Tajuk Entri Bahan Pustaka Karya Perundang-undangan di Perpustakaan Nasional RI oleh : Suwarsih, MSi. I.
Pendahuluan Pengolahan bahan pustaka merupakan salah satu inti dari tugas perpustakaan. Bahan
pustaka yang masuk ke perpustakaan wajib diolah dengan baik agar proses temu kembali informasi nantinya berjalan lancar. Bidang Pengolahan Bahan Pustaka yang ada di Perpustakaan Nasional RI merupakan suatu bidang yang melakukan pekerjaan mengolah berbagai jenis bahan pustaka, mulai dari pengkatalogan, pengklasifikasian, penentuan subyek dan seterusnya yang berkaitan dengan proses pengolahan bahan pustaka. Bidang Pengolahan Bahan Pustaka, Perpustakaan Nasional RI juga sebagai salah satu Bidang yang turut serta dalam pembinaan bagi perpustakaan-perpustakaan di Indonesia dalam hal pengolahan bahan pustaka telah membuat beberapa pedoman teknis dalam pekerjaan pengolahan untuk bahan pustakanya. Proses pengolahan bahan pustaka di Perpustakaan Nasional RI dilakukan dengan menggunakan pedoman teknis yang berlaku secara internasional salah satunya
dengan
menggunakan Anglo American Cataloguing Rules second edition (AACR2) yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengolahan bahan pustaka di Indonesia dan
berdasarkan
kebijakan-kebijakan yang ada. Pengolahan bahan perpustakaan karya perundang-undangan memiliki suatu ketentuan tertentu dalam pengatalogannya. Hal ini dikarenakan sifat dari bahannya, telah menimbulkan berbagai masalah kepengarangan yang sulit untuk menyatakan pengarangnya yang tepat. Bahan pustaka karya peraturan perundang-undangan mempunyai ciri-ciri yang khusus misalnya isi dan 1
bentuk yang berbeda-beda dan sumber terbitan selalu badan pemerintahan. Hal ini menyebabkan diperlukannya perlakuan khusus bagi pengkatalogan peraturan perundang-undangan apabila dibandingkan dengan pengkatalogan bahan pustaka lain. Suatu Undang-undang adalah peraturan yuridiksi tertentu yang disusun oleh badan dari beberapa orang yang berbeda kegiatannya baik berupa individu, komisi dan sebagainya. Misalnya di Indonesia Undang-undang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam istilah resmi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebagai badan yang berwenang menyusun undang-undang dan bukan pengarangnya. Padahal pengarang merupakan orientasi umum dalam menentukan tajuk entri utama. Dalam proses pengkatalogan, penentuan titik akses (tajuk), tidak semua tajuk entri utama sebagai badan korporasi menggunakan nama yuridiksi “Indonesia” (untuk karya perundangundangan di Indonesia). Kententuan tajuk entri utama harus disesuaikan dengan jenis perundangundangan dari karya perundang-undangan yang akan diolah. Bila undang-undang tersebut adalah keputusan kepala negara, pemimpin tertinggi, atau dewan perwakilan rakyat maka tajuk entri utamanya di bawah nama yuridiksi pemerintahan diikuti dengan subdivisi tajuk bentuk yang cocok untuk jenis terbitan. Masing-masing adalah Indonesia.Presiden; Indonesia.Kementrian (yang bersangkutan); dan Indonesia.Dewan Perwakilan Rakyat. Pemakaian tajuk [judul seragam] dalam suatu karya perundang-undangan juga ditentukan setelah diketahui jenis perundang-undangan dari karya perundang-undangan yang akan diolah.Tidak semua [judul seragam] yang kita pakai untuk karya perundang-undangan adalah [Undang-undang, dsb.]. Bila karya perundang-undangan itu adalah kompilasi undang-undang mengenai subjek tertentu mempunyai sitasi (citation), maka “judul” yang digunakan dalam tajuk
2
seragamnya. Bila ada karya perundang-undangan yang berbeda dengan judul yang sama ditetapkan pada badan korporasi yanga sama dapat ditambahkan untuk tahun pengundangannya. Tulisan ini berusaha menjelaskan pengolahan bahan karya perundang-undangan dengan melihat konsep dasar entri utamanya yaitu badan korporasi khususnya badan-badan pemerintahan dan judul seragam yang sesuai dengan bahan pustaka yang diolah. II.
Karya Perundang-undangan Undang-undang (“UU”) adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan.
Selain UU, menurut ketentuan UU 12/2011, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk kategori peraturan perundang-undangan.
Untuk lebih
mengetahui karya perundang-undangan yang terus berubah berikut merupakan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia di masa sebelumnya dan saat ini.
TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 1. UUD RI 1945 2. TAP MPRS 3. UU/Perpu 4. Peraturan Pemerintah 5. Keputusan Presiden 6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti: o
Peraturan Menteri
o
Instruksi Menteri
o
dan lain-lainnya
TAP MPR Nomor IIl/MPR/2000 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia 3. Undang-Undang 3
4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah.
UU Nomor 10 Tahun 2004 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang; 3. Peraturan Pemerintah; 4. Peraturan Presiden; 5. Peraturan Daerah. UU No. 12 Tahun 2011 BAB III dalam UU No. 12 Tahun 2011 JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN Pasal 7 ayat 1 “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. UUD1945 mulai berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Setelah itu terjadi perubahan dasar negara yang mengakibatkan UUD 1945 tidak berlaku, namun melalui dekrit presiden tanggal 5 juli tahun 1959, akhirnya UUD 1945 berlaku kembali sampai dengan sekarang. b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR atau bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking). Pada masa sebelum perubahan (amandemen) UUD 1945, ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang4
Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Contoh : TAP MPR NOMOR III TAHUN 2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA
URUTAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/2000 c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Perlu diketahui bahwa undang-undang merupakan produk bersama dari presiden dan DPR (produk legislatif), dalam pembentukan undang-undang ini bisa saja presiden yang mengajukan RUU yang akan sah menjadi Undang-undang jika DPR menyetujuinya, dan begitu pula sebaliknya. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara Contoh : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG “LARANGAN MEROKOK” d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan darurat), dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Perpu dibuat oleh Presiden saja, tanpa adanya keterlibatan DPR.
2)
Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
3)
DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
4)
Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.
Contoh : bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; diganti dengan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Contoh: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 5
e. Peraturan Presiden (PP) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UndangUndang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1987 TENTANG SATUAN TURUNAN, SATUAN TAMBAHAN, DAN SATUAN LAIN YANG BERLAKU dan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1973TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH f. Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Negara Indonesia adalah Negara yang menganut asas desentralisasi yang berarti wilayah Indonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom dan wilayah administrasi. Daerah otonom ini dibagi menjadi daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Dalam pelaksanaannya kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya. PERATURAN
DAERAH
PROPINSI
DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN
SIPIL
DI
PROPINSI
DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA
JAKARTA dan PERDA NO. 10 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 10 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota. Contoh : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK” NOMOR 01 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN 6
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 01 TAHUN 1989 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1989/1990
Undang-undang dan peraturan lainnya dari penjelasan di atas merupakan hasil suatu proses eksekutif, yudikatif dan legislatif yang melalui berbagai badan atau panitia yang berwenang menyusunnya. Hal ini berarti tidak ada pengarang yang pasti memenuhi untuk prinsip entri pengarang. Oleh karena itu pengkatalogan karya perundang-undangan entri utamanya di bawah nama yuridiksi pemerintahan diikuti dengan subdivisi tajuk bentuk yang cocok untuk jenis terbitannya. Terkait dengan badan korporasi sebagai tajuk entri utama di bawah nama yuridiksi pemerintahan yang diikuti dengan subdivisi tajuk bentuk yang cocok untuk jenis terbitannya, Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 adalah pasal yang mengatur lembaga-lembaga (bukan hanya lembaga negara), yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai berikut: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat 2. Dewan Perwakilan Rakyat, 3. Dewan Perwakilan Daerah, 4. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 5. Badan Pemeriksa Keuangan, 6. Komisi Yudisial, 7. Bank Indonesia, 8. Menteri, 9. Badan, 10. Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
7
Sehingga penulisan untuk tajuk entri utama dapat dilihat pada kolom-kolom di bawah ini PENULISAN TAJUK ENTRI UTAMA KARYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JENIS PERUNDANG-UNDANGAN
TAJUK ENTRI UTAMA
Undang Undang Dasar / Konstitusi Ketetapan MPR Ketetapan MPRS
Indonesia Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Undang-undang Peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Keputusan, peraturam, instruski Presiden Keputusan, peraturam, instruski Presiden Keputusan, peraturam, instruski Presiden Keputusan peraturam, instruski Presiden Keputusan peraturam, instruski Presiden Keputusan peraturam, instruski Presiden Keputusan peraturam, instruski Presiden Keputusan peraturam, instruski Presiden Keputusan Menteri Peraturan Menteri Keputusan Dirjen
Indonesia Indonesia Indonesia
Keputusan Direktorat Surat/Kawat/Surat Edaran Menteri Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jambi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Tk. II Bogor Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor
Indonesia. Presiden Indonesia. Persiden (1945-1967 : Soekarno) Indonesia. Presiden (1968-1988 : Soeharto) Indonesia. Presiden (1988-1999 : Habibie) Indonesia. Presiden (1999-2001 : Abdurrahman) Indonesia. Presiden (2001-2004 : Megawati) Indonesia. Presiden (2004-2014 : Susilo) Indonesia. Presiden (2014- : Joko ) Indonesia. Kementerian (yang bersangkutan) Indonesia. Kementerian (yang bersangkutan) Indonesia. Direktorat Jenderal (yang bersangkutan) Indonesia. Direktorat (yang bersangkutan) Indonesia. Kementerian (yang bersangkutan) Jawa Barat Jambi. Gubernur Jawa Barat Jawa Barat. Gubernur Bogor (Kabupaten) Bogor. Bupati
Karya perundang-undangan adalah hasil suatu proses eksekutif, yudikatif dan legislatif yang melalui berbagai badan atau panitia yang berwenang menyusunnya. Hal ini berarti tidak
8
ada pengarang yang pasti memenuhi untuk prinsip entri pengarang. Pengkatalogan karya perundang-undangan entri utama di bawah nama yuridiksi pemerintahan (Badan Korporasi) diikuti dengan subdivisi tajuk bentuk yang cocok untuk jenis terbitannya dan di tambahkan judul seragam.
III.
Penentuan Tajuk Entri Utama Setelah deskripsi bibliografi selesai dibuat, pengatalog menetapkan tajuk untuk cantuman
bibliografi. Tajuk adalah unsur yang menentukan urutan cantuman dalam katalog. Tajuk juga berfungsi sebagai titik temu atau access point. Tajuk bukan bagian dari deskripsi bibliografi, tetapi bagian/unsur dari cantuman bibliografi. Tajuk yang ditetapkan pada tahap pengatalogan deskriptif adalah tajuk non-subjek, yaitu: Tajuk berupa nama pengarang dan penanggungjawab lain; serta tajuk berupa judul. Hal ini bisa juga terdapat pada bahan pustaka karya perundang-undangan. Tajuk-tajuk ini ada yang merupakan: Tajuk entri utama (main entry heading) dan Tajuk entri tambahan (added entry heading). Berikut penjelasannya : 1. Tajuk berupa nama pengarang dimana pengarangnya adalah Nama orang. Karya perundang-undangan mempunyai entri utama nama orang bila karya tersebut isinya membahas tentang karya perundang-undangan dalam perspektif tertentu.
Contoh : Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi : perspektif Negara hukum berdasarkan Pancasila / Neng Djubaedah
Tajuk entri utama di bawah :
Neng Djubaedah
dengan Judul seragam
[ Undang-undang pornografi ]
9
2. Tajuk berupa nama pengarang Nama badan korporasi Bila penanggungjawab suatu karya perundang-undangan adalah pemerintah, lembaga atau sebagaimana yang telah disebutkan pada bab II yang selanjutnya dalam pengkatalogan disebut dengan badan korporasi.
Contoh : Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan : jilid 9 Mei s/d /Agustus 2001 / dihimpun oleh Tim Redaksi Tatanusa
Tajuk entri utama di bawah
Indonesia. Mahkamah Agung
dengan Judul seragam
[Undang-undang, peraturan perkara kepailitan]
Tajuk entri tambahan
Tim Redaksi Tatanusa
3. Entri di bawah judul Bila karya perundang-undangan dihimpun oleh suatu badan atau perorangan maka yang menjadi tajuk entri utama tetap pada badan korporasi yang tertera pada judul karya perundang-undangan yang dikatalog (karena penanggungjawab karya perundang-undnagan integral dengan judul).
Contoh : Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika terbaru / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal
IV.
Tajuk entri utama dibawah
Judul
dengan Judul seragam
[Undang-undang narkotika]
Tajuk entri tambahan
Hadi Setia Tunggal
Judul Seragam […..] Karya perundang-undangan merupakan karya dari Badan Korporasi. Sebagai ketentuan
untuk pengolahan karya perundang-undangan di Perpustakaan, Judul Seragam digunakan salah 10
satunya untuk membedakan antara dua atau lebih karya-karya yang diterbitkan dengan judul sebenarnya yang identik, dalam hal ini adalah karya perundang-undangan. Terdapat 2 jenis Judul seragam pada karya perundang-undangan, yaitu : 1.
Judul Seragam untuk Undang-undang tunggal
2.
Judul Seragan untuk Himpunan undang-undang. “Undang-undang, dsb.” merupakan Judul Seragam yang biasa digunakan untuk
Himpunan undang-undang dan sebagainya. Untuk undang-undang tunggal dan himpunan undangundang dalam subjek tertentu, digunakan judul seragam yang sesuai dengan judul sitiran dari jenis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berikut ini prinsip-prinsip judul seragam untuk peraturan perundang-undangan di wilayah yuridiksi modern yaitu : Himpunan undang-undang. Gunakan [Undang-undang, dsb.] untuk kumpulan lengkap maupun sebagian keputusan legislatif dari suatu yurisdiksi diluar kompilasi mengenai subjek tertentu.
Indonesia [Undang-undang Dasar]
Indonesia [Undang-undang, dsb.] Himpunan undang-undang Republik Indonesia 1966-1998
Indonesia [Undang-undang, dsb.] Lima undang-undang Republik Indonesia tahun 1999
Indonesia [Undang-undang, dsb.] Tambahan lembaran negara Republik Indonesia 1962-197
11
Bila kompilasi undang-undang mengenai subjek tertentu mempunyai judul sitasi (citation), gunakanlah judul itu.
Indonesia [Undang-undang perpajakan] Lima undang-undang perpajakan baru tahun 1997
Indonesia [Undang-undang politik] Kumpulan undang-undang bidang politik
Indonesia [Undang-undang perburuhan] Kitab himpunan undang-undang hukum perburuhan
Indonesia [Undang-undang hak asasi manusia] Informasi peraturan perundang-undangan bidang hak asasi manusia
Undang-undang tunggal, dsb. Gunakan judul seragam untuk keputusan legislatif tunggal (dengan urutan preferensi seperti ini): a) judul pendek atau judul sitasi (citation) resmi b) judul pendek atau judul sitasi (citation) tidak resmi yang digunakan di literatur hukum c) judul keputusan resmi d) keterangan resmi lainnya (misalnya: nomor atau tanggal) Indonesia [Undang-undang yayasan] Undang-undang No. 16/2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang yayasan
Indonesia [Undang-undang pemerintahan desa] Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa
12
Bila ada beberapa undang-undang, dsb. yang berbeda, dengan judul yang sama ditetapkan pada tajuk untuk yurisdiksi yang sama, tambahkan tahun pengundangannya. Indonesia [Undang-undang pemerintahan daerah (1999)] Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
Indonesia [Undang-undang paten (2001)] Undang-undang Republik Indonesia nomor 14/2001 tanggal 1 Agustus tahun 2001 tentang paten.
Uraian-uraian di atas dapat diambil sebagai prinsip dalam pengkatalogan karya perundang-undangan yaitu dengan menentukan tajuk entri utama di bawah nama negara atau wilayah yuridiksi lainnya dengan judul seragam yang ditempatkan antara tajuk dan uraian judul. Daftar Pustaka : Peraturan Pengkatalogan Indonesia Bagian II, 2007 : Perpustakaan Nasional RI. http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40574/Chapter%20II.pdf;jsessionid=8158861 9F2911354F6AE581C9C29C92D?sequence=4 https://panduanskripsi.wordpress.com/2012/10/19/tajuk-entri-judul-seragam-pada-terbitan-berseriperpustakaan/ http://ciwinhumaira-ciwin.blogspot.com/2012/02/sistem-informasi-di-perpustakaan.html https://maulana018.wordpress.com/2009/03/14/pengatalogan-deskriktif/ http://eprints.rclis.org/10296/1/Masjid_library-training.pdf http://tehangatsekali.blogspot.com/2011/11/tata-perundangan-menurut-uu-no12-tahun.html http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU12-2011Lengkap.pdf
13
