TABEL 1: JUMLAH RUU YANG DISAHKAN MENJADI UU TAHUN SIDANG

TABEL 1: JUMLAH RUU YANG DISAHKAN MENJADI UU TAHUN SIDANG 1999-2005

Tahun Sidang 1999-2000

Masa Sidang Sidang III; 20 Januari s/d 31 Maret 2000 Sidang IV; 15 Mei s/d 24 Juli 2000 Total

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

Jumlah RUU Yang Disahkan Menjadi UU 3 19 22

Sidang 1; 16 Agustus s/d 15 September 2000 Sidang II; 2 Oktober s/d 8 Desember 2000

1 15

Sidang III; 15 Januari s/d 30 Maret 2001

1

Sidang IV; 25 April s/d 20 Juli 2001

17

Total

34

Sidang I; 16 Agustus s/d 28 Oktober 2001 Sidang II; 20 November s/d 12 Desember 2001

4 3

Sidang III; 7 Januari s/d 28 Maret 2002

13

Sidang III; 13 Mei s/d 19 Juli 2002

3

Total

23

Sidang I; 16 Agustus s/d 27 September 2002 Sidang 1I; 28 Oktober s/d 29 November 2002 Sidang III; 13 Januari s/d 7 Maret 2003 Sidang IV; 28 April s/d 9 Juli 2003 Total Sidang I; 15 Agustus s/d 26 September 2003 Sidang II; 27 Oktober s/d 19 Desember 2003 Sidang III; 19 Januari s/d 5 Maret 2004 Sidang IV; 19 April s/d 16 Juli 2004 Total Sidang 1; 16 Agustus s/d 30 September 2004 Total

7 7 18 6 38 3 19 4 13 39 19 19

Sumber: Diolah kembali dari Badan Legislatif DPR RI 2005 dan Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI 2004

2

BAR CHARD 1A: JUMLAH RUU YANG DISAHKAN MENJADI UU TAHUN SIDANG 1999-2005

40 35 30 25 20 15 10 5 0 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 20042000 2001 2002 2003 2004 2005 Sumber: Diolah kembali dari Badan Legislatif DPR RI 2005 dan Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI 2004

3

BAR CHARD 1B: PROSENTASE RUU YANG DISAHKAN MENJADI UU TAHUN SIDANG 1999-2005

2004-2005; 19; 11%

2003-2004; 39; 22%

2002-2003 ; 38; 22%

1999-2000; 22; 13%

2000-2001 ; 34; 19%

2001-2002; 23; 13%

Sumber: Diolah kembali dari Badan Legislatif DPR RI 2005 dan Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI 2004

4 TABEL 2: IDENTIFIKASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) YANG DISAHKAN DPR RI MENJADI UNDANG-UNDANG (UU) PERIODE 1999-2004 Tahun Sidang

Masa Sidang

No.

Nama RUU Yang Disahkan Menjadi UU

1999-2000 (Jumlah RUU: 22)

Sidang III; 20 Januari s/d 31 Maret 2000 (Jumlah RUU: 3)

1.

RUU Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Tenaga Kerja Anak). RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2000. RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1999 Tentang ABPB Tahun 1999/2000. RUU Tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

2. 3. Sidang IV; 15 Mei s/d 24 Juli 2000 (Jumlah RUU:19)

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

9. 10.

11.

RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi lrian Jaya Tengah, Propinsi lrian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak J aya dan Kota Sorong. RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara. RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. RUU tentang Perubahan atas UU Nomo 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Mentawai. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung

5 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19.

Jabung Timur. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak. RUU tentang Serikat PekerjalSerikat Buruh. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. RUU tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional.

Sidang 1; 2000-2001 (Jumlah 16 Agustus s/d 15 RUU: 34) September 2000 (Jumlah RUU: 1)

1.

Sidang II; 2 Oktober s/d 8 Desember 2000 (Jumlah RUU:15)

1.

RUU Tentang Pembentukan Propinsi Banten (Usul DPR-RI)

2.

RUU Tentang Pengadi1an Hak Asasi Manusia.

3.

8.

RUU Tentang Program Pembangunan Nasiona1 (PROPENAS) 2001-2005. RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pe1abuhan Bebas Menjadi Undang-undang. RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pe1abuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-undang. RUU Tentang Pembentukan Propinsi Bangka Be1itung (Usul DPR-RI) RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Penundaan Ber1akunya UU Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang. RUU Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

9.

RUU Tentang Desain Tata Letak Sirkit Terpadu.

10.

RUU Tentang Desain Industri.

11.

RUU Tentang Rahasia Dagang.

12.

RUU Tentang Pembentukan Propinsi Goronta1o (Usul DPR-RI) RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara Tahun Anggaran 200I. RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.

5.

6. 7.

13. 14.

6 15.

Sidang III; 15 Januari s/d 30 Maret 2001 (Jumlah RUU: 1)

1.

Sidang IV; 25 April s/d 20 Juli 2001 (Jumlah RUU:17)

1.

RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara Tahun Anggaran 2000. RUU Tentang Pengesahaan Persetujuan Antara Pemerintah Repub1ik Indonesia dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pe1anggar Hukum Yang Me1arikan Diri (Agreement Between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Hong Kongfor the Surrender of Fugitive Offenders). RUU Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.

2.

RUU Tentang Pembentukan Kota Langsa.

3.

RUU Tentang Pembentukan Kota Padang.

4.

RUU Tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang.

5.

RUU Tentang Pembentukan Kota Prabumu1ih.

6.

RUU Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.

7.

RUU Tentang Pembentukan Kota Pagar A1am.

8.

RUU Tentang Pembentukan Kota Cimahi.

9.

RUU Tentang Pembentukan Kota Tasikma1aya.

10.

RUU Tentang Pembentukan Kota Batu.

11.

RUU Tentang Pembentukan Kota Singkawang.

12.

RUU Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.

13.

RUU Tentang Paten.

14.

RUU Tentang Merek

15.

RUU Tentang Yayasan.

16.

RUU Tentang Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Tahun Anggaran 1999/2000. RUU Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Da1am Bentuk Nanggroe Aceh Darussa1am (Usul DPR-RI) RUU Tentang Otonomi Khusus Propinsi Irian Jaya (UsuI DPR-RI)

17.

Sidang I; 2001-2002 (Jumlah 16 Agustus s/d 28 Oktober 2001 RUU: 23) (Jumlah RUU:4)

1.

2. 3. 4. Sidang II; 20 Nop. s/d 12 Desember 2001 (Jumlah RUU:13)

1.

2. 3.

RUU Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi. RUU Tentang Minyak dan Gas Bumi. RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002. RUU Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

RUU Tentang Pertahanan Negara. RUU Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 Tentang APBN Tahun Anggaran 2001.

7 Sidang III; 7 Januari s/d 28 Maret 2002 (Jumlah RUU:13)

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Sidang IV; 13 Mei s/d 19 Juli 2002 (Jumlah RUU:3)

12. 13. 1.

2.

Sidang I; 2002-2003 (Jumlah 16 Agustus s/d 27 September 2002 RUU:38) (Jumlah RUU;7)

3. 1.

2.

3. 4. 5. 6.

RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Tamiang, di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin, di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam, di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud, di Wilayah Sulawesi Utara. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao, di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. RUU Tentang Pembentukan Kota Pariaman, di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. RUU Tentang Pembentukdil Kota Bima, di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. RUU Tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967). RUU Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. RUU Tentang Pengadilan Pajak. RUU Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000.

RUU Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. RUU Tentang Hak Cipta. RUU Tentang Ketenagalistrikan.

RUU Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002. RUU Tentang Perlindungan Anak (Usul DPR-RI) RUU Tentang Grasi. RUU Tentang Surat Utang Negara. RUU Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

8 7.

Sidang 1I; 28 Oktober s/d 29 November 2002 (Jumlah RUU:7)

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. Sidang III; 13 Januari s/d 7 Maret 2003 (Jumlah RUU:18)

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11.

12.

13. 14.

(Usul DPR-RI) RUU Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan (Usul DPR-RI) RUU Tentang Pembentukan 14 Daerah Otonom di Provinsi Papua.

RUU Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat. RUU Tentang Bangunan Gedung. RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2003. RUU Tentang Penyiaran (Usul DPR-RI) RUU Tentang Partai Politik. RUU Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Se1atan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore di Provinsi Maluku Utara; RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Ka1imantan Se1atan; RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu; RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara; RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Se1atan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Goronta1o; RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur; RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pak Pak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara; RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara; RUU Tentang Peruhahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. (Usul DPR-RI) RUU Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. RUU Tentang Ketenagakerjaan. RUU Tentang Keuangan Negara.

9 15. 16. 17.

18.

Sidang IV; 28 April s/d 9 Juli 2003 (Jumlah RUU: 6)

1.

2. 3.

4. 5.

6. Sidang I; 2003-2004 (Jumlah 15 Agustus s/d 26 September 2003 RUU: ) (Jumlah RUU: 3)

1.

2. 3. Sidang II; 27 Oktober s/d 19 Desember 2003 (Jumlah RUU:19)

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8..

RUU Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001. RUU tentang Advokat. RUU Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undangundang. RUU Tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2002 Tentang Pernberlakuan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pernberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang. RUU Tentang Badan Usaha Milik Negara.

RUU tentang Sistern Pendidikan Nasional (Usul DPR-RI) RUU Tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalamn Industri dan Perdagangan). RUU Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. RUU Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rak'yat Daerah. RUU Tentang Mahkamah Konstitusi (Usul DPR-RI) RUU Tentang Perubahan Atas UU Nornor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

RUU Tentang Panas Burni (Usul DPR-RI) RUU Tentang Perubahan Atas UU Nornor 29 Tahun 2002 Tentang APBN TA 2003. RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004.

RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Surnbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat; RUU Tentang Pernbentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Riau. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah. RUU Tentang Pernbentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. RUU Tentang Pernbentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi

10 9. 10.

11.

12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. Sidang III; 19 Januari s/d 5 Maret 2004 (Jumlah RUU: 4)

Sidang IV; 19 April s/d 16 Juli 2004 (Jumlah:13)

1.

Papua. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. RUU Tentang Pernbentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Kornering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Surnatera Selatan. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. RUU Tentang Pernbentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Tirnur, Kabupaten Serarn Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Am di Provinsi Maluku. RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn. RUU Tentang Perbedaharaan Negara. RUU Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. RUU Tentang Kekuasaan Kehakiman. RUU Tentang Mahkamah Agung. RUU Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002

2. 3.

RUU tentang Sumber Daya Air RUU tentang Perubahan UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum (Usul DPR)

4.

RUU tentang Perubahan UU No. 5/1986 tentang PTUN (Usul DPR)

1.

RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

2.

RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo RUU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Usul DPR) RUU Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. RUU Tentang Pengesahan Protokol Kyoto Tentang Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim (Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change) RUU Tentang Perkebunan (UsuI DPR)

3. 4. 5. 6. 7.

8.

11 9. 10. 11. 12. 13.

Sidang 1; 2004-2005 (Jumlah 16 Agustus s/d 30 RUU: ) September 2004 (Jumlah RUU:19)

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17. 18.

19.

Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2004 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. RUU Tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI (Usu! DPR) 11. Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. RUU Tentang Komisi Yudisial (Usu! DPR) RUU Tentang Pengesahan Cartagena Tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati. (Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity) RUU Tentang Perikanan (Usul DPR).

RUU Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; RUU Tentang Praktik Kedokteran (Usu! DPR). RUU Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Usul DPR). RUU Tentang Jabatan Notaris (Usul DPR). RUU Tentang Sistem Perencanan Pembangunan NasionaI (Usul DPR). RUU tentang Lembaga Penjamin Simpanan; RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Usul DPR). RUU Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang; RUU Tentang Perubahan UU No. 28 Tahun 2003 tentang APBN TA 2004; RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2005; RUU Tentang Sistem Jaminan Sosial NasionaI; RUU Tentang Wakaf. RUU Tentang Perubahan VU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Usul DPR). RUU Tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Usul DPR). RUU Tentang Jalan; RUU Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (Usul DPR). RUU Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sumber: Diolah kembali dari Sekretariat Jenderal DPR RI Biro Persidangan 2004

12 TABEL 3: DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) YANG MENJADI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Tahun 2005-2009 BERDASARKAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/DPR-RI/III/2004-2005 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005-2009

No.

NAMA RUU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

RUU Tentang Lembaga Kepresidenan RUU Tentang Kementerian Negara RUU Tentang Badan Pemeriksa Keuangan RUU Tentang Komisi Ombudsman RUU Tentang Dewan Pertimbangan Presiden RUU Tentang Kewarganegaraan RUU Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis RUU Tentang Rahasia Negara RUU Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik RUU Tentang Mata Uang RUU Tentang Keimigrasian RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. RUU Tentang Perkreditan Perbankan RUU Tentang Perbankan Syariah RUU Tentang Otoritas Jasa Keuangan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. RUU Tentang Pasar Modal

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun RUU Tentang Restrukturisasi Utang Perseroan RUU Tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities/SMF) RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.l Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun I 997 tentang Peradilan Militer R UU Tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bitung RUU Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat RUU Tentang Kesehatan RUU Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun

KETERANGAN

Pengganti UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

13 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50. 51. 52. 53. 54.

1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja RUU Tentang Keolahragaan RUU Tentang Badan Hukum Pendidikan RUU Tentang Guru RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Terorisme RUU Tentang Perfilman RUU Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang lbadah Haji RUU Tentang Peradilan Agama RUU Tentang Perlindungan Saksi j dan Korban RUU Tentang Pornografi dan Pornoaksi RUU Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana RUU Tentang Pemberlakuan dan Penerapan KUHP RUU Tentang Hukum Acara Pidana RUU Tentang Narkotika RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atasl Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang RUU Tentang Pengesahan Konveni Internasional Tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing) RUU Tentang Pengesahan Konveni Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) RUU Tentang Pengesahan Konvensi Intenasional Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) RUU Tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Woman dan Children) RUU Tentang Pengesahan Protokol Pemberantasan Penyeludupan Imigran Baik melalui Darat, Laut dan Udara, Supplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air) RUU Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 ( United Nations Conventions Againts Corruption, 2003) RUU Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) RUU Tentang Sekuritisasi RUU Tentang Mineral dan Batubara RUU Tentang Energi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13

14 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

72.

73. 74.

75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Tahun 11992 tentang Perkeretaapian RUU Tentang Perubahan UndangUndang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan RUU Tentang Perubahan UndangUndang No.15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan RUU Tentan Perposan RUU Tentang Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik RUU Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14. Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang RUU Tentang Penanggulangan Bencana RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Pariwisata RUU Tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota RUU Tentang Hak Milik Atas Tanah RUU Tentang Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria RUU Tentang Konflik Kepentingan Pejabat Publik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RUU Tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya RUU Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan RUU Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional RUU Tentang Etika Kehidupan Berbangsa RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1997 l Tentang Hukum Pidana Militer RUU Tentang Hukum Acara Perdata RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata RUU Tentang Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court) RUU Tentang Pembatasan Kasasi RUU Tentang Kode Etik Hakim

15 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

108. 109. 110. 111.

112.

113. 114. 115.

RUU Tentang Balai Harta Peninggalan 86. RUU Tentang Keistimewaan Daerah RUU Tentang Pengangkatan Harta Karun RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi RUU Tentang Penghapusan Perkosaan dan Kekerasan Seksual RUU Tentang Penghapusan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Pekerja di Sektor Informal RUU Tentang Anti Penyiksaan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri RUU Tentang Prekursor RUU Tentang Lembaga Negara RUU Tentang Perlindungan Harga Komoditas Pertanian dan Pangan RUU Tentang Hak Paten Komoditas Pertanian RUU Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja HAM RUU Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional RUU Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang RUU Tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RUU Tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak RUU Tentang Perkumpulan RUU Tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap RUU Tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zone Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zone Tambahan RUU Tentang Jaminan Hipotik Sekunder RUU Tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI RUU Tentang Administrasi/Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan RUU Tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (the Int' Convention of Protection of Migrant in Workers and Their Families) RUU Tentang Pengesahan Konvensi Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Prostitusi Anak RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan RUU Tentang Kesetaraan Jender 115. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 56/Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas

16 Tanah Pertanian 116. RUU Tentang Perlindungan dan Pengamanan Data Digital 117. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan yang Dapat Mengganggu Ketertiban 118. RUU Tentang Pengadilan Perikanan 119. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil 120. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Waiib Daftar Perusahaan 121. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 Tentang PMDN 122. RUU Tentang Pinjaman Luar Negeri 123. RUU Tentang Restrukturisasi Perbankan 124. RUU Tentang Perdagangan 125. RUU Tentang Tata Cara Penyusunan APBN 126. RUU Tentang Sistem Standar Nasional Indonesia 127. RUU Tentang Perkreditan Perbankan 128.. RUU Tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 129. RUU Tentang Tekhnologi Informasi 130. RUU Tentang Pengelolaan Piutang Negara 131. RUU Tentang Perencanaan Anggaran Negara 132. RUU Tentang Obligasi 133. RUU Tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 10 Jahun 1995 tentang Kepabeanan 134. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 135. RUU Tentang Pengampunan Pajak 136. RUU Tentang Demokrasi Ekonomi 137. RUU Tentang Pengangkutan Udara 138. RUU Tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi 139. RUU Tentang Sistem Resi Gudan 140. RUU Tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal 141. RUU Tentang Transfer Dana Secara Elektronik 142. RUU Tentang Akuntan Publik 143. RUU Tentang Cyber Crime 144. RUU Tentang Lelang 145. RUU Tentang Pengelolaan Kekayaan Negara 146. RUU Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Indonesia 147. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 148. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 149. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

17 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170.

171.

172. 173. 174.

175.

176.

177. 178. 179. 180. 181. 182.

dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Baran Mewah RUU Tentang Transfer Dana RUU Tentang Bentuk Kredit Peminjaman Bank dan Hipotik Bagi Perempuan RUU Tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi RUU Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RUU Tentang Perkreditan Usaha dan KUKM RUU Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 984 Tentang Perindustrian RUU Tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa RUU Tentang Karantina Kesehatan RUU Tentang Praktik Kefarmasian RUU Tentang Praktik Perawat RUU Tentang Praktik Bidan RUU Tentang Pengawasan Obat dan Makanan RUU Tentang Bahan Berbahaya RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun RUU Tentang Sistem Pengupahan Nasional RUU Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut RUU Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai RUU Tentang Bagi Hasil Perikanan RUU Tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi RUU Tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 251 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil) RUU Tentang Etika Pemerintahan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu RUU Tentang Perubahan Tentang UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 Tentang Hak-hak Keuangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara. RUU Tentang Administrasi Pemerintah RUU Tentang Perilaku Aparat Negara RUU Tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota RUU Tentang Pengesahan International Covenant On Civil Political Rights (ICCPR) RUU Tentang Partai Politik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7

18 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209.

210.

211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219.

Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan RUU Tentang Tindakan Kepolisisan Terhadap Anggota DPR, DPD dan DPRD RUU Tentang Pemerintahan Pusat RUU Tentang Kepegawaian Daerah RUU Tentang Peran Serta Masyarakat RUU Tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen RUU Tentang Kepegawaian POLRI RUU Tentang Kesekretariatan Negara RUU Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan RUU Tentang Kerukunan Umat Beragama RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama RUU Tentang Badan Hukum Pendidikan RUU Tentang Sistem Nasional Perpustakaan RUU Tentang Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam RUU Tentang Pendidikan Kewarganegaraan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika RUU Tentang Standard Pelayanan Publik RUU Tentang Administrasi Kependudukan RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil RUU Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman RUU Tentang Pengaturan Hak-hak Perempuan RUU Tentang Pengesahan Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) RUU Tentang Pengesahan The Convention on the Prevention and Punishment of The Crime of Genocide RUU Tentang Pengesahan The Slavery Convention of 1926 RUU Tentang Pengesahan The Convention For Suppression of Traffic Persons and of Exploitation of the Prostitution of Others) RUU Tentang Pengesahan Convention on The Means of Prohibiting and Preventing Illicit Traffic; import, Export, and Transfer of Cultural Heritage (1976) RUU tentang Pengesahan The 1951 Convention Relating to the Status of Refuges RUU Tentang Penyuluhan RUU Tentang Insinyur RUU Tentang Kepemudaan RUU Tentang Pahlawan RUU Tentang Komunitas adat terpencil RUU Tentang Pengumpulan Uang dan Barang RUU Tentang Penyandang Masalah Tuna Sosial RUU Tentang Hubungan Etnisitas

19 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238.

239. 240. 241. 242.

243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254.

RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar RUU Tentang Kebudayaan RUU Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural ( ICESCR) RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 97 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup RUU Tentan Kelautan RUU Tentang Pesisir RUU Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Ilegal (Illegal Logging) RUU Tentang Per1indunan Petani RUU Tentang Peternakan RUU Tentang Kesehatan Hewan RUU Tentang Diversifikasi Pangan RUU Tentang Lahan Subur Pertanian RUU Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam RUU Tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik RUU Tentang Keamanan Hayati dan Pangan RUU Tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya RUU Tentang Geologi RUU Tentang Konservasi Tanah dan Air RUU Tentang Pengesahan Konvensi Stockholm Mengenai Persistent Organic Pollutant RUU Tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam mengenai Prior Informed Consent untuk Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida dalam Perdagangan Internasional RUU Tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources for Food and Agriculture RUU Tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil RUU Tentang Tata Informasi Geografis Nasional RUU Tentang Survei dan Pemetaan Nasional RUU Tentang Kebumian RUU Tentang Metereologi dan Geofisika RUU Tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional RUU Tentang Keantariksaan RUU Terubahan Atas UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan RUU Tentang Perubahanl Penggantian Atas UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan

20 255.

RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang yang Menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2004 Tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Konservasi/ Kawasan Lindung. 256. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 257. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman 258. RUU Tentang Bela Negara 259. RUU Tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia 260. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/Prpl 1959 Tentang Keadaan Bahaya 261. RUU Tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 262. RUU Tentang Komponen Cadangan 263. RUU Tentang Komponen Pendukung 264. RUU Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara 265. RUU Tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Waiib 266. RUU Tentang Pengabdian di Bidang Pertahanan Sesuai dengan Profesi 267. RUU Tentang Perbantuan TNI Kepada Polri (Dalam Rangka Tugas Keamanan) 268. RUU Tentang Intelejen Negara 269. RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Pelarangan Ujicoba Nuklir Secara Menyeluruh 270. RUU Tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darat Anti Personil 271. RUU Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta 272 . RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 273. RUU Tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya. 274. RUU Tentang Pemilihan Gbernur, Bupati, dan Walikota. 275. RUU Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 276. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 Tentang Kekhususan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 277. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 278. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 279. RUU Tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali 280. RUU Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang. 281. RUU Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

21 282 283. 284.

(LPEI) RUU Tentang Protokoler Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RUU Tentang Perubahan Undangundang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia RUU tentang Perubahan Undangundang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Sumber: Diolah kembali dari Badan Lgislasi DPR RI, 2005

22 TABEL 4: DAFTAR PRIORITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25 26. 27.

NAMA RUU

KETERANGAN

RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara RUU Tentang Lembaga Kepresidenan RUU Tentang Kementerian Negara RUU Tentang Badan Pemeriksa Keuangan RUU Tentang Dewan Pertimbangan Presiden RUU Tentang Rahasia Negara RUU Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik RUU Tentang Keimigrasian Pengganti UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. RUU Tentang Perbankan Syariah RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. RUU Tentang Pasar Modal Pengganti UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. RUU Tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Ege Facilities/SMF) RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer RUU Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat RUU Tentang Kesehatan Pengganti UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja RUU Tentang Badan Hukum Pendidikan RUU Tentang Guru RUU Tentang Pornografi dan Pornoaksi Substansi sudah dimasukkan dalam RUU KUHP) RUU Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Dndang No.17 Tahun 1999 Tentang Ibadah Haji RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama RUU Tentang Perlindungan Saksi dan Korban RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU Tentang Narkotika Pengganti UU No. 22

23 Tahun 1997 Tentang Narkotika 28.

29.

30.

31.

32.

33.

34. 35.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

47. 48.

RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang RUU Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing) RUU Tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) RUU Tentang Pengesahan Konvensi Intemasional MeIawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) RUU Tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Woman dan Children) RUU Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Menentang Korupsi, 2003 ( United Nations Conventions Againts Corruption, 2003) RUU Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) RUU Tentang Mineral dan Batubara Pengganti UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan Umum RUU Tentang Energi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian RUU Tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan RUU Tentang Perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan RUU Tentang Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik RUU Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14. Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang RUUtentang Penanggulangan Bencana RUU Tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Judul disesuaikan RUU Kabupaten/Kota yang membentuk Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria RUU Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

24 49.

50. 51.

52. 53. 54. 55.

RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Gorontalo. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber: Diolah kembali dari Badan LEgislasi DPR RI, 2005

25 TABEL 5: PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2006 BERDASARKAN KEPUTUSAN DPR RI NOMOR 02F/DPR-RI/II/2005-2006, TANGGAL 29 NOPEMBER 2005

No.

19.

JUDUL RANCANGAN UNDANG – UNDANG RUU Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations Convention Against Trasnational Organized Crime). RUU Tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children). RUU Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003). RUU Tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing). RUU Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism). RUU Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana. RUU Tentang Keimigrasian. RUU Tentang Perseroan Terbatas. RUU Tentang Badan Hukum Pendidikan. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 T ahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. RUU Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. RUU Tentang Rahasia Negara. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. TRUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. TRUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran. RUU Tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota

20.

RUU Tentang Narkotika.

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 6. 17. 18.

KETERANGAN

Judul sesuai dengan RUU Pembentukan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota.

26 21.

32. 33. 34.

RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. RUU Tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities/SMF). RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. RUU Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. RUU Tentang Lembaga Kepresidenan. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. RUU Tentang Usaha Perasuransian. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. RUU Tentang Pasar Modal. RUU Tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. RUU Tentang Lambang Palang Merah RI. RUU Tentang Standar Pelayanan Publik. RUU Tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional.

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

RUU Tentang Intelijen Negara. RUU Tentang Sekuritisasi. RUU Tentang Ketenagalistrikan. RUU Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam. RUU Tentang Tindak Pidana Pencurian Kayu (Illegal Logging). RUU Tentang Penanaman Modal. RUU Tentang Mata Uang. RUU Tentang Perindustrian. RUU Tentang Perdagangan.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

30. 31.

Sumber: Diolah kembali dari Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, 2005.

Judul sesuai dengan RUU Pengesahan Perjanjian/Konvensi Internasional

27 TABEL 6: DAFTAR PRIORITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2006-2009

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27.

RUU Tentang Hak Milik Atas Tanah RUU Tentang Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum RUU Tentang Konflik Kepentingan Pejabat Politik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan RU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RUU Tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya RUU Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan RUU Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional RUU Tentang Etika Kehidupan Berbangsa RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1997 Tentang Hukum Pidana Militer RUU Tentang Hukum Acara Perdata RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata RUU Tentang Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court) RUU Tentang Pembatasan Kasasi RUU Tentang Kode Etik Hakim RUU Tentang Balai Harta Peninggalan RUU Tentang Keistimewaan Daerah RUU Tentang Pengangkatan HartaKarun RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi RUU Tentang Penghapusan Perkosaan dan Kekerasan Seksual RUU Tentang Kebijakan Penghapusan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja RUU Tentang Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Pekerja di Sektor Informal RUU Tentang Anti Penyiksaan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri RUU Tentang Prekursor

28 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 44.

45.

46. 47. 48.

49. 50.

51. 52. 53. 54.

55. 56. 57.

RUU Tentang Lembaga Negara RUU Tentang Perlindungan Harga Komoditas Pertanian dan Pangan RUU Tentang Hak Paten Komoditas Pertanian RUU Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja HAM RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional RUU Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak RUU Tentang Perkumpulan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap RUU Tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zone Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zone Tambahan RUU Tentang Jaminan Hipotik Sekunder RUU Tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI RUU Tentang Administrasi/Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan RUU Tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan HakHak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (The Int' Convention of Protection of Migrant in Workers and Their Families) RUU Tentang Pengesahan Konvensi Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Anak, Pomografi Anak, dan Prostitusi Anak RUU Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan RUU Tentang Kesetaraan Jender RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.56/ Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian RUU Tentang Perlindungan dan Pengamanan Data Digital RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Dapat Mengganggu Ketertiban RUU Tentang Pengadilan Perikanan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN RUU Tentang Pinjaman Luar Negeri RUU Tentang Restrukturisasi Perbankan RUU Tentang Perdagangan

29 58. 59 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

RUU Tentang Tata Cara Penyusuanan APBN RUU Tentang Sistem Standar Nasional Indonesia RUU Tentang Perkreditan Perbankan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah RUU Tentang Tekhnologi Informasi RUU Tentang Pengelolaan Piutang Negara RUU Tentang Perencanaan Anggaran Negara RUU Tentang Obligasi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) RUU Tentang Pengampunan Paiak RUU Tentang Demokrasi Ekonomi RUU Tentang Pengangkutan Udara RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi RUU Tentang Sistem Resi Gudang RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal RUU Tentang Transfer Dana Secara Elektronik RUU Tentang Akuntan Publik RUU Tentang Cyber Crime RUU Tentang Lelang RUU Tentang Pengelolaan Kekayaan Negara RUU Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Indonesia RUU Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis RUU Tentang Otoritas Jasa Keuangan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun RUU Tentang Transfer Dana RUU Tentang Bentuk Kredit Peminjaman Bank dan Etik Bagi Perempuan RUU Tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi RUU Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RUU Tentang Perkreditan Usaha dan KUKM RUU Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian RUU Tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa RUU Tentang Karantina Kesehatan RUU Tentang Praktik Kefarmasian RUU Tentang Praktik Perawat RUU Tentang Praktik Bidan RUU Tentang Pengawasan Obat dan Makanan RUU Tentang Bahan Berbahaya RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun RUU Tentang Sistem Pengupahan Nasional

30 99. 100. 101. 102. 103.

104.

106. 107.

108.

109.

110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125 126. 127. 128. 129. 130. 131.

RUU Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 185 Tentang Dokumen Identitas Pelaut RUU Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai RUU Tentang Bagi Hasil Perikanan RUU Tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi RUU Tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil) RUU Tentang Etika Pemerintahan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 1980 Tentang Hak-Hak Keuangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara. RUU Tentang Administrasi Pemerintah RUU Tentang Perilaku Aparat Negara RUU Tentang Hubungan Kewenagan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota RUU Tentang Pengesahan International Covenan on Civil and Political Rights (lCCPR) RUU Tentang Partai Politik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan RUU Tentang Tindakan Kepolisisan Terhadap Anggota DPR, DPD dan DPRD RUU Tentang Pemerintahan Pusat RUU Tentang Kepegawaian Daerah RUU Tentang Peran Serta Masyarakat RUU Tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen RUU Tentang Kepegawaian Polri RUU Tentang Kesekretariatan Negara RUU Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan RUU Tentang Kerukunan Umat Beragama RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama RUU Tentang Sistem Nasional Perpustakaan RUU Tentang Penyempumaan UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam RUU Tentang Pendidikan Kewarganegaraan RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1997

31 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.

142.

143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167.

Tentang Psikotropika RUU Tentang Standard Pelayanan Publik RUU Tentang Administrasi Kependudukan RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil RUU Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman RUU Tentang Pengaturan Hak-Hak Perempuan RUU Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) RUU Tentang Pengesahan The Convention on the prevention and Punishment of The Crime of Genocide RUU Tentang Pengesahan The Slavery Convention of 1926 RUU Tentang Pengesahan The Convention For Suppression of Traffic Persons and of Exploitation of the Prostitution of Others) RUU Tentang Pengesahan Convention on The Means of Prohibiting and Preventing Illicit Traffic, Import, Export and Transfer of Cultural Heritage (1976) RUU Tentang Pengesahan The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees RUU Tentang Penyuluhan RUU Tentang Insinyur RUU Tentang Kepemudaan RUU Tentang Pahlawan RUU Tentang Komunitas Adat Terpencil RUU Tentang Pengumpulan Uang dan Barang RUU Tentang Penyandang Masalah Tuna Sosial RUU Tentang Hubungan Etnisitas RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya RUU Tentang Kebudayaan RUU Tentang Pengesahan International Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup RUU Tentang Kelautan RUU Tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Ilegal (Illegal Logging) RUU Tentang Perlindungan Petani RUU Tentang Peternakan RUU Tentang Kesehatan Hewan RUU Tentang Diversifikasi Pangan RUU Tentang Lahan Subur Pertanian RUU Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam RUU Tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik RUU Tentang Keamanan Havati dan Pangan

32 168. RUU Tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas 169. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 170. RUU Tentang Geologi 171. RUU Tentang Konservasi Tanah dan Air 172. RUU Tentang Pengesahan Konvensi Stockholm Mengenai Persistent Organic Pollutant 173. RUU Tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam mengenal Prior Informed Consent Untuk Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida Dalam Perdagangan Internasional 174. RUU Tentang Pengesahan Internasional Treaty On Plant Genetic Resources for Food & Agriculture 175 RUU Tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil 176. RUU Tentang Tata Informasi Geografis Nasional 177. RUU Tentang Survei dan Pemetaan Nasional 178. RUU Tentang Kebumian 179. RUU Ttentang Metereologi dan Geofisika 180. RUU Tentang Pengelo1aan Ruang Udara Nasional 181. RUU Tentang Keantariksaan 182. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 183. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 184. RUU Tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi 185. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan 186. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang yang menetapkan Perpu No.l Tahun 2004 Tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Konservasi/ Kawasan Lindung. 187. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 188. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman 189. RUU Tentang Bela Negara 190. RUU Tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia 191. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/Prp/ 1959 Tentang Keadaan Bahaya 192. RUU Tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan RI 193. RUU Tentang Komponen Cadangan 194. RUU Tentang Komponen Pendukung 195. RUU Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara 196 RUU Tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib 197. RUU Tentang Pengabdian di Bidang Pertahanan Sesuai dengan Profesi 198. RUU Tentang Perbantuan TNI Kepada POLRI (Dalam Rangka Tugas Keamanan)

33 199. RUU Tentang Intelejen Negara 200. RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Pelarangan Ujicoba Nuklir Secara Menyeluruh 201. RUU Tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darat Anti Personil 202. RUU Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta 203. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 204. RUU Tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya. 205. RUU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 206. RUU Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 207. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 Tentang Kekhususan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 208. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 209. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 210. RUU Tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali 211. RUU Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang. 212. RUU Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 213. RUU Tentang Protokoler dan Keuangan DPR RI 214. RUU Tentang Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 215. RUU Tentang Perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia 216. RUU Tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bitung 217. RUU Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 218. RUU Tentang Restrukturisasi Utang Perseroan 219. RUU Tentang Keolahragaan 220. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Pariwisata 221. RUU Tentang Perposan 222. RUU Tentang Pemberlakuan dan Penerapan KUHP 223. RUU Tentang Pengesahan Protokol Pemberantasan Penyeludupan Imigran Baik melalui Darat, Laut dan Udara, Supplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air) 224. RUU Tentang Hukum Acara Pidana 225. RUU Tentang Perfilman 226. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15

Pengganti UU No. 10 Tahun 1992 (masuk 2006)

34

227. 228. 229. 230. 231.

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme RUU Tentang Ombusdman RUU Tentang Perkreditan Perbankan RUU Tentang Kewarganegaraan RUU Tentan Sekuritisasi RUU Tentang Mata Uang

Sumber: Diolah kembali dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, 2005

35 TABEL 7: PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DAN REALIASASINYA DARI TAHUN 1999 S/D 2009 No.

A. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3.

TAHUN SIDANG

JUMLAH RUU YANG DIRENCANAKAN

JUMLAH RUU YANG DISAHKAN MENJADI UU

-* -* -* -* -* -* -* 286 55 43 188

175 22 34 23 38 39 19 -** -** -** -**

1999/2004 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2009 2005-2006 2006-2007 2006-2009

Sumber: Diolah kembali dari Badan Legislasi DPR RI, 2005 dan Biro Persidangan DPR RI 2004 KETERANGAN: * Data Tidak tersedia di Badan Legislatif DPR DRI ( ** Data Tidak tersedia di Biro Persidangan