap pendidik maupun sikap peserta didik. (PPSPA, 1974 : 111). 4. Mengetahui Kelembagaan , ketersediaan sarana prasarana dan efektifitas media yang digunakan guna menetapkan keputusan yang tepat dan mewujudkan persaingan sehat dalam rangka berpacu dalam prestasi.

Muhibbinsyah (2003 : 196) menguraikan tujuan evaluasi pendidikan ditinjau dari hasil belajar sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. Hal ini berarti,

dengan evaluasi guru dapat mengetahui kemajuan perubahan tingkah laku siswa sebagai hasil proses belajar dan mengajar yang melibatkan dirinya sebagai pembimbing dan pembantu kegiatan belajar siswanya. 2. Untuk mengetahui kedudukan atau posisi seorang siswa dalam kelompok kelasnya. Dengan demikian, hasil evaluasi itu dapat dijadikan guru sebagai alat penetapan apakah siswa tersebut termasuk kategori cepat atau lambat dalam arti mutu kemampuan belajarnya. 3. Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. Hal ini berarti bahwa dengan evaluasi, guru akan dapat mengetahui gambaran tingkat usaha siswa. Hasil yang baik pada umumnya menunjukkan adanya tingkat usaha yang efisien, sedangkan hasil yang buruk adalah cerminan usaha yang tidak efisien. 4. Untuk mengetahui sejauh mana siswa

telah aspek kognitif siswa

berkembang (kemampuan kecerdasan yang

dimilikinya) untuk

keperluan belajar. Jadi hasil evaluasi itu dapat dijadikan guru sebagai gambaran realisasi pemanfaatan kecerdasan siswa. Kelima, untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses belajar mengajar (PMB). Dengan demikian apabila sebuah metode yang digunakan guru tidak mendorong munculnya prestasi belajar siswa yang memuaskan, guru dianjurkan mengganti metode tersebut atau mengkombinasikannya dengan metode lain yang serasi.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal 58 (1) evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik, secara berkesinambungan. Dengan demikian, maka evaluasi belajar harus dilakukan guru secara berkelanjutan, menyeluruh, obyektif dan dilaksanakan dengan instrumen yang baik serta diskriminatif sehingga sesuai dengan asas-asas evaluasi.

Asas-asas Evaluasi Belajar Agar supaya evaluasi berlajar benar mencapai sasaran yaitu untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku atau keberhasilan siswa, maka harus dilaksanakan dengan

B. Ujian Nasional Sebagai Bentuk Evaluasi Pendidikan 1. Pengertian Ujian Nasional Ujian Nasional biasa disingkat UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 bahwa sebagai salah satu upaya pengendalian mutu pendidikan secara

nasional

dilakukan

evaluasi

sebagai

bentuk

akuntabilitas

penyelenggara pendidikan pada setiap lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, tingkat pendidikan atas.

Evaluasi dilakukan oleh lembaga yang

mandiri secara berkala,

menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan (Indonesia Children: 2010).

2. Dasar Pelaksanaan Ujian Nasional Landasan Hukum Sistem Pelaksanaan Ujian Nasional Ujian Nasional (UN) sebagai program evaluasi secara nasional dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005. Pasal 63 ayat 1 PP No 19 Tahun 2005 menjelaskan tentang penilaian pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. Dimana terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Ujian nasional merupakan bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan satuan pendidikan, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan (Pasal 68 PP No 19 Tahun 2005). Dalam pelaksanaan ujian nasional sebagai alat evaluasi penilaian kompetensi siswa secara jelas di jelaskan dalam pasal 66 PP No 19 Tahun 2005 yang berbunyi penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan

untuk

menilai

pencapaian

kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan

teknologi dan dilakukan

dalam bentuk ujian nasional (Pasal 66 PP No 19 Tahun 2005). Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, maka secara sah ujian nasional sebagai alat atau instrumen penilaian nasional seluruh Indonesia. Ujian nasional sendiri mulai dilaksanakan pada tahun 2005. yang sebelumnya berupa EBTANAS.

3. Fungsi Ujian Nasional Fungsi ujian nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 68 adalah sebagai berikut:

a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan

Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan adalah bahwa ujian nasional dijadikan alat evaluasi akhir pendidikan agar dapat digunakan sebagai dasar pengukuran mutu program yang diterapkan dalam satuan pendidikan. Sehingga dengan demikian jika dari hasil ujian nasional dapat diketahui kualitas dan mutu program yang telah diterapkan.

b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya

Hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu dasar seleksi untuk

melanjutkan

pendidikan

dapat

ke

jenjang

melakukan

yang seleksi

lebih dengan

tinggi.

Satuan

menggunakan

instrumen seleksi yang materinya tidak diujikan dalam Ujian Nasional, misalnya tes bakat skolastik, tes intelegensi, tes minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes lainnya sesuai dengan Kriteria pada satuan pendidikan tersebut (Penjelasan Pasal 68 PP No 19 Tahun 2005)

c. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan

Hasil ujian nasional dijadikan sebagai alat penentuan kelulusan siswa pada tingkat satuan pendidikan tertentu, apabila siswa dapat menyelesaikan ujian nasional dengan baik dan memperoleh nilai melebihi standar minimal yang telah ditentukan maka siswa tersebut dinyatakan lulus.

d. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Hasil ujian nasional dijadikan sebagai Pembinaan

dan

pemberian bantuan serta tolak ukur kualitas dan mutu suatu satuan pendidikan.

4. Kelulusan dalam Ujian Nasional.

BAB IV ANALISIS RELEVANSI SISTEM UJIAN NASIONAL DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Penelitian dalam pembahasan kali ini, penulis mencoba menganalisis Relevansi Sistem Ujian Nasional Dengan Tujuan Pendidikan Nasional Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. Peneliti memulai pembahasan dari evaluasi pendidikan, sesuai dengan ketentuan umum dalam PP no 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat ke 17 dan 18 yang berbunyi:

A. Peraturan Pemerintah no 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat ke 17 dan 18 17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Sesuai dengan paparan di atas penulis memahami dan menghubungkan dengan tujuan pendidikan nasional sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Bab XVI Tentang Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pasal 57 yang berbunyi;

1.

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan Peneliti ingin membandingkan kemudian merelevansikan kedua pasal

di atas mengenai evaluasi dalam pendidikan, apa yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 Tentang Evaluasi Pendidikan Ayat ke 17 dan 18 ternyata relevan dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab XVI Tentang Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pasal 57, yaitu evaluasi sebagai kegiatan program pendidikan yang berfungsi sebagai pengendali mutu pendidikan nasional pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Selain

itu

evaluasi

bertujuan

untuk

mengetahui

taraf

perkembangan dan kemajuan yang diperoleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Menurut hemat penulis evaluasi yang dimaksud dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat ke 17 dan 18 relevan dengan evaluasi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 57.

B. Standar Penilaian Pendidikan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat 1 Penilaian pendidikan pada menengah terdiri atas: a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik

jenjang pendidikan dasar

dan

b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat 1 di atas bahwa penilaian dalam pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah atas terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu yang pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dimaksudkan pendidik disini adalah guru. Dan bentuk penilaian yang digunakan adalah penilaian ulangan harian, yang mencakup tiga aspek yaitu aspek kognitif yang berhubungan dengan pemahaman siswa, afektif respon dan tanggapan ataupun tingkat kemampuan menyampaiakan siswa dan psikomotorik yaitu tingkat melaksanakan atau menerapkan apa yang didapatkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penilaian tahap ke dua Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang disusun oleh satuan pendidikan tersebut untuk mengukur kemampuan siswa pada satuan waktu tertentu. Yang ketiga adalah

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah,

penilaian hasil belajar siswa yang biasa dilakukan untuk menentukan ketuntasan belajar pada jenjang pendidikan tertentu, penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang dimaksudkan disini adalah ujian nasional. Ujian nasional yang oleh pemerintah dijadikan alat evaluasi nasional indonesia yang ber fungsi sebagai pengendali mutu pendidikan indonesia. Peneliti mencoba untuk merelevansikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat 1 tentang Penilaian pendidikan pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 2. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Penelitian yang dilakukan untuk menelaah dan merelevansikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat 1 pada poin a dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58 ayat 1, penilaian hasil belajar oleh pendidik, dilakukan secara berkesinambungan, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian tersebut digunakan untuk: 1. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik; 2. Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan 3. Memperbaiki proses pembelajaran. Telaah yang kedua adalah merelevansikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat 1 pada poin b dan poin c dengan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 58 ayat 2, relevansinya adalah Evaluasi peserta didik, Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar melalui ujian sekolah/madrasah, untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah, bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional, pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. UN harus dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. UN diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran. terdapat relevansi yaitu bahwa penilaian hasil belajar pada ujian sekolah faktor pendukung adalah pendidik atau guru, penilaian oleh peserta didik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Evaluasi satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. dimaksud

lembaga mandiri adalah pemerintah yang menetapkan ujian nasional sebagai alat evaluasi nasional yang digunakan pada tingkat dan jenjang pendidikan tertentu yang digunakan secara menyeluruh di seluruh indonesia. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat 1 dan 2 Isi yang dimaksudkan pada di atas adalah Penilaian hasil belajar oleh

pada

jenjang

pendidikan

dasar

dan menengah terdiri atas,

Penilaian hasil belajar oleh pendidik, Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Yang berfungsi untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan

hasil

belajar;

dan

memperbaiki

proses

pembelajaran.

Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 adalah Pasal 35 Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi pengelolaan,

lulusan,

tenaga

pembiayaan,

kependidikan,

dan

penilaian

sarana

dan

pendidikan

prasarana,

yang

harus

ditingkatkan secara berencana dan berkala. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64 relevan dengan UU Sisdiknas Tahun 2003 adalah Pasal 35 yang berorientasikan peningkatan kompetensi lulusan dan proses pembelajaran .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat 3 dan pasal 65 ayat 2 Pasal 64 ayat 3 berisikan Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik Pasal 65 Ayat 2 berisikan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama

dan

akhlak

mulia,

kelompok

mata

pelajaran

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan Dari pasal PP Nomor 19 tahun 2005 64 ayat 2 dan pasal 65 ayat 2 mempunyai relevansi dengan tujuan pendidikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB II Pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, ber ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tampak jelas di atas bahwa dalam penilaian pendidikan yang nanti dijelaskan dalam penilaian pendidikan tetap mengedepankan nilai keagamaan dan dengan pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang berakhlak mulia dan dapat bertanggung jawab. Disini tampak jelas bahwa sistem ujian nasional relevansi dengan tujuan pendidikan nasional. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 66 ayat 1 Penilaian pendidikan oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Peneliti merelevansikan pasal tersebut dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 59 ayat 1 yang berbunyi: Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ujian merupakan produk dari pemerintah yang berdasarkan undang-undang sistem pendidikan nasional. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 68 Peraturab Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 68 yang membahas tentang fungsi ujian nasional dalam pendidikan, yang berbunyi: Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: 1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan 2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya 3. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan

pendidikan 4. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 68 tersebut akan direlevansikan oleh peneliti dengan undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 35 yang berbunyi: 1. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala 2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan 3. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara

nasional dilaksanakan oleh suatu

badan standardisasi penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 72 Berdasarkan pasal 72 tentang kriteria kelulusan dalam ujian nasional, yang berbunyi: a. Peserta didik

dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada

pendidikan dasar dan menengah setelah: 1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran

2) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,

kelompok

mata

pelajaran kewarganegaraan

dan

kepribadian, kelompok matapelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani olah raga, dan kesehatan 3) Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 4) Lulus Ujian Nasional Peneliti akan merelevansikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 7 dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 35 ayat 1 yang berbunyi: “Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala” 7. Penjelasan dari pasal di atas tentang standar pendidikan salah satunya terdiri dari kompetensi lulusan yang dalam penjelasan pasal demi pasal yang berbunyi: Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa kelulusan dalam ujian nasional merupakan salah satu penentu dan ujian nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan karena telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 72, bahwa untuk dapat lulus dalam satuan pendidikan harus memenuhi empat kriteria yang telah ditentukan. Pasal 72

juga diperkuat dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 35 ayat 1 yaitu tentang kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat lulus dari satuan pendidikan yaitu mencakup sikap, pengetahuan yaitu memenuhi kualifikasi lulus ujian sekolah pada kelompok mata pelajaran yang telah ditentukan. Dari

pembahasan

yang

telah

dilakukan

oleh

peneliti

dengan

merelevansikan Sistem Evaluasi Ujian Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan Tujuan Pendidikan Indonesia dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional

Nomor 20 Tahun 2003, maka

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan “Ada Relevansi

Sistem

Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Dengan Tujuan Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003”.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil pikiran utama sebagai berikut: 1. Tujuan Pendidikan Dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat 2. Sistem Pelaksanaan Ujian Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 72 menjelaskan ujian nasional menjadi salah satu penentu kompetensi kelulusan peserta didik. Sistem ujian nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 68 karena kualifikasi untuk lulus dari satuan pendidikan tertentu harus dapat lulus semua bentuk ujian yang diselenggarakan pendidik, oleh satuan pendidikan dan pemerintah, secara tidak langsung kemapuan siswa dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik akan terpenuhi. 3. Relevansi Sistem Pelaksanaan Ujuan Nasional Dengan UU Nomer 20 Tahun 2003 salah satunya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab V 35 ayat 1, kompetensi lulusan

seharusnya mencakup tiga aspek yaitu aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan. Hal ini sejalan dengan sistem ujian nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 68 karena kualifikasi untuk lulus dari satuan pendidikan tertentu harus dapat lulus semua bentuk ujian yang diselenggarakan pendidik, oleh satuan pendidikan dan pemerintah, secara tidak langsung kemapuan siswa dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik akan terpenuhi. Peneliti telah merelevansikan Sistem Evaluasi Ujian Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan Tujuan Pendidikan Indonesia dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, maka penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan “Ada Relevansi Sistem Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Dengan Tujuan Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003”.

B. Saran-Saran Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian yang berjudul “Relevansi Sistem Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Dengan Tujuan Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003” adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita republik indonesia yaitu dengan tetap mengunakan ujian nasional sebagai alat evaluasi akhir pada satuan pendidikan

tertentu, agar anak didik dapat serius dalam menjalani kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain itu memberikan kesempatan pendidikan setinggitingginya bagi putra-putri bangsa supaya pendidikan terus menuju arah yang cerah dan pembaharuan bangsa.

C. Kata Penutup Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan nikmat iman Islam, kesehatan serta kekuatan sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini. Harus diyakini bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini berkat pertolongan-Nya melalui tangan-tangan hamba-Nya. Semoga hasil karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja berkenan mengambilnya dan juga dijauhkan dari kesia-siaan. Adapun kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam karya ini tidak lain karena fitrah sebagai manusia, selebihnya Allahu a’lam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Nasih Ulwan, 1993. Pedoman – Pendidikan Anak Dalam Islam, Asyifa, Semarang. Al-Ghazali, 1996. Berdialog Dengan Al-qur’an, Terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah. Mizan, Bandung Al-Gazali, t. t. Ayyuhal Wallad. Al-Hidayah, Surabaya. Cemerlang, 2005. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP), Jakarta Chabib Thoha, 1996, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Pustaka Pelajar, cet. Ke-1 CV Pustaka Agung Harapan 2006, UUD’45, Surabaya Departemen Agama RI, 2006. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan, Jakarta. Jalaludin, 2001, Teologi Pendidikan, Raja Grafindo, Jakarta. Kartini kartono, 2001. Metode Penelitian, EGC. Jakarta Penerbit Sinar Grafika, 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Jakarta Rahman, Afzalur, 1992, Al-qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan, Terj. H. H. Arifin, Rineke Cipta, Jakarta, cet. Ke-2 Ramayulis , 2005. Metodologi Pedidikan Agama Islam, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung Suemargono, Suejono, 1980, Metode Analitiko Sintesa. Graha Media, Jakarta

Suparya, Y ([email protected]) 12 Mei 2009, Merelevansikan Ujian Nasional Dengan KTSP Widiyatmoko. 2008, Relevansi Konsep Pendidikan Akhlak dalam Surat AlLuqman dengan Perundang-Undangan di Indonesia. Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Salatiga, 14 Mei 2009 Zakiyah Daradjat, 1990. Ilmu Jiwa Agama, Bulan Bintang, Jakarta