SISTEM PENANDAAN ANGGARAN (BUDGET TAGGING) PERUBAHAN IKLIM

BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

SISTEM PENANDAAN ANGGARAN (BUDGET TAGGING) PERUBAHAN IKLIM

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 26 Januari 2017

OUTLINE A.

Pendahuluan • • • •

B.

Komitmen Pemerintah Peran Kemenkeu dalam Pendanaan Perubahan Iklim Elemen Perjanjian Paris Dukungan Kemenkeu terkait Perubahan Iklim

Penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim • Dasar Hukum • Manfaat Penandaan Anggaran

C.

Teknis Penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim • • • •

Struktur Anggaran Kerangka Penandaan Anggaran Mitigasi Mekanisme Penandaan Anggaran Siklus Penandaan Anggaran

D.

Perkembangan Pelaksanaan Perubahan Iklim

E.

Evaluasi dan Tindaklanjut Penandaan Anggaran BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Penandaan

Anggaran

Mitigasi

2

PENDAHULUAN

BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

3

KOMITMEN PEMERINTAH

2004

2007 2019

2030

• Pro-poor • Pro-jobs • Pro-growth

 Dukungan pendanaan untuk komitmen penurunan emisi karbon global;  Meningkatkan perhatian akan model pertumbuhan ekonomi yang lebih memperhatikan aspek lingkungan;

• Penambahan Pro-environment

• Peningkatan indeks kualitas lingkungan

• Komitmen Penurunan emisi gas rumah kaca 29% (+12%)


 Memperkuat konsistensi dan akuntabilitas antara perencanaan dan penganggaran;

 Melacak dan menandai output terkait mitigasi dan melakukan monitoring terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran;  Mendorong sektor swasta untuk lebih berperan serta dalam pembiayaan aksi perubahan iklim.

4

PERAN KEMENKEU DALAM PENDANAAN PI Mekanisme & Institusi IFI Policies, Global Funds, Pasar Karbon, Debt swaps

Kementerian Keuangan Kebijakan yang berpengaruh terhadap Perubahan Iklim Mitigasi/ Adaptasi

Ruang Lingkup •Investasi perubahan iklim •Kebijakan fiskal •Belanja langsung •Risiko dan pasar uang •Hukum dan peraturan sektoral

Kebijakan Keuangan/Investasi

Pajak / Subsidi

Berpengaruh pada: •Insentif fiskal •Investasi •Industri •Aliran dana internasional •Pendekatan Pro Kemiskinan

Kebijakan Belanja

•Investasi Perubahan Iklim (menarik minat investor)

•Pajak/Pungutan

•Prioritas Anggaran Strategis

•Royalti/ Sewa

•Investasi Langsung

•Sektor Perbankan

•Subsidi / Keringanan Pajak

•Public Service Obligation

•Instrumen Pembiayaaan Non Bank

•Aturan Keuangan Daerah BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Pengaruh Tidak Langsung Kebijakan Teknologi, Industri Strategis Transfer Teknologi R&D, Perdagangan, dll

Peraturan Langsung • Penegakkan / Insentif • Pemetaan dan Tata Guna Lahan • AMDAL/ Audit Lingkungan

•Pengadaan Hijau

• Bangunan / Standar Desain

•Pendidikan – Kepedulian Lingkungan

• Standar Emisi Kendaraan

5

ELEMEN PERJANJIAN PARIS

Mitigasi

Adaptasi

• Kemenkeu sebagai Bendahara Umum Negara mempunyai peran terkait pendanaan

Teknologi

• Pendanaan yang dimaksud dapat berupa: a. Kebijakan Insentif/ disentif fiskal b. Alokasi pendanaan c. Mencari sumbersumber pembiayaan alternatif.

Capacity building

Pendanaan

Transparansi


6

DUKUNGAN KEMENKEU TERKAIT PERUBAHAN IKLIM I. Studi MFF (2012)  Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah melakukan Studi Mitigation Fiscal Framework (MFF).  MFF berfokus pada aksi mitigasi sektor kehutanan-lahan gambut dan energi-transportasi.

II. Studi LESS (2013)  Sebagai tindak lanjut studi MFF, BKF melakukan kajian Low Emission Budget Tagging and Scoring System (LESS).  Rekomendasi hasil kajian bahwa diperlukan sistem penandaan dan pembobotan anggaran untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional.

III. Proyek SDF (2014-2016) Tujuan program SDF adalah untuk mendukung pengelolaan anggaran yang rendah emisi dan inklusif terhadap lingkungan (khusus tema perubahan iklim mitigasi dan adaptasi serta keanekaragaman hayati).

 Studi CPER dan CPEIR  

Climate Public Expenditure Review (CPER) merupakan kajian yang dilakukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan penyusunan opsi-opsi penandaan anggaran perubahan iklim di daerah. Studi CPER dilakukan di Provinsi Jambi, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR) merupakan kajian yang dilakukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan penyusunan opsi-opsi penandaan anggaran perubahan iklim di daerah. serta meninjau pengaturan kelembagaan terkait perubahan iklim di level daerah dan hubungannya dengan pemerintah pusat. Studi CPEIR dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Timur.

 Penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Penandaan anggaran adalah suatu proses memberikan tanda dalam dokumen anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi output suatu kegiatan beserta anggarannya, yang tercantum dalam RKA K/L , dalam hal ini ditujukan untuk mitogasi perubahan iklim BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

7

Penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim


8

PENANDAAN ANGGARAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Latar Belakang  Komitmen Pemerintah untuk perubahan iklim:  RAN-GRK  RAN-API  Ratifikasi Paris Agreement 2016  Adanya tuntutan peningkatan akuntabilitas antara perencanaan dan penganggaran  Meningkatkan akses data output Perubahan Iklim dengan integrasi Performance Based Budgeting

TUJUAN Mengidentifikasi besaran anggaran pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembanga (RKA K/L) dalam membiayai output yang spesifik ditujukan untuk perubahan iklim

RUANG LINGKUP DEFINISI Proses untuk mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai output yang spesifik ditujukan untuk perubahan iklim


Proses identifikasi output yang berkaitan dengan perubahan iklim dan mekanisme pelaksanaan serta siklus penandaan anggaran di K/L

9

DASAR HUKUM • • • • • • • •

UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang UNFCCC; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to UNFCCC; UU No 16 Tahun 2016 Pengesahan Paris Agreement to UNFCCC; PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL; Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK; Perpres Nomor 2 Tahun 2015 RPJMN Periode 2015 – 2019;

• Perpres Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional; • PMK Nomor 136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL TA 2015; • PMK Nomor: 143/PMK.02/2015 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL TA 2016; • PMK Nomor: 163/PMK.02/2016 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL TA 2017;


10

MANFAAT PENANDAAN ANGGARAN 1. K/L dapat mengetahui secara pasti kegiatan / output yang terkait perubahan iklim  dapat digunakan sebagai bukti konkrit dukungan terhadap aksi-aksi mitigasi dan adaptasi 2. K/L dapat menggunakan sebagai bahan laporan sebagai bahan National Communication ke UNFCCC 3. K/L dapat secara mudah mendapatkan data tentang perubahan iklim dari K/L lain  akuntable dan transparan 4. Sebagai bahan evaluasi K/L dalam menyusun kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan perubahan iklim


11

Teknis Penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim


12

STRUKTUR ANGGARAN

a.

b.

c.

d.

e. BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Program nomenklatur anggaran yang dimiliki unit eselon I untuk segala kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran guna mencapai outcome Kegiatan nomenklatur anggaran yang dimiliki unit eselon II untuk segala aktifitas yang dilakukan dalam satu tahun anggaran guna mencapai output Komponen sumber daya berupa input yang dibutuhkan untuk melakukan satu kegiatan Sub Komponen tingkatan di bawah komponen yang berisi penjelasan dari komponen Detail Belanja (akun 6 digit) tingkatan terendah dalam struktur anggaran 13

KERANGKA PENANDAAN ANGGARAN MITIGASI

a. Penandaan anggaran merupakan inisiatif strategis dalam rangka memudahkan identifikasi output serta besaran alokasi anggaran untuk setiap kegiatan mitigasi perubahan iklim.

b. Fokus utama dalam proses penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim adalah memastikan bahwa kegiatan yang ditandai (tagging) benar-benar mencerminkan kegiatan mitigasi perubahan iklim. c. Dilakukan pada level output karena tingkatan ini mempunyai informasi yang tepat untuk mengetahui indikator capaian dan besaran dana yang dialokasikan. Hal ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi dan menelaah kesesuaiannya dengan definisi dan cakupan kegiatan mitigasi perubahan iklim.


14

MEKANISME PENANDAAN ANGGARAN


15

MEKANISME PENANDAAN ANGGARAN Penandaan output pada aplikasi ADIK • Berdasarkan RKA-KL yang telah dibahas, K/L melakukan penandaan output pada aplikasi ADIK berdasarkan tematiknya


16

SIKLUS PENANDAAN ANGGARAN Pagu Anggaran

Siklus Penganggaran

Apr

BKF & DJA

K/L

Mei

Pembahasan Anggaran Jun

Jul

Agu

4 Trilateral Meeting

Pagu Alokasi Anggaran Sep

Okt

9/10

Nov

Pagu Anggaran Indikatif Des

Jan

Feb

Mar

Perumusan dan Pengesahan DIPA 19

Perumusan &Telaah RKA-K/L

Draft Penandaan anggaran

Rekonsiliasi

Sosialisasi dan Pemantauan

Final Penandaan

Evaluasi dan Pelaporan

a. Bulan April-Mei; K/L mulai melalukan penandaan di saat pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan K/L. b. Bulan Juli-Agust; BKF dan DJA melakukan sosialiasi penandaan output mitigasi perubahan iklim kepada k/L terkait (DJA dan BKF secara parallel melakukan pemantauan terhadap proses penandaan output yang dilakukan oleh K/L). c. Bulan Agust-Okt; Setelah RKA-K/L (butir No.9) disusun, K/L diharapkan sudah melakukan penandaan output pada aplikasi ADIK sesuai tematik. d. Bulan Sept-Okt; Dilakukan pertemuan rekonsiliasi guna mendapatakan kesepakatan dari K/L terhadap output mitigasi perubahan iklim. Pada tahap ini K/L dapat melakukan penambahan/pengurangan atas penandaan anggaran yang telah dilakukan dan menandatangani notulensi hasil rekonsiliasi (perwakilan K/L, DJA & BKF). e. Bulan Jan-Feb (tahun anggaran berikutnya); dilakukan pertemuan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan perbaikan penandaan tahun berjalan serta melakukan analisis dari hasil penandaan anggaran tahun sebelumnya. BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

17

Perkembangan Pelaksanaan Penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim


18

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENANDAAN ANGGARAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

a. Pengembangan penandaan anggaran untuk mitigasi, adaptasi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati; b. Pencantuman tematik mitigasi dalam PMK sebagai landasan hukum bagi Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkait dalam pelaksanaan RAN-GRK untuk melakukan penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim atas alokasi anggaran yang telah ditetapkan melalui,  Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 136/PMK.02/2014,  Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 143/PMK.02/2015,  Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 163/PMK.02/2016; c. Implementasi penandaan anggaran pada penganggaran berbasis kinerja melalui aplikasi ADIK (arsitektur data dan informasi kinerja); d. Sosialisasi dan workshop kepada unit 6 K/L terkait mitigasi yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian PUPR. Kegiatan dilakukan secara reguler dari tahun 2014-2016; e. Penyususunan pedoman penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim;


19

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENANDAAN ANGGARAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM (2)

f.

Monitoring dan evaluasi implementasi budget tagging dengan hasil sebagai berikut: Tabel 1: Output K/L Hasil Penandaan Anggaran RKA-K/L

RKA-K/L

2015

2016

2017

KLHK

24

69

79

Kementan

1

38

28

KemenESDM

16

27

24

Kemenhub

15

217

41

Kemenperin

-

15

15

KemenPUPR

43

66

35

Jumlah

99

432

222

Sumber: Kemenkeu. Januari 2017


20

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENANDAAN ANGGARAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM (3)

Tabel 2: Output K/L Berdasarkan Klasifikasi Berdampak Langsung dan Tidak Langsung

RKA-K/L

2016

2017

L

TL

L

TL

KLHK

20

49

22

57

Kementan

38

-

28

-

KemenESDM

9

18

11

13

Kemenhub

43

174

13

28

Kemenperin

1

14

1

14

KemenPUPR

46

20

26

9

Jumlah

157

275

101

121

Sumber: Kemenkeu. Januari 2017 Keterangan: L = Output berdampak langsung kepada penurunan emisi TL = Output berdampak tidak langsung kepada penurunan emisi


21

Evaluasi dan Tindaklanjut


22

EVALUASI DAN TINDAKLANJUT (1) I. Evaluasi dan Catatan 1.

Kegiatan kajian dan penandaan anggaran membantu pemahaman yang lebih luas bagi Kemenkeu dan K/L terkait lainnya dan mendorong peningkatan pengelolaan anggaran yang rendah emisi dan inklusif terhadap lingkungan (khususnya tema perubahan iklim).

2.

Dari pelaksanaan kajian CPER dan CPEIR terlihat bahwa sejumlah daerah sudah memiliki perhatian terhadap isu perubahan iklim, dengan sudah adanya sejumlah kegiatan pembangunan yang mendukung kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk mendukung hal ini, diperlukan peran pemerintah pusat dalam membantu mengarahkan (mainstreaming) kebijakan daerah dalam penyusunan strategi kebijakan perubahan iklim yang lebih baik, termasuk dengan penyiapan dan pelaksanaan mekanisme penandaan anggaran daerah (APBD)

3.

Pemahaman K/L terhadap urgensi dan mekanisme penandaan anggaran sudah baik. Dan mendukung K/L lebih fokus dalam menyusun kegiatan/program kementeriannya yang sejalan dengan kebijakan perubahan iklim, termasuk penajaman rencana kerja yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim.

4.

Perlu peningkatan koordinasi untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan K/L dalam melakukan penandaan anggaran di sistem ADIK (Arsitektur dan Informasi Kinerja). Termasuk penyampaian ouput hasil penandaan kepada Kemenkeu.

5.

Data output hasil penandaan oleh K/L akan akan diproses DJA untuk mendapatkan besaran anggaran yang digunakan untuk perubahan iklim yang selanjutnya akan menjadi referensi BKF dalam melakukan tahap monitoring dan evaluasi. Hasil pengolahan akan menjadi referensi Pemerntah Indonesia dalam menyampaikan informasi besaran dukungan pembiayaan yang sudah dilakukan dalam rangka mitigasi perubahan iklim. BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

23

EVALUASI DAN TINDAKLANJUT (2) II. Tindaklanjut 1. Kemenkeu akan melanjutkan proses analisa terhadap hasil pendanaan anggaran RKA-KL TA 2016 dan 2017 dari K/L terkait. 2. Penyiapan penandaan anggaran untuk adaptasi perubahan iklim di lima belas (15) K/L yang terkait dengan RAN-API 3. Pengembangan sistem penandaan anggaran di daerah, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan kajian belanja publik daerah (5 daerah percontohan) bahwa sejumlah daerah telah memiliki perhatian terhadap isu perubahan iklim. Untuk mendukung hal ini, diperlukan peran pemerintah pusat dalam mainstreaming isu perubahan iklim kepada pemerintah daerah baik dalam penyusunan strategi kebijakan perubahan iklim yang lebih baik, termasuk dengan penyiapan dan pelaksanaan mekanisme penandaan anggaran daerah (APBD).


24

TERIMA KASIH.


25

SISTEM PENANDAAN ANGGARAN (BUDGET TAGGING) PERUBAHAN IKLIM

Recommend Documents