BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perjalanan Pemerintah dan masyarakat Yogyakarta memperjuangkan status Keistimewaan Yogyakarta mendapat titik terang ketika disahkannya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK). RUUK tersebut disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 30 Agustus 2012. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY tersebut, Pemerintah Daerah DIY memiliki tambahan kewenangan, yakni kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang meliputi: 1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. kebudayaan; 4. pertanahan; dan 5. tata ruang. Selanjutnya
sesuai
pasal
42
UU
tersebut,
dalam
rangka
penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY, Pemerintah Pusat menyediakan pendanaan berupa Dana Keistimewaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan negara. Dana tersebut dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasar pengajuan Pemerintah
Daerah DIY diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Terkait tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Seperti yang telah disebutkan dalam UU bahwa dalam hal pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan diatur dalam PMK maka Menteri Keuangan menyusun PMK dan telah menetapkannya sebagai PMK Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY. PMK tersebut ditetapkan pada 15 Juli 2013 dan tercatat pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 931. Menurut PMK Nomor 103/PMK.07/2013 pasal 2 ayat 3, terdapat tiga dokumen yang dipersyaratkan keberadaannya sebagai bahan acuan dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan, yaitu: 1. Peraturan Daerah Keistimewaan DIY; 2. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan 3. Peraturan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kerangka Acuan Kegiatan yang mencakup usulan program dan kegiatan dengan sasaran yang terukur tersebut kemudian dilampirkan dalam rencana kebutuhan Dana Keistimewaan. Ketiga dokumen di atas digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Menteri terkait dalam mencairkan Dana Keistimewaan karena berisi informasi arah penggunaan Dana Keistimewaan.
Tetapi, hingga akhir tengah tahun 2013 Pemerintah Daerah DIY masih belum berhasil memenuhi salah satu syarat yaitu Peraturan Daerah Keistimewaan DIY. Hal tersebut karena Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan DIY masih dalam proses pengkajian dan persidangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Pada perkembangannya, Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan DIY disahkan DPRD DIY menjadi Peraturan Daerah DIY No 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY pada 7 Oktober 2013. Tetapi, Peraturan Daerah tersebut belum berisi aturan penggunaan Dana Keistimewaan secara rinci. Selanjutnya dibuat Peraturan Daerah yang lebih rinci dan diperkirakan selesai pada 2014 untuk dijalankan pada 2015. Hal tersebut diperbolehkan karena memang masa transisi Keistimewaan DIY sampai dengan 2014. Selanjutnya, Menteri Keuangan kembali menyusun PMK yakni PMK Nomor 140/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan pada 17 Oktober 2013 serta tercatat pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1232. PMK ini berisikan jumlah nominal Dana Keistimewaan yang disetujui untuk tahun anggaran 2013 setelah sebelumnya dilakukan proses pembahasan usulan Dana Keistimewaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berikut nilai nominal
beserta
rincian
Dana
Keistimewaan
Keistimewaan disajikan pada Tabel 1.1.
untuk
setiap
urusan
Tabel 1.1 Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2013 No
Urusan
Nominal Dana Keistimewaan (Rp) 212.546.511.000
1.
Kebudayaan
2.
Pertanahan
6.300.000.000
3.
Kelembagaan
2.516.142.500
4.
Tata Ruang TOTAL
10.030.000.000 231.392.653.500
Sumber: PMK Nomor 140/PMK.07/2013 Dana Keistimewaan yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp231.392.653.500,00. Dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening kas umum daerah untuk sesi I sekitar 115 Milyar rupiah tepatnya pada 27 Oktober 2013. Dana sesi I tersebut berhak digunakan oleh Pemerintah Daerah DIY sampai dengan akhir masa anggaran 2013 yaitu pada Desember 2013. Namun demikian, seiring penggunaan Dana Keistimewaan berkembang opini publik bahwa Pemerintah Daerah DIY belum siap mengelola Dana Keistimewaan. Opini tersebut diutarakan seperti pada www.harianjogja.com 29 November 2013 yang mengangkat judul “Ada Program Terkesan Dipaksakan Demi Gunakan Danais” ditambah pada www.koran-sindo.com 12 Desember 2013 yang mengangkat judul “Kegiatan Danais Mengada-ada.” Contoh kegiatan yang dianggap terkesan dipaksakan adalah kegiatan sosialisasi Keistimewaan kepada pegawai padahal sosialisasi tersebut sudah diberikan pada masa prajabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama tiga pekan. Contoh kegiatan yang
dianggap mengada-ada adalah sosialisasi dan pencegahan malaria melalui media pewayangan. Opini publik mengenai kesiapan Pemerintah Daerah DIY dalam mengelola Dana Keistimewaan juga terkait dengan capaian penyerapan Dana Keistimewaan. Berdasar Pernyataan Kepala Bidang Anggaran dan Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, hingga akhir tahun anggaran 2013 nilai penyerapan Dana Keistimewaan sekitar 54 Milyar rupiah. Jika diprosentasekan berdasar Dana Keistimewaan sesi I, penyerapan tersebut sekitar 47%, dan jika diprosentasekan berdasar Pagu Anggaran sebesar Rp231.392.653.500,00, penyerapan tersebut sekitar 23,4%.
1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian Masalah pada penelitian ini adalah adanya opini yang menyebutkan Pemerintah Daerah DIY belum siap dalam mengelola Dana Keistimewaan maka pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1.
Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah DIY dalam mengelola Dana Keistimewaan tahun anggaran 2013 sebagai Dana Keistimewaan pertama?
2.
Apa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah DIY dalam rangka optimalisasi pengelolaan Dana Keistimewaan?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1.
Mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah DIY dalam mengelola Dana Keistimewaan tahun anggaran 2013 sebagai Dana Keistimewaan pertama di DIY dan di Indonesia.
2.
Mengidentifikasi
dan
mendeskripsikan
upaya
yang
dilakukan
Pemerintah Daerah DIY dalam rangka optimalisasi pengelolaan Dana Keistimewaan.
1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Pusat, DPR, DPRD DIY, dan masyarakat Yogyakarta untuk mengevaluasi perannya masing-masing dalam pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dengan memahami kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah DIY beserta upaya-upaya yang telah dilakukan. Analisis dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi kebijakan bagi Pemerintah daerah lain jika suatu ketika mendapati peraturan perundang-undangan yang memberikan konsekuensi pengelolaan dana khusus. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain yang hendak meneliti pada tema yang sama yakni pengelolaan Dana Keistimewaan.
1.5. Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Bagian ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bagian ini menguraikan tinjauan literatur yang melandasi penelitian ini. BAB III : METODE PENELITIAN Bagian ini menguraikan desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, alat analisis data dan keabsahan data . BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bagian ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya. BAB V: PENUTUP Bagian ini menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran.
